rencana strategis (renstra) - dppka. · pdf filebab iii isu - isu strategis 3.1 indektifikasi...
TRANSCRIPT
1
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2012 - 2017
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JUNI 2013
2
Kata Pengantar
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT atas Rahmat-Nya sehingga Renstra DPPKA DIY Periode
2012-2017 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya.
Renstra ini disusun untuk menentukan arah, tujuan
dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok
dan fungsi serta visi dan misi DPPKA DIY yang
memfokuskan pada optimalisasi kinerja Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset menuju good governance.
Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan
lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan
bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak
dicapai dan sebagai bentuk upaya tranparasi terhadap
pelayanan publik.
Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan
visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran
yang akan dicapai selama tahun 2012-2017, yang disertai
dengan program prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun
pedoman yang dipakai adalah RPJMD DIY Tahun 2012-2017.
Renstra ini berisi perumusan strategi dan kebijakan
untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam bentuk
program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya
selama tahun 2012- 2017.
Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran
Pelayanan, Isu - Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan
Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif. Dengan disusunnya Renstra ini dapat
digunakan sebagai acuan bagi peningkatan kualitas
kinerja, mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta
mencari solusi terbaik guna menjawab dinamika dan
perkembangan keuangan baik target dan realisasinya.
Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat
sebagai pijakan dalam pelaksanaan tugas membangun daerah
yang lebih maju.
Yogyakarta, Juni 2013
Kepala,
Drs Bambang Wisnu Handoyo
NIP.19601003 198803 1 006
3
DAFTAR ISI
Halaman judul......................................... i
Kata Pengantar....................................... ii
Daftar Isi ..........................................iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG............................1
1.2 LANDASAN HUKUM ...........................4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.........................6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....................6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
2.1 TUGAS,FUNGSI & STRUKTUR ORGANISASI SKPD...7
2.2 SUMBER DAYA .............................11
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD...................14
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN
PELAYANAN SKPD ......................... 22
BAB III ISU - ISU STRATEGIS
3.1 INDEKTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD ...............24
3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH
TAHUN 2012-2017..........................41
3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTRIAN/LEMBAGA DAN
RENSTRA SKPD TERKAIT ....................43
3.4 TELAAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS................................43
3.5 PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS.............44
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN VISI SKPD........................45
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD ..47
4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD ..............50
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF......64
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD .......................80
LAMPIRAN
RENCANA STRATEJIK DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2012-2017
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah
ditetapkan, maka status Keistimewaan Yogyakarta
diakui secara lebih jelas, lebih formal, dan lebih
utuh. Berdasarkan Undang undang Nomor 13 Tahun 2012
Pasal 7 ayat 2 , DIY memiliki kewenangan dalam urusan
Keistimewaan yang mencakup: (a) tatacara pengisian
jabatan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Gubernur
dan Wakil Gubernur, (b) kelembagaan Pemerintah Daerah
DIY, (c) kebudayaan, (d) pertanahan, dan (e) tata
ruang.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan
program kepala daerah yang berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta
memperhatikan RPJM Nasional.
Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama para
pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan
masing-masing, menyusun RPJMD Tahun 2012-2017 yang
merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah;
5
yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program
pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi
daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan semangat
keistimewaan di dalamnya.
Mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, Satuan Kerja
Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun
Rencana Strategis Tahun 2012-2017.
Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset merupakan dokumen perencanaan yang
menggambarkan arah dan pengembangan unit kerja dan
program pelayanan publik yang bersifat strategis
dalam jangkauan perubahan kedepan dalam suatu
kerangka kerja pembangunan komprehensif dan
sistematis untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh
masyarakat.
Adapun fungsi dari Rencana Strategis ini
adalah untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi
dan misi Kepala Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), kemudian menterjemahkan
secara strategis sistematis dan terpadu kedalam
tujuan, strategi, kebijakan dan program prioritas
Satuan Kerja Perangkat Daerah serta tolok ukur
pencapaiannya.
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui proses yang
transparan, demokratis, partisipatif.
6
FAKTOR EKSTERNAL
RPJMD DIY Tahun 2012-2017
Visi :“Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera
Menyongsong Peradaban Baru”
Misi: 1. Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah
Alur Pikir Renstra
Gambar G.1.C.1
RPJPD DIY
VISI : “ Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara
dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”
MISI : Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:
1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai
budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan,
kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.
1. Perkembangan perekonomian global;
2. Perkembangan Teknologi Informasi;
3. Peraturan tentang Pengelolaan Keuangan sering berubah ;
4. Kesadaran dan kondisi pada Wajib Pajak.
DPPKA DIY
VISI :
TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET TERBAIK SE INDONESIA
MISI :
1. Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan
pendapatan daerah
2. Mengembangkan kapasitas pengelolaan
Keuangan Daerah
3. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja
BUMD
4. Mengoptimalkam pengelolaan aset daerah
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan profesionalisme SDM
1. Potensi pendapatan pajak, retribusi, lain2 PAD yang sah
2. Kapasitas pengelolaan keuangan dan aset
3. Kinerja BUMD
4. Optimalisasi aset
5. Pelayanan publik
6. Kompetensi SDM
FAKTOR INTERNAL
7
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 827);Perubahan Undang-
Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 827);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 5 Tahun2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor
3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provinsi Daerah Istimewa I – 6
Yogyakarta Nomor 5 Tahun2005 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007
Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
9
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 6 Tahun 2013 tanggal 30 April 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017 Daerah
Istimewa Yogyakarta.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1 Maksud
Rencana Strategis Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2012-2017 adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode lima tahun kedepan
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan
sasaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta pada tahun 2012-2017, yang
harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis,
harmonis dan berkesinambungan.
1.3.2 Tujuan
Rencana Strategis DPPKA Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2012-2017 disusun dengan tujuan
sebagai berikut:
a. Menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke
dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai
selama tahun 2012-2017, yang disertai dengan
program prioritas Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan berpedoman pada RPJMD 2012-2017;
b. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan
sasaran strategis dalam bentuk program dan
kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama
tahun 2012- 2017.
c. Membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
periode Renstra yang lalu.
10
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Bab I PENDAHULUAN
Bab II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
BAB III ISU – ISU STRATEGIS
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD
11
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD
2.1.1 Tugas dan Fungsi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tanggal 12
Desember 2008 tentang Pembentukan dan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset sebelumnya adalah gabungan dari Bagian
Perlengkapan Biro Umum dan Badan Pengelola Keuangan
Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset dan Unit Pelaksana Teknis Dinas
pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai
tugas : melaksanakan pengelolaan anggaran
pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan
administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, akuntansi dan pengelolaan
barang daerah.
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana
tersebut diatas, DPPKA mempunyai fungsi :
12
1. Penyusunan program dibidang pengelolaan
anggaran pendapatan, anggaran belanja, kas
daerah, pembinaan administrasi keuangan daerah,
akuntansi dan pengelolaan barang daerah;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang
pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran
belanja, kas daerah, pembinaan administrasi
keuangan daerah, akuntansi dan pengelolaan
barang daerah;
3. Penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah;
4. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
5. Pengelolaan kas daerah;
6. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan
daerah;
7. Penyelenggaran akuntansi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;
8. Penyelenggaraan pengelolaan barang daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
10. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program
dinas.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari
1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat Dinas;
3. Bidang Anggaran Pendapatan;
4. Bidang Anggaran Belanja;
5. Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
13
6. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah;
7. Bidang Akuntansi;
8. Bidang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
10. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dengan cakupan wilayah operasional seluas
3.185,80 km² yang terbagi dalam 4 kabupaten dan 1
kota, 78 kecamatan, serta 438 desa dan kelurahan,
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 5 Unit
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), 2 Samsat Pembantu,
yang mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional
pemungutan pajak daerah, retribusi dan pendapatan
lain-lain.
