rencana strategis halaman pengesahan · 2019. 9. 29. · lembaga penjaminan mutu pendidikan papua...

40

Upload: others

Post on 07-Sep-2020

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis
Page 2: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

ii

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

HALAMAN PENGESAHAN

Page 3: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

iii

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

STATUS REVISI

Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi

Isu-isu

strategis

Belum tercantum 1. Mutu pendidikan

2. Penjaminan mutu pendidikan

3. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

4. Penguatan Pendidikan Karakter

Data dan

informasi

terkait

pengambila

n keputusan

Belum tercantum 1. Data Sekolah

2. Peserta Didik

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4. Akreditasi Sekolah

Evaluasi

program

dan

kegiatan

2015-2017

Belum tercantum 1. Presentase satuan pendidikan yang

telah dipetakan mutu pendidikannya

2. Satuan pendidikan pada jenis,

jenjang dan jalur pendidikan yang

difasilitasi mutu pendidikannya

berdasarkan 8 Standar Nasional

Pendidikan (SNP)

3. Satuan pendidikan pada jenis,

jenjang dan jalur pendidikan yang

melaksanakan Kurikulum 2013

4. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) LPMP

Papua

Masukan

publik

Belum tercantum Peran serta LPMP Papua dalam

peningkatan mutu pendidikan di Kota

Jayapura sudah bagus, hanya saja

jumlah sasarannya perlu diperbanyak.

Contohnya jumlah operator pengumpul

data mutu, dll. (Abdul Majid, S.Pd.,

M.MPd, Kabid SMP Disdik Kota

Jayapura)

Potensi,

Permasalah

an, Analisis

SWAT

Belum tercantum Potensi, Permasalahan, Kekuatan,

Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Visi Terwujudnya Penjaminan

Mutu Pendidikan Dasar

dan Menengah Sesuai

SNP, Berkarakter,

Kompetitif, dan

Berwawasan Global

dengan Semangat

Gotong Royong di

Provinsi Papua.

Menjadi motivator budaya mutu

pendidikan dasar dan menengah di

Provinsi Papua

Page 4: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

iv

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi

Misi 1. Melaksanakan

pemetaan mutu

pendidikan dasar dan

menengah

2. Mengembangkan dan

mengelola sistem

informasi mutu

pendidikan dasar dan

menengah

3. Memfasilitasi

peningkatan mutu

pendidikan dasar dan

menengah

4. Melaksanakan

supervisi pendidikan

dasar dan menengah

untuk mencapai SNP

5. Melaksanakan kerja

sama di bidang

penjaminan mutu

pendidikan dasar dan

menengah

6. Meningkatkan tata

kelola dan efektivitas

birokrasi

1. Mewujudkan pemetaan mutu

pendidikan dasar dan pendidikan

menengah

2. Mewujudkan pengembangan dan

pengelolaan sistem informasi mutu

pendidikan dasar dan pendidikan

menengah

3. Mewujudkan supervisi satuan

pendidikan dasar dan pendidikan

menengah dalam pencapaian standar

nasional pendidikan

4. Memfasilitasi peningkatan mutu

pendidikan terhadap satuan

pendidikan dasar dan pendidikan

menengah dalam penjaminan mutu

pendidikan

5. Mewujudkan kerjasama di bidang

penjaminan mutu pendidikan

6. Mewujudkan tata kelola dan

birokrasi yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel

Tujuan 1. Tersedianya peta

mutu pendidikan

dasar dan pendidikan

menengah

2. Tercapainya

pengembangan sistem

informasi mutu

pendidikan dasar dan

menengah

3. Meningkatnya

fasilitasi mutu

pendidikan dasar dan

menengah

4. Terlaksananya

supervisi satuan

pendidikan dasar dan

menengah untuk

mencapai SNP

5. Meningkatnya kerja

sama di bidang

penjaminan mutu

1. Terewujudnya pemetaan mutu

pendidikan dasar dan pendidikan

menengah

2. Terwujudnya pengembangan dan

pengelolaan sistem informasi mutu

pendidikan dasar dan pendidikan

menengah

3. Terwujudkan supervisi satuan

pendidikan dasar dan pendidikan

menengah dalam pencapaian standar

nasional pendidikan

4. Terfasilitasinya peningkatan mutu

pendidikan terhadap satuan

pendidikan dasar dan pendidikan

menengah dalam penjaminan mutu

pendidikan

5. Terwujudkan kerjasama di bidang

penjaminan mutu pendidikan

6. Terwujudnya tata kelola dan

birokrasi yang efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel

Page 5: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

v

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi

6. Tercapainya

peningkatan tata

kelola dan efektivitas

birokrasi

7. Tercapainya

pelayanan prima

kepada publik

Sasaran

Strategis

Belum tercantum 1. Pemetaan mutu, fasilitasi dan

supervisi satuan pendidikan dasar

dan menengah

2. Penyediaan layanan sistem

informasi dan tata kelola yang

efektif, efisien, transparan dan

akuntabel

Arah

Kebijakan

dan Strategi

Nasional

Belum tercantum Nawacita Presiden Republik

Indonesia

1. Meningkatkan kualitas hidup

manusia Indonesia.

2. Melakukan revolusi karakter bangsa.

3. Meningkatkan produktivitas rakyat

dan daya saing di pasar internasional.

4. Memperteguh kebhinekaan dan

memperkuat restorasi sosial

Indonesia.

RPJMN 2015-2019

Memantapkan pembangunan secara

menyeluruh dengan menekankan

pembangunan keunggulan kompetitif

perekonomian yang berbasis pada SDA

yang tersedia, SDM yang berkualitas

serta kemampuan IPTEK.

Page 6: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

vi

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan

Yang Maha Esa, yang atas berkat rahmat-Nya LPMP

Papua dapat menyelesaikan Revisi Renstra 2015-

2019.

Dokumen ini digunakan sebagai acuan

penyusunan program kerja yang sesuai dengan tugas

dan fungsi LPMP berdasarkan Permendikbud 14

tahun 2015 dalam merealisasikan Program

Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan di

Provinsi Papua.

Rencana Strategis LPMP Papua tahun 2015-2019 ini telah ditinjau dan dilakukan

perubahan untuk penyesuaian yang diperlukan, dengan mempertimbangkan perubahan atas

kebijakan internal maupun atas perkembangan kebutuhan para pemangku kepentingan

terhadap layanan penjaminan mutu pendidikan yang diberikan oleh LPMP Papua dalam

mendukung capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Para pemangku kepentingan dan seluruh warga LPMP Papua diharapkan dapat

memberikan saran dan masukan yang positif bagi berbagai upaya peningkatan kualitas

layanan mutu pendidikan yang diberikan oleh LPMP Papua.

