rencana kerja pemerintah daerah ( rkpd ) tahun 2019 · rencana kerja pemerintah daerah ( rkpd )...

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MUARA SABAK, JUNI 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal

265 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah menjadi pedoman Kepala Daerah

dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan

pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien

sesuai dengan prioritas, sasaran serta sinergisitas

antara program Pemerintah dengan Pemerintah

Daerah, perlu meningkatkan daya guna dan hasil

guna perencanaan pembangunan di Kabupaten

Tanjung Jabung Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik




Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik




Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik




Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik



8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5049);


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan





Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,


Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah




13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);


2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah

berberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);


2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik


17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018

tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 550);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor

5);


Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016

Nomor 6);


Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor

7);

22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 47 Tahun 2018

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi

Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMUR TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk periode 1

(satu) tahun.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah.

5. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang selanjutnya disebut Kebijakan Umum

Anggaran yang selanjutnya disebut KUA adalah

dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada Perangkat Daerah untuk setiap program

sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan

anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

disusun dengan maksud untuk menentukan Program atau

Kegiatan dan indikasi besarnya anggaran yang akan

dilaksanakan pada Tahun 2019.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai bahan

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

(1) Program atau Kegiatan yang tidak tertuang dalam

dokumen RKPD Tahun 2019 tidak dapat dimasukkan

dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

(2) Program atau Kegiatan Perangkat Daerah yang

mendesak dapat dibiayai Kabupaten Tanjung Jabung

Timur melalui perubahan anggaran berdasarkan

kemampuan keuangan daerah.5

BAB III

SISTEMATIKA RKPD

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019

Pasal 5

(1) RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB VII PENUTUP

(2) Isi beserta uraian RKPD Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018

NOMOR 18

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Memasuki Tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan

kepada permasalahan pembangunan yang semakin menantang sesuai dengan perkembangan

perekonomian yang dinamis, baik ditingkat lokal maupun global. Mengamati hasil

pembangunan tahun sebelumnya disadari bahwa Pemerintah Daerah harus menggerakkan

seluruh potensi sumber daya guna dapat mengatasi masalah dan mencapai sasaran

pembangunan yang lebih tinggi. Sasaran pembangunan demikian dibutuhkan guna mencapai

percepatan pembangunan yang lebih tinggi di Tanjung Jabung Timur.

Sesuai dengan sifatnya yang dinamis dan selalu mengarah kepada perbaikan, maka

proses penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan. Oleh karena itu dengan keluarnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, maka format dan struktur penyusunan RKPD senantiasa mengalami perbaikan karena

bentuknya semakin lebih baik. Dalam kaitan ini tentunya harus disadari bahwa seluruh

program dan kegiatan Tahun 2019 ini masing-masingnya terkait dengan Perangkat Daerah

yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga seluruh Perangkat Daerah harus

memberikan perhatiannya agar seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata mari kita laksanakan seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2019

dengan optimis dan lebih baik sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dari Visi dan Misi

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Muara Sabak, Juni 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO, SE


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... i

DAFTAR ISI .................................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL ............................................................................................................ iv

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................. 1

1.1 Latar Belakang ............................................................................................ I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan ......................................................................... I-3

1.3 Hubungan Antar Dokumen ......................................................................... I-6

1.4 Sistematika Rancangan RPKD...................................................................... I-9

1.5 Maksud dan Tujuan .................................................................................... I-10

1.5.1 Maksud .......................................................................................... I-10

1.5.2 Tujuan ............................................................................................ I-10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ........................................................... II-1

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah .............................................................. II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ...................................................... II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................. II-14

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum ................................................................ II-27

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah ............................................................... II-58

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ..................................................................... II-62

2.3 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan Daerah ............................. II-63

2.3.1 Isu Strategis ................................................................................... II-63

2.3.2 Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas

dan Sasaran Pembangunan Daerah ............................................... II-64

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ........................................................................................................ III-1

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah................................................................. III-1

3.1.1 Kondisi Perekonomian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur .............................................................................................. III-2

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

dan 2019 ........................................................................................ III-4

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .............................................................. III-5


iii

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .................. III-5

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................. III-7

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH ...................................... IV-1 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ............................................................. IV-2

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 .............................................. IV-5

4.2.1 Permasalahan Infrastruktur Daerah dan Lingkungan Hidup ......... IV-5

4.2.2 Permasalahan Perekonomian Daerah ........................................... IV-5

4.1.3 Permasalahan yang terkait dengan peningkatan SDM .................. IV-6

4.1.4 Permasalahan yang terkait dengan Budaya, Politik dan

Keamanan ...................................................................................... IV-6

4.1.5 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Daerah ......................... IV-6

4.3 Sasaran Pembangunan Daerah ................................................................... IV-11

4.4 Program Pembangunan Daerah .................................................................. IV-14

BAB V RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN DAERAH .............................................. V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ........................................ VI-1

BAB VII PENUTUP....................................................................................................... VII-1


iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ...................... II-3

Tabel 2.2 Ketinggian tempat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirinci menurut Ketinggian Tempat dari Permukaan Air Laut ................................................ II-4

Tabel 2.3 Luas Lahan Kawasan Hutan, Budidaya Pertanian dan Non Pertanian Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ................................................................. II-9

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2016 -2017 .............................................................................................................. II-11

Tabel 2.5 Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur Berdasarkan Kelompok

