rencana penyiapan lahan (rpl) skala kawasan …

RPL RENCANA PENYIAPAN LAHAN SKALA KAWASAN : KOTA TUAL

PROVINSI MALUKU

2020

PROGRAM KOTAKU

(KOTA TANPA KUMUH)

TAHUN 2020

RENCANA PENYIAPAN LAHAN (RPL) PENATAAN PERMUKIMAN KAWASAN PESISIR KOTA TUAL

i

KATA PENGANTAR

Pembangunan kawasan permukiman secara nasional melalui pencapaian target akses

universal untuk memenuhi kebutuhan 100% akses sanitasi, 0 (Nol) hektar kumuh dan 100% akses air

minum. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jendral Cipta Karya

menyelenggarakan berbagai program untuk mendukung target nasional tersebut.

Salah satu program pendukung di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah Program Kota

Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini bertujuan untuk membentuk sebuah sistem yang terintegrasi

dalam upaya penanganan kawasan kumuh (termasuk peningkatan dan pelayanan infrastruktur primer

dan sekunder serta konstruksi dari infrastruktur tersier).

Pengamanan (safeguard) lingkungan dan sosial merupakan bagian kewajiban dari

perencanaan usulan kegiatan masyarakat dalam program KOTAKU. Hal ini dimaksudkan untuk

menghindari dampak negatif pada lingkungan dan sosial yang dapat ditimbulkan pada saat

pelaksanaan kegiatan. Pembelajaran dari kegiatan di KOTAKU selama ini bahwa pengamanan

lingkungan dan sosial belum menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan kegiatan di masyarakat.

Beberapa aspek yang seharusnya menjadi perhatian di pengamanan lingkungan dan sosial masih

belum dimengerti dan dilaksanakan. Hal ini terlihat dari temuan-temuan di lapangan dan dokumen

yang menunjukkan jenis kegiatan dan penggunaan prosedur masih melanggar dan salah akibat

pemahaman yang masih lemah. Dalam hal ini kegiatan akan memiliki/menimbulkan dampak

lingkungan dan dampak sosial. Semua kegiatan dalam Program KOTAKU perlu memenuhi persyaratan

pengelolaan lingkungan dan sosial, maka disusunlah dokumen Rencana Penyiapan Lahan (RPL)

sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai. Dokumen RPL sekaligus menjawab Rencana Penyiapan Tanah

yang disusun untuk merekam Penggunaan Tanah pada lokasi kegiatan yang akan digunakan.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan pihak proyek

dan Pemerintah Kota Tual setempat dalam menindak lanjuti langkah-langkah yang harus ditempuh

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Rencana Penyiapan Tanah Kota Tual. Demikian Laporan ini

disusun, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tual, ………….Desember 2020

RENCANA PENYIAPAN LAHAN (RPL) SKALA KAWASAN PESISIR DESA TUAL

ii

DAFTAR ISI

Hal I : PENDAHULUAN 1.1. Program KOTAKU A. Latar Belakang 1 B. Tujuan Program 1 C. Lingkup Tujuan 1 D. Keluaran Kegiatan 2

II : DESKRIPSI KEGIATAN PROYEK

A. Identifikasi Lokasi Kegiatan Proyek 2 B. Pemrakarsa Kegiatan Penataan Kawasan 4 C. Delinasi Kawasan 5 D. Komponen Dalam Kegiatan Proyek yang Memerlukan Pengadaan Tanah 6 E. Sosial Ekonomi WTP 16

III : SENSUS TERHADAP WARGA TERKENA PROYEK (WTP) A. Sensus Terhadap Warga Terkena Proyek (WTP) dan Aset Terdampak 17 B. Luas Tanah/Bangunan yang terkena kegiatan proyek 17 C. Status Kepemilikan Tanah dan Bangunan 17 D. Tanaman/Pohon-Pohon yang Terkena Kegiatan Proyek 17

IV PENILAIAN ASET DAN SKEMA KOMPENSASI A. Penilaian Aset 21 B. Keberhakan WTP 21 C. Kompensasi Kepada WTP 22

V SOSIALISASI, REMBUG, DAN KONSULTASI PUBLIK A. Sosialisasi 24 B. Rembug dan Konsultasi 24 C. Publikasi 25

VI MEKANISME PENGADUAN DAN PENGUNGKAPAN KELUHAN A. Pengaduan dan Pengungkapan Keluhan 29 B. Saluran Pengaduan 29 C. Mekanisme Pengaduan 30

VII. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN A. Pemantauan Selama Proses Kegiatan 31

VIII. RENCANA PENANGANAN KAWASAN PESISIR SELATAN KOTA TUAL A. Rencana Penataan Kawasan Pesisir 33


iii

Daftar Tabel

Hal

Tabel 1 Rencana Kegiatan Skala Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual 4

Tabel 2 Identifikasi Potensi Dampak Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual 7

Tabel 3 Data Sosial Ekonomi WTP 16

Tabel 4 Daftar WTP Aset Terdampak Tual 18

Tabel 5 Data WTP dan Aset Terdampak 18

Tabel 6 Status Tanah WTP 21

Tabel 7 Keberhakan WTP dan dukungan Pemerintah Kota 21

Tabel 8 Penilaian aset Terdampak 23

Table 9 Kegiatan sosialisasi, rembug dan konsultasi 27

Tabel 10 Jadwal / Timeline dan Monitoring 32

Tabel 11 Rencana Investasi Keterpaduan Program 34 Tabel 12 Matrix Penyiapan Lahan 36

Tabel 13 Rencana Kerja Penyiapan Tanah 38


iv

Daftar Gambar

Hal Gambar 1 Peta Sebaran Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual 3 Gambar 2 Peta Kompleks Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual 5 Gambar 3 Peta Deliniasi Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual 6 Gambar 4 Peta Rencana Pembuatan Jalan Aspal Penataan Kawasan Pesisir Selatan Tual 8

Gambar 5 Peta Rencana Pembuatan Jalan Lingkungan Dusun Fair 9 Gambar 6 Rencana Lingkungan Pembuatan Drainase Primer Penataan Kawasan Pesisir

Selatan Kota Tual 10

Gambar 7 Rencana Lingkungan Rehab Drainase Sekunder Penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

11

Gambar 8 Siteplan Pengadaan Kontainer Sampah Lokasi Perencanaan Penataan Kawasan Pesisir Selatan

12

Gambar 9 Peta Pelayanan Persampahan Penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual 13 Gambar 10 Peta Rencana Pembangunan Tambatan Perahu 14 Gambar 11 Peta Site Plan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual 15 Gambar 12 Dokumentasi Kegiatan Pendataan 19 Gambar 13 Dokumentasi Kegiatan Pengukuran Aset WTP 19 Gambar 14 Peta Detail Persil WTP 20 Gambar 15 Alur Partisipasi Masyarakat 24 Gambar 16 Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Publik 25 Gambar 17 Dokumentasi Media Pengungkapan/Papan Informasi 26 Gambar 18 Diagram Mekanisme Pengaduan 30 Gambar 19 Dokumentasi Kegiatan Pembentukan Tim Monitoring & Evaluasi 32


v

Hal

Lampiran 1 Surat Pernyataan Kesiapan Anggaran dari Pemkot 45 Lampiran 2 BA Pembiayaan Konsultan Apraisal 46 Lampiran 3 Hasil Kajian KJPP 49 Lampiran 4 SK Gubernur Mengenai Lahan Reklamasi untuk RTP 54 Lampiran 5 Surat Pernyataan Tanah Ibu Ramsia Tamher Tamher 59 Lampiran 6 Peta Lokasi Ibu Ramsia Tamher 60 Lampiran 7 Bukti Kepemilikan Ibu Ramsia Tamher 61 Lampiran 8 Surat Pernyataan Tanah Djufri Tamher 65

Lampiran 9 Peta Lokasi Djufri Tamher 64

Lampiran 10 Bukti Kepemilikan Djufri Tamher 65

Lampiran 11 Surat Pernyataan Tanah Sarjono Bugis 66 Lampiran 12 Peta Lokasi Sarjono Bugis 67 Lampiran 13 Bukti Kepemilikan Sarjono Bugis 68 Lampiran 14 Surat Pernyataan Tanah Alay Tamher 69 Lampiran 15 Peta Lokasi Alay Tamher 70 Lampiran 16 Bukti Kepemilikan Aly Tamher 71 Lampiran 17 Surat Pernyataan Tanah Mouzan Tamher 74 Lampiran 18 Peta Lokasi Mouzan Tamher 75 Lampiran 19 Bukti Kepemilikan Mouzan Tamher 76 Lampiran 20 Surat Keterangan Hubungan Keluarga dengan Pemilik Sertifikat 77 Lampiran 21 Surat Pernyataan Tanah Husin Tamher 78 Lampiran 22 Peta Lokasi Husin Tamher 79 Lampiran 23 Bukti Kepemilikan Husin Tamher 80 Lampiran 24 Berita Acara Sosialisasi Tanggal 15 Juli 2020 81 Lampiran 25 Daftar Hadir Sosialisasi Tanggal 15 Juli 2020 83 Lampiran 26 Berita Acara Sosialisasi Tanggal 17 Juli 2020 85 Lampiran 27 Daftar Hadir Sosialisasi Tanggal 17 Juli 2020 87 Lampiran 28 Notulensi Sosialisasi Tanggal 17 Juli 2020 88 Lampiran 29 Berita Acara Sosialisasi Tanggal 20 Juli 2020 89 Lampiran 30 Notulensi Sosialisasi Tanggal 20 Juli 2020 91

Lampiran 31 Daftar Hadir Tanggal 20 Juli 2020 92

Lampiran 32 Berita Acara Sosialisasi Tanggal 25 Juli 2020 93 Lampiran 33 Daftar Hadir Sosialisasi Tanggal 25 Juli 2020 94

Lampiran 34 Notulensi Sosialisasi Tanggal 25 Juli 2020 96 Lampiran 35 Berita Acara Survei Lokasi Kegiatan Skala Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual 97 Lampiran 36 Daftar Hadir Sosialisasi 18 Juli 2020 99 Lampiran 37 Berita Acara Pembahasan Kesiapan Dana Anggaran Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Skala Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual 100

Lampiran 38 Daftar Hadir Kesiapan Dana Anggaran Monitoring Monitoring dan Evaluasi 102 Lampiran 39 Notulensi Pembahasan Kesiapan Anggaran MOniroting dan Evaluasi 103 Lampiran 40 Berita Kesepakatan Rencana Penataan Kawasan dari Masyarakat Sekitar Proyek

Kegiatan Skala Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual 105

Lampiran 41 Daftar Hadir 106 Lampiran 42 Notulensi 107

Lampiran 43 Berita Acara Rembuk Konsultasi WTP 97

Daftar Lampiran Daftar Lampiran


vi

Lampiran 44 Daftar Hadir 99

Lampiran 45 Berita Acara Survei Aset dan Bangunan WTP 100

Lampiran 46 Berita Acara Pertemuan dan Pembahasan Penanggung Jawab Dokumen RPL 102


Lampiran 48 Notulensi 105

Lampiran 49 Berita Acara Pembentukan Tim Terpadu, Tim Monitoring dan Evaluasi 106



Lampiran 52 Berita Acara Pembahasan Rencana Pembuatan Sertifikasi Kembali 110


Lampiran 54 Berita Acara Konsultasi Publik 113



Lampiran 57 SK Pembentukan Pokja PKP 117

Lampiran 58 Daftar WTP Penerima Bantuan Rehab Rumah 128


1

RENCANA PENYIAPAN LAHAN (RPL)

KAWASAN PESISIR SELATAN - KOTA TUAL

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Permasalahan utama yang masih terjadi dalam permukiman perkotaan adalah masalah

permukiman kumuh. Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, terdapat sasaran pembangunan

kawasan permukiman secara nasional melalui pencapaian target akses universal untuk memenuhi

kebutuhan 100% akses sanitasi, 0 (nol) hektar kumuh, dan 100% akses air minum. Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyelenggarakan

berbagai program untuk mendukung target nasional tersebut.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu program yang diarahkan untuk

menangani permasalahan tanah permukiman kumuh, melalui peningkatan akses terhadap pelayanan

dasar masyarakat dan infrastruktur lingkungan permukiman perkotaan. Program ini memiliki target

pengurangan kumuh seluas 23.656 Hektar dari 38.431 Hektar yang menjadi target nasional.

Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dilakukan melalui pendekatan skala lingkungan dan

skala kawasan dengan sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri. Pelaksanaan kegiatan skala

kawasan akan dilakukan di 94 kota/kabupaten prioritas, salah satunya adalah Kota Tual.

Penetapan lokasi kumuh Kota Tual berdasarkan surat keputusan Walikota Tual No. 321.a. Tahun

2015 tentang perubahan keputusan Walikota Tual No. 308.a Tahun 2015 tentang Penetapan lokasi

perumahan dan permukiman kumuh di Kota Tual Tahun 2015. Penetapan lokasi kawasan prioritas

sektor infrastruktur dasar di Kota Tual dengan luasan kumuh sebesar 141, 09 Ha, terdiri dari 16

Kawasan dengan 2 Kecamatan.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Rencana Pengadaan Lahan (RPL) adalah memberikan acuan kepada Pemerintah Daerah dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan dari pelaksanaan Penataan Kawasan Kumuh Pesisir Selatan Kota Tual sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kerangka Kerja Pengelolaan dampak sosial lingkungan Kotaku atau Kerangka kerja pengelolaan dampak Sosial dan lingkungan atau Environment and Sosial Management Framework/ESMF)

c. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan, adalah sebagai berikut:

Melakukan survei sosial ekonomi

Melakukan kajian sosial, ekonomi, dan legalitas tanah

Penilaian aset terdampak

Kesiapan Pemkot dalam penyediaan penganggaran untuk penggantian aset WTP

Pelaksanaan sosialisasi, rembuk dan konsultasi antara Pemkot dan WTP tentang

keberhakan WTP

Penanganan keluhan


2

Pengungkapan ke publik

Monitoring dan pelaporan.

Penyusunan rencana kerja penyiapan tanah dan dokumentasi hasil-hasil kesepakatan WTP

dengan Pemerintah Kota Tual

d. Keluaran Kegiatan

Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Data Warga dan Aset terdampak, Data sosial Ekonomi

Dara Sosial ekonomi yang terdampak

Legalitas Tanah (Sertifikat/Surat Keterangan Kepemilikan);

Hasil penilaian ganti kerugian aset terdampak oleh Penilai Pertanahan atau Penilai Publik

Penganggaran untuk sertifikasi kembali Tanah dari dana APBD Pemkot Kota Tual;

Berita Acara (BA) Hasil Kesepakatan antara WTP dengan Pemkot dan Pernyataan

persetujuan WTP

Hasil kegiatan konsultasi publik dan rembuk masyarakat;

Berita Acara rembuk-rembuk yang dilakukan, notulensi pertemuan, topik yang dibahas,

poin kesepakatan dan ketidaksepakatan, rencana tindak lanjut dan daftar hadir;

dokumentasi kegiatan dan lain-lain;

Rencana kegiatan pelaksaan kegiatan pengadaan tanah skala kawasan Kota Tual (Jadwal

kegiatan atau timeline)

2. DESKRIPSI KEGIATAN PROYEK

a. Identifikasi Lokasi Kegiatan Proyek

Lokasi Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual berada pada sebelah Selatan Kota Tual dengan batasan

sebelah Utara dengan Dusun Dumar, sebelah Barat dengan Laut Banda, sebelah Timur dengan Kel.

Lodar El, dan batasan sebelah Selatan dengan Desa Taar.

Untuk Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual sendiri terbagi dalam 3 kompleks yaitu kompleks I : Waehir,

Fodabot, Ohoikafir, Kompleks II yaitu Kelurahan Masrum dan kompleks III Dusun Fair. Luas

permukiman kumuh pada Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual sesuai SK 2014 sebesar 20.3 Ha,

Sedangkan untuk luasan kumuh sesuai SK 2015 sebesar 16.5 Ha. Seiring berjalannya waktu dari tahun

2016-2019 sudah ada intervensi kegiatan dari Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) / Bantuan

Dana Investasi (BDI) sehingga luasan kumuh pada Pesisir Selatan Kota Tual sampai akhir 2019 tersisa

12.8 Ha

Sebaran permukiman kumuh Kota Tual dapat dilihat pada peta di bawah ini :


3

Gambar 1. Peta Sebaran Kawasan Kumuh Pesisir Selatan Kota Tual


4

b. Pemrakarsa Kegiatan Penataan Kawasan

Perencanaan pembangunan ini diprakarsai oleh BAPPEDA dan Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman Kota Tual dengan identitas pemrakarsanya adalah :

Nama : Fahry Rahayaan

NIP : 19720911 200107 1 001

Jabatan : Kepala Bappeda Kota Tual

Alamat : Jln. Patimura

Dengan rincian kegiatannya adalah :

1. Nama Usaha/Kegiatan : Pembangunan/Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman

di Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

2. Jenis Usaha/Sifat Usaha : Pembangunan/Peningkatan Kualitas Sarana Infrastruktur Skala Kota/

Kawasan

Tabel 1. Rencana Kegiatan Penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

Kawasan Jenis Kegiatan Lokasi Satuan Volume

Panjang Lebar

Kawasan Pesisir Selatan

Peningkatan jalan lingkungan (paving)

Dusun Fair Meter 3446.5 1.5-3

Peningkatan jalan aspal Kiom Meter 527 3

Peningkatan jalan aspal Vidabot Meter 1010 3

Peningkatan jalan aspal Ketsoblak Meter 385 3

Rehab drainase sekunder Ketsoblak Meter 300

Rehab drainase primer Desa Tual dan Kel. Masrum

Meter 715

Penbuatab Tambatan perahu Vidabot

Vidaboth Meter 70 3

Pembuatan Tambatan perahu I Dusun Fair Meter 20 3

Pembuatan Tambatan perahu II Dusun Fair Meter 20 3

Pembuatan Tambatan perahu III Dusun Fair Meter 20 3

Pengadaan kontainer sampah Desa Tual, Masrum, Ketsoblak

Unit 20 6

Pembuatan RTP Desa Tual Unit 1

3. Lokasi Rencana Kegiatan :

Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual terdiri atas 3 Kompleks yaitu :

- kompleks I : Waehir, Fidabot, Ohoikafir (Kelurahan Ketsobalak)

- Kompleks II : Kelurahan Masrum (Kelurahan Masrum)

- Kompleks III : Dusun Fair (Desa Tual).


5

Gambar 2. Peta Kompleks Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

c. Delinasi Kawasan Perencanaan

Luas Kawasan Kota Tual adalah 19.342,39 KM2 dengan luas daratan 254.39 KM2, luas perairan

19. 088 KM2. Luas delinasi Kota Tual sendiri adalah 141. 09 Ha dengan 16 kawasan dan 2 kecamatan

yaitu Kecamatan Dulah Utara dan Dulah Selatan dengan batasan wilayah bagian Utara dengan laut

Banda, bagian Timur yaitu kab. Maluku Tenggara dan Selat Nero, Sebelah Selatan dengan Kecamatan

Pulau-pulau Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, Sebelah Barat dengan Laut Banda. Sedangkan untuk luas

kawasan Pesisir Selatan Kota Tual sendiri adalah 16,5 Ha terdiri atas 3 Kelurahan dan 6 dusun yaitu

Desa Tual (Dusun Kiom, Vidaboth, Fair), Kelurahan Masrum (dusun Masrum), dan Kelurahan

Ketsobalak (Dusun Waihir I dan Waehir II).

Kegiatan yang memerlukan pembebasan tanah adalah rencana pembangunan jalan lingkungan

yang akan dibangun di Dusun Fair Kelurahan Tual Kecamatan Pulau Dulah Selatan yang

menghubungkan masyarakat di permukiman ke jalan sekunder. Pembangunan jalan lingkungan ini

bermafaat untuk mempercepat akses masyarakat dalam rangka pengembangan usaha ekonomi kecil

dan menegah. Jalan ini juga merupakan jalan yang menghubungkan Kampung Maritim yang akan

dibangun oleh Pemerintah Kota Tual pada tahun 2022.

Lokasi delinasi perencanaan kegiatan dapat dilihat pada peta dibawah ini :


6

Gambar 3. Peta Delinasi Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

d. Komponen Dalam Kegiatan Proyek yang Memerlukan Pengadaan Tanah

Kegiatan penataan Kawasan Pesisir Selatan membawa dampak pada pembebasan atau

pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan. Perencanaan kegiatan yang memerlukan

pengadaan tanah adalah

(1) Kegiatan peningkatan jalan lingkungan di Dusun Fair yang memerlukan pengadaan tanah milik

warga seluas 9.175 m2 sejumlah 6 bidang milik 6 KK, yang terletak di ruas-ruas jalan

lingkungan di Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dulah Selatan. Peruntukan tanah warga

yang dibebaskan adalah untuk peningkatan jalan lingkungan dengan pelebaran jalan menjadi

antara 1,5 - 3, 0 meter;

(2) Kegiatan pembangunan jalan aspal dan rehab drainase dan tambatan perahu berada dilokasi

eksisting yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Kota Tual. Tidak terdapat aset warga atau

fasilitas umum yang harus dibebaskan;

(3) Pengadaan kontainer sampah akan ditempatkan pada lokasi tertentu diatas tanah milik

Pemerintah Kota Tual disekitar permukiman dan tidak membebaskan tanah warga atau aset

lain yang terdampak untuk pembebasan; dan

(4) Pembangunan drainase primer dan pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) berada di lokasi

reklamasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tual pada tahun 2019 dan saat ini

dalam proses pengurusan hak milik di BPN Kota Tual. Lokasi rencana RTP ini masih kosong

tidak ditemukan aset warga atau aset lain yang harus dibebaskan.

Hasil identifikasi dan pendataan WTP atau aset-aset yang terdampak dari kegiatan penataan Kawasan

Pesisir Selatan ini adalah seperti dalam tabel 2 dibawah ini.