Page 7: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

vii

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .............................................................................................. i

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................ ii

STATUS REVISI ............................................................................................... iii

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vi

DAFTAR ISI ........................................................................................................ vii

DAFTAR BAGAN .............................................................................................. viii

DAFTAR TABEL .............................................................................................. ix

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................. 1

A. Latar Belakang ................................................................................ 1

1. Isu-Isu Strategis ....................................................................... 1

2. Dasar Hukum ........................................................................... 4

3. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi ..................................... 6

4. Data dan Informasi Pengambilan Keputusan .......................... 7

B. Potensi dan Permasalahan ............................................................... 10

1. Evaluasi Program dan Kegiatan 2015-2017 ............................ 10

2. Masukan Publik ....................................................................... 11

3. Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman ....................... 11

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ....................... 13

A. Visi .................................................................................................. 13

B. Misi ................................................................................................. 13

C. Tujuan Strategis .............................................................................. 14

D. Sasaran Strategis ............................................................................. 15

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI .......................................... 18

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ............................................ 18

B. Arah Kebijakan Dikdasmen ........................................................... 18

C. Arah Kebijakan LPMP Papua ......................................................... 24

BAB IV PENUTUP .......................................................................................... 27

LAMPIRAN

Matrik Kinerja LPMP Papua 2015-2019

Matrik Pendanaan LPMP Papua 2015-2019

Page 8: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

viii

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPMP ................................................................. 6

Bagan 1.2. Data Sekolah ...................................................................................... 7

Bagan 1.3. Peserta Didik ...................................................................................... 8

Bagan 1.4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan .................................................. 8

Bagan 1.5. Akreditasi SD ..................................................................................... 8

Bagan 1.6. Akreditasi SMP .................................................................................. 9

Bagan 1.7. Akreditasi SMA .................................................................................. 9

Bagan 1.8. Akreditasi SMK .................................................................................. 9

Page 9: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

ix

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Analisis SWOT ................................................................................... 11

Tabel 2.1. Target Capaian LPMP Tahun 2019 .................................................... 17

Tabel 3.1. Sasaran Program dan IKP Pendidikan Dasar dan Menengah .............. 23

Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Penanggung Jawab .......................................... 25

Page 10: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

x

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

DAFTAR SINGKATAN

3

3T : Tertinggal, Terdepan, dan Terluar

A

APK : Angka Partisipai Kasar

APM : Angka Partisipasi Murni

ASEAN : Association of Southeast Asian Nations

B

BOS : Bantuan Operasional Sekolah

D

Dapodik : Data Pokok Pendidik

Dikdasmen : Pendidikan Dasar dan Menengah

Dirjen : Direktur Jenderal

Disdik : Dinas Pendidikan

F

FPMP : Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan

I

IKK : Indikator Kinerja Kegiatan

IKP : Indikator Kinerja Program

IPS : Ilmu Pengetahuan Sosial

IPTEK : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

K

Kabid : Kepala Bidang

Kasubbag : Kepala Sub Bagian

Kemendikbud : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KIP : Kartu Indonesia Pintar

L

LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LPMP : Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

M

MA : Madrasah Aliyah

MBS : Manajemen Berbasis Sekolah

MTs : Madrasah Tsanawiyah

P

PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini

PIPI : Program Indonesia Pintar

PKN : Pendidikan Kewarga Negaraan

PMS : Pemetaan Mutu dan Supervisi

PPK : Penguatan Pendidikan Karakter

Page 11: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

xi

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

PTK : Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PTP : Pengembang Teknologi Pembelajaran

R

RENSTRA : Rencana Strategis

RKB : Ruang Kelas Baru

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara

S

SAKIP : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sarpras : Sarana dan Prasarana

SD : Sekolah Dasar

SDA : Sumber Daya Alam

SDLB : Sekolah Dasar Luar Biasa

SDM : Sumber Daya Manusia

SI : Sistem dan Informasi

Sisdiknas : Sistem Pendidikan Nasional

SKL : Standar Kompetensi Lulusan

SMA : Sekolah Menengah Atas

SMLB : Sekolah Menengah Luar Biasa

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan

SMP : Sekolah Menengah Pertama

SMPLB : Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa

SNP : Standar Nasional Pendidikan

SPM : Standar Pelayanan Minimal

Subbag Umum : Sub Bagian Umum

SWAT : Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treats

T

Tupoksi : Tugas Pokok dan Fungsi

U

UKG : Ujian Kompetensi Guru

UN : Ujian Nasional

UPT : Unit Pelaksana Teknis

UUD : Undang-Undang Dasar

W

WI : Widyaiswara

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

Page 12: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

1

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 berbunyi: setiap

warga negara berhak mendapat pendidikan. Pada ayat 3 berbunyi: pemerintah

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Untuk mendukung terlaksananya amanat Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 31, pemerintah menerbitkan seperangkat peraturan sebagai acuan

penyelenggaraan pendidikan nasional antara lain yaitu: Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua sebagai Unit

Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di

daerah dalam mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, Undang-

Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,

menjalankan tugas pokok dan fungsinya melalui sejumlah sasaran strategis yang

rencanakan pencapaiannya dalam jangka waktu lima tahun.

Sebagai rangkaian yang tidak terpisah dari Rencana Strategis

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Direktorat Jenderal Pendidikan

Dasar dan Menengah, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua tahun 2015-2019 sebagai acuan

dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua.

1. Isu-Isu Strategis

Pendidikan nasional telah diatur dan didefinisikan dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) Nomor 20 Tahun 2003.

Dalam UU tersebut pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pendidikan agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

Page 13: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

2

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa

dan negara. Selain itu, dijelaskan pula bahwa Pendidikan Nasional bertujuan

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis

serta bertanggung jawab.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Sisdiknas) juga mengamanatkan kepada pemerintah agar mampu

menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu

serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi

tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan

global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana,

terarah, dan berkesinambungan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) terdapat beberapa isu yang dihadapi,

oleh pemerintah pusat (dalam hal ini LPMP Papua) dan juga pemerintah

daerah. Berikut adalah isu-isu strategis yang berhasil diidentifikasi:

a. Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan di Indonesia diukur melalui Standar Nasional

Pendidikan (SNP) sebagai kriteria minimal tentang sistem pendidikan.

