rencana strategis ( renstra ) - sumutprov

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )DINAS KEHUTANAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2019 - 2023

DINAS KEHUTANANPROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2019

I-1Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Sumatera Utara memiliki wilayah seluas 181.860,65 km² termasuk di dalamnya

wilayah perairan dan luas wilayah administrasinya berkisar 7.298.123 Ha dengan jumlah

penduduk sebanyak 14.102.911 jiwa (BPS, 2016). Secara geografis Provinsi Sumatera Utara

terletak pada posisi 0° - 4° Lintang Utara dan 96°-100° Bujur Timur. Provinsi Sumatera Utara

terbagi ke dalam 33 pemerintahan daerah yaitu 25 kabupaten dan 8 kota.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tentang

Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 1076 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret 2017

tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d Tahun 2016,

disebutkan bahwa luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah

± 3.010.160,89 Ha atau ± 41,25% dari total luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara.

Kawasan Hutan tersebut dengan fungsi Hutan Konservasi seluas ± 424.476,01 Ha; Hutan

Lindung seluas ± 1.197.174,58 Ha; Hutan Produksi Terbatas seluas ± 634.521,04 Ha, Hutan

Produksi Tetap seluas ± 675.345,69 dan Hutan Produksi Konversi seluas ± 78.643,58 Ha.

Kabupaten/kota mempunyai persentase luas kawasan hutan yang berbeda-beda, tiga

kabupaten/kota yang memiliki persentase luas kawasan hutan tertinggi dibandingkan dengan

total luas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah Kabupaten Madina sebesar

± 10,16 %, diikuti Kabupaten Palas dan Paluta sebesar ± 8,3%, serta Kabupaten Tapanuli

Selatan - Paluta – Padang Sidempuan sebesar ± 4,2% dan kabupaten/kota yang memiliki

persentase luas kawasan hutan terendah adalah Kabupaten Batubara sebesar ± 0,13%, diikuti

Kabupaten Serdang Bedagai sebesar ± 0,32%. Sementara disisi lain terdapat lima kota yang

tidak memiliki kawasan hutan meliputi Kota Tanjung Balai, Pematang Siantar, Tebing Tinggi,

Binjai dan Medan. Adapun Sejarah Penunjukkan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara

adalah :

1. Kawasan hutan Register (Penunjukan zaman Belanda) seluas ± 2.121.500, 02 Ha

2. Kawasan TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) sesuai SK. Menteri Pertanian No:

923/Kpts/Um/12/1982 Tahun 1982 seluas ± 3.780.132,02 Ha.

3. Padu serasi TGHK dan RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 1997 seluas ± 3.867.761 Ha

4. RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018 sesuai dengan Perda No.7 Tahun 2003

seluas ± 3.679.338,48 Ha;

5. Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai Keputusan Menhut No.

SK.44/Menhut-II/2005 seluas ±3.742.120 Ha;


6. Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai SK Menhut No. 579/Menhut-II/2014

tanggal 24 Juni 2014 seluas : 3.055.795 Ha;

7. Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Keputusan Menteri lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor 1076 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret

2017 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d

Tahun 2016, seluas : ± 3.010.492,54 Ha.

Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan

atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu

pada masa yang akan datang. Secara substansi, keberadaan Renstra OPD dengan dokumen

perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan

jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang

lebih pendek.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) tahun 2018 – 2023 berangkat

dan disusun dari sebuah proses penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Sumatera Utara dan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra

dan RPJMD periode 2013 - 2018.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3419);

2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501;

3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); `

4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299);


7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi

Hutan

13) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran

Sungai

14) Peraturan Pemerintah 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintan Nomor 45 Tahun

2004 tentang Perlindungan Hutan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5056);

15) Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia


4696);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia


4623);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);


18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;

23) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 60/ Menhut-II0/ 2014 tentang Kriteria dan

Klasifikasi DAS;

24) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 61/ Menhut-II0/ 2014 tentang Monitoring dan

Evaluasi Pengelolaan DAS;

25) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 89/ Menlhk – Setjen

/KUM.1/ II/ 2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan dalam rangka Rehabilitasi DAS;

26) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 27 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional

Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;

27) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.01/Menhut-II/2009 tentang

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;

28) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.72/Menhut-II/2009 tentang Perubahan

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan

Perbenihan Tanaman Hutan;

29) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan

Peredaran Benih Tanaman Hutan;

30) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.29/Menhut-II/2013 tentang Pendampingan

Kegiatan Pembangunan Kehutanan;

31) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.79/Menhut-II/2014 tentang Penyusunan

Programa Penyuluhan Kehutanan;


32) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.77/

MENLHK.SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan

Kehutanan;

33) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.83/

MENLHK.SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;

34) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :

P.89/MENLHK.SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan;

35) Peraturan Dirjen PSKL Nomor P.16/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman

Penyusunan Pengelolaan Hutan Desa, Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan

Hutan Kemasyarakatan dan Rencana Kerja Usaha Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat;

36) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39 / Menlhk – Setjen /

2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tahun 2015 – 2019;

37) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan

Hutan Provinsi Sumatera Utara Jo Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 1076 / MENLHK – PKTL / KUH / PLA.2/3/2017 tanggal 13 Maret

2017 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara s/d

Tahun 2016;

38) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan

Pengelolaan DAS Terpadu Provinsi Sumatera Utara;

39) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

40) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

41) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Utara Nomor 11);

42) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);

43) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun

2019-2023;

44) Pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Rencana Pengelolaan

Hutan Jangka Panjang pada Unit Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan pada UPT

Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I s/d XVI di Provinsi Sumatera Utara;


45) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan

Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

46) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi,

Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2019-2023 ini adalah :

1) Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menyusun berbagai

kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang

berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

2) Kerangka dasar bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan daerah;

3) Memudahkan aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan

dengan cara menyusun dan menyampaikan laporan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara atas pelaksanaa program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan

bertanggung jawab.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah :

1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan memberikan landasan

penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;

2) Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berbasis pengendalian, monitoring dan

evaluasi, yang berorientasi pada hasil dengan indikator terukur yang telah ditetapkan;

3) Menyatukan persepsi, sikap dan pandangan serta komitmen antara pimpinan dan staf dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya melalui perumusan visi, misi, tujuan

dan strategi yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penyajian

BAB I. PENDAHULUAN, merupakan penjelasan secara garis besar dari materi Renstra.

bab ini memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan tujuan

serta Sistematika Renstra Tahun 2019-2023.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN, bagian ini memuat informasi

tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki

Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan

capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra

Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas


Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan

dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini .

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KEHUTANAN, bab ini

menguraikan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

PD, Telaahan arah kebijakan pembangunan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

dan hasil pencapaian Renstra periode sebelumnya, Telaahan Rencana Tata Ruang dan

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN, bab ini menyajikan Pada bagian ini dikemukakan

rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator

kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, bab ini menyajikan Pada bagian ini

dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah

dalam lima tahun mendatang.

BAB. VI . RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bagian ini menguraikan rencana

program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEHUTANAN, pada bab

ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPJMD

BAB VIII.PENUTUP

II-1Renstra Dinas Kehutanan 2019 -2023

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEHUTANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan unsur Pelaksana Otonomi

Daerah Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah

dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu, kedudukan

Dinas Kehutanan sebagai wakil Pemerintah urusan kehutanan untuk melakukan koordinasi

pelaksanaan pembangunan di bidang kehutanan di provinsi, baik dalam penyusunan,

pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2010 pasal 3 huruf d.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur No. 38 Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan

Gubernur No. 48 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, maka Dinas Kehutanan menyelenggarakan tugas dan

fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Dinas Kehutanan melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan provinsi,

dibidang penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan lahan dan

perlindungan hutan serta tugas-tugas dekosentrasi dan pembantuan.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pengelolaan hutan konservasi sumber daya

hayati dan ekosistem, Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan

masyarakat di bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan

kehutanan sesuai dengan lingkupnya;

b. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengelolaan hutan konservasi sumber daya

hayati dan ekosistem, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan

pemberdayaanmasyarakat di bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai

dan pengawasan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Penyelenggaraan administrasi pengolahan hutan konservasi sumber daya hayati dan

ekosistem, Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di

bidang kehutanan pengelolaan daerah aliran sungai dan pengawasan kehutanan

sesuai dengan lingkup tugasnya;


d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Susunan Struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas mendukung dan membantu Gubernur dalam

pelaksanaan perumusan dan penetapan pembinaan, pengkoordinasian dan

memimpin pengendalian administrasi umum, Penatagunaan Hutan, Pengusahaan

Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan dan pengelolaan

pembinaan Unit pelaksana Teknis menyelenggarakan tugas :

1) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin

lingkup Dinas;

2) Menyelenggarakan dan memimpin, membina, mensinkronisasi,

mengendalikan tugas dan fungsi dinas;

3) Menyelenggarakan penetapan beban kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai

dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;

4) Menyelenggarakan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada

kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);

5) Menyelenggarakan pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada

kesatuan pengelolaan hutan konservasi ( KPHK);

6) Menyelenggarakan pemanfaatan hutan di Kawasan hutan produksi dan hutan

lindung yang meliputi pemanfaatan Kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan,

pemungutan hasil hutan, dan pemanfaatan jasa lingkungan kecuali

pemanfaatan penyimpanan dan / atau penyerapan karbon;

7) Menyelenggarakan rehabilitasi di luar Kawasan hutan negara;

8) Menyelenggarakan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;

9) Menyelenggarakan pengolahan hasil hutan bukan kayu;

10) Menyelenggarakan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi ∠6.000 m3 / tahun;

11) Menyelenggarakan pengelolaan Kawasan hutan dengan tujuan khusus

(KHDTK) untuk kepentingan religi;

12) Menyelenggarakan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari

Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas daerah Kabupaten / Kota;

13) Menyelenggarakan perlindungan tumbuhan, dan satwa liar yang tidak

dilindungi dan / atau tidak masuk dalam lampiran Appendix CITES;


14) Menyelenggarakan pengelolaan Kawasan bernilai ekosistem penting dan

daerah penyangga Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian alam;

15) Menyelenggarakan program perhutanan social;

16) Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kehutanan;

17) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;

18) Menyelenggarakan pengelolaan DAS lintas daerah Kabupaten / Kota dan

dalam Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu ) provinsi;

19) Menyelenggarakan saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai kehutanan

sebagai bahan penetapan Kebijakan Umum Pemerintah Daerah;

20) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan

keputusan kebijakan;

21) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi / Lembaga

terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;

22) Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas – tugas teknis serta

evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, penatagunaan hutan,

pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan;

23) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan

pelayanan di bidang kehutanan;

24) Menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina unit pelaksana teknis

dinas;

25) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;

26) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan,

mengkoordinasikan kegiatan pembinaan administrasi umum, kepegawaian,

pengelolaan Keuangan dan perencanaan program serta pengkoordinasian seluruh

kegiatan bidang-bidang.Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris

menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi

perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum

2) Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian

dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan

3) Pengkoordinasian, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan

tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan


4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan

fungsinya

5) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan

fungsinya

6) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

c. Bidang Penatagunaan Hutan

Kepala Bidang Penatagunaan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Inventarisasi, Pengukuran, Perpetaan,

Penatagunaan Hutan.Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Inventarisasi

dan Penatagunaan Hutan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1) Penyusunan dan Penyempurnaan pedoman pelaksanaan inventarisasi

sumberdaya hutan, pengukuran dan perpetaan kehutanan, penatagunaan hutan

yang menjadi kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

2) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan

pengendalian atas pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan, pengukuran

dan perpetaan kehutanan

3) Penyelenggara pemberian pertimbangan teknis penataan batas dan

pengukuhan kawasan hutan, rencana pembentukan Kesatuan Pengelolaan

Hutan, pinjam pakai, perubahan fungsi dan status hutan serta Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten yang menjadi kewenangan Provinsi

4) Penyelenggaraan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan

Sistem Informasi Kehutanan


fungsinya


fungsinya

7) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya

kepada Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Inventarisasi dan

Penatagunaan Hutan dibantu oleh :

a. Kepala Seksi Inventarisasi dan Jasa Lingkungan

b. Kepala Seksi Pengukuran dan Perpetaan Hutan


c. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Hutan

d. Bidang Pengusahaan Hutan

Kepala Bidang Pengusahaan Hutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pemanfaatan hutan alam, hutan

tanaman, iuran hasil hutan, peredaran hasil hutan dan pengolahan hasil hutan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan

menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Pengusahaan

Hutan;

2) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup

Bidang Pengusahaan Hutan;

3) Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan

dan pengendalian atas pemanfaatan hasil hutan alam, hutan tanaman, iuran

hasil hutan, peredaran hasil hutan dan pengolahan hasil hutan;

4) Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian

dan pengawasan pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan pada hutan

produksi;

5) Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian

dan pengawasan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung;

6) Penyelengaraan penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan

bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha

pemanfaatan hutan dan izin pemanfaatan kayu (IPK);

7) Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan

pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil

hutan dan tertib peredaran hasil hutan;

8) Penyelenggaraan penyiapan rumusan kebijakan pengawasan dan

pengendalian industri primer hasil hutan kayu/bukan kayu, izin usaha dan

izin perluasan industri primer hasil hutan kayu / bukan kayu;

9) Penyelenggaraan penyusunan dan penyempurnaan pedoman pelaksanaan

pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman, iuran hasil hutan, pengelolaan

hasil hutan, peredaran hasil hutan yang menjadi kewenangan provinsi;

10) Penyelenggaraan pembinaan dan monitoring, supervisi, konsultasi,

koordinasi, sosialisasi, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan

pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman, iuran hasil hutan, pengolahan

hasil hutan, peredaran hasil htuan yang menjadi kewenangan provinsi;

11) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan

fungsi;


12) Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian masukan yang perlu kepada

Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

13) Penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan

dibantu oleh :

a. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam

b. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman

c. Kepala Seksi Iuran, Peredaran dan Industri Hasil Hutan

e. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam perbenihan dan aneka guna

hutan, reboisasi dan perhutanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya,

Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1. Pelaksanaan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Rehabilitasi Hutan dan

Lahan;

2. pelaksanaan arahan, bimbingan kepada pejabat stuktural pada lingkup Bidang

Rehabilitasi Hutan dan Lahan ;

3. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan

pengendalian atas perhutanan sosial dan kemitraan, penyuluhan dan

perbenihan, rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan daerah aliran sungai

(DAS).

4. pelaksanaan penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi

dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum

pengelolaan DAS dan sistem informasi pengelolaan DAS;


dalam rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove

dan pantai/pesisir, penghijauan/penanaman, penerapan teknik konservasi tanah

dan air di luar kawasan hutan Negara;


dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman

hutan;


dalam pelaksanaan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan,

sarana dan prasarana penyuluhan di bidang kehutanan;



dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan

kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan;


dalam pelaksanaan dan pengembangan program perhutanan sosial meliputi dari

hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan;

10. pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan pedoman pelaksanaan perhutanan

sosial dan kemitraan, penyuluhan dan perbenihan, rehabilitasi hutan dan lahan

serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);

11. pelaksanaan pembinaan, supervisi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, evaluasi,

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perhutanan sosial dan

kemitraan, penyuluhan dan perbenihan, rehabilitasi hutan dan lahan serta

pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);

12. pelaksanaan pembinaan terhadap kader pecinta alam, kelompok tani/nelayan,

asosiasi perbenihan dan Saka Wana Bhakti.

13. pelaksanaan pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas sesuai bidang

tugas dan fungsinya;

14. pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya kepada kepala dinas, sesuai Standart yang ditetapkan.

15. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan

fungsinya;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan

dibantu oleh:

a) Seksi Penyuluhan dan Perbenihan

b) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

c) Seksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan

f. Bidang Perlindungan Hutan

Kepala Bidang perlindungan hutan mempunyai tugas membantu kepala dinas

melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengamanan hutan, pengendalian

kebakaran hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam, dan penegakan hukum

bidang kehutanan.Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perlindungan

Hutan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1. Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Bidang Perlindungan Hutan;

2. Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat stuktural pada lingkup Bidang

Perlindungan Hutan ;


3. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan

pengendalian atas pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan,

konservasi sumber daya alam, dan penegakan hukum bidang kehutanan

4. Penyelenggaraan penyusunan/ penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengamanan

hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam,

dan penegakan hukum bidang kehutanan;

5. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum,

dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

6. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan,

pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari Tahura lintas daerah kabupaten/ kota

sesuai rencana pengelolaan Tahura;

7. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan dan

pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan atau satwa liar yang tidak

dilindungi / tidak masuk masuk lampiran (Appendix) CITES;

8. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan

kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam

dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan

kawasan bernilai ekosistem penting;

9. Penyelenggaraan pengamanan hutan dan hasil hutan, pengendalian kebakaran

hutan, dan gangguan keamanan lainnya yang menjadi kewenangan provinsi;

10. Penyelenggaraan pembinaan, supervisi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, evaluasi

dan pengendalian atas pelaksanaan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran

hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam, dan penegakan hukum bidang

kehutanan;

11. Penyelenggaraan pemberian pertimbangan teknis/ pengesahan rencana-rencana

pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi;

12. Penyelenggaraan pemberian fasilitas, bimbingan dan pengawasan perlindungan

hutan yang menjadi kewenangan provinsi;

13. Penyelenggaraan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan atas tuntutan pidana,

perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di bidang kehutanan;

14. Penyelenggaraanpembinaan,

pengendaliandanpengawasanpenyidikpegawaiNegerisipil (PPNS);

15. Penyelenggaraaan konsultasi hukum dengan instansi/lembaga yang terkait dalam

rangka penegakan hukum di bidang kehutanan;

16. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan

fungsinya;

17. Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas sesuai

bidang tugas dan fungsinya;


18. Penyelengaraan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya Kepada Kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perlindungan Hutan dibantu

oleh:

a. Kepala Seksi Pengamanan Hutan

b. Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Konservasi Sumber Daya

Alam

c. Kepala Seksi Penegakan Hukum

g. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I s/d XVI yang

memiliki 33 Unit KPH baik fungsi Lindung maupun Produksi

Kepala UPT KPH Wilayah I s/d XVI menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1) Penyelenggaraan pembinaan pegawai pada lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan;

2) Penyelenggaraan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Kesatuan

Pengelolaan Hutan;

3) Penyelenggaraan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan penataan hutan di

wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan ;

4) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan

penggunaan hutan, perlindungan dan pengamanan serta pengendalian kebakaran

hutan dan lahan, rehabilitasi hutan dan lahan dengan instansi terkait di wilayah

Kesatuan Pengelolaan Hutan;

5) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan di wilayah


6) Penyelenggaraan perlindungan hutan dan penegakan hukum serta konservasi sumber

daya alam di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;

7) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah


8) Penyelenggaraan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kesatuan

Pengelolaan Hutan;

9) Penyelenggaraan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan

hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan;

10) Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;

11) penyelenggaraan investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di

Kesatuan Pengelolaan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundangan;

12) pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;

13) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta

pelaksanaan program perhutanan sosial pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;


14) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan

hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan;

15) pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan;

16) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan

fungsinya;

17) Penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang

tugas dan fungsinya;

18) Penyelenggaraan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT KPH Wilayah I s/d XVI dibantu

oleh:

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

b. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat

c. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

h. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan TAHURA Bukit Barisan

Kepala UPT Pengelola Taman Hutan Raya Bukit Barisan (TAHURA BB) mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala UPT menyelenggarakan fungsi-fungsi :

1) Penyelenggara administrasi dibidang Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian.

perlengkapan dan rumah tangga, yang menjadi kewenangan UPTD Pengelola

Tahura BB

2) Penyelenggara perlindungan dan pengamanan Tahura Bukit Barisan.

3) Pelaksana rehabilitasi Tahura Bukit Barisan

4) Pelaksana inventarisasi potensi Tahura Bukit Barisan

5) Pelaksana pemanfaatan Tahura Bukit Barisan

6) Pelaksana pemungutan retribusi ijin usaha pemanfaatan padaTahura Bukit Barisan

7) Pelaksana penyusunan rencana dan bahan pengesahan rencana pengelolaan,

penataan zonasi dan pengelolaan Tahura Bukit Barisan yang menjadi kewenangan

provinsi

8) Penyiapan bahan pertimbangan pemberian perijinan pengusahaan pariwisata alam,

kerjasama kolaborasi dan perijinan lainnya di Tahura Bukit Barisan yang menjadi

kewenangan provinsi

9) Penyelenggara proses yustisia terhadap pelaku tindak pelanggaran di Tahura Bukit

Barisan

10) Penyelenggara pemungutan retribusi jasa usaha di Tahura Bukit Barisan


fungsinya



fungsinya

13) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada

Kepala Dinas, sesuai standar yang ditetapkan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Pengelola Taman Hutan Raya

Bukit Barisan (Tahura BB), dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

b. Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

c. Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam

II-12Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023

Gambar 2.1STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUBBAG UMUM&KEPEGAWAIAN

SUBBAG PROGRAM,AKUNTABILITAS &INFORMASI

PUBLIK

SUBBAGKEUANGAN

BIDANGPENATAGUNAANHUTAN BIDANG

PENGUSAHAAN HUTANBIDANG REHABILITASI

HUTAN DAN LAHANBIDANG

PERLINDUNGAN HUTAN

SEKSI INVENTARISASI DAN JASALINGKUNGAN

SEKSI PENGUKURAN DANPERPETAAN HUTAN

SEKSI PENATAGUNAAN HUTAN

SEKSIPEMANFAATAN HUTAN ALAM

SEKSIPEMANFAATAN HUTAN TANAMAN

SEKSIIURAN, PEREDARAN DAN INDUSTRI

HASIL HUTAN

SEKSI PENYULUHAN DANPERBENIHAN

SEKSI REHABILITASI HUTAN DANPENGELOLAAN DAERAH ALIRAN

SUNGAI

SEKSI PERHUTANAN SOSIAL DANKEMITRAAN

SEKSI PENGAMANAN HUTAN

SEKSI PELESTARIAN HUTAN

SEKSI PELESTARIANHUTAN

SEKSI PEMANFAATANJASA LINGKUNGAN

UPT PENGELOLAAN TAMANHUTAN RAYA BUKIT BARISAN

BUKIT BARISAN

UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTANWILAYAH I s/d XVI

KOORDINATORJABATAN

FUNGSIONAL



UPT KPH WILAYAH I S/D XVI

KEPALA UPT

SUBBAGTATA USAHA

SeksiPerencanaan dan

Pemanfaatan Hutan

Seksi Perlindungan Hutandan Pemberdayaan

Masyarakat



UPT PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN

KEPALA UPT

SUBBAGTATA USAHA

SEKSIPerencanaan dan

Pemanfaatan Hutan

SEKSIPerlindungan Hutan danKonservasi Sumber Daya

Alam


2.2 Sumber Daya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

menggunakan sumber daya yang ada terdiri dari :

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berjumlah 966 orang. Adapun komposisi

pegawai secara keseluruhan berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan secara rinci

pada table 2.1

Tabel 2.1

Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (orang) Keterangan1. SD 7

2. SLTP/Sederajat 4

3. SLTA/Sederajat 433

4. Sarjana Muda (D-3) Kehutanan 1

5. Sarjana Muda (D-3) Umum 18

6. Strata 1 (S-1) Kehutanan 176

7. Strata 1 (S-1) Non Kehutanan 182

8. Strata 2 (S-2) 59Total 880

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishut Provsu, 2018

Sedangkan komposisi pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

berdasarkan pangkat/golongan ruang diuraikan pada Tabel 2.2

Tabel 2.2

Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

No. Pangkat/Golongan Ruang Jumlah (orang) Keterangan

1. Golongan I 8

2. Golongan II 143

3. Golongan III 655

4. Golongan IV 74Total 880


Jumlah Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang menduduki jabatan

struktural adalah sebanyak 89 orang. Adapun komposisi pegawai berdasarkan

jabatan structural dapat diuraikan pada Tabel 2.3


Tabel 2.3

Data Pejabat Struktural Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

No. Jabatan Struktural Jumlah (orang) Keterangan

1. Eselon II 1

2. Eselon III 22 1 Org Pensiun

3. Eselon IV 66 5 Org PensiunTotal 89


Selanjutnya perkembangan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dari

tahun 2013-2017 dapat diuraikan pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Perkembangan Pegawai dari Tahun 2013 - 2017Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

No. Uraian Jumlah

1 2013 2014 2015 2016 2017

1. Jumlah Pegawai 473 447 449 422 966

2. Kualifikasi Menurut Pendidkan

SD 6 6 4 4 4

SLTP 24 21 24 21 16

SLTA 299 284 276 254 507

D-1 0 0 0 0 0

D-2 0 0 0 0 0

D-3 17 17 17 17 21

S1 101 94 101 100 355

S2 26 25 27 26 63

S3 0 0 0 0 0

3. Kualifikasi Menurut Golongan

I 6 6 8 8 11

II 126 107 74 71 176

III 328 316 342 318 704

IV 13 18 25 25 75

4. Kualifikasi Menurut Jabatan

II 1 1 1 1 1

III 13 13 13 13 22

IV 39 39 39 39 66Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dishut Provsu, 2018


