rencana strategis (renstra) perubahan -...
TRANSCRIPT
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
2016-2021
2016-2021
[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]
[Type the document subtitle]
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 - 2021
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2017
Lembar Penetapan
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
i
LEMBAR PENETAPAN
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) merupakan dokuman perencanaan pembangunan dengan jangka waktu 5
Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021
Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada
RPJM Daerah serta bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) OPD juga
menjadi pedoman bagi setiap OPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD
setiap tahunnya.
Renstra (Rencana Strategis) Perubahan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD
Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dan menjadi acuan bagi Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dalam menyusun Renja OPD Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu selama periode 2016-2021.
Ditetapkan di Bengkulu Pada Tanggal Oktober 2017
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
Sekretaris,
MUHAMMAD IRSAN, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I
NIP. 19700428 199001 1 001
Lembar Penetapan
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena
berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Perubahan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dapat diselesaikan dengan baik.
Renstra Perubahan ini dibuat dengan kondisi dan kepentingan Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun
2021 yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Perubahan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021
Dengan tersusunnya Renstra Perubahan ini berarti BKD memiliki dokumen resmi
yang dipergunakan untuk :
1. Acuan bagi setiap Bidang/ Sekretariat di BKD Provinsi Bengkulu dalam
menjalankan tugasnya
2. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan selama 5 (lima) tahun yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Perubahan ini.
3. Evaluasi keberhasilan/ kegagalan kegiatan yang akan menjadi masukan
pada perencanaan berikutnya.
Semoga Renstra Perubahan ini dapat mengarahkan kegiatan, sehingga BKD
Provinsi Bengkulu mencapai hasil yang optimal. Kepada semua pihak yang telah
membantu tersusunnya Renstra Perubahan ini disampaikan terima kasih.
Bengkulu, Oktober 2017
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
Sekretaris,
MUHAMMAD IRSAN, S.Sos, M.Si Pembina Tk. I
NIP. 19700428 199001 1 001
Lembar Penetapan
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
iii
DAFTAR ISI LEMBAR PENETAPAN ..................................................................................... i KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .............................................................................. 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................................ 3 1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan ................................................................. 4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKD PROVINSI BENGKULU
2.1 Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi BKD Provinsi Bengkulu ....................................................................................... 7
2.2 Sumber Daya BKD Provinsi Bengkulu ..................................... 28 2.3 Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Bengkulu ............................. 29 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKD
Provinsi Bengkulu ...................................................................... 31 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BKD
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BKD Provinsi Bengkulu .......................................... 36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ............................................................... 40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra BKD Provinsi Bengkulu 42 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis ....................................................... 44
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI 4.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu ........................................................................................ 48 4.2 Tujuan dan Sasaran BKD Provinsi Bengkulu ........................... 49 4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu ........................................................................ 49 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ............................................................................................. 51
BAB VI INDIKATOR KINERJA BKD PROVINSI BENGKULU YANG
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN ................................ 52 BAB VII PENUTUP .............................................................................................. 53
Lembar Penetapan
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
iv
DAFTAR TABEL
1. Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan
2. Tabel 2.2 Profil Sarana dan Prasana Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu
3. Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
4. Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
5. Tabel 6.1 Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu yang Mengacu pada Tujuan
Bab I Pendahuluan
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai unsur pendukung tugas
Gubernur Bengkulu dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan khususnya di bidang kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu selalu berkomitmen kuat untuk melaksanakan perubahan
paradigma pengelolaan sumber daya kepegawaian yang menekankan hak dan
kewajiban individual pegawai menuju perspektif baru manajemen
pengembangan sumber daya manusia secara strategis (strategic human resource
management) agar selalu tersedia sumber daya Aparatur Sipil Negara unggulan
yang selaras dengan dinamika perubahan misi Aparatur Sipil Negara maupun
visi dan misi Gubernur yang tersurat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu maka RPJMD
Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 dijadikan pedoman dalam penyusunan
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2016-
2021.
Terkait dengan pelaksanaan peningkatan reformasi birokrasi
khususnya reformasi sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Bengkulu sangat memerlukan adanya perubahan manajemen
kepegawaian yang mampu mendukung pembangunan tata pemerintahan yang
demokratis, desentralistis dan dinamis serta ekonomi pasar sosial yang
semakin terbuka, sehingga perlu dibangun Aparatur Sipil Negara (ASN)
Daerah Bengkulu yang memiliki kekuatan dan kemampuan serta daya saing
yang semakin tinggi dan semakin mampu melaksanakan pencapaian tujuan
dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pengembangan dan
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur atau Aparatur Sipil
Negara (ASN) pada saat ini menjadi wacana yang mengemuka baik pada
sektor publik maupun privat. Hal ini dipicu karena berbagai kemajuan
Bab I Pendahuluan
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
2
teknologi dan pengetahuan maupun budaya. Pada sektor penyelenggaraan
pemerintahan, upaya pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya
Manusia Aparatur mutlak dilaksanakan guna menjawab kritik dan sorotan
masyarakat terhadap akuntabilitas kinerja instansi publik dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik (Good Governence), sehingga dunia usaha (Corporate
governance) dan masyarakat (Civil Society) dapat terlayani dengan baik dan
mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya
akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah
penting apabila upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur
ini direncanakan dan disusun melalui suatu program yang tepat dan sesuai
dengan kebutuhan dan dinamika perubahan.
Proses Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu 2016-2021 diawali dengan persiapan penyusunan Rencana
Strategis, penyusunan rancangan Renstra yang meliputi penyampaian
rancangan Renstra, verifikasi rancangan Renstra, penyusunan rancangan akhir
Renstra dan penetapan Renstra. Penyusunan Renstra ini juga dimaksudkan
agar dapat mengarahkan semua program dan kegiatan yang dihasilkan
senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai
dengan tahun 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala
yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang
akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021.
Dokumen Renstra ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu di dalam
pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana
Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang di susun setiap tahun yang selanjutnya
ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban,
Bab I Pendahuluan
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
3
Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu untuk melakukan pengukuran
kinerjanya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu adalah:
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi
Bengkulu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887):
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-
2021;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
Bab I Pendahuluan
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
4
11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu adalah:
1. Antisipasi terhadap masa depan, terutama terhadap peluang dan
permasalahan Strategis. Bila jauh hari, kemungkinan permasalahan dapat
diantisipasi sebelum benar-benar terjadi, maka permasalahan tersebut
dapat dikendalikan. Bila peluang tidak diantisipasi, maka kita akan
kehilangan kesempatan dan mungkin permasalahan akan muncul
karenanya;
2. Evaluasi dini dengan Perencanaan Strategis, kita semua dapat berkerja
bersama untuk mengevaluasi diri, terutama tentang kekuatan dan
kelemahan diri akan membuat kita lebih realistis dalam merencanakan
masa depan kita;
3. Perumusan Tujuan bersama melalui konsensus, Dengan Perencanaan
Strategis arah mana kita menuju dan dengan cara apa yang terbaik untuk
sampai ke tujuan tersebut. Dalam pembangunan konsensus ini tentunya
ada negosiasi untuk “ Memberi dan Menerima “;
4. Alokasi Sumber Daya, Perencanaan Strategis mengalokasikan sumber daya
dengan menetapkan prioritas dalam perumusan strategi, terutama sumber
daya manusia dan prasarana. Alokasi sumber daya dilakukan oleh
Bidang/Sekretariat pada BKD dalam meningkatkan kualitas SDM Aparatur
dan layanan terhadap Aparatur dan Masyarakat;
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis merupakan pengantar bagi
pengguna pedoman untuk memahami filosofi dan latar belakang. Sesuai
Bab I Pendahuluan
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
5
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2011 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Sistematika Penulisan Rencana
Strategis adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU
2.1 Tugas, Fungsi dan Stuktur Organisasi Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu
2.2 Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
Bab I Pendahuluan
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
6
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI
4.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
4.2 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu
4.3 Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
7
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU
2.1. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai
berikut :
2.1.1 Tugas Pokok Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur pendukung tugas
Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang
kepegawaian aparatur daerah.
2.1.2 Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan
fungsi, sebagai berikut:
a. perumusan program di bidang kepegawaian sesuai Rencana Strategis
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
c. perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
d. penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
8
e. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan, dan pemberhentian ASN;
f. pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,
pemindahan mutasi, dan promosi jabatan struktural atau fungsional;
g. penyiapan dan penetapan pemberian penghargaan kepada ASN;
h. penyiapan dan penetapan pensiun ASN;
i. penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan ASN;
j. penyelenggaraan administrasi ASN;
k. pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
l. penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan Kepegawaian
Negara.
2.1.3 Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan
baik, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dipimpin oleh
seorang Kepala yang dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat)
orang Kepala Bidang, sebagai berikut :
a. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian dan
aparatur daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu menjalankan fungsi sebagai
berikut :
o perumusan program di bidang kepegawaian sesuai Rencana
Strategis Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;
o penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
o perencanaan pengembangan kepegawaian daerah;
o penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
9
o penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan, dan pemberhentian ASN;
o pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,
pemindahan mutasi, dan promosi jabatan struktural atau
fungsional;
o penyiapan dan penetapan pemberian penghargaan kepada ASN;
o penyiapan dan penetapan pensiun ASN;
o penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan ASN;
o penyelenggaraan administrasi ASN;
o pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
o penyampaian informasi kepegawaian daerah ke Badan
Kepegawaian Negara.
b. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan
administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi, serta fasilitasi Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota khususnya Bidang
Pengembangan Kompetensi Aparatur. Untuk melaksanakan tugas
tersebut Sekretaris menjalankan fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
o penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan
Kepegawaian Daerah;
o penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga
Badan, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada
Badan;
o pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Kepegawaian
Daerah dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-
bidang lain pada Badan;
o pelayanan informasi publik di bidang kepegawaian daerah;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
10
o pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah bidang
kepegawaian daerah;
o pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada
bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan
fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Badan;
o menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Badan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud,
Sekretaris dibantu oleh :
a) Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai
tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian,
perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi,
menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi
kebutuhan produk hukum di bidang kepegawaian serta tugas
lainnya yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan tugas
tersebut Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
menjalankan fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum
dan Perlengkapan;
o pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan
kearsipan;
o pengelolaan administrasi kepegawaian;
o perencanaan kebutuhan peralatan dan
perlengkapan,pengkoordinasian, pemeliharaan perlengkapan,
perawatan sarana dan prasarana pada Badan;
o pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik
negara maupun daerah;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
11
o penyiapan bahan rapat-rapat Badan;
o pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada badan
kepegawaian daerah;
o pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan
Badan;
o pemutakhiran informasi publik di bidang kepegawaian;
o penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian;
o pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di
bidang kepegawaian;
o menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi
atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan
Perlengkapan;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum
dan Perlengkapan;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
b) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinasikan bahan
penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan,
mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran, mengumpulkan data
dan informasi permasalahan kelembagaan badan kepegawaian
daerah serta tugas lainnya yang diberikan atasan. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan menjalankan fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
o perencanaan program per tahun anggaran Badan untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
12
o pengkoordinasian program dan kegiatan perencanaan Badan;
o penginventarisasian kendala pencapaian visi dan misi Badan
dari bidang-bidang teknis;
o penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung
pencapaian visi dan misi Badan dari bidang-bidang teknis;
o penyusunan Laporan Inventaris Kendala dan Potensi dalam
pencapaian visi dan misi Badan;
o pengevaluasian kegiatan bulanan, triwulan, semester dan
tahunan serta menyampaikan laporan semester, tahunan dan
lima tahunan;
o mengikuti rapat teknis perencanaan dan pelaporan sesuai
dengan disposisi atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
c) Kepala Sub Bagian Keuangan
Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok
mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta
mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya
yang diberikan atasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut
Kepala Sub Bagian Keuangan menjalankan fungsi sebagai
berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan;
o pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Badan dalam
mendukung pencapaian visi dan misi Badan serta
mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Pelaporan;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
13
o pengelolaan anggaran Badan;
o penatausahaan administrasi keuangan Badan;
o penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan,
semester dan tahunan;
o pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran
pendapatan asli daerah Badan;
o mengikuti rapat teknis keuangan sesuai dengan disposisi
atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Keuangan;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Informasi Kepegawaian
Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi
Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kajian kebijakan
pengadaan, pemberhentian ASN dan pengelolaan informasi
kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian menjalankan
fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian;
o perumusan bahan kebijakan pengadaan, pemberhentian, ASN dan
informasi kepegawaian;
o penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk
pelaksanaan pengadaan ASN;
o penyelenggaraan pengadaan ASN;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
14
o pelaksanaan koordinasi mengenai administrasi pemberhentian
ASN;
o pengelolaan informasi manajemen kepegawaian;
o pelaksanaan fasilitasi lembaga profesi ASN;
o pelaksanaan evaluasi kegiatan pengadaan, pemberhentian ASN
dan pengelolaan informasi kepegawaian;
o mengikuti rapat teknis pengadaan, pemberhentian dan informasi
kepegawaian;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
o dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud,
Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Dan Informasi Kepegawaian
dibantu oleh :
a) Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN
Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN
melaksanakan pengadaan, pemberhentian pegawai, evaluasi dan
penyusunan laporan serta fasilitasi pengadaan dan
pemberhentian pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut
Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian ASN
menjalankan fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pengadaan dan Pemberhentian ASN;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian
ASN;
o penyusunan dan penyiapan bahan analisis kebutuhan
pegawai;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
15
o pelaksanaan pengadaan pegawai;
o pelaksanaan proses pemberian sanksi pemberhentian
pegawai;
o pelaksanaan evaluasi pengadaan dan pemberhentian
pegawai;
o pelaksanaan fasilitasi pengadaan dan pemberhentian
pegawai;
o mengikuti rapat teknis pengadaan dan pemberhentian
pegawai sesuai disposisi atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengadaan
dan Pemberhentian Pegawai ASN;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai ASN;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
b) Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Arsip
Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Arsip mempunyai
tugas mengelola, mengembangkan, melakukan evaluasi dan
fasilitasi sistem informasi kepegawaian serta mengelola data dan
arsip kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala
Sub Bidang Data, Informasi dan Arsip menjalankan fungsi sebagai
berikut:
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Data,
Informasi dan Arsip;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Data, Informasi dan Arsip;
o pengembangan sistem informasi kepegawaian;
o pengelolaan sistem informasi kepegawaian;
o pengelolaan data dan arsip ASN provinsi;
o pelaksanaan evaluasi sistem informasi kepegawaian;
o pelaksanaan fasilitasi sistem informasi kepegawaian;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
16
o mengikuti rapat teknis data, informasi dan arsip sesuai
disposisi atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Data,
Informasi dan Arsip;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data,
Informasi dan Arsip;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
c) Kepala Sub Bidang Organisasi dan Profesi ASN
Kepala Sub Bidang Organisasi Profesi ASN mempunyai
merencanakan dan melaksanakan fasilitasi profesi dan
kelembagaan profesi ASN, mengelola administrasi umum,
kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung
tugas dan fungsi lembaga profesi ASN, serta melaksanakan
koordinasi tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bidang
Organisasi dan Profesi ASN menjalankan fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Organisasi Profesi ASN;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Organisasi Profesi ASN;
o perencanaan program per tahun anggaran Sub Bidang
Organisasi Profesi ASN berdasarkan tugas pokok dan fungsi
untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
o perencanaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN;
o pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan
keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga
profesi ASN;
o pelaksanaan koordinasi tata hubungan kerja di setiap jenjang
kepengurusan;
o pelaksanaan fasilitasi ASN.
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
17
d. Bidang Mutasi Dan Promosi
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas
membuat kajian kebijakan mutasi dan promosi pegawai. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Mutasi dan Promosi
menjalankan fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan
Promosi;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi;
o penyiapan proses kebijakan untuk seleksi terbuka untuk jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama;
o penyiapan proses kebijakan seleksi terbuka untuk jabatan tinggi
pratama;
o perumusan bahan kebijakan mutasi dan promosi ASN;
o penyelenggaraan proses mutasi dan promosi ASN;
o pelaksanaan evaluasi mutasi dan promosi ASN;
o pengelolaan administrasi mengenai pangkat ASN;
o pelaksanaan fasilitasi mutasi ASN;
o mengikuti rapat teknis mutasi dan promosi sesuai disposisi
atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan Promosi;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Mutasi dan
Promosi;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud,
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi dibantu oleh :
a) Kepala Sub Bidang Mutasi
Kepala Sub Bidang Mutasi mengelola mutasi ASN,
penempatan dalam jabatan ASN dan pelaksanaan evaluasi serta
fasilitasi mutasi ASN. Untuk menjalankan tugas Untuk
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
18
melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bidang Mutasi
menjalankan fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Mutasi;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Mutasi;
o pengelolaan mutasi ASN;
o pengelolaan penempatan dalam jabatan ASN berdasarkan
kualifikasi dan kompetensi;
o pelaksanaan evaluasi kegiatan mutasi;
o pelaksanaan mutasi ASN;
o mengikuti rapat teknis mutasi sesuai disposisi atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Mutasi;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Mutasi;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
b) Kepala Sub Bidang Kepangkatan
Kepala Sub Bidang Kepangkatan mempunyai tugas
membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat, mengelola,
mengevaluasi dan memfasilitasi kenaikan pangkat ASN. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bidang Kepangkatan
menjalankan fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Kepangkatan;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Kepangkatan;
o pembuatan daftar penjagaan kenaikan pangkat;
o pengelolaan kenaikan pangkat ASN;
o pelaksanaan evaluasi kenaikan pangkat ASN;
o pelaksanaan fasilitasi kenaikan pangkat ASN;
o mengikuti rapat teknis kepangkatan sesuai disposisi atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Kepangkatan;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
19
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Kepangkatan;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
c) Kepala Sub Bidang Promosi ASN
Kepala Sub Bidang Promosi ASN mempunyai tugas
menyusun pedoman pola pengembangan karier, melaksanakan
proses promosi ASN, mengevaluasi dan memfasilitasi
pengembangan karier dan promosi ASN. Untuk melaksanakan
tugas tersebut Kepala Sub Bidang Promosi ASN menjalankan
fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi
ASN;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi ASN;
o penyusunan pedoman pola pengembangan karier ASN;
o pelaksanaan proses promosi ASN;
o penyiapan bahan dan data pelaksanaan seleksi tambahan
untuk jabatan pimpinan tinggi;
o pelaksanaan evaluasi pengembangan karier dan promosi
ASN;
o pelaksanaan fasilitasi pengembangan karier dan promosi
ASN;
o mengikuti rapat teknis pada sub bidang promosi sesuai
disposisi atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi
ASN;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
20
e. Bidang Pengembangan Aparatur
Kepala Bidang Pengembangan Aparatur memiliki tugas
membuat kajian kebijakan pengembangan aparatur. Untuk
melaksanakan tugas tersebut Kepala Bidang Pengembangan Aparatur
menjalankan fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi
ASN;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi ASN;
o penyusunan pedoman pola pengembangan karier ASN;
o pelaksanaan proses promosi ASN;
o penyiapan bahan dan data pelaksanaan seleksi tambahan untuk
jabatan pimpinan tinggi;
o pelaksanaan evaluasi pengembangan karier dan promosi ASN;
o pelaksanaan fasilitasi pengembangan karier dan promosi ASN;
o mengikuti rapat teknis pada sub bidang promosi sesuai disposisi
atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi ASN;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud,
Kepala Bidang Pengembangan Aparatur dibantu oleh :
a) Kepala Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan
Kepala Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi
Jabatan memiliki tugas pokok menyusun daftar kebutuhan diklat
dan sertifikasi, mengelola pendidikan lanjutan, administrasi diklat
dan sertifikasi ASN, serta mengkoordinasikan, melaksanakan
kerjasama, fasilitasi, dan evaluasi pelaksanaan diklat sertifikasi
ASN. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub Bidang
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
21
Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan menjalankan fungsi
sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan
Sertifikasi Jabatan;
o penyusunan daftar kebutuhan diklat dan sertifikasi aparatur;
o pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN;
o pengelolaan pendidikan lanjutan ASN;
o pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan diklat;
o pelaksanaan evaluasi diklat dan sertifikasi ASN;