Tinggi atau rendahnya mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh

pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Proses pencapaian

standar tersebut dipengaruhi oleh komitmen banyak pihak, bukan hanya

satuan pendidikan sebagai institusi yang melakukan proses pendidikan

tetapi pemerintah baik pusat juga daerah. Hal ini yang sering ditemui

mengalami kendala.

b. Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menyebutkan

Standar Nasional Pendidikan (SNP) adalah kriteria minimal tentang

sistem pendidikan di seluruh Indonesia. Standar Nasional Pendidikan

(SNP) tersebut terdiri dari:

1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Page 14: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

3

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

2) Standar Isi

3) Standar Proses

4) Standar Penilaian

5) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)

6) Standar Pengelolaan

7) Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras)

8) Standar Pembiayaan

Kedelapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) tersebut

membentuk rangkaian input, prosses, dan output yang harapannya

memiliki impact serta outcome dalam pendidikan Indonesia. Dalam

pelaksanaannya, baru empat standar yang difasilitasi dan supervisi oleh

LPMP Papua yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses,

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), dan Standar

Pengelolaan.

c. Penjaminan Mutu Pendidikan

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan:

1) Kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses

terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu

secara sistematis, terencana dan berkelanjutan.

2) Bertujuan memastikan pemenuhan dan peningkatan standar pada

satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan,

sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan

pendidikan secara mandiri.

3) Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan

pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu.

d. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)

Pendidikan karakter berorientasi pada pembudayaan,

pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan

karakter unggul antara lain, bercirikan jujur, berakhlak mulia, dan mandiri.

Pembentukan karakter anak dapat dilakukan secara integratif, konsisten,

terukur dan mendapat dukungan masyarakat secara umum.

Peran LPMP Papua dalam penguatan pendidikan karakter,

terintegrasi dengan tugas dan fungsi LPMP Papua dalam memberikan

Page 15: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

4

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

layanan penjaminan mutu pendidikan. Penerapan sistem penjaminan mutu

pendidikan diharapkan dapat menjamin pelasanaan pendidikan karakter

berdampak signifikan dalam pemenuhan standar nasional pendidikan

khususnya standar kompetensi lulusan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra LPMP Papua Tahun 2015-

2019 mengacu pada:

a. Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemen;

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional;

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

e. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi

dan Tugas Kementerian sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001;

f. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;

g. Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 127.1/M.PAN/4/2003 Tanggal 30 April 2003 tentang

Persetujuan Pendirian Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Standar Pelayanan Minimum;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan;

k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2020;

Page 16: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

5

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

l. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009

tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007

tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;

n. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007

tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru;

o. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007

tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;

p. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007

tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan;

q. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007

tentang Standar Penilaian;

r. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2006

tentang Standar Proses;

s. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006

tentang Standar Isi;

t. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006

tentang Standar Kompetensi Lulusan;

u. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pelaksanaan Standar Isi;

v. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008

tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah;

w. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2008

tentang Standar Tenaga Laboratorium;

x. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009

tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru;

y. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2007

tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan Jalur Pendidikan;

z. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007

tentang Standar Proses;

æ. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009

tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia;

bb. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010

Page 17: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

6

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar;

cc. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun

2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu

Pendidikan;

dd. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Nomor 11 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan;

ee. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 14 tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP.

3. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi

a. Struktur Organisasi

Struktur organisasi LPMP Papua sesuai Permendikbud Nomor

14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP adalah seperti

bagan 1.1 berikut ini:

Bagan 1.1. Struktur Organisasi LPMP

b. Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi LPMP diatur dalam Permendikbud Nomor 14

Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPMP.

KEPALA LPMP

SUBAG UMUM

SEKSI PEMETAAN

MUTU DAN

SUPERVISI

SEKSI SISTEM

INFORMASI

SEKSI FASILITASI

PENINGKATAN

MUTU

PENDIDIKAN

TENAGA

FUNGSIONAL

Page 18: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

7

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

1) Tugas

Tugas LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar

dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan

2) Fungsi

Fungsi LPMP terdiri dari enam, yaitu:

a) Melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan

menengah;

b) Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi

mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

c) Melakukan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan

menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;

d) Melakukan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap

satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam

penjaminan mutu pendidikan;

e) Melaksanakan kerjasama di bidang penjaminan mutu

pendidikan;

f) Melaksanakan urusan administrasi LPMP.

4. Data dan Informasi Terkait Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan, LPMP Papua mengacu pada data dan

informasi yang telah ada bersumber dari data Data Pokok Pendidikan

(Dapodik) tahun 2017.

a. Data Sekolah

Berdasarkan Bagan 1.2. Data

Sekolah diketahui bahwa

jumlah sekolah di Provinsi

Papua baik negeri maupun

swasta sebanyak 3.656

sekolah yang terdiri dari

Sekolah Dasar (SD) sebanyak

2.532 sekolah (71,02%), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak

665 sekolah (18,65%), Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 233

Bagan 1.2. Data Sekolah

SD: 2.532

SMP: 665

SMA: 233

SMK: 135 SEKOLAH

3.565

Page 19: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

8

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

sekolah (6,54%), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 135

sekolah (3,79%).

b. Peserta Didik

Berdasarkan Bagan 1.3.

Peserta Didik diketahui bahwa

jumlah siswa di Provinsi Papua baik

negeri maupun swasta sebanyak

621.901 siswa yang terdiri dari

Sekolah Dasar (SD) sebanyak

411.105 siswa (66,10%), Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak

117.995 siswa (18,98%), Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak

61.620 siswa (9,91%), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak

31.181 siswa (5,01%).

c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan Bagan 1.4.

Pendidik dan Tanaga Kependidikan

diketahui bahwa jumlah siswa di

Provinsi Papua baik negeri maupun

swasta sebanyak 28.499 orang yang

terdiri dari Sekolah Dasar (SD)

sebanyak 19.021 orang (66,74%),

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

sebanyak 9.110 orang (31,97%), Sekolah Menengah Atas (SMA)

sebanyak 233 orang (0,82%), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

sebanyak 135 orang (0,47%).

d. Akreditasi Sekolah

Berdasarkan Bagan

1.5. Akreditasi SD

diketahui bahwa jumlah

sekolah di Provinsi Papua

baik negeri maupun

swasta sebanyak 2.532

sekolah. Sekolah yang

621.901

S I S W A

SD: 411.105

SMP: 117.995

SMA: 61.620

SMK: 31.181

Bagan 1.3. Peserta Didik

A: 82

B: 295

C: 418

BELUM: 1.737

AKREDITASI

SD

2.532

Bagan 1.5. Akreditasi Sekolah Dasar

SD: 19.021

SMP: 9.110

SMA: 233

SMK: 135

28.499

P T K

Bagan 1.4. Pendidik dan Tenaga

Kependdik

Page 20: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

9

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

terakreditasi sebanyak 795 sekolah (31,40%) dan 1.737 sekolah (38,60%)

belum terakreditasi. Sekolah yang terakreditasi A sebanyak 82 sekolah

(10,31%), B sebanyak 295 sekolah (37,11%), C sebanyak 418 sekolah

(52,58%).

