rencana kerja zona integritas pengadilan negeri … fileundang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang...
TRANSCRIPT
1
RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS 1A
TAHUN 2019
AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
STRUKTUR TIM KERJA ZONA INTEGRITAS AREA I
KOORDINATOR : DAHLIA PANJAITAN, S.H.,M.H
SEKRETARIS : RISKA WIDIANA, S.H.,M.H
ANGGOTA :
1. ELIAS HAMONONGAN, S.E.,S.H.,M.H
2. DARLINA DARWIS, S.H.,M.H
3. DENNI SEMBIRING, S.H.,M.H
4. PRIMA ARDHANI, S.H
5. PANTUN ANDRIANUS LUMBAN GAOL, S.H
6. ADHITIA BRAMA PAMUNGKAS, S.H.
7. TRI NOVITA
2
RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS
AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KELAS IA
BAB I
1.1. LATAR BELAKANG
Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaan penataan
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat
melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak
kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan
lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur
tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya
tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah
yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah
perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi
percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainya. Untuk itu perlu secara kongkret
dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona
Integritas. Zona Integritas merupakan dua kata yang dirangkai menjadi kesatuan yang tidak
terpisahkan yaitu kata “Zona” yang berarti “Wilayah atau Daerah dengan pembatasan
khusus”. Sedangkan kata “Integritas” dimaksudkan adalah “Konsistensi dan keteguhan yang
tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan
keyakinan. Dalam Etika “Integritas” diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan
seseorang. Oleh karena itu seseorang dapat dikatakan memiliki integritas, apabila tindakannya
sesuai dengan nilai, keyakinan dan prinsip kebenaran yang dipegangnya.
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa “Membangun Zona Integritas” adalah
mewujudkan aparat dalam wilayah tertentu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kejujuran,
kebenaran, bebas dari korupsi, suap, pungli dan menerima gratifikasi, sehingga terbangun
pemerintahan/lembaga yang bersih dan meningkatnya pelayanan publik secara baik dan
konsisten sebagaimana dimaksud dalam Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014.
1.2. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1986 Tentan Peradilan Umum;
3
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 –
2025;
9. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan
Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan Dan
Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Lntegritas
12. Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di
Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/Kma/Sk/Xi/2014 Tanggal 25
November 2014.
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pengadilan Negeri Pekanbaru
Kelas IA dan pemangku kepentingan lainya dalam membangun Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman
pemahaman dan tindakan dalam membagun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
dilingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA.
1.4. PENGERTIAN UMUM
1. Zona integritas (ZI) :
Adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya
mempunyai komitmen untuk mewujudkan wbk / wbbm melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Wilayah bebas korupsi (BWK) :
Adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar
manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) :
Adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar
manajemen perubahan, penataan tata laksana penataan sistem manajemen sdm, penguatan
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
4
1.5. STRUKTUR ORGANISASI TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBN/WBBM PADA PENGADILAN NEGERI PEKANBARU KLAS IA
Pembina Pembangunan
Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM BAMBANG MYANTO, S.H.M.H
Koordinator Teknikal Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM
EDDI SANGAPTA SINUHADI,
S.H., M.H.
Ketua Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM SAUT MARULI TUA
PASARIBU ,S.H., M.H.
Koordinator Operasional Zona
Integritas Menuju WBK/WBBM YURNIDA, S.E.
Koordinator Area Manajemen
Perubahan DAHLIA PANJAITAN,
S.H., M.H
Koordinator Area Penataan Tata
Laksana
MARTIN GINTING,S.H., M.H.
Koordinator Area
Penguatan Pengawasan
ASTRIWATI, S.H.,M.H.
Koordinator Area Penguatan
Kualitas Pelayaanan Publik
ASEP KOSWARA, S.H., M.H.