2.2.2 Aset Yang dikelola

Selain sumber daya manusia, untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa

asset yang perlu dikelola dan dipelihara. Sarana dan prasarana tersebut antara lain

bangunan kantor, kendaraan dinas/operasional, peralatan dan perlengkapan kantor

serta sarana dan prasarana pendukung lainnya dengan total nilai asset sebesar

Rp.136.420.859.170,- .Adapun rincian asset yang dikelola Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel 2.5berikut :

Tabel 2.5REKAPITULASI BARANG KE NERACA

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARASAMPAI TAHUN BERJALAN 2018

KODENAMA BARANG

(BERDASARKAN BIDANG BARANG)NILAI

(RUPIAH)

1 Tanah 87.920.562.153,00

01.01 Tanah 87.920.562.153,00

2. Peralatan Dan Mesin 33.645.614.760,00

02.02 Alat Berat 299.498.000,00

02.03 Alat-alat Angkutan 15.338.821.468,00

02.04 Alat Bengkel Dan Alat Ukur 1.661.965.000,00

02.05 Alat Pertanian 47.838.925,00

02.06 Alat Kantor Dan Rumah Tangga 14.857.923.432,00

02.07. Alat Studio Dan alat komunikasi 1.401.928.935,00

02.09. Alat Laboratorium 24.739.000,00

02.10. Alat Persenjataan dan Keamanan 12.900.000,00

3 Gedung Dan Bangunan Gedung 25.450.319.006,00

03.11 Bangunan Gedung 24.723.076.006,00

03.12 Monumen 727.243.000,00

4 Jalan, Irigasi Dan Jaringan 1.679.175.000,00

04.13 Jalan dan Jembatan 1.383.325.000,00

04.14 Bngunan Air/ Irigasi 230.850.000,00

04.15 Instalasi 30.000.000,00

04.16 Jaringan 35.000.000,00

5 Aset Tetap Lainnya 1.444.177.500,00

05.17 Buku dan Perpustakaan 1.233.827.500,00

05.18 Barang Berscorak Kebudayaan 210.350.000,00

6 Aset Tetap Sebelum Penyusutan 150.139.848.419,00

6.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 41.749.291.565,00

6.2 Aset Tetap Setelah Penyusutan 108.390.556.854,00

7 Aset Lainnya 2.570.288.500,00


KODENAMA BARANG

(BERDASARKAN BIDANG BARANG)NILAI

(RUPIAH)

07.21 Aset Kondisi Rusak Berat 1.927.208.500,00

07.24 Aset Tidak Terwujud 643.080.000,00

07 Aset Lainnya Sebelum Amortisasi 2.570.288.500,00

Akumulasi Amortisasi 537.580.000,00

Aset Lainnya Setelah Amortisasi 2.032.708.500,00

JUMLAH ASET TETAP DAN ASET LAINNYA 110.423.265.354,00Sumber : Sub Bagian Keuangan Dishut Provsu, 2018

2.2.3. Kondisi Kelembagaan UPT Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Pembentukan KPH Provinsi Sumatera Utara Wilayah I – XVI dan TAHURA BB

NO

KPH WILAYAH /TAHURA BERDASARKANPERGUBSU NO 48 TAHUN

2017

UNIT KPH DENGANLUASAN

MENGACU SKMENLHK 1076

TAHUN 2016

KABUPATEN LUAS (Ha)

1 UPT. KPH WILAYAH ISTABAT

UNIT I LANGKAT ± 69.224,7

UNIT V DELI SERDANG ± 37.980,69

TOTAL ± 107.205,402 UPT. KPH WILAYAH II

PEMATANG SIANTARUNIT X BATU BARA ± 3.838,29

UNIT XII SIMALUNGUN ± 56.174,45

UNIT VI SIMALUNGUN ± 45.293,38

UNIT IX SERDANG BEDAGAI ± 9.689,25

TOTAL ± 114.995,383 UPT. KPH WILAYAH III

KISARANUNIT XIII ASAHAN ± 82.449,17UNIT III LABURA ± 50.945,39

TOTAL ± 133.394,564 UPT. KPH WILAYAH IV

BALIGEUNIT XIV TOBASA ± 54.940,82

UNIT XXI TAPUT ± 44.585,09

TOTAL ± 101.226,82

5 UPT. KPH WILAYAH VAEK KANOPAN

UNIT XXII TOBASA DANLABURA

± 97.587,51

UNIT XXIII TAPSEL DANPALUTA

± 64.701,34

UNIT VII LABUHAN BATU ± 31.910,19

TOTAL ± 194.199,046 UPT. KPH WILAYAH VI

SIPIROKUNIT XXVI TAPSEL DAN

PALUTA± 167.206,22

TOTAL ± 167.206,227 UPT. KPH WILAYAH VII UNIT XI LABUSEL ± 41.788,49


GUNUNG TUA UNIT XXXI PALAS DANPALUTA

± 249.202,09

TOTAL ± 290.990,588 UPT. KPH WILAYAH VIII

KOTANOPANUNIT XXX MADINA ± 152.639,17

TOTAL ± 152.639,179 UPT. KPH WILAYAH IX

PANYABUNGANUNIT XXIX MADINA ± 153.040,78

TOTAL ± 153.040,7810 UPT. KPH WILAYAH X

PADANGSIDIMPUANUNIT XXVIII TAPSEL DAN

PADANGSIDIMPUAN

± 125.734,39

TOTAL ± 125.734,3911 UPT. KPH WILAYAH XI

PANDANUNIT XXIV TAPUT ± 113.790,78

UNIT XXV TAPTENG DANTAPUT

± 63.971,37

UNIT XXVII TAPSEL DANPADANGSIDIMPUAN

± 37.786,77

TOTAL ± 216.779,5512 UPT. KPH WILAYAH XII

TARUTUNGUNIT XVI TAPTENG DAN

HUMBAHAS± 70.397,85

UNIT XX TAPTENG, TAPUTDAN HUMBAHAS

± 88.578,19

TOTAL ±158.976,0413 UPT. KPH WILAYAH XIII

DOLOK SANGGULUNIT XVII HUMBAHAS,

SAMOSIR, PAKPAKBHARAT DANDAIRI

± 86.321,75

UNIT XVIII HUMBAHAS,SAMOSIR, TOBASADAN TAPUT

± 49.025,01

UNIT XIX SAMOSIR ± 19.792,54

TOTAL ± 155.139,3014 UPT. KPH WILAYAH XIV

SIDIKALANGUNIT XV PAKPAK BHARAT ± 88.282,32

UNIT VIII DAIRI ± 48.822,01

TOTAL ± 137.769,0815 UPT. KPH WILAYAH XV

KABANJAHEUNIT II KARO ± 80.711,40

UNIT IV DAIRI ±42.614,20

TOTAL ± 122.962,6516 UPT. KPH WILAYAH XVI

GUNUNG SITOLIUNIT XXXII NIAS, NIAS UTARA,

NIAS BARAT, NIASSELATAN DANGUNUNG SITOLI

± 146.569,46

UNIT XXXIII NIAS SELATAN ± 109.655,00


TOTAL ± 259.608,07

Grand Total ±2.586.892,20

17UPT Pengelolaan TAHURABukit Barisan -

Karo, Langkat,Simalungun, dan DeliSerdang ± 36.654,-

Sumber Data :Bidang Penatagunaan Hutan

2.3Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

2.3.1. Perkembangan Luas Kawasan Hutan

Data luas kawasan hutan menurut fungsinya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.53Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsinya Tahun 2006– 2015 (Ha)

TahunFungsi Hutan

Produksi Lindung Hutan KonsevasiHutan Produksi

Dikonversi

2006*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00

2007*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00

2008*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00

2009*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.002010*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00

2011*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00

2012*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00

2013*) 1.035.690.00 1.297.330.00 477.070.00 52.760.00

2014**) 1.346.221.88 1.206.881.32 427.007.49 75.684.33

2015 1.346.221.88 1.206.881.32 427.007.49 75.684.33

2016 1.346.221.88 1.206.881.32 427.007.49 75.684.33

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara*) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005tentang Penujukan Kawasan Hutan

di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.**) Data berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel di atas menunjukkan adanya perubahan luas kawasan hutan pada fungsi hutan

yang berbeda sebagai akibat diterbitkannya SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.

579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara (menggantikan

SK Menteri Kehutanan No. 44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 tentang

Penujukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan tidak

berlaku lagi sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 47/P/Hum/2011 pada

tanggal 23 Desember 2013). Total luas kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara

berdasarkan bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 579/Menhut-II/2014

tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara adalah 3.055.795.02 hektar atau

42.90% dari luas total wilayah (yang sebelumnya seluas 3.742.120 hektar). Terdiri dari

Hutan Konservasi seluas 427.007.49 hektar; Hutan Lindung seluas 1.206.881.32 hektar;

Hutan Produksi Terbatas seluas 641.769.79 hektar; Hutan Produksi Tetap seluas


704.452.09 hektar dan Luas Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 75.684.33

hektar.

Hasil hutan baik merupakan hasil utama maupun hasil ikutan dari tahun 2013-2018 dapat

dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.54Produksi Hasil Hutan Sumatera Utara Menurut Jenis Produksi

Tahun 2013-2018

Jenis Produksi Satuan 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A. Hasil Hutan Kayu

1. Log Rimba M3 106.228.77 290.360.00 87.788,61 115.178,18 88.671,94 66.313,482. Log Pinus M3 3.405.48 149.907.27 138.791,99 41.186,85 15.536,83 18.300,183. Kayu Gergajian M3 360.066.03 451.953.94 167.680,77 111.884,98 144.632,21 186.037,914. Kayu Lapis M3 31.467.22 104.704.67 25.185,19 23.330,27 30.365,59 26.926,485. PULP M3 182.436.56 139.618.05 128.509,32 59.583,77 182.291,77 126.758,076. Block Board M3 - 8.884.54 150,00 - 475,83 45,007. Moulding M3 52.447.43 - 37.974,18 33.768,57 51.251,66 43.217,818 Furniture M

3 - - - - - 6.097,36

9 Olahan Lainnya M3 - - - - - 91.702,22

B. Hasil Hutan Bukan Kayu

1. Rotan Ton - - - - 7000 -Batang - 500 500 - 250 -

2. Arang Ton - - - - - -3. Getah Pinus Ton - 798.52 - 952,25 1.000.89 1.087,314 Getah karet Ton 2.440,625 TBS Sawit Ton 14.897,58

Sumber :Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera UtaraKeterangan : - Produksi hasil hutan kayu berdasarkan SIPUHH.

- Produksi Hasil Hutan olahan kayu berdasarkan LMHH-OK industri.- Data s/d Bulan Oktober 2018.

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata produksi hasil utama kehutanan yaitu Log

Rimba, Log Pinus, Kayu Gergajian, Kayu Lapis, PULP dan Block Board mengalami

penurunan.

1) Produksi hasil hutan yang berasal dari hutan alam secara terus menerus setiap

tahunnya mengalami penurunan produksi. Hal ini disebabkan semakin rendahnya

produksi kayu terutama oleh pemegang izin. Tingkat Produksi pada IUPHHK-HA

masih sangat rendah diakibatkan faktor peralatan, cuaca dan harga pasar kayu yang


rendah. Hasil Produksi dari kegiatan pengusahaan hutan alam masih sangat rendah.

Sebagai alternatif hasil hutan berupa kayu untuk kebutuhan industri dan kebutuhan

masyarakat saat ini berasal dari Hutan Tanaman Industri dengan kelas perusahaan

kayu pertukangan dan hutan rakyat. Produksi hasil hutan yang utama dihasilkan dari

hutan adalah kayu bulat. Produksi kayu bulat ini dihasilkan dari hutan alam melalui

kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam(IUPHHK-HA),

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), kegiatan

Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), serta pemanfaatan kayu hutan rakyat berupa kayu

karet yang menggunakan dokumen angkutnya berupa Nota Angkutan saja.

Peredaran produksi kayu yang menggunakan Nota Angkutan sulit dimonitor karena

tidak dilaporkan ke Dinas.

2) Selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, total produksi kayu bulat

rimba dalam bentuk logdi Provinsi Sumatera Utara sebanyak 754.540,98M3. Tota

produksi log kayu pinus pada periode yang sama sebanyak 367.128,60 Sedangkan

untuk jenis kayu olahan yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan

tahun 2018 terdiri dari jenis plywood sawn wood (kayu gergajian), moulding, pulp,

block board,dan produk lainnya dengan total volume produksi sebesar 2.809.447,40

M3. Kayu gergajian yang diolah langsung dari kayu bulat wajib didukung dengan

dokumen yang sah.

3) Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) getah pinus yang diproduksi di Provinsi Sumatera

Utara yang tercatat pada periode 2013 sampai dengan tahun 2018 yang terdiri dari

getah pinus 3.838,97 Ton. Adapun produksi hasil hutan bukan kayu khusus pada

tahun 2018 terdiri dari getah pinus sebanyak adalah 1.087,31Ton senilai +Rp. 10,87

Milyar,-; produksi getah karet sebanyak 2.440,62Ton dengan nilai sebesar Rp. 12,20

Milyar; produksi sawit sebanyak 14.897,58Ton dengan nilai sebesar Rp. 8,94

Milyar. Berdasarkan sumber produksinya, getah pinus dihasilkan dari Kabupaten

Karo. Getah karet merupakan hasil hutan bukan kayu yang diproduksi dari IUPHHK

Hutan Tanaman yang terletak pada Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas

Utara dan Labuhan Batu Selatan dengan volume produksi terbesar berasal dari

Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hasil hutan bukan kayu lainnya yang diproduksi

di Provinsi Sumatera Utara adalah tandan buah segar (TBS) sawit sebanyak


14.897,58 danproduksi getah karet sebanyak 2440,62Ton yang merupakan

komoditas hasil perkebunan yang dipungut dari hutan negara.

Penerimaan Negara yang diperoleh dari hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu selama

kurun waktu 2013 sampai dengan 2018 disajikan dalam table berikut :

TAHUNJENIS IURAN KEHUTANAN

JUMLAH (Rp)PSDH (Rp) DR (Rp)

2013 22.286.271.463,47 40.714.791.348,55 63.001.062.812,02

2014 19.360.364.640,89 40.982.021.921,80 60.342.386.562,69

2015 20.794.245.643,75 20.689.309.884,98 41.483.555.528,73

2016 18.116.925.099,44 19.639.819.970,03 37.756.745.069,47

2017 15.363.240.046,00 16.819.871.043,36 32.183.111.089,36

2018* 14.235.124.256,00 14.485.554.234,83 28.720.678.490,83

JUMLAH (Rp) 263.487.539.553,10

Penerimaan PNBP sd Oktober 2018

b. Kerusakan Kawasan Hutan

Lahan kritis adalah bidang tanah yang tidak produktif dan kurang memiliki daya dukung

bagi pertumbuhan tanaman hutan. Penetapan lahan kritis mengacu pada lahan yang telah

rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya. sehingga kehilangan atau berkurang

fungsinya sebagai penahan air. pengendali erosi. siklus hara. pengatur ikim mikro dan

retensi karbon. Berdasarkan kondisinya vegetasinya. kondisi lahan dapat diklasifikasikan

sebagai : sangat kritis. kritis. agak kritis. potensial kritis dan kondisi normal (tidak kritis).

Total luas lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2018 adalah

1.338.810 hektar. dengan tingkat kekritisan lahan sebagai berikut:

- Tidak Kritis : 715.151,849 hektar

- Potensial Kritis : 915.935,486 hektar

- Agak Kritis : 1.787.972,542 hektar

- Kritis : 182.404,699 hektar

- Sangat Kritis : 476.446,857 hektar


c. Rehabilitasi hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan adalah usaha yang dilakukan baik sipil teknis maupun vegetative

guna memulihkan nilai dan fungsi hutan serta lingkungannya. akibat mengalami

kerusakan dari beberapa macam gangguan. Rehabilitasi lahan adalah upaya

memulihkan kondisi dengan penanaman pohon dan konservasi tanah. Total luas

lahan baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan yang telah

direhabilitasi dari tahun 2013 sampai tahun 2017 di Provinsi Sumatera Utara adalah

seluas 105.217,71 Ha.

d. Perhutanan Sosial dan Kemitraan

Rendahnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan menyebabkan

kesejahteraan antara kinerja pembangunan yang dicapai jadi ini yang direncanakan

pada thaun sebelumnya diantaranya Program Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi

dengan kegiatan Penumbuhan Kelompok Tani, Pembangunan Hutan

Kemasyarakatan, Pembangunan Hutan Tanaman rakyat, Pembangunan Hutan desa

dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan. Kegiatan ini telah dituangkan dalam

Perhutanan Sosial.

Total luas Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2018

adalah 47.636,27 hektar dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutan Kemasyarakatan ± 26.054,292. Hutan Tanaman Rakyat ± 15.948,613. Hutan Rakyat -4. Hutan Desa ± 4.058,005. Hutan Adat -6. Kemitraan Kehutanan ± 1.575,37

total ± 47.636,27

Sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalm

jangka waktu tertentu. Sasaran juga menggambarkan tindakan-tindakan yang akan

dilakukan untuk mencapai tujuan yang bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 48 Tahun 2011 tentang Indikator

Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, sasaran startegis Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :


Tabel 2.6Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara 2013 - 2018

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 2 3

1. Mantapnya status dan tata bataskawasan hutan serta peningkatanjumlah pengelolaan hutan padatingkat tapak

1. Panjang batas kawasan hutan yangterpelihara.

2. Panjang kawasan hutan yang difasilitasiuntuk ditata batas kawasan hutan.

2. Meningkatnya produktifitassumberdaya hutan serta luashutan tanaman dalam rangkamenurunkan laju degradasi hutan

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis.

3. Menurunnya tingkat gangguankeamanan hutan dan kerusakankawasan hutan

1. Persentase penurunan kerusakan kawasanhutan yang disebabkan konflik,perambahan, dan illegal logging .

2. Persentase penurunan titik hotspot (titikapi).

Di dalam mewujudkan kebijakan mengelola sumberdaya hutan serta meningkatkan

pemanfaatannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara pada periode tahun 2013-2018 memiliki gambaran indikatif pencapaian

kinerja pelayanan melalui program dan kegiatan yang diselenggarakan, adalah sebagai

berikut :

NOINDIKATOR

MAKRO

REALISASI

INDIKATOR KINERJA MAKRO

2013 2014 2015 2016 2017* 2018*

1 Rehabilitasihutan dan lahankritis (Ha)

279,864.00 279,796.00 279,792.00 276,756.00 276,586.00 276,336.00

2 KerusakanKawasan Hutan(Ha)

81,500.00 76,500.00 71,500.00 66,500.00 61,500.00 56,500.00

3 Kontribusisektor kehutananterhadap PDRB(%)

0.93 0.90 0.81 0.89 0.84 0.84


Dalam rangka mewujudkan gambaran pencapaian indikatif kinerja pelayanan urusan

kehutanan sebagaimana tersebut di atas dalam periode perencanaan 2013 – 2018 didukung

dengan 13 program sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2) ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3) ProgramFasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

4) ProgramPeningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

5) ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

6) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

7) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

8) Perencanaan dan Pengembangan Hutan

9) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

10) Rehabilitasi Hutan dan Lahan

11) Pemanfaatan Kawasan Hutan Produksi

12) Pengembangan dan Pengelolaan Hutan dan Lahan

13) Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara periode Renstra Tahun

2013-2018 sebagai berikut :


Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera UtaraTahun 2013-2018

No. Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Target IKKTarget Renstra SKPD Tahun ke- Realiasasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1. Persentase Pelaksanaan operasi/PatroliPengamanan Hutan

Tercapainya upayapencegahan dan pembatasankerusakan hutan dan hasilhutan

a) Patroli Pencegahan danPembatasan Kerusakan Hutan,Kawasan Hutan dan Hasil Hutan.

10 Kali; 9 kali; 1 Tahun; 5Kali; 5 Kali

10 9 1 5 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b) Perlindungan dan PengamananHutan pada Kawasan Tahura BukitBarisan.

12 kali; ; 1 Tahun; 5 Kali; 5Kali

12 1 1 5 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Persentase Tingkat Pencurian Kayu,Perambahan Hutan, Kebakaran Hutan

Berkurangnya kasus-kasuspencurian kayu,perambahan hutan dankebakaran hutan

a) Operasi Penindakan KejahatanKehutanan dan Pengamanan PascaPenindakan Kejahatan Kehutanan

5 Kali; 7 Kali; 1 Tahun;2Kali; 2 Kali

5 7 1 2 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b) Pencegahan dan PengendalianKebakaran Hutan dan Lahan

5 Kali; 5 Kali; 1 Tahun; 2kali; 2 Kali

5 5 1 2 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

c) Dialog multi pihak dalam rangkaperlindungan dan pengamananhutan

1 Kali; 1 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

d) Pembinaan dan penyuluhan kepadamasyarakat sekitar hutan

100 exp; 100 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

3. Jumlah tenaga polisi kehutanan danPPNS yang terlatih dan terampil

Tersedianya aparaturkehutanan yang terlatih danterampil

a) Peningkatan profesionalismePolhut

Angkatan; 30 Orang; 1Angkatan

1 - - 30 1 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100%

b) Pengurusan legalitas senjata api 50 Senpi; 50 Senpi 50 50 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - -



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

4. Luas areal dan kondisi hutanmangrove

Terehabilitasinya kawasanhutan mangrove/bakau

a) Pembuatan demplot percontohantanaman mangrove

4 Ha; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

b) Pembinaan silvofishery dalamrangka pemberdayaanmasyarakat dan penyelamatankawasan mangrove

1.000 Ha; 500 Ha - - 100% 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100% -

c) Rehabilitasi hutan mangrove 20 Ha; 3unit 20 3 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - -

d) Analisis pengembangansilvikultur untuk meningkatkanpendapatan masyarakat dankelestarian hutan bakau

1 Buku; 1 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

5. Jumlah penyediaan bibit tanamanpantai/mangrove.

Tersedianya bibit tanamanmangrove dalam upayarehabilitasi hutanbakau/mangrove

a) Pengembangan kebun benihbakau

4 Ha; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

b) Pengadaan bibit untukrehabilitasi pantai kepadamasyarakat

65.000 Batang; 45.000Batang; 25.000 Batang

- 100% - 100% 100% - 100% - 100% 100% - 100% - 100% 100%

6. Jumlah penyediaan bibit jenistanaman hutan dan Multi PurposeTree System (MPTS) dalam rangkarehabilitasi lahan.

Tersedianya bibit tanamanhutan dan MPTS dalamrangka rehabilitasi hutandan lahan

a) Pengadaan bibit tanaman hutandan MPTS

12.000 Batang; 100.000Batang; 773.500 batang;12.500 Batang; 7.500Batang

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b) Pembuatan bibit endemik 30.000 Batang; 26.000Batang

100% - 100% - - 100% - 100% - - 100% - 100% - -

c) Pembuatan bibit kemenyan toba 125.000 Batang; 100% - - - - 100% - - - - 100% - - - -

d) Pengadaan bibit bambu dalamrangka rehbailitasi hutan danlahan Tahura BB

20.000 Batang - - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -

e) Pemeliharaan lanjutan demplot 20 Ha; 10 Ha 20 10 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - -



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

MPTSf) Pembuatan tanaman

reboisasi/rehabilitasi pada lahan-lahan kritis

20 Ha; 10Ha; 20 10 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - -

g) Pengembangan benih/bibit desa 3 Unit; - 3 - - - - 100% - - - - 100% - - -

h) Penyusunan direktori penghasildan penangkar bibit kayu-kayuan dan tanaman hutan

100 Buku; 100 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

7. Frekwensi kegiatan pemberdayaanmasyarakat dalam rangkarehabilitasi hutan dan lahan.

Terlaksananya rehabilitasihutan dan lahan melaluipeningkatan pendapatanmasyarakat sekitar hutan

a) Pemeliharaan demplot budidayatanaman gaharu

5 Ha; 5 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

b) Pengembangan lebah madu 200 stup; 200 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

c) Pembuatan demplot pasak bumi 1 Ha; 1 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

d) Pembuatan demplot ingul dansampinur bunga

10Ha; 10 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

e) Percobaan pemanfaatan akarresam untuk media tanam

2 Unit; 2 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

f) Pembinaan pohon induk danpenangkar

20 Penangkar: 10 Jenis; 10Jenis

- - 20 10 10 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

g) Penghijauan oleh masyarakat 2 Paket - - 2 - - - - 100% - - - - 100% - -

h) Pemberdayaan masyarakat padadaerah penyangga kawasanTahura BB

20.000 Batang - - 100% - - - - 100% - - - - 100% - -

i) Pemeliharaan demplot rotan,pakis, arendan bambu

4 demplot; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

j) Pembuatan demplot aren danbambu diluar kawasan hutan

10 Ha; 4 Ha 10 4 - - - 100% 100% - - - 100% 100% - - -

k) Pemeliharaan wana farma 2 Unit; 2 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

8. Jumlah kelompok swadayamasyarakat/pencinta alam yangdifasilitasi.

Terbinanya kelompokswadaya masyarakat dalamrangka memotivasisemangat pelestarian alamdan rehabilitasi hutan danlahan