Adapun Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
yang dimiliki Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut :
1. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kota
Yogyakarta;
2. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten
Bantul;
3. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten
Kulonprogo;
4. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten
Gunungkidul;
5. Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten
Sleman.
Adapun struktur organisasi Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah sesuai Gambar
dibawah :
14
KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN
UMUM
SUBBAGIAN
PROGRAM
SUBBAGIAN
DATA DAN
TEKNOLOGI
INFORMASI
UPT
D
BIDANG
ANGGARAN
BELANJA
BIDANG
ANGGARAN
PENDAPATAN
BIDANG
AKUNTANSI
SEKSI
PAJAK DAERAH
SEKSI RETRIBUSI
DAN
PENDAPATAN
LAIN-LAIN
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SEKSI
FISIK, SARPRAS
SEKSI
PERIMBANGAN
KEUANGAN
DAERAH
BIDANG
PENGELOLAAN
KAS DAERAH
SEKSI
PEREKONOMIAN
BIDANG
BINA ADMINISTRASI
ADMINISTRASI
KEUANGAN
DAERAH
SEKSI
BINA APBD DAN
PERHITUNGAN
KAB/KOTA SEKSI
BINA
PENGELOLAAN
KEUANGAN
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SEKSI
FISIK, SARPRAS
SEKSI
PEREKONOMIAN
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
KESEJAHTERAAN
RAKYAT
SEKSI
FISIK, SARPRAS
SEKSI
PEREKONOMIAN
BIDANG
PENGELOLAAN
BARANG DAERAH
SEKSI
ADMINISTRASI
BARANG DAERAH
SEKSI
PENDAYAGUNAAN
BARANG DAERAH
SEKSI
MONITORING DAN
EVALUASI
SEKSI
ADMINISTRASI
DANA
NON APBD
LAMPIRAN:
PERATURAN DAERAH DIY
NOMOR: 06 Tahun 2008
TANGGAl: 15 Agustus 2008
Gambar G.II.C.2
Struktur Organisasi DPPKA DIY
Gambar G.II.C.3
Struktur Organisas
KPPD Kabupaten/ Kota
Kasubbag
Tata Usaha
Kasi Pendaftaran
dan Penetapan
Kasi Pembukuan
dan Penagihan
Kepala Kantor
15
2.2. SUMBER DAYA
2.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)
Adapun Sumberdaya Manusia Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta per Maret 2013 sebanyak 261 orang dengan
perincian sebagai berikut :
1.1 Jumlah pegawai PNS berdasarkan Jenis Kelamin
1.1.1 Laki-laki : 171 orang
1.1.2 Perempuan : 90 orang
1.2 Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan
1.2.1 Sarjana Strata 2 : 21 orang
1.2.2 Sarjana Strata 1 :104 orang
1.2.3 Sarjana Muda/Diploma: 15 orang
1.2.4 Sekolah Lanjutan Atas :106 orang
1.2.5 Sekolah Lanjutan Pertama : 10 orang
1.2.6 Sekolah Dasar : 5 orang
1.3 Jumlah pegawai berdasarkan Golongan
1.3.1 Golongan IV/c : 1 orang
1.3.2 Golongan IV/b : 7 orang
1.3.3 Golongan IV/a : 9 orang
1.3.4 Golongan III/d : 45 orang
1.3.5 Golongan III/c : 29 orang
1.3.6 Golongan III/b : 88 orang
1.3.7 Golongan III/a : 40 orang
1.3.8 Golongan II/d : 13 orang
1.3.9 Golongan II/c : 2 orang
1.3.10 Golongan II/b : 12 orang
1.3.11 Golongan II/a : 3 orang
1.3.12 Golongan I/d : 4 orang
1.3.13 Golongan I/c : 3 orang
1.3.14 Golongan I/b : 2 orang
1.3.15 Golongan I/a : 3 orang
1.4 Jumlah pegawai per bidang/sekretariat
1.4.1 Sekretariat : 30 orang
1.4.2 Bidang Anggaran Pendapatan :15 orang
1.4.3 Bidang Anggaran Belanja : 22 orang
16
1.4.4 Bidang Akuntansi : 18 orang
1.4.5 Bidang Pengelolaan Kasda : 20 orang
1.4.6 Bidang BAKD : 15 orang
1.4.7 Bidang Pengelolaan Aset : 20 orang
1.5 Jumlah pegawai Per KPPD
1.5.1 KPPD Kota Yogyakarta : 27 orang
1.5.2 KPPD Bantul : 25 orang
1.5.3 KPPD Kulonprogo : 18 orang
1.5.4 KPPD Gunungkidul : 18 orang
1.5.5 KPPD Sleman : 33 orang
Tabel T.II.C.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai
DPPKA Daerah Istimewa Yogyakarta
Per 31 Maret 2013
GOL LAKI-LAKI
JML
PEREMPUAN JML JML.TOTAL
S2 S1 D3/SM SLTA SLTP SD S2 S1 D3/SM SLTA SLTP SD
IV/e 0 0 0
IV/d 0 0 0
IV/c 1 1 0 1
IV/b 2 4 6 1 1 7
IV/a 6 2 8 1 1 9
JML.GOLIV 8 7 0 0 0 0 15 1 1 0 0 0 0 2 17
III/d 3 24 27 4 14 18 45
III/c 2 12 6 20 5 3 1 9 29
III/b 11 42 53 3 6 2 24 35 88
III/a 11 1 8 20 13 3 4 20 40
JML.GOL.III 5 58 7 50 120 7 38 8 29 0 0 82 202
II/d 8 8 5 5 13
II/c 1 1 2 0 2
II/b 12 12 0 12
II/a 1 2 3 0 3
JML.GOL.II 0 0 0 21 2 2 25 0 0 0 5 0 0 5 30
I/d 4 4 0 4
I/c 3 3 0 3
I/b 2 2 0 2
I/a 2 2 1 1 3
JML.GOL.I 0 0 0 0 9 2 11 0 0 0 0 0 1 1 12
JML.TOTAL 13 65 7 71 11 4 171 8 39 8 34 0 1 90 261
Sumber : DPPKA data diolah
17
2.2.2 SARANA DAN PRASARANA
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
menempati Kantor di Unit III dan IV Komplek
Kepatihan serta Jalan Tentara Pelajar 15
Yogyakarta.
Unit III digunakan untuk ruang kerja Sekretariat
di Lantai 1, bidang Bina Administrasi Keuangan
Daerah lantai 2, Bidang Akuntansi di Lantai 3.
Untuk Unit IV ditempati oleh bidang Anggaran
Belanja untuk Lantai 1, Unit IV lantai 2
ditempati bidang Pengelolaan Kas Daerah, Lantai
3 ditempati bidang Pengelolaan Barang Daerah.
Bidang Anggaran Pendapatan menempati Kantor di
Jalan Tentara Pelajar No.5 Yogyakarta.