Anggota Area Manajemen Perubahan
Elias Hamonangan Purba,SE,SH,MH
Darlina Darwis,SH,MH
Denni Sembiring,SH,MH
Prima Ardhani,SH
Pantun A. Lumban Gaol, SH
Adhitya Brahma Pamungkas,SH
Tri Novita
Anggota Area Penataan Tata
Laksana (Hakim/Non Hakim)
Tumpak Tinambunan,SE
Poster Sitorus,SH,MH
Amirin,SH
Bakris,SH
Valeria Flossie Avila Santi,SH
Risang Aji Pradana,SH
Wahyuni,SH
Anggota Area Penataan
Sistem Manajemen SDM
(Hakim/Non Hakim)
Yanuar Anadi,SH,MH
Dewi Mustika Indah,Skom,SH
Novita Sari Ismail,SH
Marianty G
Simarmata,SSOS,SH,MH
Devia Herdita,SH
Kurnia Ramadhan,SH
Budi Iswara,Skom,Mkom
Anggota Area Penguatan
Akuntabilitas kinjerja
(Hakim/Non Hakim)
Basman,SH
Yudissilen,SH.MH
Saidul Amni,SH,MH
Zetta Gultom,SH,MH
M. Mirza Damayo,SH
Farhan Mufti Akbar,SH
Yudha Septian Pratama,SH
Anggota Area Penguatan
Pengawasan (Hakim/Non
Hakim)
Imam P H Nasution,SH,MH
Yuni Elysabet,SE
Nurlismawati,SH
Ayu Trisna Novriyani,SH,MH
Camila Bani Alawia,SH
Jeffry Pratama,SH
Cantopra Nainggolan
Anggota Area Penguatan
Kualitas Pelayaanan Publik
(Hakim/Non Hakim)
HJ Dessurya,SH,MH
Rosdiana Sitorus,SH
Nurfitria,SH
Hendri Ruspianto,SH
Lelly Manullang,SH
Rizal Gunawan Banjarnahor,SH
May Hendri Rachmad,Skom
Koordinator Area Penataan
Sistem Manajemen SDM
FAUZI, S.E.
Koordinator Area
Penguatan Akuntabilitas
kinjerja
MAHYUDIN,S .H., M.H.
5
BAB II
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
2.1. TUJUAN AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir
(mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada Satuan Kerja yang dibangun, menjadi
lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas Target yang ingin
dicapai melalui program ini adalah:
2.1.1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam
membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2.1.2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai
Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2.1.3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi
terhadap perubahan.
2.2. TARGET ZONA INTEGRITAS AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
Dalam mendukung terwujudnya Zona Integritas Area I Manajemen Perubahan dibutuhkan
sasaran kerja demi keberhasilan pencapaian rumah reformasih birokrasi yang terdiri dari :
2.2.1. Peningkatan komitmen Zona Integritas Area I Manajemen Perubahan di seluruh jajaran
lingkup Pengadilan Negeri Pekanbaru Klas IA terdiri dari :
2.2.1.1. Pimpinan (Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Panitera
dan Sekretaris);
2.2.1.2. Hakim Karier dan Ad Hoc
2.2.1.3. Pejabat Fungsional (Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti);
2.2.1.4. Struktural ( Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian);
2.2.1.5. Seluruh Karyawan/Karyawati; serta
2.2.1.6. Honorer;
2.2.2. Terwujudnya perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkup Pengadilan Negeri
Pekanbaru Klas IA;
2.2.3. Penurunan resiko kegagalan yang disebabkan timbulnya resitensi terhadap perubahan
pola pikir dan budaya kerja;
2.3. RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AREA I MANAJEMEN
PERUBAHAN
1. Pengarahan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam rapat maupun apel pagi dan sore
yang bertujuan untuk membangun budaya kerja yang “PRIMA”;
6
2. Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam upaya untuk meningkatkan
etos kerja dan merubah mind set tentang “jika bisa ditunda kenapa harus dipercepat” serta
“tidak dilayani tapi melayani”;
3. Penyegaran Rohani/Keagamaan yang dilaksanakan secara periodik setiap bulan;
4. Pembuatan Banner tentang Budaya Malu, Budaya Kerja, Anti Korupsi, Slogan/ Jargon ;
11 Maret
5. Penetapan Role Model Pengadilan Negeri Pekanbaru; (Tahun 2019 Bulan Juli Pemilihan)
6. Sosialisasi Intensive dan Penerapan SOP di semua bagian. (Bulan April 2019)
7. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru,
Hakim dan seluruh Pegawai. (Sudah)
8. Sosialisasi Intensive Kode Etik Hakim (KEPPH) dan Aturan Kepegawaian. (Bulan Mei
2019)