Berdasarkan Bagan 1.6.

Akreditasi SMP diketahui bahwa

jumlah sekolah di Provinsi

Papua baik negeri maupun

swasta sebanyak 665 sekolah.

Sekolah yang telah terakreditasi

sebanyak 258 sekolah (38,80%)

dan 407 sekolah (31,20%) belum terakreditasi. Sekolah yang terakreditasi

A sebanyak 63 sekolah (24,42%), B sebanyak 114 sekolah (44,19%), dan

C sebanyak 81 sekolah (31,39%).

Berdasarkan

Bagan 1.7. Akreditasi

SMA diketahui bahwa

jumlah sekolah di

Provinsi Papua baik

negeri maupun swasta

sebanyak 233 sekolah.

Sekolah yang telah terakreditasi sebanyak 151 sekolah (64,81%) dan 82

sekolah (35,19%) belum terakreditasi. Sekolah yang terakreditasi A

sebanyak 51 sekolah (33,77%), B sebanyak 65 sekolah (43,05%), dan C

sebanyak 35 sekolah (23,18%).

Berdasarkan Bagan 1.8.

Akreditasi SMK diketahui bahwa

jumlah sekolah di Provinsi Papua

baik negeri maupun swasta

sebanyak 135 sekolah. Sekolah

yang telah terakreditasi sebanyak

61 sekolah (45,19%) dan 74

sekolah (54,81%) belum terakreditasi. Sekolah yang terakreditasi A

A: 11

B: 37

C: 13

BELUM: 74

AKREDITASI

SMK

135

Bagan 1.8. Akreditasi SMK

A: 63

B: 114

C: 81

BELUM: 407

AKREDITASI

SMP

665

Bagan 1.6. Akreditasi SMP

A: 51

B: 65

C: 35

BELUM: 82

AKREDITASI

SMA

233

Bagan 1.7. Akreditasi SMA

Page 21: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

10

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

sebanyak 11 sekolah (18,03%), B sebanyak 37 sekolah (60,66%), dan C

sebanyak 13 sekolah (21,31%).

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Papua adalah provinsi paling timur di Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan berbatasan dengan negara Papua Nugini. Provinsi dengan luas

808.105 km persegi merupakan pulau terbesar kedua di dunia dan terbesar pertama

di Indonesia serta provinsi dengan sumberdaya alam berlimpah. Papua dengan

segala kelebihannya, banyak daerahnya termasuk pada kategori daerah 3T

(Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

LPMP Papua dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di Papua,

selalu melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, menerima masukan

publik untuk perbaikan, dan memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, serta

ancaman.

1. Evaluasi Program dan Kegaiatan 2015-2017

Capaian Sasaran Strategis LPMP Papua dari tahun 2015-2017 dalam

pemenuhan dan peningkatan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang

pendidikan, yaitu:

a. Presentase satuan pendidikan yang telah dipetakan mutu pendidikannya

tahun 2015 sebanyak 3.129 sekolah, tahun 2016 sebanyak 1.521 sekolah,

dan tahun 2017 sebanyak 3.063 sekolah. Capaian kinerja tahun 2015

masih berbasis offline sedangkan tahun 2016 dan 2017 sudah

menggunakan data terpusat melalui Dapodikdasmen secara online.

b. Satuan pendidikan pada jenis, jenajang dan jalur pendidikan yang

difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan 8 Standar Nasional

Pendidikan (SNP) yaitu tahun 2015 sebanyak 232 sekolah, tahun 2016

sebanyak 232 sekolah, dan tahun 2017 sebanyak 226 sekolah.

c. Satuan pendidikan pada jenis, jenjang dan jalur pendidikan yang

melaksanakan kurikulum 2013 tahun 2016 sebanyak 969 sekolah, dan

tahun 2017 sebanyak 1.075 sekolah.

d. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) LPMP

Papua tahun 2015 yaitu 49, tahun 2016 yaitu 53, dan tahun 2017 yaitu 61.

Page 22: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

11

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

2. Masukan Publik

Masukan publik terkait peran LPMP Papua dalam meningkatkan

penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Papua menurut Kabid SMP Dinas

Pendidikan Kota Jayapura Abdul Majid, S.Pd., M.MPd khususnya di Kota

Jayapura sudah bagus, hanya saja jumlah sasarannya perlu diperbanyak.

Contohnya jumlah operator pengumpul data mutu, dll.

3. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Tabel 1.1. Analisis SWAT

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

Memiliki pegawai

dengan jabatan

fungsional tertentu

yaitu Widyaiswara

(WI) dengan

kualifikasi dan

kompetensi yang

memadai.

Belum adanya

tenaga fungsional

tertentu yaitu

Analis

Kepegawaian,

Laboran,

Pustakawan dan

Arsiparis untuk

mendukung

terlaksananya

tugas dan funsgi

LPMP Papua.

Pentingnya

peningkatan

kompetensi

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

(PTK) dalam

pencapaian SNP

Belum

optimalnya

fasilitasi dalam

pencapaian

SNP

Memiliki peta

mutu pendidikan

yang dihasilkan

LPMP Papua.

Ketergantungan

pada sistem

informasi

manajemen

pengumpulan data

mutu yang

dikembangkan

oleh unit utama.

Kapasitas

sumber daya

manusia LPMP

Papua dapat

dioptimalkan

dalam

pengumpulan

data mutu.

Hasil pemetaan

mutu

pendidikan

belum optimal

dimanfaat-kan

oleh pemangku

kepentingan

dalam

pelayanan

penjaminan

mutu

pendidikan.

Page 23: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

12

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

Pengorganisasian,

administrasi, dan

pelaporan

akuntabilitas yang

dilakukan SDM

yang mampu

bekerja.