Tabel T.II.C.2
Sarana dan Prasarana
LOKASI LANTAI BIDANG/SEKSI
1 2 3
Jl. Tentara
Pelajar Yka
I Aula Bidang Pendapatan
II Bidang Anggaran Pendapatan :
- Kepala Bidang
- Seksi Pajak Daerah
- Seksi Retribusi dan PLL
- Seksi Dana Perimbangan
Unit III I Sekretariat :
- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Subbag Umum
- Subbag Program
- Subbag Data dan TI
II Bidang BAKD :
- Kepala Bidang
- Seksi APBD & Perhitungan
Kab/Kota
- Seksi Bina Pengelolaan
Keuangan
- Seksi Administrasi dana Non
APBD
18
LOKASI LANTAI BIDANG/SEKSI 1 2 3
III Bidang Akuntansi
- Kepala Bidang
- Seksi pemerintahan
- Seksi Perekonomian
- Seksi Kesra
- Seksi Fisik dan Sarpras
Unit IV I Bidang Anggaran Belanja
- Kepala Bidang
- Seksi pemerintahan
- Seksi Perekonomian
- Seksi Kesra
- Seksi Fisik dan Sarpras
II Bidang Pengelolaan Kas Daerah
- Kepala Bidang
- Seksi pemerintahan
- Seksi Perekonomian
- Seksi Kesra
- Seksi Fisik dan Sarpras
III Bidang Pengelolaan Barang Daerah
- Seksi Administrasi Barang
Daerah
- Seksi Pendayagunaan Barang
Daerah
- Seksi Monitoring dan Evaluasi
Jalan Tentara
Pelajar 15 Yka
- KPPD DIY di Kota Yogyakarta
Jalan Badegan
Bantul
- KPPD DIY di Bantul
Jalan Bayangkara,
Terbah, Wates
Kulonprogo
- KPPD DIY di Kulonprogo
Jalan Ki Hajar
Dewantoro,
Wonosari,
Gunungkidul
- KPPD DIY di Gunungkidul
Jl. Magelang KM.
13 Krapyak
Triharjo Sleman
- KPPD DIY di Sleman
Sumber : DPKA 2012
Pengembangan dan peningkatan sarana dan
prasarana Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta terus dilakukan
untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan
dalam satu atap .
Untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan
kepada masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak
kendaraan bermotor, retribusi maupun pajak air
permukaan telah dibangun gedung baru untuk Samsat
Pembantu Sleman di Jalan Solo, Maguwoharjo dan
Samsat Pembantu Bantul di Jalan Parangtritis Sewon
Bantul.
19
Selain itu juga dibuka dan beroperasi Samsat
Payment Point pada 6 lokasi yaitu Kantor Kas Bank
BPD Giwangan, Kantor Cabang Pembantu Bank BPD
Piyungan, Nanggulan, Karangmojo, Kalasan dan
Godean. Samsat Corner di Plza Mall Ambarukmo,
Samsat Drive Thru di Sewon.
Dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan
operasional pelayanan untuk 6 bidang dan
Sekretariat maupun 5 KPPD, telah dilengkapi
peralatan dan perlengkapan kerja terdiri dari :
kendaraan roda 6 untuk Bus Satling sebanyak 1 unit,
kendaraan roda 4 berbagai merk 27 unit, kendaraan
roda 2 berbagai merk sebanyak 30 unit, komputer PC
berbagai merk dan type sebanyak 227 buah, Note Book
/ Laptop sebanyak 83 buah, UPS berbagai type
sebanyak 99 buah, Server sebanyak 45 unit, printer
berbagai merk sebanyak 310 unit, Scanner sebanyak 8
unit, Dump Terminal sebanyak 14 unit, Air
Conditioning sebanyak 165 buah, pesawat telepon
sebanyak 39 unit, LCD OHP sebanyak 11 unit, LCD
Proyektor sebanyak 11 unit, LCD Monitor sebanyak 26
unit, mesin ketik manual sebanyak 67 buah, Televisi
sebanyak 28 unit, Lemari es sebanyak 5 unit,
Faximile sebanyak 11 unit, Monitor sebanyak 11
unit, CPU sebanyak 16 unit dan komputer untuk
informasi layanan wajib pajak sebanyak 2 unit.
Adapun rincian peralatan dan perlengkapan kerja
adalah sebagaimana tabel dibawah.
20
Tabel T.II.C.3
Barang yang tersedia
No Jenis Barang Jumlah
1 Bus Satling 1 unit
2 Kendaraan roda empat 27 unit
3 Kendaraan roda dua 30 unit
4 Komputer PC 227 buah
5 Note Book 83 buah
6 UPS 99 buah
7 Server 45 unit
8 Printer 310 unit
9 Scanner 8 unit
10 Dum Terminal 14 unit
11 Air Conditioning 165 buah
12 Pesawat Telepon 39 unit
13 LCD OHP 11 unit
14 LCD Viewer 11 unit
15 LCD Monitor 26 unit
16 Mesin ketik 67 buah
17 Televisi 28 unit
18 Lemari Es 5 unit
19 Faximile 11 unit
20 Monitor 11 unit
21 CPU 16 unit
22 Komputer informasi layanan 2 unit
Sumber : SIMA Tahun 2012
2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD
2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan.
Capaian Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan
pelaksanaan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun
2009-2012, dapat digambarkan sesuai tabel dibawah.
15
Tabel T.II.C.4
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD DPPKA
Daerah Istimewa Yogyakarta
NO
Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
***)
Target Renstra SKPD Tahun ke-
Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
-1 -2 -6 -7 -8 -9 -11 -12 -13 -14 -16 -17 -18 -19
Indikator Kinerja Utama
1 Prosentase peningkatan pendapatan daerah 5,13 6,00 6,3 6,8 10,01 2,18 6,85 16,79 35.32 - 42,53 114.22 266.48 519.38 -
2 Prosentase Realisasi PAD terhadap target PAD 100 100 100 100 100 112.10 115.86 111.87 109,38 - 112.10 115.86 111.87 109 -
3
Prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah 48,86 48,86 48,86 44,87 41,88 50.16 53.86 54,03 46,23 - 103 110 110 103 -
4
Prosentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran
Belanja Daerah 100 100 100 100 100 89.79 91.30 91.42 89,88 - 95 78,79 89,41 89.88 -
5 Jumlah Peraturan tentang APBD yang ditetapkan 6 6 6 6 6 6 6 6 6 - 100 100 100 100 -
6 Keberadaan laporan keuangan pemerintah daerah 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 100 100 100 100 -
7 Jumlah barang milik daerah yang dapat diinventarisasi n/a n/a 694.544 902.461 959.371 n/a n/a 903.180 940.401 - n/a n/a 130 104 -
8 Jumlah aset tanah Pemda yang dapat disertifikatkan n/a n/a 25 25 20 n/a na 19 22 - n/a n/a 76 90 -
9 Persentase Aset Pemda yang dapat dioptimalkan n/a 42 42 10 10 n/a 42 42 11,29 - n/a 100 100 113 -
10
Rasio Pendapatan BUMD dan LKM terhadap penyertaan
modal BUMD dan LKM n/a n/a n/a 8 5,17 n/a n/a n/a 15,72 - n/a n/a n/a 197 -
11 Rasio PNS yang menguasai operasional SIPKD n/a n/a 4,33 5,97 100 n/a n/a 4,33 5,97 - n/a n/a 100% 100% - Sumber : DPPKA, data diolah
Keterangan :
n/a : Not available
16
Sesuai tabel T.II.C.4 tentang Review Pencapaian
Kinerja Pelayanan DPPKA DIY untuk periode 2009-2013
ditinjau sasaran strategis, rasio capaian prosentase
peningkatan pendapatan rata-rata 235%, akan tetapi pada
tahun 2009 hanya mencapai 42,53% dari target Renstra
karena prediksi pendapatan di Renstra targetnya terlalu
tinggi sehingga realisasinya belum tercapai. Untuk tahun
2010 s/d 2012 capaiannya terus meningkat sesuai
realisasi capaian APBD-nya.
Untuk prosentase realisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) terhadap pendapatan daerah, rasio capaian rata-
rata sebesar 112,30% dan setiap tahun realisasinya
melebihi yang ditargetkan baik dari target Renstra
maupun target APBD.