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

a) Kemah kerja rehabilitasi lahan 1.000 orang; 1 Kali; 1Paket; 1.100 orang; 1.100orang

100% 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b) Temu Pencinta alam Nasional 1 Kali; 1 Paket; 1 Paket; 1Paket

- 1 1 1 1 - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100%

c) Kampanye Indonesia Menanamdan Memeliharan Pohon

1 Paket; 1.000 orang; 1.000orang

- - 1 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

d) Penguatan kelembagaanmasyarakat pola pendamping

1 Paket; - 1 - - - - 100% - - - - 100% - - -

9. Persentase pelaksanaan kegiatankoordinasi pembangunan di bidangkehutanan lintas kabupaten/kota.

Sinkronnya pelaksanaanpembangunan kehutananlintas kabupaten/kota danregional

a) Perencanaan dan koordinasikegiatan pembangunankehutanan ke Pusat/Kementerian

2 Laporan; 4 Laporan;14Laporan; 9 Laporan; 4Laporan

2 4 14 9 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b) Perencanaan dan koordinasi dibidang Pengusahaan Hutan

6 Kegiatan; 6 6 6 6 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

c) Perencanaan dan koordinasi dibidang Pemantapan kawasanhutan

3 Kegiatan 3 3 3 3 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

d) Perencanaan dan koordinasi dibidang Perlindungan hutan

1 kegiatan; 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

e) Perencanaan dan koordinasi dibidang Rehabilitasi Hutan

1 kegiatan; 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

f) Perencanaan dan koordinasiPembangunan Tahura BukitBarisan

1 Kegiatan; 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10. Persentase penggunaan areal hutanuntuk kegiatan non kehutanan

Terkendalinya penggunaanareal hutan untuk kegatannon kehutanan

a) Identifikasi kawasan hutan untukkegiatan pertambangan

4 Lokasi; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

b) Identifikasi pemanfaatankawasan hutan pantai untukkegiatan non kehutanan

6 Lokasi; 6 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

c) Pemetaan kawasan hutan yang 10 Kabupaten/kota; - - 10 - - - - 100% - - - - 100% - -



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

telah dilepas untuk penggunaannon kehutanan

d) Inventarisasi/evaluasi ijin pinjampakai pada kawasan hutan danHGU

4 Kabupaten; 5 Lokasi; 5Lokasi; 3 Lokasi

4 5 5 3 - 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 100% 100% -

e) Pengendalian batas IUPHHK – HT 4 Lokasi; 2 Perusahaan - - - 4 2 - - - 100% 100% - - - 100% 100%

f) Pembahasan dan pengkajian revisikawasan hutan dalam rangkareview RTRWP sumatera utara

2 Kali - - - 2 - - - - 100% - - - - 100% -

g) Survey risalah hutan lindung 40 Km; 10.000 Ha - - - 40 100% - - - 100% 100% - - - 100% 100%

h) Pengumpulan dokumen tata batas 1 Paket; 1 paket - - - 1 1 - - - 100% 100% - - - 100% 100%

i) Pemeliharaan batas kawasanhutan

50 Km; 125 Km; 95 Km - - 50 125 95 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

11. Jumlah penanganan kasuspermasalahan tata batas hutan.

Terselesaikannya kasuspermasalahan tata batashutan

Penanganan perkara status kawasanhutan (saksi ahli)

3 Kasus; 8 kasus; 19 Kasus;7 Kasus; 8 Lokasi

3 8 19 7 8 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12. Persentase tingkat pengelolaankawasan Tahura Bukit Barisan

Meningkatnya pengelolaankawasan Tahura BukitBarisan

a) Pembinaan dan pengembanganatraksi primata di Tahura BukitBarisan

1 Paket; 1 Paket; 1 Paket 1 1 1 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% - -

b) Inventarisasi potensi hutan danpermasalahan Tahura BukitBarisan

1 Buku; 1 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

c) Fasilitasi Penyusunan RanperdaPengelolaan Tahura BB

1 Paket; 1 paket; 1 paket - - 1 1 1 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

d) Reposisi Batas kawasan TahuraBB

1 Paket - - 1 - - - - 100% - - - - 100% - -

e) Pembuatan Database Tahura BB 1 Paket - - 1 - - - - 100% - - - - 100% - -

f) Pembinaan Penangkaran Kupu-kupu di Tahura BB

1 Paket - - 1 - - - - 100% - - - - 100% - -

g) Pengadaan/perbaikan/rehabsarana dan prasarana Tahura

11 Kegiatan; 1 Paket - 11 1 - - 100% 100% - - 100% 100% - -



1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Bukit Barisan13. Persentase tingkat pelanggaran

hukum di bidang kehutanan.Berkurangnya pelanggaranhukum di bidang kehutanan

a) Tindak lanjut pengaduanmasyarakat tentang permasalahankehutanan

5 Kali; 6 Kali; 3 Kali 5 6 - - 3 Kali 100% 100% - - 100% 100% 100% - - 100%

b) Penanganan kasus gangguankeamanan hutan

4 Kasus; 4 - - - - 100% - - - - 100% - - - -

c) Terpantaunya peredaran hasil hutandi Sumatera Utara

33 Kabupaten/Kota 33 33 33 33 33 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

d) Sosialisasi/penyebarluasaninformasi diBidang Kehutanan

1 Kegiatan; 1 Paket; 1 Paket - - 1 1 1 - - 100% 100% 100% - - 100% 100% 100%

e) Publikasi Peraturan perundang-undangan di Bidang Kehutanan

1 Paket;1 Paket - - 1 1 - - - 100% 100% - - - 100% 100% -

Pada Tabel 2.7 diatas dapat diliihat berbagai capaian kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Utara didalam mengemban Tugas dan Fungsinya pada kurun waktu 2013-2018 yang diukur dariindikator capaian sasaran.Adapun alokasi

anggaran dan realisasi serapan anggaran pada periode tersebut disertai rasio danrata-rata pertumbuhan anggaran serta realisasinya diuraikan

dalam Tabel 2.8.


Tabel 2.8Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Periode Renstra 2013-2018

URAIANANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE

-RATA-RATA

PERTUMBUHAN

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ANGGARAN REALISASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

I. BELANJATIDAKLANGSUNG

40.345.197.639 36.021.865.000 38.250.204.000 40.502.973.000 106.548.699.000 33.873.311.109 33.680.067.358 35.644.388.566 37.454.042.274 81.446.647.076 83,96 93,50 93,19 92,47 76,44 16,56 11,89

1. Belanja Pegawai /Personalia

40.345.197.639 36.021.865.000 38.250.204.000 40.502.973.000 106.548.699.000 33.873.311.109 33.680.067.358 35.644.388.566 37.454.042.274 81.446.647.076 83,96 93,50 93,19 92,47 76,44 16,56 11,89

II. BELANJALANGSUNG

11.053.854.096 10.971.329.600 7.194.081.150 16.155.593.000 21.673.911.874 8.759.992.192 10.100.957.209 5.897.593.247 12.424.014.583 19.430.684.460 79,25 92,07 81,98 76,90 71,44 2,66 2,65

TOTAL : 51.399.051.735 46.993.194.600 45.444.285.150 56.658.566.000 133.745.714.000 42.633.303.301 43.781.024.566 41.473.396.613 49.878.056.857 100.877.331.536 82,95 93,16 91,26 88,03 75,42


Berdasarkan Tabel 2.8 Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun

2013-2018, secara umum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan

tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 7 sasaran strategis yang

ditetapkan dan dijabarkan dalam indikator kinerja utama, semua telah mencapai kinerja

yang diharapkan.

Hasil evaluasi dan analisis capaian berdasarkan sasaranstrategis dapat diuraikan sebagai

berikut :

1) Adapun total luas lahan yang telah direhabilitasi mulai tahun 2013 sampai dengan 2017

di Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 105.217,71 hektar. Selain kegiatan rehabilitasi

hutan dan lahan juga di Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kegiatan reboisasi yang

merupakan upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa

lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.

Demikian juga peranan swasta dalam mengelola hutan secara lestari dan

berkesinambungan melalui pengembangan Hutan Tanaman Industri pada areal-areal

yang kurang produktif (bekas perambahan, alang-alang, semak belukar, lahan kosong)

yang berada dalam kawasan hutan telah turut mendukung upaya rehabilitasi hutan dan

lahan di Provinsi Sumatera Utara.

2) Realisasi Penanaman 1 Milyar Pohon (OBIT) pada Tahun 2017 yang dilaksanakan di

lokasi pinggiran jalan tol Kualanamu – Sei Rampah tepatnya di sekitar pintu gerbang

Teluk Mengkudu , Serdang Bedagai sepanjang 2,5 km Di sisi kanan kiri jalan. Kegiatan

ini adalah peringatan yang ke-10 sejak tahun 2007 lalu, dimana Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara sendiri telah menanam sebanyak 370 juta lebih pohon. Untuk tahun 2017

Provinsi Sumatera Utara mendapat peringkat ketiga terbaik dalam hal Program

Penghijauan Nasional (OBIT) yang diserahkan pada tgl 9 Desember 2017 oleh Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan pada tahun 2014 Provinsi Sumatera

Utara juga berhasil mendapat peringkat kedua terbaik dalam program yang sama juga

(OBIT).

3) Pada tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara juga memfasilitasi

terjaminnya ketersediaan bibit untuk reboisasi dan penghijauan sebanyak 92.527 batang

yakni melalui kegiatan: (a).Pengadaan bibit simbolis sebanyak 527 batang yang ditanam

dalam acara seremonial telah terdistribusi di daerah Kabupaten batubara, Dairi, Medan,

Deli Serdang dan Samosir; (b). Pengadaan Bibit Dataran Rendah untuk Masyarakat


sebanyak 17.000 batang di daerah Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Langkat,

Batubara, Tobasa, Karo, Samosir, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Simalungun dan Dairi;

(c). Pengadaan bibit Mangrove untuk masyarakat sebanyak 75.000 batang di daerah

Kabupaten Langkat dan Deli Serdang. Disamping itu Dinas Kehutanan juga memberikan

bantuan bibit untuk reboisasi dan penghijauan lingkungan Tahun 2017 sebanyak 79.385

batang yakni melalui kegiatan (a).Pengadaan bibit simbolis sebanyak 1.000 batang yang

ditanam dalam acara seremonial telah terdistribusi di daerah Kabupaten Madina, Sergai,

Karo dan Medan; (b). Pengadaan bibit Mangrove untuk masyarakat sebanyak 30.000

batang di daerah Kabupaten Sergai dan Deli Serdang; (c). Penyediaan Bibit pada

Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat (Pengadaan Bibit Kayu-Kayuan dan MPTS) yang

meliputi Hutan Rakyat sebanyak 4.785 batang di daerah Kabupaten Langkat dan Sergai,

Bantuan Bibit penghijauan untuk masyarakat sebanyak 35.000 batang di daerah

Kabupaten Simalungun, Samosir, Karo, Sergai, Deli Serdang, Medan dan Sibolga; (d).

Kampanye Indonesia Menanam dan memelihara pohon yang ditanam oleh desa binaan

sebanyak 5.000 batang yang terdistribusi di daerah Kabupaten Mandailing Natal dan

Tapanuli Tengah; (e). Pembinaan Agroforestry ( Silvofishery, silvopasture, tumpang sari,

empang paluh mangrove dan aneka usaha kehutanan )sebanyak 3.600 batang yang

dilaksanakan di Desa Sentang, Kecamatan Teluk Mengkudu

4) Produksi hasil hutan yang berasal dari hutan alam secara terus menerus setiap tahunnya

mengalami penurunan produksi. Hal ini disebabkan semakin rendahnya produktifitas

kayu yang ada di hutan alam dan disamping itu juga adanya moratorium jeda tebang pada

hutan alam untuk mengurangi dampak pemanasan global (Global warming). Sebagai

alternatif hasil hutan berupa kayu untuk kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat

saat ini berasal dari Hutan Tanaman Industri dengan kelas perusahaan kayu pertukangan

dan hutan rakyat. Produksi hasil hutan yang utama dihasilkan dari hutan adalah kayu

bulat. Produksi kayu bulat ini dihasilkan dari hutan alam melalui kegiatan perusahaan

Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam

rangka pembukaan wilayah hutan, pembangunan hutan tanaman (HTI) serta kegiatan

hutan rakyat.

5) Selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, kegiatan

hutan rakyat yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari pengembangan/

pembangunan hutan rakyat dan pembangunan areal model hutan rakyat. Selama lima


tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, total produksi kayu bulat di

Provinsi Sumatera Utara sebanyak 8.814.769,42 m3. Sedangkan untuk jenis kayu olahan

yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2015 terdiri dari jenis

plywood sawn wood (kayu gergajian), moulding, pulp, meubel, veneer dan produk

lainnya (yang merupakan turunan kayu lapis atau jenis produk lidi) dengan total volume

produksi sebesar 986.618,35m3. Kayu gergajian yang diolah langsung dari kayu bulat

wajib didukung dengan dokumen yang sah.

6) Hasil hutan bukan kayu yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan

tahun 2015 yang terdiri dari getah pinus, getah karet dan sawit. Adapun produksi hasil

hutan bukan kayu pada tahun 2015 terdiri dari getah pinus sebanyak adalah 68.213,00 kg

senilai Rp. 139.836,650,-; produksi getah karet sebanyak 943.233,98 kg dengan nilai

sebesar Rp. 16.034.977.660,-; produksi sawit sebanyak 317.112 kg dengan nilai sebesar

Rp. 507.379.936,- . Berdasarkan sumber produksinya, getah pinus dihasilkan dari

Kabupaten Karo. Getah karet merupakan hasil hutan bukan kayu yang diproduksi dari

IUPHHK Hutan Tanaman yang terletak pada Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang

Lawas Utara dan labuhan Batu Selatan dengan volume produksi terbesar berasal dari

Kabupaten Labuhan Batu selatan. Hasil hutan bukan kayu lainnya yang diproduksi di

Provinsi Sumatera Utara adalah tandan buah segar (TBS) sawit sebanyak 317.112 kg

yang merupakan komoditas hasil perkebunan yang dipungut dari hutan negara.

7) Gangguan keamanan hutan yang ada termasuk perusakan hutan yang terjadi selama

periode lima tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 adalah

terjadinya perambahan dengan pemukiman liar pada beberapa kabupaten/ kota di

Provinsi Sumatera Utara. Perambahan hutan tersebut terjadi pada beberapa kawasan

konservasi seperti Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa dan areal IUPHHK Hutan

Tanaman. Untuk tahun 2013 luas areal yang dirambah 2.453 hektar dengan jumlah

perambah terdata sebanyak 295 KK (1.107 orang). Pada tahun 2014 luas areal yang

dirambah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yaitu 2.453 hektar menjadi

50.681 hektar dengan jumlah perambah terdata sebanyak 91 KK. Pada Tahun 2015

perambahan hutan mengalami penurunan luas areal yang dirambah dari 50.681 hektar

menjadi 9.700 hektar dengan jumlah perambah yang terdata sebanyak 180 orang.

Perambahan hutan tersebut tersebar di Kabupaten Deli Serang, Langkat, Karo,

Simalungun, dan Humbang Hasundutan. Untuk tahun 2017 perambahan dan pemukiman


liar terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dengan luas areal

yang dirambah 16.229,13 hektar yang tersebar di 10 Kabupaten yaitu : Kabupaten

Langkat, Deli Serdang, Batubara, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Mandailing Natal,

Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan dan Dairi.

8) Selama lima tahun terakhir mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, luas Kebakaran

hutan di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan. Kebakaran hutan yang terjadi

pada tahun 2013 yaitu seluas 1.672 ha. Kawasan hutanyang mengalami kebakaran

tersebut terjadi pada Taman Wisata Alam seluas 57 ha, Cagar Alam seluas 1 ha, hutan

Lindung 947,50 ha, Hutan Produksi seluas 163,40 ha dan pada Hutan Kota seluas 15 ha.

Pada Tahun 2014 kebakaran hutan mengalami peningkatan yang cukup signifikan

dibandingkan pada tahun sebelumnya terutama kebakaran hutan pada kawasan hutan

lindung, dimana luas kebakaran hutan menjadi 5.290,20 dari sebelumnya seluas 1.627 ha.

Kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 mengalami penurunan drastis terutama

kebakaran hutan pada kawasan hutan lindung dimana pada tahun ini luas hutan yang

terbakar menjadi 239 ha dari sebelumnya luas 5.290,20 ha. Kawasan hutan yang

mengalami kebakaran tersebut terjadi pada Hutan Lindung seluas 39 ha, Hutan Produksi

Terbatas seluas 24 ha, Hutan Produksi seluas 101,50 ha. Pada Tahun 2017 kebakaran

hutan mengalami penurunan luas areal dimana luas areal terbakar pada tahun 2016

adalah seluas 8.217,44 hektar yang pada awalnya diharapkan di tahun 2017 menurun

sebesar 5% menjadi 7.806, 56 hektar akan tetapi luas kebakaran hutan dan lahan

menurun drastis menjadi seluas 817 hektar, karena pengendalian kebakaran hutan dan

lahan dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai stakeholder.

9) Titik Hotspot selama periode 5 tahun terakhir sejak tahun 2013 sampai dengan tahun

2017 juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2013 titik hotspot sebanyak 997 titik,

meningkat di tahun 2014 menjadi 1045 titik. Meningkatnya jumlah titik hotspot di tahun

ini diakibatkan oleh musim kemarau yang panjang di sepanjang tahun 2014, yang

mengakibatkan jumlah tingginya luas areal kebakaran hutan. Di tahun 2015 titik hot spot

mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 331 titik, dan pada tahun 2016 titik

hotspot bertambah menjadi 371 titik. Titik Hotspot sepanjang tahun 2017 adalah 305

titik, turun sebesar 12% dari tahun 2016 sebanyak 371 titik. Kegiatan yang dilakukan

untuk pengurangan titik api tersebut adalah kegiatan patroli dalam rangka pencegahan


dan pengendalian kebakaran hutan yang dilaksanakan di wilayah UPT KPH IV Balige

dan di wilayah UPT KPH XV Sidikalang.

10) Upaya Penanganan terhadap Illegal Logging Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

melakukan upaya-upaya sebagai berikut : (a). Melakukan patroli pengamanan hutan,

penegakan hukum dibidang kehutanan dan pembentukan “Masyarakat peduli api”. (b).

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan melalui penyuluhan dan

kampanye gerakan penanaman. (c). Jumlah POLHUT hanya 215 orang ( 20 orang di

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, 195 orang di UPT. KPH dan Tahura Bukit

Barisan ). Diperkirakan 3 tahun ke depan (2018-2020) akan pensiun sebanyak 86 orang

(40%). (d). Melakukan Operasi Tim Terpadu Penanggulangan Kerusakan Kawasan

Hutan

a. Tahun 2015 di Langkat (tanggal 27 Nopember s/d 1 Desember 2015) dengan

Dana APBN.

b. Tahun 2017 di 2 lokasi, yaitu: 1. Ledong UPT. KPH Wilayah III Kisaran

(tanggal 10 s/d 14 juli 2017); 2. Langkat UPT. KPH Wilayah I Stabat (bulan

Oktober 2017).

11) Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai sistim pengelolaan hutan

berbasis tapak merupakan skala prioritas pembangunan di dalam Renstra 2015-2019

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pembentukan KPH telah diatur di

dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3

Tahun 2008 dengan terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai Wilayah

Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukkannya diharapkan akan

dapat dikelola secara efisien dan lestari. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor SK.102/Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010 telah ditetapkan

wilayah unit KPH di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33 Unit KPH yang terdiri dari

KPHL sebanyak 14 Unit dengan luas ± 1.364.497 Ha dan KPHP sebanyak 19 unit

dengan luas ± 1.831.884 Ha. Pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah kewenangan pengelolaan kawasan hutan sepenuhnya menjadi

kewenangan pusat dan Provinsi kecuali kawasan TAHURA dikelola oleh Kabupaten/

Kota yang berada dilintas batas Kabupaten/ Kota, 33 unit KPH tersebut bernaung pada

16 Unit KPH Wilayah I s/d XVI yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur


Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dinas-Dinas Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara.

12) Perencanaan pengelolaan hutan melalui penyusunan Tata Hutan dan Rencana

Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH yang akan digunakan sebagai acuan

rencana kerja di tingkat tapak. Perkembangan Penyusunan Tata Hutan dan RPHJP KPH

Provinsi Sumatera Utara sampai dengan saat ini telah difasilitasi penyusunan Tata Hutan

dan RPHJP KPH sebanyak 25 Unit dan 5 Unit diantaranya telah mendapat penetapan

dari Kementarian LHK, sisanya sebanyak 8 unit direncanakan akan difasilitasi

penyusunannya pada Tahun Anggaran 2018 melalui APBD sebanyak 5 unit dan APBN

sebanyak 3 Unit.

13) Panjang batas kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara ±15.735,72 Km telah ditata batas

sampai dengan Tahun 2017 sepanjang 6.479,23 Km (BL = 4.070,23 Km , BF = 2.409,00

Km).

14) Dari data awal pada tahun 2013 titik hotspot di Provinsi Sumatera Utara ada 882 titik

hotspot ditargetkan setiap tahunnya berkurang 10%. Kondisi pada tahun yang diharapkan

pada tahun 2017 adalah terdapat 579 titik hotspot di Sumatera Utara. Kondisi terakhir

tahun 2107 terdapat 305 titik hotspot di Sumatera Utara yang artinya terjadi penurunan

titik hotspot yang sangat signifikan di Sumatera Utara atau mencapai 472% dari kondisi

yang diharapkan. Kegiatan yang dilakukan untuk pengurangan titik api tersebut adalah

Kegiatan patroli dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;

15) Adapun kegiatan Perhutanan Sosial dan Kemitraan dengan terbitnya perizinan

perhutanan sosial agar berjalan berdasarkan rencana dengan pemanfaatan/pengelolaan

pada kawasan hutan, dapat dilihat sebagai berikut:

A. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di Provinsi Sumatera

Utara ada sebanyak 35 izin dengan luas 26.054,29 Ha yang tersebar di 15 (lima belas)

Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Langkat 2 (dua) izin dengan luas 854 Ha

2. Kabupaten Deli Serdang 1 (satu) izin dengan luas 90 Ha

3. Kabupaten Serdang Bedagai 5 (lima) izin dengan luas 1.151 Ha

4. Kabupaten Simalungun 1 (satu) izin dengan luas 195 Ha

5. Kabupaten Labuhan Batu 1 (satu) izin dengan luas 350 Ha

6. Kabupaten Batubara 1 (satu) izin dengan luas 456 Ha


7. Kabupaten Asahan 9 (sembilan) izin dengan luas 3.458 Ha

8. Kabupaten Toba Samosir 4 (empat) izin dengan luas 1.976 Ha

9. Kabupaten Labuhanbatu Utara 1 (satu) izin dengan luas 5.500Ha

10. Kabupaten Tapanuli Utara 3 (tiga) izin dengan luas 1.914 Ha

11. Kab. Humbang Hasundutan 2 (dua) izin dengan luas 1.274Ha

12. Kabupaten Samosir 1 (satu) izin dengan luas 567,29 Ha

13. Kabupaten Pakpak Bharat 3 (tiga) izin dengan luas 376 Ha

14. Kabupaten Dairi 2 (dua) izin dengan luas 6.000 Ha

15. Kabupaten Karo 1 (satu) izin dengan luas 1.893 Ha

B. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR)

di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 12 (dua belas) izin dengan luas 15.948,61 Ha

yang tersebar di 5 (lima) Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Langkat 4 (empat) izin dengan luas 1.818 ha

2. Kabupaten Simalungun 1 (satu) izin dengan luas 668 Ha

3. Kabupaten Asahan 2 (dua) izin dengan luas 1.902,61 Ha

4. Kabupaten Mandailing Natal 1 (satu) izin dengan luas 8.794 ha

5. Kabupaten Tapanuli Selatan 4 (empat) izin dengan luas 2.766 Ha

C. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Desa (IUPHD) di Propinsi Sumatera Utara sebanyak

12 (dua belas) izin dengan luas 4.058 Ha yang tersebar di 3 (tiga) Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Toba Samosir 4 (empat) izin dengan luas 808 Ha

2. Kabupaten Tapanuli Selatan 6 (enam) izin dengan luas 1.111 Ha

3. Kabupaten Tapanuli Tengah 2 (dua) izin dengan luas 2.139 Ha

D. Kemitraan Kehutanan yang sudah mendapat Pengakuan dan Perlindungan (Kulin) di

Provinsi Sumatera Utara sebanyak 13 (tiga belas) Kemitraan Kehutanan dengan luas

1.575,37 Ha yang tersebar di 2 (dua) Kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Langkat 12 (dua belas) Kemitraan dengan luas 1.185,37Ha

2. Kabupaten Simalungun 1 (satu) Kemitraan dengan luas 390 Ha


Data Pentupan Lahan Sampai Tahun 2018

No Penutupan Lahan

Kawasan Hutan

DiluarKawasan

Hutan

Total

Jumlah(HK, HL,HP, HPT

HutanProduksi

yangDapat

Dikonversi

Jumlah Jumlah%

(Ha) (Ha) (Ha) (Ha) (Ha)

1 2 7 8 9 10 11 121. Provinsi Sumatera

Utara

A. Hutan 1,656,600 6,100 1,662,700 150,400 1,813,100 25.5

- Hutan Primer 578,700 900 579,600 3,100 582,700 8.2

- Hutan Sekuner 955,500 5,200 960,800 124,700 1,085,500 15.3

- Hutan Tanaman 122,400 0 122,300 22,600 144,900 2.7

B. Non Hutan 1,323,500 69,600 1,393,100 3,895,800 5,288,900 74.5

TOTAL 2,980,100.0 75,700.0 3,055,800.0 4,046,200.0 7,102,000.0100.0

Sumber : Bidang PGH Dishut Tahun 2018

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga

Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan

oleh penyelenggara pelayanan publik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan

kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan

dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di

lingkungan masing-masing.