7

Tabel 2. Identifikasi Potensi Dampak Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

No. Jenis Kegiatan Lokasi Volume Kepemilikan

Tanah

Potensi Dampak Yang Timbul Rencana

penanganan Jumlah WTP (KK)

Pembebasan Tanah (m2)

Bangunan/ terpotong

(Unit)

Utilitas (Unit)

Fasum (Unit)

Pindah Tidak

Pindah

1

Jalan Aspal

Kiom 527 m Milik

Pemkot - - - - - - - Fidabot 1010 m

Ketsoblak 385 m

Jalan lingkungan Dusun Fair 3446.5 m Milik

Pemkot dan Warga

9.175 (6 bidang)

- - - - Ya 6

2 Drainase Primer

Tual & Masrum

715 Milik

Pemkot -

- - - - - -

Rehab Drainase Ketsoblak 200 m Milik

Pemkot -

- - - - - -

3 Container sampah

Pesisir Selatan

20 Unit Milik

Pemkot -

- - - - - -

4 Ruang Terbuka Publik (RTP)

Pesisir Selatan

1 Unit Milik

Pemkot -

- - - - - -

5 Tambatan Perahu

Fidabot 1 Unit Milik

Pemkot -

- - - - - -

Fair 3 unit Milik

Pemkot -

- - - - - -

JUMLAH 9.175 - - - - - 6 KK

Lokasi kegiatan rencana penataan Kawasan Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dari Program

NSUP-Kotaku adalah seperti dalam gambar peta dibawah ini.


8

Gambar 4. Peta Rencana Pembangunan Jalan Aspal Kawasan Pesisir Selatan


9

Gambar 5. Rencana Pembangunan Jalan Lingkungan Penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual


10

Gambar 6. Rencana Lingkungan Pembangunan Drainase Primer Penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual


11

Gambar 7. Rencana Lingkungan Pembangunan Rehab Drainase Sekunder Penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual


12

Gambar 8. Rencana Lingkungan Penempatan Kontainer Sampah Penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual


13

Gambar 9. Peta Rencana Tambatan Perahu Penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual


14

e. Sosial Ekonomi WTP

Kepulauan Tual dianugerahi terumbu karang yang produktif dan berlimpah, dikelilingi laut

yang dalam. Seperti kebanyakan masyarakat Maluku, mata pencaharian orang Tual merupakan suatu

kombinasi dari kegiatan bercocok-tanam, berburu, dan menangkap ikan di perairan sekitar pantai.

Karena Kepulauan Tual/Kei tidak menghasilkan rempah-rempah ataupun komoditas yang bernilai

tinggi lainnya selain kayu, perahu dan teripang, maka kepulauan Kei luput dari perhatian pedagang dan

kolonialis Barat sampai dasawarsa terakhir abad ke-19. Ikan dan kerang berlimpah ruah di laut sekitar

Kepulauan Kei. Menangkap ikan adalah aktivitas sekunder; keluarga-keluarga umumnya

menghabiskan lebih banyak waktu untuk bercocok tanam. Warga desa menangkap ikan dengan

menggunakan perangkap ikan, kail, lembing, dan jala, atau dengan mengumpulkan ikan-ikan yang

terjebak di terumbu karang dan ceruk-ceruk pantai pada saat air laut surut. Sejak tahun 1980an,

banyak nelayan mulai menggunakan jaring nilon dan motor tempel. Beberapa warga desa

memperdagangkan sebahagian hasil panen atau tangkapannya kepada para tengkulak atau di pasar-

pasar Kota Tual dan Elat. Sumber pendapatan tunai lainnya adalah penjualan kopra, penjualan

cangkang kerang lola (tectus niloticus), penjualan rumput laut, usaha dagang eceran, sumbangan dari

anggota keluarga di rantau, dan gaji pegawai negeri. Mata pencaharian masyarakat kawasan Pesisir

Selatan Kota Tual yaitu 87 % sebagai jasa/buruh, sehingga kondisi perekonomian sangat

memperhatinkan.

Pembangunan Kota Tual yang cukup pesat mengakibatkan terjadinya perpindahan penduduk

yang cukup tinggi sehingga terjadinya migrasi dari pinggiran kota menuju kepusat Kota Tual. Di

Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual juga direncanakan adanya pembangunan Kampung Maritim yang

diharapkan dapat memajukan ekonomi masyarakat berbasis perikanan dan kelautan dengan

meningkatkannnya kualitas hidup nelayan menjadi lebih baik. Kota Tual sebagaimana wilayah

penyangga ekonomi pada umumnya, maka di Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual khusunya WTP di

Dusun Fair ada yang memiliki usaha-usaha rumah tangga dalam skala kecil seperti pasar/lapak, kios

dan sebagainya. Penggiat usaha kecil seringkali mengalami kesulitan dalam akses modal. Selain itu

juga banyak usaha produktif yang belum berkembang secara optimal karena masih minimnya

pengetahuan dan keterampilan.

Kondisi penghidupan WTP adalah seperti pada table dibawa ini:

Tabel 3. Data Sosial ekonomi WTP

No Nama Pekerjaan Pekerjaan Jarak Dari Rumah

Ke Tempat Pekerjaan

Pendapatan KK /Bulan

(Rp) Status

1 Ramsia Tamher Ibu Rumah

Tangga - - MBR

2 Djufri Tamher Karyawan Swasta 2 Km 3 Juta Non MBR

3 Sarjono Bugis Nelayan 2-3 Km 2.8 Juta Non MBR

4 Alay Tamher Nelayan 1-2 Km 2 Juta MBR

5 Mouzan Buhary

Tamher PNS 1 Km 3 Juta Non MBR

6 Husein Tamher Nelayan 1-2 Km 2 Juta MBR

Dari data sosial ekonomi diatas terdapat 3 WTP yang merupakan Masyarakat Berpenghasilan

Renah (MBR) dan 3 WTP yang Non MBR. Hal ini terlihat dari data baseline 2020 serta sesuai hasil

https://id.wikipedia.org/wiki/Kopra

https://id.wikipedia.org/wiki/Alga


15

wawancara dilapangan bersama WTP. Penentuan MBR ini juga bisa kita lihat dari Surat Keputusan

Gubenur Maluku no 268 Tahun 2019 tentang penetapan Upah Minimun Propinsi Maluku Tahun 2020

yaitu sebesar Rp. 2.604.960

3. SENSUS WARGA TERDAMPAK PROYEK

a. Sensus Terhadap Warga Terkena Proyek (WTP) dan Asset Terdampak

Kegiatan penataan Kawasan Pesisir Selatan yang dilakukan akan berdampak terganggunya

lingkungan maupun sosial, demikian juga dengan rencana pembangunan/ peningkatan kualitas Jalan

lingkungan menjadi jalan aspal yang ada di Dusun Fair Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual pada RT

021/01 dan RT 022/01. Penerima manfaat untuk kegiatan pembuatan jalan lingkungan di Dusun Fair

ini ada sekitar 980 jiwa (laki-laki 437 dan perempuan 543 jiwa) atau 215 KK diantaranya terdapat 138

KK miskin/MBR. Dari hasil identifikasi dilapangan ditemukan dampak pembangunan terhadap tanah

milik warga sejumlah 6 bidang yang dimiliki oleh 6 KK WTP. Hasil pendataan rinci dilapangan disajikan

dalam tabel 4 dibawah.

b. Luas Tanah/Bangunan yang Terkena Kegiatan Proyek

Sesuai dengan Perencanaan Kawasan yang telah disepakati Pemerintah Kota Tual dan warga

terdampak, kegiatan penataan Kawasan Pesisir Selatan membutuhkan tanah milik warga yang harus

dibebaskan seluas 9.175 m2 terdiri dari 6 bidang milik warga (6 KK), terletak di ruas-ruas jalan

lingkungan di Dusun Fair Desa Tual Kecamatan Pulau Dulah Selatan. Tanah yang dibebaskan adalah

kebutuhan untuk peningkatan jalan lingkungan dengan pelebaran sesuai perencanaan teknis jalan

antara 1,5 - 3, 0 meter.

Sedangkan untuk kegiatan peningkatan jalan aspal, rehabilitasi drainase, pembangunan

drainase primer, penempatan kontainer, pembangunan tambatan perahu dan RTP berada di atas

lahan milik Pemerintah Kota Tual.

c. Status Kepemilikan Tanah dan Bangunan

Pembebasan tanah warga yang terdampak kegiatan jalan lingkungan di Dusun Fair, adalah

tanah milik dari 6 warga dengan bukti kepemilikan 2 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM) dan 4 bidang

berupa surat keterangan tanah dari Kepala Desa/ Raja Tual. Surat keterangan tanah dari kepala

Desa/Raja Tual yang diberikan kepada warganya adalah warisan tanah adat yang diberikan kepada

warga keturunan Raja Tual yang disepakati oleh Tua-tua Adat atau Rahan Korbid Tual.

Tanah yang digunakan untuk pembangunan RTP adalah tanah reklamasi yang dilaksanakan oleh

Pemerintah Kota Tual dari APBD tahun 2019 dan saat ini sudah berproses pengurusan hak di BPN kota

Tual. Kegiatan reklamasi telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi Maluku dengan SK

Gubernur Maluku No. 177 Tahun 2019 tentang Penetapan Program Tuntas Kumuh di Kota Tual

Program sebagai Program Strategis Provinsi Maluku.

d. Tanaman/Pohon-pohon yang Terkena Kegiatan Proyek

Tidak ada tanaman dan pohon milik warga atau milik pemerintah kota yang terdampak dalam

kegiatan pembangunan penataan Kawasan Pesisir Selatan ini.


16

Tabel 4. Daftar WTP dan Aset Terdampak

No. Persil

Nama WTP Alamat Jenis

Kelamin Jenis Aset

Terdampak

Fungsi eksisiting

Aset Terdampak

Kondisi eksisting

Dimensi Aset

Terdampak

Status Tanah

Terdampak Dokumentasi

1 Ramsia Tamher

RT.02/08 Dusun

Fair P

Tanah kosong

Jalan Lingkungan

Jalan Tanah

889x2 Tanah Adat yang sudah diwariskan

2 Djufri Tamher GG Mulia

RT001 RW 008

L Tanah kosong

Jalan Lingkungan

Jalan Tanah


3 Sarjono Bugis Dusun Fair RT

002/ 000 L

Tanah kosong

Jalan Lingkungan

Jalan Tanah

191x3,1 Tanah Adat yang sudah diwariskan

4 Alay Tamher

Jl. Moh Amin

Tamher RT 001, RW 006

L Tanah kosong

Jalan Lingkungan

Jalan Tanah

350x2,5 Tanah Adat yang sudah diwariskan

5 Mauzan Tamher

Dusun Fair

RT.017 RW 006

L Tanah kosong

Jalan Lingkungan

Jalan Tanah

984,8x2,9 Tanah Adat yang sudah diwariskan

6 Husein Tamher

Dusun Fair Jl . M.

Amir. Tamher RT. 017 RW. 006

L Tanah kosong

Jalan Lingkungan

Jalan Tanah


Tabel 5. Data WTP dan Aset Terdampak

No Nama Pemilik Tanah Luas Tanah Awal (m2)

Luas terdampak

(m2)

Sisa Tanah (m2)

% Tanah Sisa

1 Ramsia Tamher 10.000 1.778 8.222 82,22

2 Djufri Tamher 10.000 2.044 7.956 79,56

3 Sarjono Bugis 592 592 0 -

4 Alay Tamher 875 875 0 -

5 Mauzan Tamher 10.640 2.856 7.784 73,16

6 Husein Tamher 5.000 1030 3.970 79,40

Total 9.175


17

Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pendataan Terhadap WTP

Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Pengukuran Aset WTP

Kegiatan pengukuran bidang tanah terdampak oleh Tim KJPP bersama WTP dan

Pemerintah Kota


18

Gambar 14. Peta Bidang Tanah Terdampak WTP


19

4. PENILAIAN ASET TERDAMPAK DAN KOMPENSASI

a. Penilaian Aset

Sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan pengadaan tanah yang berlaku:

1. UU No.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum

2. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum

3. Kerangka Kerja Pengelolaan dampak lingkungan dan sosial (Environmental and Sosial

Framework/E SMF) Program NSUP-Kotaku

Pengadaan tanah masyarakat termasuk pengadaan tanah skala kecil kurang dari 5 Ha, sehingga tahapan

pengadaan tanah ini dilakukan secara langsung oleh pemerintah Kota Tual dengan masyarakat pemilik

tanah atau WTP sesuai pengadaan tanah skala kecil pada ketentuan yang ada di Peraturan Pemerintah

No.19 Tahun 2021.