Capaian kinerja prosentase kontribusi PAD terhadap
pendapatan daerah, rasio capaian rata-rata 106,63% dan
setiap tahun realisasinya melebihi yang ditargetkan baik
Renstra maupun APBD.
Capaian kinerja prosentase realisasi belanja
terhadap anggaran belanja, rasio capaian rata-rata
90,59% dan dari tahun 2009 s/d 2012 kurang dari 100%
karena adanya efisiensi anggaran dan adanya kegiatan
yang belum selesai 100%.
Jumlah peraturan tentang APBD yang ditetapkan dan
keberadaan laporan keuangan daerah rasio capaian kinerja
sesuai yang ditargetkan di Renstra dan APBD.
Capaian kinerja jumlah barang milik daerah yang
dapat diinventarisasi ditargetkan di Renstra mulai tahun
2011, rasio capaian rata-rata 117%.
Jumlah aset tanah pemda yang dapat disertifikatkan
, di targetkan di IKU mulai tahun 2011, rasio capaian
rata-rata 83%, di tahun 2011 capaian 76% dan tahun
2012 capaiannya 90%.
Untuk Aset Pemda yang dapat dioptimalkan rasio
capaian rata-ratanya 104,33% dan setiap tahunnya dari
tahun 2010 s/d 2012 realisasinya melebihi yang
ditargetkan.
17
Rasio pendapatan BUMD dan LKM terhadap penyertaan
modal BUMD dan LKM dimasukkan dalam IKU mulai tahun 2012
dan rasio capaiannya 197%, sedang rasio PNS yang
menguasai operasional SIPKD rasio capaiannya 100%.
18
Tabel T.II.C.5
Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD DPPKA
Daerah Istimewa Yogyakarta
Uraian
Anggaran pada tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke Rata -rata
Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pendapatan 1,213,220,909,412 1,275,220,502,557 1,504,464,260,295 2,078,185,750,549 2.286.855.095.445 1,286,067,485,169 1,374,205,096,491 1,604,910,831,406 2,171,734,307,663 - 106 108 107 105 - 216,241,210,284 221,416,705,624
Pendapatan Asli Daerah
575,516,509,511
638,881,411,884 775,117,447,989
917,957,788,795
1.014.089.544.450
645,145,551,076 740,202,076,369
867,112,885,353 1,004,063,125,812
112 116 112 109
85,610,319,821 89,729,393,684
- Hasil Pajak Derah 494,847,565,500 539,653,461,500 655,306,917,953 805,095,980,000 885.217.610.000
541,192,265,770 634,710,019,497
735,226,105,916 871,630,605,393
109 118 112 108
77,562,103,625 82,609,584,906
- Hasil Retribusi Daerah
32,591,963,785
31,556,968,029 33,575,099,081 32,149,648,150
41.436.702.950
34,785,228,681 32,836,503,244
35,985,658,458 34,115,157,619
107 104 107 106
(110,578,909) (167,517,765)
- Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan
19,736,868,047
26,953,742,568
29,200,366,955 35,572,913,845
36.326.245.281
20,094,713,176
26,333,869,885
28,961,383,473 35,492,532,563
102
98
99
100
3,959,011,450
3,849,454,847
- Lain - lain PAD yang Sah
28,340,112,179 40,717,239,787 57,035,064,000 45,139,246,800 51.106.986.219
49,073,343,450 46,321,683,744
66,939,737,506 62,824,830,237
173 114 117 139
4,199,783,655 3,437,871,697
Dana Perimbangan
630,650,143,691 627,947,119,673 715,166,925,806 873,661,154,754
961.190.992.745
631,011,121,384 626,677,339,122 722,339,653,053 894,544,324,851
100 100 101 102
60,752,752,766 65,883,300,867
- Bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak 73,320,193,691 89,091,772,673 74,864,997,806 97,551,718,754
98.360.324.745
73,681,173,384 87,821,992,122
82,037,725,053 118,434,888,851
100 99 110 121
6,057,881,266 11,188,428,867
- Dana Alokasi Umum 523,919,950,000 527,471,247,000 620,812,328,000 757,056,696,000 828.334.768.000
523,919,948,000 527,471,247,000
620,812,328,000 757,056,696,000
100 100 100 100
58,284,186,500 58,284,187,000
- Dana Alokasi Khusus
33,410,000,000 11,384,100,000 19,489,600,000 19,052,740,000
34.495.900.000
33,410,000,000 11,384,100,000
19,489,600,000 19,052,740,000
100 100 100 100
(3,589,315,000) (3,589,315,000)
Lain -lain Pendapatan daerah Yang Sah 7,054,256,210
8,391,971,000 14,179,886,500
286,566,807,000 311.574.558.250
9,910,812,710 7,325,681,000
15,458,293,000 273,126,857,000
140 87 109 95
69,878,137,698 65,804,011,073
- Pendapatan hibah
7,054,256,210 4,501,471,000 5,037,565,500 5,775,867,000
8815.476.250
7,124,862,710 5,232,631,000
6,315,972,000 6,568,977,000
101 116 125 114
(319,597,303) (138,971,428)
- Dana darurat 0
- Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah lain
0
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus
3,890,500,000 9,142,321,000 280,790,940,000
302.759.082.000
- 2,093,050,000
9,142,321,000 266,557,880,000
- 54 100 95
70,197,735,000 66,639,470,000
Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
0
Pendapatan lainnya - 0 2,785,950,000 - - - -
19
Uraian
Anggaran pada tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke Rata -rata
Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18
BELANJA DAERAH 1,478,511,498,412
1,483,751,313,695
1,708,874,569,772
2,285,140,075,735
2.454.919.429.465
1,327,487,848,943
1,354,594,058,106
1,562,268,734,645
2,053,825,959,467
90 91
91
90
201,657,144,331 181,584,527,631
Belanja Tidak langsung
762,258,077,684
825,195,492,733
1,028,144,706,158
1,310,184,282,987
1.427.652.115.833
696,922,383,489
788,491,845,658
961,364,910,688 1,239,114,375,495
91 96
94
95
136,981,551,326 135,547,998,002
- Belanja Pegawai
329,142,837,472
361,608,925,696
431,785,979,061
479,688,076,525
503.342.635.078
310,260,955,405
335,693,915,466
414,966,135,024 455,794,239,590
94 93
96
95
37,636,309,763 36,383,321,046
-Belanja bunga
45,778,400
19,464,200
-
- -
45,778,400
19,464,200
- -
100 100
-
-
(11,444,600) (11,444,600)
- Belanja Subsidi
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- Belanja Hibah
17,015,222,300
89,895,291,845
17,943,134,000 406,004,124,000
467.336.913.650
15,550,887,300
89,895,291,845
17,578,561,700 369,002,245,000
91 100
98
91
97,247,225,425 88,362,839,425
- Belanja bentuan Sosial
116,393,128,300
98,866,347,612
148,359,261,200
24,153,330,000
15.955.857.100
96,290,500,384
88,513,099,537
114,820,604,720 24,153,330,000
83 90
77
100
(23,059,949,575) (18,034,292,596)
- Belanja Bagi hasil kepada
Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes
198,385,862,000
214,667,402,475
268,047,340,000
314,308,555,000
306.120.014.000
198,385,862,000
214,667,402,470
268,047,340,000 314,308,555,000
100 100
100
100
28,980,673,250 28,980,673,250
- Belanja Bantuan Keuangan
79,488,400,000
56,967,000,000
150,394,530,362