Dalam memenuhi amant Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Standar Pelayanan Publik Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan


Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

1.4.1 Analisis Renstra Kementerian Kehutanan terhadap Pengembangan Pelayanan Dinas

Kehutanan

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kehutanan dan RPHJP KPH, diperlukan upaya

menganalisis faktor penghambat dan pendorong dalam upaya pengembangan pelayanan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara seperti diuaraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9.

Analisis Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Sumatera UtaraBerdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.

SasaranJangka

MenengahKemenLHLK

Permasalahan Pelayanan DinasKehutanan

Factor

Penghambat Pendorong

1. MenjagaKualitaslingkunganhidup untukmeningkatkandaya dukunglingkungan,ketahanan airdan kesehatanmasyarakat;

Belum optimalnya peran sertamasyarakat dalam Program HutanTanaman Rakyat (HTR)

Belum Optimalnya PeranPusat PembiayaanPembangunan Hutan dalampembiayaan pembangunanHTR

Terdapatnya PencadanganAreal HTR di ProvinsiSumatera Utara

2. Memanfaatkanpotensi sumberdaya hutan danlingkunganhutan secaralestari untukmeningkatkanekonomi dankesejahteraanmasyarakatyangberkeadilan;

Belum optimalnya penatausahaanhasil hutan dan iuran kehutanan sertabelum mantapnya kemampuan negarauntuk menjamin hak-hak negara atashasil hutan kayu.

Resistensi pihak-pihaktertentu atas pemanfaatanhutan dan hasil hutanproduksi yangmengedepankan kepentingan-kepentingan jangka pendek

Tersedianya hutan alamproduksi bekas tebanganIUPHHK-HA yangmemilikipotensi memadai

3. Melestarikankeseimbanganekosistem dankeanekaragaman hayati sertakeberadaanSDA sebagaisistempenyanggakehidupanuntukmendukung

Belum optimalnya peran sertamasyarakat dalam pelaksanaan HKmdan HD serta Data dan informasidetail tingkat lapangan kondisi hutandan lahan kritis belum lengkap danakurat, sehingga menyulitkan dalammembuat perencanaan rehabilitasihutan dan lahan yang tepat.

Minimnya sosialisasiperaturan yang berkaitandengan kegiatan RHLterutama HKM dan HD).Serta Tidak adanya dukungandana APBN padaKabupaten/Kota untukpengambilan data daninformasi detail tingkatlapangan kondisi hutan danlahan kritis

Tersedianya dukungananggaran APBD padaDishutprov dan DanaDekonsentrasi APBNuntuk Peningkatan fungsidan Daya Dukung DASBerbasis Pemberdayaanmasyarakat


No.

SasaranJangka

MenengahKemenLHLK


Factor


pembangunanberkelanjutan;

Tabel 2.10

Analisis Permasalahan Pelayanan Dinas Kehutanan Sumatera UtaraBerdasarkan Arahan RPJP Unit KPH dan atau Tahura BB beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.

Arahan RencanaKegiatan berdasarRPHJP KPH danAtau Tahura BB


Factor


1. Inventarisasi Wilayahserta Penataan danPenetapan KawasanHutan

Belum optimalnya peran sertamasyarakat dalam Program HutanTanaman Rakyat (HTR) Belumoptimalnya peran serta masyarakatdalam Program Hutan TanamanRakyat (HTR)

Tidak tersedianya anggaran dariPemerintah Daerah untukmembiayai program HTR

Adanya Pusat pembiayaanPembangunan Hutan(P2H)

Belum optimalnya penatausahaanhasil hutan dan iuran kehutanan sertabelum mantapnya kemampuan negarauntuk menjamin hak-hak negara atashasil hutan kayu.

Masih terdapatnya regulasidaerah tentang retribusi yangbertentangan dengan regulasiyang lebih tinggi

Semakin meningkatnyakesadaran pengusaha bidangkehutanan untukmelaksanakan kegiatan usahasesuai ketentuan peraturanperundangan yang berlaku

Belum seimbangnya kapasitasterpasang industri pengolahan hasilhutan kayu dengan kemampuanpenyediaan bahan baku

Semakin rendahnya realisasiproduksi hasil hutan kayu yangberasal dari hutan alamproduksi dan belum tersedianyadata potensi hasilhutan kayu yang berasal darihutan hak/kayu rakyat diKabupaten/Kota sebagai salahsatu sumber bahan baku industri

Tersedianya potensi hasilhutan hak/kayu rakyat yangdapat dikelola sebagaisumber bahan baku industri

2. Pemanfaatan Hutan Data dan informasi detail tingkatlapangan kondisi hutan dan lahankritis belum lengkap dan akurat,sehingga menyulitkan dalam membuatperencanaan rehabilitasi hutan danlahan yang tepat.

Masih kurangnya kapasitas unitkerja ditingkat kabupaten/kotayang melakukan koordinasiketerpaduan pengelolaan DAS

Tersedianya dukungananggaran APBD padaDishutprov dan DanaDekonsentrasi APBN untukpengambilan data daninformasi.

Kapasitas pengendalian dan evaluasiterhadap hasil-hasil pelaksanaankegiatan RHL masing kurang

Lemahnya koordinasi antarapemerintah provinsi,kabupaten/kota dam UPTKementerian Kehutanan dalampelaksanaan rehabilitasi lahan

Adanya dukungan dankomitmen dari pemerintahprovinsi dalam upayapengendalian dan evaluasiRHL.

Penerimaan daerah dan pendapatanmasyarakat dari hasil pemanfaatanjasa lingkungan masih relatif kecil ;

Kabupaten/Kota belum optimaldalam melakukan inventarisasipotensi jenis dan jumlahkeanekaragaman hayati sertalingkungan

Tersedianya dukungananggaran dari APBDDishutprov dan APBNKemhut untuk pelaksanaanpengelolaan keanekaragamanhayati dan Tahura

3. PemberdayaanMasyarakat

Kurangnya data informasi danlaporan mengenai pelanggaranbidang kehutanan secaraterintegrasi di daerah;

Belum optimalnya dukungananggaran APBD Kab/Kotauntuk pendataan danpenanganan kasus-kasus

Adanya dukungananggaran APBD Provinsiuntuk koordinasipendataan kasus-kasus


No.

Arahan RencanaKegiatan berdasarRPHJP KPH danAtau Tahura BB


Factor


pelanggaran bidangkehutanan ke setiapkabupaten/ kota.

pelanggaran bidangkehutanan ke setiapdaerah

Masih lemahnya koordinasiantara aparatur kehutanan denganinstansi penegak hukum lainnyadalam menangani masalahgangguan keamanan hutan;

Belum adanya keterpaduankomitmen seluruh pihakdalampenanganan masalah yangberkaitan dengan pelaksanaansistem perlindungan hutan

Masih adanya dukungankonsolidasi daripemerintah daerah dalampembinaan hukum danperaturan perundangankehutanan

Penanganan kasus-kasuspelanggaran bidang kehutanandari hasil operasi pengamananhutan masih banyak yang belumterselesaikan

Terbatasnya tenaga PPNSyang dimiliki DinasKehutananProvinsi dan Kabupaten Kota

Tersedianya dukungananggaran dari APBDDishutprov untuk diklatPPNS

4. Pembinaan danPemantauanPemanfaatan Hutandan PenggunaanKawasan Hutan

Tata Ruang Wilayah Provinsiyang belum selesai sampai saatini

Kurangnya data pendukungdari kab/kota

Komitmen PemdaProvinsiuntuk mempercepat revisitata ruang wilayah

5 Rehabilitasi PadaAreal Kerja di luarIzin

Trayek batas yang dibuatberdasarkan peta penunjukankawasan hutan tidak sesuaidengan kondisi lapangan

Pemahaman stakeholderterhadap konsep, proses danpelaksanaan tata batas masihrendah

Tersedianya dana APBNuntuk proses reposisibatas

6 Pembinaan danPemantauanRehabilitasi danReklamasi Di DalamAreal Yang Berijin;

Hasil tata batas kawasan hutanyang telah 5 tahun keatas tidakmemiliki tanda batas yang jelasdilapangan

Kurangnya dukungananggaran APBD Kab/Kotaterhadap kegiatanpemeliharaan batas kawasanhutan.

Adanya dukunganpembiayaan dari APBDProvinsi untukpemeliharaan batas luarHP dan HL.

7 Perlindungan Hutandan Konservasi Alam

Adanya kabupaten belum responterhadap pembangunan KPHdiwilayahnya.

Tidak tersedianya dukungandana APBD kab/kota untukoperasional KPH

Adanya alokasi sosialisasipembangunan KPH dariPusat dan Provinsi danPenetapan wilayah KPHPdan KPHL sebanyak 33unit

8 PenyelenggaraanKoordinasi danSinkronisasi AntarPemegang Ijin;

Data base peta dasar, petatematik, data potensi kayu dannon kayu belum lengkap danakurat

Kurangnya dukungananggaran APBD Kab/Kotauntuk kegiatan untukinventarisasi dan penyediaancitra satelit

Tersedianya dukungananggaran APBD padaDishutprov untukkegiatan inventarisasi danpenyediaan citra satelit

1.4.2 Analisis RTRW Provinsi Sumatera Utara terhadap Pengembangan Pelayanan Dinas

Kehutanan

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana

struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

Utara. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka Dinas Kehutanan


dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan

pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan PD dalam lima tahun mendatang.

Telaahaan rencana tata ruang wilayah beserta faktor pendorong dan penghambat terhadap

pelayanan perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana

terdapat Tabel 2.11 di bawah ini.

Tabel 2.11Permasalahan pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara berdasarkanTelaahan Rencana tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong

keberhasilan penanganannya

No Rencana tata Ruang Wilayahterkait Tugas dan Fungsi Dinas

Kehutanan

PermasalahanPelayanan Dinas

Kehutanan

FaktorPenghambat Pendorong

1 A. Kawasan Lindung Kawasan hutan lindung seluas

1.325.596 Ha yang tersebar di27 Kabupaten/kota di ProvinsiSumatera Utara.

Kawasan Suaka Alam danpelestarian alam

Taman Buru Kawasan wisata alam Kawasan Taman Nasional dan

Tahura Cagar Budaya Kawasan Lindung setempat Kawasan lindung lainnya.

Data dan infromasidetail tingkat lapangan,kondisi hutan, dan lahankritis belum lengkap danakurat, sehinggamenyulitkan dalammembuat perencanaanrehabilitasi hutan danlahan yang tepat.

Tata Batas SK MenhutNo.579 Tahun 20.

Tingginya perambahankawasan hutan danpencurian hasil hutan

Rendahnya pendapatanmasyarakat yangberdomisili disekitarhutan.

Tingginya kebakaranhutan.

Rendahnya tingkatpartisipasi masyarakatdalam program HKmdan HD.

Belum adanyamaster plan terbarumengenai luasan dankondisi lahan kritisdi dalam kawasanmaupun di luarkawasan.

Penunjukan kawasanhutan berdasarkanSK Menhut No. 55Tahun 2005 banyakmenimbulkanmasalah.

Tingginyaketergantunganmasyarakat sekitarhutan terhadapkawasan hutan

Batas kawasan hutandilapangan belumjelas.

Rendahnyakesadaranmasyarakat atasfungsi dan manfaathutan.

Kurangnya minatinvestor untukmengelola wisataalam/jasa lingkungan

Belum terbentuknyaKPH lintas yangmenjadi kewenanganprovisni

Dinas Kehutananmelaksanakanprogram rehabilitasihutan dan lahan

Dinas Kehutananmelakukan operasipengamanan hutandan hasil hutan

Fasilitasipembangunan HKmdan HD.

Melakukanpenyuluhanpencegahankebakaran hutan.

Melakukan operasijuctisia

Menfasilitasipelaksanaan tatabatas kawasanhutan.

Melakukan promosipotensi TahuraBukit Barisan.

Melakukanpembentukankelembagaan KPHlintas.

2 B. Kawasan Budidaya Kawasan peruntukan hutan

produksi1. Hutan produksi terbatas seluas

875.050 Ha2. Hutan produksi tetap seluas

1.021.063 Ha3. Hutan produksi yang dapat

dikonversi seluas 41.039 Ha

Belum optimalnya peranmasyarakat dalamprogram HTR

Terjadinya perambahandan pencurian hasil hutan

Data dan potensi sumberdaya hutan belum tersedia

Lemahnya koordinasiantara Dinas Kehutanan

Belumterbentuknyamasyarakat yangmampu mengelolahutan produksi.

Kinerja pengeloaanIUPHHK HT danHA belummaksimal.

Dinas Kehutananmelakukansosialisasipembangunan HTR.

Dinas Kehutananmenyusun NSDA

Melakukanpenilaian terhadapKinerja pemegang


No Rencana tata Ruang Wilayahterkait Tugas dan Fungsi Dinas

Kehutanan

PermasalahanPelayanan Dinas

Kehutanan

FaktorPenghambat Pendorong

dengan institusi penegakhukum lainnya dalampenegakan tindak pidanakehutanan

Belum optimalnyapenatausahaan hasil hutandan iuran hasil hutan

Adanya klaim lahan olehmasyarakat di arealIUPHHK HT atau HA

Belum terbentuknya KPHHP.

Belum adanya timterpadu yangmenanganigangguankeamanan hutan

Kegiatandilapangan olehpemegang IzinIUPHHK HT danHA belum optimal.

Belum mantapnyabatas kawasanHutan berbasisTapak;

IUPHHK Melakukan

pengesahan RKT Dinas kehutanan

pembinaan danpengawasan PHPL.

Membentuk KPHHP lintas.

Melakukan evaluasiterhadap IPPKH

Memberipertimbangan teknisIPPKH.

1.4.3 Analisis Kajian LingkunganHidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Utara tehadap

Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis,

menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan

telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau

kebijakan, rencana, dan/atau program.

KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan

2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup.

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem

4. Efesiensi pemanfaatan sumber daya alam.

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,

maka:

1. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai

dengan rekomendasi KLHS.


2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Tabel 2.12Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Provinsi Sumatera Utara Dalam

Pengembangan Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

No Aspek Kajian Ringkasan KLHS

Implikasi terhadapPelayanan Dinas

Kehutanan

Catatan bagiperumusan programdan kegiatan Dinas

Kehutanan

1 Kapasitas daya dukung dandaya tampung lingkunganhidup untuk pembangunan

Memperhatikan isu-isustrategis dan kondisiwilayah, kebijakan,rencana dan programyang menjadi fokuspengkajian dalam KLHSyaitu pengembangankawasan hutan di tinjaudari aspek kepentinganekonomi dan lingkungansecara umum.

Pemberdayaanmasyarakat yangtinggal di sekitarkawasan hutan.

Peningkatan fungsi dandaya dukung DASberbasis pemberdayaanmasyarakat

2 Perkiraan mengenai dampakdan resiko lingkungan hidup

PemantapanKawasan Hutan

Perencanaan MakroBidang Kehutanan danpemantapan kawasanhutan

3 Kinerja Layanan/ jasaekosistem

Peningkatankapasitaskelembagaanhukum

OptimalisasipengelolaanTahura.

Peningkatankualitasperencanaan

Konservasikeanekaragamanhayati danperlindungan hutan

4 Efesiensi pemanfaatansumber daya alam

Revitalisasipemanfaatan hutandan industrikehutanan

Peningkatan usahakehutanan

5 Tingkat kerentanan dankapasitas adaptasi terhadapperubahan iklim

Pengamanankawasan hutan danhasil hutan

Rehabilitasi Hutandan Lahan.

Peningkatan fungsidan daya dukungDAS berbasispemberdayaanmasyarakat

Konservasikeanekaragamanhayati danperlindungan hutan

6 Tingkat ketahanan danpotensi keanekaragamanhayati

Perlindungan hutandan konservasisumber daya alam

Konservasikeanekaragaman hayatidan perlindunganhutan.


Berasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dalam penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, tantangan dan peluang yang dapat kami

identifikasikan sebagai berikut :

A. Tantangan

1) Terdapatnya kesenjangan (gap) antara permintaan kebutuhan/konsumsi dengan

penyediaan produk hasil hutan

2) Tuntutan penerimaan pendapatan daerah dari sektor kehutanan sebagai akibat euporia

otonomi daerah

3) Tingkat perambahan kawasan hutan masih tinggi

4) Masih terjadi penebangan hutan dan perdagangan hasil hutan illegal

5) Meningkatnya jumlah penduduk yang pada akhirnya menjadi tekanan terhadap kawasan

hutan

6) Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan masih rendah

B. Peluang

1) Pendanaan APBD dan APBN yang semakin berorientasi terhadap kinerja;

2) Lapangan kerja sektor kehutanan yang cenderung meningkat;

3) Permintaan pasar akan hasil hutan dalam/luar negeri cenderung meningkat;

4) Semakin tingginya dukungan dan komitmen terhadap kehutanan dari

pemerintah/lembaga lain dan pemerintah daerah;

5) Terbukanya akses yang luas bagi masyarakat untuk berusaha dibidang kehutanan melalui

program Perhutanan Sosial dan Kemitraan meliputi Hutan Tanaman Rakyat (HTR),

Hutan Kemasyarakatan (Hkm), Hutan Desa (HD), Pengelolaan Jasa Lingkungan, dan

lain-lain.

6) Meningkatnya nilai hasil hutan kayu dan non kayu.


Data Perkembangan Perusakan Kawasan Hutan Tahun Menurut Fungsi Hutan

di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 s/d 2018

No TahunSebaran berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan di Provinsi SUMUT ( dalam Ha )

HP HPT HPK HL HSA Total

1. 2015 10.370,99 4.544,20 16,00 857,44 62,00 15.850,632. 2016 - - - 229,00 - 229,00

3. 2017 48.249,70 1.963,89 - 8.353,40 1.494,00 60.060,99

4. 2018 *) 1.380,00 1.627,00 - 726,00 15,00 3.748,00Sumber Data : Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provsu 2019

Data Perkembangan Keadaan Sarana Prasarana Pengamanan Hutan Tahun 2014 - 2018

No. Jenis Sarana/Prasarana Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 Keterangan1 2 3 4 5

1. Sarana Pengamanana. Senjata Api

- Laras Pendek/GenggamJenis Cz-83 Pucuk/Unit 28 28 28 20 20

- Laras Panjang Jenis PM 1 A1Pucuk/Unit 140 140 140 94 94

Sebagian diPolres danPolda

- Laras Panjang Molot Pucuk/Unit - - - - -b. Senjata Api Lainnya

- Laras Pendek/Genggam Pucuk/Unit - - - - -- Laras Panjang Pucuk/Unit - - - - -

c. Senjata Bius- Laras Pendek Pucuk/Unit - - - - -- Laras Panjang Pucuk/Unit - - - - -

d. Borgol Buah - - - - -e. Sangkur/Pisau Buah - - - - -f. Amunisi

- Laras Pendek/GenggamJenis Cz-83 Butir 65 95 95 120 120

- Laras Panjang Jenis PM 1 A1Butir 2.103 2.103 2.103 3.335 3.335

- Laras Panjang Molot Butir - - - - -2. Sarana Angkutan/Transportasi

a. Kendaraan Roda 4 Buah 3 3 3 3 4b. Kendaraan Roda 2 Buah 6 6 7 8 8c. Speed Boat Buah - - - - -


d. Motor Tempel Buah - - - - -e. Kapal Patroli 6,5 m Buah - - - - -f. Kapal Patroli 11 m Buah - - - - -g. Kapal Patroli 14 m Buah - - - - -h. Kapal Patroli 16 m Buah - - - - -i. Kapal Patroli 36 m Buah - - - - -j. Kapal Kayu 25 m Buah - - - - -k. Perahu Karet Buah - - - - -l. Pesawat Trike Buah - - - - -

3. Sarana Komunikasia. Reg Buah - - - - -b. HT (Handy Talky) Buah - - - - -c. SSB (Single Side Band) Buah - - - - -d. HP Satelit Buah - - - - -

4. Sarana Navigasia. GPS Buah 1 1 1 4 4b. Kompas Buah - - - - -c. Kamera Buah 1 1 1 1 1d. Binokuler Buah - - - - -e. Alat SAR Buah - - - - -

5. Sarana Lainnyaa. Pos Pemeriksaan Hasil Hutan Buah 10 10 10 - -b. Gudang Barang Sitaan Buah 2 2 2 2 2c. Kandang Satwa Sitaan Buah - - - - -d. Pusat Rehabillitasi Satwa Buah - - - - -e. Tempat Penangkaran Satwa Buah - - - - -f. Kerangkeng Angkut Satwa Buah - - - - -g. Lemari Senjata Api Buah 20 20 20 20 20

Sumber Data : Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provsu

Data Keadaan Tenaga Polisi Kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2019 s/d 2022 Menurut Masa Bertugas

No. Lokasi

JumlahPolhut perFebruari

2019

Jumlah Polhut yang akan PensiunJumlahPolhut

Th.20222019 2020 2021 Total

1. Dinas Kehutanan Provsu 19 - 1 1 2 172. UPT. KPH Wil-I Stabat 17 3 2 4 9 83. UPT. KPH Wil-II Pematangsiantar 16 1 4 3 8 84. UPT. KPH Wil-III Kisaran 15 1 4 2 7 85. UPT. KPH Wil-IV Balige 11 - 2 - 2 9


6. UPT. KPH Wil-V Aek Kanopan 11 - 5 1 6 57. UPT. KPH Wil- VI Sipirok 7 1 1 1 3 48. UPT. KPH Wil-VII Gunung Tua 8 1 1 1 3 59. UPT. KPH Wil-VIII Kota Nopan 7 - 2 - 2 5

10. UPT. KPH Wilayah IX Panyabungan 5 - - 2 2 311. UPT. KPH Wil-X Padangsidempuan 8 2 1 4 7 112. UPT. KPH Wil- XI Pandan 12 2 4 1 7 513. UPT. KPH Wil-XII Tarutung 8 2 2 1 5 314. UPT. KPH Wil-XIII Dolok Sanggul 9 1 1 1 3 615. UPT. KPH Wil-XIV Sidikalang 11 - 4 - 4 716. UPT. KPH Wil-XV Kabanjahe 8 1 2 1 4 417. UPT. KPH Wil-XVI Gunung Sitoli 1 - - - 0 118. UPT. Pengelola Tahura Bukit Barisan 12 2 4 3 9 3

Jumlah 185 17 40 26 83 102

Luas Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara 3,055,795 HaLuas Hutan Suaka Alam -427,008 HaLuas Kawasan Hutan tanpa HSA 2,628,787 HaLuas Tahura Bukit Barisan 39,678 HaLuas Kawasan Hutan yang menjadi wewenang Provinsi 2,668,465 Ha

Luas Kawasan Hutan ideal yang dijaga setiap Polisi Hutan adalah seluas ± 2.000 HaDengan luas sekitar 2,668,465 Ha maka idealnya di Provinsi Sumatera Utara ada sekitar 1,335Polisi Hutan sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah Polisi Hutan yang ada di ProvinsiSumatera Utara adalah sangat tidak memadai.

III-1Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

PELAYANAN DINAS KEHUTANAN

Perencanaan pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam

merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi rill

capaian pembangunan sebelumnya. Periode lima tahun sebelumnya Renstra Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun

masih menyisakan berbagai permasalahan yang merupakan kesenjangan antar kinerja

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan. Permasalahan pembangunan

pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan

yang belum tuntas diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak

diantisipasi.

Secara umum, beberapa isu strategis yang dirumuskan dalam pelayanan Dinas Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara saat ini adalah :

1) Pelestarian Lingkungan Hidup (Hutan dan Lahan) dan Climate Changing/ Reduksi Emisi

Karbon.

2) Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, dimana

Kawasan Hutan yang ditunjuk belum seluruhnya ditata batas.

3) Tingginya Gangguan Terhadap Kawasan Hutanterutama perambahan, perubahan

peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan, pemukiman, dan lain-lain.

4) Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk perlindungan dan

pengamanan kawasan hutanTingginya intensitas kebakaran hutan di beberapa kabupaten,

serta belum terbentuknya Satuan Pengendali Kebakaran Hutan di Kabupaten/Kota sampai

ke tingkat desa.

5) Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

6) Tingginya intensitas kebakaran hutan di beberapa kabupaten

7) Masih Luasnya Lahan Kritis yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

8) Belum optimalnya pengelolaan Perhutanan Sosial dan kemitraan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditujukan untuk

memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Gubernur dan

Wakil Gubernur terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong


pelayanan Dinas Kehutanan yang dapat mempengaruhi percapaian visi dan misi Gubernur dan

Wakil Gubernur tersebut.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana

Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI periode tahun 2015 -

2019 yang harus dipedomani oleh para penanggung jawab satuan kerja instansi kehutanan di

Pusat dan di Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kehutanan secara

berdayaguna dan berhasilguna. Selanjutnya guna memberikan arah dan pedoman pembangunan

kehutanan secara nasional selama periode tahun 2015 - 2019, telah ditetapkan Tujuan dan

Sasaran Strategis pembangunan kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan RI , dengan rumusan tujuan ,” Memastikan Kondisi Lingkungan berada pada

toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumber daya berada pada rentang

populasi yang aman serta secara parallel meningkatkan kemampuan sumber daya alam

untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional ”. Untuk operasionalisasi

rumusan tujuan tersebut dirumuskan sasaran Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan hidup,

ketahanan air dan kesehatan masyarakat;

2. Memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan

sumber daya alam sebagai system penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan

berkelanjutan.

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah sejalan dengan Rencana

Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. RTRW secaraprinsip

memiliki keserasian dengan RTRW Nasional dan berperan untuk : (a) Memadukanpemanfaatan

ruang lintas wilayah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Utara, (b) Mensinergikan

program pemanfaatan ruang yangdilaksanakan oleh pemda, swasta dan masyarakat, dan (c)

Memberikan arah pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan di seluruh wilayah

Provinsi Sumatera Utara.

Program dan rekomendasi yang dihasilkan dari KajianLingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Provinsi Sumatera Utara terkait urusan Kehutanan adalah sebagai berikut:

1) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan


Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Revitalisasi Pemanfaatan Hutan dan

Industri Kehutanan

2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta

Pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan hutan

3) Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Pemantapan Kawasan Hutan serta

koordinasi perencanaan kehutanan

4) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Pelaksanaan program ini adalah terkait dengan Peningkatan kapasitas kelembagaan hukum

(perda, pergub) serta Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam;

Berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam dokumen KLHS tersebut di atas, maka ada

beberapa aspek yang penting untuk dipertimbangkan dan menjadi perhatian dalam penyusunan

perencanaan pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Utara yaitu :

a) Setiap program yang ditetapkan dalam dokumen KLHS harus selaras dan bersinergi

dengan semua program dan kegiatan Dinas Kehutanan dan PD terkait;

b) Menyiapkan dokumen perencanaan untuk setiap program yang ditetapkan dalam

dokumen KLHS;

c) Koordinasi lintas Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung terlaksananya program

KLHS

d) Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan program

KLHS.

Dampak kumulatif terjadi terhadap meingkatnya degradasi hutan yang disebabkan oleh

pengembangan kawasan pertambangan, kawasan perkebunan dan pengembangan kawasan

andalan (Kadal) serta dampak kumulatif antara kawasan pertambangan dan pengembangan

jalan arteri.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang

telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap arah

kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Utara, Renstra Kementerian Kehutanan dan Renstra Dinas

Kehutanan periode sebelumnya sehingga rumusan issu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita

dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mengacu pada capaian kinerja pelayanan, review sasaran menengah kementerian kehutanan

dan sasaran Renstra periode sebelumnya serta hasil hasil identifikasi permasalahan berdasarkan


Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, beberapa isu-isu strategis

pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

1. Pelestarian Lingkungan Hidup (Hutan dan Lahan) dan Climate Changing/ Reduksi Emisi

Karbon 26% dalam 10 tahun kedepan (14% dari Kehutanan)

2. Belum tuntasnya penataan batas Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara, dimana

Kawasan Hutan yang ditunjuk belum seluruhnya ditata batas.

3. Tingginya Gangguan Terhadap Kawasan Hutanterutama perambahan, perubahan

peruntukan fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan dan pemukiman.

4. Terbatasnya Tenaga Pengamanan Hutan, sarana prasarana dan dana untuk perlindungan

kawasan hutan di Kabupaten. Jumlah tenaga pengamanan hutan minimal yang harus

dimiliki di Prov. Sumut + 1.000 orang sehingga dibutuhkan penambahan tenaga

pengamanan hutan sekitar 884 orang.

6. Masih terjadinya kebakaran hutan di beberapa Kabupaten

7. Rendahnya Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan

8. Masih Luasnya Lahan Kritis + 295.283,72 ha yang ada Di Provinsi Sumatera Utara.

9. Belum optimalnya pengelolaan perhutanan sosial dan kemitraan;

3.6. Issu Nasional

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yang menetapkan agenda pembangunan Nasional

2015-2019 (Nawa Cita) adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman

kepada seluruh warga negara;

1.1. Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif;

1.2. Menguatkan Sistem Pertahanan Nasional;

1.3. Memperkuat Jatidiri Sebagai Negara Maritim;

1.4. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum

Indonesia di luar negeri;

1.5. Melindungi Hak dan Keselamatan Pekerja Migran;

1.6. Memperkuat Peran Indonesia dalam Kerjasama Global dan Regional;

1.7. Meminimalisasi Dampak Globalisasi;

1.8. Membangun Industri Pertahanan Nasional;

1.9. Membangun Polri yang Professional; dan

1.10 Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan.


2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

2.1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;

2.2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan;

2.3. Membangun Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan;

2.4. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan

2.5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan;

3.1. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris

3.2. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia.

3.3. Penanggulangan Kemiskinan

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang

bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

4.1. Meningkatkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan;

4.2. Mencegah dan Memberantas Korupsi;

4.3. Memberantas Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar;

4.4. Memberantas Narkoba dan Psikotropika;

4.5. Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah; dan

4.6. Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

5.1 Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana;

5.2 Pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar;

5.3 Pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan

5.4 Peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia

Kerja.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

6.1 Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan;

6.2 Membangun Transportasi Massal Perkotaan;

6.3 Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar;

6.4 Meningkat-kan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur;

6.5 Menguatkan Peran Investasi;

6.6 Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan; .

6.7 Meningkatkan Kapasitas Inovasi dan Teknologi;

6.8 Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional;

6.9 Mengembangkan Kapasitas Perdagangan Nasional;

6.10 Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja; dan

6.11 Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016.


7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik;

7.1 Peningkatan Kedaulatan Pangan;

7.2 Peningkatan Ketahanan Air;

7.3 Peningkatan Kedaulatan Energi;

7.4 Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;

7.5. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan;

7.6 Penguatan Sektor Keuangan; dan

7.7. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

3.7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goals (SDG’s) memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet,

kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun

2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim.

Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusun 17 Tujuan Global sebagai berikut :

Tanpa Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;

Pendidikan Berkualitas; Kesetaraan Gender; Air Bersih dan Sanitasi; Energi Bersih dan

Terjangkau; Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak; Industri, Inovasi dan

Infrastruktur; Mengurangi Kesenjangan; Keberlanjutan Kota dan Komunitas; Konsumsi dan

Produksi Bertanggung Jawab; Aksi Terhadap Iklim; Kehidupan Bawah Laut; Kehidupan

di Darat; Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian; Kemitraan untuk Mencapai

Tujuan.

Dari 17 Tujuan tersebut terdiri dari 169 target dan 241 indikator yang pelaksanaannya

dikelompokkan menjadi 4 pilar yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar

Lingkungan, serta Pilar Pembangunan Inklusif dan Cara Pelaksanaan. Dalam rangka

mencapai keberhasilan SDG’s yang ditargetkan sampai tahun 2030, ada tiga prinsip

pelaksanaan SDG’s yaitu :

1. Universality, yaitu SDG’s dilaksanakan oleh negara maju maupun negara

berkembang;

2. Integration, yaitu SDG’s dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada

semua dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan

3. No one Left Behind, yaitu harus memberi manfaat bagi semua terutama yang

rentan, dan pelaksanaan melibatkan semua pemangku kepentingan.


Tabel III.1.Tujuan dan Sasaran SDG’s Yang Terkait DenganPenyelenggaran Urusan Kehutanan Di Daerah

NO TUJUAN SASARAN6 Menjamin

ketersediaan sertapengelolaan airbersih dansanitasi yangberkelanjutanuntuk semua.

1. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkaitsumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah,sungai, air tanah, dan danau

15 Melindungi,merestorasi, danmeningkatkanpemanfaatanberkelanjutanekosistem daratan,mengelola hutansecara lestari,menghentikanpenggurunan,memulihkandegradasi lahan,serta menghenti-kankehilangankeanekaragamanhayati.

1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatanberkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasalingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahankering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

2. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutansecara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yangterdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasisecara global

3. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanahkritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, danberusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

4. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitatalami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020,melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.

5. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenisflora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produkhidupan liar secara ilegal

6. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknyadan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif padaekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asinginvasif prioritas.

7. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragamanhayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategidan penganggaran pengurangan kemiskinan.

Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan yang diintegrasikan ke dalam Rencana Strategis

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 adalah terkait dengan Peningkatan

Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan Hidup.

Realisasi Pencapaian TPB/SDGs sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di

bawah :

Tabel III.2. Sinkronisasi Target TPB / SDGs terhadap Indiktor RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2018-2023

Goals/Tujuan

Target TPB/SDGs Sikronisasi KeteranganIndikator SDGs Indikator

RENSTRATUJUAN 6 :AIR BERSIH

DANSANITASI

LAYAK

Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasiekosistem terkait sumber daya air, termasuk

pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah,dan danau

Luas lahan kritis dalamKPH yang direhabilitasi

Rehabilitasi Hutan dan LahanKritis

Sesuai

TUJUAN 15 :EKOSISTEM

DARATAN

Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi danpemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan

dan perairan darat serta jasa lingkungannya,khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan

dan lahan kering, sejalan dengan kewajibanberdasarkan perjanjian internasional.

Kawasan hutan sebagaipersentase dari total luas

lahan.

Rehabilitasi Hutan dan LahanKritis

Sesuai

Kerusakan Kawasan Hutan Sesuai

IV-1Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PERIODE 2019 – 2023 :

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 sebagai

bagian dari RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023 merupakan tahap keempat dari

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 yaitu tahap pemantapan

“Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan

pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh” menuju

pencapaian “Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan

Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu –

isu strategis yang terjadi di Sumatera Utara, maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

merumuskan tujuan dan sasaran yang mendukung Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun

2019-2023 yaitu :

“Sumatera Utara Yang Maju, Aman, Dan Bermartabat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam

di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan

yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil

pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah

atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik

serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara merasa bebas dari bahaya gangguan

dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas kesaharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung

tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat

istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala

aspek.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan

permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki,

maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:


Misi Pertama :

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena

memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak,

pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta

harga-harga yang terjangkau.

Misi Kedua :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya

pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya,

politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial

yang kuat serta harmonis.

Misi Ketiga

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya

yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

Misi Keempat

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartapat dalam pergaulan karena terbebas dari

judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan

Dunia.

Misi Kelima

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologinya

yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya,

berperikemanusiaan, dan beradab.

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka dengan mengacu pada

arah kebijakan Pembangunan Sumatera Utara pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan Visi

Misi Gubernur / Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih periode 2018 - 2023, serta dengan

mempertimbangkan dan mencermati pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai

serta kecenderungan lingkungan strategis kedepan maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah

1. Mengoptimalkan tertib penyelenggaraan urusan kehutanan;

2. Mengoptimalkan Pengelolaan Hutan dan Hasil Hutan Secara Lestari.

3. Mengoptimalkan Kualitas Daya Dukung Kawasan Hutan dan Lahan berbasis lestari


4. Mengoptimalkan Produktifitas Pengelolaan Kawasan Hutan dan hasil hutan secara

lestari;

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya.

Sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi kurun waktu 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya cakupan operasional pelayanan kedinasan yang efektif;

2. Terwujudnya tertib pengelolaan kawasan hutan dan hasil hutan;

3. Terwujudnya Pengelolaan Hutan yang sesuai dengan fungsinya;

4. Terwujudnya Pengelolaan Hutan Lestari yang Produktif berbasis partisipasi stake

holder dan masyarakat yang terkait.

Tabel 4.1Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Periode 2018 - 2023

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

NO. TUJUANSASARAN

STRATEGISINDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET TAHUNAN

2019 2020 2021 2022 2023

1. Mengoptimalkantertibpenyelenggaraanurusan kehutanan

Terwujudnyacakupanoperasionalpelayanankedinasan yangefektif

Cakupan PelayananKedinasan yangtertangani

100% 100% 100% 100% 100%

2. MengoptimalkanPengelolaan Hutandan Hasil HutanSecara Lestari

Terwujudnyatertib pengelolaankawasan hutandan hasil hutan

Kerusakan KawasanHutan (Ha)

60.500 59.500 58.500 57.500 56.500

3. MengoptimalkanKualitas DayaDukung KawasanHutan dan Lahanberbasis lestari

TerwujudnyaPengelolaanHutan yang sesuaidengan fungsinya

Rehabilitasi HutanDan Lahan Kritis (Ha)

276.336 276.226 276.116 276.000 275.900

4. MengoptimalkanProduktifitasPengelolaanKawasan Hutan danhasil hutan secaralestari

TerwujudnyaPengelolaanHutan Lestariyang Produktifberbasispartisipasi stakeholder danmasyarakat yangterkait

Kontribusi SektorKehutanan TerhadapPDRB (%)

0,84% 0,85% 0,86% 0,87% 0,88%

4.3 ARAH KEBIJAKAN

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5

(lima) tahun kedepan, Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan

pembangunan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2018-2023 dititik beratkan

pada 5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi:

1) Peningkatan dukungan dan pemeliharaan tata batas kawasan hutan.

2) Peningkatan fasilitasi peran serta masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan.


3) Peningkatan cakupan layanan pengamanan hutan.

4) Peningkatan pelaksanaan penanaman untuk mengurangi luas lahan kritis.

5) Peningkatan pelaksanaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015 -2019

1. Peningkatan Hasil HutanKayu dan Bukan Kayu / Sustainable Forest Management;

2. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan /KPH ( 347 KPH P, 100 KPHK, dan 182

KPHL);

3. Peningkatan akses mayarakat dalam pengelolaan hutan (pola HTR/HKm /HD, Hutan Adat

dan HR);

4. Pelestarian Sumber Daya Alam, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , dan

Pengendalian Bencana;

5. Penurunan emisi GRK yang termasuk dalam bidang Kehutanan dan lahan gambut sebesar

60,23% dari target nasional (Perpres No.61 tahun 2011)

6. Pemulihan 15 DAS; pengelolaan 15 danau; revitalisasi 5 sungai; penurunan 5,5 juta ha lahan

kritis ; pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah

di daerah hulu 15 DAS; dan MoU/status 19 DAS Lintas Negara

7. Akses Kawasan hutan untuk tambahan produksi padi dan jagung masing-masing seluas 100

ribu ha dan 167 ribu ha;

8. 1,5 juta orang wisman, 20 juta orang wisnu, 20 kota berwawasan lingkungan berbasis 3R ,

dan 10 provinsi membangun kebun raya.

Kontribusi Kehutanan untuk Pembangunan Nasional Berkelanjutan

1. Pangan/Pertanian Akses Kawasan hutan untuk tambahan produksi pangan, HPK untuk

kegiatan perkebunan;

2. Energi biomassa, mikrohidro, panas bumi, dan energi fosil (Pemanfaatan dan penggunaan

kawasan hutan melalui ijin pinjam pakai, produksi tambang, produksi energi biomassa,

pembangunan ketenalistrikan dan instalasi teknologi terbarukan)

3. Pemukiman dan Sarana Prasarana Umum Pemukiman transmigrasi, fasilitas umum, jalan tol

dan jalur kereta api, pembangunan jaringan telekomunikasi, dan pelabuhan.

4. Ketahanan Air Penggunaan untuk sumber daya air , instalasi air, saluran air bersih dan atau

limbah

5. Pertahanan dan Keamanan Penyediaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan dan

keamanan.

Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah Rupiah

1 2 4 5 6 13 14URUSAN PILIHAN - 5.994.291.480 10.000.000.000 9.000.000.000 - -DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERAUTARA

84.705.708.520 90.700.000.000 95.000.000.000 99.000.000.000 99.000.000.000 99.000.000.000

Tujuan 1.Mengoptimalkantertibpenyelenggaraanurusan kehutanan

Cakupan penyelenggaraan TugasPokok dan tanggung jawab

100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Sasaran 1.Terwujudnyacakupanoperasionalpelayanankedinasan yangefektif

Cakupan Pelayanan Kedinasan yangtertangani

100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

Cakupan Pelayanan AdministrasiPerkantoran Yang Ditangani

100% 100 % 11.006.414.720 100 % 15.843.362.740 100 % 17.773.390.700 100 % 17.266.550.000 100 % 16.652.000.000 100 % 16.652.000.000 Dishutsu / UPT

1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Paket Jasa Suratmenyurat kedinasan

5 Tahun 1 Tahun 181.070.000 1 Tahun 182.070.000 1 Tahun 190.000.000 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 1 Tahun 200.000.000 Dishutsu & UPT

Kantor Dinas,dan UPT

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

Tersedianya pembayaran rekeningListrik, Telepon/Wifi & air di kantor

dinas, UPT dan Pos Resort pada setiapbulannya

60 Bulan 12 bulan 1.389.620.000 12 bulan 1.208.620.000 12 bulan 1.360.000.000 12 bulan 1.420.000.000 12 bulan 1.450.000.000 12 bulan 1.450.000.000 Dishutsu & UPT Kantor Dinas,dan UPT

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya paket pengelolaadministrasi keuangan

5 Tahun 1 Tahun 1.498.876.000 1 Tahun 1.547.876.000 1 Tahun 1.600.000.000 1 Tahun 1.625.000.000 1 Tahun 1.650.000.000 1 Tahun 1.650.000.000 Dishutsu & UPT Kantor Dinas,dan UPT

4 Penyediaan jasa Pendukung PelayananPerkantoran

Tersedianya Paket Jasa KebersihanKantor, Jaga Malam, Satpam, Supirdan Pramu saji di Kantor Dinas dan

UPT

5 Tahun 1 Tahun 3.265.000.000 1 Tahun 5.000.000.000 1 Tahun 5.500.000.000 1 Tahun 5.817.000.000 1 Tahun 6.040.000.000 1 Tahun 6.040.000.000

Dishutsu & UPT


5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Paket ATK untuk KantorDinas,UPT dan Pos Resort/Unit KPH

5 Tahun 1 Tahun348.846.060

1 Tahun358.846.060

1 Tahun370.000.000

1 Tahun372.000.000

1 Tahun380.000.000

1 Tahun380.000.000 Dishutsu & UPT


6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya paket cetakan danpenggandaan di kantor dinas, UPT dan

Pos Resort / Unit KPH

5 Tahun 1 Tahun

156.050.700

1 Tahun

166.050.700

1 Tahun

176.050.700

1 Tahun

178.000.000

1 Tahun

182.000.000

1 Tahun

182.000.000 Dishutsu & UPT


7 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya paket instalasi /penerangan bangunan kantor di

Kantor Dinas, UPT dan Pos Resort/UnitKPH

5 Tahun 1 Tahun

264.249.980

1 Tahun

284.249.980

1 Tahun

310.000.000

1 Tahun

330.000.000

1 Tahun

350.000.000

1 Tahun



8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya paket peralatan danperlengkapan kantor di Dinas, UPT dan

Pos Resort /Unit KPH ( meliputiKomputer PC, Laptop, Printer, GPS,Plotter, alat ukur perpetaan, UPS,

Televisi, dan lain - lain )

5 Tahun 1 Tahun

855.100.000

1 Tahun

1.830.100.000

1 Tahun

2.000.000.000

1 Tahun

900.000.000

1 Tahun

700.000.000

1 Tahun



9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Tersedianya Paket Bahan Bacaan danPeraturan di Kantor Dinas dan UPT

5 Tahun 1 Tahun94.999.980

1 Tahun63.000.000

1 Tahun65.000.000

1 Tahun68.000.000

1 Tahun70.000.000

1 Tahun70.000.000 Dishutsu & UPT


10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Paket Makan dan MinumRapat Rutin Kedinasan dan Tamu di

Kantor Dinas dan UPT

5 Tahun 1 Tahun

216.550.000

1 Tahun

236.550.000

1 Tahun

246.550.000

1 Tahun

256.550.000

1 Tahun

260.000.000

1 Tahun



11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Tersedianya paket koordinasi dankonsultasi kedinasan ke luar daerahbagi aparatur di dinas, UPT dan Pos

Resort / Unit KPH

5 Tahun 1 Tahun

999.942.000

1 Tahun

2.016.000.000

1 Tahun

2.460.000.000

1 Tahun

2.500.000.000

1 Tahun

2.100.000.000

1 Tahun

2.100.000.000 Dishutsu & UPT

Di Luar ProvinsiSumut DalamNegeri

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalamdaerah

Tersedianya paket koordinasi dankonsultasi kedinasan ke dalam daerah

bagi aparatur di dinas, UPT dan PosResort / Unit KPH

5 Tahun 1 Tahun

1.736.110.000

1 Tahun

2.950.000.000

1 Tahun

3.495.790.000

1 Tahun

3.600.000.000

1 Tahun

3.270.000.000

1 Tahun

3.270.000.000 Dishutsu & UPT

Di DalamWilayahProvinsiSumut



100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN DINAS KEHUTANAN 2019 - 2023

TUJUAN SASARAN KODEURUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOMES) /KEGIATAN (OUTPUT)

KONDISI KINERJA PADAAWAL RENSTRA(TAHUN 2017)

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODERPJMD (2023)

FORMASI UNITKERJA

PENANGGUNGJAWAB

Lokasi2019 2020 2021 2022 2023

TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA TARGET KINERJA

11 122.

2.02.

