rencana kerja reformasi birokrasi sekretariat …

LAMPIRAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 MARET 2021

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1

a

1 Penetapan Tim Kegiatan terkait 1.

a.

1. Tim Asesor RB dengan

Kepdepmin

2 Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja

Organisasi RB dan/atau Tim Kerja terkait

2. Tim Kerja Pembangunan

Unit Kerja Menuju WBBM

dengan Kepdepmin

b. Kelompok kerja dalam rangka

penilaian/evaluasi pelaksanaan RB oleh

KemenPANRB.

3 Kelompok Kerja Evaluasi

Pelaksanaan RB dan SAKIP

c. Tim Kerja untuk melanjutkan pembangunan

zona integritas dalam rangka pengusulan

dan penetapan unit kerja berpredikat

menuju WBK/WBBM.

4 Tim Penilaian Mandiri

SPBE dengan Kepdepmin

d. Tim Evaluator Internal Penilaian SPBE

Sekretariat Kabinet.

3. Monitoring …

Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai dalam melaksanakan reformasi birokrasi

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2021

NO.

AREA PERUBAHAN TAHUN 2021

HASIL YANG DIHARAPKANPENANGGUNG

JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN

Bidang Manajemen Perubahan

Semakin melekat (embedded) -nya budaya perubahan

Menurunnya resistensi terhadap perubahan

Semakin meningkatnya perubahan pola pikir dan budaya kerja, khususnya dalam merespon perkembangan zaman

Pembentukan Organisasi RB dan/atau Tim Kegiatan Terkait

Terbentuknya Tim Kegiatan,

tersusunnya rencana kerja,

pemantauan dan evaluasi

kegiatan

Biro AKRB dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan untuk pembentukan

tim terkait pelaksanaan RB di Sekretariat

Kabinet diantaranya:

Terbentuknya Tim Kegiatan

untuk mendukung pelaksanaan

RB, diantaranya:

Tim Monev RB (Tim PMPRB) yang

dikoordinasikan oleh Inspektorat dan

beranggotakan perwakilan satuan organisasi,

yang bertugas antara lain melakukan monev

secara berkala atas pelaksanaan RB

Sekretariat Kabinet dan satuan organisasi.

- 2 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


3 Monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan

tindak lanjut hasil evaluasi

2. 1.

a. Menyusun rencana kerja, melakukan

pemantauan dan evaluasi.

b. Rapat kerja Biro AKRB dengan FO

Kedeputian guna pembahasan hasil evaluasi

tahun sebelumnya, target tahun ini, timeline ,

dan pelaksanaan RB.

2. Rapat Koordinasi dengan

FO Kedeputian

b

1 Sosialisasi dan Internalisasi Road Map/Work

Plan

1 Tersusun dan

ditetapkannya Work Plan

2021

Biro AKRB dan unit

kerja terkait

1.

2 1

2 Penyusunan rencana kegiatan Road Map dalam

dokumen Work Plan RB

2. Work Plan RB Sekretariat

Kabinet, ditetapkan dengan

Perseskab

2 3. Buku Work Plan RB 2021

3. 4. Rencana Aksi/Work Plan

Kedeputian

4. 5. Sosialisasi Road Map/Work

Plan

c Perubahan…

Draft rencana kerja dan

laporan

monitoring/evaluasi

beserta rencana tindak

lanjut pelaksanaan RB

Penyusunan rencana aksi/work plan di

Kedeputian

Optimalisasi organisasi RB (Biro AKRB dan FO

Kedeputian) dalam mengawal pelaksanaan RB,

diantaranya dengan:

Mensosialisasikan Road Map/Work Plan kepada

seluruh pejabat dan pegawai dengan

mengunggah dokumen di website Sekretariat

Kabinet dan kolom menu RB, dan mencetak

dalam bentuk buku, serta kegiatan lain yang

dibutuhkan.

Penyusunan Rencana Kerja Road Map dalam Rencana Kerja Reformasi Birokrasi (mencakup 8 Area Perubahan dan 1 Program Quick Wins )

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan penyusunan Work Plan RB

Tahun 2021, diantaranya dengan:

Rekapitulasi

saran/masukan unit kerja

dalam penyusunan

program kegiatan RBTerlaksananya Sosialisasi

dan Internalisasi Road

Map/Work Plan

Membangun partisipasi aktif pimpinan

organisasi/unit kerja, dengan meminta

saran/masukan untuk program dan kegiatan

dalam Work Plan RB 2021.

Menetapkan Work Plan RB 2021.

- 3 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


c

1 Peningkatan keterlibatan aktif pimpinan dalam

pelaksanaan RB

1 Meningkatnya

keterlibatan pimpinan

dalam pelaksanaan RB

Biro AKRB dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1. 1. Rekapitulasi

saran/masukan unit kerja

dalam penyusunan

program kegiatan RB

2 2.

2

3 3.

3 Penyediaan dan pemanfaatan media

komunikasi secara reguler

2. 4. Update berita RB dalam

media komunikasi

3. 5.

4 4.

a Penyusunan pedoman pembangunan Agen

Perubahan berdasar PermenPANRB Nomor

27 Tahun 2014.

b Penyelenggaraan FGD dengan mengundang

narasumber dari KemenPANRB dalam

rangka pembahasan terkait kebijakan Agen

Perubahan di Sekretariat Kabinet.

d Pemantauan…

Perubahan pola pikir dan budaya kinerja yang adaftif dalam menyongsong revolusi industri 4.0

Merencanakan kegiatan untuk peningkatan

keterlibatan aktif pimpinan, diantaranya

melalui:

Meningkatnya perubahan

pola pikir dan budaya

kerja pegawai

Rapat Kerja/Koordinasi

Setkab dan/atau satuan

organisasi/unit kerja dalam

mendukung pelaksanaan

RB Sekretariat Kabinet

Peningkatan kapasitas pengelola dan pelaksana

reformasi birokrasi dalam memberikan

rekomendasi kegiatan RBMeningkatnya

perubahan pola pikir dan

budaya kerja pegawai

Laporan keikutsertaan

pengelola/pelaksana RB

pada pelatihan/webinar

terkait

Rapat Kerja yang melibatkan seluruh unsur

di Sekretariat Kabinet.

b.

Kegiatan penyusunan Work Plan dengan

membangun partisipasi aktif pimpinan

organisasi/unit kerja, dengan meminta

saran/masukan untuk program dan

kegiatan.

a.

Mengikutsertakan pengelola dan pelaksana RB

dalam pelatihan atau diklat/webinar.

Merencanakan kegiatan untuk peningkatan

pemanfaatan media komunikasi (website Setkab

dan update berita di kolom menu RB).

- FGD dalam rangka

pembahasan Agen

Perubahan

- Draft Pedoman Agen

Perubahan

- Penetapan Agen

Perubahan

- Draft rencana kerja

- Laporan pelaksanaan

tugas Agen Perubahan.

Pembentukan Agent of Change atau Role Model,

pengembangan, dan penguatan peran Agent of

Change atau Role Model , diantaranya melalui

penyusunan rencana kerja, dan monitoring dan

evaluasi kinerja Agent of Change atau Role

Model

Meninjau kebijakan yang ada untuk

penyempurnaan kebijakan Agent of Change dan

Role Model , diantaranya dengan:

- 4 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


d

1 Perencanaan dan Pengorganisasian Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(PMPRB)

1. 1. Notulensi rapat

pembahasan monev

pelaksanaan RB (Tim

Asesor)

2 Pengkomunikasian PMPRB ke masing-masing

unit kerja

2. Laporan RB secara berkala

3 Peningkatan kapasitas bagi Tim Asesor 2. 3.

4 Pelaksanaan PMPRB oleh Tim Asesor

5 Pengkomunikasian Rencana Aksi Tindak Lanjut 3 4. Draft Rencana

Kerja/Laporan PMPRB

6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana

kerja RB di unit kerja

5.

7 Pemanfaatan hasil pemantauan dan evaluasi 4

2 Bidang…

Merencanakan kegiatan untuk monitoring dan

evaluasi pelaksanaan RB, diantaranya dengan

melakukan rapat pembahasan antara Biro

AKRB dengan FO Kedeputian (dan unit kerja

terkait) secara berkala guna monitoring dan

evaluasi pelaksanaan RB di masing-masing

kedeputian.

Merencanakan kegiatan peningkatan kapasitas

bagi Tim Asesor PMPRB, dengan mengikuti

pelatihan/webinar dengan tema yang sesuai

ataupun melalui FGD dengan mengundang

narasumber dari KemenPANRB.