81,669,345,362 124.470.680.362
76,388,400,000
56,967,000,000
145,929,020,362
74,683,445,362
96 100
97
91
545,236,341 (426,238,660)
- Belanja Tidak Terduga
21,786,849,212
3,171,060,905
11,614,461,535
4,360,852,100 10.426.015.643
-
2,735,672,140
23,248,882 1,172,560,543
- 86
0
27
(4,356,499,278) 293,140,136
Belanja Langsung
716,253,420,728
658,555,820,962
680,729,863,614
974,955,792,748
1.027.267.313.632
630,565,465,454
566,102,212,448
600,903,823,957 814,711,583,972
88 86
88
84
64,675,593,005 46,036,529,630
- Belanja Pegawai
93,880,113,574
93,738,198,651
93,575,509,381
124,922,323,183 125.019.270.760
86,714,402,232
86,792,090,244
83,786,456,016 116,229,477,602
92 93
90
93
7,760,552,402 7,378,768,843
- Belanja Barang dan Jasa
401,326,275,210
405,181,835,763
426,372,440,757
569,954,139,742
609.742.631.432
350,913,011,793
355,885,366,573
374,323,534,963 482,062,123,930
87 88
88
85
42,156,966,133 32,787,278,034
- Belanja Modal
221,047,031,944
159,635,786,548
160,781,913,476
280,079,329,824 292.505.411.440
192,938,051,429
123,424,755,631
142,793,832,978 216,419,982,440
87 77
89
77
14,758,074,470 5,870,482,753
Surplus / Defisit
(265,290,589,000)
(208,530,811,138)
(204,410,309,477)
(206,954,325,186)
(168.064.334.020) (41,420,363,774) 19,611,038,385 42,642,096,761 117,908,348,196
- -
-
-
14,584,065,954 39,832,177,993
20
Uraian
Anggaran pada tahun ke Realisasi Anggaran pada tahun ke Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke Rata -rata
Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13
14 15
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
292,705,153,850
257,674,320,409
252,317,210,530
282,729,902,186
213.738.934.020
285,824,680,009
256,568,355,188
254,231,963,782
293,608,592,856
98 100
101
104
(2,493,812,916) 1,945,978,212
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
279,499,643,186
231,489,751,385
232,076,541,506
269,529,213,644
190.048.264.996
279,499,643,186
231,489,751,385
232,076,541,506 269,529,213,643
100 100
100
100
(2,492,607,386) (2,492,607,386)
- Pencairan dana Cadangan
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
- Penerimaan pinjaman daerah
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
- Penerimaan kembali pemberian
pinjaman
16,565,000,000
19,124,600,000
-
-
-
23,947,092,976
20,885,008,000 -
- 145
109
-
- -
- Penerimaan Piutang Daerah
12,089,441,640
8,503,500,000
- - -
5,445,531,350
-
-
(3,022,360,410) (1,361,382,838)
- Penerimaan kembali Investasi Dana bergulir
-
12,084,619,518
22.574.600.000
-
-
- 23,019,937,048
- -
-
190
3,021,154,880 5,754,984,262
- Penerimaan dari biaya penyusutan
kendaraan
1,116,069,024
1,116,069,024
1,116,069,024
1,116,069,024
1.116.069.024
879,505,473
1,131,510,827
1,270,414,276 1,059,442,165
79 101
114
95
- 44,984,173
Pengeluaran pembiayaan
27,414,564,850
49,152,852,067
47,906,901,053
75,775,577,000
45.674.600.000
12,914,564,850
44,102,852,067
27,344,846,900
32,275,000,000
47 90
57
43
12,090,253,038 4,840,108,788
- Pembentukan dana cadangan
1,575,000,000
-
-
-
-
1,575,000,000
-
- -
100 -
-
-
(393,750,000) (393,750,000)
- Penyertaan Modal ( Investasi) pemerintah Daerah
24,700,000,000
21,187,852,067
2,600,000,000
75,775,577,000
45.674.600.000
10,200,000,000
21,187,852,067
2,600,000,000 32,275,000,000
41 100
100
43
12,768,894,250 5,518,750,000
Pembayaran Pokok Utang
100,000,000
50,000,000
-
-
100,000,000
50,000,000
- -
100 100
-
-
(25,000,000) (25,000,000)
Pemberian Pinjaman Daerah
27,915,000,000
43,159,572,482
- -
-
22,865,000,000
23,225,000,000 -
- 82
54
-
- -
Pembayaran kewajiban tahun lalu yang blm diselesaikan
1,039,564,850
-
2,147,328,571
-
- 1,039,564,850
-
1,519,846,900 -
100 -
71
-
(259,891,213) (259,891,213)
Pembiayaan Netto
265,290,589,000
208,521,468,342
204,410,309,477
206,954,325,186
168.064.334.020
272,910,115,159
212,465,503,121
226,887,116,882
261,333,592,856
103 102
111
126
(14,584,065,954) (2,894,130,576)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
TAHUN BERKENAAN
-
231,489,751,385
232,076,541,506
269,529,213,643
379,241,941,053
Sumber : DPPKA 2012 diolah
21
Sesuai tabel T.II.C.5 capaian kinerja
untuk pendapatan untuk pelayanan SKPD
dalam kurun waktu 2009-2012 telah tercapai
dengan rata-rata capaian 106,5% atau rata
rata pertumbuhan target pendapatan Rp.
216.241.210.284,- dan rata-rata
pertumbuhan realisasi pendapatan adalah
Rp. 221.416.705.624,-.
Meskipun rata-rata pertumbuhan naik namun
sumber pendapatan dari retribusi mengalami
penurunan hal ini disebabkan karena
berdasarkan peraturan perundangan yang
baru khususnya UU.28/2009 banyak obyek
retribusi yang tidak diperkenankan untuk
dipungut, hal ini berdampak pada potensi
retribusi menjadi berkurang.
Dana Alokasi Khusus juga mengalami
penurunan karena sesuai dengan peraturan
pembagian DAK dari Pemerintah Pusat yang
bersifat given.
Pendapatan Hibah juga mengalami penurunan
karena komponen terbesar hibah sebelum
tahun 2009 berasal dari dana bantuan
bencana yang dikemudian hari komponen ini
mengalami penurunan seiring jogja bangkit.
Sedang capaian kinerja untuk belanja
daerah rata-rata realisasi belanja sampai
dengan tahun 2012 adalah 90,25% dengan
rata-rata pertumbuhan target belanja Rp.
201.657.144.331 dan rata-rata realisasi
belanja Rp. 181.584.527.631,-.
Belanja daerah meskipun rata rata
pertumbuhannya mengalami pertumbuhan naik,
namun belanja daerah dari belanja bunga
mengalami penurunan karena sudah tidak
punya kewajiban untuk membayar hutang
sekaligus bunganya.
Belanja Bansos rata-rata pertumbuhannya
juga mengalami penurunan karena Bansos
diberikan sesuai dengan kebutuhan.
22
Belanja tak terduga juga mengalami
penurunan karena posting belanja tak
terduga sesuai dengan kebutuhan.
Untuk pembiayaan rasio antara realisasi
dan anggaran adalah 100,75%, dengan rata-
rata pertumbuhan untuk penerimaan
pembiayaan minus Rp.2.493.812.916,-
, rata-rata realisasi penerimaan
pembiayaan Rp. 1.945.978.212,-.
Penurunan rata-rata pembiayaan dari
komponen SiLPA, hal ini dikarenakan daya
serap kegiatan baik.
Penurunan rata-rata pembiayaan juga
berasal dari piutang daerah karena
kewajiban dari pihak lain sudah dipenuhi.
Pembentukan dana cadangan juga mengalami
penurunan karena Perda tentang Pembentukan
Dana Cadangan telah dicabut.