Belum optimalnya

ketersediaan dana

pengembangan

SDM untuk

meningkatkan

kompetensi

pegawai melalui

pendidikan,

pelatihan,

magang, dan studi

banding.

Tersedia

berbagai sumber

belajar berbasis

jaringan yang

diselenggarakan

oleh pihak yang

kompeten

dengan

kebutuhan bagi

SDM LPMP

Papua.

Tidak

maksimalnya

pelayanan yang

diberikan

kepada

pemerintah

daerah dan

satuan

pendidikan bagi

upaya

penjaminan

mutu

pendidikan.

Tersedianya sarana

prasarana yang

mendukung

tupoksi, seperti:

lahan, gedung

perkantoran,

asrama, ruang

belajar, aula

pertemuan,

fasilitas olahraga,

dan fasilitas kerja

lainnya.

Keterbatasan

anggaran

pemeliharaan dan

perawatan untuk

seluruh sarana

dan prasarana

yang menjadi aset

LPMP Papua.

Pemanfaatan

sarana dan

prasarana oleh

pihak ketiga

untuk menggali

sumber

pendanaan bagi

pemeliharaan

dan perawatan

sarana dan

prasarana LPMP

Papua.

Tidak

terpenuhinya

target waktu

pelaksanaan

kegiatan

internal LPMP

dan kecukupan

sarana

prasarana.

Page 24: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

13

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah “Terbentuknya

Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan

Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan Dasar dan Menengah yang

Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidika Papua adalah “Menjadi

Motivator Budaya Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Provinsi Papua”.

(PP No. 19 tahun 2005 Pasal 91)

B. MISI

Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari lima, yaitu:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat;

2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;

3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;

4. Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan, serta Pengembangan

Bahasa;

5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi

dan Pelibatan Publik.

Misi Direktorat Jenderal Pendididikan Dasar dan Menengah terdiri dari

4, yaitu:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Kuat;

2. Meningkatnya Akses Yang Meluas, Merata, Dan Berkeadilan;

3. Meningkatkan Standar Pendidikan Menuju Pendidikan Dasar Dan Menengah

Yang Bermutu;

4. Meningkatkan Tata Kelola Serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi Dan

Pelayanan Publik.

Misi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Papua terdiri dari dua,

yaitu:

Page 25: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

14

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

1. Mewujudkan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah

2. Mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu

pendidikan dasar dan pendidikan menengah

3. Mewujudkan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah

dalam pencapaian standar nasional pendidikan

4. Memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar

dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan

5. Mewujudkan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan

6. Mewujudkan tata kelola dan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel

C. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari

enam, yaitu:

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang Tua, dan

Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan;

2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan dan Memajukan

Kebudayaan;

3. Peningkatan Akses PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah,

Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;

4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada

Pembentukan Karakter;

5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar

Pendidikan;

6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan

Melibatkan Publik Penjelasan.

Tujuan strategis Direktorat Jenderal Pendididikan Dasar dan

Menengah terdiri dari empat, yaitu:

1. Penguatan peran siswa dalam ekosistem pendidikan;

2. Perluasan akses dikdasmen dan anak berkebutuhan khusus;

3. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada

pembentukan karakter;

4. Peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Page 26: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

15

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

Tujuan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidika Papua terdiri dari dua,

yaitu:

1. Terewujudnya pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah

2. Terwujudnya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu

pendidikan dasar dan pendidikan menengah

3. Terwujudkan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah

dalam pencapaian standar nasional pendidikan

4. Terfasilitasinya peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan

dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan

5. Terwujudkan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan

6. Terwujudnya tata kelola dan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, dan

akuntabel

D. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari

lima belas, yaitu:

1. Meningkatnya perilaku positif siswa;

2. Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat

dalam pendidikan;

3. Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan;

4. Meningkatnya mutu tata kelola kebudayaan dalam mewujudkan dan

mendorong pembangunan yang berkelanjutan;

5. Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di

seluruh provinsi, kabupaten, dan kota;

6. Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan

menengah;

7. Meningkatnya distribusi guru dan tenaga pendidikan;

8. Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat

yang berwawasan gender dan pendidikan untukpembangunan berkelanjutan;

9. Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah;

10. Meningkatnya lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang

menyelenggarakan pendidikan keluarga;

11. Meningkatnya mutu bahasa Indonesia dan pemakaiannya sebagai penghela

Page 27: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

16

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

ipteks dan penguat daya saing Indonesia;

12. Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di

kawasan ASEAN;

13. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud;

14. Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP);

15. Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan

kebudayaan

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pendididikan Dasar dan

Menengah terdiri dari empat, yaitu:

1. Meningkatnya perilaku positif siswa;

2. Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan

menengah;

3. Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah;

4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud;

5. Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan

kebudayaan.

Sasaran strategis Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)

Papua terdiri dari dua, yaitu:

1. Pemetaan mutu, fasilitasi dan supervisi satuan pendidikan dasar dan

menengah

2. Penyediaan layanan sistem informasi dan tata kelola yang efektif, efisien,

transparan dan akuntabel

Seluruh indikator kinerja LPMP Papua yang diharapkan dapat

mendukung ketercapaian tujuan strategis pada tahun 2019 diharapkan mencapai

target, sebagai berikut:

Page 28: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

17

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

Tabel 2.1. Target Capaian LPMP Tahun 2019

TUJUAN STRATEGIS TARGET CAPAIAN TAHUN 2019

Peningakatan capaian SNP di Satuan

Pendidikan dasar dan menengah

2.549 satuan pendidikan jenjang SD

yang telah dipetakan mutunya

673 satuan pendidikan jenjang SMP

yang telah dipetakan mutunya

233 satuan pendidikan jenjang SMA

yang telah dipetakan mutunya

138 satuan pendidikan jenjang SMK

yang telah dipetakan mutunya

107 satuan pendidikan jenjang SD

yang telah disupervisi dan difasilitasi

dalam pencapaian SNP

65 satuan pendidikan jenjang SMP

yang telah disupervisi dan difasilitasi

dalam pencapaian SNP

37 satuan pendidikan jenjang SMA

yang telah disupervisi dan difasilitasi

dalam pencapaian SNP

23 satuan pendidikan jenjang SMK

yang telah disupervisi dan difasilitasi

dalam pencapaian SNP

Tata kelola dan birokrasi yang efektif,

efisien, transparan serta akuntabel

layanan informasi mutu pendidikan

sebesar 95%

Nilai minimal SAKIP adalah 80

Page 29: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

18

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) Tahun 2015-

2019

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan

pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA

yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK.