Menyusun rencana kerja PMPRB yang

dikoordinasikan Inspektorat dan

mengkomunikasikannya ke seluruh Tim Asesor.Peningkatan kualitas/nilai

RB

Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Terlaksananya kegiatan

pemantauan dan evaluasi

atas pelaksanaan RB tingkat

instansi dan unit kerja

Inspektorat, Biro

AKRB, dan unit kerja

terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Laporan keikutsertaan Tim

Asesor RB pada

pelatihan/webinar/FGD

terkait

Memanfaatkan hasil pemantauan dan evaluasi

untuk peningkatan pelaksanaan RB

- 5 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


2 Bidang Penataan Peraturan Perundang-undangan/Deregulasi Kebijakan

a

1 Biro SDMOT dan unit

kerja terkait

1 1. Rekapitulasi harmonisasi

Peraturan Internal Setkab

a. Identifikasi peraturan internal yang tidak

harmonis.

2. Laporan evaluasi peraturan

internal

b. Identifikasi peraturan internal secara rutin

guna menghasilkan daftar inventaris status

peraturan internal yang berlaku

diubah/disempurnakan/ dicabut.

3. Draft Peraturan Internal

Setkab hasil evaluasi

2 Revisi Perseskab dan Kepseskab yang

bermasalah (tidak harmonis/tidak sinkron)

c. Menyusun rencana kerja penyusunan

peraturan internal untuk peraturan yang

diubah/disempurnakan dan peraturan baru

yang akan ditetapkan.

4. KAK Aplikasi Sistem

Pengendalian Penyusunan

Peraturan Internal.

2

3

4

b Pengendalian…

Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah (Sekretariat Kabinet)

Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan internal (Perseskab dan Kepseskab)

Tewujudnya pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/pimpinan lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden

Harmonisasi Perseskab dan Kepseskab yang telah diterbitkan

Evaluasi/reviu Perseskab dan Kepseskab yang

bermasalah (tidak harmonis/tidak sinkron)

dengan melakukan identifikasi, analisis, dan

pemetaan

Terwujudnya harmonisasi

penyusunan Perseskab dan

Kepseskab

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan harmonisasi Peraturan

Internal Setkab (Perseskab dan Kepseskab),

diantaranya dengan:

Melakukan evaluasi Peraturan Internal

(Perseskab, Kepseskab, dan Kepdepmin).

Merevisi Peraturan Internal (Perseskab,

Kepseskab, dan Kepdepmin) hasil evaluasi

Menyusun KAK Aplikasi Sistem Pengendalian

Penyusunan Peraturan Internal.

- 6 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


b

1 Penyusunan sistem pengendalian penyusunan

Perseskab dan Kepseskab

Biro SDMOT dan unit

kerja terkait

1. Notulensi/Laporan hasil

rapat

2 Pembentukan sistem pengendalian penyusunan


1 2.

3 Evaluasi implementasi sistem pengendalian

penyusunan Perseskab dan Kepseskab

2

c

1 Penyusunan indeks Perseskab dan Kepseskab 1. Biro SDMOT dan unit

kerja terkait

1.

1.

2. 2.

2.

3.

3.

3 3. 4. 4.

5.

4 Pendistribusian…

Pengendalian dalam Penyusunan Perseskab dan Kepseskab

Terwujudnya sistem

pengendalian penyusunan


Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan pengendalian penyusunan

Perseskab dan Kepseskab diantaranya dengan:

Rapat Koordinasi internal terkait draft alur

kerja dan SOP sistem pengendalian PUU.

KAK Aplikasi Sistem

Pengendalian Penyusunan

Peraturan Internal

Menyusun KAK Aplikasi Sistem Pengendalian

Penyusunan Peraturan Internal.

Penataan Arsip Perseskab dan Kepseskab agar lebih tertib, lengkap, dan informatif, dan disosialisasikan ke pegawai dan stakeholder

Tertatanya setiap


(diantaranya dengan

mengunggah dalam

sistem informasi

peraturan perundang-

undangan)

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan penataan arsip,

diantaranya dengan:

Rakapitulasi Perseskab dan

Kepseskab yang

dikeluarkan, diterbitkan,

dan diupload dalam websiteMelakukan inventarisasi Perseskab dan

Kepseskab yang telah dikeluarkan, diterbitkan,

dan diupload dalam website.

2 Pengunggahan Perseskab yang telah diterbitkan

dan Kepseskab yang perlu diterbitkan

Mensosialisasikan Perseskab dan Kepseskab

dalam bentuk berita ke website.

Berita di website dalam

rangka sosialisasiTersimpannya naskah

Peraturan Sekretaris

Kabinet pada satu unit

kerja

Rancangan Kebijakan

tentang Pengelolaan Arsip

Dinamis di lingkungan


Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan

Arsip Dinamis di lingkungan Sekretariat

Kabinet.

Pendokumentasian berkas hasil analisis/kajian

penyusunan/pembentukan Perseskab dan

Kepseskab

Tersosialisasikannya

peraturan tersebut ke

seluruh pegawai.

Melanjutkan penyusunan dan penetapan

Rancangan Kebijakan/Tata Kelola Kearsipan

(Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal

Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan

dan Akses Arsip).

Rancangan Kebijakan/Tata

Kelola Kearsipan (Tata

Naskah Dinas, Klasifikasi

Arsip, Jadwal Retensi Arsip,

dan Sistem Klasifikasi

Keamanan dan Akses Arsip)Menerbitkan SE Deputi Bidang Administrasi

terkait kebijakan penataan arsip di Sekretariat

Kabinet.

- 7 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


4 Pendistribusian dan Sosialisasi Perseskab dan

Kepseskab yang telah diterbitkan kepada

pegawai dan/atau stakeholder

6. 5. Laporan evaluasi dan

peningkatan website sistem

SIPUU/JDIH Setkab

5 Pembentukan mekanisme pengaduan/

masukan atas Perseskab atau Kepseskab yang

bermasalah

7. 6. SOP terkait mekanisme

pengaduan/masukan atas


yang bermasalah

d

1 Penyusunan SOP dan SP proses kajian dan

pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan

dengan melibatkan unit kerja terkait

1. Tersedianya kajian dan

rekomendasi atas

rencana kebijakan K/L

sesuai SOP dan SP

Unit kerja di

kedeputian substansi

dan Biro SDMOT

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1. Draft SOP, SP, pedoman

kerja proses kajian dan

pemberian rekomendasi

yang ditetapkan

2. Sosialisasi SOP/SP

2 2. Tersusunnya SOP dan SP

terkait

1. 3. Sistem Informasi pemberian

Kajian Rekomendasi atas

Peraturan Menteri/Kepala

Lembaga

3. 2 4. Laporan/hasil pengakajian

dan pemberian

rekomendasi

3. 5.

4.

3 Peningkatan kapasitas pegawai dalam

memberikan kajian/rekomendasi, diantaranya

pemberian program pelatihan yang sesuai

5.

3 Bidang…

Melakukan evaluasi dan peningkatan

website /sistem SIPUU/JDIH Sekretariat

Kabinet sebagai media sosialisasi Perseskab dan

Kepseskab.

Menyusun Pedoman pengaduan/masukan atas

Perseskab atau Kepseskab.

Pengkajian dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana Kebijakan K/L dalam Bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga yang Perlu Mendapatkan Persetujuan Presiden

Merencanakan kegiatan dalam rangka Pengkajian

dan Pemberian Rekomendasi atas Rencana

Kebijakan K/L dalam Bentuk Peraturan

Menteri/Pimpinan Lembaga yang Perlu

Mendapatkan Persetujuan Presiden, diantaranya

dengan:

Penyelenggaraan pengkajian dan pemberian

rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam

bentuk Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga

yang bersifat strategis dan perlu mendapatkan

persetujuan Presiden sesuai dengan SOP dan

SP

Penyusunan SOP dan SP proses kajian dan

pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan

dengan melibatkan unit kerja terkait.

Meningkatnya kapasitas

dan kualitas pegawai

dalam pemberian

rekomendasi

Sosialisasi SOP/SP proses kajian dan pemberian

rekomendasi, kepada pejabat/pegawai terkait.