9 10

TARGET KINERJA

3 7 8



100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR Cakupan Ketersediaan Sarana

Prasarana55% 55 % 13.324.915.600 56 % 14.935.782.830 57 % 19.150.000.000 58 % 21.927.000.000 59 % 16.703.000.000 59 % 16.703.000.000 Dishutsu

01 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya Jenis Paket pengadaanKenderaan Dinas Roda 4, dan Roda 2

2 Jenis paket (roda 4dan roda 2 ) 2 paket 4.060.867.700 2 paket 1.100.000.000 2 paket 1.200.000.000 2 paket 1.300.000.000 2 paket 1.500.000.000 2 paket 1.500.000.000

Dishut / UPT Kantor Dinas,dan UPT

02 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya Paket Pemeliharaanberkala rumah dinas di Dinas dan UPT

0 unit- unit - 8 unit 1.660.000.000 10 unit 1.900.000.000 12 unit 2.250.000.000 10 unit 2.100.000.000 10 unit 2.100.000.000


03 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Paket Pemeliharaanberkala gedung kantor di Dinas, UPT

dan Pos Resort/ Unit KPH

18 unit

18 unit 5.435.258.100 18 unit 2.975.000.000 18 unit 3.000.000.000 18 unit 3.500.000.000 18 unit 3.100.000.000 18 unit 3.100.000.000

Dishutsu/UPT Kantor Dinas,dan UPT

04 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinasoperasional

Tersedianya Paket Pemeliharaanberkala kenderaan dinas / operasional

kedinasan di Dinas dan UPT

5 paket ( BBM, SukuCadang, Pajak,

Ansuransi, ServiceBerkala dan Bengkel )

18 Paket 1.347.233.250 18 Paket 1.547.233.250 18 Paket 2.250.000.000 18 Paket 2.750.000.000 18 Paket 2.150.000.000 18 Paket 2.250.000.000


05 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor

Tersedianya Paket Pemeliharaanberkala peralatan gedung kantor di

Kantor Dinas, UPT dan Pos Resort/UnitKPH

5 paket

1 Paket 254.000.000 - Paket - Paket - - Paket - - Paket - - Paket -


06 Pengadaan Meubeleur Tersedianya Paket Meubeleur Kantordi Dinas, UPT dan Pos Resort/Unit KPH

5 paket18 Paket 1.948.558.750 17 Paket 1.500.000.000 12 Paket 900.000.000 8 Paket 727.000.000 5 Paket 500.000.000 5 Paket 500.000.000


07 Pengadaan Peralatan / Perlengkapan GedungKantor / Rumah Dinas/Jabatan

Tersedianya Paket PengadaanPeralatan / Perlengkapan GedungKantor / Rumah Dinas / Jabatan di

Dinas, UPT dan Pos Resort / Unit KPH(meliputi Ganset, AC,Sumur Bor, Terali

Pengamanan Pintu dan jendela, PerangkatCCTV, Gorden, Bel, OHP, Soundsystem dan lain

lain )

5 paket

6 Paket 278.997.800 18 Paket 900.000.000 18 Paket 2.500.000.000 18 Paket 3.000.000.000 18 Paket 1.500.000.000 18 Paket 1.500.000.000


08 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan/perlengkapan gedung kantor /rumahdinas

Tersedianya Paket Pemeliharaan Rutinperalatan/perlengkapan gedung

kantor /rumah dinas (meliputipemeliharaan rutin Laptop, Printer,Personal Computer, Plooter, Ganset,Sumur Bor, Terali Pengamanan Pintu, ACdan jendela, Perangkat CCTV, Gorden,Bel, OHP, Soundsystem dan lain lain )

0 paket

- paket - 18 paket 473.000.000 18 paket 1.250.000.000 18 paket 1.500.000.000 18 paket 630.000.000 18 paket 530.000.000


09 Pembangunan / pembuatan sarana prasaranapendukung kantor / rumah dinas

Tersedianya paket sarana danprasarana pendukung kantor / rumah

dinas ( Pagar, Gerbang, Halaman ,Jalan, Gapura, lapangan olah raga,

Gudang /Tempat Penyimpanan barangsitaan, Grasi dan lain - lain )

0 unit

- unit - 24 unit 3.164.549.580 26 unit 4.000.000.000 28 unit 4.250.000.000 24 unit 2.800.000.000 24 unit 2.800.000.000


10 Rehabilitasi / Pemeliharaan rutin/berkala saranaprasarana pendukung kantor / rumah dinas

Tersedianya Paket rehabilitasi saranaprasarana pendukung kantor / rumahdinas ( Pemeliharaan Pagar, Gerbang,

Halaman , Jalan, Gapura, lapanganolah raga, Pos Jaga, Shelter dan lain -

lain )

0 unit

- unit - 11 unit 1.616.000.000 13 unit 2.150.000.000 15 unit 2.650.000.000 16 unit 2.423.000.000 16 unit 2.423.000.000




100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATURPersentase Kehadiran Aparatur 98% 98 % 200.000.000 98 % 918.000.000 98 % 1.050.000.000 98 % 350.000.000 98 % 370.000.000 98 % 370.000.000 Dishutsu

01 Pengadaan Pakaian Dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya Paket Pakaian Dinasbeserta Perlengkapannya bagiaparatur di dinas, UPT dan Pos

Resort/Unit KPH

2 Paket

- Paket - 1 Paket 588.000.000 1 Paket - - Paket - - Paket - - Paket - Dishutsu/UPT


III

02 Pembinaan PNS/ ASN Kehutanan Terlaksananya Paket Pembinaan ASNdi dinas, UPT dan Pos Resort / Unit

KPH

0 Paket

1 Paket 200.000.000 1 Paket 330.000.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 370.000.000 1 Paket 370.000.000 Dishutsu/UPT

Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri

03 Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu /Pakaian Korpri / Pakaian Batik

Tersedianya Paket Pakaian KhususHari Hari Tertentu / Pakaian Korpri /Pakaian Batik bagi aparatur di dinas,

UPT dan Pos Resort / unit KPH

3 Paket

- Paket - - Paket - 1 Paket 700.000.000 - Paket - - Paket - - Paket - Dishutsu/UPT




100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

IV PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGASPNS

cakupan pelayanan fasilitas pindah /purna tugas PNS

0% - % - 20 % 70.000.000 20 % 45.000.000 20 % 60.000.000 20 % 80.000.000 20 % 80.000.000 Dishutsu

01 Pemindahan tugas PNS Tersedianya Paket fasilitasiPemindahan Tugas PNS di dinas, UPT &

Pos Resort / Unit KPH

0 paket - Paket - 1 Paket 30.000.000 1 Paket 25.000.000 1 Paket 30.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 50.000.000 Dishut / UPT Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri

02 Penyelenggaraan Purna Bhakti PNS/ ASN Tersedianya Paket fasilitasiPemulangan PNS Yang Pensiun di

dinas, UPT dan Pos Resort/Unit KPH

0 paket - Paket - 1 Paket 40.000.000 1 Paket 20.000.000 1 Paket 30.000.000 1 Paket 30.000.000 1 Paket 30.000.000 Dishut / UPT Kantor Dinas,dan UPT



100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

V PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Persentase jumlah judul dokumen /pelaporan yang dapat dikerjakan

secara mandiri80% 80 % 1.234.000.000 81 % 1.320.000.000 82 % 850.000.000 83 % 875.000.000 84 % 1.020.000.000 84 % 1.020.000.000 Dishutsu

01 Peningkatan Kualitas Jasmani dan Rohani Tersedianya Paket Fasilitasi pembinaanjasmani dan rohani bagi aparatur

5 Paket 1 Paket 84.000.000 1 Paket 120.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 220.000.000 1 Paket 220.000.000

Dishut / UPT Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri

02 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Tersedianya Paket Diklat Non Formalbagi aparatur di dinas, UPT dan Pos

Resort / Unit KPH 5 Paket 1 Paket 1.150.000.000 1 Paket 1.000.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 400.000.000 1 Paket 500.000.000 1 Paket 500.000.000

Dishut / UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri

04 Peningkatan Kapasitas Wawasan Aparatur Tersedianya paket peningkatankapasitas wawasan aparatur di bidang

kehutanan 0 Paket - Paket - 1 Paket 200.000.000 1 Paket 250.000.000 1 paket 275.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 300.000.000

Dishut / UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri



100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %



100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

VI PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

Persentase Jumlah tertib penyiapandokumen / pelaporan

100% 100 % 934.179.948 100 % 1.435.000.000 100 % 1.561.000.000 100 % 1.667.000.000 100 % 1.848.000.000 100 % 1.848.000.000 Dishutsu

01 Penyusunan Laporan Kinerja / Perjanjian Kinerja(LK/PK) , Laporan Evaluasi Tahunan (LKPJ/LPPD)dan Evaluasi Renja/Renstra

Tersedianya jenis paket Dokumen /Pelaporan LK, PK, Laporan Bulanan,

LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD, LaporanTahunan, Evaluasi Renja/P.Renja,

Ekspose dan EvaluasiRenstra/P.Renstra

10 paket dokumen /pelaporan

9 jenisDokumen

50.000.000 9 jenisDokumen





135.000.000 Dishutsu Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri

02 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/ PerubahanRencana Kerja (P. RENJA)

Tersedianya paket Dokumen Renja,P.Renja, Berita Acara, bahan Ekspose,PRA.RKA, RKA, P.RKA, DPA, dan DPPA

8 Jenis paket Dokumen 8 Dokumen

332.800.000 8 Dokumen

420.000.000 8 Dokumen 440.000.000 8 Dokumen 480.000.000 8 Dokumen

500.000.000 8 Dokumen 500.000.000 Dishut / UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri

03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanAPBD

Tersusunnya paket pelaporanperkembangan pelaksanaan APBD dan

bahan eksposenya

5 Paket Laporan 1 PaketLaporan

149.999.950

1 PaketLaporan

175.000.000 1 PaketLaporan




350.000.000 Dishutsu Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri

04 Penyusunan CAL, LRA dan Neraca Tersususunya paket pelaporandokumen CAL, LRA dan Neraca

5 Paket Laporan 1 Laporan 31.380.000 1 Laporan 35.000.000 1 Laporan 36.000.000 1 Laporan 37.000.000 1 Laporan 38.000.000 1 Laporan 38.000.000 Dishutsu Kantor Dinas,dan UPT

05 Pembinaan dan Pengelolaan Barang/Asset danNeraca pada SKPD/OPD

Terlaksananya paket pembinaan danpengelolaan barang / aset dan neraca

5 Paket 1 Paket 150.000.000 1 Paket 505.000.000 1 Paket 520.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 475.000.000 1 Paket 475.000.000 Dishutsu


06 Pembinaan/Pengendalian PenatausahaanKeuangan Terlaksananya paket pembinaan /

pengendalian penatausahaankeuangan

0 paket 1 paket

219.999.998

1 paket 225.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 350.000.000 1 paket 350.000.000

Dishutsu


Tujuan 2.MengoptimalkanPengelolaanHutan dan HasilHutan SecaraLestari

Cakupan Kawasan Hutan Lindungdan Produksi yang tertibpemanfaatannya/penggunaannya

55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %

Sasaran 2.Terwujudnya tertibpengelolaankawasan hutandan hasil hutan

Cakupan Kawasan Hutan dan hasilhutan Yang Dikelola dengan tertibdan baik

55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBANPEMANFAATAN HASIL HUTAN Cakupan Penerimaan PNBP 100% 100 % 1.550.226.990 100 % 1.562.339.150 100 % 1.760.434.500 100 % 1.723.502.000 100 % 2.053.850.000 100 % 2.053.850.000 Dishutsu

01

Monitoring Pembayaran Iuran Kehutanan DanaReboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH), dan Iuran Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan(IIUPH)

Termonitornya tertib pembayaraniuran kehutanan Dana Reboisasi (DR)

dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)dan Iuran Ijin Usaha PemanfaatanHutan (IIUPH) pada sejumlah ijin

13 Ijin Usaha/Perusahaan

6

IjinUsaha/

Perusahaan

132.599.925 6

IjinUsaha/Perusah

aan

145.860.000 6Ijin Usaha/Perusahaa

n153.153.000 6

IjinUsaha/

Perusahaan

160.810.650 6

IjinUsaha/Perusah

aan

186.000.000 6

IjinUsaha/

Perusahaan

186.000.000 Bid. PH

Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri

02

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan IUPHHK-HTTermonitornya Kegiatan IUPHHK -

Hutan Tanaman pada sejumlah izinusaha


8

IjinUsaha/

Perusahaan

179.999.725 8

IjinUsaha/Perusah

aan


n198.450.000 8

IjinUsaha/

Perusahaan

208.372.500 8

IjinUsaha/Perusah

aan

230.000.000 8

IjinUsaha/

Perusahaan

230.000.000 Bid. PH


03

Monitoring dan Evaluasi Hasil Izin PemanfaatanKayu (IPK) dan izin sah lainnya

Termonitornya hasil produksi kayuyang berasal dari IPK / Ijin sah lainnyapada sejumlah wilayah kabupaten /

kota

0 Kab/Kota 6Kabupaten/ Kota

129.999.995 6Kabupaten/ Kota

136.500.000 6Kabupate

n/ Kota143.325.000 6

Kabupaten/ Kota


165.600.000 6Kabupate

n/ Kota165.600.000 Bid. PH


04

Rekonsiliasi Iuran Kehutanan Provisi SumberDaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR)

Terlaksananya Jadwal RekonsiliasiIuran Kehutanan PSDH dan Dana

Rebosasi 10 Triwulan 4 Triwulan 50.599.985 4 Triwulan 55.660.000 4 Triwulan 58.443.000 4 Triwulan 61.365.150 4 Triwulan 70.700.000 4 Triwulan 70.700.000 Bid. PH


05

Perencanaan Kegiatan Penertiban PengusahaanHutan

Terlaksananya perencanaan dankoordinasi penertiban pengusahaan

hutan ke pemerintah pusat dan rapatkerja teknis pada waktu tertentu

60 Bulan

12 bulan 117.599.975 12 bulan 123.480.000 12 bulan 129.654.000 12 bulan 136.136.700 12 bulan 143.900.000 12 bulan 143.900.000 Bid. PH


06

Monitoring dan Evaluasi Hasil ProduksiHTR/HD/HKm/ Kemitraan / Pola Kerjasama

Termonitornya hasil produksiHTR/HKm/Kemitraan / Pola Kerjasama

pada sejumlah ijin4 Ijin Usaha 4

IjinUsaha

71.859.975 5Ijin

Usaha76.230.000 6 Ijin Usaha 80.041.500 7

IjinUsaha

84.200.000 8Ijin

Usaha92.450.000 8 Ijin Usaha 92.450.000 Bid. PH


07

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan IUPHHK-HATermonitornya kegiatan IUPHHK -

Hutan Alam pada sejumlah Ijin2 Ijin Usaha/Perusahaan

4

IjinUsaha/

Perusahaan

144.953.745 4

IjinUsaha/Perusah

aan


n167.400.000 4

IjinUsaha/

Perusahaan

175.770.000 3

IjinUsaha/Perusah

aan

155.000.000 3

IjinUsaha/

Perusahaan

155.000.000 Bid. PH


VII

08

Sosialisasi Peraturan Penatausahaan Hasil HutanTerlaksananya sosialisasi peraturan

penatausahaan hasil hutan padasejumlah pemangku kepentingan

0 Orang 30 Orang 77.600.000 30 Orang 81.480.000 30 Orang 85.554.000 30 Orang 90.000.000 50 Orang 133.000.000 50 Orang 133.000.000 Bid. PH


09

Monitoring Peredaran Kayu Rakyat

Termonitornya tertib penatausahaanperedaran kayu rakyat yang berasal

dari hutan hak pada sejumlah wilayahkabupaten / kota



85.360.000 4Kabupate

n/ Kota89.628.000 4

Kabupaten/ Kota


108.500.000 4Kabupate

n/ Kota108.500.000 Bid. PH


10

Pembinaan Penatausahaan Hasil Hutan/Peredaran Hasil Hutan

Terlaksananya pembinaanpenatausahaan hasil hutan /

peredaran hasil hutan bagi pemegangijin hutan hak / pemegang ijin padasejumlah wilayah kabupaten / kota

5 Kabupaten 5Kabupaten/ Kota


118.360.000 5Kabupate

n/ Kota124.278.000 5

Kabupaten/ Kota


150.400.000 5Kabupate

n/ Kota150.400.000 Bid. PH


11

Pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan RPBBIPada Industri Primer Hasil Hutan

Terlaksananya pembinaan danpengendalian pelaksanaan RPBBI

untuk Industri primer hasil hutan padasejumlah wilayah kabupaten/kota




n/ Kota60.753.000 3

Kabupaten/ Kota



n/ Kota74.000.000 Bid. PH


12

Inventarisasi Industri Pengolahan Hasil HutanKayu/Non Kayu, Penampungan Hasil Hutan, danSentra Penjualan Hasil Hutan

Terlaksananya inventarisasi IndustriPengolahan Hasil Hutan Kayu/Non

Kayu, Penampungan Hasil Hutan, danSentra Penjualan Hasil Hutan padasejumlah wilayah kabupaten / kota



96.360.000 10Kabupate

n/ Kota101.178.000 10

Kabupaten/ Kota


122.500.000 10Kabupate

n/ Kota122.500.000 Bid. PH


13

Pemantauan Peredaran Hasil Hutan LintasKabupaten/Kota

Terlaksananya pemantauan danpengendalian peredaran hasil hutan

lintas Kabupaten / Kota8 Kab/Kota 3

Kabupaten/ Kota



n/ Kota54.978.000 4

Kabupaten/ Kota





14

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan IUIPHHK/ISLTerlaksananya monitoring dan evaluasikegiatan IUIPHHK / ISL pada sejumlah

wilayah kabupaten / kota0 Kab/Kota 3

Kabupaten/ Kota



n/ Kota46.966.500 4

Kabupaten/ Kota





15

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan IUPHH-BK/IPHH-BK

Terlaksananya monitoring dan evaluasiKegiatan IUPHH-BK/ IPHH-BK padasejumlah wilayah kabupaten / kota



139.650.000 6Kabupate

n/ Kota146.632.500 6

Kabupaten/ Kota


170.000.000 6Kabupate

n/ Kota170.000.000 Bid. PH


16Evaluasi Kepatuhan Pelaksanaan PenatausahaanHasil Hutan pada IPK / IUPHHK - HA / IUPHHK - HT/ IUIPHHK / ISL

Terlaksananya evaluasi tertibpelaksanaan PUHH pada IPK / IUPHHK -

HA / IUPHHK - HT / IUIPHHK / ISL


1

IjinUsaha/

Perusahaan

104.016.350 -

IjinUsaha/Perusah

aan

- 2Ijin Usaha/Perusahaa

n120.000.000 -

IjinUsaha/

Perusahaan

- 2

IjinUsaha/Perusah

aan

130.000.000 2

IjinUsaha/

Perusahaan

130.000.000 Bid. PH


Tujuan 4.MengoptimalkanProduktifitasPengelolaanKawasan Hutandan hasil hutansecara lestari

Konstribusi Sektor Kehutananterhadap PDRB

0,84% 0,84 % 0,85 % 0,86 % 0,87 % 0,88 % 0,88 %

Sasaran 4.TerwujudnyaPengelolaan HutanLestari yangProduktif berbasispartisipasi stakeholder danmasyarakat yangterkait

Cakupan pengelolaan hutan lestariyang produktif

35% 35 % 36 % 37 % 38 % 39 % 39 %

PROGRAM PERENCANAAN DANPENGEMBANGAN HUTAN Cakupan Paket Layanan

Perencanaan dan KoordinasiPengembangan Hutan

100% 100 Persen 9.169.443.542 100 Persen 8.375.000.000 100 Persen 8.975.000.000 100 Persen 9.646.690.000 100 Persen 9.540.000.000 100 Persen 9.540.000.000 Dishutsu

01 Perencanaan dan Koordinasi PembangunanKehutanan

Terlaksananya Paket Perencanaan dankoordinasi pengembangan hutan

5 Paket

1 Paket 285.002.410 1 Paket 320.000.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 400.000.000 1 Paket 450.000.000 1 Paket 450.000.000 Sekretariat Dishutsu


02 Pengumpulan, Pengolahan dan updating DataPenyusunan Statistik Kehutanan

Tersedianya Paket data StatistikKehutanan

3 Dokumen

1Dokume

n148.334.032 1

Dokumen

200.000.000 1 Dokumen 210.000.000 1 Dokumen 220.000.000 1Dokume

n240.000.000 1 Dokumen 240.000.000 Sekretariat Dishutsu


03 Sosialisasi/Penyebarluasan Informasi di BidangHutan dan Kehutanan

Terlaksananya Paket SosialisasiInformasi di bidang kehutanan

5 Paket 1 Paket 337.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 400.000.000 1 Paket 366.690.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 350.000.000

Dishutsu/UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri

VIII

04 Pembangunan Sarana dan PrasaranaOperasionalisasi KPH, Tahura dan Hutan Kota Tersediannya paket sarana prasarana

pendukung operasionalisasi KPH danTahura pada wilayah kerja UPT

13 unit 9 unit 4.298.847.100 4 unit 1.500.000.000 4 unit 1.500.000.000 6 unit 1.500.000.000 4 unit 1.000.000.000 4 unit 1.000.000.000

Dishutsu/UPT Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri

05 Penyiapan/ Penyusunan Rancangan TeknisKegiatan Kehutanan/ Pendukung TeknisKegiatan

Tersedianya paket Rancangan TeknisKegiatan Kehutanan / pendukung

teknis kegiatan0 Paket 1 Paket 1.974.000.000 1 Paket 1.300.000.000 1 Paket 1.300.000.000 1 Paket 1.300.000.000 1 Paket 1.300.000.000 1 Paket 1.300.000.000

Dishutsu/UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri

06 Pengendalian / konsolidasi tertib pengelolaanhutan lintas pemangku kepentingan Terlaksanaya Paket Pengendalian /

Konsolidasi tertib pengelolaan hutanlintas pemangku kepentingan

0 Paket - Paket - 1 Paket 780.000.000 1 Paket 800.000.000 1 Paket 800.000.000 1 Paket 850.000.000 1 Paket 850.000.000 UPT


07 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Pergub Bidang Kehutanan

Tersusunnyapaket Jenis DokumenRegulasi Daerah

0 jenis Dokumen 2Dokume

n404.999.000 2

Dokumen

400.000.000 2 Dokumen 400.000.000 1 Dokumen 225.000.000 1Dokume

n250.000.000 1 Dokumen 250.000.000 Dishutsu


08 Pelaksanaan Pameran-pameran tentang Hutandan Kehutanan

Terlaksananya paket pamerankehutanan

5 paket 1 paket 300.000.000 1 paket 350.000.000 1 paket 450.000.000 1 paket 500.000.000 1 paket 550.000.000 1 paket 550.000.000 Bid. RHL / Subbag

Umum danKepegawaian


09 Penyiapan,/Pembentukan / Pengembanganbadan layanan umum daerah bidang kehutanan

Tersedianya Paket penyiapan /Pengembangan /penguatan BLUD

0 Paket 0 Paket - 0 Paket - 0 Paket - 1 Paket 500.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 300.000.000 Dishutsu/Bidang PH


10 Koordinasi penyiapan bahan perencanaan,monitoring dan pelaporan kegiatan DBHDR/Dana Transfer Daerah

Terlaksananya kegiatan koordinasipenyiapan bahan perencanaan,

monitoring dan pelaporan kegiatanDBH DR / Dana Transfer Daerah

0 Paket 1 Paket 350.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 300.000.000 Dishutsu


11 Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaOperasionalisasi KPH, Tahura dan atau HutanKota

Tersediannya paket pemeliharaansarana prasarana pendukung

operasionalisasi KPH dan Tahura padawilayah kerja UPT

0 unit 0 unit - 3 unit 325.000.000 3 unit 325.000.000 4 unit 550.000.000 4 unit 550.000.000 4 unit 550.000.000 Dishutsu/UPT


12 Kegiatan Penunjang DAK

Terdukungnya paket pelaksanaankegiatan DAK

0 Paket 1 paket 1.071.261.000 1 paket 250.000.000 1 paket 300.000.000 1 paket 320.000.000 1 paket 350.000.000 1 paket 350.000.000 Dishutsu/UPT


13 Inventarisasi, identifikasi, updating danpengolahan data potensi sumber daya hutan /Sosial Ekonomi Masyarakat di dalam dandisekitar Kawasan Hutan

Tersedianya paket data dasar potensipengelolaan hutan / Sosial Ekonomi

0 paket 0 paket - 17 paket 850.000.000 17 paket 1.020.000.000 17 paket 1.115.000.000 17 paket 1.500.000.000 17 paket 1.500.000.000 UPT KPH dan Tahura

BB


14 Penyiapan / Pembuatan / PengembanganEkowisata Tersedianya paket Penyiapan /

Pembuatan / pengembanganekowisata

0 unit 0 unit - 4 unit 1.100.000.000 4 unit 1.170.000.000 4 unit 1.150.000.000 4 unit 1.150.000.000 4 unit 1.150.000.000 UPT KPH dan Tahura

BB


15 Penyiapan perencanaan / pengendalianpengembangan Ekowisata Tersedianya paket Penyiapan

perencanaan / pengendalianpengembangan ekowisata

0 paket 0 paket - 2 paket 400.000.000 2 Paket 400.000.000 2 paket 400.000.000 2 paket 400.000.000 2 paket 400.000.000 UPT KPH dan Tahura

BB


Tujuan 2.MengoptimalkanPengelolaanHutan dan HasilHutan SecaraLestari

Cakupan Kawasan Hutan Lindungdan Produksi yang tertibpemanfaatannya/penggunaannya

55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %

Sasaran 2.Terwujudnya tertibpengelolaankawasan hutandan hasil hutan

Cakupan Kawasan Hutan dan hasilhutan Yang Dikelola dengan tertibdan baik

55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %

PROGRAM PENATAAN DAN PENGGUNAANKAWASAN HUTAN

Cakupan Tertib Penataan danPenggunaan Kawasan Hutan

60% 61 % 3.836.083.210 62 % 7.060.000.000 63 % 6.390.000.000 64 % 7.000.000.000 65 % 7.215.000.000 65 % 7.215.000.000

01 Perencanaan dan koordinasi PemantapanKawasan Hutan

Terlaksananya paket perencanaan dankoordinasi pemantapan kawasan

hutan5 Paket 1 Paket 299.305.110 1 paket 300.000.000 1 paket 325.000.000 1 paket 350.000.000 1 Tahun 400.000.000 1 Tahun 400.000.000 Bidang PGH


IX

02 Penyusunan RPHJP (Rencana Pengelolaan HutanJangka Panjang / Revisinya)

Tersusunnya Dokumen RPHJP / RevisiRPHJP

21 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 10Dokume

n750.000.000 - Dokumen - Dokumen - -

Dokumen

- - Dokumen -

Bid. PGH/ UPT Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri

03 Finalisasi dan Pengesahan RPHJP (RPHJP / RevisiRPHJP)

Tersedianya finaliasi dokumen RPHJP /Revisi RPHJP

12 Dokumen

8 Dokumen 389.399.000 1Dokume

n50.000.000 - Dokumen - Dokumen - -

Dokumen

- - Dokumen -


04 Penyusunan RPHJPd (Rencana PengelolaanHutan Jangka Pendek / Revisinya)

Tersusunnya Dokumen RPHJPd / RevisiRPHJPd

10 Dokumen

33 Dokumen 1.522.419.500 34Dokume

n1.650.000.000 34 Dokumen 1.700.000.000 34 Dokumen 1.750.000.000 34

Dokumen

1.800.000.000 34 Dokumen 1.800.000.000


05 Monitoring dan Evaluasi Areal Pinjam PakaiKawasan Hutan Terkendalinya areal pinjam pakai

kawasan hutan pada sejumlah ijin10 Ijin Lokasi 10

IjinLokasi

175.000.000 11Ijin

Lokasi200.000.000 12 Ijin Lokasi 225.000.000 13 Ijin Lokasi 250.000.000 14

IjinLokasi

275.000.000 14 Ijin Lokasi 275.000.000 Bid. PGH


06 Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga dalam rangkaProgram Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)dalam Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Utara