2. Nawacita

a. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

b. Melakukan revolusi karakter bangsa

c. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

d. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

B. ARAH KEBIJAKAN DIKDASMEN

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah Tahun 2015–2019 diturunkan dari arah kebijakan dan strategi

nasional. Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah mengemban tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan stadarisasi teknis di bidang

Pendidikan Dasar dan Menegah, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah harus menentukan arah kebijakan sesuai dengan bidang yang

dibawahinya yaitu Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan

Menengah, Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Pembinaan Sekolah

Menengah Pertama, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan

Khusus, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Pembinaan

Sekolah Kejuruan serta Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

Untuk memenuhi seluruh hak anak Indonesia tanpa pengecualian

dilaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan pelaksanaan Wajib Belajar

12 Tahun untuk dapat menyelesaikan pendidikan dasar dan menegah sesuai

sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Kebijakan tersebut dilakukan untuk

mempercepat ketersediaan insan terdidik dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja

yang terus berkembang, terutama pemanfaatan bonus demografi dan menyiapkan

Page 30: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

19

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

perdagangan bebas di kawasan ASEAN.

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan

Menengah dituangkan dalam rincian sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar dan

menengah yang berkualitas maka kebijakan yang akan ditempuh adalah

melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan

layanan pendidikan dasar dan menengah berkualitas. Hal ini akan dilakukan

melalui strategi sebagai berikut:

a. Penyediaan bantuan untuk anak yang berasal dari keluarga kurang mampu

agar dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar

yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar

b. Penanganan akses pendidikan, khususnya di daerah 3T

c. Penyediaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus

d. Penyediaan biaya operasional sekolah (BOS)

e. Peningkatan partisipasi pendidikan dalam rangka mengurangi variasi

antar daerah dan kesenjangan gender

f. Peningkatan ketersediaan Sekolah menengah di kecamatan-kecamatan

yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui

pembangunan USB, terutama penambahan RKB, dan pembangunan

SMP-SMA serta MTs/MA satu atap, ketersediaan SMK yang mendukung

pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur,

dan ekonomi kreatif

g. Penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan

menengah yang berkualitas.

2. Dalam rangka peningkatan pendidikan kewargaan maka kebijakan yang

ditempuh adalah mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk

menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi,

menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat

pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab

sebagai warga negara yang baik (good citizen). Hal ini akan dilakukan melalui

strategi penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata

pelajaran yang relevan (PKN, IPS, [sejarah, geografi, sosiologi/antropologi],

bahasa Indonesia)

Page 31: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

20

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

3. Dalam rangka peningkatan pendidikan karakter maka kebijakan yang

ditempuh adalah: a) meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk

membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik; serta b)

membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan

belajar yang baik bagi siswa. Hal ini akan dilakukan melalui strategi sebagai

berikut:

a. Penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua

jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan

kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang

terintegrasi ke dalam mata pelajaran;

b. Pengembangan kurikulum jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang

memberi porsi yang proporsional bagi pelajaran budi pekerti untuk

membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan

nilai-nilai moralitas dan etika sosial

c. Pelibatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan

persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku

menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral.

d. Pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan

pemberian bimbingan-penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk

mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan

kepribadian dengan sempurna.

4. Dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran maka kebijakan yang

ditempuh adalah: a) memperkuat jaminan kualitas (quality assurance)

pelayanan pendidikan; dan b) mengembangkan kurikulum. Hal ini akan

dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

a. Pemantapan penerapan SPM untuk jenjang Pendidikan Dasar dan

Menengah.

b. Peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan

untuk mempercepat pemenuhan SPM Pendidikan Dasar dan Menengah.

c. Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara bertahap jenjang

Pendidikan Dasar dan Menengah.

d. Penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta.

e. Evaluasi kurikulum secara ketat, komprehensif dan berkelanjutan

Page 32: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

21

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

f. Pelibatan guru dan pemangku kepentingan lain untuk memberikan

informasi pelaksanaan kurikulum termasuk hasil penilaian di kelas.

g. Penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah

untuk mendukung efektivitas pembelajaran.

h. Pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di

kelas untuk guru dan kepala sekolah.

i. Penyediaan dukungan materi pelatihan secara online untuk membangun

jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru.

j. Peningkatan kompetensi kognitif siswa di bidang matematika, sains, dan

literasi, baik dalam UN maupun dalam tes internasional.

k. Peningkatan kualitas pembelajaran matematika, sains, dan literasi dengan

mempertimbangkan kesetaraan hasil belajar antarjenis kelamin.

l. Peningkatan kompetensi siswa sesuai dengan bakat, minat dan

kemampuannya di bidang sains, olahraga dan seni.

5. Dalam rangka Peningkatan tata kelola pendidikan maka kebijakan yang

ditempuh adalah: a) meningkatkan tata kelola pendidikan dalam kerangka

desentralisasi; b) memperkenalkan model pendanaan dan penganggaran

berbasis kinerja untuk bidang pendidikan di tingkat daerah; c) memperkuat

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); d) memperkuat peran swasta dalam

menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas; dan e) memperkuat sistem

informasi pendidikanMemperkuat sistem informasi pendidikan.

Hal ini akan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

a. Penguatan kapasitas pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan pendidikan.

b. Penguatan kemitraan antara Pusat dengan Dinas pendidikan Provinsi, dan

Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

c. Pelaksanaan desentralisasi asimetris atau pendelegasian kewenangan

kepada kabupaten/ kota dengan mempertimbangkan kapasitas daerah

dalam mengelola layanan pendidikan dan pembiayaannya.

d. Penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya

keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan.

Page 33: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

22

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

e. Penguatan MBS melalui peningkatan partisipasi seluruh pemangku

kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas

penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

f. Peningkatan kapasitas Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah dalam

melaksanakan MBS.

g. Peningkatan kapasitas Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan

MBS oleh satuan pendidikan.

h. Penguatan kapasitas staf administrasi sekolah dalam pengelolaan sekolah

yang transparan dan akuntabel

i. Peningkatan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan

bantuan yang disediakan.

j. Penegakan aturan tentang jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan

swasta.

k. Penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi

l. Peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan

informasi pendidikan.

m. Penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk

mengidentifikasi penduduk sasaran layanan pendidikan.