9. Training Need (Soft Skill) atau Pelatihan Teknis yang berbasis IT (Bulan Juni);
10. Family Gathering dalam rangka Team Building.(Bulan Agustus)
11. Link Koneksitas Sistem (Bulan September)
12. Seminar Budaya dan Motivasi Kerja Bulan Juli).
7
RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
NO KOMPONEN INDIKATOR RENCANA KERJA BUKTI FISIK TARGET
WAKTU
MANAJEMEN PERUBAHAN
1 Tim Kerja
SK Tim Kerja
telah dibuat sesuai
prosedur yang
telah ditetapkan
1. Membuat Undangan Pembentukan Tim Kerja
Zona Integritas
Undangan Rapat Nomor
01/TK-PN.PKU/2/2019 20 Februari 2019
2. Melaksanakan Rapat Tim Kerja Pembangunan
Zona Integritas Notulen dan Dokumentasi 21 Februari 2019
3. Pembentukan Anggota Tim Zona Integritas dari
Area I sampai dengan Area VI
Laporan Hasil Pembentukan
Tim Kerja Pembangunan
Zona Integritas Menuju WBK
dan WBBM
Februari 2019
4. Pengesahan Tim Kerja Zona Integritas oleh
Ketua Pengadilan Negeri;
Surat Keputuan Ketua
Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor
W4.U1/1105/KP.01/2/2019
25 Februari 2019
2
Dokumen Rencana
Pembangunan Zona
Integritas
Dokumen
Rencana Kerja
Pembangunan
1. Melaksanakan Rapat Pembinaan Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM
Notulen dan Dokumentasi 01 Maret 2019
8
Zona Integritas
telah dibuat dan
disosialisasikan
2. Melaksanakan rapat kerja ZI Area I Manajemen
Perubahan Undangan Rapat Internal ZI
Area I, Daftar Hadir,
Notulen, Dokumentasi;
26 dan 28 Februari
2019
3. Penyusunan Rencana Kerja Time Table Rencana Kerja 01 Maret 2019
4. Sosialisasi kepada seluruh jajaran lingkungan
Pengadilan Negeri oleh Ketua Tim ZI dan Tim
Kerja ZI Area I Manajemen Perubahan
Power Point Pemaparan ZI
Area I, Handout,
Dokumentasi, Daftar Hadir,
Notulen
06 Maret sampai
dengan 14 Maret
2019
3
Pemantauan dan
Evaluasi
Pembangunan WBK
dan WBBM
Pemantauan dan
Evaluasi
Pembangunan
WBK dan WBBM
secara berkala per
semester
Rapat Pemantauan dan Evaluasi terhadap
Pembangunan WBK dan WBBM secara berkala per
semester
Undanngan Rapat, Notulensi
dan dokumentasi Juli 2019
4 Perubahan Pola Pikir
dan Budaya Kerja
Pimpinan
berperan sebagai
role model dalam
pelaksanaan
Pembangunan
WBK dan WBBM
1. Pengarahan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
dalam rapat maupun apel pagi dan sore yang
bertujuan untuk membangun budaya kerja yang
“PRIMA”
Dokumentasi, Daftar Hadir,
Notulen
Berkesinambungan
dan terlampir
dalam Time Table
2. Pembinaan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Pekanbaru dalam upaya untuk meningkatkan etos
kerja dan merubah mind set tentang “jika bisa
ditunda kenapa harus dipercepat” serta “tidak
dilayani tapi melayani”
Dokumentasi, Daftar Hadir,
Notulen
Berkesinambungan
dan terlampir
dalam Time Table
9
Agen Perubahan
telah ditetapkan
Penetapan Role Model Pengadilan Negeri
Pekanbaru
Surat Keputuan Ketua
Pengadilan Negeri Pekanbaru
Nomor
W4.U1/5129/KP.1/VIII/2018,
Foto Banner Role Model
Bulan Juli
Pola pikir dan
Budaya kerja
untuk sudah
dibangun