Pembangunan Sistem Informasi Kajian

Rekomendasi atas Peraturan Menteri/Kepala

Lembaga

Laporan keikutsertaan

pegawai dalam program

peningkatan kapasitas

melalui webinar/pelatihanPenyelenggaraan pengkajian dan pemberian

rekomendasi atas rencana kebijakan K/L sesuai

sesuai kebijakan pemerintah sesuai RPJMN dan

RKP yang dilaksanakan oleh K/L.

Peningkatan kapasitas pegawai dalam

memberikan kajian/rekomendasi, dengan

pemberian program pelatihan yang sesuai.

- 8 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


3

a

1 Penyusunan desain organisasi yang sesuai

dengan rencana strategis

1.

1.

2 Penyederhanaan tingkat struktur organisasi 2. 2. Draft analisis jabatan dan

beban kerja untuk jabatan

fungsional.

3 Perumusan mekanisme hubungan dan

koordinasi antara JPT dengan Kelompok

Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh

pimpinan instansi

3. 3. Rekap/bagan persandingan

jabatan yang terdampak

peralihan dan jabatan

fungsional yang akan

sesuai.

4 Pengalihan jabatan struktural ke jabatan

fungsional sesuai kriteria unit organisasi yang

berpotensi dialihkan

4. 4. Sosialisasi pengalihan

jabatan administrasi

menjadi jabatan fungsional.

5 Penyusunan kelompok jabatan fungsional yang

sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi

5. 5. Draft Perseskab tentang

peralihan jabatan

fungsional.

b Evaluasi…

Bidang Penataan dan Penguatan Organisasi/Kelembagaan

Terciptanya desain organisasi yang mendukung kinerja

Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal

Meningkatnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi

Berkurangnya jenjang organisasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja

Penataan Organisasi

Tersedianya kebijakan

penataan/penyederhanaan

birokrasi dan proses

bisnis/SOP mekanisme kerja

JFT

Biro SDMOT dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan untuk meneruskan

penataan organisasi, diantaranya dengan:

Rekapitulasi kebutuhan

untuk peralihan jabatan

struktural ke dalam

jabatan fungsional.Identifikasi kebutuhan untuk peralihan jabatan

struktural ke dalam jabatan fungsional.

Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja

untuk jabatan fungsional.

Pemetaan jabatan yang terdampak peralihan

dan mengidentifikasi kesetaraan jabatan-

jabatan tersebut dengan jabatan fungsional

yang akan diduduki.

Sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait

pengalihan jabatan administrasi menjadi

jabatan fungsional.

Penyusunan peraturan tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang telah

mengakomodir jabatan struktural ke dalam

jabatan fungsional.

- 9 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


b

1 Evaluasi yang bertujuan menilai ketepatan

fungsi dan ketepatan ukuran organisasi

Biro SDMOT dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1. 1. Laporan hasil evaluasi

kelembagaan terhadap

ketepatan fungsi dan

ketepatan organisasi


2 Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi 2. 2. Rancangan pedoman

perencanaan dan

Cascading Kinerja di

lingkungan Sekretariat

Kabinet.

3 Evaluasi yang menganalisis kemungkinan

duplikasi fungsi

3. 3. Naskah Akademik terkait

Usulan Kelompok Jabatan

Fungsional di Sekretariat

Kabinet

4 Evaluasi yang menganalisis satuan organisasi

yang berbeda tujuan namun ditempatkan

dalam satu kelompok


adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari

seorang atasan

6 Evaluasi yang menganalisis kesesuaian

struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja

yang akan dihasilkan

7 Evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi

dengan mandat/kewenangan lembaga


tumpang tindih fungsi dengan instansi lain

9 Evaluasi yang menganalisis kemampuan

struktur organisasi untuk adaptif terhadap

perubahan lingkungan strategis

10 Evaluasi yang menganalisis rentang kendali

terhadap struktur yang langsung berada di

bawahnya

c Tindak…

Evaluasi terhadap Ketepatan Fungsi dan Ketepatan Organisasi

Tersedianya dokumen hasil

evaluasi, diantaranya

dokumen hasil evaluasi

analisis jabatan, peta

jabatan, temuan/

rekomendasi atas tumpang

tindih tugas dan fungsi

internal, dokumen standar

kompetensi jabatan, analisis

beban kerja, uraian tugas

Merencanakan kegiatan evaluasi kelembagaan

terhadap ketepatan fungsi dan ketepatan

organisasi Sekretariat Kabinet.

Merencanakan kegiatan penyusunan rancangan

pedoman perencanaan dan Cascading Kinerja di

lingkungan Sekretariat Kabinet.

Merencanakan kegiatan evaluasi dan/atau

kajian terkait kemungkinan terbentuknya

rumpun jabatan fungsional baru di Sekretariat

Kabinet

- 10 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


c

1 Pengajuan perubahan organisasi berdasar hasil

evaluasi

2 Penataan struktur organisasi berdasar hasil

evaluasi

4

a

1 Penyusunan kebijakan Arsitektur SPBE 1. Pusdatin dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait2 Penyusunan kebijakan Peta Rencana SPBE 1. 1. Kebijakan SPBE (Rencana

Induk Sistem dan Teknologi

Informasi)

3 Pelaksanaan tugas Tim SPBE berdasar program

kerja

2. Tersedianya pemanfaatan

teknologi informasi yang

terintegrasi

2. a. Pembentukan Komite Pengarah Sistem dan

Teknologi Informasi/Tim koordinator

2a. SK Komite Pengarah Sistem

dan Teknologi

Informasi/Tim Koordinator

4 Penerapan Manajemen Layanan SPBE 3. Terpenuhinya indeks

SPBE sesuai ketentuan

b. Pembentukan Tim Evaluator Internal SPBE. 2b SK Tim Asesor Internal

SPBE

c. Pelaksanaan tugas Tim berdasar program

kerja

2c Terlaksananya kegiatan

berdasar program kerja

5 Penyusunan/penyempurnaan Layanan

Kepegawaian Berbasis Elektronik

3. 3. Terlaksananya layanan

SPBE yang terintegrasi

4. 4a SIMPEG hasil

pengembangan berdasar

usulan unit kerja Bidang

pengelolaan kepegawaian


Kearsipan Berbasis Elektronik;

5. 4b Pengintegrasian sistem

informasi kepegawaian

dengan SiASN.

6. 5a Rencana/pengusulan

Pemanfaat aplikasi

kearsipan berbagi pakai

7 Penyusunan…

Tersedianya kebijakan

SPBE di Sekretariat

Kabinet

Tindak Lanjut Evaluasi

Pengembangan sistem dan teknologi informasi

Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik

berdasar usulan unit kerja Bidang pengelolaan

kepegawaian

Bidang Penataan Ketatalaksanaan

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan

Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan

Penerapan Manajemen Layanan SPBE yang

terintegrasi

Tersedianya usulan

penyempurnaan/perubahan

/ penyederhanaan organisasi

Biro SDMOT dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan pengajuan perubahan

organisasi berdasar hasil evaluasi.

SOTK hasil evaluasi (peralihan

jabatan struktural menjadi

fungsional)


Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik

berdasar usulan unit kerja Bidang Kearsipan


Layanan Kinerja Berbasis Elektronik berdasar

usulan unit kerja bidang akuntabilitas kinerja

Meningkatnya kinerja instansi pemerintah

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Merencanakan kegiatan pembangunan/

pengembangan SPBE, diantaranya dengan:

Penyusunan kebijakan SPBE di Sekretariat

Kabinet (Arsitektur Peta Rencana)

- 11 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA



Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja

Berbasis Elektronik

7. 5b Terselenggaranya

sosialisasi Kearsipan Net

Box;

a. Pengintegrasian sarana pengaduan publik

dalam SP4N-LAPOR.

5c Penambahan mailbox

untuk kearsipan

8 Penyusunan/penyempurnaan Layanan Publik

Berbasis Elektronik

b. Penyempurnaan layanan website Setkab 6. SIKT hasil penyempurnaan

c. Pengadaan SDL-Trados guna mendukung

layanan penerjemah

7a Pengintegrasian sarana

pengaduan publik dalam

SP4N-LAPOR.

7b Penyempurnaan layanan

website Setkab

7c Pengadaan SDL-Trados

guna mendukung layanan

penerjemah

b

1 1.

1.

2 Penjabaran peta proses bisnis ke dalam

prosedur operasional tetap (SOP)

3 Penerapan prosedur operasional tetap (SOP) 2. 2. SOP link antar unit kerja di


Kabinet

4 3. 3. Laporan evaluasi peta

proses bisnis, standar

pelayanan, dan standar

operasional prosedur.