6. Dalam rangka peningkatan efisiensi pembiayaan pendidikan maka kebijakan

yang ditempuh adalah: a) meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran

pendidikan; dan b) memperkuat mekanisme pembiayaan pendidikan. Hal ini

akan dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

a. Memperkuat sistem penggunaan dan laporan pertanggungjawaban

anggaran.

b. Memperkuat sistem perencanaan pendidikan dasar dan menengah melalui

peningkatan/ pembangunan kapasitas provinsi/ kabupaten/kota

c. Peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOS untuk meningkatkan

kualitas pembelajaran di sekolah.

Untuk melaksanakan strategi di atas diperlukan berbagai program

yang bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun

yang dijabarkan sebagai berikut:

Page 34: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

23

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

a. Peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah kepada seluruh

masyarakat tanpa membedakan latar belakang ekonomi, gender,

geografis, usia, serta kondisi fisik dan mental;

b. Peningkatan jaminan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah;

c. Peningkatan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan

siswa miskin melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP);

d. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan serta

partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Perincian Sasaran Strategis dan Program serta Indikator Kinerja

Program Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilihat pada Tabel 3.1

berikut:

Tabel 3.1. Sasaran Program dan IKP Pendidikan Dasar dan Menengah

NO. SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(IKP)

1 Pemenuhan hak

terhadap pelayanan

Pendidikan Dasar dan

Menengah yang

berkualitas

a. APM SD/SDLB

b. APK SD/SDLB/Paket A

c. Angka Putus Sekolah SD APM

SMP/SMPLB

d. APK SMP/SMPLB/Paket B

e. Angka Putus Sekolah SMP

f. Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP

g. Jumlah siswa jenjang pendidikan

dasar penerima bantuan melalui Kartu

Indonesia Pintar (KIP)

h. Rasio APM perempuan: laki-laki di

SD

i. Rasio APM perempuan:laki-laki di

SMP

2 Siswa yang

berpartisipasi mengikuti

pendidikan SMA/SMK/

SMLB/ Paket C

a. APK SMA/SMK/SMLB/Paket C

b. Angka Melanjutkan SMP/MTs ke

SMA/SMK

c. Rasio APK perempuan:laki-laki di

SMA/SMK

3 Persentase angka putus

sekolah SMA/SMK/

SMLB/Paket C

a. Jumlah siswa jenjang pendidikan

menengah penerima bantuan melalui

Kartu Indonesia Pintar (KIP)

b. Angka putus sekolah SMA/SMK

4 Sekolah menengah di

setiap kecamatan pada

tahun 2019

Persentase kecamatan yang memiliki

Minimal 1 Sekolah Menengah

5 Peningkatan kualitas

pembelajaran

a. Jumlah SD/SDLB dan SMP/SMPLB

yang dipersiapkan berakreditasi

Page 35: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

24

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

NO. SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(IKP)

b. Rata-rata nilai sikap siswa SD/SDLB,

SMP/SMPLB, SMA/SMLB, dan

SMK minimal baik (pendidikan

karakter)

c. Jumlah perolehan medali tertimbang

dari kompetisi internasional tingkat

pendidikan dasar dan menengah

d. Persentase SD yang memiliki sarana

dan prasarana sesuai SNP

e. Persentase SMP yang memiliki

sarana dan prasarana sesuai SNP

f. Persentase SD yang memenuhi

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

g. Persentase SMP yang memenuhi

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SM menerapkan program

penyelarasan dengan dunia kerja

6 Jumlah sekolah

menengah rujukan/

model di setiap

kabupaten dan kota

a. Persentase kabupaten dan kota yang

memiliki minimal 1 sekolah

menengah rujukan/model

b. Persentase SM yang memenuhi

akreditasi minimal B

7 Meningkatnya kualitas

satuan pendidikan

melalui peningkatan 8

Standar Nasional

Pendidikan (SNP)

Persentase satuan pendidikan yang

meningkat indeks efektivitasnya

berdasarkan SNP

8 Tata kelola Ditjen

Pendidikan Dasar dan

Menengah yang baik

Tata kelola Ditjen

Pendidikan Dasar dan

Menengah yang baik

a. Data pendidikan dasar dan menengah

akurat, berkelanjutan, dan terbarukan

Nilai minimal LAKIP Ditjen

Dikdasmen sebesar 80 (baik) pada

tahun 2019

b. Data pendidikan dasar dan menengah

akurat, berkelanjutan, dan terbarukan

Nilai minimal LAKIP Ditjen

Dikdasmen sebesar 80 (baik) pada

tahun 2019

C. ARAH KEBIJAKAN LPMP PAPUA

Arah Kebijakan dan Strategis LPMP Papua tahun 2015-2019

dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang

mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan

Renstra Ditjen Dikdasmen 2015-2019.

Page 36: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

25

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

Arah kebijakan LPMP Papua selanjutnya dilaksanakan melalui program

dan dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan periode 2015-2019. Struktur Program

dan kegiatan LPMP Papua yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan

ditunjukkan pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Penanggung Jawab