Pemberian ganti rugi atau kompensasi atas pengadaan tanah masyarakat akan dilakukan sesuai hasil

penilaian dari penilai pertanahan atau penilai publik yang telah memiliki rekomedasi dari Kementerian

Keuangan dan BPN. Pemerintah kota telah merekrut personal penilai publik yang sudah memenuhi

persyaratan penilai pertanahan yaitu sdr. Ir. Budi Prabowo M. Si. dengan lisensi SK Kepala BPN RI

No.34/SK-600.PT.01.01/I/2019, dengan ijin penilai publik No. P-1.18.00534. Proses kajian dan penilaian

masih berproses pada saat ini. Hasil penilaian akan dituangkan dalam tabel seperti dibawah ini.

Tabel 6. Status Tanah WTP

No Nama Pemilik Tanah Panjang

(M)

Lebar rata-rata

(M) Luas (M2)

Status Tanah

Nilai Penilai Publik

(Rp)

Bukti Legalitas Tanah

1 Ramsia Tamher 889 2,0 1.778 Tanah Milik

127.060.000 SHM

2 DJufri Tamher 511 4,0 2.044 Tanah Milik

132.860.000 Surat Keterangan

Tanah

3 Surjono Bugis 191 3,1 592 Tanah Milik


Tanah

4 Alay Tamher 350 2,5 875 Tanah Milik


Tanah

5 Mauzan Tamher 984.8 2,9 2.856 Tanah Milik

214.200.000 SHM

6 Husin Tamher 515 2,0 1.030 Tanah Milik


Tanah

TOTAL 9.175 649.680.000

b. Keberhakan WTP:

Dari hasil pertemuan yang dilakukan oleh Pemkot dan masyarakat setempat termasuk WTP

disepakati bahwa masyarakat terdampak (WTP) menyepakati hak-hak dari WTP yang dikategorikan

berdasarkan kondisi dan status aset yang terdampak. Pemerintah menyepakati dan memberikan bentuk

dukungan untuk memenuhi hak-hak dari WTP, sehingga pengadaan tanah masyarakat akan memenuhi

prinsip keadilan dan penghidupan WTP tidak mengalami penurunan kualitas.

Adapun keberhakan WTP yang telah disepakati bersama adalah seperti dalam tabel dibawah ini.


20

Tabel 7. Keberhakan WTP dan Dukungan Pemkot Tual

Objek Terdampak

Kriteria Volume Keberhakan Dukungan Pemkot

Tanah kosong milik Masyarakat (MBR)

Pemilik: - SHM/

Sertifikat (1 KK)

- Surat keterangan Tanah/ SKT (2 KK)

3 bidang (3 KK)

- Ramsia Tamher

- Alay Tamher

- Husein Tamher

- Mendapatkan penggantian yang wajar.

- Mendapatkan sertifikat baru sisa tanah terdampak

- Mendapatkan bantuan sosial

- Menyediakan dana untuk pemberian penggantian wajar sesuai hasil penilaian dari penilai publik yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2021

- Memfasilitasi pengurusan dan penyediaan dana yang dibutuhkan untuk pengurusan sertifikat tanah sisa dengan bekerja sama dengan ATR/BPN Kota Tual.

- Melakukan perubahan SPPT PBB sesuai luas tanah yang baru.

- Memberikan bantuan sosial BLT dan rehab rumah dari sumber dana APBN atau APBD

Tanah kosong milik Masyarakat (Non MBR)

Pemilik : - Surat

Keterangan Tanah (2 KK)

- Sertifikat (1 KK)

3 bidang (3 KK)

- DJufri Tamher

- Surjono Bugis

- Mauzan Tamher

- Mendapatkan penggantian yang wajar.

- Mendapatkan sertifikat baru sisa tanah terdampak

- Mendapatkan bantuan sosial.

- Menyediakan dana untuk pemberian penggantian wajar sesuai hasil penilaian dari penilai publik yang sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2021

- Memfasilitasi pengurusan dan penyedian dana yang dibutuhkan untuk pengurusan sertikat tanah sisa dengan bekerja sama dengan ATR/BPN Kota Tual.

- Melakukan perubahan SPPT PBB sesuai luas tanah yang baru

c. Kompensasi kepada WTP:

Dukungan masyarakat terhadap rencana penataan Kawasan Pesisir Selatan ini sangat baik dan

berharap kegiaatan ini berjalan dengan baik. Masyarkat terdampak atau WTP dengan sukarela

menyumbangkan tanahnya dengan cara hibah. Masyarakat pada dasarnya tidak berkeberatan dan

bersedia untuk menghibahkan tanahnya kepada Pemerintah Kota Tual untuk digunakan pembangunan

jalan sehingga dalam rembuk warga menyetujui membuat Surat Pernyataan Hibah Tanah. Namun sesuai

dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan dalam ESMF Program NSUP-

Kotaku pengadaan tanah harus dilakukan dengan prinsip keadilan dengan pemberian penggantian nilai

wajar. Maka Pemerintah Kota Tual melakukan penilaian atas aset yang terdampak untuk menentukan

nilai penggantian tanah dengan merekrut Penilai Pertanahan atau Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Hasil

penilaian dari KJPP telah disampaikan dalam rembuk dengan WTP untuk menyepakati bentuk

penggantian yang diberikan kepada masing-masing WTP sesuai dengan nilai perhitungan dari KJPP.

(Surat Pernyataan Persetujuan Ganti Rugi terlampir)


21

Pemerintah Kota Tual telah menyiapkan dana pada APBD tahun 2021 untuk penggantian tanah

warga yang akan dibebaskan juga dengan pembiayaan kebutuhan lain yang mendukung proses

pengadaan tanah seperti jasa untuk penilai public, biaya pengurusan sertifikat sisa tanah terdampak dan

lain-lain. Untuk menunjang kelancaran proses pengadaan tanah Pemkot Kota Tual sudah membayarkan

lebih dulu untuk biaya pengurusan sertifikat tanah atas nama ibu Ramsia yang sedang diagunkan untuk

pinjaman kredit dari BRI Kota Tual, Pemerintah Kota Tual telah lebih dahulu melunasi pinjaman ibu

Ramsia ke BRI sebesar Rp. 11.800.000, untuk mendapatkan sertifikat tanah yang diagunkan.

Untuk membantu penghidupan WTP pada umumnya dan khususnya bagi WTP yang tergolong

masyarakat miskin/MBR, Pemerintah Kota Tual akan memfasilitasi untuk mendapatkan bantuan dari

program-program bantuan sosial sesuai ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan. Pemerintah Kota

Tual telah menetapkan bantuan sosial yang diberikan kepada WTP sebagai berikut:

a. Bantuan rehab rumah dari DAK Integrasi Tahun 2021 untuk 2 WTP atas nama (Alay Tamher dan

Husin Tamher). Bantuan rehab rumah untuk ibu Ramsia akan akan difasilitasi untuk DAK integrasi

Tahun 2022.

b. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 200.000/per bulan untuk setiap warga MBR

Kota Tual selama program masih ada.

Diharapkan dengan penggantian sesuai dengan hasil penilaian KJPP atas asset WTP yang

terdampak yang dberikan kepada WTP dapat membantu WTP untuk hidup yang lebih baik.

Pembangunan jalan lingkungan akan meningkatkan akses masyarakat dan akan berpengaruh pada

peningkatan fungsi dan kualitas permukiman sehingga akan meningkatkan penghidupan, perekonomian

masyarakat dan nilai ekonomi asset-aset warga seperti sisa tanah disekitarnya akan meningkat dengan

signifikan.


22

Tabel 8. Penilain Aset Terdampak

No Nama Pemilik Pekerjaan Luas Awal (m2)

Luas Terdampak Nilai Penggantian Bentuk Kompensasi/

bantuan lain kepada WTP Dimensi

(m) Luas (m2)

Status kepemilika

n

Penilai Publik (Rp)

Kesepakatan WTP (Rp)

1 Ibu Ramsia Tamher

Ibu Rumah Tangga

10.000 889.5x2 1.778 SHM 127.060.000 127.060.000

- Pemberian ganti rugi lahan - Sertifikasi kembali sisa tanah - Pengurusan admistrasi PBB - Rehab rumah dari DAK Integrasi

(rencana di tahun 2022) - Bantuan Langsung Tunai (BLT)

2 Djufri Tamher. N

Karyawan swasta

10.000 511x4 2.044 SKT 132.860.000 132.860.000 - Pemberian Ganti Rugi Lahan - Sertifikasi kembali sisa tanah - Pengurusan admistrasi PBB

3 Sarjono Bugis.M

Nelayan 592 191.5x3,1 592 SKT 47.360.000 47.360.000 - Pemberian Ganti Rugi Lahan - Sertifikasi kembali sisa tanah - Pengurusan admistrasi PBB

4 Alay Tamher.M Nelayan 875 356x2,5 875 SKT 61.250.000 61.250.000

- Pemberian ganti rugi lahan - Sertifikasi kembali sisa tanah - Pengurusan admistrasi PBB - Rehab rumah dari DAK Integrasi

2021 - Bantuan Langsung Tunai (BLT)

5 Mauzan Buhary Tamher.N

PNS 10.640 983.5x2,9 2.856 SHM

214.200.000 214.200.000

- Pemberian Ganti Rugi Lahan - Sertifikasi kembali sisa tanah - Pengurusan admistrasi PBB

6 Husin Tamher.N Nelayan 5000 515x2 1.030 SKT 66.950.000 66.950.000

- Pemberian ganti Rugi Lahan - Sertifikasi Kembali sisa tanah - Pengurusan admistrasi PBB - Rehab rumah dari DAK Integrasi

2021


23

- Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Total 9.175 649.680.000 649.680.000


24

d. Penganggaran

Sumber dan alokasi anggaran atau pembiayaan untuk ganti kerugian aset WTP dan kegiatan lain

yang menunjang proses pengadaan tanah telah disiapkan oleh Pemerintah Kota Tual dalam APBD tahun

2021. Rincian penganggaran dan alokasi anggaran yang sudah tersedia adalah seperti pembiayaan

sebagai berikut:

a. Kegiatan Jasa konsultan Penilai Publik, DPA No. 5.1.02.02.08.0002 ; sebesar Rp. 77.000.000.

b. Pengadaan tanah/ganti rugi tanah warga, DPA no. 5.2.1.01.01.0001; sebesar Rp.1.500.000.000.