o pelaksanaan fasilitasi diklat dan sertifikasi ASN;
o mengikuti rapat teknis pendidikan pelatihan dan sertifikasi
jabatan fungsional sesuai disposisi atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan
Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
b) Kepala Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan
Fungsional
Kepala Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi
Jabatan Fungsional mempunyai tugas menyusun daftar
kebutuhan diklat teknis fungsional, serta mengkoordinasikan,
melakukan kerjasama, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan diklat
fungsional. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub
Bidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional
menjalankan fungsi sebagai berikut :
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
22
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan Pelatihan dan
Sertifikasi Jabatan;
o penyusunan daftar kebutuhan diklat dan sertifikasi aparatur;
o pengelolaan administrasi diklat dan sertifikasi ASN;
o pengelolaan pendidikan lanjutan ASN;
o pengkoordinasian dan kerjasama pelaksanaan diklat;
o pelaksanaan evaluasi diklat dan sertifikasi ASN;
o pelaksanaan fasilitasi diklat dan sertifikasi ASN;
o mengikuti rapat teknis pendidikan pelatihan dan sertifikasi
jabatan fungsional sesuai disposisi atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendidikan
Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
c) Kepala Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional
Kepala Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional
mempunyai tugas mengelola sosialisasi dan informasi jabatan
fungsional ASN, mengelola pembinaan, karier dalam jabatan
fungsional, dan melaksanakan evaluasi dan fasilitasi
pengembangan jabatan fungsional. Untuk melaksanakan tugas
tersebut Kepala Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional
menjalankan fungsi sebagai berikut :
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pembinaan Jabatan Fungsional;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
23
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional;
o pengelolaan sosialisasi dan informasi jabatan fungsional;
o pembinaan jabatan fungsional;
o pengelolaan karier dalam jabatan fungsional;
o pelaksanaan evaluasi pengembangan jabatan fungsional;
o pelaksanaan fasilitasi pengembangan jabatan fungsional;
o mengikuti rapat teknis pembinaan jabatan fungsional sesuai
disposisi atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembinaan
Jabatan Fungsional;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Pembinaan Jabatan Fungsional;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Dan Penghargaan
Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan
mempunyai tugas membuat kajian kebijakan penilaian kinerja dan
penghargaan ASN. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala
Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan menjalankan
fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Penilaian Kinerja
Aparatur dan Penghargaan;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan;
o perumusan bahan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan
ASN;
o pengkoordinasian kegiatan penilaian kinerja;
o pelaksanaan evaluasi hasil penilaian kinerja;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
24
o pengkoordinasian usulan pemberian penghargaan;
o penyampaian bahan usulan pemberian penghargaan;
o penyiapan bahan usulan pemberian penghargaan;
o pelaksanaan evaluasi pada bidang penilaian kinerja aparatur dan
penghargaan;
o mengikuti rapat teknis penilaian dan penghargaan sesuai
disposisi atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang penilaian kinerja
aparatur dan penghargaan;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Penilaian dan
Penghargaan;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Kepala
Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dibantu oleh :
a) Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Kepala Sub Bidang Penghargaan mempunyai tugas
mengelola pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi pegawai
serta mengevaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberian
penghargaan dan tanda jasa aparatur. Untuk melaksanakan tugas
tersebut Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur menjalankan fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Penghargaan;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghargaan;
o perencanaan program per tahun anggaran Sub Bidang
Penghargaan berdasarkan tugas dan fungsi untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
o pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
25
o pengelolaan pemberian tanda jasa bagi pegawai;
o pelaksanaan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa
aparatur;
o pemfasilitasian pemberian penghargaan ASN;
o mengikuti rapat teknis pemberian penghargaan sesuai
disposisi atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghargaan;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Penghargaan;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
b) Kepala Sub Bidang Disiplin ASN
Kepala Sub Bidang Disiplin ASN mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan disiplin ASN; mengelola penyelesaian
pelanggaran disiplin ASN; melaksanakan pelayanan proses izin
peceraian dan cuti pegawai serta mengevaluasi dan memfasilitasi
disiplin ASN. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Sub
Bidang Disiplin ASN menjalankan fungsi sebagai berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Disiplin
ASN;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Disiplin ASN;
o perencanaan program per tahun anggaran Sub Bidang
Disiplin ASN berdasarkan tugas dan fungsi untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
o pembinaan disiplin ASN;
o pelayanan proses izin peceraian pegawai;
o pelayanan cuti pegawai;
o pelaksanaan evaluasi pada bidang disiplin ASN;
o pemfasilitasian disiplin ASN;
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
26
o mengikuti rapat teknis bidang disiplin ASN sesuai disposisi
atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Disiplin ASN;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Disiplin
ASN;
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
c) Kepala Sub Bidang Penghargaan
Kepala Sub Bidang Penghargaan mempunyai tugas
mengelola pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi pegawai
serta mengevaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan pemberian
penghargaan dan tanda jasa aparatur.menjalankan fungsi sebagai
berikut :
o penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang
Penghargaan;
o penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghargaan;
o perencanaan program per tahun anggaran Sub Bidang
Penghargaan berdasarkan tugas dan fungsi untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
o pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai;
o pengelolaan pemberian tanda jasa bagi pegawai;
o pelaksanaan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa
aparatur;
o pemfasilitasian pemberian penghargaan ASN;
o mengikuti rapat teknis pemberian penghargaan sesuai
disposisi atasan;
o pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bidang Penghargaan;
o penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang
Penghargaan; dan
o pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
27
Gambaran struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu sebagai berikut :
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
28
2.2. Sumber Daya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan
untuk dapat mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari
peran serta aktif dari SDM organisasi tersebut, demikian pula halnya dengan
SDM Aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
yang merupakan satu kesatuan individu yang melakukan kerjasama dalam
melaksanakan kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang
ditetapkan. Salah satu prasyarat utama untuk mendukung keberhasilan dalam
pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan tersedianya SDM yang terampil, ahli,
mampu dan kompeten serta berdayaguna.
Selain SDM agar dapat bekerja secara maksimal Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu juga membutuhkan sarana prasarana penunjang
kegiatan.
a. Sumber Daya Manusia Aparatur
Kondisi sumber daya manusia aparatur Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.2.1.
Tabel.2.2.1
Sumber Daya Manusia Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan
No. Golongan Pendidikan
Total S-3 S-2 S-1 D-IV D-III SLTA SLTP SD
1 IV/c 1 1
2 IV/b
3 IV/a 1 3 4
4 III/d 2 9 1 12
5 III/c 6 14 1 21
6 III/b 5 18 1 24
7 III/a 26 26
8 II/d
9 II/c 3 3
10 II/b 3 3
11 II/a 2 2
TOTAL 14 69 2 11 96
Data Pegawai BKD Provinsi Bengkulu (April 2017)
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
29
b. Sarana dan Prasana
Kondisi sarana dan prasarana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu dapat dilihat pada Tabel 2.2.2.
Tabel 2.2.2 Profil Sarana Dan Prasarana Badan Kepegawaian Daerah
No. Jenis Kondisi
Total Baik Buruk
1 Gedung Kantor 1 - 1
2 Kendaraan Dinas/Operasional
a. Roda 4 (R-4) 4 1 5
b. Roda 2 (R-2) 21 2 23
3 Perlengkapan Gedung Kantor 54 19 73
4 Peralatan Kantor 78 29 107
5 Meubeler 225 49 274 Total 383 100 483
Data Laporan Barang BKD Provinsi Bengkulu (April 2017)
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Secara umum dalam pelaksanaan kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu sesuai Renstra Tahun 2011 - 2016, bahwa prestasi yang
dicapai oleh BKD Provinsi Bengkulu dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun
2016 antara lain :
2.3.1 Penambahan jumlah pegawai dalam rangka penyediaan sumber daya
aparatur Provinsi Bengkulu dari kurun waktu Tahun 2011 - 2016 melalui
seleksi CPNS sebanyak 551 pegawai.
2.3.2 Penyediaan pegawai melalui program ikatan dinas pada IPDN dari
kurun waktu Tahun 2011 - 2016 sebanyak 155 Praja IPDN.
2.3.3 Peningkatan pendidikan formal aparatur atau PNS Pemerintah Provinsi
Bengkulu melalui tugas belajar dari Tahun 2011 hingga 2016 sebanyak
165 orang dan melalui izin belajar sebanyak 898 orang.
2.3.4 Pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu dalam rangka pelaksanaan PP 41 Tahun 2007 tentang
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
30
Organisasi Perangkat Daerah dari Tahun 2011 hingga 2016 sebanyak
1.115 jabatan (98,75%) dari 1.129 formasi jabatan yang ada.
2.3.5 Pengangkatan pegawai Honorer menjadi CPNS/PNS sebanyak 98
pegawai.
2.3.6 Pelaksanaan Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah yang menimbulkan Pengalihan Personil, Pendanaan,
Sarana/Prasarana dan Dokumentasi (P3D) terkait beberapa urusan
kewenangan pengelolaan pada Bidang Pendidikan Tingkat Menengah
yang terdiri dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan SLTA dan
SMK, Tenaga Pendukung Bidang Kehutanan dan Tenaga Kerja pada
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bengkulu berjumlah 4513 orang pegawai
negeri sipil kabupaten/kota menjadi pegawai di lingkungan Pemerintah
Provinsi Bengkulu.
2.3.7 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah
yang dimana seluruh Nomenklatur Perangkat Daerah ditata ulang
secara menyeluruh, baik dari Tupoksi dan tenaga pelaksana Organisasi
Perangkat Daerah.
Adapun realisasi penyerapan dana APBD BKD Provinsi Bengkulu
Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut :
Realisasi Penyerapan Dana APBD BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2011 :
- Belanja Tidak Langsung : Rp. 3.458.333.000,- (97,03% dari total pagu BTL)
- Belanja Langsung : Rp. 2.798.400.000,- (93,69% dari total pagu BL)
- Total Belanja Daerah : Rp. 6.166.733.000,- (95,56% dari total pagu BD)
Realisasi Penyerapan Dana APBD BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2012 :
- Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.173.248.380,- (96% dari total pagu BTL)
- Belanja Langsung : Rp. 4.262.450.000,- (93% dari total pagu BL)
- Total Belanja Daerah : Rp. 8.435.698.380,- (95% dari total pagu BD)
Realisasi Penyerapan Dana APBD BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2013 :
- Belanja Tidak Langsung : Rp. 4.386.673.070,- (96% dari total pagu BTL)
- Belanja Langsung : Rp. 9.461.241.000,- (92% dari total pagu BL)
- Total Belanja Daerah : Rp.13.847.914.070,- (93% dari total pagu BD)
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
31
Realisasi Penyerapan Dana APBD BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2014 :
- Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.310.146.477,- (93% dari total pagu BTL)
- Belanja Langsung : Rp. 8.397.937.574,- (94% dari total pagu BL)
- Total Belanja Daerah : Rp. 13.308.084.051,- (94% dari total pagu BD)
Realisasi Penyerapan Dana APBD BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2015 :
- Belanja Tidak Langsung : Rp. 5.717.640.424,- (97% dari total pagu BTL)
- Belanja Langsung : Rp. 6.649.173.459,- (90% dari total pagu BL)
- Total Belanja Daerah : Rp. 12.366.813.883,- (93% dari total pagu BD)
Realisasi Penyerapan Dana APBD BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 :
- Belanja Tidak Langsung : Rp 4.710.948.515,- (89% dari total pagu BTL)
- Belanja Langsung : Rp. 3.937.576.441,- (68% dari total pagu BL)
- Total Belanja Daerah : Rp. 8.648.524.956,- (78% dari total pagu BD)
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinamika perubahan
lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu. Berikut ini
beberapa faktor Internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu :
2.4.1 Tantangan
a. Faktor Internal
a) Mensinergikan Sekretariat dengan Bidang ataupun Bidang
dengan Bidang dalam Lingkungan BKD Provinsi Bengkulu baik
segi tupoksi, program dan kegiatan sehingga tercapai tujuan dan
target yang telah ditetapkan
b) Meningkatkan kualitas SDM Aparatur di BKD Provinsi
Bengkulu yang disiplin, berintegritas dan profesional dalam
menjalankan tupoksinya
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
32
b. Faktor Eksternal
Mensinerjikan BKD Provinsi Bengkulu dengan seluruh OPD yang
ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, BKD Provinsi
Bengkulu dengan BKD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi
Bengkulu maupun BKD Provinsi Bengkulu dengan Kanreg VII di
Palembang dan BKN Jakarta
2.4.2 Peluang
a. Faktor Internal
a) Menjadikan Sekretariat BKD Provinsi Bengkulu dengan Bidang
ataupun Bidang dengan Bidang dalam lingkungan BKD Provinsi
Bengkulu sebagai satu kesatuan yang utuh, terintegrasi dan
kuat, baik segi tupoksi, program dan kegiatan sehingga tercapai
tujuan dan target yang telah ditetapkan
b) Menjadikan BKD Provinsi Bengkulu yang baik dan profesional
b. Faktor Eksternal
a) Menjadikan BKD Provinsi Bengkulu dengan seluruh OPD yang
ada di lingkungan Provinsi Bengkulu, BKD Provinsi Bengkulu
dengan BKD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu
maupun BKD Provinsi Bengkulu dengan Kanreg VII di
Palembang dan BKD di Jakarta sebagai lembaga yang
terintegrasi, bersinergi dan berkelanjutan
b) Menjadikan BKD Provinsi Bengkulu sebagai BKD yang terbaik
di Indonesia.