Pembayaran Pokok hutang juga mengalami
penurunan dikarenakan hutang Pemda DIY
sudah lunas.
Pembayaran kewajiban tahun lalu mengalami
penurunan karena kegiatan yang bersifat
multi years sudah terselesaikan.
23
2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan
Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset selama 5 tahun mendatang adalah
sebagai berikut :
2.4.1 Tantangan
1. Kurang optimalnya sistem pengawasan
pendapatan, kesadaran masyarakat dalam
pemenuhan kewajiban relatif rendah
2. Identifikasi, mengkaji, monitoring potensi
sumber-sumber penerimaan asli daerah
3. Keterbatasan penyediaan dana untuk prioritas
pembangunan yang berkesinambungan
4. Belum optimalnya penyediaan instrument
penganggaran berbasis kinerja yang efektif
efisien dan akuntabel
5. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan
anggaran kegiatan
6. Adanya tanah milik daerah namun bangunan
diatasnya terdapat rumah golongan III yang
sudah beralih kepemilikannya
7. Masih adanya aset di SKPD yang belum
dioptimalkan
8. Adanya aset pusat yang pengelolaannya oleh
daerah, namun belum diserahkan.
9. Kelembagaan BUKP belum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
10. Optimalisasi koordinasi dengan kabupaten/kota.
11. Penerapan system akuntansi berbasis accrual
12. Pelaksanaan e-audit dalam pemeriksaan laporan
keuangan oleh BPK
13. Profesionalisme dan kompetensi SDM pengelola
keuangan dan aset
14. Pengintegrasian system aplikasi pengelolaan
keuangan dan aset.
15. Tuntutan transparansi informasi publik menuju
good governance.
24
2.4.2 Peluang
1. Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan
sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi
terbesar dalam peningkatan PAD
2. Lokasi pelayanan pajak dan retribusi yang
strategis, on-line dan mudah diakses oleh
masyarakat
3. Potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah
tersedia.
4. Sistem informasi pengelolaan keuangan lebih
memudahkan dan membantu dalam perencanaan
penganggaran, penatausahaan dan penyusunan
laporan keuangan yang efektif, efisien,
transparan dan akuntabel.
5. Pengembangan BUMD menjadi lokomotif
perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta dan
menjadi sumber pendapatan asli daerah.
6. Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola
keuangan dan aset yang masih bisa
dikembangkan.
7. Adanya website sebagai media informasi publik
8. Pertumbuhan ekonomi berakibat bertambahnya
kendaraan baru
9. Rencana kenaikan harga BBM
10. Tarif pungutan dalam pengelolaan retribusi
daerah dapat disesuaikan dengan masyarakat di
daerah
11. Koordinasi, klarifikasi dan inventarisasi
terhadap penggunaan Barang Milik Daerah
12. Badan Usaha Milik Daerah dapat dikembangkan
dan ditingkatkan.
25
BAB III
ISU - ISU STRATEGIS
3.1 INDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI PELAYANAN SKPD
Dinas pendapatan, Pengelolaan keuangan dan
Aset Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu
instansi di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran
pendapatan, anggaran belanja, kas daerah, pembinaan
administrasi keuangan daerah, akuntansi dan
pengelolaan barang daerah.
3.1.1 Kondisi sekarang
Kondisi realisasi pendapatan s/d tahun 2012
adalah sebagai berikut :
26
Tabel T.III.C.6
TARGET APBD TAHUN 2008-2012 DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2008 - 2012
URAIAN
2008 2009 2010 2011 2012
TARGET ( RENSTRA)
REALISASI TARGET
( RENSTRA) REALISASI
TARGET ( RENSTRA)
REALISASI TARGET
( RENSTRA) REALISASI
TARGET (RENSTRA)
REALISASI
JUMLAH PENDAPATAN 1,161,986,630,223 1,258,609,946,407 1,221,594,240,781 1,286,067,485,169 1,294,889,895,228 1,374,205,096,491 1,376,467,958,628 1,609,761,447,240 1,470,067,779,814 2.171.734.307.663
PENDAPATAN ASLI DAERAH 547,887,175,315 632,872,311,654 596,850,801,653 645,145,551,076 632,661,849,752 740,202,076,369 672,519,546,287 871,963,501,186 718,250,875,434 1.004.063.125.812
Pajak Daerah 486,168,175,841 525,185,354,193 524,567,434,500 541,192,265,770 556,041,480,570 634,710,019,497 591,072,093,846 735,226,105,916 631,264,996,227 871.630.605.393
Retribusi Daerah 33,144,872,640 29,259,898,276 32,935,463,785 34,785,228,681 34,911,591,612 32,836,503,244 37,111,021,884 35,985,658,458 39,634,571,372 34.115.157.619
Hsl Pengelolaan Kekayaan 12,768,526,834 12,481,050,739 14,071,903,368 20,094,713,176 14,916,217,570 26,333,869,885 15,855,939,277 28,961,383,473 16,934,143,148 35.492.532.563
Daerah yang Dipisahkan
Lain - lain Pendapatan Asli 15,805,600,000 65,946,008,447 25,276,000,000 49,073,343,450 26,792,560,000 46,321,683,744 28,480,491,280 71,790,353,339 30,417,164,687 62.824.830.237
Daerah yang Sah
DANA PERIMBANGAN 590,574,676,643 601,802,167,488 618,381,981,128 631,011,121,384 655,484,899,996 626,677,339,122 696,780,448,696 722,339,653,054 744,161,519,207 894.544.324.851 Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 59,333,281,643 70,560,773,088 61,052,031,128 73,681,173,384 64,715,152,996 87,821,992,122 68,792,207,635 82,037,725,054 73,470,077,754 118.434.888.851
Dana Alokasi Umum 511,773,395,000 511,773,394,400 523,919,950,000 523,919,948,000 555,355,147,000 527,471,247,000 590,342,521,261 620,812,328,000 630,485,812,707 757.056.696.000
Dana Alokasi Khusus 19,468,000,000 19,468,000,000 33,410,000,000 33,410,000,000 35,414,600,000 11,384,100,000 37,645,719,800 19,489,600,000 40,205,628,746 19.052.740.000
LAIN - LAIN PENDAPATAN 23,524,778,265 23,935,467,265 6,361,458,000 9,910,812,710 6,743,145,480 7,325,681,000 7,167,963,645 15,458,293,000 7,655,385,173 266.557.880.000
DAERAH YANG SAH
Sumber data : DPPKA DIY diolah
27
Belanja Daerah Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta bersumber dari Anggaran
Pemerintah Daerah DIY dan Dana Perimbangan dari
Pemerintah Pusat.
Dalam periode Tahun 2009 – 2012 terdapat
beberapa kebijakan penting yang diambil dalam
penganggaran Pemerintah Daerah; Pertama
Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan,
pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus
memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi,
transparansi dan akuntabilitas. Kedua Belanja
harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang
telah ditetapkan dengan memperhatikan
perbandingan antara masukan dan keluaran
(efisiensi). Ketiga Keluaran dari belanja
dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya
oleh masyarakat (efektifitas). Keempat alokasi
anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka
berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan
(transparansi). Kelima pengelolaan belanja
harus diadministrasikan dan dipertanggung
jawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku (akuntabilitas)
Penyerapan belanja Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 – 2012
secara rata-rata mencapai 90,59%, yang dapat
dilihat pada tabel dibawah ini.