4. 4. Peta proses bisnis

Pengangkatan, Pemindahan

dan Pemberhentian Dalam

dan Dari Jabatan Pimpinan

Tinggi Utama dan Pimpinan

Tinggi Madya

c Keterbukaan…

Draft perubahan Perseskab

Nomor 9 Tahun 2013

tentang Pedoman

Penyusunan dan Evaluasi

SOP di Lingkungan

Sekretariat Kabinet, dengan

fokus perubahan

mekanisme dan prosedur

dalam pembentukan

produk ketatalaksanaan

(proses bisnis, SP, SOP).

Penyusunan rancangan perubahan Perseskab

Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan dan Evaluasi SOP di Lingkungan

Sekretariat Kabinet, dengan fokus perubahan

mekanisme dan prosedur dalam pembentukan

produk ketatalaksanaan (proses bisnis, SP,

SOP).

Penyusunan/penyempurnaan Layanan Publik

Berbasis Elektronik yang terintegrasi,

diantaranya:

Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)

Identifikasi SOP link antar unit kerja di

lingkungan Sekretariat Kabinet.

Evaluasi peta proses bisnis dan prosedur

operasional dan penyesuaian dengan

perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas

birokrasi, dan efektifitas hubungan kerja antar

unit kerja/satuan organisasi

Evaluasi peta proses bisnis, standar pelayanan,

dan standar operasional prosedur.

Penyusunan peta proses bisnis Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan

Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan

Pimpinan Tinggi Madya

Penyusunan/penyempurnaan peta proses

bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi

organisasi, dokumen rencana strategis dan

rencana kerja organisasi, dan selaras dengan

kinerja organisasi secara berjenjang

Terlaksananya seluruh tugas

dan fungsi sesuai prosedur

kerja

Biro SDMOT dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan untuk terlaksananya

tugas/fungsi sesuai prosedur kerja, diantaranya

dengan:

- 12 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


c

1 Penyusunan kebijakan tentang Keterbukaan

Informasi Publik yang ditetapkan setiap tahun

1 Tersedianya dokumen

dari PPID tentang

Keterbukaan Informasi

Publik yang dikecualikan

Pusdatin dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

2 Tersusunnya laporan

PPID

1. 1a Pedoman pelaksanaan


Publik

2 3 2. 1b SOP tentang Informasi

Publik, diantaranya:

3. a. Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

sesuai kebijakan/tata kelola informasi publik

1) SOP Pengelolaan

Permohonan Informasi.

b. Pengunggahan permohonan informasi publik

secara online.

2 )SOP Pengelolaan

Keberatan Atas Informasi.

3 Penerapan kebijakan Keterbukaan Informasi

Publik

4. a. Reviu Daftar Informasi Publik yang

Dikecualikan.

3) SOP Penanganan

Sengketa Informasi Publik.

b. Monitoring dan evaluasi kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik.

4) SOP Penetapan dan

Pemutakhiran DIP.

4 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Keterbukaan Informasi Publik

5) SOP Pengujian tentang

Konsekuensi.

2. Terlaksananya sosialisasi

Kebijakan Keterbukaan

Informasi Publik

3a Terlaksananya Keterbukaan

Informasi Publik (antra lain

pemberian

informasi/tindak lanjut

pengaduan

3b Terlaksananya

pegunggahan permohonan

informasi publik secara

online.

4a Laporan Daftar Informasi

Publik (Daftar Informasi

Publik dan penetapannya,

Daftar Informasi Publik

yang Dikecualikan dan

penetapannya)

4b Laporan monitoring dan

evaluasi kebijakan


Publik.

d Manajemen…

Keterbukaan Informasi Publik

Merencanakan kegiatan pelaksanaan Keterbukaan

Informasi Publik di Sekretariat Kabinet,

diantaranya dilakukan dengan:

Terbitnya kebijakan Tata Kelola

diantaranya:

Penyusunan Kebijakan dan Tata Kelola

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik

Sosialisasi kebijakan Keterbukaan Informasi

Publik

Tersusunnya laporan

hasil evaluasi dari Komisi

Informasi Pusat

Sosialisasi kebijakan Keterbukaan Informasi

Publik

- 13 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


d

1 1 Pusdatin dan unit

kerja terkait

1.

1

2 2 2 2. Terselenggaranya

sosialisasi

3. 3. Terselenggaranya

pelaksanaan pengelolaan

arsip/digitalisasi arsip

3 Penerapan kebijakan pengelolaan

arsip/digitalisasi arsip

4. a. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan Internal 4a Hasil/indeks pengawasan

kearsipan Internal


pengelolaan arsip

b. Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan

Eksternal

4b Hasil/indeks pengawasan

kearsipan Eksternal

e

1 1 1. Laporan pengelolaan

keuangan dan aset.

1

2 2

2

3 Penerapan kebijakan pengelolaan keuangan

dan aset

3


pengelolaan keuangan dan aset

5. Bidang …

Manajemen Kearsipan Modern dan Handal

Penyusunan/penyempurnaan kebijakan

tentang pengelolaan arsip (modern dan handal)

di Sekretariat Kabinet

Tersedianya manajemen

kearsipan modern dan

handal (dari manual ke

digital)

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan pengelolaan arsip modern,

diantaranya dengan:

Terbitnya Kebijakan/Tata

Kelola arsip di lingkungan

Sekretariat Kabinet antara

lain Kebijakan/Tata Kelola

Kearsipan (Tata Naskah

Dinas, Klasifikasi Arsip,

Jadwal Retensi Arsip, dan

Sistem Klasifikasi

Keamanan dan Akses

Arsip).

Penyusunan Kebijakan/Tata Kelola arsip di

lingkungan Sekretariat Kabinet

Sosialisasi kebijakan pengelolaan arsip ke

seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat

Kabinet

Terpenuhinya indeks

pengawasan kearsipan

sesuai ketentuan

Pelaksanaan sosialisasi kebijakan pengelolaan

arsip

Pelaksanaan pengelolaan arsip/digitalisasi arsip

Pengelolaan Keuangan dan Aset Sesuai Ketentuan

Penyusunan/penyempurnaan kebijakan

tentang pengelolaan keuangan dan aset di

Sekretariat Kabinet

Tersedianya pengelolaan

keuangan dan aset sesuai

ketentuan

Biro Umum, Biro

Perencanaan dan

Keuangan, dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan pengelolaan keuangan dan

aset, diantaranya dengan:

Penyusunan/penyempurnaan kebijakan tentang

pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat

Kabinet.Sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan dan

aset ke seluruh unit kerja di lingkungan

Sekretariat Kabinet

Terpenuhinya indeks

pengelolaan keuangan

sesuai ketentuan Sosialisasi dan penerapan kebijakan

pengelolaan keuangan dan aset ke seluruh unit

kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.Terpenuhinya indeks

pengelolaan aset sesuai

ketentuan

- 14 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


5

a

1 Biro SDMOT dan unit

kerja terkait

1. Data formasi jabatan

1 2. Data redistribusi pegawai

2 Penyusunan dan penetapan proyeksi

kebutuhan pegawai selama 5 tahun

3. Laporan evaluasi anjab

2 4. Penyempurnaan anjab

3 Perhitungan formasi jabatan dan penyusunan

rencana redistribusi pegawai yang menunjang

kinerja utama instansi

3 5. Data proyeksi kebutuhan

pegawai dalam 5 tahun.

4 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi 4

b

1 Penyempurnaan informasi faktor jabatan Biro SDMOT dan unit

kerja terkait

1. Data peta jabatan, evaluasi

informasi jabatan, dan

evaluasi kelas jabatan.

2 Penyempurnaan peta jabatan 1 2. Data pemetaan jabatan

fungsional dalam rangka

penyetaraan jabatan

struktural eselon 3 dan 4.3 Penyempurnaan kelas jabatan 2 3. Standar kompetensi

jabatan.

4 Penyusunan/penyempurnaan dan

implementasi Standar Kompetensi Jabatan

(SKJ)

3

5 Evaluasi jabatan berdasarkan SKJ

c Pelaksanaan…

Bidang Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur

Meningkatnya disiplin SDM aparatur

Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur

Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

Penyusunan analisis jabatan dan analisis beban

kerja sesuai kebutuhan organisasi dan selaras

dengan kinerja utama

Tersedianya dokumen

analisis jabatan, analisis

beban kerja, dan proyeksi

kebutuhan pegawai

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan

kebutuhan organisasi, diantaranya dengan:

Penyusunan perhitungan formasi jabatan yang

menunjang kinerja utama instansi yang

diformalkan.