5. SOSIALISASI, REMBUK DAN KONSULTASI PUBLIK

a. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi kepada Pemerintah Kota Tual. Pemerintah kelurahan. masyarakat dan para

pihak terkait seperti lembaga swasta yang ada merupakan proses kegiatan awal yang dilakukan dari

Program Kotaku dimulai. Tim Kordinator Kota dan fasilitator memiliki peran besar dalam memfasilitasi

para pihak dalam pelaksanaan Program Kotaku. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang

dibentuk oleh masyarakat memiliki peran dalam mensosialisasikan pengelolaan program kepada

masyarakat dan para pihak dikelurahannya. Sosialisasi telah dilakukan beberapa kali oleh Pemkot dalam

hal ini Pokja PKP Kota Tual kepada Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan serta sosialisasi dilakukan

ditingkat masyarakat. Sosilisasi dilakukan untuk menyampaikan rencana Penataan Pesisir Selatan Kota

Tual. Untuk meyakinkan masyarakat mengenai rencana penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

maka masyarakat berkesempatan untuk memberikan gagasan dan masukkan terkait kebutuhan

penataan kawasan tersebut.

b. Rembug dan Konsultasi

Rembug dan Konsultasi adalah proses partisipatif keterlibatan warga dalam menyepakati

keputusan rencana penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual antara lain pada tabel di bawah ini.

Metode Konsultasi Publik : Ceramah.Tanya jawab atau FGD/Diskusi Kelompok Terarah


25

Gambar 15. Alur Partipasi Masyarakat

Dari konsultasi yang dilakukan ada masukan tentang pertimbangan antara lain:

Warga masyarakat menginginkan kegiatan skala kawasan dapat memperhatikan kultur atau ciri

khas daerah.

Warga mengharapkan kegiatan jalan lingkungan yang akan dibuat yaitu berupa jalan paving

sehingga dapat menyerap air hujan yang turun

Warga berharap di libatkan dalam proses pelaksanaan nanti.

Dari proses pelaksanaan kegiatan di harapkan agar tidak mengganggu aktifitas masyarakat

setempat.

Pemberian ganti rugi tanah masyarakat diberikan sesuai dengan kesepakatan.

Bantuan pengurusan sertifikat baru sisa tanah masyarakat yang terdampak penataan kawasan

diharapkan dapat difasilitasi oleh Pemkot sehingga masyarakat tidak harus mengurus sendiri

proses sertifikasi kembali tanah mereka.

Konsultasi publik untuk mengenali berbagai permasalahan tanah, tanggapan atau harapan dan

kekhawatiran serta sikap warga terhadap rencana kegiatan yang akan dilakukan di lokasi tersebut. Hal

ini dilakukan agar warga terdampak tahu betul mengenai konsep perencanaan yang dibuat serta

konsekuensi yang harus disepakati dan dilakukan dalam proses realisasi. Sedangkan manfaat dari

adanya konsultasi publik bagi warga dan pemerintah (dalam hal ini sebagai pemrakarsa) adalah :

Mencegah kesalahpahaman masyarakat

Mengetahui dengan jelas status tanah yang akan digunakan berhubung tanah di Kota Tual

mayoritas adalah tanah adat

Mengidentifikasi potensi dampak yang akan ditimbulkan

Memilih metode yang sesuai dengan metode diskusi kelompok/Focus Group Discussion (FGD)

Sosialisasi dan tanya jawab


26

Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Konsultasi Publik

c. Pengungkapan Informasi

Pengungkapan informasi atau publikasi dilakukan untuk menyampaikan data dan informasi hasil

pelaksanaan penataan kawasan melalui media warga (papan informasi, spanduk, leaflet), termasuk

yang dimiliki oleh Pemerintah Kelurahan dan BKM maupun dalam pertemuan warga. Di dalam

pertemuan warga yang dilakukan membahas perencanaan penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

dilakukan juga kegiatan konsultasi. Kegiatan konsultasi akan berlangsung sehingga dapat meminimalkan

risiko dampak buruk tehadap ketidak puasan warga. karena kurangnya pemahaman warga terhadap

program. Keterlibatan warga dalam proses penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual sangat

membantu kelancaran dalam rangka penataan kawasan yang akan dibangun. Pengungkapan informasi

kepada publik diantaranya mencakup informasi tentang rencana penataan kawasan Pesisir Selatan Kota

Tual, seperti rencana kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan seperti lokasi, desain, perkiraan

kebutuhan dana dan lain-lain.

Pengungkapan informasi ke publik termasuk saluran atau media pengaduan masyarakat telah

disampaikan dan dilakukan baik dalam bentuk sosialisasi langsung kepada masyarakat terdampak dan

masyarakat umum ataupun juga bisa dilihat pada papan informasi yang ada di kantor Desa/Kelurahan

dan di beberapa tempat di lingkungan Desa/Kelurahan serta pada spanduk-spanduk yang juga

diletakkan pada titik-titik strategis, dengan harapan seluruh masyarakat mengetahui dan memahami

kegiatan penataan kawasan ini dan potensi dampak dapat diminimalkan. Untuk informasi tentang skala

Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual bisa kita lihat pada alamat website :

https://kotakutual.blogspot.com/2020/11/skala-kawasan-pesisir-selatan-kota-tual.html

Pengungkapan informasi ke publik akan dikordinir oleh kepala Bappeda Kota selaku Ketua Pokja

PKP Kota Tual dan penanggungjawab segala informasi yang diungkapkan ke publik. Pendanaan yang

terkait dengan kegiatan pengungkapan akan didanai dari biaya operasional Pokja PKP kota Tual yang

dianggarakan dalam setiap tahun penganggaran di APBD Kota Tual.



27

Gambar 17. Media Pengungkapan/ Papan Informasi


28

Tabel 9. Kegiatan Sosialisasi. Rembug dan Konsultasi

No Tanggal Topik Bahasan Lokasi Tindak Lanjut Peserta

L P Unsur Peserta

1. Rabu 15 Juli 2020

Sosialisasi awal Dusun Fair - Warga sepakat mendukung kegiatan skala kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

- Dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat Dusun Fair terhadap kegiatan skala kawasan kota Tual

- Warga bersedia membuat surat pernyataan terkait tanah untuk skala Kawasan

12 2 - Pemkot : 4 org

- Warga : 8 org

- Kotaku : 2 org

2 Jumat 17 Juli 2020

Sosialisasi 2 Dusun Fair - Masyarakat mendukung pelaksanaan kegiatan skala kawasan di Kota Tual

- Lahan pada skala kawasan harus clear and clean atau tidak bermasalah


- Warga : 8 org

- Kotaku : 4 org

3. Sabtu 18 Juli 2020

Survei Lokasi Kegiatan

Dusun Fair - Pemkot Bersama TMC dan Tim Korkot melakukan survei lokasi Kegiatan Skala Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

- Lokasi jalan paving skala kawasan berada di tanah milik warga sehingga menjadi tanggung jawab Pemkot dalam proses penyelesaian tanah


- Warga : - - Kotaku : 6 org

4 Senin 20 Juli 2020

Sosialisasi Dusun Fair - Warga mendukung Pemkot dalam pelaksanaan sensus WTP - Masyarakat berharap adanya keterlibatan dalam kegiatan yang akan

dilakukan

12 - - Pemkot : 1 org

- Warga : 4 org


29


L P Unsur Peserta

- Kotaku : 7 org

5. Selasa 21 Juli 2020

Pembahasan Kesiapan dana Anggaran Monitoring Dan Evaluasi

Kantor Bappeda Kota Tual

- Pemerintah Kota Tual bersedia menyiapkan anggaran monitoring dan evaluasi terkait kegiatan Skala Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

- Menerbitkan SK Walikota terkait anggaran monitoring Dan Evaluasi Skala Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

12 - Pemkot : 9 org

- Warga : - - Kotaku : 3 org


Rembug Kesepakatan Warga Rencana Kegiatan Skala Kawasan

Dusun Fair - WTP Bersedia membuat surat Pernyataan terkait Kegiatan Skala Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual yang akan di laksanakan pada tanah milik warga

- WTP bersedia menghibahkan tanah yang akan di gunakan sebagai lokasi kegiatan skala kawasan


- Warga : 7 org

- Kotaku : 2 org

7. Sabtu 25 Juli 2020

Sosialisasi Dusun Fair - Adanya kesepakatan dengan masyarakat untuk menambah jalur jalan paving yang direncanakan

- Survei dan pengukuran ulang

10 - - Pemkot : 2 org

- Warga : 4 org

- Kotaku : 4 org

8 Selasa 28 Juli 2020

Rembug Konsultasi WTP

Dusun Fair - Masyarakat berharap lahan yang dihibahkan dapat dipergunakan sebaik-baiknya khususnya untuk pembuatan jalan paving

9 1 - Pemkot : 1 - WTP : 5 - Kotaku : 4


30


L P Unsur Peserta


Pendataan dan Pengukuran Aset dan Bangunan WTP

Dusun Fair - Memperoleh data tanah dan aset warga terdampak kegiatan skala Kawasan Kota Tual

- Hasil pendataan dan pengukuran tidak terdapat utilitas umum yang terdampak

- Warga bersedia menghibahkan tanah sesuai pengukuran dan pendataan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan skala Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

10 2 - Pemkot : 4 - Warga : 5 - Kotaku : 3

10. Rabu 5 Agustus 2020

Pertemuan dan Pembahasan Dokumen RPL


- Pembentukan Tim penyusun Dokumen RPL oleh Pemkot Kota Tual - TMC dan KOTAKU bertanggung jawab sebagai penyuplai data

pelengkap dokument RPL

10 - - Pemkot : 6 - Warga : - - Kotaku : 4

11. Selasa 25 Agustus 2020

Pembentukan Tim terpadu Monitoring dan Evaluasi

Dinas PKP Kota Tual

- Pemkot membentuk Tim Terpadu. Tim Monitoring dan Evaluasi - Tim terdiri dari Pokja PKP KOTAKU dan Pemkot meliputi Dinas PU,

BAPPEDA. DLH dan PKP

11 - - Pemkot : 7 - Warga : - - Kotaku : 4

12. Senin 31 Agustus 2020

Pembahasan Rencana Pembuatan Sertifikasi Kembali


- POKJA akan memfasilitasi pembuatan sertifikasi kembali kepada WTP - POKJA memfasilitasi seluruh aset yang di bangun menjadi aset milik

Pemkot

11 - Pemkot : 5 - Warga : 3 - Kotaku : 3

13. Kamis 3 September 2020

Konsultasi Publik Kantor Bappeda Kota Tual

- Masyarakat menyepakati kegiatan di lokasi Dusun Fair - Masyarakat menginginkan kegiatan skala kawasan dapat

memperhatikan kultur atau ciri khas daerah - Masyarakat berharap untuk di libatkan dalam proses pelaksanaan

pembangunan skala Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual nanti

14 4 - Pemkot : 5 - Warga : 10 - Kotaku : 3


31

6. MEKANISME PENGADUAN DAN PENGUNGKAPAN KELUHAN

a. Pengaduan dan Penyampaian Keluhan

Setiap pembangunan selalu berdampak positif maupun negatif, begitu pula dengan warga

terdampak mereka ingin menyampaikan saran, gagasan, tanggapan atau keluhan dan lain-lain.

sehingga masyarakat butuh wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka. Demi terselenggaranya

kegiatan pembangunan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual maka masyarakat dan semua pihak terkait

perlu membuka saluran informasi untuk dapat diakses publik dan memberikan mekanisme

penanganan keluhan untuk WTP dan masyarakat luas. Penanganan keluhan akan dikoordinasikan

dengan Bappeda melalui Unit Pengelolaan Informasi dan Masalah (PIM) yang telah ada di Program

KOTAKU. Jenis pengaduan atau keluhan yang dikelola oleh unit di Program Kotaku tidak terbatas

hanya pada hal-hal yang terkait pada penanganan masalah lingkungan dan sosial, namun dapat juga

untuk isu-isu lain yang terkait dengan kegiatan penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual ini.