Tersedianya data hak hak pihak ke tigauntuk proses TORA pada sejumlah

wilayah kabupaten/kota0 Kab / Kota 13

Kab/Kota

450.000.000 -Kab/Kota

- - Kab/ Kota - - Kab/ Kota - -Kab/Kota

- - Kab/ Kota - Bid. PGH


07 Fasilitasi Penataan Batas Kawasan Hutan

Panjang Batas Kawasan Hutan yangdifasilitasi

6.123,28 Km 50 Km 50.000.000 50 Km 625.000.000 50 Km 650.000.000 50 Km 675.000.000 50 Km 700.000.000 50 Km 700.000.000 Bid. PGH


08 Rekonstruksi dan Pemeliharaan Batas KawasanHutan Panjang Batas Kawasan Hutan yang

direkonstruksi / dipelihara6.123,28 Km - Km - 50 Km 425.000.000 50 Km 450.000.000 50 Km 475.000.000 50 Km 500.000.000 50 Km 500.000.000 Bid. PGH


09 Penanganan Permasalahan Kawasan Hutan

Tertanganinya permasalahan kawasanhutan pada sejumlah lokasi

10 Lokasi 20 lokasi 175.000.000 20 lokasi 175.000.000 20 lokasi 185.000.000 20 lokasi 200.000.000 20 lokasi 200.000.000 20 lokasi 200.000.000

Bid. PGH Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri

10 Identifikasi dan Inventarisasi Konflik TenurialKawasan Hutan tersedianya data konflik tenurial

kawasan hutan pada wilayah kerja UPTDinas Kehutanan

17 Wilayah UPT 3Wilayah

UPT100.000.000 5

WilayahUPT

150.000.000 5Wilayah

UPT175.000.000 5

WilayahUPT

175.000.000 5Wilayah

UPT200.000.000 5

WilayahUPT

200.000.000

Bid. PGH Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri

11 Identifikasi dan Inventarisasi Potensi JasaLingkungan Tersedianya data potensi jasa

lingkungan pada sejumlah lokasitertentu


UPT125.000.000 4

WilayahUPT

150.000.000 4Wilayah

UPT175.000.000 4

WilayahUPT

175.000.000 4Wilayah

UPT175.000.000 4

WilayahUPT

175.000.000

Bid. PGH Di Dalam / LuarWilayahProvinsiSumut DalamNegeri

12 Sosialisasi Penunjukan Batas Kawasan Hutan Terlaksananya sosialisasi penunjukanbatas kawasan hutan pada wilayah

kerja UPT Dinas Kehutanan17 Wilayah UPT -

WilayahUPT

- 8Wilayah

UPT600.000.000 8

WilayahUPT

600.000.000 8Wilayah

UPT640.000.000 9

WilayahUPT

680.000.000 9Wilayah

UPT680.000.000 Bid. PGH / UPT


13 Pembuatan Peta Tematik Kehutanan

Tersedianya Paket Peta TematikKehutanan

0 Paket - Paket - 1 Paket 80.000.000 1 Paket 85.000.000 1 Paket 90.000.000 1 Paket 95.000.000 1 Paket 95.000.000 Bid. PGH


14 Identifikasi Peta Indikatif Penundaan PemberianIzin Baru Tersedianya bahan pertimbangan

teknis atas penundaan pemberian IzinBaru pada lokasi lokasi tertentu

0 lokasi - Lokasi - 4 Lokasi 140.000.000 4 Lokasi 140.000.000 4 Lokasi 160.000.000 4 Lokasi 160.000.000 4 Lokasi 160.000.000 Bid. PGH


15 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PengelolaanKesatuan Pengelolaan Hutan Terlaksananya monitoring dan evaluasi

pengelolaan KPH pada wilayah kerjaUPT Dinas Kehutanan


UPT 75.000.000 5

WilayahUPT

75.000.000 6Wilayah

UPT 80.000.000 6

WilayahUPT

80.000.000 6Wilayah

UPT 85.000.000 6

WilayahUPT

85.000.000 Bid. PGH


16 Monitoring dan Evaluasi Perubahan PeruntukanKawasan Hutan Terpantaunya perubahan peruntukan

kawasan hutan pada lokasi - lokasitertentu

0 Lokasi 4 lokasi 75.000.000 - lokasi - - lokasi - 4 lokasi 85.000.000 - lokasi - - lokasi - Bid. PGH


17 Monitoring dan Evaluasi Persetujuan Koridor Tersedianya bahan pertimbanganteknis dan pengendalian atas

persetujuan koridor pada lokasi ijintertentu

0 Lokasi 3 Lokasi 50.000.000 - Lokasi - 3 Lokasi 75.000.000 - Lokasi - - Lokasi - - Lokasi - Bid. PGH


18 Penataan Areal Kerja UPT. Lingkup DinasKehutanan Terlaksananya paket tata hutan / Tata

Blok Pengelolaan17 Paket 1 Paket 199.959.600 17 Paket 490.000.000 17 Paket 340.000.000 17 Paket 345.000.000 17 Paket 345.000.000 17 Paket 345.000.000 Bid. PGH


19 Penyiapan / updating data informasiperkembangan penggunaan / pemanfaatankawasan hutan

Tersedianya data perkembanganpenggunaan / pemanfaatan kawasan

hutan0 Dokumen -

Dokumen

- 17Dokume

n600.000.000 17 Dokumen 835.000.000 17 Dokumen 950.000.000 17

Dokumen

1.250.000.000 17 Dokumen 1.250.000.000

UPT KPH dan UPTTAHURA BB

20 Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan ProvinsiSumatera Utara

Tersedianya Buku NSDH ProvinsiSumatera Utara

1 Buku - Buku - 1 Buku 350.000.000 1 buku 350.000.000 1 buku 350.000.000 1 buku 350.000.000 1 buku 350.000.000 Bid. PGH


21 Penyusunan Data dan Informasi TematikKehutanan Provinsi Sumatera Utara Tersedianya Buku Data / Informasi

Tematik Kehutanan0 Buku - Buku - 1 Buku 250.000.000 - buku - 1 buku 250.000.000 - buku - - buku - Bid. PGH


Tujuan 3.MengoptimalkanKualitas DayaDukung KawasanHutan dan Lahanberbasis lestari

Cakupan Kawasan Hutan dan Lahanyang terjaga fungsi ekologisnya

55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %

Sasaran 3.TerwujudnyaPengelolaan Hutanyang sesuaidengan fungsinya

cakupan perlindungan danKonservasi Sumber Daya Hutan padaareal kerja Kesatuan PengelolaanHutan dan Taman Hutan Raya

55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %

Cakupan Rehabilitasi Hutan danLahan

35% 35 % 36 % 37 % 38 % 39 % 39 %

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASISUMBER DAYA HUTAN

Cakupan Perlindungan danKonservasi pada Unit Pengelolaan

Hutan55% 55 % 17.188.375.240 56 % 16.653.782.540 57 % 15.669.674.800 58 % 18.596.458.000 59 % 21.395.000.000 59 % 21.395.000.000 Dishutsu

1 Patroli Pencegahan dan Pembatasan kerusakanhutan, kawasan hutan dan hasil hutan Terlakdsananya paket patroli

pencegahan dan pemeberantasankerusakan hutan pada wilayah UPT

5 Paket 1 Paket

3.791.542.8801 Paket

4.550.000.0001 Paket

4.800.000.0001 Paket

5.010.000.0001 Paket

5.550.000.0001 Paket

5.550.000.000 Bid. LinHut/UPT


2 Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran HutanDan Lahan Terlaksanaya Paket Pencegahan dan

Pengendalian Karhutlah5 Paket 1 Paket

1.423.782.5401 Paket

2.473.782.5401 Paket

2.769.674.8001 Paket

3.066.458.0001 Paket

3.720.000.0001 Paket



3 Penanganan Kasus/Perkara Bidang Kehutanan

Terlaksananya paket penanganankasus kehutanan

5 Paket 1 Paket

300.000.0001 Paket

360.000.0001 Paket

380.000.0001 Paket

400.000.0001 Paket

425.000.0001 Paket

425.000.000 Bid. LinHut


4 Pengamanan barang bukti tindak pidanakehutanan Tersedianya Paket Pengamanan

Barang Bukti tindak pidana kehutanan0 Paket - Paket

-1 Paket

500.000.0001 Paket

500.000.0001 Paket

550.000.0001 Paket

600.000.0001 Paket

700.000.000 Bid. LinHut/UPT


5 Operasi Pemulihan Kawasan Hutan / PenangananPasca Operasi Pemulihan Kawasan Hutan Terlaksananya Paket Operasi

pemulihan dan penanganan pascaoperasi pemulihan kawasan hutan

0 Paket - Paket

-1 Paket

1.500.000.0001 Paket

1.600.000.0001 Paket

2.000.000.0001 Paket

2.500.000.0001 Paket



6 Pelatihan Penggunaan Senjata Api Bagi PolisiKehutanan

Terlaksananya kegiatan pelatihanpenggunaan senjata api bagi Polhut

0 Paket - paket 1 Paket 425.000.000 1 paket 450.000.000 1 Paket 475.000.000 1 Paket 500.000.000 1 Paket 500.000.000


7 Pengurusan Legalitas Penggunaan Senjata Api

Tersedianya paket legalisasipenggunaan senjata api

0 Paket - Paket - 1 Paket 300.000.000 1 Paket 325.000.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 375.000.000 1 Paket 375.000.000 Bid. LinHut


8 Pengadaan/Pembuatan sarana prasaranapengamanan dan perlindungan hutan /perlengkapan Kepolisian Kehutanan

Tersedianya paket sarana prasaranapamlinhut / perlengkapan polisi

kehutanan ( paket sarparasdalkarhutlah, pamhut, linhut dan

perlengkapan Polhut)

0 Paket - Paket - 2 Paket 2.250.000.000 1 Paket 500.000.000 2 Paket 1.500.000.000 1 Paket 1.700.000.000 1 Paket 1.700.000.000 Bid. LinHut / UPT


9 Pembentukan/Penguatan Masyarakat Peduli Api(MPA)

Terlaksananya paket pembentukan /penguatan Masyarakat Peduli Api

1 Paket - Paket - 1 Paket 510.000.000 1 Paket 610.000.000 1 Paket 610.000.000 1 Paket 650.000.000 1 Paket 650.000.000 Bid. LinHut/UPT


10 Pembentukan / Penguatan kelompok masyarakatmitra polisi kehutanan Terlaksananya paket pembentukan /

penguatan Masyarakat Mitra PolisiKehutanan

5 Paket - Paket - 1 Paket 510.000.000 1 Paket 610.000.000 1 Paket 610.000.000 1 Paket 650.000.000 1 Paket 650.000.000 Bid. LinHut/UPT


X

11 Monitoring dan Evaluasi PengendalianKebakaran Hutan dan Lahan pada Pemegang Ijin(IUPHHK-HT/HA, IPPKH dan Ijin lainnya )

Terkendalinya paket pengendaliankebakaran hutan dan lahan pada

wilayah pemegang ijin5 Paket - Paket - 1 Paket 325.000.000 1 Paket 250.000.000 1 Paket 275.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 300.000.000 Bidang Linhut


12 Uji Petik Pengangkutan Hasil Hutan Kayu (HHK),Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Tumbuhan,Satwa Liar (TSL)

Terpantaunya paket tertibpengangkutan hasil hutan dan

tumbuhan satwa liar0 Paket - Paket - 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 Bidang Linhut


13 Pembinaan dan Pengendalian PenangkarTumbuhan dan Satwa Liar (TSL) Terlaksananya Paket Pembinaan dan

Pengendalian Penangkar Tumbuhandan Satwa Liar ( TSL )

0 Paket 1 Paket 299.099.200 1 Paket 300.000.000 1 Paket 325.000.000 1 Paket 350.000.000 1 Paket 375.000.000 1 Paket 375.000.000 Bidang Linhut


14 Penataan, Pembinaan dan PeningkatanProfesionalisme Polisi Kehutanan Terlaksananya Paket Penataan,

pembinaan dan peningkatanprofesionalisme SDM Polhut

0 Paket - Paket - - Paket - - Paket - 1 Paket 800.000.000 1 Paket 550.000.000 1 Paket 550.000.000 Bidang Linhut


15 Perlindungan dan pengamanan hutan, kawasanhutan dan hasil hutan Terlaksananya Paket perlindungan dan

pengamanan hutan, kawasan hutandan hasil hutan

0 paket 1 paket

997.063.430 1 paket

300.000.000 1 paket

300.000.000 1 paket

300.000.000 1 paket

300.000.000 1 paket

300.000.000 Bidang Linhut


16 Perencanaan pencegahan, penanggulangan danpengembangan sarana dan prasaranapengendalian kebakaran hutan dan lahan

Terlaksananya Perencanaanpencegahan, penanggulangan dan

pengembangan sarana dan prasaranapengendalian kebakaran hutan dan

lahan

0 paket 1 paket

7.483.600.2401 paket

575.000.0001 paket

575.000.0001 paket

575.000.0001 paket

575.000.0001 paket



17 Penyelenggaraan dan penataan upayapencegahan, pengendalian kebakaran hutan danlahan

Terlaksananya kegiatanpenyelenggaraan dan penataan upayapencegahan, pengendalian kebakaran

hutan dan lahan

0 paket 1 paket

1.395.000.000 1 paket

375.000.000 1 paket

375.000.000 1 paket

375.000.000 1 paket

375.000.000 1 paket



18 Penyiapan / Pembuatan Upaya KonservasiKeanekaragaman Hayati

Terlaksananya paket upaya konservasikeanekaragaman Hayati

0 paket 2 paket

1.498.286.9502 paket

900.000.0002 paket

800.000.0002 paket

850.000.0002 paket

1.450.000.0002 paket



19 Pemeliharaan rutin berkala Hasil UpayaKonservasi Keanekaragaman Hayati Terpeliharanya paket upaya konservasi

keanekaragaman hayati0 paket 0 paket

- 2 paket

300.000.000 2 paket

300.000.000 2 paket

300.000.000 4 paket

600.000.000 4 paket



Tujuan 3.MengoptimalkanKualitas DayaDukung KawasanHutan dan Lahanberbasis lestari

Cakupan Kawasan Hutan dan Lahanyang terjaga fungsi ekologisnya

55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %

Sasaran 3.TerwujudnyaPengelolaan Hutanyang sesuaidengan fungsinya

cakupan perlindungan danKonservasi Sumber Daya Hutan padaareal kerja Kesatuan PengelolaanHutan dan Taman Hutan Raya

55% 55 % 56 % 57 % 58 % 59 % 59 %


35% 35 % 36 % 37 % 38 % 39 % 39 %


35% 35 % 36 % 37 % 38 % 39 % 39 % Dishutsu

Cakupan ketersediaan tata kelolaperencanaan RHL / Pengelolaan DAS

20% 35 % 38 % 40 % 45 % 46 % 46 % Dishutsu

Cakupan pemberdayaan masyarakatsekitar hutan

50% 65 % 68 % 70 % 75 % 76 % 76 % Dishutsu

1 Penyusunan Rencana Pengelolaan RehabilitasiHutan dan Lahan (RPRL/ RPRHL) Tercapainya tata kelola perencanaan

RHL dan pengelolaan DAS/Tersedianya Dokumen RPRHL (RPRL /

RPRHL)

- - Dokumen - 1 Dokumen 400.000.000 - Dokumen - - Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Bid. RHL


2 Peningkatan Sarana Media Penyuluh Kehutanan Tersedianya sarana dan prasaranapenyuluhan di bidang kehutanan

5 Paket - Paket - 1 Paket 235.000.000 1 Paket 240.000.000 1 Paket 300.000.000 1 Paket 380.000.000 1 Paket 380.000.000

Bidang RHL


3 Pembinaan agroforestry (silvofishery,silvopasture, tumpangsari, empang paluhmangrove dan aneka usaha kehutanan)

Peningkatan pemberdayaanmasyarakat sekitar hutan/

Terlaksananya paket pembinaanagroforestry

10 Ha - Paket - 10 Ha 220.000.000 10 Ha 225.000.000 10 Ha 230.000.000 10 Ha 250.000.000 10 Ha 250.000.000 Bidang RHL


XI PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 20.427.622.570 15.856.732.740 13.500.500.000 11.437.300.000 12.736.700.000 12.736.700.000

4 Penyusunan Rencana Tahunan - RTn RPRL / RTnRHL Tercapainya tata kelola perencanaan

RHL/ Tersusunnya Dokumen RTn RPRL/ RTn RHL

0 Dokumen - Dokumen - 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 435.000.000 1 Dokumen 520.000.000 1 Dokumen 605.000.000 1 Dokumen 605.000.000 Bid. RHL & UPT


5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara VegetatifTerlaksananya paket RHL Vegetatif disejumlah wilayah UPT Lingkup Dinas

Kehutanan35 Ha 1.080 Ha 8.565.080.000 50 Ha 500.000.000 50 Ha 520.000.000 50 Ha 550.000.000 50 Ha 575.000.000 50 Ha 575.000.000 UPT KPH / Tahura


6 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Sipil TeknisTerlaksananya paket RHL Sipil Teknis di

sejumlah wilayah UPT Lingkup DinasKehutanan

0 Unit 212 Unit 4.311.978.400 16 Unit 500.000.000 32 Unit 1.000.000.000 48 Unit 1.500.000.000 48 Unit 1.500.000.000 48 Unit 1.500.000.000 UPT KPH / Tahura


7 Penataan pembinaan, pengawasan danpengendalian Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Tercapainya tata kelola pengelolaanDAS/ Tersedianya Rekomendasi TertibPelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan

Lahan0 Laporan

1 Laporan 340.000.000 1 Laporan 332.000.000 1 Laporan

340.000.000

1 Laporan

340.000.000

1 Laporan

340.000.000

1 Laporan

340.000.000 Bid. RHL


8 Pembinaan/ Pendampingan PenyusunanRencana Teknik RHL DAS Tercapainya tata kelola perencanaan

RHL/ Terlaksananya paket pembinaandan pendampingan penyusunan

Rancangan Teknis RHL

0 Paket - Paket - 1 Paket 200.000.000 1 Paket 250.000.000 1 Paket 210.000.000 1 Paket 275.000.000 1 Paket 275.000.000 Bid. RHL


9 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan RHL berbasisDAS Tercapainya tata kelola pengelolaan

DAS/ Tersedianya Rekomendasi danpelaporan evaluasi Kegiatan RHL dan

Pengelolaan DAS

0 Laporan 1 Laporan 280.000.000 1 Laporan 280.000.000 1 Laporan 280.000.000 - Laporan - 1 Laporan 280.000.000 1 Laporan 280.000.000 Bid. RHL


10 Pembinaan/ Pendampingan KelembagaanKonservasi/ Forum DAS Tercapainya tata kelola pengelolaan

DAS/ Tersedianya rekomendasi daripembinaan dan pendampingan

Kelembagaan Konservasi/ Forum DAS

0 Paket - Paket 1 Paket 100.000.000 1 Paket 180.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 220.000.000 1 Paket 220.000.000 Bid. RHL


11 Pembinaan/ Pendampingan Kegiatan Reklamasidan Rehabilitasi DAS Tersedianya paket rekomendasi hasil

dari pembinaan / pendampinganKegiatan Reklamasi dan Rehabilitasi

DAS

0 UPTD - Laporan - 1 Laporan 100.000.000 1 Laporan 110.000.000 1 Laporan 110.000.000 1 Laporan 110.000.000 1 Laporan 110.000.000 Bid. RHL


12 Identifikasi dan Inventarisasi serta KoordinasiData Rencana Aksi Daerah Penurunan GasRumah Kaca

Tercapainya tata kelola pengelolaanDAS/ Tersedianya Rekomendasi dan

Data Rencana Aksi DaerahPerencanaan Pembangunan Rendah

Karbon (PPRK)

5 Dokumen 1 Dokumen 220.000.000 1 Dokumen 220.000.000 1 Dokumen 230.000.000 1 Dokumen 240.000.000 1 Dokumen 240.000.000 1 Dokumen 240.000.000 Bid. RHL


13 Pembuatan Taman Hutan Kota/ Lingkungan/Jalur Hijau/ Ruang Terbuka Hijau Tercapainya pengelolaan RHL/

Terbangunnya Tanaman Hutan Kota /Jalur Hijau / Lingkungan / Ruang

Terbuka Hijau

0 Ha - Ha - - Ha - - Ha - 20 Ha 310.300.000 20 Ha 320.000.000 20 Ha 320.000.000 Bid. RHL


14 Pemeliharaan Rutin Taman Hutan Kota /Lingkungan / Jalur Hijau / Ruang Terbuka Hijau

Tercapainya pengelolaanRHL/Terpeliharanya Taman Hutan

Kota / Jalur Hijau / Lingkungan / RuangTerbuka Hijau

0 Ha - Ha - - Ha - Ha - - Ha - 20 Ha 107.700.000 20 Ha 107.700.000 Bid. RHL


15 Pengadaan bibit pohon langka/ endemik - Tersedianya bibit pohon langka /endemik Sumatera Utara

0 Paket - Paket - 2.000 batang 295.000.000 2.000 batang 310.000.000 2.000 batang 320.000.000 2.000 batang 340.000.000 2.000 batang 340.000.000

Bid. RHL / UPT


16 Pembangunan Persemaian Permanen/Operasional Posko Bibit

- Terbangunnya dan tersedianyasarana/prasarana serta operasionalposko bibit

0 paket - paket - 1 Paket 600.000.000 1 paket 560.000.000 1 paket 610.000.000 1 paket 610.000.000 1 paket 610.000.000

Bid. RHL


17 Kampanye Indonesia Menanam dan MemeliharaPohon

Terlaksananya kampanye gerakanmenanam dan memelihara pohonmelalui desa binaan

5 Paket 1 paket 200.000.000 1 paket 200.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 270.000.000 1 paket 290.000.000 1 paket 290.000.000

Bid. RHL


18 Pembinaan penangkar/pengada bibit tanamanhutan

Terbinanya penangkar/ pengada bibittanaman hutan

0 Penangkar - Penangkar - 25 penangkar/ pengada

135.000.000 25 penangkar/pengada


170.000.000 25 penangkar/ pengada


190.000.000

Bid. RHL


19 Penyediaan Bibit/Pengadaan Bibit untukmasyarakat dan penghijauan

Tersedianya bibit untuk masyarakat /penghijauan

25.000 batang 172.000 batang 575.000.000 172.000 batang 695.000.000 172.000 batang 710.000.000 172.000 batang 720.000.000 172.000 batang 740.000.000 172.000 batang 740.000.000

Bid. RHL


20 Pemuliaan tanaman hutan Terjaganya degradasi sumber dayagenetik dan terjaganya eksistensitanaman lokal

0 Paket - paket - 3 Jenis 280.000.000 3 jenis 285.000.000 3 jenis 300.000.000 3 jenis 325.000.000 3 jenis 325.000.000

Bid. RHL


21 Pembangunan / Pemeliharaan rutin arboretum Terlaksananya paket pembangunan /pemeliharaan rutin arboretum

1 Paket - paket - 1 Paket 50.000.000 1 Paket 35.000.000 1 Paket 30.000.000 1 Paket 25.000.000 1 Paket 25.000.000

Bid. RHL


22 Penunjukan / penetapan tegakan benihteridentifikasi (TBT)

Ditetapkannya lokasi tegakan benihteridentifikasi (TBT)

0 Tegakan - Tegakan - 15 Tegakan 235.000.000 15 Tegakan 250.000.000 15 Tegakan 280.000.000 15 Tegakan 310.000.000 15 Tegakan 310.000.000

Bid. RHL


23 Monitoring dan evaluasi pengedaran benih danbibit

Tersedianya rekomendasi tertibperedaran benih dan bibit

0 laporan - laporan - 1 laporan 120.000.000 1 laporan 130.000.000 1 laporan 150.000.000 1 laporan 170.000.000 1 laporan 170.000.000

Bid. RHL


24 Temu usaha perbenihan Terselenggaranya paket temu usahaperbenihan

0 Paket - Paket - 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000 1 paket 100.000.000

Bid. RHL


25 Pembangunan sistem informasi penyuluhan danperbenihan

Tersedianya informasi / aplikasi yangmenyampaikan/ mempermudahpenyuluh / masyarakat mendapatkaninformasi yang cepat tentangpenyuluhan kehutanan danperbenihan

0 Paket - Paket - 1 paket 120.000.000 1 paket 125.000.000 1 paket 150.000.000 1 kegiatan 120.000.000 1 kegiatan 120.000.000

Bid. RHL


26 Pengadaan bibit mangrove Tersedianya Bibit Mangrove 105.000 btg batang 40.000 batang 200.000.000 40.000 batang 220.000.000 40.000 batang 240.000.000 100.000 batang 280.000.000 100.000 batang 280.000.000

Bid. RHL


27 Penyusunan Materi Penyuluhan Tersusunnya materi penyuluhanleaflet / brosur / stading banner dll

0Paket - Paket - 1 paket 86.400.000 1 paket 87.000.000 1 paket 90.000.000 1 paket 95.000.000 1 paket 95.000.000

Bid. RHL


28 Identifikasi potensi wilayah penyuluhan Tersedianya data dan informasiwilayah KPH dan Tahura yang kelakdiperlukan dalam proses pengambilankeputusan baik bagi pengembanganusahatani maupun perancangankegiatan penyuluhan