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa SDM Aparatur yang ada masih
jauh dari apa yang diharapkan. Gambaran SDM Aparatur saat ini
menunjukkan profesionalisme yang masih rendah, adanya praktek KKN yang
melibatkan aparatur, tingkat gaji yang masih kurang memadai, pelayanan
kepada masyarakat yang berbelit-belit, kurang kreatif dan kurang inovatif,
bekerja berdasarkan juklak dan juknis serta masih banyak gambaran negatif
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
33
lainnya yang intinya menunjukkan bahwa keahlian SDM Aparatur masih
rendah di tempat tugas atau kurang berkompeten.
Untuk membentuk SDM Aparatur yang profesional diperlukan waktu
dan proses yang lama. Manajemen kepegawaian perlu dibenahi, diawali
dengan melakukan pola rekruitmen yang benar sesuai dengan peraturan dan
berdasarkan kompetensi. Demikian pula dalam pengembangan pegawai,
penilaian prestasi kerja (melalui SKP), pola karir, penggajian, promosi,
pemberhentian dan sebagainya. Semua perubahan itu perlu dilakukan dengan
komitmen dan konsistensi yang tinggi. Perubahan yang segera dilakukan
adalah peningkatan kemampuan atau kompetensi yang dilakukan melalui
pendidikan dan pelatihan (diklat) formal maupun diklat non formal.
Eksistensi SDM Aparatur perlu mendapat perhatian khusus, berkaitan
dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya. Peningkatan
kompetensi SDM Aparatur dalam mengemban tugas atau jabatan birokrasi
melalui diklat adalah berorientasi pada standar kompetensi jabatan sesuai
tantangan reformasi dan globalisasi yang tentu saja disesuaikan dengan
kebutuhan stakeholder-nya. Kualitas aparatur tidak mungkin meningkat tanpa
adanya usaha-usaha yang konkrit. Oleh karena itu diklat perlu terus
ditingkatkan agar SDM Aparatur benar-benar memiliki kompetensi dalam
melaksanakan tugasnya secara profesional.
Adanya kebijakan reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah menghendaki adanya pembaharuan atau perubahan strategis di
bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian. Perubahan di bidang
kepegawaian difokuskan pada pengembangan masalah SDM Aparatur, mulai
dari masalah perencanaan, rekruitmen dan seleksi pegawai, kinerja aparatur
maupun masalah karir dan kesejahteraan serta disiplin aparatur.
Untuk mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi yang telah
ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sebagai salah satu
Organisasi Perangkat Daerah dalam membantu Pemerintah Daerah/Provinsi
memfasilitasi kebijakan publik di bidang kepegawaian berusaha menyesuaikan
perannya di bidang pembinaan dan pengembangan kepegawaian, yaitu
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
34
melalui pembinaan dan pengembangan SDM Aparatur Pemerintah Daerah
dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan prima serta peningkatan
kualitas/ profesionalisme dan disiplin SDM Aparatur itu sendiri dalam rangka
mewujudkan good governance.
Untuk peningkatan kualitas dan profesional SDM Aparatur
dilaksanakan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada aparatur
untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang program S1, S2 dan S3,
mengikuti pendidikan dan pelatihan serta peningkatan mentalitas dan perilaku
SDM Aparatur.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang ASN mengisyaratkan perlu adanya sistem administrasi
berbasis komputer dalam pengelolaan manajemen kepegawaian melalui
SIMPEG. Dengan SIMPEG, maka tercipta sistem informasi yang terpadu guna
meningkatkan kegiatan administrasi kepegawaian yang tertib, teratur, berdaya
guna dan berhasil guna. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepegawaian yang semakin cepat, tepat, valid, efektif dan efisien,
baik kepada aparatur maupun kepada masyarakat, maka sistem pelayanan
kepegawaian sudah harus di arahkan kepada penggunaan teknologi informasi
yang dapat diterapkan pada penggunaan program SIMPEG dan Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).
Seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai yang ada di lingkungan
Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka akan berpengaruh kepada pemberian
pelayanan kepegawaian pada lima tahun mendatang, sehingga mau tidak mau
penerapan teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian harus
diterapkan.
Dalam mewujudkan pelayanan kepegawaian perlu diperhatikan dan
dicermati serta dipelajari sumber daya yang menjadi kekuatan dan kelemahan
yang melekat pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu.
Bab II Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
35
Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melihat kelemahan
dan kekuatan internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu antara
lain :
a. Struktur dan Tupoksi Organisasi;
b. Kualitas Sumber Daya Aparatur yang tersedia;
c. Sarana dan Prasarana yang dimiliki;
d. Integritas serta komitmen pimpinan dan seluruh staf
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BKD
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
36
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN BKD
Berkaitan dengan peran Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang administrasi
kepegawaian, Iu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat
diidentifikasi sebagai berikut :
1. Penempatan pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan
kebutuhan organisasi.
Dalam rangka mendukung salah satu dari 5 (lima) program prioritas
Gubernur Bengkulu yaitu Transformasi Birokrasi dan Pemerintahan Berbasis IT,
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dituntut melaksanakan penempatan
pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Kompetensi yang
dimiliki oleh seorang ASN harus sesuai dengan kompetensi Jabatan yang akan
didudukinya, standar kompetensi jabatan merupakan instrumen yang urgen,
sebagai pedoman untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan ASN
dalam suatu jabatan, yang didasarkan pada prinsip profesionalisme sesuai dengan
standar kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk
jabatan tersebut, serta syarat objektif lainnya. Penempatan ASN sesuai dengan
standar kompetensi jabatan, merupakan salah satu cara untuk mewujudkan
pemerintahan yang kapabel, akuntabel bersih dan berwibawa menuju good
governance. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen yang kuat
sebagai wujud nyata dukungan terhadap program transpormasi birokrasi dan
pemerintahan berbasis IT.
2. Masih diperlukannya pengembangan infrastruktur jaringan dan aplikasi berbasis
teknologi informatika sebagai sarana penunjang pelayanan. Saat ini pengelolaan
sistem jaringan di BKD Provinsi Bengkulu belum tertata dengan baik dari sisi
aplikasi berbasisi teknologi informatika masih perlu dilakukan pengembangan,
untuk mendukung peningkatan layanan kepegawaian seperti Kenaikan Pangkat,
Kenaikan Gaji Berkala, izin belajar, pengurusan cuti diharapkan dapat dilakukan
secara otomatis serta tata kelola website yang dapat dimaksimalkan sebagai media
komunikasi dan informasi kepegawaian
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BKD
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
37
3. Belum optimalnya pengembangan karir pegawai sesuai kompetensi jabatan
(Diklat,Tugas Belajar dan Assesment) masih minimnya sosok aparatur negara baik
secara individu, institusionalmaupun sistem, mempunyai kompetensi dan
keterampilan melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baikdan benar serta
efelti dan evisien yang dilandasi dengan nilai-nilakietika, integritas, moral dan
akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat
dalam pencapaian reformasi birokrasi.
4. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan
tugas pelayanan.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, ASN
dituntut untuk dapat bekerja secara profesional. Oleh karena itu, salah satu harapan
dilaksanakannya reformasi birokrasi adalah mewujudkan sumber daya aparatur
(ASN) yang profesional yaitu aparatur yang mengerti akan hak dan kewajibannya,
memahami tugas pokok dan fungsinya serta dapat melaksanakan tugas sesuai
aturan yang ada berdasarkan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki. Namum
kenyataan yang ada sampai saat ini profesiolisme ASN masih belum dapat
diwujudkan.
Dalam melaksanakan tupoksi Badan Kepegawaian Daerah tersebut, beberapa
permasalahan dan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pelayanan
kepegawaian adalah :
a. Masih belum sesuainya pengisian formasi atau pendistribusian pegawai pada
masing-masing Bidang Kerja Organisasi Perangkat Daerah dengan spesifikasi
disiplin ilmu dan keahlian yang dimilikinya.
b. Masih belum validnya data base kepegawaian yang dengan mudah dapat diakses
guna mendukung pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien.
c. Masih adanya pengisian jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu yang belum sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi,
sehingga mempengaruhi optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah yang
ada;
d. Belum terwujud sepenuhnya kedisiplinan aparatur pemerintah daerah dalam
melaksanakan fungsi, hak dan kewajibannya, terutama dalam mematuhi jam kerja;
e. Masih belum terwujudnya profesionalisme aparatur dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BKD
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
38
f. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang
pelayanan kepegawaian;
Permasalahan yang dihadapi dan faktor-faktor yang mempengaruhi Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi
pelayanan adalah sebagai berikut :
1. Kurang sinkronnya dan sinergitasnya program dan kegiatan antara Pemerintah
Provinsi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota karena belum adanya koordinasi/duduk bersama
secara linier dalam perencanaan strategis
2. Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran dalam pelayanan kepegawaian,
seperti Jaringan Internet sistem On Line antara BKD Provinsi Bengkulu dengan
BKN Pusat/Kantor Regional VII BKN di Palembang, Kementerian Dalam Negeri
maupun Kemenpan RB dan BKD Provinsi Bengkulu dengan BKD Pemerintah
Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu, Gedung BKD Provinsi Bengkulu yang
representatif, Kendaraan Operasional Roda 4, Komputer dan, Ruang Tes dengan
memakai system CAT (Computer Asisted Test) dll.
Untuk mengetahui Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) maka terlebih
dahulu dilakukan analisis lingkungan strategis baik internal maupun
eksternal.
A. Analisa secara Internal dilakukan dengan pencermatan (scaning)
terhadap lingkungan internal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu Daerah yang meliputi unsur kekuatan dan kelemahan, yaitu :
a. Kekuatan/Strength (S)
• Adanya Struktur Organisasi yang dituangkan dalam Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
serta Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 66 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu,
merupakan landasan yang kuat didalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsi.
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BKD
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
39
• Adanya Satuan Pengawas Interen yang dapat melakukan
Pengawasan dan memberi penilaian terhadap setiap bentuk
kegiatan untuk dilakukan evaluasi.
• Adanya kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi setiap
pegawai
terhadap pekerjaan dan adanya dedikasi dan loyalitas yang
tinggi setiap
pegawai kepada unit kerja dan atasan.
• Adanya pengalokasian dana APBD Provinsi Bengkulu
yang
dialokasikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu.
b. Kelemahan/Weaknesses (W)
• Rendahnya kompetensi pegawai dalam mengimplementasikan
perintah dan aturan
• Kurangnya tindak lanjut dari hasil evaluasi kegiatan.
• Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ( TI )
• Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia pada
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, hal ini dapat
mempersulit pelaksanaan pembangunan aparatur pemerintah
secara optimal.
B. Analisa secara Eksternal dilakukan dengan pencermatan (scaning)
terhadap lingkungan eksternal Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu yang meliputi unsur peluang dan tantangan.
a. Peluang/Oppotunities (O)
• Adanya kebijakan tentang peyelenggaraan negara yang bersih
dari KKN merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas
sebagai pelayan Aparatur.
• Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BKD
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
40
latihan untuk
meningkatkan kualitas SDM .
• Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien,
ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja,
merupakan pedoman yang sangat mendukung dalam pelaksanaan
tugas untuk mewujudkan aparatur yang profesional.
• Kemajuan Teknologi informasi yang dapat memudahkan
mengakses informasi.
b. Ancaman /Threath (T)
• Arus globalisasi yang membawa perubahan menuntut
untuk terus meningkatkan kompetensi aparatur
• Situasi politik yang dapat mempengaruhi Rekrutmen,
penataan dan kinerja pegawai.
3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021
merupakan bagian dari visi dan misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021. Hal
ini menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan
daerah dibidang kepegawaian di Provinsi Bengkulu.
Berdasarkan RPJMD Provinsi Begkulu periode 2016-2021, Visi Pembangunan
Provinsi Bengkulu dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah
“Mewujudkan Bengkulu Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, Dan Berdaya Saing
Tinggi”, sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Bengkulu bekerjasama
mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan
mewujudkan seluruh masyarakat Bengkulu agar lebih sejahtera dan berdaya saing
tinggi.
Penjelasan Visi berdasarkan Kata Kunci pada Visi Provinsi Bengkulu Tahun
2016-2021, terdapat 4 (Empat) Program Prioritas yaitu
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BKD
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
41
1. Bengkulu Maju, mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang
berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok serta
mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional
dan global dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Provinsi
Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat istiadat dan
kearifan lokal.,
2. Bengkulu Sejahtera, mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang
terpenuhinya layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian
rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohani dalam kerangka
kehidupan yang berkeseimbangan secara lahir dan batin. Melalui pelaksanaan
visi ini diharapkan akan terwujud derajat kehidupan masyarakat Provinsi
Bengkulu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, sesuai dengan potensi
sumberdaya alam dan lingkungan.
3. Bengkulu Bermartabat, mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang
memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang memiliki
kompetensi, bertakwa serta memiliki nilai-nilai luhur budaya bangsa. Visi ini
dapat tercapai apabila masyarakat Provinsi Bengkulu sudah maju dalam segenap
aspek kehidupan, sejahtera dalam aspek jasmani dan rohani, dan bermartabat
dalam aspek kemampuan dan keunggulan diri.
4. Bengkulu Berdaya saing Tinggi, mengandung makna bahwa Provinsi Bengkulu
memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, yang tercermin
dalam tata kelola pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik,
iklim usaha dan investasi, infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis,
komoditas unggulan, kemaritiman serta kepemudaan dan keolahragaan.
Pembangunan yang dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat
yang maju baik secara materi maupun secara non materi. Masyarakat yang maju
adalah masyarakat yang kompetitif yaitu masyarakat yang memiliki pendidikan,
keterampilan dan keahlian yang tinggi dan spesifik sehingga mampu bersaing dengan
masyarakat/daerah lainnya. Variabel maju ditandai dengan indikator terus
meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Adapun Misi Provinsi Bengkulu :
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan
pemerintahan yang bersih (clean government))
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BKD
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
42
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan sosial dan layanan
dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis
keunggulan lokal;
3. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur
strategis;
4. Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang
berkeadilan dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Meningkatkan daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan
8. Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya dan demokratis
Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan 8 (delapan)
Misi dari Gubernur/Wakil Gubernur guna melaksanakan pembangunan di Provinsi
Bengkulu dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu adalah mendukung Misi I “Mewujudkan Pemerintahan Yang
Baik (Good Governance)
3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
Faktor-Faktor penghambat pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun
Renstra BKD Provinsi/Kabupaten/Kota :
a. Keterkaitan dengan Renstra Kemendagri, ditinjau dari Aspek Kepegawaian di
lingkungan Kemendagri masih perlunya dilakukan upaya-upaya penataan
organisasi dan pengelolaan kepegawaian melalui penyusunan pedoman, petunjuk
teknis dan fasilitasi terkait analisis jabatan, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan
dan evaluasi kinerja Kemendagri dan Pemda, perencanaan kebutuhan pegawai dan
Diklat pegawai, penyusunan rencana pola karir dan pelaksanaan mutasi pegawai
serta pengembangan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
b. Keterkaitan dengan Renstra BKN, di lingkungan BKN masih perlunya dilakukan
pengembangan sistem perencanaan kepegawaian berbasis kebutuhan riil,
pengembangan ASN berbasis kompetensi, merumuskan, menyempurnakan dan
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BKD
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
43
menetapkan kebijakan kepegawaian, menerapkan SMM ISO 9001-2008 yang
berbasis teknologi informasi dalam pelayanan mutasi kepegawaian, status dan
kedudukan kepegawaian, mengembangkan sistem informasi kepegawaian
berbasis teknologi dan dokumentasi data kepegawaian, membangun sistem dan
mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian kepegawaian dalam
rangka menjamin terselenggaranya birokrasi yang akuntabel profesional dan netral.
c. Keterkaitan dengan Renstra Kemenpan RB, di lingkungan Kemenpan RB masih
perlunya dilakukan strategi percepatan reformasi birokrasi dengan cara melakukan
penataan struktur birokrasi, penataan jumlah, dan distribusi ASN, sistem seleksi
Calon ASN dan promosi ASN secara terbuka,
profesionalisasi ASN, pengembangan sistem elektronik Pemerintah (E-
Government), peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan
akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, efisiensi
penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja ASN.
Pada point a, b, dan c di atas masih perlu proses yang panjang baik segi regulasinya
berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan juknis/juklaknya belum
menjadi PP, penyesuaian kembali, koordinasi dengan Instansi/Unit Kerja Terkait
serta pendanaan dalam operasional kegiatannya.
Faktor-faktor pendorong pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu yang mempengaruhi pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Bengkulu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra BKD
Provinsi/Kabupaten/Kota :
a. Keterkaitan dengan Renstra Kemendagri, Kemendagri berperan strategis dalam
pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian yaitu pembinaan dan
pengawasan manajemen ASN di Daerah dengan ditindaklanjuti melakukan
reinventarisasi dan pemetaan jumlah ASN di Daerah dengan melibatkan Pemda
dan Kementerian/Lembaga Terkait, Dalam hal ini di Kemendagri telah didukung
dana kegiatan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya sedangkan di BKD Provinsi Bengkulu telah didukung juga dengan
dana kegiatan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
b. BKN telah menindaklanuti dengan kegiatan perencanaan kepegawaian dan
formasi, standarisasi dan kompetensi ASN, analisis/evaluasi implementasi
teknologi dan modernisasi manajemen kepegawaian, analisis/evaluasi
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BKD
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
44
implementasi pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan bidang kepegawaian, perumusan kebijakan di bidang rekruitmen
dan kinerja aparatur, perumusan kebijakan di bidang jabatan karier, perumusan
kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional analis kepegawaian, pelayanan
administrasi pengadaan ASN, penetapan persetujuan dan pertimbangan kenaikan
pangkat dan mutasi kepegawaian, penetapan SK dan pertek pensiun ASN dan
Pejabat Negara serta janda/ dudanya, penetapan Status dan kedudukan
kepegawaian, pembangunan, pengembangan sistem informasi, dan pengolahan
database kepegawaian, pengembangan operasionalisasi jaringan komunikasi dan
informasi kepegawaian, pengelolaan dan pemeliharaan dokumen dan arsip
kepegawaian ASN, pelaksanaan wasdal dan bimtek bidang kepegawaian pada
Instansi Pusat dan Daerah, penyelenggaraan pertimbangan kepegawaian,
perencanaan, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BKN
dan kerjasama antar Instansi dalam dan Luar Negeri, pembinaan dan pengelolaan
administrasi keuangan BKN, penyelenggaraan operasional perkantoran,
pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana kantor BKN Pusat,
pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian BKN, hal ini didukung
dana kegiatan melalui Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya sedangkan di BKD Provinsi Bengkulu telah didukung juga dengan
dana kegiatan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
c. Kemenpan RB telah didukung dana kegiatan melalui Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sedangkan di BKD Provinsi
Bengkulu telah didukung juga dengan dana kegiatan melalui Program Pembinaan
dan Pengembangan Aparatur.
3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Faktor-faktor dari Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu ditinjau dari :
a. Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
BKD Provinsi Bengkulu melayani aparatur dan masyarakat, dalam melayani
aparatur kegiatan yang dilakukan adalah pelayanan kenaikan pangkat, kenaikan
gaji berkala, mutasi staf, mutasi dalam jabatan struktural, penataan ASN,
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BKD
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
45
pelayanan pensiun, pembinaan pejabat fungsional, pelayanan KPE, pelayanan
Karsu/Karis, pelayanan izin cuti ASN, pelayanan pengiriman diklat formal dan
non formal, pelayanan tugas belajar dan izin belajar, pembinaan disiplin ASN,
pelayanan Simpeg, sedangkan pelayanan terhadap masyarakat adalah pelayanan
seleksi penerimaan Calon ASN/PNS dan seleksi penerimaan IPDN.
b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L
Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Badan Kepegawaian Negara
1) Terwujudnya pelayanan kepegawaian dan pengembangan kebijakan
manajemen kepegawaian ASN
2) Meningkatnya efektifitas koordinaso perencanaan program dan kegiatan
3) Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan
prasarana BKN.
Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri
1) Tersedianya dokumen perencanaan tahunan dan perencanaan jangka
menengah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda strategis
Kementerian Dalam Negeri;
2) Tertatanya administrasi kerjasama Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dengan pihak luar negeri;
3) Terselenggaranya peningkatan kualitas organisasi dan ketatalaksanaan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4) Terselenggaranya peningkatan kualitas manajemen kepegawaian
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5) Tersedianya program legislasi, produk hukum, fasilitasi penyelesaian
sengketa dan bantuan hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, serta evaluasi kebijakan daerah;
6) Tersedianya hasil kajian kebijakan strategik dan kebijakan Reformasi Birokrasi
Kementerian Dalam Negeri secara terintegrasi;
7) Terselenggaranya pengelolaan data, informasi, dan komunikasi berbasis
teknologi informasi, penyebarluasan informasi publik, serta fasilitasi
penyelenggaraan e-goverment lingkup Kementerian Dalam Negeri;
8) Terselenggaranya pengelolaan dan pelayanan dokumentasi, fasilitasi
penerangan dan pengaduan masyarakat, serta pengelolaan urusan
perpustakaan;
Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tupoksi BKD
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
46
9) Terselenggaranya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan
Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Dalam Negeri dalam rangka Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
10) Terselenggaranya ketatausahaan, rumah tangga dan urusan keprotokolan
serta tersedianya dan terkelolanya fasilitas layanan perkantoran di
lingkungan Sekretariat Jenderal;
11) Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Kementerian Dalam Negeri
sesuai kebutuhan.
Berdasarkan uraian diatas, dapat didentifikasi beberapa isu strategis yang akan
menjadi perhatian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dalam 5 (lima)
tahun kedepan. Isu-isu strategis tersebut antara lain :
1. Rendahnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi
Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dan Pelayanan.
2. Penempatan pegawai belum didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan
kebutuhan organisasi.
3. Masih belum validnya data base kepegawaian yang dengan mudah dapat
diakses guna mendukung pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien.