Umur Pendidikan Dan Usia Produktif Tahun 2017 ........................................ II-12

Tabel 2.6 Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year, Kota Jambi Tahun 2014 - 2017 .............................................................................................................. II-17

Tabel 2.7 Indeks Gini Kab.Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 - 2017 ........................... II-17

Tabel 2.8 Pelayanan RSUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ..... II-31

Tabel 2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2013-2017 .......................................................................................... II-40

Tabel 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun

2013-2017 ..................................................................................................... II-41

Tabel 2.11 Jumlah Keadaan KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 .......................................................................................... II-42 Tabel 2.12 Jumlah Produksi Sektor Pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2013-2017 .......................................................................................... II-48

Tabel 2.13 Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Program Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali Setahun Tahun 2013-2017 ............................ II-48

Tabel 2.14 Populasi Ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ...... II-50

Tabel 2.15 Perkembangan Luas Lahan Komoditi Perkebunan Tahun 2013-2017 ........... II-51

Tabel 2.16 Perkembangan Produksi Komoditi Perkebunan di kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 .................................................................... II-52

Tabel 2.17 Perkembangan Petani Komoditi Perkebunan Tahun 2013-2017 ................... II-52

Tabel 2.18 Luas Hutan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 .......................................................................................... II-53

Tabel 2.19 Jumlah Produksi Sektor Perikanan Tahun 2013-2017 ................................... II-54


v

Tabel 2.20 Jumlah Demo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 .......... II-61

Tabel 2.21 Pajak dan Retribusi Daerah yang Dipungut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................................ II-61

Tabel 2.21 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2017 Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2017 Kabupaten Tanjung Jabung Timur ....................................................... II-63

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro dalam APBNP 2017, APBN 2018 dan Skenario 2019 ................................................................................................ III-4

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2017 dan Target serta Proyeksi Tahun 2018-2019 ............................................................................ III-6

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016-2017 danTarget serta Proyeksi Tahun 2018-2019 .......................................................................................... III-19

Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2016-2017 dan Target serta Proyeksi Tahun 2018-2019 ............................................................................ III-21

Tabel 4.1 Hubungan Misi dan Tujuan, Sasaran Pembangunan ..................................... IV-3

Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 ............................................................................. IV-8

Tabel 4.3 Target Capaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2019 ........................................... IV-11

Tabel 4.4 Sinkronisasi Antara Program Prioritas Pembangunan Nasional dengan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 ......................................................................................... IV-15

Tabel 6.1 Realisasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 .............................................................................................................. VI-1


vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Penjabaran Substansi dalam Dokumen RKPD Tahun 2018 ......................... I-1

Gambar 1.2 Proses Penyusunan Rancangan APBD ......................................................... I-3

Gambar 1.3 Hubungan keterkaitan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran ............................................................................................. I-8

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur ....................................... II-1

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur .................................. II-2

Gambar 2.3 Peta Wilayah Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur .......................... II-3

Gambar 2.4 Peta Rencana kawasan lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur ............ II-7

Gambar 2.5 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur ......................... II-10

Gambar 2.6 Piramida Penduduk Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 ..................... II-13

Gambar 2.7 PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) dengan Migas Tahun 2012-2017 ........................................................................................ II-14

Gambar 2.8 PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tanpa Migas Tahun 2012-2017 ........................................................................................ II-15

Gambar 2.9 PDRB Perkapita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 -2017 ............................................................................................................ II-16

Gambar 2.10 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2017 (persen) ............................................................... II-16

Gambar 2.11 Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk miskin Dengan Garis Kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 .............. II-18

Gambar 2.12 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................. II-19

Gambar 2.13 IPM Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2017 .......................... II-20

Gambar 2.14 Angka Melek Huruf di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ............................................................................................................ II-21

Gambar 2.15 APK SD/sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ............................................................................................................ II-22

Gambar 2.16 APK SMP/sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ............................................................................................................ II-22


vii

Gambar 2.17 Tingkat Kelulusan SD/sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ........................................................................................ II-23

Gambar 2.18 Tingkat Kelulusan SMP/sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ........................................................................................ II-23

Gambar 2.19 APM SD/sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ............................................................................................................ II-24

Gambar 2.20 APM SMP/sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ............................................................................................................ II-25

Gambar 2.21 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................................................... II-25

Gambar 2.22 Jumlah Grup Kesenian per 10.000 Pendudukdi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................. II-26

Gambar 2.23 Jumlah Klub Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................................................... II-26

Gambar 2.24 Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................. II-27

Gambar 2.25 Rasio Sekolah SD/sederajat terhadap penduduk berusia 7-12 tahunTahun 2013-2017 .............................................................................. II-28

Gambar 2.26 Rasio Sekolah SMP/sederajat terhadap penduduk berusia 13-15 tahunTahun 2013-2017 .............................................................................. II-28

Gambar 2.27 Rasio Guru SD/sederajat Terhadap Murid SD/sederajat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 .................................................... II-29

Gambar 2.28 Rasio guru SMP/sederajatTerhadap Murid SMP/sederjat di Kabupaten Tanjung Jabung TimurTahun 2013-2017................................... II-29

Gambar 2.29 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................................................... II-30

Gambar 2.30 Angka Kematian Balita di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................................................... II-30

Gambar 2.31 Jumlah Posyandu Terdaftar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ........................................................................................ II-32

