rencana tata ruang sebagai matra spasial pengembangan wilayah dan isu-isu strategis penataan ruang
DESCRIPTION
disampaikan oleh Menteri PU selaku Ketua I BKPRN pada Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional Tahun 2013 di JakartaTRANSCRIPT
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BAHAN INFORMASI MENTERI PEKERJAAN UMUM
PADA RAKERNAS BKPRN Jakarta, 7 November 2013
RENCANA TATA RUANG SEBAGAI MATRA SPASIAL
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN ISU-ISU STRATEGIS PENATAAN RUANG
1
RENCANA TATA RUANG SEBAGAI MATRA SPASIAL PENGEMBANGAN WILAYAH [1-2]
Keterbatasan Ruang Wilayah Nusantara
Kebutuhan terhadap ruang semakin meningkat
PENDEKATAN PENATAAN RUANG
UU 26/2007 tentang Penataan Ruang (UUPR) sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan
2
PP 26/2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Pembangunan Nasional Kebutuhan Ruang Nasional
Dibutuhkan Penataan Ruang Wilayah Nasional
RTR Wilayah Nasional adalah arah kebijakan dan strategi nasional ruang
wilayah negara sekaligus sebagai matra spasial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan pedoman penyiapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
RENCANA TATA RUANG SEBAGAI MATRA SPASIAL PENGEMBANGAN WILAYAH [2-2]
3
PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Peninjauan Kembali
Jangka Waktu RTRWN adalah 20 tahun, dan dapat ditinjau kembali 1 kali dalam 5 tahun. Bisa ditinjau > 1 kali bila terjadi bencana alam skala besar,, perubahan batas teritorial negara (Pasal 20 ayat 4).
2008 - 2013
Penjaringan Isu Strategis di daerah (Manado, Medan, Mataram, Balikpapan)
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL [1-2]
4
RTRWN
RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kaw Strategis Nasional (KSN) : rencana rinci (Pasal 14 ayat 3) yang disusun sebagai penjabaran dan perangkat operasional (Pasal 14 ayat 4) RTRWN (yaitu: Sistem Nasional) untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang Wilayah Nasional, ke dalam perspektif ruang pulau/kepulauan dengan skala yang lebih rinci, sesuai karakteristiknya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden
RTR Pulau / Kepulauan RTR Kawasan Strategis Nasional
PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL [2-2]
5
4 dari 7 RTR Pulau / Kepulauan telah ditetapkan
• (Perpres No. 88 Tahun 2011) RTR Pulau Sulawesi,
• (Perpres No. 03 Tahun 2012) RTR Pulau Kalimantan,
• (Perpres No. 13 Tahun2012) RTR Pulau Sumatera, dan
• (Perpres No. 28 Tahun2012) RTR Pulau Jawa-Bali.
RENCANA TATA RUANG PULAU DAN KEPULAUAN YANG TELAH DITETAPKAN
6
5 dari 76 RTR Kawasan Strategis Nasional telah ditetapkan
• (Perpres No. 54 Tahun 2008) Penataan Ruang Kws Jabodetabekpunjur
• (Perpres No. 45 Tahun 2011) RTR Kawasan Perkotaan Sarbagita
• (Perpres No. 55 Tahun 2011) RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata
• (Perpres No. 62 Tahun 2011) RTR Kawasan Perkotaan Mebidangro
• (Perpres No. 87 Tahun 2011) RTR Kawasan Batam Bintan dan Karimun
RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITETAPKAN
7
Status Penetapan Perda RTRW Provinsi
Telah ditetapkan
Belum ditetapkan
Status Penetapan Perda RTRW Kabupaten
Telahditetapkan
Belumditetapkan
Status Penetapan Perda RTRW Kota
Telahditetapkan
Belumditetapkan
( status per 1 November 2013 )
TOTAL 33 PROVINSI
TOTAL 398 Kabupaten TOTAL 93 Kota
STATUS PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI, KABUPATEN/KOTA
11
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Pengaturan Pembinaan Pengawasan Pelaksanaan
Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian
Program PR
Pembiayaan
Perizinan
Insentif & Disinsentif
Sanksi
Peraturan Zonasi
(Permen PU No.13/2010 tentang PPNS)
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
12
Citra Quickbird Tahun 2008-2011
Peta PerPres 54 Tahun 2008
Peta Superimpose Citra Quickbird terhadap PerPres 54 Tahun 2008
HasilSuperimpose Citra Quickbird terhadap PerPres 54 Tahun 2008
Superimpose Citra Quickbird terhadap Peta PerPres 54 Tahun 2008
1
2
3
4
AUDIT PEMANFAATAN RUANG KAWASAN JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGGERANG, BEKASI, PUNCAK DAN CIANJUR
13
ISU-ISU STRATEGIS PENATAAN RUANG
( KEHUTANAN, KELAUTAN, PERPETAAN, LINGKUNGAN HIDUP, LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN, PERTANAHAN )
14
KEHUTANAN
Penyelesaian perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, karena peran kawasan hutan yang cukup tinggi dalam menjaga pembangunan yang berkelanjutan, sehingga perubahannya memerlukan persetujuan semua pemangku kepentingan
Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Kehutanan tentang Mekanisme Holding Zone
Upaya Percepatan
15
KELAUTAN
Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai mandat Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sedang melakukan penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil, salah satu diantaranya dengan menyusun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
Perlu diperhatikan kedudukannya dalam RTRW
16
PERPETAAN
Terkait dengan peta, penyusunan RTR memerlukan data dan informasi spasial
yang akurat terutama dalam menyiapkan RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) dan PERATURAN ZONASI yang MEMERLUKAN TEROBOSAN dalam menyiapkannya.
ONE MAP ONE POLICY gerakan satu peta Indonesia
berawal di tahun 2010 ketika UKP4 menunjukkan kepada Presiden SBY peta tutupan hutan dari KLH dan
Dephut yang berbeda yang mendorong SBY memerintahkan
penyusunan satu peta Pengadaan Peta Skala Sedang & Besar untuk mendukung
Rencana Detail Tata Ruang
17
LINGKUNGAN HIDUP
Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) menjadi hal yang sangat penting sebagai langkah awal dalam menentukan berbagai kebijakan rencana dan program yang akan ditetapkan.
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melakukan pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan sumber daya alam.
Mengamanatkan :
18
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
Undang-Undang nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
perlu dijamin tersedianya LAHAN DAN AIR secara berkelanjutan
untuk PENYEDIAAN PANGAN yang cukup untuk seluruh penduduk di Indonesia baik pada aspek jumlah, keragaman, aman, dan terjangkau
Mengamanatkan :
19
PERTANAHAN
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan SESUAI dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.