4. Masih belum terwujudnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya.
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
48
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
4.1. Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa visi adalah
rumusan mengenai keadaan yang dinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi harus
dirumuskan sedemikian rupa memberikan gambaran umum satu keadaan nyata dan
benar-benar dapat diwujudkan. Visi harus bisa memberi gairah kepada seluruh
komponen untuk meraih. Oleh karena itu, visi harus dapat dirumuskan secara
menantang, inpsiratif, berpeluang dan nyata.
Untuk mendukung terwujudnya visi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-
2021, maka visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu yang
merupakan salah satu misi Gubernur Bengkulu, yaitu “Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean
government)”. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu merumuskan gambaran masa depan yang diinginkan pada kurun
waktu tertentu (5 tahun) adalah “Terwujudnya Transformasi Pelayanan Kepegawaian
Berbasis Teknologi Informasi menuju Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi
Bengkulu yang profesional, disiplin, berbudaya dan berakhlak mulia pada Tahun
2021”.
Guna mewujudkan visi di atas, maka disusunlah Misi Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 sebagai berikut :
a. Aparatur Sipil Negara yang berdisiplin tinggi, profesional, berdaya saing dan
berbudaya melayani.
b. Pelayanan yang cepat, mudah, murah dan akurat.
c. Perencanaan tata kelola manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Teknolog
Informasi.
d. Kerjasama dan koordinasi bidang kepegawaian dengan Kabupaten/Kota se Provinsi
Bengkulu.
e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu sebagai pusat data kepegawaian
yang akurat dan akuntabel
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
49
4.2. Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
4.2.1 Tujuan
Tujuan yang dirumuskan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu dalam
melaksanakan manajemen kepegawaian selama kurun waktu lima tahun adalah
“Meningkatnya profesionalisme Aparatur”
4.2.2 Sasaran
Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah
adalah :
1. Penempatan dan distribusi Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai
dengan kualifikasi pendidikan dan kebutuhan, dengan indikator :
a. Persentase penempatan pejabatan struktural pemerintah
Provinsi Bengkulu berdasarkan kualifikasi pendidikan.
b. Persentase OPD Pemerintah Provinsi Bengkulu yang memiliki
jumlah ASN sesuai dengan kebutuhan.
2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparatur berbasis
kompetensi, dengan indikator :
Persentase ASN yang mengikuti diklat kepemimpinan, diklat
teknis dan diklat fungsional
4.3. Strategi dan Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Strategi yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian
daerah adalah :
1. Perencanaan, pengembangan dan pola karier PNS melalui analisis jabatan
dan analisis beban kerja.
2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur dengan
memanfaatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang mengacu pada
Standar Pelayanan (SP) atau Standart Operational Procedures (SOP)
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
50
4. Mengoptimalkan motivasi dan etos kerja pegawai terhadap penyelesaian
pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kepegawaian
guna mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat,
tepat, akurat, dan akuntabel;
Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan
untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan
sasaran.Kebijakan yang akan diambil dalam mewujudkan tujuan manajemen
kepegawaian daerah adalah :
1. Terselenggaranya promosi jabatan seara terbuka dan penempatan PNS
sesuai dengan komposisi dan kompetensi.
2. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat
formal dan non-formal
3. Penetapan Standar Operaional Prosedur (SOP) minimal dalam bidang
pelayanan guna mewujudkan tertib administrasi kepegawaian.
4. Fasilitasi penghargaan terhadap Sumber Daya Aparatur berbasis kinerja.
5. Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan kepegawaian
sebagai bahan pengambilan keputusan dalam meningkatkan kuantitas dan
kualitas Sumber Daya Aparatur.
6. Mensinergikan potensi internal dan eksternal dalam upaya membangun
komunikasi baik dalam bentuk koordinasi maupun konsultasi, guna
meningkatkan hubungan kemitraan dalam skala lokal dan nasional.
Bab V Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
51
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Badan Kepegawaian Daerah memiliki 4 (empat) Bidang yaitu Bidang Pengadaan,
Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Bidang Mutasi dan Promosi, Bidang
Pengembangan Aparatur serta Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dan 1
(satu) Sekretariat.
Kebijakan Umum dan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang menggunakan dana APBD/APBN dilakukan oleh
Bidang-Bidang tersebut dan Sekretariat, oleh karena itu setiap Bidang maupun Sekretariat
akan mencantumkan strategi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pandanaan Indikatif yang nantinya di implementasikan melalui kegiatan operasional
sesuai dengan Bidangnya masing-masing. Adapun secara lengkap Rencana Program dan
Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif di sajikan dalam
Tabel 5.1.
Bab VI indikator Kinerja BKD Prov. Bengkulu Yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
52
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BKD PROVINSI BENGKULU YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Bengkulu yang dicapai dalam 5 (lima)
tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016 - 2021. Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Bengkulu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam
Tabel 6.1 dengan pelaksanaan bersumber dari dana APBD Provinsi Bengkulu.
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Badan Kepegawaian Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Kondisi Kinerja pada awal Periode
RPJMD
Target Capaian setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir
RPJMD Tahun 0
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
Presentase OPD Provinsi Bengkulu yang Memiliki Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan Kebutuhan Eselon II Eselon III Eselon IV
74% 88% 88%
80% 88% 88%
85% 95% 95%
90 % 100 % 100 %
95% 100 % 100 %
96% 98% 98%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
2.
Presentase OPD Provinsi Bengkulu yang Memiliki Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan Kebutuhan
8% 25% 50% 75% 100% 100% 100% 100%
Persentase pejabat struktural Pemprov yang telah mengikuti diklat kepemimpinan Eselon II Eselon III Eselon I
58% 33% 26%
58% 33% 26%
80% 52% 44%
100% 71% 62%
100% 71% 62%
100% -90% 80%
100% 100% 100%
100% 100% 100%
Bab VII Penutup
RENSTRA PERUBAHAN BKD PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016-2021
53
BAB VII P E N U T U P
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Bengkulu (RENSTRA BKD
Provinsi Bengkulu) Tahun 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu untuk 5 (lima) tahun ke
depan. Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Perubahan BKD Provinsi Bengkulu
Tahun 2016-2021 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,
SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf BKD
Provinsi Bengkulu. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan RENSTRA
Perubahan BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021, setiap tahun akan dilakukan
evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA
Perubahan BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 termasuk indikator-indikator
kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa
mengubah tujuan BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 yaitu meningkatkan
kinerja lembaga ataupun dengan Instansi lain, sinkronisasi dan evaluasi kegiatan
yang telah dilaksanakan terhadap tahun sebelumnya.
RENSTRA Perubahan BKD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 harus
dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di BKD Provinsi Bengkulu sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat
melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan
kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.
Demikian, kami sampaikan dokumen perencanaan strategis Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu kami sajikan untuk dapat menjadi salah
satu acuan dan pedoman didalam melaksanakan program kerja Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Bengkulu untuk lima (5) tahun ke depan.
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)
3 4 8 10 12 14 16 18 20 21 22 23Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
14 jenis 1,144,975 14 jenis 883,535 14 jenis 1,121,889 14 jenis 1,219,077 14 jenis 1,239,301 14 jenis 1,276,086 14 jenis 6,884,864
Penyediaan jasa surat
menyurat
1000 Surat 1000 Surat 10,000 500 surat 10,000 2000 surat 11,000 2050 surat 12,100 500 surat 10,000 500 surat 10,000 6550 surat 63,100 BKD BKD
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik
12 Bln 12 Bln 250,000 12 bln 250,000
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
9 Orang 9 Orang 103,560 9 orang 99,960 12 Orang 109,956 12 Orang 120,951 14 Orang 126,999 15 Orang 133,348 71 Orang 694,774 BKD BKD
Penyediaan jasa
kebersihan kantor
6 Orang 6 Orang 72,000 6 Orang 72,000 5 Orang 79,200 5 Orang 87,120 6 Orang 72,000 6 Orang 72,000 6 Orang 454,320 BKD BKD
Penyediaan alat tulis
kantor
12 Bln 12 Bln 66,240 12 Jenis 180,000 12 Jenis 198,000 12 Jenis 217,800 30 Jenis 185,000 35 Jenis 190,000 113 Jenis 1,037,040 BKD BKD
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
12 Bln 12 Bln 45,600 1200 Expl 153,475 5150 Expl 168,823 5200 Expl 185,705 5600 Expl 160,000 6000 Expl 160,000 23162 Expl 873,603 BKD BKD
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
12 Bln 12 Bln 10,000 12 Bln 10,000 12 Bln 11,000 12 Bln 12,100 12 Bln 15,000 12 Bln 15,000 12 Bln 73,100 BKD BKD
Penyediaan peralatan
rumah tangga
12 Bln 12 Bln 15,000 12 Bln 15,000 25 Jenis 16,500 30 Jenis 18,150 26 Jenis 25,000 28 Jenis 25,000 133 Jenis 114,650 BKD BKD
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
12 Bln 12 Bln 35,000 12 Bln 35,000 6515 Expl 38,500 6520 Expl 42,350 1020 Expl 40,000 1040 Expl 40,000 15119 Expl 230,850 BKD BKD
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
12 Bln 12 Bln 300,000 12 Bln 200,000 45 Kali 220,000 50 Kali 242,000 28 Kali 240,000 32 Kali 250,000 179 Kali 1,452,000 BKD BKD
Penyediaan jasa tenaga
administrasi dan teknis
Perkantoran
12 Bln 12 Bln 57,600 12 Bln 57,600 4 Orang 63,360 4 Orang 69,696 6 Orang 67,200 6 Orang 67,200 6 Orang 382,656 BKD BKD
Penyediaan Jasa Kantor 12 Bln 12 Bln 0 12 Bln 15,000 12 Bln 16,500 12 Bln 18,150 12 Bln 25000 12 Bln 25,000 12 Bln 99,650 BKD BKD
Penatausahaan Kearsipan
dan Inventarisir Barang
Milik Daerah
2 Dok 2 Dok 129,975 2 Dok 129,975
Fasilitasi Pelayanan Stand
pameran BKD Provinsi
Bengkulu
1 Kali 1 Kali 50,000 1 Kali 35,500 1 Keg 39,050 1 Keg 42,955 1 Keg 45,103 1 Keg 47,358 1 Keg 259,966 BKD BKD
Penyediaan Makan Dan
Minum Rapat
11 bln 50,000 11 bln 50,000 11 bln 53,000 11 bln 56,180 11 bln 209,180 BKD BKD
Rapat Koordinasi BKD
Provinsi Bengkulu dengan
BKD Kab/ Kota se Provinsi
Bengkulu
1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 1 Dok 175,000 1 Dok 185,000 1 Dok 560,000 BKD BKD
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
86 112 Unit 493,246 117 unit 455,500 204 unit 2,519,050 199 unit 1,626,955 98 unit 632,575 109 unit 805,003 838 unit 6,532,329
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
0 unit 0 unit 0 1 unit 0 7 unit 1,040,000 0 unit - 2 unit 35,000 5 unit 175,000 15 unit 1,250,000 BKD BKD
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
24 Unit 50 Unit 52,711 64 unit 166,462 60 unit 183,108 60 unit 201,419 15 unit 211,490 15 unit 222,064 264 unit 1,037,254 BKD BKD
Terwujudnya stand
pameran BKD Prov.