dilingkup
Pengadilan Negeri
Pekanbaru Klas
IA
1. Penyegaran Rohani/Keagamaan yang
dilaksanakan secara periodik setiap bulan Dokumentasi
Berkesinambungan
dan terlampir
dalam Time Table
2. Pembuatan Banner tentang Budaya Malu, Budaya
Kerja, Anti Korupsi, Slogan/ Jargon
Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri
Pekanbaru, Foto Banner
Maret 2019
3. Sosialisasi Intensive dan Penerapan SOP di
semua bagian
Undangan Sosialisasi, Daftar
Hadir, Dokumentasi, Notulen
April dan Agustus
2019
4. Sosialisasi Intensive Kode Etik Hakim (KEPPH)
dan Aturan Kepegawaian
Undangan Sosialisasi, Daftar
Hadir, Dokumentasi, Notulen Mei 2019
5. Training Need (Soft Skill) atau Pelatihan Teknis
yang berbasis IT
Undangan, Daftar Hadir,
Dokumentasi, Notulen Juni 2019
6.Family Gathering dalam rangka Team
Building.(Bulan Agustus) Dokumentasi Agustus 2019
10
6. Link Koneksitas Sistem Sistem yang telah terintegrasi
berbasis Teknolgi September 2019
7. Seminar Budaya dan Motivasi Kerja
Undangan Seminar,
Dokumentasi, Sertifikasi
Peserta
Juli 2019
Anggota
organisasi terlibat
dalam
pembangunan
Zona Integritas
menuju WBK dan
WBBM
Daftar Hadir Rapat, Notulensi dan Dokumentasi Daftar Hadir Rapat,
Notulensi dan Dokumentasi Maret 2019
\
11
TIME TABLE RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN
NO KEGIATAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
1
Pengarahan Ketua
Pengadilan Negeri
Pekanbaru dalam rapat
maupun apel pagi dan sore
yang bertujuan untuk
membangun budaya kerja
yang “PRIMA”
2
Pembinaan oleh Ketua
Pengadilan Negeri
Pekanbaru dalam upaya
untuk meningkatkan etos
kerja dan merubah mind set
tentang “jika bisa ditunda
kenapa harus dipercepat”
serta “tidak dilayani tapi
melayani”;
3
Penyegaran
Rohani/Keagamaan yang
dilaksanakan secara
periodik setiap bulan;
12
4
Pembuatan Banner tentang
Budaya Malu, Budaya
Kerja, Anti Korupsi,
Slogan/ Jargon
5
Penetapan Role Model
Pengadilan Negeri
Pekanbaru;
6
Sosialisasi Intensive dan
Penerapan SOP di semua
bagian
7
Penandatanganan
Dokumen Pakta Integritas
oleh Ketua Pengadilan
Negeri Pekanbaru, Hakim
dan seluruh Pegawai
8
Sosialisasi Intensive Kode
Etik Hakim (KEPPH) dan
Aturan Kepegawaian
9
Training Need (Soft Skill)
atau Pelatihan Teknis yang
berbasis IT
10 Family Gathering dalam
rangka Team Building
11 Link Koneksitas Sistem
13
12 Seminar Budaya dan
Motivasi Kerja
14
BAB III
PENUTUP
Perilaku korupsi, suap dan pungli membawa pengaruh buruk bagi dunia peradilan,
demi mencegah korupsi, suap dan pungli tersebut. Pelaku korupsi dan suap sudah tak
takut lagi dan tak peduli lagi dengan penegakan hukum. Mereka juga tak takut lagi
dengan hukuman sosial masyarakat. Inilah yang menjadikan budaya koruptif makin
subur dan makin brutal. Hanya dengan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung yang
ketat dan selektif, dunia peradilan akan menjadi lebih dihormati dan disegani,
tentunya harus terwujud pelayanan prima dan semua insan penegak hukum di
pengadilan bersih dari KKN.
15