TABEL T.III.C.7
Penyerapan Belanja Daerah 2009-2012
TAHUN ANGGARAN REALISASI PENYERAPAN
2009 1.478.511.498.412 1.327.487.848.943 89,79%
2010 1.483.751.313.695 1.354.594.058.106 91,30%
2011 1.708.874.569.772 1.562.268.734.645 91,42%
2012 2.285.140.075.735 2.053.825.959.467 89,88%
Sumber: LRA Th 2008 -2012
28
Dari penyerapan sebesar 90,59% diketahui,
Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang
terkecil penyerapannya dari anggaran. Setelah
itu Belanja Modal menempati urutan kedua dalam
penyerapan anggaran.
Dengan adanya sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah, dalam proses
perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga
pelaporan, pengendalian pencairan anggaran
lebih cepat dan efektif.
Pelaporan keuangan pemerintah daerah
merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD selama periode satu tahun. Terkait dengan
hal tersebut, opini BPK terhadap pelaporan
keuangan pemerintah daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta selama 3 tahun (Tahun 2009 s.d.
2011) dapat dilihat pada tabel berkut:
Tabel T.III C.8
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemda DIY
NO TAHUN OPINI KETERANGAN
1 2009 WDP Aset belum dapat diyakini
kewajaranya
2 2010 WTP Paragraf penjelas berupa
aset Dinas PUESDM yang
belum diserahkan
3 2011 WTP Paragraf penjelas berupa :
pencatatan Dana bergulir
belum sesuai SAP dan belum
diberlakukannya penyusutan
aset
Sumber : DPPKA, diolah
Jumlah barang milik daerah yang dapat di
inventarisasi s/d tahun 2012 yang tercatat
dalam Sistem Informasi Manajemen Aset adalah
940.401 unit dengan tafsiran harga
Rp.4.727.074.614.964,-.
Barang milik daerah tersebut terdiri dari
tanah, alat-alat, bangunan gedung, jalan,
jembatan, hewan ternak dan tanaman maupun
konstruksi dalam pengerjaan.
29
Dari barang milik daerah tersebut, aset
tanah yang dapat disertifikatkan sampai dengan
tahun 2012 adalah 41 bidang.
Aset daerah yang dapat dioptimalkan
berupa tanah, kendaraan dan bangunan, baik itu
dengan sistem sewa, pinjam pakai maupun
bangunan guna serah (BGS). Sampai dengan tahun
2012 Aset tanah Pemda DIY sebanyak 850 bidang
yang dapat dioptimalkan.
Bank BPD adalah bank umum dengan 197
jaringan di DIY, sesuai laporan keuangannya
telah menunjukkan perkembangan yang positif
dengan total aset s/d tahun 2012 sebesar Rp.
5.632 milyar, laba yang dihasilkan Rp. 149.439
milyar meningkat 68,47% dari tahun sebelumnya.
Modal dasar bank BPD sebesar Rp. 250
milyar dimana sebesar Rp. 127,50 milyar atau
51% adalah modal pemda. Setoran PAD dari BPD
tahun 2012 berupa deviden dan dana pembangunan
sebesar Rp. 31,76 milyar atau 24.90% dari modal
disetor.
PT. AMI bergerak dibidang percetakan dan
penerbitan, pertambangan, perdagangan,
pariwisata dan rekayasa industri. PT AMI juga
bekerjasama dengan pihak ketiga dengan PT Yogya
Indah Sejahtera mengelola Mall Malioboro, PT.
Adicandra Ghraha Misata mengelola Sagan Resto,
PT Kaidi Indojaya mengelola pembangunan pusat
perdagangan Jogjatronik dan PT Mirota Batik.
Modal PT AMI yang disetor Pemda Rp. 15,36
milyar, sampai tahun 2011, namun hingga tahun
2012 belum dapat memberikan kontribusi PAD
kepada pemda.
PD. Taru Martani bergerak dibidang usaha
prosesing tembakau, dengan tenaga kerja 255
orang. Pada tahun 2011 modal yang disetor Pemda
Rp. 3,4 milyar. Sampai tahun 2012 kontribusi
PAD Rp. 86 juta.
30
BUKP se DIY sebanyak 75 unit, sampai
tahun 2012 dengan modal disetor Pemda Rp. 17.64
milyar, kontribusi PAD kepada Pemda Rp. 10.12
milyar.
SDM pengelola keuangan dan aset terdiri
dari perencana program, Bendahara penerimaan,
bendahara pengeluaran, petugas akuntansi,
pengurus dan penyimpan barang yang ada disetiap
SKPD. Jumlah SDM pengelola keuangan dan aset di
Pemda DIY dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel T.III.C.9
SDM Pengelola Keuangan dan Aset Pemda DIY
NO URAIAN JUMLAH 1 2 3
1 Perencana Program 70 orang
2 Bendahara penerimaan 30 orang
3 Bendahara pengeluaran 68 orang
4 Petugas akuntansi 67 orang
5 Pengurus barang 117 orang
6 Penyimpan barang 95 orang Sumber : DPPKA, diolah
Wajib pajak yang dilayani oleh Kantor
Pelayanan Pajak Daerah per hari adalah 4.460
wajib pajak dengan perincian sebagai berikut :
Tabel T.III.C.10
Wajib pajak yang dilayani per hari
No. KPPD JUMLAH WP/HARI 1 2 3
1. KPPD KOTA YOGYAKARTA 850 WP
2. KPPD BANTUL 1.000 WP
3. KPPD KULONPROGO 440 WP
4. KPPG GUNUNGKIDUL 470 WP
5. KPPD SLEMAN 1.700 WP Sumber : DPPKA, diolah
Dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan
publik khususnya wajib pajak pada pendaftaran
kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor dan
balik nama kendaraan bermotor serta upaya untuk
31
meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah,
maka dilaksanakan layanan unggulan pada 5 Kantor
Pelayanan Pajak Daerah / Kantor Bersama Samsat di
seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan
pengembangan layanan antara lain :
1. Samsat Pembantu di Sewon Bantul dan Maguwoharjo
Sleman.
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan
bermotor (pengesahan STNK Tahunan) dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan (SWDKLLJ).
2. Samsat Payment Point
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan
bermotor (pengesahan STNK Tahunan) dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan (SWDKLLJ) yang pelaksanaannya berada pada
1 Kantor Kas dan 5 Cabang Pembantu Bank BPD
DIY, yaitu :
a. Kantor Kas Bank BPD Giwangan Kota Yogyakarta
b. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Piyungan
Bantul
c. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Nanggulan
Kulon Progo
d. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Karangmojo
Gunungkidul
e. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Kalasan
Sleman.
f. Kantor Cabang Pembantu Bank BPD Godean
Sleman.
32
3. Samsat Corner.
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan
bermotor ( pengesahan STNK Tahunan ) dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan (SWDKLLJ) yang ditempatkan di Plaza /Mall
Ambarukmo.
4. Samsat Drive Thru
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan
bermotor ( pengesahan STNK Tahunan ) dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan (SWDKLLJ) tanpa Wajib Pajak harus turun
dari kendaraan, terletak di Samsat Pembantu
Sewon Bantul.
5. Samsat Keliling
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan
bermotor ( pengesahan STNK Tahunan ) dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan (SWDKLLJ) menggunakan 5 unit Bus pada
tempat-tempat strategis.
6. Samsat pada Acara Tertentu.
Merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan
bermotor ( pengesahan STNK Tahunan ) dan
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas
Jalan (SWDKLLJ) pada acara Pasar Malam Perayaan
Sekaten (PMPS) / Pameran Pembangunan di
Kabupaten / Kota.
Dalam memberikan pelayanan publik, KPPD /
SAMSAT se DIY telah memperoleh penghargaan Piala
Citra Pelayanan Prima (CPP) dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi pada tahun 2009 untuk KPPD Gunungkidul
dan KPPD Bantul, sedang KPPD Kota Yogyakarta pada
tahun 2012, dan pengakuan pelayanan dengan Indek
33
Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan kategori Baik
untuk 5 KPPD serta Sertifikasi ISO 9001-2008 sejak
tahun 2009.