Gambar 2.32 Jumlah Balita (0-3 Tahun) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................................................... II-32

Gambar 2.33 Rata-Rata Jumlah Penduduk yang Sakit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2016.............................................................................. II-33


viii

Gambar 2.34 Jenis Permukaan Jalan (km) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................................................... II-34

Gambar 2.35 Kondisi Jalan (KM) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 -2017 ............................................................................................................ II-34

Gambar 2.36 Kondisi Jembatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2017 ............................................................................................................ II-35

Gambar 2.37 Jumlah Rehabilitas Irigasi di Kabupaten Tanjung jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................................................... II-36

Gambar 2.38 Jumlah Pembangunan Box Culvert (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ............................................................................. II-36

Gambar 2.39 Perkembangan Sektor Dermaga (unit) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.............................................................................. II-37

Gambar 2.40 Realisasi Pembuatan KK, KTP dan Akta Kelahiran Tahun 2013-2017 .......... II-37

Gambar 2.41 PUS yang melakukan Program KB Aktif Metode Kontrasespsi Efektif (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ............ II-38

Gambar 2.42 PUS Yang Melakukan Program KB Aktif Metode Kontresespsi Efisien (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017. ........... II-39

Gambar 2.43 Peserta KB Baru (akseptor) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ........................................................................................ II-39

Gambar 2.44 Peserta Program KB Aktif di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................................................... II-40

Gambar 2.45 Jumlah Anggota KUD dan Non KUD di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ............................................................................. II-42

Gambar 2.46 Nilai Investasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2015-2017 ....... II-43

Gambar 2.47 Jumlah Produk Hukum di Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ........... II-43

Gambar 2.48 Jumlah PNS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 .......... II-44

Gambar 2.49 Jumlah PNS Menurut Golongan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ........................................................................................ II-44

Gambar 2.50 Jumlah Pejabat Eselon di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................................................... II-45

Gambar 2.51 Jumlah PNS Menurut Pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ........................................................................................ II-46

Gambar 2.52 Jumlah Pejabat Fungsional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................................................... II-46


ix

Gambar 2.53 Perkembangan Koleksi Buku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ........................................................................................ II-47

Gambar 2.54 Luas Tanam Komoditi Pertanian (Ha) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017.............................................................................. II-49

Gambar 2.55 Perkembangan Produktivitas Komoditi Pertanian Tahun 2013-2017 ......... II-49

Gambar 2.56 Jumlah Status Penyuluh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ................................................................................................... II-50

Gambar 2.57 Bidang Sumberdaya Mineral Tahun 2012-2016 .......................................... II-53

Gambar 2.58 Bidang Ketenagalistrikan Tahun 2013-2017................................................ II-54

Gambar 2.59 Nilai Produksi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ....... II-55

Gambar 2.60 Nilai Bahan Baku di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 ............................................................................................................ II-55

Gambar 2.61 Perkembangan Jumlah Pasar Tahun 2013-2017 ......................................... II-56

Gambar 2.62 Perkembangan Kondisi Pasar Tahun 2013-2017 ......................................... II-56

Gambar 2.63 Perkembangan Jenis Pasar Tahun 2013-2017 ............................................. II-57

Gambar 2.64 Perkembangan Kepemilikan Pasar Tahun 2013-2017 ................................. II-57

Gambar 2.65 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 ............................................................................................................ II-59

Gambar 2.66 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013-2017 .................................. II-60

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (ADHB-ADHK) Tahun 2013-2017............................................................................. III-2

Gambar 3.2 Struktur Ekonomi terhadap PDRB Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 ....... III-3


I -1

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun

dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya. Salah satu

dokumen perencanaan pambangunan daerah yang wajib disusun tersebut adalah dokumen

perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan dokumen yang memuat perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP-

Nasional) selama 1 (satu) tahun. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,

prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya dilaksanakan melalui pembiayaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Pemerintah Pusat, dan swasta

serta berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif.

RKPD memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang

diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang

harus dilaksanakan secara konsisten.

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang RPJMD dan RPJPD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

Lebih lanjut, penjabaran substansi dalam RKPD dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Penjabaran substansi dalam Dokumen RKPD Tahun 2019

RKPD

RENSTRA Perangkat Daerah

RPJMD RPJPD

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

DAERAH

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI

DAERAH

RENCANA KERJA, PENDANAAN DAN RENCANA MAJU


I -2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Tahun

2019 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021. Arah kebijakan pembangunan daerah dalam

RKPD 2019 ini juga berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 4 pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan;

kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas

lainnya.

Proses Penyusunan RKPD KabupatenTanjung Jabung Timur tahun 2019 dilaksanakan melalui

3 tahapan yaitu penyusunan Rancangan Awal RKPD, penyusunan Rancangan RKPD dan penetapan

RKPD yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis,

atas-bawah dan bawah-atas. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi

dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan maupun antar

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan

pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah

untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan

dengan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan

visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka

menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan untuk pendekatan atas-bawah dan

bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang

dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten, Daerah Provinsi hingga nasional.

Setelah rancangan awal RKPD, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut

menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi

pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja Perangkat

Daerah dan mensinkronisasikannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan

demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui

proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam

rancangan Renja Perangkat Daerah serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikannya terhadap

prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.