Penyusunan rencana redistribusi pegawai

sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Melakukan evaluasi dan penyusunan anjab

selaras dengan kinerja utama.

Penyusunan proyeksi kebutuhan pegawai dalam

5 tahun.

Penyempurnaan Evaluasi Jabatan

Tersusunnya dokumen

penyempurnaan informasi

faktor jabatan, peta jabatan,

kelas jabatan, dan Standar

Kompetensi Jabatan (SKJ)

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan penyempurnaan evaluasi

jabatan, diantaranya dilakukan dengan:

Penyempurnaan peta jabatan, evaluasi

informasi jabatan, dan evaluasi kelas jabatan.

Penyusunan pemetaan jabatan fungsional

dalam rangka penyetaraan jabatan struktural

eselon 3 dan 4.

Meneruskan penyusunan standar kompetensi

jabatan disesuaikan dengan PermenPANRB

Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar

- 15 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


c

1 Pengembangan e- CPNS Biro SDMOT dan unit

kerja terkait

1. Publikasi/penyebarluasan

penerimaan pegawai

melalui media online (setiap

tahapan penerimaan).

2 1 2.

3

2

4 Pelaksanaan proses seleksi secara transparan,

objektif, adil, akuntabel, dan bebas KKN

5 Penyampaian pengumuman hasil seleksi secara

terbuka

6 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

d

1 Penyusunan kebijakan promosi terbuka Biro SDMOT Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

2 Pelaksanaan…

Pelaksanaan Penerimaan Pegawai secara Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)

Terlaksananya penerimaan

pegawai secara transparan,

objektif, akuntabel, dan

bebas KKN

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan pelaksanaan penerimaan

pegawai secara transparan, objektif, akuntabel, dan

bebas KKN, diantaranya dilakukan dengan:

Penyampaian pengumuman penerimaan

pegawai secara terbuka dan dapat diakses

masyarakat

Melakukan penerimaan pegawai dengan

diinformasikan secara luas kepada masyarakat

melalui media online , secara transparan,

objektif, adil, akuntabel, dan bebas KKN, serta

hasil seleksi diinformasikan secara terbuka.

Laporan penerimaan

pegawai.

Pelaksanaan tahapan pendaftaran yang dapat

dilakukan peserta dengan mudah, cepat, dan

pasti (daring) dengan persyaratan jelas dan

tidak diskriminatif

Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan

penerimaan pegawai dan penyusunan laporan

pelaksanaan penerimaan pegawai.

Pelaksanaan Promosi Jabatan yang dilakukan secara Terbuka

Terlaksananya promosi

jabatan secara terbuka

Merencanakan pelaksanaan promosi jabatan

dilakukan secara terbuka, diantaranya dilakukan

dengan:

- 16 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


2 1.

3 Pelaksanaan promosi terbuka untuk jabatan

pimpinan tinggi oleh panitia seleksi yang

independen

2 2. Laporan pelaksanaan

promosi terbuka.

4 Penyampaian hasil setiap tahapan seleksi

secara terbuka

3


e

1 Penyempurnaan kebijakan tentang aturan

disiplin dan kode etik

Biro SDMOT Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1. Laporan/data penerapan

aturan disiplin/kode

etik/kode perilaku instansi.

2 Penerapan aturan disiplin dan kode etik 1 2. Draft kebijakan terkait

pemberian reward and

punishment.

3 Pemberlakuan reward dan punishment

4 Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan

aturan disiplin/kode etik/kode perilaku

2

f

1 1.

1

2 Penyelarasan…

Publikasi/penyebarluasan

pelaksanaan promosi

terbuka melalui media

online (setiap tahapan

penerimaan).

Monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan

kebijakan promosi terbuka untuk Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.

Mempublikasikan setiap tahapan seleksi secara

terbuka

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Pelaksanaan promosi terbuka untuk jabatan

pimpinan tinggi secara kompetitif dan obyektif

1 Pelaksanaan promosi terbuka untuk Jabatan

Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama

dilaksanakan oleh Tim Panitia Seleksi

Terlaksananya penerapan

aturan disiplin dan kode etik

pegawai

Merencanakan kegiatan penegakan aturan disiplin

pegawai, diantaranya dilakukan dengan:

Menerapkan aturan disiplin/ kode etik/kode

perilaku instansi berdasar Perseskab Nomor

4/RB Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai

Sekretariat Kabinet, dengan penjatuhan sanksi

bagi pegawai yang melanggar aturan.

Penyusunan kebijakan terkait pemberian

reward and punishment.

Pelaksanaan Penetapan Kinerja Individu

Penyusunan dan penetapan Sasaran Kinerja

Individu

Terlaksananya Penetapan

Kinerja Individu dan

pemanfaatan hasil penilaian

Biro SDMOT dan

AKRB

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

Merencanakan kegiatan pelaksanaan penetapan

kinerja individu, diantaranya dengan:

Data SKP tahun 2021

berdasar outcome selaras

dengan Perjanjian Kinerja

Tahun 2021.

Penyusunan dan penetapan SKP tahun 2021

berdasar outcome selaras dengan Perjanjian

Kinerja Tahun 2021.

- 17 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


2 Penyelarasan ukuran kinerja individu dengan

indikator kinerja individu level di atasnya

2 2.

3 Penilaian/pengukuran kinerja individu secara

periodik

3

4 Monitoring dan evaluasi atas pencapaian

kinerja individu

4 3. Data penilaian kinerja

individu melalui aplikasi

SKP online dan SIKT

5 Pemanfaatan capaian kinerja individu sebagai

dasar pertimbangan dalam pemberian

tunjangan kinerja

4. Draft kebijakan terkait

pengembangan karir

berdasar penilaian individu.

6 Pemanfaatan hasil penilaian kinerja individu

sebagai dasar dalam pengembangan karir

individu/pemberian penghargaan dan sanksi

lainnya

g

1 Penyempurnaan sistem informasi kepegawaian

sesuai kebutuhan dan dapat diakses oleh

seluruh pegawai

1 Tersedianya sistem


yang telah

disempurnakan

Biro SDMOT dan

Pusdatin

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1. Pengembangan sistem


(hasil penyempurnaan).

2 Pemutakhiran Sistem Informasi Kepegawaian 2 Terintegrasinya sistem


dengan SiASN

1 2. Data pemutakhiran dalam

sistem informasi

kepegawaian.

3 Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian

sebagai pendukung pengambilan kebijakan

manajemen SDM

2 3. Pengintegrasian sistem


dengan SiASN.

4 Pengintegrasian…

Penyempurnaan cascading (penyelarasan

penjabaran) tujuan dan sasaran strategis

selaras dengan Renstra, IKU, Renja, PK, RAPK,

SKP, dan LKj.

Data cascading

(penyelarasan penjabaran)

tujuan dan sasaran

strategis yang selaras

dengan Renstra, IKU,

Renja, PK, RAPK, SKP, dan

LKj

Penilaian dan monitoring kinerja individu oleh

pimpinan melalui aplikasi SKP online dan SIKT.

Menyusun kebijakan terkait pengembangan

karir berdasar penilaian individu.

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Merencanakan kegiatan pengembangan sistem

informasi kepegawaian, diantaranya dengan:

Pengembangan sistem informasi kepegawaian

dengan target berbasis internet.

Pemutakhiran data dalam sistem informasi

kepegawaian.

- 18 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


4 Pengintegrasian sistem informasi kepegawaian

dengan SiASN

3


h

1 Penyempurnaan Standar Kompetensi Jabatan 1 Biro SDMOT Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1. Laporan pelaksanaan

assessment sesuai

kebutuhan jabatan.

1 2.

2 2

2 3.

3 3 4.

4

4 5 5.

4

5 Penyusunan rencana pengembangan

kompetensi pegawai

6 6.

7

6 Pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis

kompetensi berdasar rencana dan kebutuhan

pengembangan kompetensi

8 7. Keputusan Deputi Bidang

Administrasi tentang

penerima beasiswa program

magister.


pengembangan pegawai berbasis kompetensi

secara berkala

8. Laporan Monev program


pegawai.

i Pengembangan…

Pengintegrasian sistem informasi kepegawaian

dengan SiASN.

Pelaksanaan Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Tersusunnya rencana

pengembangan

kompetensi pegawai

Merencanakan kegiatan pengembangan pegawai

berbasis kompetensi, diantaranya dengan:

Pelaksanaan assessment sesuai kebutuhan

jabatan.