Pengelolaan keluhan atau pengaduan dari masyarakat dan lainnya diatur tersendiri dalam mekanisme

dan prosedur Progam Kotaku.

Media penyampaian dan proses penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai cara.

antara lain dapat melalui kotak pengaduan, saluran telepon, SMS, WA dan termasuk cara yang biasa

dipakai dilingkungan masyarakat Kota Tual. Keluhan atau pengaduan yang masuk disampaikan kepada

Ketua Pokja untuk ditindaklanjuti oleh Dinas/OPD terkait atau para pihak terkait. Penyelesaian

keluhan atau pengaduan akan dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan informasi yang di

kantor kelurahan atau papan informasi yang ditempatkan dilokasi strategis. Selain di papan informasi,

Pemkot juga akan mengunggah proses penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual di website kota

Tual https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-tual dan Program KOTAKU wilayah Kota Tual

juga menyediakan media pengungkapan melalui website

https://kotakutual.blogspot.com/2020/11/skala-kawasan-pesisir-selatan-kota-tual.html serta

website Program Kotaku pusat : http://kotaku.pu.go.id/complaint

b. Saluran Pengaduan :

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Tual adalah instansi yang bertanggung

jawab terhadap Program skala kawasan KOTAKU, sehingga apabila ada pengaduan terkait

permasalahan tanah pada pelaksanaan skala kawasan seluruhnya akan dikordinasikan dengan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk tindak lanjut penanganannya. Adapun pengaduan kritik

dan saran dapat disampaikan ke alamat berikut:

Kantor : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tual

Alamat : Jln Gajah Mada no.1a kelurahan Lodar El

Kecamatan P. Dullah Selatan. Kota Tual

Telp : 0812-1235-1164

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

Alamat web : https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-tual

https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-tual


http://kotaku.pu.go.id/complaint



32

Sedangkan untuk tingkat masyarakat atau kelurahan bisa pengaduan disampaikan di alamat

seperti dibawah ini.

Kantor : Desa Tual Alamat : Jln. Pattimura Desa Tual l. Kec. P. Dullah selatan Kota tual No. Telp : 081343443974 Kantor : Kantor Sekretariat LKM Maren Desa Tual

Keluhan atau pengaduan yang masuk akan disampaikan kepada Kepala Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dinas/OPD terkait atau para pihak

terkait. Penyelesaian keluhan atau pengaduan dapat dipublikasikan kepada masyarakat melalui papan

informasi yang di Kantor Desa/Kelurahan atau papan informasi yang ditempatkan dilokasi strategis.

Bilamana ingin menyampaikan keluahan di tingkat provinsi warga dapat menyampaikan keluhannya

dengan saluran pengaduan sebagai berikut:

Satker Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Maluku

Alamat : Jl D. I. Panjaitan No. 2 Ambon

Telp./ Fax : 0911-3821246

Program Kotaku juga menyediakan saluran pengaduan atau keluhan melalui media online/website

yang dikelola oleh Tim PMU sebagai berikut:

Project Management Unit (PMU) NSUP-Kotaku

SMS / WA di nomor : 0817 148 048

Facebook : PIM.KOTAKU

Email : [email protected]

website : http://kotaku.pu.go.id/complaint

c. Mekanisme Pengaduan :

Dalam hal Provinsi dan Kota telah memiliki sistem pengaduan atau penanganan keluhan yang

ditangani oleh instansi selain Bappeda, maka instansi inilah yang bertanggungjawab untuk

menampung, mengkoordinasikan tindak lanjutnya dan mendokumentasikan serta mengumumkan

pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya kepada masyarakat luas. Dalam situasi ini, Bappeda

memastikan bahwa dokumentasi pengaduan atau keluhan serta tindak lanjutnya menjadi bagian dari

Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir Monitoring dan Evaluasi RPL/Rencana Penyediaan Lahan

Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual dan akan dimuat dalam website Kota Tual

https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-tual yang sebelumnya telah mendapatkan ijin

terlebih dahulu oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tual.

Dalam hal keluhan atau pengaduan dari masyarakat belum mendapat penanganan atau

penyelesaian dengan baik melalui sistem yang ada pada Program Kotaku ini, maka keluhan atau

pengaduan dari warga dapat diselesaikan dengan menempuh mekanisme lain seperti jalur hukum di

Pengadilan Negeri Kota Tual atau dengan selanjutnya ditingkat yang lebih tinggi.

mailto:[email protected]

http://kotaku.pu.go.id/complaint



33

Gambar 18. Diagram Mekanisme Penanganan Pengaduan

7. MONITORING/PEMANTAUAN DAN EVALUASI

a. Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi Selama Proses Kegiatan

Dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan proyek yang dilakukan diharapkan

adanya kegiatan pemantauan/monitoring yang dilakukan baik oleh Pemerintah Kota Tual. Pokja PKP,

Satker atau Bappeda di Kota Tual akan melakukan pemantauan sesuai dengan kesepakatan dalam

penyusunan RPL. Tim monitoring dan evaluasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kota Tual adalah

Tim Pokja PKP Kota Tual yang dibentuk beranggotakan dari unsur OPD terkait seperti dalam surat

dengan SK No. 306 Tahun 2019 dan yang akan diperbaharui sesuai masa penugasan.

Tim monitoring dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pemantauan melalui kunjungan

lapangan atau pengawasan yang dilakukan mengikuti tahapan pelaksanaan kegiatan atau secara

berkala setiap 2 bulan. Kegiatan monitoring ini dilakukan untuk semua kegiatan yang akan dilakukan

baik dari tahapan persiapan, pra konstruksi sampai pasca konstruksi. Keterlibatan WTP dalam proses

monitoring/ pemantauan sangat diharapkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang

direncanakan tidak ada permasalahan yang terjadi. Evaluasi dampak lingkungan dari pelaksanaan


34

proyek juga menjadi bagian dari pemantauan oleh tim monitoring selama masa pelaksanaan

konstruksi dan setelah kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik.

Ada pun penugasan Tim monitoring dan evaluasi yang dijelaskan dalam SK pembentukannya adalah

sebagai berikut:

1. Tim Monitoring dan Evaluasi akan melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan kegiatan

sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action plan) yang meliputi kegiatan sosialisasi.

penyiapan tanah, persiapan dan pembangunan proyek di lokasi yang telah ditentukan sesuai

rencana. Pemantauan akan dilanjutkan sampai pelaksanaan rencana kegiatan penyiapan

tanah selesai dilaksanakan dalam hal ini pembangunan akses jalan paving di Dusun Fair

sesuai kebutuhan warga masyarakat.

2. Masa penugasan Tim Monitoring Internal adalah selama kegiatan proyek berlangsung dan

sampai 1 tahun pasca pelaksanaan konstruksi. Untuk memudahkan warga masyarakat dalam

menyampaikan keluhan dapat disampaikan ke pihak Pokja PKP yang selalu siap menampung

aspirasi dari masyarakat. untuk kemudian diteruskan kepada instansi/ dinas terkait yang

berwenang.

3. Tim Monitoring dan Evaluasi akan melakukan koordinasi setiap saat dengan Pelaksana Proyek untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi khususnya terkait dengan penyelesaian keluhan/keberatan WTP, sedangkan upaya penanggulangannya menjadi tanggung jawab pemrakarsa dan instansi terkait lainnya lingkup pemerintah Kota Tual.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi selain oleh POKJA PKP Kota Tual juga dilakukan oleh tim internal Program Kotaku yang terdiri dari tim konsultan pendamping Program Kotaku dan juga melibatkan masyarakat atau WTP sendiri, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), tokoh masyarakat, dll. Dalam pelaksanaan kegiatan penataan kawasan ini akan melibatkan tim monitoring eksternal dilaksanakan oleh penanggungjawab proyek dan lembaga independen yang ditunjuk pemerintah.

Tabel 10. Jadwal Timeline Tim Monitoring dan Evaluasi

No Tahapan Indikator kegiatan Status

pelaksanaan 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

1 Tahapan penyiapan Tanah

- Sosialisasi dan rembug penetapan ganti kerugian

Proses

- Pemberian ganti rugi kepada WTP

Belum

- Pengurusan pemisahan sertifikat pembebasan tanah dan tanah sisa WTP yang dibebaskan

Belum

- Penyerahan sertifikat sisa tanah terdampak

Belum

- Penyesuaian PBB sisa tanah hasil penataan

- Pemberian bantuan sosial (DAK, BLT) bagi WTP

Proses

2 - Pelelangan dan Kontrak Pelaksana Konstruksi


35

No Tahapan Indikator kegiatan Status

pelaksanaan 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2

Tahapan Pra Konstruksi

- Pembebasan tanah dan pembersihan lokasil (tanah Clear & Clean)

Belum

- Persiapan pembangunan konstruksi

Belum

3 Tahapan Konstruksi

- Pelaksanan pembangunan konstruksi

Belum

4 Tahapan Pasca Konstruksi

- Serah Terima Aset Belum

- Evaluasi pemulihan dan peningkatan penghidupan masyarakat terdampak (WTP)

Belum

b. Pelaporan

Tim Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan Pesisir Selatan akan

menyusun dan menyampaikan laporan pemantauannya kepada Walikota Tual dan dapat juga

diakses oleh Project Management Unit (PMU) NSUP- Kotaku, World Bank dan para pihak lain yang

berkepentingan. Pelaporan akan dipublikasikan melalui website resmi Pemerintah Kota Tual:

https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kota-tual dan dapat juga diakses pada website

Program Kotaku: http://kotaku.pu.go.id/

Pelaporan yang disampaikan adalah hasil pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan

rencana kerja penataan kawasan mencakup pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan pada setiap

tahapan seperti dalam tabel diatas, sebagai berikut:

a. Kegiatan pada tahap penyiapan tanah

b. Kegiatan tahap pra konstruksi

c. Kegiatan tahap konstruksi

d. Kegiatan tahap pasca konstruksi

e. Penanganan keluhan dan permasalahan (pending issue)

Penyampaian laporan monitoring atau pemantauan akan disampaikan kepada Walikota Tual yang

dilakukan secara berkala per 2 bulan dan penyampaian laporan akhir pada akhir waktu

pemantauan pasca pembangunan.


http://kotaku.pu.go.id/


36

Gambar 19. Dokumentasi Pembentukan Tim dan Pembahasan Rencana Kerja Monitoring

8. RENCANA KERJA PENANGANAN KAWASAN PESISIR SELATAN KOTA TUAL

a. Rencana Penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

Rencana kerja penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual yang akan dilaksanakan melalui

Program KOTAKU skala kawasan ini adalah seperti dalam tabel dibawah ini:

Tabel 11. Rencana Kegiatan Penataan Kawasan Pesisir Selatan Program NSUP-Kotaku

KAWASAN JENIS KEGIATAN LOKASI SAT VOLUME

Kawasan Pesisir Selatan

Peningkatan jalan lingkungan (paving) Dusun Fair M 3446.5

Peningkatan jalan aspal Kiom M 527

Peningkatan jalan aspal Vidabot M 1010

Peningkatan jalan aspal Ketsoblak M 385

Rehab drainase primer Desa Tual dan Kel. Masrum

M 715

Penbuatan Tambatan perahu Vidaboth

Vidaboth M 70

Pembuatan Tambatan perahu I Dusun Fair M 20

Pembuatan Tambatan perahu II Dusun Fair M 20

Pembuatan Tambatan perahu III Dusun Fair M 20


37

Pengadaan kontainer sampah Desa Tual, Masrum Ketsoblak

Unit 20

Pembuatan RTP Desa Tual Unit 1

Kegiatan diatas diuraikan dalam rencana kegiatan yang menjelaskan jenis kegiatan. Penanggung

jawab kegiatan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan. Rencana kerja disusun secara bersama-

sama melibatkan Dinas/OPD terkait dan masyarakat. Pemerintah Kota Tual menyepakati rencana

kerja penataan untuk dilaksanakan semua Dinas/OPD terkait dan para pemangku kebijakan terkait

lainnya.