0 Wilayah KPH - KPH - 4 KPH 93.600.000 5 KPH 95.000.000 6 KPH 100.000.000 7 KPH 125.000.000 7 KPH 125.000.000

Bid. RHL


29 Fasilitasi penyusunan programa penyuluhankehutanan

Tersusunnya programa penyuluhankehutanan

0 Dokumen - Dokumen - 1 Dokumen 78.000.000 1 Dokumen 80.000.000 1 Dokumen 85.000.000 1 Dokumen 85.000.000 1 Dokumen 85.000.000

Bid. RHL


30 Pertemuan lakususi (latihan / kunjungan /supervisi / evaluasi)

Terlaksananya pertemuan lakususi(latihan / kunjungan / supervisi /evaluasi)


Bid. RHL


31 Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan (KTH) padatingkat kelompok pemula, lanjut, madya danutama

Terselenggaranya penilaian terhadapkelompok tani hutan Untukpeningkatan kelas KTH

7 KTH - KTH - 12 KTH 187.200.000 12 KTH 190.000.000 12 KTH 200.000.000 12 KTH 220.000.000 12 KTH 220.000.000

Bid. RHL


32 Penilaian lomba wana lestari Tingkat ProvinsiSumatera Utara

Terlaksananya paket motivasi parapelaku utama dan pelaku usaha dalammelestarikan hutan


Bid. RHL


33 Mengikuti KTNA Nasional/Daerah Terlaksananya jalinan kerjasama antarpenyuluh di Provinsi dan nasional

0 Kali - kali - 1 kali 200.000.000 1 kali 225.000.000 1 kali 230.000.000 1 kali 250.000.000 1 kali 250.000.000

Bid. RHL


34 Rapat koordinasi penyuluh kehutanan Terlaksananya rapat koordinasipenyuluh kehutanan

0 Kali - kali - 1 kali 150.000.000 1 kali 150.000.000 1 kali 175.000.000 1 kali 200.000.000 1 kali 200.000.000

Bid. RHL


35 Peningkatan kapasitas SDM penyuluh kehutanan Terlaksananya paket peningkatankapasitas SDM Penyuluh Kehutanan

0 Paket - paket - 1 paket 125.000.000 1 paket 135.000.000 1 paket 150.000.000 1 paket 185.000.000 1 paket 185.000.000

Bid. RHL / UPT


36 Mengikuti jambore penyuluhan kehutanan Tersedianya sarana unjuk kinerjapenyuluhan untuk meningkatkankapasitas penyuluh kehutanan

0 Kegiatan - Keg. - 1 paket - - - Keg. - -

Bid. RHL / UPT


37 Penyelenggaraan Sipil Teknis Untuk Perlindungan/ Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tersedianya paket sipil Teknis untuk

Perlindungan dan Rehabilitasi Hutandan Lahan

0 Unit - Unit 0 Unit - 2 unit 50.000.000 3 unit 65.000.000 4 unit 80.000.000 4 unit 80.000.000 Bid. RHL / UPT


38 Identifikasi Kearifan lokal dalam konservasi hutandan lahan di Sumatera Utara Tercapainya tata kelola pengelolaan

DAS/ Tersedianya rekomendasiteknokratik model konservasi berbasis

kearifan lokal

0 Dokumen - Dokumen 1 Dokumen 160.000.000 1 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 1 Dokumen 200.000.000 Bid. RHL


39 Pembinaan dan Pendampingan Sistem InformasiDAS

Tercapainya tata kelola pengelolaanDAS/ Tersedianya model Sistem

Informasi DAS0 sis Das - Paket 1 Paket 100.532.740 1 Paket 200.000.000 1 Paket 211.700.000 1 Paket 105.500.000 1 Paket 105.500.000 Bid. RHL


40 Perencanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan danLahan tercapainya tata kelola perencanaan

RHL/ Tersedianya DokumenPerencanaan Kegiatan RHL

0 Dokumen 1 Dokumen

87.340.000

1 Dokumen

75.000.000

1 Dokumen 53.000.000 1 Dokumen 58.300.000 1 Dokumen 60.500.000 1 Dokumen 60.500.000 Bid. RHL / UPT


41 Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terlaksananya RHL pada sejumlahwilayah UPT Lingkup Dinas Kehutanan

25 Ha

270 Ha 4.418.000.000 50 Ha 500.000.000 50 Ha

520.000.000

50 Ha

540.000.000

50 Ha

560.000.000

50 Ha

560.000.000 UPT KPH / Tahura


42 Penyiapan bahan pemantauan dan pelaporankegiatan RHL

Tercapainya tata kelola pengelolaanDAS/ Tersedianya Rekomendasi TertibPelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan

Lahan0 Dokumen

1 Laporan 337.730.000 1 Laporan 100.000.000 1 Laporan

100.000.000

1 Laporan

100.000.000

1 Laporan

110.000.000

1 Laporan

110.000.000 Bid. RHL / UPT


43 Penyelenggaraan dan pengembanganperbenihan serta pembibitan tanamanberkayu/MPTS

Terlaksananya kegiatanpenyelenggaraan dan pengembanganperbenihan serta pembibitan tanamanberkayu/MPTS

0 Paket

1 Paket 884.249.850 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 200.000.000

Bid. RHL / UPT


44 Penyelenggaraan program penyuluhankehutanan dan pengembangan sarana danprasarana penyuluhan

Terlaksananya kegiatanpenyelenggaraan program penyuluhankehutanan dan pengembangan saranadan prasarana penyuluhan sebagaipercontohan pengelolaan hutan dansosial masyarakat

0 Paket

1 Paket 208.244.320 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000 1 Paket 150.000.000

Bid. RHL / UPT


45 Pembuatan Peta Arahan Jenis Tanaman Hutandari Dataran Rendah (Pesisir/ Pantai/ DataranRendah), Tengah (Dataran Rendah, Hulu DAS/DTA) dan Dataran Tinggi (Dataran Tinggi,Pegunungan)

Jumlah Dokumen Peta Arahan 0 Dokumen - Dokumen - - Dokumen - 1 Dokumen 80.000.000 - Dokumen - 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000


46 Pemeliharaan Tanaman Reboisasi / PenghijauanTahun Pertama

Terpeliharanya tanaman reboisasi /penghijauan tahun pertama

0 Ha - Ha - 270 Ha 1.350.000.000 50 Ha 300.000.000 50 Ha 300.000.000 50 Ha 300.000.000 50 Ha 300.000.000

UPT KPH / Tahura Di DalamProvinsi SumutDalam Negeri

47 Pemeliharaan Tanaman Reboisasi / PenghijauanTahun Kedua

Terpeliharanya tanaman reboisasi /penghijauan tahun kedua

0 Ha - Ha - - Ha - 270 Ha 675.000.000 50 Ha 150.000.000 50 Ha 175.000.000 50 Ha 175.000.000


48 Pemeliharaan Rehabilitasi Hutan dan LahanSecara Vegetatif Tahun Pertama / P1

Terlaksananya paket pemeliharaanhutan dan lahan secara vegetatif

Tahun Pertama 0 Ha - Ha - 1.080 Ha 5.400.000.000 50 Ha 300.000.000 50 Ha 300.000.000 50 Ha 300.000.000 50 Ha 300.000.000


49 Pemeliharaan Rehabilitasi Hutan dan LahanSecara Vegetatif Tahun Kedua / P2

Terlaksananya paket pemeliharaanhutan dan lahan secara vegetatif

0 Ha - Ha - 35 Ha 140.000.000 1.080 Ha 2.487.500.000 50 Ha 150.000.000 50 Ha 175.000.000 50 Ha 175.000.000


Tujuan 4.MengoptimalkanProduktifitasPengelolaanKawasan Hutandan hasil hutansecara lestari

Konstribusi Sektor Kehutananterhadap PDRB

0,84% 0,84 % 0,85 % 0,86 % 0,87 % 0,88 % 0,88 %

Sasaran 4.TerwujudnyaPengelolaan HutanLestari yangProduktif berbasispartisipasi stakeholder danmasyarakat yangterkait

Cakupan pengelolaan hutan lestariyang produktif

35% 35 % 36 % 37 % 38 % 39 % 39 %

PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DANKEMITRAAN Persentase Tertib Luas Perhutanan

Sosial dan Kemitraan yang terkeloladengan baik

30% 30 % 5.834.446.700 31 % 6.670.000.000 32 % 8.275.000.000 33 % 8.450.500.000 34 % 9.386.450.000 34 % 9.386.450.000 Dishutsu

01 Pembinaan dan Pengendalian Perhutanan Sosialdan Kemitraan

Terrsedianya rekomendasi tertibpengelolaan Perhutanan Sosial danKemitraan bagi pemegang ijin

33 Ijin 33 Ijin300.000.000

35 Ijin350.000.000

40 Ijin 360.000.000 45 Ijin 380.000.000 50 Ijin 400.000.000 50 Ijin 400.000.000 Bidang RHL


02 Pengembangan Kelompok Usaha PerhutananSosial dan Kemitraan

Tersedianya legalisasi PenetapanKelompok Usaha Perhutanan Sosialsesuai Ketentuan Yang Berlaku 33 Ijin 33 Ijin

820.000.00035 Ijin

400.000.000

40 Ijin 475.000.000 45 Ijin 500.000.000 50 Ijijn 520.000.000 50 Ijijn 520.000.000 Bidang RHL


03 Pemberian bantuan peralatan pengembanganusaha ekonomi produktif

Tersedianya paket bantuan perlatanekonomi produktif bagi kelompok tanihutan / Kelompok Usaha PerhutananSosial pada sejumlah wilayah kerja UPTLingkup Dinas Kehutanan

21 paket 43 paket3.122.710.500

17 paket1.000.000.000

32 paket2.500.000.000

33 paket2.535.500.000

33 paket2.600.000.000

33 paket2.600.000.000

UPT


04 Fasilitasi Penanganan Konflik Tenurial KawasanHutan

Terpenuhinya paket persyaratanpermohonan penanganan KonflikTenurial Kawasan Hutan sesuaiketentuan yang berlaku

0 paket 0 paket-

1 paket320.000.000

1 paket 330.000.000 1 paket 340.000.000 1 paket 350.000.000 1 paket 350.000.000 Bidang RHL


05 Fasilitasi Peran Pelaku Usaha Dalam PelaksanaanPerlindungan Kehutanan

Tersedianya paket rekomendasi ataskegiatan peran pelaku usaha di bidangkehutanan

0 Paket 0 Paket - 1 paket 250.000.000 1 paket 250.000.000 1 paket 270.000.000 1 paket 290.000.000 1 paket 290.000.000Bidang RHL


06 Penyiapan Perhutanan Sosial Terpenuhinya keberlanjutanpermohonan perhutanan sosial yangbelum terbit legalitasnya sesuaiketentuan dan peraturan yang berlaku

0 Paket 1 Paket184.272.000

1 paket100.000.000

1 paket100.000.000

1 paket100.000.000

1 paket100.000.000

1 paket100.000.000

Bidang RHL


07 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Terlaksananya peningkatan kapasitaskelembagaan usaha dan ataukewirausahaan kelompok usahaperhutanan sosial

33 Kelompok 33 Kelompok300.000.000 35 Kelompok

150.000.000 40 Kelompok 150.000.000 45 Kelompok 150.000.000 50 Kelom[pok 150.000.000 50 Kelom[pok 150.000.000 Bidang RHL


08 Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan danHutan Adat

Tersedianya paket rekomendasi atasterpenuhinya hak dan kewajibanpemangku hutan hak

0 paket 1 paket93.121.400

1 paket200.000.000

1 paket200.000.000

1 paket200.000.000

1 paket200.000.000

1 paket200.000.000

Bidang RHL


09 Pemberdayaan Masyarakat Di sekitar WilayahKerja Perijinan dan pengelolaan di BidangKehutanan

Tersedianya paket kapasitas danpemberian akses masyarakat setempatdalam rangka kerjasama pada wilayahkerja perijinan dan pengelolaan dibidang kehutanan

0 paket - paket - paket150.000.000

1 paket200.000.000 225.000.000 275.000.000 275.000.000

Bidang RHL


10 Penyiapan, pembinaan dan pengendalianpemberdayaan masyarakat sekitar kawasanhutan

Tersedianya paket pembinaan danpengendalian pemberdayaanmasyarakat sekitar kawasan hutan 0 paket 17 paket 1.014.342.800 17 paket 1.500.000.000 17 paket 1.200.000.000 1 paket 1.700.000.000 1 paket 2.000.000.000 1 paket 2.000.000.000 UPT


11 Fasilitasi Hutan Kota yang menjadi kewenanganprovinsi

Tersedianya paket dokumenpenyelenggaraan hutan kota atasadanya Ruang Terbuka Hijau di wilayahperkotaan Provinsi Sumatera Utara 0 Dokumen 0 Dok

-1 DOK

250.000.0002 Dok 260.000.000 2 Dok 250.000.000 2 DOK 300.000.000 2 DOK 300.000.000 Bidang RHL


XII

12 Penguatan / pendampingan / pembinaanpemangku kepentingan Perhutanan Sosial dankemitraan

Terlaksananya paket keberlanjutanperhutanan sosial dan kemitraan (paket pendampingan penyusunan RKURKT, Sosialisasi, Pengesahan RKU RKT,Pelaksanaan RKU RKT ,pengendaliannya dan penguatankelembagaan (dapat berupa hibahbantuan peralatan / tenaga ahli ) sertausahanya/produktifitasnya )

0 paket ( Paketdiklat/sosialisasi/penda

mppingan, paketpemberian bantuan jasatenaga ahli / alat, paket

0 Paket-

2 Paket2.000.000.000

2 Paket 2.250.000.000 2 Paket 1.800.000.000 2 Paket 2.201.450.000 2 paket 2.201.450.000 UPT


Ir. HALEN PURBA, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19610701 199003 1 004

Plt.KEPALA DINAS

Ir. ROSIHAN NOOR,Dipl.F, MM

VI-1Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1 STRATEGI 2018 – 2023 :

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD

mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi adalah langkah – langkah berisikan

program - program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, yang selanjutnya diperjelas

dengan serangkaian kebijakan. Sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam

melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dala mencapai tujuan

dan sasaran.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran diperoleh dari hasil analisis lingkungan strategis internal

maupun eksternal yang mengarah pada pendayagunaan kekuatan atau keunggulan untuk meraih

peluang berharga dan mengatasi tantangan yang ada. Selanjutnya diambil kebijakan sebagai arah

dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi organisasi yang diemban.

Sebelum merumuskan strategi dan program pembangunan Kehutanan di Sumatera Utara tahun 2018-

2023, perlu dilakukan analisis strategis dengan menggunakan analisis SWOT yang menjelaskan

kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan tantangan Threats)

yang di miliki Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Dengan analisis strategis tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memetakan masalah

yang dihadapi daerah ini secara kritis dan objektif, yang kemudian merumuskan dengan tepat strategi

pembangunan serta dapat mencari solusi masalah-masalah yang dihadapinya. Dengan analisis itu pula

dapat dirumuskan strategi yang tepat dalam melakukan perubahan dan transformasi menuju keadaan

yang lebih maju, aman, dan bermartabat, sebagaimana dambaan Sumatera Utara.

I. Kekuatan (Strengths)

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memiliki kekuatan yang dapat dijadikan modal bagi

percepatan pembangunannya, diantaranya:

1. Luas Kawasan Hutan sebesar ± 41,25 % dari total luas daratan pada wilayah administrasi Provinsi

Sumatera Utara terkategori berdasarkan fungsinya meliputi Kawasan Hutan Konservasi, Kawasan

Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Produksi.

2. Potensi sumberdaya alam yang melimpah di dalam kawasan hutan dapat diaktualisasikan dan

dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat Sumatera Utara pada umumnya dan sumber perolehan

Pendapatan Daerah.

3. Tersedianya organisasi ,SDM aparatur dan sarana prasarana kantor yang cukup dalam mengurusi

Kehutanan.


4. Ketersediaan anggaran operasional untuk aktifitas perkantoran;

5. Adanya regulasi pengelolaan hutan yang dapat mengakomodir partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan hutan lestari;

II. Kelemahan (Weaknesss)

Selain memiliki kekuatan, secara tak terelakkan, juga memiliki kelemahan yang perlu disadari dan

diantisipasi dalam pembangunannya, diantaranya:

1. Belum mantapnya kondisi batas kawasan hutan;

2. Keterbatasan cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan pendanaan

pembangunan kehutanan;

3. Belum optimalnya cakupan ketersediaan regulasi daerah yang menatakelola pemanfaatan

kawasan hutan dan hasil hutan serta keberadaan masyarakat adat / desa dalam pengelolaan hutan

lestari;

4. Belum optimalnya ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang berkompetensi dalam menyiapkan

dokumen perencanaan teknis kegiatan kehutanan dan dalam hal kuantitas SDM polisi kehutanan

dan PPNS;

5. Belum optimalnya penyebarluasan informasi terkait arti pentingnya kelestarian hutan bagi seluruh

lapisan pemangku kepentingan;

III. Peluang (Opportunities)

Dalam rangka memberhasilkan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Utara, Dinas

Kehutanan memilki peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian misi bermartabat

dalam lingkungan, diantaranya:

1. Berkembangnya minat masyarakat / pelaku dunia usaha yang membutuhkan sumber daya alam

yang melimpah (bahan tambang, hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan Jasa Lingkungan) dari

dalam dan sekitar kawasan hutan;

2. Tersedianya regulasi pemerintah pusat yang dapat menyediakan Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria bagi pengembangan aktifitas perekonomian masyarakat / pemangku kepentingan tertentu

yang dapat memanfaatkan keberadaan kawasan hutan;

3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan hutan dan hasil hutan .

4. Beralihnya kewenangan pengurusan hutan dari kabupaten / kota ke pemerintah provinsi dan pusat.

5. Semakin intensnya perhatian nasional dan internasional terhadap pelestarian keanekaragaman

hayati (sustainable forest management);


IV. Tantangan (Threats)

Disamping peluang yang dimilikinya, pengurusan masalah kehutanan di daerah memiliki tantangan

yang harus dihadapi dalam pembangunannya, diantaranya:

1. Laju pertumbuhan penduduk yang belum optimal dikendalikan dapat menjadi tekanan dalam

pelestarian kawasan hutan dan hasil hutan;

2. Kecenderungan masyarakat / pemangku kepentingan terkait dalam memperoleh keuntungan

ekonomi dengan waktu yang relatif singkat, menjadi penghambat dalam penerapan pengelolaan

hutan lestari (sustainable forest management );

3. Masih lemahnya teknologi pengolahan dari bahan baku menjadi bahan jadi (hilirisasi industri)

dan penerapan teknologi tepat guna, menyebabkan tingginya permintaan masyarakat / pemangku

kepentingan terkait penambahan luas lahan budidaya pertanian secara luas;

4. Masih tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat menyebabkan meningkatnya penggunaaan

lahan di dalam kawasan hutan untuk aktifitas perekonomian;

5. Belum optimalnya koordinasi dan konsolidasi lintas pemangku kepentingan dalam menerapkan

pengelolaan hutan lestari.

Dari analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan) yang dikemukakan

diatas, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara memiliki sumber daya yang sangat potensial. Akan

tetapi martabat urusan kehutanan ini mengalami kemerosotan akibat rendahnya integritas dan

kemampuan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam mengelola dan mendayagunakan serta

mengaktualisasikannya. Maka untuk memajukan pembangunan kehutanan di daerah ini dan meraih

martabatnya yang tinggi, diperlukan strategi yang tepat, realistis, dan visioner dengan membaca

peluang dan memanfaatkan kelebihan yang dimilikinya. Strategi yang digunakan adalah:

1. Mengoptimalkan Monitoring, Evaluasi,pengendalian, Inventarisasi dan Identifikasi

perkembangan status pengelolaan kawasan Hutan secara lestari;

2. Penguatan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Kawasan Hutan/ Unit Pelaksana Teknis

Dinas;

3. Meningkatkan cakupan pelayanan perlindungan hutan;4. Meningkatkan cakupan pelayanan rehabilitasi hutan dan lahan;5. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan hutan berbasis

hutan lestari dan ekonomi kerakyatan;

6. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, Inventarisasi dan Identifikasi perkembangan partisipasi

stake holder dan masyarakat untuk hutan lestari;

7. Penataan, Pembinaan dan Pendampingan stake holder dan masyarakat terkait untuk hutan

lestari.


6.2 ARAH KEBIJAKAN

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pembangunan kehutanan, dalam 5

(lima) tahunkedepan, Kerangka posisi dan peran pembangunan kehutanan dalam arah kebijakan

pembangunan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2018-2023 dititikberatkan pada

5 (lima) kebijakan prioritas pembangunan sektor kehutanan, meliputi:

1) Peningkatan dukungan dan pemeliharaan tata batas kawasan hutan.

2) Peningkatan fasilitasi peran serta masyarakat dalam pemanfaatan kawasan hutan.

3) Peningkatan cakupan layanan perlindungan dan pengamanan hutan.

4) Peningkatan pelaksanaan penanaman untuk mengurangi luas lahan kritis.

5) Peningkatan pelaksanaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

VISI :”Sumatera Utara Yang Maju, Aman Dan Bermartabat”

MISI : “Bermartabat Dalam Lingkungan”

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

MengoptimalkanPengelolaan Hutan danHasil Hutan Secara Lestari

Terwujudnya tertibpengelolaan kawasanhutan dan hasil hutani

1. Mengoptimalkan Monitoring,Evaluasi,pengendalian,Inventarisasi dan Identifikasiperkembangan status pengelolaankawasan Hutan secara lestari

2. Penguatan KelembagaanKesatuan Pengelolaan KawasanHutan/ Unit Pelaksana TeknisDinas

1.1. Intesifikasi penataan tertib penggunaanKawasan hutan sesuai fungsi danperuntukkannya;

2.1. Peningkatan cakupan pelayanan UPTlingkungan dinas Kehutanan PrvinsiSumatera Utara;

Mengoptimalkan KualitasDaya Dukung KawasanHutan dan Lahan berbasislestari

Terwujudnya PengelolaanHutan yang sesuai denganfungsinya

1. Meningkatkan cakupanpelayanan perlindungan hutan;

2. Meningkatkan cakupanpelayanan rehabilitasi hutan danlahan;

1.1 Meningkatkan pelayanan perlindungandan pengamanan Kawasan hutan

2.1 Meningkatkan Rehabilitasi Hutan danLahan

MengoptimalkanProduktifitas PengelolaanKawasan Hutan dan hasilhutan secara lestari

Terwujudnya PengelolaanHutan Lestari yangProduktif berbasispartisipasi stake holder danmasyarakat yang terkait

1. Monitoring, Evaluasi,Pengendalian, Inventarisasi danIdentifikasi perkembanganpartisipasi stake holder danmasyarakat untuk hutan lestari;

2. Penataan, Pembinaan danPendampingan stake holder danmasyarakat terkait untuk hutanlestari.

1.1 Meningkatkan penataan peran sertastakeholders terkait untuk hutan lestaridan masyarakat sejahtera.

2.1. Melaksanakan pemantauan danpengendalian serta pembinaanstakeholder dan masyarakat kehutananuntuk hutan lestari;

Mengoptimalkan tertibpenyelenggaraan urusankehutanan

Terwujudnya cakupanoperasional pelayanankedinasan yang efektif

1. Meningkatkan cakupan layanankoordinasi dan konsolidasikedinasan lintas pemangkukepentingan;

2. Penataan, Pembinaan danpembenahan kapasitas SDMdan sarana prasarana pendukungpelayanan perkantoran.

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitaspelayanan administrasi perkantoranUrusan kehutanan;

2. Meningkatkan kualitas sdm aparaturuntuk pencapaian pelayanan kedinasanyang berkualitas dan akuntable

VII-1Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023

BAB.VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN KEHUTANAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan

suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indicator kinerja akan memberikan

rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil

dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan

menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih

menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu system

pengumpulan dan pengolah data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing

dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja

yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan gambaran

ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang

secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Kehutanan.

Prestasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara lima tahun kedepan dapat digambarkan dan

ditetapkan secara kualitatif dan kuantitaif yang mencerminkan gambaran capaian indicator kinerja

program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah

dan indicator kegiatan(output/keluaran).

Penetapan indicator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau

keberhasilan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, harus ditetapkan secara cermat dengan

memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang

mempengaruhi kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kedepan baik pengaruh dari luar

(external) maupun dari dalam (internal) Dinas Kehutanan itu sendiri. Oleh karena penetapan

indicator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka

dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indicator kinerja

yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera

UtaraTahun 2018 – 2023.

Tabel7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera UtaraYang Mengacu pada Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.Indikator Kinerja

Utama OPD

Kondisi KinerjaAwal Periode

Renstra (2017)

Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2023)

2019 2020 2021 2022 2023

1. Rehabilitasi Hutan DanLahan Kritis (Ha)

276.586 Ha 276.336 276.226 276.116 276.000 275.900

2. Kerusakan Kawasan Hutan(Ha)

61.500 Ha 60.500 59.500 58.500 57.500 56.500

3. Kontribusi SektorKehutanan TerhadapPDRB (%)

0,84% 0,84% 0,85% 0,86% 0,87% 0,88%

VII-2Renstra Dinas Kehutanan 2019-2023

rencana strategis ( renstra ) - sumutprov

Documents