Data peta profil kompetensi

individu.Penyempurnaan peta profil kompetensi Individu Terlaksananya

pengembangan pegawai

berbasis kompetensiPenyusunan peta profil kompetensi individu. Dokumen analisa

kebutuhan program

pengembangan kapasitas

pegawai.

3 Penyusunan dokumen analisa kebutuhan

program pengembangan kapasitas pegawai.

Penyempurnaan kebijakan pengembangan

kompetensi pegawai

Tersusun dan

ditetapkannya kebijakan

pengembangan

kompetensi pegawai

Laporan pelaksanaan

pelatihan/pengembangan

kompetensi.Pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis

kompetensi berdasar rencana dan kebutuhan

pengembangan.

Pelaksanaan assesment kepada seluruh

pegawai

Penyempurnaan Standar Kompetensi Jabatan. Standar Kompetensi

Jabatan.Tersusun dan

ditetapkannya

penyempurnaan standar

kompetensi jabatanPenyempurnaan kebijakan pengembangan

kompetensi pegawai.

Draft kebijakan


pegawai (hasil

penyempurnaan).Pemberian beasiswa program magister.

Monitoring dan evaluasi program pengembangan

kompetensi pegawai secara berkala.

- 19 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


i

1 Penyusunan/penyempurnaan kebijakan

pengembangan manajemen talenta ( talent pool )

di Sekretariat Kabinet

1 Tersusun dan

ditetapkannya kebijakan

pengembangan

manajemen talenta

Biro SDMOT Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1. Draft kebijakan manajemen

talenta

2 Sosialisasi kebijakan pengembangan

manajemen talenta

2 Terimplementasinya

kebijakan pengembangan

manajemen talenta

3 Implementasi manajemen talenta


6

a

1 Penyusunan penyempurnaan/revisi Renstra

Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 serta

penyusunan Renstra Eselon I dan II Tahun

2020-2024 dengan melibatkan pimpinan secara

langsung

Biro AKRB dan Biro

Renkeu

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1. Komitmen pimpinan dalam

penyusunan

penyempurnaan/revisi

Renstra dan PK.

2 Penyusunan Penetapan Kinerja dengan

melibatkan pimpinan secara langsung

1 2.

3 Pemantauan…

Pengembangan Manajemen Talenta

Merencanakan kegiatan pengembangan manajemen

talenta, diantaranya dilakukan dengan

mengadakan FGD, dengan narasumber dari

Kementerian PANRB/KASN terkait pola karir dan

talent pool , serta menyiapkan kebijakan

manajemen talenta di Sekretariat Kabinet.

Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai terhadap kinerja

Meningkatnya kemampuan organisasi dalam mengelola kinerja dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi

Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran organisasi

Keterlibatan Pimpinan

Terwujudnya keterlibatan

pimpinan dalam penyusunan

Renstra, Penetapan Kinerja,

dan pemantauan capaian

kinerja

Merencanakan kegiatan untuk meningkatkan

komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai

dalam kebijakan manajemen kinerja Sekretariat

Kabinet, diantaranya dengan:

Keterlibatan pimpinan dalam pembahasan dan

penyusunan penyempurnaan/revisi Renstra

Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024,

penyusunan Renstra Eselon I dan II Tahun 2020-

2024 serta Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Keterlibatan pimpinan

dalam pemantauan capaian

kinerja secara berkala dan

penyiapan laporan capaian

pelaksanaan kinerja

anggaran unit kerja eselon

II setiap bulan.

- 20 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


3 Pemantauan capaian kinerja oleh pimpinan

secara berkala

2 3.

a. Capaian kinerja pegawai secara berkala

melalui SIKT;

b. Capaian kinerja anggaran secara berkala

melalui penyiapan laporan capaian

pelaksanaan kinerja anggaran unit kerja

eselon II setiap bulan.

b

1 Peningkatan kapasitas SDM yang menangani

akuntabilitas kinerja

1 Meningkatnya kapasitas

SDM yang menangani

akuntablitas kinerja

Biro AKRB dan

Pusdatin

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

2 Tersusunnya pedoman


1 1.

3 Terbangunnya sistem

pengukuran kinerja

2 Penyusunan/penyempurnaan pedoman


4 Terlaksananya

pemutakhiran data

kinerja secara berkala

2 2. Termutakhirnya data

kinerja.

3 3 3. Sistem pengukuran kinerja

hasil pengembangan.

4 4. Tersusunnya pedoman

akuntabilitas kinerja.

4 Pemutakhiran data kinerja secara berkala

7 Bidang…

Keterlibatan pimpinan dalam pemantauan: Komimen pimpinan unit

kerja eselon II untuk

menyusun dan/atau

mengirimkan laporan

capaian pelaksanaan

kinerja anggaran unit kerja

eselon II secara tepat waktu

setiap bulannya.


Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja


kemampuan pengelola akuntabilitas kinerja dalam

mengelola kinerja organisasi, diantaranya

dilakukan dengan:

Mengikutsertakan pengelola akuntabilitas

kinerja dalam program pengembangan yang

sesuai, antara lain dengan mengikuti webinar,

FGD, rapat koordinasi, benchmarking .

Terselenggaranya dan ikut

sertanya SDM yang

menangani akuntabilitas

kinerja pada pelatihan

pengelolaan akuntabilitas

kinerja.

Pemutakhiran data kinerja secara berkala dalam

mendukung penyajian laporan kinerja.

Pengembangan sistem pengukuran kinerja

berbasis elektronik yang terintegrasi dengan

perencanaan dan penganggaran, dan dapat

diakses oleh pimpinan dan seluruh pegawai

Pengembangan sistem pengukuran kinerja.

Penyempurnaan pedoman akuntabilitas kinerja.

- 21 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


7

a


pimpinan tentang penyelenggaraan SPIP

1 Terselenggaranya SPIP di


Kabinet

Inspektorat dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1.

2 1

2 Pembangunan dan identifikasi lingkungan

pengendalian

2. Buku RR, RPR tahun 2021.

3.

3 Pelaksanaan penilaian risiko atas organisasi/

unit kerja

2

3 4. Penetapan RR, RPR tingkat

satuan organisasi dan/atau

instansi4 Pelaksanaan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

4. 5. Rencana kerja pengawasan

berbasis risiko

5 Menginformasikan dan mengkomunikasikan

SPI kepada seluruh pihak terkait

5. 6. Penyempurnaan pedoman

penilaian risiko

6 Pelaksanaan…

Bidang Penguatan Pengawasan

Meningkatnya kepatuhan dan efektifitas terhadap pengelolaan keuangan negara oleh Sekretariat Kabinet

Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

Meningkatnya sistem integritas dalam upaya pencegahan KKN

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Merencanakan kegiatan penerapan SPIP di

Sekretariat Kabinet, diantaranya dengan:

Penetapan register risiko,

rencana penanganan risiko,

dan peta risiko tahun 2021.

Terpenuhinya nilai

maturitas SPIP dan

kapabilitas APIP (IACM)

sesuai ketentuan

Penyusunan dan penetapan register risiko,

rencana penanganan risiko, dan peta risiko

tahun 2021 di seluruh unit kerja Sekretariat

Kabinet berdasar Perseskab Nomor 1 Tahun

2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko di

lingkungan Sekretariat Kabinet. Penilaian mandiri dan reviu

penanganan risiko oleh

unit kerja dan InspektoratPendokumentasian peta risiko yang telah

ditetapkan.

Evaluasi atas rencana penanganan risiko yang

telah ditetapkan oleh Pemilik Risiko.

Penyusunan RR, RPR s.d. tingkat satuan

organisasi dan/atau instansi

Penyusunan rencana kerja pengawasan berbasis

risiko

- 22 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


6 Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern 6. 7. Pedoman penilaian risiko

hasil penyempurnaan

7 Evaluasi atas penerapan SPI oleh unit kerja 8. Peningkatan nilai maturitas

SPIP dan kapabilitas APIP

(IACM)

b

1 Dukungan komitmen pimpinan atas

rekomendasi APIP


kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1. Laporan tindak lanjut

rekomendasi APIP

2 Peningkatan kompetensi APIP 1 2. Penambahan SDM APIP

3 Pemenuhan kebutuhan jumlah SDM APIP 2 3. Laporan pelaksanaan


APIP

4 Pengawasan intern yang berfokus pada client

dan berbasis risiko

3 4. Laporan pelaksanaan

pengawasan APIP

5 Pelaksanaan pengawasan fungsional atas

pengelolaan keuangan negara guna

mempertahankan opini WTP dari BPK

4.

c


penanganan gratifikasi


kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1. Laporan pemantauan atas

kepatuhan penyampaian

LHKASN dan LHKPN

2 Public campaign atas kebijakan penanganan

gratifikasi

1 2. Infografis atas kebijakan

dan implementasi


3 Implementasi…

Penyempurnaan pedoman penilaian risiko

Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Meningkatnya peran APIP

untuk menjamin kepatuhan

dalam pengelolaan keuangan

negara

Merencanakan kegiatan peningkatan peran APIP,

diantaranya dengan:

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi APIP

atas reviu yang diberikan kepada unit kerja.