Untuk menunjang keberhasilan semua kegiatan pada kawasan Pesisir Selatan Kota Tual, maka

diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak, baik dalam bentuk kerja sama program maupun

kerja sama kegiatan fisik. Proses pengadaan tanah untuk kegiatan yang membutuhkan pembebasan

tanah di wilayah perencanaan Kawasan Pesisir Selatan akan mengikuti ketentuan metode pengadaan

tanah yang diterapkan pada kegiatan yang didanai dari APBN Kotaku.

b. Pengadaan tanah kegiatan keterpaduan

Pemerintah Kota Tual dalam pelaksanaan kegiatan penataan kawasan Pesisir Selatan

berkolaborasi dari berbagai sumber pendanaan dari APBD, APBN Program, pihak Swasta/CSR dan

sumber-sumber lainnya. Seluruh rencana kegiatan sudah dilakukan identifikasi kebutuhan

penggunaan tanahnya. Dalam hal rencana kegiatan yang akan dilakukan membutuhkan tanah maka

tata cara pembebasan tanahnya mengikuti proses seperti yang dilakukan pada kegiatan yang didanai

dari Program NSUP-Kotaku. Khusus untuk kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 ini,

pengadaan tanahnya sudah selesai. Hasil identifikasi di lapangan semua rencana kegiatan tidak

memerlukan pembebasan tanah karena tanah sudah tersedia dan siap untuk dilaksanakan. Pada

umumnya kegiatan yang diberikan atau hibah kepada masyarakat seperti pembangunan rumah,

pembangunan Sambungan Rumah (SR) telah disiapkan sediri oleh masyarakat sebagai persyaratan

penerima manfaat. Pemerintah Kota Tual membantu memfasilitasi penerbitan sertifikat (SHM) tanah

milik masyarakat yang belum memiliki SHM. Pembangunan untuk fasilitas umum seperti TPS 3R, septic

tank komunal dan fasilitas lain dibangun diatas lahan Pemerintah Desa Tual dan pemerintah Kota Tual.

Kegiatan terpadu yang akan dilaksanakan pada lokasi perencanaan penataan Kawasan Pesisir Selatan

Kota Tual adalah seperti dalam tabel Rencana Investasi Keterpaduan Program dibawah ini:


38

Tabel 12. Rencana Investasi Keterpaduan Program

No Uraian Jenis Kegiatan Lokasi Volume Satuan Estimasi Biaya Sumber

Pembiayaan

Tahun

Anggaran

Penanggung Jawab

Penyediaan tanah dan kepemilikan tanah

1 Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tual 9.715 meter 2.639.164.93

7 NSUP-

KOTAKU 2021 Pokja PKP

Pembebasan tanah masyarakat

2 Peningkatan Jalan Aspal Kiom Desa Tual 549 meter 455.488.819 NSUP-


Diatas tanah Pemkot Tual (eksisting)

3 Peningkatan Jalan Aspal Vidabot Desa Tual 763 meter 582.410.377 NSUP-


Diatas tanah Pemkot Tual (eksisting)

4 Peningkatan Jalan Aspal Ketsoblak Kel.

Ketsoblak 430 meter

1.006.445.851

NSUP-KOTAKU

2021 Pokja PKP Diatas tanah Pemkot Tual (eksisting)

5 Pembangunan Drainase Primer Kel. Masrum

dan Desa Tual

750 meter 3.656.337.17

0 NSUP-

KOTAKU 2021 Pokja PKP Tanah Pemkot Tual

6 Rehab Drainase Sekunder Kel.

Ketsoblak 300 meter 190.647.621

NSUP-KOTAKU

2021 Pokja PKP Diatas tanah Pemkot Tual (eksisting)

7 Pembangunan Tambatan Perahu Vidabot Desa Tual 1 unit 637.671.998 NSUP-


Diatas tanah Pemkot Tual

8 Pembangunan Tambatan Perahu Fair Desa Tual 3 unit 991.230.176 NSUP-



9 Pengadaan Kontainer Sampah Desa Tual 20 unit 1.437.150.00

0 NSUP-


Tidak membutuhkan tanah

10

Pembangunan Ruang Terbuka Publik Desa Tual 1 unit 3.819.527.65

9 NSUP-




39


Pembiayaan

Tahun

Anggaran

Penanggung Jawab


11

Pembangunan Rumah DAK Integrasi Desa Tual 300 unit 22.800.000.0

00 APBN 2021 Dinas PKP

Di tanah milik masyarakat penerima manfaat

12

Pembangunan Rumah dari BSPS 2021 (termasuk 3 WTP Ds. Fair)

Desa Tual 150 unit 3.000.000.00

0 APBN 2021 Dinas PKP

D itanah milik masyarakat penerima manfaat

13

Pembangunan Rumah dari APBD 2021 Kota

Desa Tual 30 unit 600.000.000 APBD P

Kota Tual 2021 Dinas PKP


14

Pengecatan Rumah dari CSR 2021 Desa Tual 20 unit 50.000.000 CSR 2021 Dinas PKP Tidak membutuhkan tanah

15

Pembangunan SR saluran limbah rumah tangga Hibah Indo-Australia (termasuk 6 WTP Ds Fair)

Kel. Masrum 1300 unit 2.000.000.00

0 Kolaborasi 2020 Dinas PUTR


16

Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih

Kel. Lodar El 3250 meter 1.200.000.00

0 APBD P

Kota Tual 2020 Dinas PUTR

Di Tanah milik Pemkot Tual (bahu jalan kota)

17

Pembangunan SR DAK Integrasi saluran limbah rumah tangga (termasuk 2 WTP Ds. Fair)

Desa Tual 300 unit 1.500.000.00

0 APBD P


Ditanah milik masyarakat penerima manfaat

18

Pembangunan SR Hibah Indo-Australia Kel. Masrum 1000 unit 1.500.000.00

0 Kolaborasi 2021 Dinas PUTR


19

Pembangunan Hibah Air Limbah Setempat (termasuk WTP Ds Fair)

Kel. Ketsoblak &

Desa Tual 420 unit

3.000.000.000

APBN 2021 Dinas PUTR Di tanah milik masyarakat penerima manfaat


40


Pembiayaan

Tahun

Anggaran

Penanggung Jawab


20

Pembangunan SPAL-DS DAK Penugasan Kel. Masrum 80 unit 450.000.000 APBN 2021 Dinas PUTR Di tanah milik masyarakat penerima manfaat

21

Pembangunan Tangki Septic Komunal Desa Tual DAK Integrasi (termasuk WTP Ds Fair)

Desa Tual 300 unit 1.500.000.00

0 APBN 2021 Dinas PUTR

Di tanah milik Pemkot Tual (tanah Desa)

22

Pembangunan Hibah Air Limbah Setempat

Kel. Ketsoblak &

Desa Tual 420 unit

3.000.000.000

APBN 2021 Dinas PUTR Di tanah milik masyarakat penerima manfaat

-23

Pembangunan TPS 3R DAK Integrasi Desa Tual 2 unit 1.200.000.00

0 APBN 2021 Dinas PUTR

Di itanah milik Pemkot Tual

24

Pembangunan TPS 3R DAK Penugasan Kel.

Ketsoblak 1 unit 600.000.000 APBN 2021 Dinas PUTR

Di tanah milik Pemkot Tual

25

Pembangunan Drainase Primer APBD Kota Tual

Desa Tual 200 meter 1.000.000.00

0 APBD P



26

Pengadaan Truck Arm Roll Kontainer Sampah

Desa Tual 1 unit 400.000.000 APBD P


Tidak membutuhkan tanah

27

Dinding Penahan Tanah Desa Tual 400 meter 1.000.000.00

0 APBN 2021 BPBD


TOTAL 45.000.000.0

00


41

Tabel 13. Matriks Penyiapan Lahan Penataan Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

No

Kegiatan Keluaran Lokasi Unit Penanggung

jawab Waktu

Sumber Biaya

Status Pelaksanaa

n Keterangan

1

Perencanaan Kawasan

Dokumen MP dan prioritas kegiatan

Kawasan Pesisir Selatan Kota

Tual

keputusan jenis

kegiatan skala

kawasan

Pokja PKP Kota difasilitasi oleh

Konsultan KOTAKU

2018 APBD 2018 Pemkot

Tual Tual

Sudah Selesai

Keputusan diambil melalui forum rapat Pokja PKP Kota Tual

2 Sosialisasi awal Masyarakat sangat mendukung pelaksanaan penataan Kawasan Pesisir Selatan-Kota Tual

Dusun Fair 5 x pertemuan sosialisasi

awal

Pokja PKP Kota, Kelurahan/ Desa difasilitasi oleh

Konsultan KOTAKU

Juni-Juli 2020

APBD 2020 Pemkot

Tual Tual

Sudah Selesai

Sosialisasi di lakukan kepada warga penerima

manfaat

3 Survei pendataan dan pengukuran akses terdampak

Volume dan data eksisting kegiatan, Serta ruang lingkup kegiatan.

Dusun Fair 1 x survei pendataan


Konsultan KOTAKU

Juni-Juli 2020

APBD 2021 Pemkot

Tual Tual

Sudah Selesai

Survei pengukuran dilakukan oleh tim KOTAKU dan Pokja

4 Pertemuan warga Warga tahu akan rencana kegiatan

Dusun Fair 1 x pertemuan

WTP


Konsultan KOTAKU

Juli-Agustus

2020

APBD 2020 Pemkot

Tual Tual

Sudah Selesai

Difasilitasi oleh Pemerintah

Kelurahan/Desa Tual

5 Verifikasi data dan Penilaian asset akses terdampak

Data WTP dan aset warga yang terdampak

Rencana pembebasan tanah Jalan Lingkungan

9.175 m2 Pokja PKP Kota difasilitasi oleh

Konsultan KOTAKU

Maret 2021

APBD 2021 Pemkot

Tual Tual

Proses Penilaian dilakukan oleh Penilai Publik

6. Pemberian ganti rugi, bantuan sosial

WTP menerima penggantian tanah, bantuan sosial

Dusun Fair 6 WTP Pokja PKP Kota difasilitasi oleh

Konsultan KOTAKU

April 2021 APBD 2021 Pemkot

Tual Tual

Belum Dalam proses perhitungan Penilai

Publik

7. Pengurusan pemisahan sertifikat pembebasan tanah dan tanah sisa WTP yang dibebaskan

- Sertifikat tanah yang dibebaskan atas nama Pemkot

- WTP menerima sertifikat sisa tanah dan

Dusun Fair 6 bidang Pokja PKP Kota difasilitasi oleh

Konsultan KOTAKU

April -Oktober

2021

APBD 2021 Pemkot

Tual Tual

Belum Dilakukan setelah pemberian ganti

rugi tanah.