KODE PROGRAM/KEGIATAN ESELON IV

1 Peningkatan penjaminan mutu pendidikan

di seluruh jenjang pendidikan dasar dan

menengah

Seksi Pemetaan Mutu

dan Supervisi

1.1 Pemetaan mutu jenjang pendidikan dasar

dan menengah

Seksi Pemetaan Mutu

dan Supervisi

2 Penyediaan dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui

pengembangan dan pengelolaan sistem

informasi mutu pendidikan dasar dan

menengah

Seksi Sistem Informasi

2.1 Pengembangan dan pengelolaan sistem

informasi mutu pendidikan dasar dan

menengah

Seksi Sistem Informasi

3 Peningkatan penjaminan mutu pendidikan

di seluruh jenjang pendidikan dasar dan

menengah melalui supervisi satuan

pendidikan

Seksi Pemetaan Mutu

dan Supervisi

3.1 Pendampingan ke sekolah jenjang

pendidikan dasar dan menengah

Seksi Pemetaan Mutu

dan Supervisi

3.2 Pendampingan penyusunan dokumen mutu

sekolahjenjang pendidikan dasar

Seksi Pemetaan Mutu

dan Supervisi

4 Peningkatan penjaminan mutu pendidikan

di seluruh jenjang pendidikan dasar dan

menengah melalui fasilitasi satuan

pendidikan

Seksi Fasilitasi

Peningkatan Mutu

Pendidikan

4.1 Pelatihan Kurikulum 2013 jenjang

pendidikan dasar dan menengah

Seksi Fasilitasi

Peningkatan Mutu

Pendidikan

5 Ketersediaan dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui

kerja sama bidang penjaminan mutu

pendidikan dasar

Seksi Fasilitasi

Peningkatan Mutu

Pendidikan

5.1 Sosialisasi program Penjaminan Mutu

jenjang pendidikan dasar ke Dinas

Pendidikan

Seksi Fasilitasi

Peningkatan Mutu

Pendidikan

5.2 Koordinasi dan singkronisasi program

penjaminan mutu jenjang pendidikan dasar

dengan Dinas Pendidikan

Seksi Fasilitasi

Peningkatan Mutu

Pendidikan

Page 37: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

26

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

KODE PROGRAM/KEGIATAN ESELON IV

5.3 Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam

pelaksanaan program penjaminan mutu ke

satuan pendidikanjenjang pendidikan dasar

Seksi Fasilitasi

Peningkatan Mutu

Pendidikan

6 Ketersediaan dukungan manajemen dan

pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui

peningkatan tata kelola

Sub Bagian Umum

6.1 Optimalisasi ketepatan pelaksanaan

program/kegiatan sesuai jadwal

Sub Bagian Umum

6.2 Pemenuhan ketersediaan sarana prasarana

dan optimalisasi penggunaan sarana dan

prasarana

Sub Bagian Umum

6.3 Pengelolaan laporan kinerja dan keuangan

sesuai aturan yang berlaku

Sub Bagian Umum

Page 38: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

27

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis LPMP Papua tahun 2015-2019 yang memuat kondisi

umum, potensi dan permasalahan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan arah

kebijakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya dijabarkan

melalui pembabakan ke dalam sasaran kegiatan tahunan. Secara operasional kegiatan

penjaminan mutu pendidikan tersebut dibagi ke dalam kegiatan pemetaan mutu

pendidikan, dan supervisi serta fasilitasi dalam pencapaian Standar Nasional

Pendidikan (SNP).

Kualitas penjaminan mutu pendidikan harus ditingkatkan agar Standar

Nasional Pendidikan (SNP) dapat tercapai. Untuk mendukung hal tersebut, maka tata

kelola harus mengarah pada pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan

dan akuntabel. Sehingga Rencana Strategis LPMP Papua tahun 2015-2019 ini

menjadi acuan LPMP Papua dalam perencanaan pencapaian penjaminan mutu

pendidikan tersebut.

Page 39: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

28

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

MATRIKS KINERJA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA 2015-2019

Sasaran Program / Indikator Satuan 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya penjaminan

mutu pendidikan di seluruh

jenjang pendidikan

SD yang telah dipetakan

mutunya

Persentase 100% 100% 100% 100% 100%

Sekolah 2.030 1.019 2.406 2.532 2.549

SD yang meningkat indeks

efektivitasnya

Persentase 5% 15% 40% 75% 95%

Sekolah 2.030 1.019 962 1.899 2.422

SMP yang telah dipetakan

mutunya

Persentase 71,5% 100% 100% 100% 100%

Sekolah 509 640 599 665 673

SMP yang meningkat indeks

efektivitasnya

Persentase 20% 35% 60% 80% 95%

Sekolah 509 640 359 532 639

SMA yang telah dipetakan

mutunya

Persentase 71,4% 100% 100% 100% 100%

Sekolah 192 227 212 233 233

SMA yang meningkat indeks

efektivitasnya

Persentase 20% 35% 60% 80% 95%

Sekolah 192 227 127 186 221

SMK yang telah dipetakan

mutunya

Persentase 59,6% 65% 80% 90% 100%

Sekolah 89 112 118 135 138

SMK yang meningkat indeks

efektivitasnya

Persentase 10% 25% 45% 70% 95%

Sekolah 89 112 53 95 131

Meningkatnya penjaminan

mutu pendidikan di seluruh

jenjang pendidikan

SD yang telah disupervisi dan

difasilitasi dalam pencapaian

SNP

Persentase 16,8% 25% 40% 60% 80%

Sekolah - 829 107 107 107

SMP yang telah disupervisi

dan difasilitasi dalam

pencapaian SNP

Persentase 16,8% 25% 40% 60% 80%

Sekolah - 258 65 65 65

SMA yang telah disupervisi

dan difasilitasi dalam

pencapaian SNP

Persentase 16,8% 25% 40% 60% 80%

Sekolah - 142 37 37 37

SMK yang telah disupervisi

dan difasilitasi dalam

pencapaian SNP

Persentase 16,8% 25% 40% 60% 80%

Sekolah - 86 23 23 23

Page 40: RENCANA STRATEGIS HALAMAN PENGESAHAN · 2019. 9. 29. · LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015- 2019 STATUS REVISI Komponen Sebelum Revisi Setelah Revisi Isu-isu strategis

29

RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA TAHUN 2015-2019

MATRIKS PENDANAAN

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PAPUA 2015-2019

Sasaran Program / Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Meningkatnya penjaminan mutu

pendidikan di seluruh jenjang

pendidikan

SD yang telah dipetakan mutunya

351.860.500 849.808.559 3.029.098.449 5.760.632.601 4.458.274.000 SD yang meningkat indeks

efektivitasnya

SMP yang telah dipetakan mutunya

211.116.300 533.736.484 754.127.170 1.496.297.967 2.674.964.400 SMP yang meningkat indeks

efektivitasnya

SMA yang telah dipetakan mutunya

105.558.150 189.309.659 266.903.105 529.318.270 1.337.482.200 SMA yang meningkat indeks

efektivitasnya

SMK yang telah dipetakan mutunya

35.186.050 106.747.296 148.559.275 300.176.162 445.827.400 SMK yang meningkat indeks

efektivitasnya

Meningkatnya penjaminan mutu

pendidikan di seluruh jenjang

pendidikan

SD yang telah disupervisi dan difasilitasi

dalam pencapaian SNP 227.034.500 28.542.303.569 16.130.122.245 9.041.386.767 12.303.188.500

SMP yang telah disupervisi dan

difasilitasi dalam pencapaian SNP 136.220.700 8.882.888.203 12.291.457.393 7.104.269.681 7.381.913.100

SMA yang telah disupervisi dan

difasilitasi dalam pencapaian SNP 68.110.350 4.889.031.492 8.661.770.481 3.265.922.957 3.690.956.550

SMK yang telah disupervisi dan

difasilitasi dalam pencapaian SNP 22.703.450 2.960.962.734 5.043.226.538 2.403.590.595 1.230.318.850