Pemenuhan jumlah SDM APIP dan/atau

pemberian pengembangan kompetensi APIP.

Pendampingan/pengawasan APIP dalam

pengelolaan keuangan di Sekretariat Kabinet.

Pelaksanaan pengawasan berbasis risiko

Penanganan Gratifikasi

Terselenggaranya


Merencanakan kegiatan penanganan gratifikasi di

Sekretariat Kabinet, diantaranya dengan:

Melakukan pemantauan atas kepatuhan

penyampaian LHKASN dan LHKPN.

- 23 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


3 Implementasi penanganan gratifikasi 2 3. Laporan evaluasi


4 Evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi 3

5 Tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan

gratifikasi

6 Pelaksanaan penyampaian LHKPN dan LHKASN

d


tentang penanganan pengaduan masyarakat

Inspektorat,

Pusdatin, dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1 1. Tersusunnya

kebijakan/pedoman

pengaduan masyarakat

2 Implementasi penanganan pengaduan

masyarakat

2. 2. Laporan hasil penanganan


3 Tindak lanjut atas penanganan pengaduan

masyarakat

3. 3. Laporan hasil penanganan


4. a. Evaluasi Internal penanganan pengaduan

masyarakat

4a Laporan hasil evaluasi

4 Evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat

b. Pengusulan mengikuti kompetisi

penanganan pengaduan masyarakat

4b Terusulnya/ikut sertanya

dalam kompetisi

penanganan pengaduan

masyarakat5. 5.

5 Tindak lanjut atas evaluasi penanganan


e Implementasi…

Melakukan evaluasi atas penanganan gratifikasi

dan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Melakukan public campaign , diantaranya

dengan pembuatan infografis atas kebijakan dan

implementasi penanganan gratifikasi.

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Terselenggaranya

penanganan pengaduan

masyarakat

Merencanakan kegiatan penanganan pengaduan,

diantaranya dengan:

Penyusunan Pedoman Pengaduan Masyarakat

(Penanganan pengelolaan aspirasi dan

pengaduan atas pelayanan tidak sesuai standar,

pengabaian kewajiban dan pelanggaran)

Penyampaian hasil penanganan pengaduan

masyarakat yang disiapkan melalui beberapa

kanal yang terintegrasi dalam SP4N-LAPOR

Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Publik melalui Portal Nasional SP4N-LAPOR.

Penyusunan rencana tindak lanjut atas evaluasi

penanganan pengaduan masyarakat

Rencana tindak lanjut atas

evaluasi penanganan


- 24 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


e


tentang Whistle Blowing System


kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1. Sosialisasi kebijakan WBS

secara berkelanjutan

2 Sosialisasi Whistle Blowing System 1 2. Laporan pelaksanaan

penanganan WBS unit

kerja dana instansi

3 Implementasi Whistle Blowing System

2

4 Evaluasi atas pelaksanaan Whistle Blowing

System

3

5

f

1 Perencanaan zona integritas Inspektorat dan unit

kerja terkait

1. Usulan Kedeputian Bidang

DKK sebagai unit kerja

menuju WBBM

2 Penetapan unit yang akan dikembangkan

menjadi zona integritas

1 2. Laporan dan LKE atas

pembangunan zona

integritas menuju WBBM

3 Membangun zona integritas 2 3. Laporan penilaian internal

4 Evaluasi atas zona integritas 3

5 Penetapan unit kerja sebagai pionir "menuju

WBK/WBBM"

g Penanganan…

Implementasi Whistle-Blowing System

Terselenggaranya

implementasi Whistle

Blowing System

Merencanakan kegiatan implementasi WBS,

diantaranya dengan:

Mendorong sosialisasi kebijakan WBS secara

berkelanjutan dengan menyediakan tautan form

pengaduan di laman Sekretariat Kabinet yang

ditujukan untuk pejabat/pegawai Sekretariat

Kabinet.

Penanganan WBS di lingkungan Deputi Bidang

DKK secara berkala.

Menyusun laporan pelaksanaan WBS di

lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun

2020/2021.

Tindak lanjut atas hasil evaluasi Whistle

Blowing System

Pembangunan Zona Integritas

Ditetapkannya unit kerja

menuju WBK/WBBM

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan pembangunan zona

integritas, diantaranya dengan:

Mengusulkan Kedeputian Bidang DKK sebagai

unit kerja menuju WBBM.

Pembangunan Zona Integritas (unit kerja

menuju WBBM) di Deputi Bidang DKK.

Melakukan penilaian internal atas usulan unit

kerja menuju WBBM.

- 25 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


g


penanganan benturan kepentingan


kerja terkait

2 Sosialisasi kebijakan penanganan benturan

kepentingan

3 Implementasi penanganan benturan

kepentingan

4 Evaluasi atas penanganan benturan

kepentingan

5 Tindak lanjut atas hasil evaluasi benturan

kepentingan

h

1 Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Inspektorat dan unit

kerja terkait

1.

2 Pemantauan pengelolaan Barang Milik Negara

(BMN)

3 Pemantauan pengelolaan barang/jasa sesuai

ketentuan

2. Penilaian WTP

i

1 Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Inspektorat dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

8 Bidang…

Penanganan Benturan Kepentingan

Terselenggaranya

penanganan benturan

kepentingan

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan pelaksanaan penanganan

benturan kepentingan, diantaranya dengan

menyusun laporan penanganan benturan

kepentingan di lingkungan Sekretariat Kabinet

Tahun 2020/2021.

Laporan penanganan benturan

kepentingan

Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

Tersedia laporan Keuangan

yang Handal

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

Merencanakan kegiatan pendampingan APIP dalam

penyusunan laporan keuangan, pengelolaan BMN,

dan pemantauan pengelolaan PBJ di Sekretariat

Kabinet.

Laporan keuangan, BMN,

dan pengelolaan PBJ

Sekretariat Kabinet

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Terlaksananya tindak lanjut

atas hasil pemeriksaan BPK

Merencanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut

hasil pemeriksaan BPK, diantaranya dengan

menyusun rencana aksi tindak lanjut dan

mengkomunikasikan dengan unit kerja terkait.

Laporan tindak lanjut

pemeriksaan BPK

- 26 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


8

a

1 Penyusunan/penyempurnaan kebijakan SP dan

SOP Pelayanan dalam memberikan pelayanan

kepada stakeholders yang dimaklumatkan

Biro SDMOT dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1 1. SP Penyelenggaraan Sidang

Kabinet/Ratas pada Asdep

Bidang Penyelenggaraan

Persidangan.

2 Penetapan SP dan SOP Pelayanan 2 2. SP Penilaian Kinerja dan

Jabatan Pejabat Fungsional

Penerjemah (PFP) pada

Pusat Pembinaan

Penerjemahan.

3 3. SP Penyelenggaraan Diklat

Fungsional Penjenjangan

Penerjemah pada Pusat

Pembinaan Penerjemahan.

4 4. SP Penyelenggaraan Diklat

Teknis Penerjemah pada

Pusat Pembinaan

Penerjemahan.

3 Evaluasi…

Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau)

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Sekretariat Kabinet

Penerapan Standar Pelayanan (SP)

Terlaksananya

penyusunan/penyempurnaa

n kebijakan SP dan SOP

yang relevan dengan tugas

dan fungsi pelayanan

Sekretariat Kabinet

sebagaimana ditetapkan

dengan Peraturan Presiden

Nomor 55 Tahun 2020

tentang Sekretariat Kabinet

Penyusunan/Penyempurnaan Standar Pelayanan

(SP) dan Maklumat Pelayanan

Sekretariat Kabinet dengan menambah SP yang

relevan dengan tugas dan fungsi pelayanan

eksternal, diantaranya:

Terbitnya SP dan Maklumat

Pelayanan, diantaranya:

SP Penyelenggaraan Sidang Kabinet/Ratas pada

Asdep Bidang Penyelenggaraan Persidangan.