I -3

PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

PPKD

DPRD

Kepa

la D

aera

hSE

KDA

SKPD

Depd

agri/

Pr

ovin

si

JANUARI - APRIL MEI - AGUSTUS SEPTEMBER - DESEMBER

Musrenbang

Indikatif Tahunan RPJMD/Dokumen

Perencanaan Daerah yg disepakati

SE Prioritas Program &

indikasi pagu

Rancangan Awal Kerangka

Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah

Daerah(RKPD)

Pemutakhiran Data & Proyeksi Ekonomi &

Fiskal

RENSTRA SKPD RENJA SKPD

SE/Pedoman Mendagri

Pembahasan Rancangan KUA &

PPAS

Nota Kesepakatan KUA, Prioritas dan

Plafon

Rancangan KUA & PPAS

Pedoman Penyusunan RKASKPD, KUA,

Prioritas dan Plafon

RKA SKPD

Evaluasi Mendagri/Gubernur

Pembahasan RAPBD

Raperda ttg APBD

Ra PerKDH ttg Penjab

APBDRAPBD dan Lampiran

Lampiran RAPBD (Himpunan RKA-

SKPD)

Pembahasan Tim Anggaran

Pemda

Perda ttg

APBD

PerKDH ttg Penjab APBD

Pembahasan Tim Anggaran

Pemda

Pengesahan

Draft DPASKPD DPASKPD

Hasil dari RKPD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). Berikut alur proses penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) hingga penyusunan rancangan APBD :

Gambar 1.2 Proses Penyusunan Rancangan APBD

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 sebagai

berikut :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4286);


I -4

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3455);

4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,


7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4725);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, TambahanLembaran Negara Republik


9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245,


10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara


Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran




I -5

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah



14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran



15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan



17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional



19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik


22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2019;


I -6

23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 7).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 digunakan

sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jambi dan

Kabupaten Tanjung Jabung Timur), yaitu sebagai berikut:

1) RPJM Nasional

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8

Januari 2015, yang terdiri dari 5 (lima) dokumen sebagai lampiran yaitu:

1. Buku I dengan judul “Agenda Pembangunan Nasional”

2. Buku II dengan judul “Agenda Pembangunan Bidang”

3. Buku III dengan judul “Agenda Pembangunan Wilayah”

4. Buku IV dengan judul “Lampiran Matrik Bidang Pembangunan”

5. Buku V dengan judul “Lampiran Matrik Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kementrian/ Lembaga Tahun 2015 – 2019.

2) RPJMD Provinsi Jambi

RPJM Daerah Provinsi Jambi yang ditelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi

Nomor 7 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jambi Tahun 2016-2021, memiliki 3 arah kebijakan dalam penyelenggaraan

pembangunan daerah provinsi Jambi :


I -7

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang tergambar pada penurunan

jumlah penduduk miskin dan pengangguran serta laju inflasi yang rendah melalui

pengembangan ekonomi kerakyatan dan potensi daerah.

2. Meningkatkan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan prinsip

transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, keadilan, dan partisipatif. Manajemen

pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai peranan penting bagi peningkatan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3. Meningkatkan dimensi pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan melalui

program yang berupaya meminimalisasi kesenjangan pendapatan dan ketimpangan

pembangunan antar daerah, serta upaya yang menjamin ketersediaan sumberdaya alam

dan kelestarian ekosistem.

3) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021, memiliki 3 arah kebijakan umum

pembangunan daerah :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang terlihat dari pengurangan

penduduk miskin dan pengurangan jumlah pengangguran melalui program yang terkait

langsung dengan kebutuhan masyarakat.

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi,

akuntabilitas, taat dan kepastian hukum, keadilan, dan partisipatif. Tata kelola

pemerintahan yang baik mempunyai peranan penting bagi tercapainya sasaran

pembangunan daerah.

3. Mempertajam fokus pembangunan daerah yang berkeadilan melalui pengurangan

kesenjangan pendapatan antar golongan masyarakat, pengurangan ketimpangan

pembangunan antar daerah, dan peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam

pembangunan daerah.

4) RENJA Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus

dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.


I -8

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai bahan

penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2019.

RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati merupakan Dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten yang telah

diharmonisasikan dan disinergikan dengan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional

untuk kabupaten dan prioritas dan sasaran pembangunan provinsi bagi kabupaten. Dokumen RKPD

ini akan menjadi pedoman utama dalam proses penganggaran penyusunan Rancangan APBD, dan

juga digunakan oleh Perangkat Daerah untuk menyesuaikan Rancangan Renja Perangkat Daerah

menjadi Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang telah disahkan akan dijadikan

pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran, yang nantinya akan

dijabarkan dalam R-APBD. Untuk lebih jelasnya hubungan antar dokumen perencanaan dan

penganggaran baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan Perangkat Daerah serta dengan

dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada masing-masing gambar dibawah ini :

Gambar 1.4 Hubungan keterkaitan RKPD Dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah

Pusat Pem

erintah Daerah

RPJP Nasional

Pedoman

Dise

lara

skan

M

elal

ui

Mus

renb

ang

Diac

u Di

acu

Pedo

man

Pe

dom

an

Diac

u

Dipe

rhat

ikan

RKA-KL

RAPBN

RAPBD

RKA-SKPD

Rincian APBN

APBN

APBD

Rincian APBD

Renja KL

RKP

RKPD

Renja SKPD

RPJP Daerah

RENSTRA KL

RPJM Nasional

RPJM Daerah

Renstra SKPD

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

Dijabarkan

UU NO.25 TAHUN 2004 SPPN UU NO.17 TAHUN 2003 KN


I -9

1.4 Sistematika RKPD

Sistematika Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal

RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD

tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun

berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan

menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan,

yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber

pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan

perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan

daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu

dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan

masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi

daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas

kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah

berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun 2019

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang

disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana

(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan

masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau

memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.