Bengkulu
Jumlah rakor yang
dilaksanakan
Jumlah sarana
prasarana perkantoran
yang diadakan/
dibangun/ direhab/
dipelihara
Jumlah oengadaan
kendaraan roda 4 & roda 2
Jumlah pengadaan
perlengkapan gedung kantor
Jumlah peralatan rumah
tangga
Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
Laporan hasil koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah tenaga jaga malam,
pengurus dan penyimpan
barang
Tercapainya Adminitrasi
Perkantoran yang Baik
Tercapainya Adminitrasi
Perkantoran yang Baik
SDM aparatur pengelola
administrasi keuangan yang
profesional
Jumlah petugas kebersihan
kantor
Jumlah ATK yang digunakan
dalam setahun
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan yang
dibutuhkan
Jumlah komponen instalasi
listrik penerangan yang
dibutuhkan dalam setahun
15 17 19Administrasi perkantora
dilaksanakan
Jumlah surat yang terkirim
dan terselesaikan
1 2 5 6 7 9 11 13
Kinerja KinerjaTrgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Tabel 5.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Program &
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome &
Output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal PerencanaanTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Pada
Akhir PerencanaanPenang
gung
Jawab
Lo-
kasi
Program
Prioritas
Tahun
2015Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)
3 4 8 10 12 14 16 18 20 21 22 2315 17 19Administrasi perkantora
dilaksanakan
1 2 5 6 7 9 11 13
Kinerja KinerjaTrgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Program &
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome &
Output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal PerencanaanTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Pada
Akhir PerencanaanPenang
gung
Jawab
Lo-
kasi
Program
Prioritas
Tahun
2015Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Pengadaan peralatan
gedung kantor
15 Unit 15 Unit 215,535 5 unit 84,038 100 unit 92,442 100 unit 101,686 27 unit 108,804 30 unit 116,420 277 unit 718,925 BKD BKD
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
20 Bln 20 Bln 185,000 20 unit 185,000 22 unit 203,500 22 unit 223,850 20 unit 237,281 20 unit 251,518 124 unit 1,286,149 BKD BKD
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
gedung kantor
27 Bln 27 Bln 40,000 27 unit 20,000 15 unit 1,000,000 17 unit 1,100,000 34 unit 40,000 39 unit 40,000 159 unit 2,240,000 BKD BKD
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1 Keg 134,670 1 Keg 134,670 Keg 0 1 Keg 167,500 1 Keg 436,840
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
102 Stel 134,670 102 Stel 134,670 125 Stel 167,500 329 Stel 436,840 BKD BKD
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
9 dok 9 dok 145,028 Keg 2,140,815 9 dok 0 9 dok 180,000 9 dok 200,000 9 dok 250,000 9 dok 775,028
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
2 Dok 2 Dok 50,000 50,000
Penyusunan pelaporan
prognosis realisasi
anggaran
1 Dok 1 Dok 0 -
Penyusunan Rencana
Anggaran, Kegiatan dan
Pelaporan
3 Dok 3 Dok 95,028 95,028
Perencanaan, pelaporan &
monev sumber daya
aparatur dalam profil BKD
1 Dok 180,000 1 Dok 200,000 1 Dok 250,000 3 Dok 630,000
74 % 80 % 3,991,324 85 % 2,140,815 90 % 5,067,986 95 % 5,339,785 100 % 7,337,016 100 % 6,688,202 100 % 30,565,128
88 % 88 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -
88 % 88 % 95 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % -
-
8 % 25 % 50 % 75 % 100 % 100 % 100 % 100 % -
-
Pembinaan Kedudukan
Hukum PNS/ASN
1. 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Kasus 1 Dok 1 Dok 2 Dok BKD BKD
2. 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 surat 1 Dok 1 Dok 4 Dok
3. 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 SK 1 Dok 1 Dok 4 Dok
Penilaian Kinerja PNS 41 Dok 100,000 41 Dok 110,000 1 Dok 88,000 1 Dok 92,000 1 Dok 390,000 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis IT
Pengembangan Jabatan
Fungsional dan
Pendataan, Penataan,
Monitoring, Evaluasi
Jabatan Fungsional
1 Dok 1 Dok 91,550 1 Dok 91,550
Pembinaan dan
Pengembangan Jabatan
Fungsional
1 Dok 1 Dok 0 245 orang 86,000 350 orang 94,600 450 orang 104,060 315 orang 110,304 365 orang 116,922 1726 orang 511,885 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis IT
Jumlah JFT yang dibina dan
dikembangkan/ ditingkatkan
Verifikasi, monitoring dan
evaluasi kinerja PNS
Jumlah penerbitan SK
jabatan fungsional
160,155 73,360 80,696 88,766 92,000 100,000
Jumlah penanganan
kasus kepegawaian PNS
Dokumen laporan kinerja
yang akurat dan handal
Dokumen laporan realisasi
keuangan yang bebas KKN
Dokumen perencanaan yang
handal
Dokumen profil yang
menggam-barkan hasil
kegiatan permasalahan dan
solusinya
594,977
Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITJumlah penerbitan
surat izin cuti yang
dikeluarkan
Jumlah penerbitan SK
izin/keterangan
perceraian PNS
1. Meningkatnya
profesionalisme
aparatur
Penempatan dan
distribusi Aparatur Sipil
Negara (ASN) sesuai
dengan kualifikasi
pendidikan dan
kebutuhan
Persentase
Penempatan
Pejabat Struktural
Pemerintah
Provinsi Bengkulu
berdasarkan
kualifikasi
pendidikan
Program Pembinaan
dan Pengembangan
Aparatur
Eselon II/ Jabatan
Pimpinan Tinggi
Pratama
Jumlah pengadaan
peralatan gedung kantor
Jumlah kendaraan dinas/
operasional yang layak pakai
dan layak jalan
Jumlah peralatan gedung
kantor yang dipelihara
Terwujudnya
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Jumlah pengadaan pakaian
dinas harian beserta
perlengkapannya
Jumlah dokumen
perencanaan,
penganggaran, dan
pelaporan yang disusun
Eselon III/ Jabatan
Administrator
Eselon IV/ Jabatan
Pengawas
Persentase SKPD
Provinsi yang
memiliki jumlah
Aparatur Sipil
Negara (ASN)
sesuai dengan
kebutuhan
Persentase SKPD
Provinsi yang memiliki
jumlah Aparatur Sipil
Negara (ASN) sesuai
dengan kebutuhan
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)
3 4 8 10 12 14 16 18 20 21 22 2315 17 19Administrasi perkantora
dilaksanakan
1 2 5 6 7 9 11 13
Kinerja KinerjaTrgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Program &
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome &
Output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal PerencanaanTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Pada
Akhir PerencanaanPenang
gung
Jawab
Lo-
kasi
Program
Prioritas
Tahun
2015Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Perencanaan,
Pengembangan dan
Penataan Jabatan
Struktural
60 SK 60 SK 142,570 282 orang 582,620 282 orang 1,380,000 282 orang 1,518,000 282 orang 1,821,600 282 orang 2,185,920 1128 orang 7,630,710 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis IT
Peningkatan Inventarisasi
Kenaikan Pangkat dan
Kenaikan Gaji Berkala
1000 Orang 1000 Orang 292,375 292,375 0
Pembinaan dan
Penambahan Jabatan
Fungsional
1 Dok 1 Dok 0 -
Penyelesaian Mutasi,
Karpeg dan Peninjauan
Masa Kerja
1000 Orang 1000 Orang 129,345 129,345
Pembekalan Bagi PNS
Purna Bhakti
100 Orang 100 Orang 0 -
Pemberian Tanda
Kehormatan Bagi PNS di
Lingkungan Pemda
Provinsi Bengkulu
175 Orang 175 Orang 72,950 157 orang 37,000 150 orang 40,700 150 orang 44,770 165 orang 49,000 170 orang 49,000 967 orang 293,420 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis IT
Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional
Analisis Kepegawaian di
Lingkungan Pemda
Provinsi Bengkulu
1 Dok 1 Dok 80,640 57 orang 31,400 50 orang 34,540 55 orang 37,994 250 orang 85,000 270 orang 95,000 683 orang 364,574 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis IT
Penyelesaian kenaikan
pangkat pengabdian &
pensiun PNS/ASN janda/
duda/ yatim
100 Orang 100 Orang 121,040 175 orang 105,930 185 orang 116,523 195 orang 128,175 215 orang 150,000 235 orang 165,000 1105 orang 786,668 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis IT
Penyusunan formasi
CPNSD
250 Orang 250 Orang 120,375 120,375
Penerimaan CPNSD
Provinsi Bengkulu
250 Orang 250 Orang 0 -
Penataan ASN 1 Dok 1 Dok 125,711 1 Dok 83,820 1 Dok 92,202 1 Dok 101,422 1 Dok 150,000 1 Dok 175,000 1 Dok 728,155 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis IT
Pelelangan jabatan
struktural
60 Jabata
n
60 Jabata
n
862,726 862,726
Penyusunan road map
reformasi birokrasi
1 Dok 1 Dok 0 -
Perencanaan, pelaporan &
monev sumber daya
aparatur dalam profil BKD
1 Dok 1 Dok 153,000 1 Dok 60,695 1 Dok 150,000 1 Dok 363,695 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITSosialisasi Kepegawaian 35 Orang 35 Orang 0 -
Pembinaan Administrasi
Kepegawaian
1 Dok 1 Dok 0 -
Pengelolaan Perpustakaan
BKD Provinsi Bengkulu
1 Dok 1 Dok 44,975 44,975
Pelaksanaan Sistem Kartu
Pegawai Elektronik (KPE)
dan Persiapan
Pelaksanaan SIMAYA di
Pemerintah Provinsi
Bengkulu
500 Orang 500 Orang 125,700 125,700
Sumpah/ Janji PNS/ASN 500 Orang 500 Orang 50,000 375 orang 15,000 115 orang 16,500 75 orang 18,150 75 orang 15,000 75 orang 15,000 1215 orang 129,650 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis IT
Menurunnya penerbitan KPE
PNS pemerintah Provinsi
Bengkulu
Jumlah PNS yang diambil
sumpah/ janji
Meningkatnya persentase
pengisian jabatan pimpinan
tinggi
Dokumen profil yang
menggam-barkan hasil
kegiatan permasalahan dan
solusinya
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi
kepegawaian
Meningkatnya jumlah
pengunjung perpustakaan
Jumlah PAK analis
kepegawaian yang
terselesaikan
Persentase ketepatan waktu
penerbitan SK kenaikan
pangkat pengabdian dan
pensiun PNS/ Janda/ Duda/
Yatim
Persentase jumlah
tambahan alokasi formasi
PNS yang dikeluarkan oleh
Kemenpan & RB RI
Terisinya formasi tambahan
CPNS yang di setujui oleh
Kemenpan dan RB RI
Dokumen Penataan dan
formasi ASN sesuai dengan
kualifikasi dan kompetensi
Jumlah aparatur yang
menduduki jabatan
struktural berdasarkan
kualifikasi dan kompetensi
Persentase jumlah SK
kenaikan pangkat yang
terselesaikan tepat waktu &
Jumlah SK kenaikan gaji
berkala dalam 1 tahun
Jumlah penerbitan SK