SP Penilaian Kinerja dan Jabatan Pejabat

Fungsional Penerjemah (PFP) pada Pusat


SP Penyelenggaraan Diklat Fungsional

Penjenjangan Penerjemah pada Pusat


SP Penyelenggaraan Diklat Teknis Penerjemah

pada Pusat Pembinaan Penerjemahan.

- 27 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


3 Evaluasi (reviu dan perbaikan) SP dan SOP

Pelayanan

5 5. SP Penyelenggaraan Uji

Kompetensi PFP pada Pusat


6 6. SP Layanan Protokol

Sekretariat Kabinet pada

Asdep Bidang Hubungan

Kemasyarakatan dan

Protokol.

7. 7. SP Penyebarluasan

Informasi Kabinet/Setkab

pada Asdep Bidang Humas

dan Protokol.

8. 8. SP PPID

9. 9. SP Pengangkatan,

Pemindahan dan

Pemberhentian Dalam dan

Dari Jabatan Pimpinan

Tinggi Utama dan Pimpinan

Tinggi Madya

b

1 Peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi

tentang penerapan budaya pelayanan prima

melalui sosialisasi atau pelatihan terkait

Biro SDMOT dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1.

2 Inovasi teknologi informasi pelayanan melalui

website dan media sosial untuk memberikan

kemudahan akses terkait pelayanan Sekretariat

Kabinet

1

3 Pembangunan sistem dalam pemberian

penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi

pelayanan

2 2. Inovasi pelayanan

4 Penyempurnaan sarana layanan terpadu/

terintegrasi

3 3. Sarana prasana yang

dibutuhkan oleh unit kerja

pelayanan

c Peningkatan…

SP Penyelenggaraan Uji Kompetensi PFP pada

Pusat Pembinaan Penerjemahan.

SP Layanan Protokol Sekretariat Kabinet pada

Asdep Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan

Protokol.

SP Penyebarluasan Informasi Kabinet/Setkab

pada Asdep Bidang Humas dan Protokol.

SP terkait dengan pelayanan informasi Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

SP Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan

Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi

Madya

Budaya Pelayanan Prima

Meningkatnya kualitas

pelayanan yang diberikan

kepada stakeholders

Merencanakan kegiatan peningkatan kualitas

pelayanan kepada stakeholders , diantaranya

dengan:

Laporan pelaksanaan

peningkatan kemampuan

dan/atau kompetensi

tentang penerapan budaya

pelayanan prima.Peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi

tentang penerapan budaya pelayanan prima

melalui sosialisasi atau pelatihan terkait.

Inovasi teknologi informasi pelayanan dan

pembangunan sistem dalam pemberian

penghargaan/sanksi.

Pemberian sarana prasana yang dibutuhkan

oleh unit kerja pelayanan.

- 28 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


c

1 Penerapan teknologi informasi dalam

memberikan pelayanan

Pusdatin dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1 1a SITAP yang disempurnakan

untuk monitoring tindak

lanjut arahan dan janji

Presiden (SIPERMEN,

Sistem Informasi TPA).

2 Evaluasi dan perbaikan teknologi informasi

secara terus menerus

2 1b Publikasi dan informasi

yang dimutakhirkan di

laman Sekretariat Kabinet,

utamanya dalam hal

capaian pemerintah.2 Laporan hasil evaluasi

d

1 Penyempurnaan sistem pengaduan pelayanan

berbasis teknologi informasi

Unit pengelola

pelayanan

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

2 Penyempurnaan SOP pengaduan pelayanan 1. 1 Hasil Identifikasi dan

Sistem Pengaduan

Masyarakat yang

disempurnakan

3 Pembentukan unit pengelola pengaduan

pelayanan

2. 2 SOP Pengelolaan

Pengaduan Pelayanan

Publik.

4 Tindak lanjut pengaduan pelayanan untuk

perbaikan kualitas pelayanan

3. 3 Terbentuknya unit

pengelola pengaduan

pelayanan

5 Evaluasi penanganan keluhan dan masukan 4. 4 Sistem pengaduan

masyarakat dalam SP4AN-

LAPOR 5. 5 Rencana Kegiatan Monev

Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan secara berkala

Tahun 2021 guna

menjaring masukan dan

perbaikan.

e Penilaian…

Pelaksanaan evaluasi dan perbaikan teknologi

informasi secara berkala dan sewaktu-waktu

jika diperlukan

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pelayanan

Meningkatnya pemanfaatan

teknologi informasi

pelayanan di Sekretariat

Kabinet


pemanfaatan teknologi informasi pelayanan,

diantaranya dengan:

Terwujudnya pemberian

layanan dengan memanfaatkan

sistem pendukung yang

disempurnakan seperti:

Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi

terkait pelayanan (antara lain SITAP,

SIPERMEN, Sistem Informasi TPA)

Pengelolaan Pengaduan

Terlaksananya pengelolaan

pengaduan berbasis

teknologi informasi

Merencanakan kegiatan pengelolaan pengaduan

berbasis teknologi, diantaranya dengan:

Identifikasi dan penyempurnaan Sistem

Pengaduan Masyarakat terkait dengan

pengaduan terhadap pelayanan SP yang ada.

Penyusunan SOP Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik.

Pembentukan unit pengelola pengaduan

pelayanan

Pengintegrasian sarana pengaduan masyarakat

dalam SP4AN-LAPOR.

Penyusunan Rencana Kegiatan Monev

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan secara

berkala Tahun 2021 guna menjaring masukan

dan perbaikan.

- 29 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


e

1 Pelaksanaan survei kepuasan pelayanan Unit pengelola

pelayanan

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1 1 Survei kepuasan layanan

oleh tiap kedeputian

kepada para K/L mitra

kerja.

2 2 Survei kepuasan internal

dan eksternal yang

dilaksanakan secara

mandiri dan berkala.

2 Publikasi hasil survei kepuasan pelayanan

melalui website dan media sosial

3 3 Survei Internal Sekretariat

Kabinet Tahun 2021.

4 4 Laporan monitoring dan

evaluasi Keterbukaan

Informasi Publik yang

diselenggarakan oleh

3 Tindak lanjut hasil survei kepuasan pelayanan 5 5 Survei Kepuasan Pemohon

dan Pengguna Sistem dan

Teknologi Informasi yang

diimplementasikan di


Kabinet.6 6 Survei Kepuasan Pengguna

Layanan Perpustakaan.

9 Percepatan…

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Terlaksananya survei

kepuasan pelayanan dan

tindak lanjutnya

Melaksanakan survei kepuasan layanan oleh

tiap kedeputian kepada para K/L mitra kerja.

Merencanakan kegiatan pelaksanaan survei

kepuasan internal dan eksternal yang

dilaksanakan secara mandiri dan berkala.

Menyusun Rencana Kegiatan Survei Internal

Sekretariat Kabinet Tahun 2021.

Mengikuti monitoring dan evaluasi Keterbukaan

Informasi Publik yang diselenggarakan oleh

Komisi Informasi.

Melaksanakan Survei Kepuasan Pemohon dan

Pengguna Sistem dan Teknologi Informasi yang

diimplementasikan di lingkungan Sekretariat

Kabinet.

Melaksanakan Survei Kepuasan Pengguna

Layanan Perpustakaan.

- 30 -


NO.



JAWABANGGARAN

RENCANA KERJA


9

1 1 Terlaksananya

perumusan dan

penetapan Quick Wins

Biro AKRB dan unit

kerja terkait

Disesuaikan dengan

anggaran unit kerja

terkait

1. Penetapan Quick Wins

2021

2 2 Terlaksananya Quick

Wins

2. Laporan pelaksanaan

Quick Wins 2021

3 3 Terlaksananya monitoring

dan evaluasi Quick Wins

4 4 Tersusunnya laporan

pelaksanaan Quick Wins

SEKRETARIS KABINET

REPUBLIK INDONESIA,=R417:Y417 ttd.

PRAMONO ANUNG

Percepatan (Quick Wins ) Reformasi Birokrasi

Perumusan dan penetapan Quick Wins Merencanakan kegiatan perumusan, penetapan,

pelaksanaan, monev, dan penyusunan laporan

Quick Wins RB Tahun 2021

Pelaksanaan Quick Wins

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Penyusunan laporan

rencana kerja reformasi birokrasi sekretariat …

Documents