42

dan penyesuaian SPPT PBB baru

penyesuaian SPPT PBB sesuai data tanah setelah pembebasan

8 Penyiapan lahan dan pembersihan lokasi

Kesiapan Lahan lokasi proyek

Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

sesuai RAB Pokja/ Dinas PKP, Kota Tual

April 2021 APBD 2021 Pemkot

Tual

Belum dilaksanakan

Pelaksanaan pada kegiatan pra-

konstruksi 9. Monitoring dan

pengawasan dan kunjungan lapangan

Laporan Monev kegiatan lapangan

Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual

5 x selama masa proyek

berjalan

Ketua Tim Monev, Pokja PKP

2021 APBD 2021 Pemkot

Tual

Belum Dilaksanaka

n

Monitoring oleh tim monev dari Pokja

PKP Kota Tual 10. Pelaporan

Pemantauan penyiapan lahan

Dok. RPL Bappeda Kota Tual - Tim Monev Pokja PKP Kota Tual

2021-2022

APBD 2021 Pemkot

Tual

Proses Biaya digunakan untuk penggandaan

laporan

Tabel 14. Rencana Kerja Penyiapan Tanah Penataan Kawasan Kawasan Pesisir Selatan - Kota Tual

No. Kegiatan Penanggung Jawab Status

Pelaksanaan Target

Pelaksanaan

Tahun 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6

A TAHAPAN PENYIAPAN

1 Sosialisasi Kepada WTP Pokja, Tim Korkot selesai Mei - Juli 2020

2 Survei dan pengukuran jalan Dusun Fair

Pokja, Tim Korkot selesai Mei - Juli 2020

3 Pendataan/Sensus WTP Pokja, Tim Korkot selesai Mei - Juli 2020

4 Rembug kesepakatan Rencana Penataan Kawasan

Pokja, Tim Korkot Selesai Mei - Juli 2020

5 Rembug dan Konsultasi WTP Pokja, Tim Korkot Selesai Mei - Juli 2020

7 Penyediaan media dan tempat pengaduan warga di Desa

Pokja, Tim Korkot Selesai Mei - Juli 2020

8 Penyusunan Dok. RPL Pokja, Tim Korkot Selesai Agust - Des

2020


43

9 Pengukuran sisa tanah terdampak Pokja, ATR/BPN, Proses Feb -Maret

2021

10 Penilaian aset terdampak oleh Penilai Publik

Penilai Publik, Pokja PKP Proses Maret 2021

11. Rembuk penyepakatan bentuk kompensasi

Pokja PKP, Tim Korkot Belum April 2021

12. Pemberian kompensasi kepada WTP Pokja PKP Belum April 2021

13 Pengurusan pemisahan sertifikat pembebasan tanah dan tanah sisa WTP yang dibebaskan

Pokja, ATR/BPN Proses April – Okt

2021

14. Penyesuaian SPPT PBB sisa tanah terdampak

Pokja, Dispenda Belum Okt. 2021

B PELAKSANAAN KONSTRUKSI

1 Pelelangan pekerjaan skala kawasan BPPW /BP2JK Proses Maret-Mei 2021

2 Kontrak pelaksanaan Kontruksi BPPW Prov. Maluku Proses Juni 2021

3 Pembersihan Lapangan kontraktor Proses Juni 2021

4 Pekerjaan Konstruksi Skala Kawasan Kontraktor Belum Juni’21 – Feb ‘22

5. Penyerahan aset ke Pemerintah kota BPPW Maluku Belum Mei 2022

C TAHAPAN PEMANTAUAN

1 Pemantauan penyiapan tanah Tim Monev Pemkot Periodik per 3 bulan

2 Pemantauan pelaksanaan pra konstruksi

Tim Monev Periodik per 3 bulan

3 Pemantauan pelaksanaan konstruksi Tim Monev Periodik per 3 bulan

4 Pemantauan pasca pelaksanaan konstruksi

Tim Monev Periodik per 3 bulan (sd 1 thn pasca konstruksi)


44


45

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pernyataan Kesiapan Anggaran dari Pemkot Terkait WTP


46

Lampiran 2. BA Pembiayaan Konsultan Penilaian Publik (Apraisal)


47

DPA Pembiayaan Jasa Konsultan Publik (APRAISAL)


48

DPA Biaya Ganti Rugi Lahan WTP di Dusun Fair


49

Lampiran 3. Hasil Kajian Penilaian KJPP :


50


51


52


53


54

Lampiran 4. SK Gubenur Mengenai Lahan Reklamasi untuk RTP :


55


56


57


58


59

Surat Pernyataan Tanah :

1. Nama : Ibu Ramsia Tamher Tamher (Lampiran 5)


60

1. Peta Lokasi Ibu Ramsia Tamher (Lampiran 6)


61

1. Bukti kepemilikan Ibu Ramsia Tamher (an. Suaminya Alm. Ali Tamher ) (Lampiran 7)


62

1. Bukti Hubungan keluarga antara Ibu Ramsia Tamher Tamher dengan Pemilik Sertifikat


63

2. Djufri Tamher (Lampiran 8)


64

2. Peta Lokasi Djufri Tamher (Lampiran 9)


65

2.Bukti kepemilikan Djufri Tamher (Lampiran 10)


66

3.Sarjono Bugis (Lampiran 11)


67

3.Peta Lokasi Sarjono Bugis (Lampiran 12)


68

3.Bukti kepemilikan Sarjono Bugis :


69

4.Alay Tamher (Lampiran 14)


70

4.Peta Lokasi Alay Tamher (Lampiran 15)


71

4.Bukti kepemilikan Alay Tamher (Lampiran 16)


72


73


74

5.Mouzan Tamher (Lampiran 17)


75

5.Peta Lokasi Mouzan Tamher (Lampiran 18)


76

5. Bukti kepemilikan Mouzan Tamher (Lampiran 19)


77

5.Surat Keterangan Hubungan Keluargan dengan Pemilik Sertifikat (Lampiran 20)


78

6. Husin Tamher (Lampiran 21)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN GANTI KERUGIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husein Tamher Umur : 67 Tahun Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jln. Moh. Amir Tamher Kiom Bawah, Kec. Dullah Selatan Kota Tual Adalah benar pemilik bidang tanah dengan No. Sertifikat/ Surat Keterangan Tanah No. 295/DT/KPDS/2006 dengan luas 1030 M22 yang terletak di Dusun Fair Kecamatan Dulla Selatan Kota Tual yang digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Kuban Tamher - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Maser Tamher - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan MOh. Tamher - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Moh. Saleh Ohoiwtur

Berdasarkan hasil penilaian KJPP telah disampaikan dan saya menyetujui penggantian dengan nilai tanah tersebut sebesar Rp 66.950.000

Saya bersedia menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanah setelah pembayaran dilakukan. Untuk proses pengurusan pengalihan hak penguasaan tanah tersebut kepada Pemerintah Kota Tual menjadi tanggungjawab sepenuhnya dari Pemerintah Kota Tual.

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila di kemudian hari terbukti isi surat ini tidak benar atau terdapat gugatan hukum maka sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab saya.

Tual, 27 April 2021

Pemilik Tanah:

(Husein Tamher)

Penerima Tanah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

Kota Tual

(Fahry Rahayaan) NIP: 19720911 200107 1 001

Saksi-saksi :

1. ( ….nama………) (Ahli Waris) ( ……ttd……) 4. ( ….nama………) ……………….. ( ……ttd……)

2. ( ….nama………) (Ahli Waris) ( ……ttd……) 5 ( ….nama………) ……………….. ( ……ttd……)

3. ( ….nama………) (Ahli Waris) ( ……ttd……) 6. ( ….nama………) ……………….. ( ……ttd……)

Mengetahui,

Kepala Dusun

(M. Silayar)

Camat Kecamatan ………….selaku PPAT

( Nur Rostika. H. Tamher, S.E, M.Si) NIP 19680829 199803 2 005


79

6. Peta Lokasi Husin Tamher (Lampiran 22)


80

6.Bukti kepemilikan Husin Tamher (Lampiran 23)


81

Lampiran 24. Berita Acara Sosialisasi tanggal 15 Juli 2020


82


83

Lampiran 25. Daftar Hadir Sosialisasi tanggal 15 Juli 2020


84


85

Lampiran 26. Beira Acara sosialisasi Tanggal 17 Juli 2021


86


87


88

Lampiran 28. Notulensi Sosialisasi Tanggal 20 Juli 2020


89

Lampiran 29. Berita Acara Sosialisasi Tangga; 20 Juli 2020


90


91

Lampiran 30. Notulensi Sosilasisasi Tanggal 20 Juli 2020


92

Lampiran 31. Daftar Hasil Sosialisasi Tanggal 20 Juli 2020


93

Lampiran 32 Berita Acara Sosialisasi Tanggal 25 Juli 2020


94

Lampiran 33. Daftar Hadir Tanggal 25 Juli 2020


95


96

Lampiran 34. Notulensi Sosialisasi Tanggal 25 Juli 2020


97

Lampiran 35. Berita Acara Survei Lokasi Kegiatan Skala Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual


98


99

Lampiran 36. Daftar Hadir Sosialisasi 18 Juli 2020


100

Lampiran 37. Berita Acara Pembahasan Kesiapan Dana Anggaran Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Skala Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual


101


102

Lampiran 38. Daftar Hadir Kesiapan Dana Anggaran Monitoring Monitoring dan Evaluasi


103

Lampiran 39. Notulensi Pembahasan Kesiapan Anggaran Moniroting dan Evaluasi


104


105

Lampiran 40. Berita Kesepakatan Rencana Penataan Kawasan dari Masyarakat Sekitar Proyek

Kegiatan Skala Kawasan Pesisir Selatan Kota Tual


106

Lampiran 41. Daftar Hadir


107

Lampiran 42. Notulensi


108

Lampiran 43 Berita Acara Rembuk Konsultasi WTP


109


110

Lampiran 44 Daftar Hadir


111

Lampiran 45 Berita Acara Survei Aset dan Bangunan WTP


112


113

Lampiran 46 Berita Acara Pertemuan dan Pembahasan Penanggung Jawab Dokumen RPL


114


115



116

Lampiran 48 Notulensi


117

Lampiran 49 Berita Acara Pembentukan Tim Terpadu, Tim Monitoring dan Evaluasi


118



119

Lampiran 51 Notuensi


120

Lampiran 52. Berita Acara Pembahasan Rencana Pembuatan Sertifikasi Kembali


121


122



123

Lampiran 54 Berita Acara Konsultasi Publik


124


125

Lampiran 55 Notulensi


126



127

Lampiran 57. SK Pembentukan Pokja PKP


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137

Lampiran 58. Daftar WTP Penerima Bantuan Rehab Rumah

rencana penyiapan lahan (rpl) skala kawasan …

Documents