I -10

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi tentang Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan

menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir

tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2019 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran Pemerintah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1 Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019

disusun dengan maksud untuk :

a. Sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),

serta penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019.

b. Sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun

2019.

1.5.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar

wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan

efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.


II-1

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek

geografi dan demografi; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; aspek daya saing

daerah yang uraiannya dijelaskan dibawah ini :

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan ibukota Muara Sabak sejak akhir tahun 1999 telah

menjadi Kabupaten baru yang terpisah dari Kabupaten Tanjung Jabung (Berdasarkan UU RI No.54

tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999). Setelah pemekaran, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur menjadi 5.445,0 Km2atau 10,2% dari luas wilayah Provinsi Jambi.

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dari keseluruhan luas wilayah tersebut sekitar 41,33% (225.047,6 Ha) luas daratan Kabupaten

ini merupakan kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Tahura, dan Kawasan TNB yang luasnya

mencapai 138.242 Ha,sedangkan luas Kawasan Budidaya Pertanian dan Non Pertanian seluas

319.452,40 Ha (58,67%).Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung


II-2

Kec. Kuala Jambi Kec. Mend. Ilir

Kec Geragai

Kec Ma Sabak Barat K D d

Kec Berbak

Kec.Rantau. R

Kec.NP. Panjang Kec Ma Sabak Timur

Kec. Mend.

Kec Sadu

LEGENDA : - Jumlah Penduduk 212.218 Jiwa

- Jumlah Penduduk Miskin 25.372 jiwa - Jumlah rumah tangga 51.474 Rumah tangga - Jumlah rumah tangga miskin 6.382 rumah tangga - Jumlah Kelurahan = 20; Desa = 73

Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2011-2031, luas Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil

(11 diantaranya belum bernama) menjadi 9.005 Km2 yang terdiri dari daratan seluas 5.445 Km2dan

lautan/perairan seluas 3.560 Km2. Disamping itu Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga memiliki

panjang pantai sekitar 191 Km atau 90,5% dari panjang pantai Provinsi Jambi.

Gambar 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Secara geografis, Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak antara 0°53´ Lintang Selatan

sampai 1°41´ Lintang Utara atau antara 103°23´-104°31´ Bujur Timur.Di sebelah Utara berbatasan

dengan Laut China Selatan,sementara di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi

dan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sedangkan di

sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Muaro Jambi.

Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di pantai timur Pulau Sumatera ini cukup

strategis karena berbatasan langsung dengan Propinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah

Hinterland segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura – Batam – Johor (Sibajo). Wilayah perairan laut

kabupaten merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional dari utara keselatan

atau sebaliknya, sehingga sangat potensial untuk berkembang.


II-3

Gambar 2.3. Peta Wilayah Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber : RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Awal terbentuknya Wilayah Administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdiri dari 6

Kecamatan dan 63 Desa/Kelurahan, namun sejak tahun 2006 dimekarkan menjadi 11 Kecamatan, 20

Kelurahan, dan 73 Desa sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No Kecamatan

Jumlah Kelurahan

Jumlah Desa

Luas Kecamatan

Km2 (%)

1. Mendahara 1 8 911,15 16,73 2. Mendahara Ulu 1 6 381,30 7,00 3. Geragai 1 8 285,35 5,24 4. Dendang 1 6 478.17 8,78 5. Muara Sabak Timur 2 10 410,28 7,53 6. Muara Sabak Barat 7 0 251,75 4,62 7. Kuala Jambi 2 4 120,52 2,21 8. Rantau Rasau 1 10 356,12 6,54 9. Berbak 1 5 194,46 3,57

10. Nipah Panjang 2 8 234,70 4,31 11. Sadu 1 8 1.821,20 33,45

Jumlah 20 73 5.445,00 100,00 Sumber : BPS Kab. Tanjung Jabung Timur, 2017

Berdasarkan tabel 2.1 di atas terlihat bahwa rata-rata kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur memiliki 8-9 desa/kelurahan. Kecamatan Muara Sabak Timur merupakan kecamatan yang

memiliki desa terbanyak yaitu 10 desa, sementara untuk kecamatan yang memiliki kelurahan

terbanyak terletak di kecamatan Muara Sabak Barat yaitu sebanyak 7 Kelurahan.