jabatan fungsional
Persentase jumlah SK
penempatan yang
terselesaikan
Jumlah peserta pembekalan
yang memasuki purna
bhakti
Jumlah PNS yang diberikan
tanda kehormatan Satya
Lencana Karya Satya
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)
3 4 8 10 12 14 16 18 20 21 22 2315 17 19Administrasi perkantora
dilaksanakan
1 2 5 6 7 9 11 13
Kinerja KinerjaTrgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Program &
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome &
Output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal PerencanaanTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Pada
Akhir PerencanaanPenang
gung
Jawab
Lo-
kasi
Program
Prioritas
Tahun
2015Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Kegiatan penyelesaian
kenaikan pangkat,
Karpeg, Karis dan Karsu
475 orang 188,900 675 orang 275,000 625 orang 302,500 540 orang 323,675 625 orang 346,332 2940 orang 1,436,407 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITKegiatan pelaksanaan
ujian dinas/ penyesuaian
ijazah
150 orang 35,000 75 orang 38,500 75 orang 42,350 75 orang 35,000 75 orang 35,000 450 orang 185,850 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITKegiatan penataan arsip
BKD Provinsi Bengkulu
berbasis digital
250 Arsip 38,000 1500 Arsip 41,800 2750 Arsip 45,980 3500 Arsip 70,000 3000 Arsip 80,000 11000 Arsip 275,780 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITPeningkatan Data dan
informasi Pegawai
1 Dok 105,000 1 Dok 115,500 1 Dok 127,050 d Dok 146,108 1 Dok 175,329 1 Dok 668,987
1. 1 Dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok BKD BKD
2. 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok
Monitoring, Pembinaan
dan Fasilitasi Penerimaan
Praja IPDN
30 orang 225,000 225,000
Pembinaan dan Fasilitasi
Penerimaan Praja IPDN
35 orang 200,000 21 orang 200,000 35 orang 250,000 35 orang 250,000 126 orang 900,000 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITKegiatan mutasi
penempatan dan
peninjauan masa kerja
ASN
2574 orang 121,340 2578 orang 400,000 2578 orang 450,000 2578 orang 250,000 2578 orang 275,000 12886 orang 1,496,340 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITKegiatan pelepasan
pensiun dan layanan klim
TASPEN Otomatis
175 orang 81,750 200 orang 89,925 200 orang 98,918 175 orang 81,750 175 orang 81,750 925 orang 434,093 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITFasilitasi Pornas Korpri 1 Dok 35,000 35,000
Fasilitasi Dewan
Pengurus/Pembina
KORPRI Tingkat Provinsi
dan Forum Kemitraan
1 Dok 35,000 35,000
Pembinaan dan
penguatan organisasi
profesi ASN
1 Dok 521,500 1 Dok 553,650 1 Dok 1,519,580 1 Dok 350,949 1 Dok 2,945,679 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITKoordinasii Bidang
Pengembangan Apratur
1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 1 Dok 150,000 1 Dok 150,000 1 Dok 500,000 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITKoordinasii Bidang Mutasi
dan Promosi
1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 1 Dok 150,000 1 Dok 150,000 1 Dok 500,000 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITKoordinasi Bidang
Penilaian Kinerja Aparatur
dan Penghargaan
1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 1 Dok 150,000 1 Dok 150,000 1 Dok 500,000 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITKoordinasii Bidang
Pengadaan,
Pemberhentian dan
Informasi Kepegawaian
1 Dok 100,000 1 Dok 100,000 1 Dok 150,000 1 Dok 150,000 1 Dok 500,000 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis IT
58 % 58 % 1,418,212 58 % 1,418,212
33 % 33 % 33 % -
26 % 26 % 26 % -
Pendidikan dan Pelatihan
Formal
15 Orang 16 Orang 298,400 298,400 Jumlah SDM aparatur yang
mengikuti S.1, S.2 dan S.3
Jumlah dokumen Mutasi
dan Promosi aparatur
Jumlah dokumen penilaian
kinerja aparatur dan
penghargaan
Jumlah dokumen
pengadaan, pemberhentian
dan informasi
Meningkatkan
pengetahuan dan
kemampuan aparatur
berbasis kompetensi
Persentase Pejabat
Stuktural
Pemerintah
Provinsi Bengkulu
yang telah
mengikuti Diklat
Kepemimpinan
Program Peningkatan
Kualitas Pegawai
Negeri Sipil
Persentase Pejabat
Stuktural Pemerintah
Provinsi Bengkulu yang
telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan
Eselon II/ Jabatan
Pimpinan Tinggi
Eselon III/ Jabatan
Administrator
Eselon IV/ Jabatan
Pengawas
Jumlah aparatur yang
ditempatkan berdasarkan
kualiifikasi dan kompetensi
Jumlah peserta pembekalan
yang memasuki purna
bhakti
Jumlah aparatur yang
Meningkatnya Koordinasi
dan Kemitraan antar Dewan
Pengurus KORPRI Di
Tingkat Daerah & NasionalJumlah rapat teknis, rakor
yang dilaksanakan dan
event yang diikuti organisasi
profesi ASN
Jumlah dokumen
pengembangan aparatur
1,500,000 5,048,000 Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis IT
Pelaksanaan
penerimaan CPNS
Jumlah Praja IPDN yang
dibina dan difasilitasi.
Jumlah Praja IPDN yang
dibina dan difasilitasi.
Kegiatan Perencanaan
dan Pelaksanaan
Pengadaan Calon PNS di
Provinsi Bengkulu
Jumlah usul formasi
tambahan CPNS
200,000 880,000 968,000 1,500,000
Jumlah penyelesaikan
kenaikan pangkat, karpeg,
karis dan karsu
Persentase jumlah peserta
yang lulus ujian dengan nilai
baik
penataan Arsip aktif, Arsip
in aktif
Dokumen Data dan
Informasi Data PNS Yang Di
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)
3 4 8 10 12 14 16 18 20 21 22 2315 17 19Administrasi perkantora
dilaksanakan
1 2 5 6 7 9 11 13
Kinerja KinerjaTrgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Program &
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome &
Output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal PerencanaanTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Pada
Akhir PerencanaanPenang
gung
Jawab
Lo-
kasi
Program
Prioritas
Tahun
2015Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Pendidikan dan Pelatihan
Non Formal
45 Orang 55 Orang 543,400 543,400
Implementasi SAPK
Online BKN
4 Dok 4 Dok 147,526 147,526
Peningkatan SIMPEG di
Lingkungan Pemda
Provinsi Bengkulu
7000 Data
Pegaw
ai
7000 Data
Pegaw
ai
157,136 157,136
Monitoring, Pembinaan
dan Fasilitasi Penerimaan
Praja IPDN
35 Orang 40 Orang 271,750 271,750
Keg Keg 0 368 oran
g
845 oran
g
849 oran
g
62 oran
g
462 oran
g
2569 oran
g
80 % 65 % 70 % 80 % 100 % 100 %
52 % 71 % 90 % 100 % 100 % 100 %
44 % 62 % 75 % 85 % 100 % 100 %
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Non Formal
50 orang 637,780 40 orang 701,558 45 orang 771,714 50 orang 1,650,000 450 orang 3,250,000 635 orang 7,011,052 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITKegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Formal
18 orang 179,800 179,800 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITVerifikasi dan evaluasi
kinerja ASN terhadap
pelaksanaan Tambahan
Penghasilan Pegawai
1 Dok 56,500 56,500 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis IT1. 300 orang 950,000 800 orang 600,000 800 orang 600,000 10 orang 200,000 10 orang 200,000 1920 orang 2,550,000 BKD BKD
2. 1 orang 5 Orang 4 Orang 2 Orang 2 Orang 14 Orang -
Rapat Koordinasi BKD
Provinsi Bengkulu dengan
BKD Kab/ Kota se Provinsi
Bengkulu
1 Dok 75,960 1 Dok 75,960 BKD BKD
Program
Pengembangan
Komunikasi dan
Informatika
- 3 aplik
asi
- 3 aplik
asi
290,000 3 aplik
asi
290,000 3 aplik
asi
235,000 3 aplik
asi
325,000 3 aplik
asi
1,140,000
Operasional dan
pemeliharaan jaringan
komunikasi dan
informatika BKD Provinsi
Bengkulu
1 Jaring
an
150,000 1 Jaring
an
150,000 1 Jaring
an
235,000 1 Jaring
an
275,000 1 Jaring
an
810,000 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis ITPembangunan dan
Pengembangan Aplikasi
Pelayananan
Kepegawaian berbasis
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
5 Aplika
si
3 Aplika
si
140,000 3 Aplika
si
140,000 2 Aplika
si
50,000 330,000 BKD BKD Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis IT
7,192,785 7,520,705 10,435,153 10,162,201 11,493,892 12,961,791 56,207,500
Pembina Tk. I
NIP. 19700428 199001 1 001
MUHAMMAD IRSAN, S.Sos, M.Si
Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI BENGKULU
Sekretaris,
Jumlah rakor yang
dilaksanakan
Jumlah Aplikasi yang
dikembangkan
Jumlah jaringan komunikasi
dan informatika yang
terpelihara
Jumlah aplikasi yang
dibangun dan
dikembangkan
Jumlah
Bengkulu, 2017
Jumlah aparatur yang
mengikuti : Diklat Teknis,
Diklat Fungsional dan Diklat
kepariwisataan
Jumlah aparatur yang
mengikuti tugas belajar :
S.2 Specialis, S.2 & S.3
Jumlah peserta yang
mengikuti rapat koordinasi
Pembinaan,
pengembangan dan
penilaian potensi serta
Kompetensi Aparatur
Jumlah PNS yang
diukur potensi dan
kompetensinya
Transformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola
Pemerintahan
Berbasis IT
Jumlah PNS yang
dikembangkan
kompetensinya
3,450,000 9,873,312
Persentase Pejabat
Stuktural Pemerintah
Provinsi Bengkulu yang
telah mengikuti Diklat
Kepemimpinan
Eselon II/ Jabatan
Pimpinan Tinggi
Eselon III/ Jabatan
Administrator
Eselon IV/ Jabatan
Pengawas
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Kapasitas sumber daya
apartur yang
ditingkatkan (orang)
1,900,040 1,301,558 1,371,714 1,850,000
Jumlah SDM aparatur yang
mengikuti diklat fungsional, Dokumen laporan
implementasi SAPK Online
BKN
Dokumen laporan DUK &
daftar nominatif PNS Pemda
Prov. BengkuluJumlah calon Praja IPDN
utusan Pemda Prov.
Bengkulu
Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000) Rp (000)
3 4 8 10 12 14 16 18 20 21 22 2315 17 19Administrasi perkantora
dilaksanakan
1 2 5 6 7 9 11 13
Kinerja KinerjaTrgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Tujuan Sasaran
Indikator
Kinerja
Sasaran
Program &
Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
(Outcome &
Output)
Data Capaian Pada Tahun
Awal PerencanaanTarget Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja Pada
Akhir PerencanaanPenang
gung
Jawab
Lo-
kasi
Program
Prioritas
Tahun
2015Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja
Trgt
Kinerja