Kondisi topografi wilayah daratan Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara umum berada di

dataran yang bermacam-macam, mulai dari dataran rendah terdiri dari rawa/gambut dengan

ketinggian antara 0 - 5 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah/gambut ini biasanya ditandai

dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut. Daerah pasang surut seperti ini


II-4

ditandai pula dengan didapatinya aliran sungai yang relatif banyak, diantaranya yakni sungai Batang

Hari, Batang Berbak, Batang Mendahara dan Batang Lagan dan Batang Air Hitam. Sedangkan lokasi

wilayahnya berada pada ketinggian 1 m – 5 m dpl, beriklim tropis dan hawa yang panas dengan suhu

rata-rata berkisar antara 22,900C – 31,400C. Karakter wilayahnya berdataran rendah yang sangat luas

dan sebahagian ditutupi hutan lahan gambut yang alami sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.2

berikut :

Tabel 2.2. Ketinggian tempat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

dirinci menurut Ketinggian Tempat dari Permukaan Air Laut

Sumber : RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2031

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan

morfologi yaitu dataran rendah dan perbukitan yang bergelombang halus. Dari bentuk morfologi dan

penyebaran batuannya, maka orientasi kearah barat akan dijumpai morfologi yang lebih tinggi yaitu

morfologi perbukitan gelombang halus, yang diikuti dengan variasi dan jenis batuan yang ada,

sedangkan pada orientasi kearah timur akan dijumpai morfologi dataran rendah dan batuan yang

relatif sejenis. Kondisi tofografi dan morfologi demikian, menyebabkan wilayah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur memiliki potensi sumber daya yang besar dengan keindahan cagar alam dan pantainya.

Kondisi geologi lingkungan untuk setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung

Timur dapat dijelaskan berikut ini :

1. Kecamatan Mendahara Ilir

Kondisi geologi wilayah Kecamatan Mendahara Ilir pada umum memiliki daya dukung geologi

sedang sampai rendah. Daya dukung rendah memiliki sebaran dominan/luas dan tersusun oleh

endapan Rawa (Qs) terutama pada endapan lumpur dan tanah gambut. Sementara itu wilayah

dengan daya dukung sedang berada di bagian tengah mengikuti alur sungai besar dan disusun

oleh aluvium sungai (Qa) berupa endapan kerakal, kerikil dan pasir. Kondisi air tanah wilayah ini

memiliki tingkat produktif sedang dengan keterdapatan akuifer melalui aliran antar butir.

No

Kecamatan

Ketinggian Tempat (m dpl) 1 – 5 5 - 10

1 Mendahara 1 – 5 - 2 Mendahara Ulu 1 – 5 - 3 Geragai 1 – 5 - 4 Dendang 1 – 5 - 5 Muara Sabak Barat 1 – 5 - 6 Muara Sabak Timur 1 – 5 - 7 Kuala Jambi 1 – 5 - 8 Rantau Rasau 1 – 5 - 9 Berbak 1 – 5 -

10 Nipah Panjang 1 – 5 - 11 Sadu 1 – 5 -


II-5

2. Kecamatan Mendahara Ulu

Kondisi geologi wilayah Kecamatan Mendahara Ulu memiliki daya dukung sedang, karena disusun

oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu lempung tufaan serta endapan aluvium sungai.

Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan

keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir.

3. Kecamatan Geragai

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang sampai

rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan,

batu lempung tufaan dan endapan aluvium sungai, sementara itu wilayah dengan daya dukung

rendah disusun oleh endapan rawa. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat

produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir.

4. Kecamatan Kuala Jambi

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini pada umumnya memiliki daya dukung geologi

rendah karena seluruh wilayah tersusun oleh endapan Rawa (Qs) berupa endapan lumpur dan

tanah gambut. Kondisi air tanah wilayah ini memiliki tingkat produktif sedang dengan

keterdapatan akuifer melalui aliran antar butir.

5. Kecamatan Muara Sabak Barat

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini memiliki daya dukung sedang sampai rendah. Daya

dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu

lempung tufaan Formasi Kasai. Perselingan batupasir kuarsa dan batu lempung kuarsa, bersisipan

batubara dan oksida besi dari Formasi Muaraenim. Sementara itu wilayah dengan daya dukung

rendah disusun oleh endapan rawa. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat

produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui celahan dan ruang antar butir.

6. Kecamatan Muara Sabak Timur

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang dan

rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan

dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah dan wilayah yang disusun

oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian selatan.

7. Kecamatan Dendang



dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian barat daya dan wilayah yang

disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian timur. Sementara itu wilayah dengan daya

dukung rendah disusun oleh endapan rawa yang tersebar di bagian barat laut. Potensi air tanah


II-6

wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui

ruang antar butir.

8. Kecamatan Nipah Panjang


rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh endapan aluvium yang tersebar di

bagian tenggara. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun oleh endapan rawa

yang tersebar di bagian utara. Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat

produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.

9. Kecamatan Rantau Rasau



dan batu lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah dan wilayah yang disusun

oleh endapan aluvium yang tersebar di bagian selatan Sementara itu wilayah dengan daya dukung

rendah disusun oleh endapan rawa yang tersebar di bagian utara. Potensi air tanah wilayah ini

umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar

butir.

10. Kecamatan Berbak

Berdasarkan kondisi geologi teknik wilayah ini umumnya memiliki daya dukung sedang. Daya

dukung sedang pada umumnya disusun oleh perselingan antara batu pasir tufaan dan batu

lempung tufaan Formasi Kasai yang tersebar di bagian tengah setempat-setempat dan wilayah

yang disusun oleh endapan aluvium yang tersebar luas hampir di seluruh bagian.

Potensi air tanah wilayah ini umumnya memiliki tingkat produktivitas sedang dengan

keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.

11. Kecamatan Sadu


rendah. Daya dukung sedang pada umumnya disusun oleh endapan aluvium yang tersebar

setempat-setempat di bagian timur. Sementara itu wilayah dengan daya dukung rendah disusun

oleh endapan rawa tersebar sangat luas di bagian timur. Potensi air tanah wilayah ini umumnya

memiliki tingkat produktivitas sedang dengan keterdapatan akuifer melalui ruang antar butir.

Bentuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau

Rasau, Berbak, Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu) merupakan dataran landai. Wilayah ini

merupakan cekungan yang membentuk rawa belakang yang jenuh air sehingga air tidak dapat

menembus tanah atau mengalir sebagai run off, sehingga air terjebak berupa rawa. Air permukaan di


II-7

Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi masalah utama pada musim penghujan yang menggenangi

areal permukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan bentuk wilayah tersebut, pola aliran permukaan

air menjadi daerah yang tergenang periodik dan selalu tergenang.

Berdasarkan daerah tangkapan hujan atau daerah Aliran Sungai (DAS), Kabupaten Tanjung

Jabung Timur terbagi atas 5 DAS, yaitu DAS Mendahara, DAS Lagan, DAS Batanghari, DAS Air Hitam

dan DAS Benuh, sedangkan wilayah perencanaan termasuk dalam DAS Batanghari dan DAS Benuh.DAS

Batanghari mencakup seluruh Provinsi Jambi. Sungai ini merupakan sungai terbesar dan terpanjang di

kawasan pantai timur. Dibagian hilir sungai bercabang dua yaitu Sungai Batanghari yang arahnya ke

Muara Sabak dan cabang satu lagi yaitu Sungai Berbak mengarah ke Nipah Panjang. Sungai ini

merupakan urat nadi transportasi di Provinsi Jambi maupun di kawasan pantai timur. Beberapa sungai

besar lain yang mengalir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Sungai Pamusiran, Sungai Sadu,

Sungai Simpang Jelita, Sungai Simpang Datuk sedangkan berdasarkan geometric sungai berbentuk

meandering (berkelok-kelok) dan pada sepanjang kedua tanggulnya dimanfaatkan sebagai pemukiman

dan lahan pertanian.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan tahunan

berkisar antara 2.000-3.000 milimeter per tahun, dimana 4 bulan basah, 8 bulan kering. Rata-rata

curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan curah bulan kering 71-103 mm. Suhu udara rata-rata 22,90o

C – 31,40oC. Kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember - Januari dan 73% pada bulan

September.

Gambar 2.4 Peta Rencana Kawasan Lindung Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sumber : RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2011-2031


II-8

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dibagi ke dalam dua kawasan yaitu Kawasan

Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang memiliki fungsi utama untuk

menjaga kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan budaya serta sejarah,

sehingga dapat menjamin berlangsungnya pembangunan secara berkelanjutan. Kawasan lindung

dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, meliputi hutan lindung,

kawasan bergambut dan kawasan resapan Air.

b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau

waduk dan kawasan sekitar mata air.

c. Kawasan suaka alam dan cagar alam terdiri dari kawasan suaka alam, taman nasional, taman hutan

raya dan taman wisata alam serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

d. Kawasan rawan bencana, yaitu kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana

alam.

Kawasan lindung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah kawasan yang termasuk di

dalamnya areal Taman Nasional Berbak (TNB) Tanjung Jabung Timur dengan luas mencapai 225.047,6

Ha atau 41,33 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan fungsi utamanya untuk dibudidayakan

atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan

serta merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya

dapat dan perlu dimanfaatkan secara optimal baik bagi kepentingan produksi atau kegiatan usaha

maupun pemenuhan kebutuhan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu penetapan kawasan ini dititik

beratkan pada usaha untuk memberikan dan menunjang pengembangan berbagai kegiatan budidaya

sesuai dengan potensi yang ada dengan memperhatikan pemanfaatan yang efisien dan efektif.

Kawasan budidaya tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian sebagai berikut:

a. Kawasan hutan produksi meliputi kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi

tetap dan kawasan hutan produksi konversi.

b. Kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan lahan basah, kawasan tanaman pangan

lahan kering, kawasan tanaman tahunan atau perkebunan, kawasan peternakan dan kawasan

perikanan.

c. Kawasan pertambangan, yaitu kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan, baik

wilayah yang sedang maupun yang segera akan dilakukan kegiatan pertambangan.

d. Kawasan pariwisata, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan wisata.

e. Kawasan permukiman, yaitu kawasan yang diperuntukan bagi kawasan permukiman.


II-9

Tabel 2.3. Luas Lahan Kawasan Hutan, Budidaya Pertanian dan Non Pertanian

Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur


2.1.1.2. Potensi pengembangan Wilayah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008, Kawasan strategis nasional adalah

wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara

nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya,

dan/atau Iingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebaga warisan dunia.

Kawasan strategis nasional yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan

dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung Iingkungan hidup ditetapkan

dengan kriteria:

1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati

2. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem,

flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi

dan/atau dilestarikan

3. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang

menimbulkan kerugian negara

4. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro

5. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas iingkungan hidup

6. Rawan bencana alam nasional

7. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap

kelangsungan kehidupan.

No. Data Lahan Jumlah (Ha) % I Kawasan Hutan 225.047,60 41,33

1.1 Suaka Alam Lahan Bakau Pantai Timur 4.126,60 0,76 1.2 Taman Nasional Berbak 138.242,00 25,39 1.3 Tahura 3.995,00 0,73 1.4 Hutan Lindung Gambut 23.748,00 4,36 1.5 Hutan Produksi Tetap 54.936,00 10,09 II Kawasan Budidaya Pertanian & Non Pertanian 319.452,40 58,67

Jumlah 544.500,00 100,00


II-10

Gambar. 2.5 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanjung Jabung Timur


Kawasan strategis nasional yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut

adalah : Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi). Berkaitan dengan pengembangan wilayah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka kawasan strategis ini ditetapkan dengan pertimbangan untuk

mempertahankan dan melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Penetapan kawasan

strategis ini juga berkaitan dengan upaya untuk melestarikan tempat perlindungan keanekaragaman

hayati, merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan

ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus

dilindungi dan/atau dilestarikan, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap

tahun berpeluang menimbulkan kerugian Negara, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan

iklim makro dan merupakan kawasan dengan prioritas tinggi dalam peningkatan kualitas lingkungan

hidup.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya di prioritaskan karena

mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya

dan/atau lingkungan. Kawasan strategis Provinsi Jambi yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur adalah sebagai berikut : Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Ujung Jabung

dan sekitarnya.

Berkaitan dengan pengembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka kawasan

strategis ini memiliki kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya yang berkaitan

dengan pengembangan potensi ekonomi cepat tumbuh, pengembangan sektor unggulan yang dapat

menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan memiliki potensi ekspor, pengembangan kegiatan ekonomi

yang memanfaatkan teknologi tinggi khususnya minyak dan gas, mempertahankan tingkat produksi


II-11

pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, mempertahankan tingkat produksi

sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional dan juga diharapkan mampu

mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal. Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi merupakan

wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang banyak khususnya potensi minyak dan gas bumi.

Kawasan Ujung Jabung merupakan kawasan yang potensial untuk dibangun pelabuhan samudera

karena memiliki alur laut yang dalam dan berhadapan langsung dengan ALKI I (Alur Laut Kepulauan

Indonesia Satu).

2.1.1.3. Gambaran Demografis

Jumlah Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2017 bertambah sebanyak 1.461

jiwa dari 215.316 jiwa pada tahun 2016 menjadi 216.777 jiwa di tahun 2017, atau dengan

pertumbuhan 0,68. Tingkat kepadatan penduduk tahun 2017 sebesar 39,81 jiwa/km2 dan sex ratio

105,56.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Dirinci per Kecamatan Tahun 2016 -2017

Kecamatan Luas Wilayah

2016 2017

Laki-Laki Perempuan Jumlah L+P SR (%) RT

Kepadatan

(%)

Laki-Laki Perempuan Jumlah L+P SR (%) RT

Kepadatan

(%)

Mendahara 911,15 13.350 12.810 26.160 104,22 6617 28,71 13.405 12.838 26.243 104,42 6.663 28,80

Mendahara Ulu 381,3 9.256 8.178 17.434 113,18 3748 45,72 9.527 8.410 17.937 113,28 3.773 47,04

Geragai 285,35 12.084 10.614 22.698 113,85 5493 79,54 12.215 10.721 22.936 113,94 5.532 80,38

Dendang 478,17 7.649 7.372 15.021 103,76 3987 31,41 7.662 7.372 15.034 103,93 4.014 31,44

Sabak Barat 251,75 15.735 15.558 31.293 101,14 8027 124,30 8.979 8.499 17.478 105,65 4.005 69,43

Sabak Timur 410,28 8.826 8.360 17.186 105,57 3978 41,89 15.773 15.569 31.342 101,31 8.081 76,39

Kuala Jambi 120,52 7.354 7.153 14.507 102,81 3436 120,37 7.399 7.185 14.584 102,98 3.459 121,01

Rantau Rasau 356,12 11.951 11.396 23.347 104,87 6292 65,56 12.042 11.462 23.504 105,06 6.334 66,00

Berbak 194,46 5.067 4.830 9.897 104,91 2731 50,89 5.076 4.831 9.907 105,07 2.749 50,95

Nipah 234,7 12.919 12.637 25.556 102,23 6339 108,89 12.943 12.637 25.580 102,42 6.382 108,99

Sadu 1821,2 6.284 5.933 12.217 105,92 2994 6,71 6.297 5.935 12.232 106,10 3.014 6,72

Jumlah 5.445 110.475 104.841 215.316 105,37 53.641 39,54 111.318 105.459 216.777 105,56 54.006 39,81

Sumber : BPS Tanjung Jabung Timur 2017

Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka laju pertumbuhan angkatan kerja juga

mengalami peningkatan. Tingkat pendapatan penduduk di suatu wilayah merupakan muara dari

keterlibatan penduduk dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia sesuai dengan kemampuan

yang dimiliki. Semakin tinggi intensitas dalam lapangan pekerjaan, maka semakin tinggi pula rata-rata

tingkat pendapatan penduduk.


II-12

Struktur usia penduduk menunjukkan sebaran penduduk berd

rencana kerja pemerintah daerah ( rkpd ) tahun 2019 · rencana kerja pemerintah daerah ( rkpd )...

Documents