Untuk mendukung kelancaran tugas dan menjamin
tingkat akselerasi dan akurasi data pada proses
pelayanan di KPPD seluruh Daerah Istimewa
Yogyakarta telah menggunakan sistem pelayanan on-
line. Untuk menjamin transparansi pelayanan publik
telah dibangun berbagai fasilitas berbasis
teknologi informasi, antara lain :
1. SMS Informasi PKB.
Layanan informasi Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) melalui SMS.
2. SMS Informasi Jatuh Tempo.
Layanan informasi jatuh tempo masa Pajak
Kendaraan Bermotor yang memberikan informasi
SMS, 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya masa
pajak.
Dalam rangka peningkatan Pelayanan Publik
sebagai tindak lanjut tuntutan masyarakat terhadap
mutu Pelayanan Prima, maka aparatur pemerintah
perlu mempersiapkan diri dengan memperbaiki
kinerja palayanan secara terus menerus dan
berkesinambungan diiringi dengan peningkatan
Sarana dan Prasarana dari tahun ke tahun.
3.1.2 Potensi
Potensi pendapatan Tahun 2012-2017 bersumber
dari Pajak daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain
pendapatan.
Potensi Pendapatan Daerah diukur dan diperoleh
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,
khusus untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
sifatnya closed listed. Hal ini sedikit membatasi
gerak di daerah untuk melakukan perbaharuan
34
penerimaan khususnya dari pajak dan retribusi karena
obyek baru yang dianggap sebagai potensi pendapatan
harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan
Pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan untuk
dipungut.
Sehingga potensi yang akan digalakkan untuk
beberapa tahun ke depan diarahkan berasal dari
sumber Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, komponen
dana perimbangan dan juga komponen dana hibah,
maupun dana-dana penyesuaian dari pusat.
Adapun potensi pendapatan dari pajak daerah adalah
sebagai berikut :
1. Pertumbuhan ekonomi sehingga bertambah kendaraan
baru (10-12%)
2. Potensi realisasi wajib pajak yang belum
mendaftar (40%)
3. Rencana kenaikan harga BBM (PBBKB)
Rata-rata peningkatan kendaraan roda empat sebesar
531 unit kendaraan roda empat setiap bulan sedang
rata-rata peningkatan kendaraan roda dua sebesar
8.949 unit setiap bulan.
Dengan menggunakan model estimasi jumlah kendaraan,
diperoleh proyeksi jumlah kendaraan untuk roda
empat, terbesar terdapat di Kabupaten Sleman,
diikuti oleh Kota Yogyakarta sedangkan untuk sepeda
motor, proporsi terbesar terdapat di Kabupaten
Sleman dan Kabupaten Bantul.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga bahan
bakar kendaraan, rata-rata jarak yang ditempuh
kendaraan bermotor per hari, rata-rata jarak yang
mampu ditempuh oleh kendaraan per liter bahan bakar
yang digunakan, jumlah kendaraan bermotor, nilai
jual kena pajak yang telah di tentukan, dan tarif
pajak.
35
Potensi jenis bahan bakar yang tinggi adalah
premium dan solar karena kedua jenis BBM ini pula
yang memberikan kontribusi yang relatif paling
besar terhadap penerimaan PBBKB. Pertamax dan
Pertamax Plus bernilai sangat kecil sehingga dapat
diabaikan. Konsumsi bahan bakar jenis premium
diwakili oleh jenis kendaraan roda dua dan
kendaraan roda empat selain jenis truck, pick up,
dan bus (B1, B2, C1, C2) yang dianggap mewakili
konsumsi bahan bakar jenis solar.
Untuk mengestimasi potensi jenis pajak dari
pajak air permukaan ini dipergunakan rata-rata
pertumbuhan tertimbang sebesar rata-rata 5,58
persen. Presentase ini digunakan untuk mengestimasi
potensi pada tahun mendatang.
Potensi pelayanan kepada wajib pajak adalah
sebagai berikut :
1. Partisipasi masyarakat untuk peningkatan
kualitas pelayanan publik cukup baik.
2. Adanya keberlanjutan pengembangan kualitas SDM
3. Komitmen Pemerintah Daerah DIY dalam
peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sedang potensi pendapatan dari retribusi daerah
adalah sebagai berikut :
1. Retribusi jasa umum
2. Retribusi jasa usaha
3. Retribusi perijinan tertentu
Ketiga jenis retribusi ini dimungkinkan terjadi
penambahan jenis penerimaan disamping ada revisi
terhadap tarif yang menyesuaikan dengan harga pasar.
Nilai proyeksi potensi retribusi dihitung dengan
menggunakan dasar perhitungan nilai potensi moderat
dengan rumus sebagai berikut:
Potensi retribusi tahun ini = Potensi tahun lalu
(skenario modercit) x Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
36
Rata-rata pertumbuhan ekonomi yang digunakan masih
sama dengan perhitungan potensi yaitu sebesar 4%
(skenario pesimis), 5% (skenario moderat) dan 6%
(skenario optimis). Dengan model perhitungan tersebut
terlihat ada kenaikan nilai potensi retribusi dari
tahun ke tahun.
Nilai pertumbuhan yang sama dengan pertumbuhan nilai
potensi sebesar 5% untuk ketiga skeniario. Dilihat
dari nilai nominalnya, nilai potensi retribusi untuk
tahun 2017 adalah sebesar Rp 50 miliar (nilai
pesimis), Rp 55 miliar (nilai moderat) atau Rp 60
miliar (nilai optimis).
Selain itu potensi pendapatan dari lain-lain
pendapatan yaitu :
1. Optimalisasi aset
Dapat diketahui kondisi dan penggunaan saat ini,
sehingga apabila penggunaan belum optimal dapat
lebih dioptimalkan
2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
Potensi pendapatan setiap tahun dari hasil
pengelolaan daerah yang dipisahkan tidak terlepas
dari jumlah penyertaan modal pemerintah daerah
kepada BUMD maupun kepada Swasta.
Untuk Potensi Badan Usaha Milik Daerah, Bank BPD
dapat ditingkatkan mejadi bank devisa, PT AMI
menjadi mitra kerja Pemda dalam memberikan
kontribusi PAD, PD. Taru Martani dengan badan
hukum jelas menjadi PT sebagai mitra kerja pemda
memberikan kontribusi PAD yang meningkat setiap
tahunnya, BUKP memberikan kontribusi PAD terhadap
Pemda setiap tahun.
37
3.1.3 Permasalahan
Permasalahan yang dihadapi Dinas
pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset
sesuai tugas dan fungsi pelayanan, antara lain
sebagai berikut :
1. Data base wajib pajak masih kurang valid
karena tidak ada sensus kendaraan
2. Perpanjangan STNK belum sesuai Peraturan
POLRI
3. Belum ada kaderisasi SDM
4. Lemahnya indentifikasi potensi retribusi
karena keterbatasan kewenangan pungutan
(closed list)
5. Penentuan harga satuan yang sangat cepat
berubah, sedangkan proses perundangan
membutuhkan waktu, sehingga antara target
dan realisasi terdapat gap yang tinggi.
6. Belum ada peraturan perundangan tentang
pendapatan dari lain-lain pendapatan yang
mengikat sebagai bahan pungutan
7. Jenis dan ragam lain-lain pendapatan
sangat banyak sehingga pemilahan juga harus
dikoordinasikan bersama dari pusat hingga
kabupaten dan kota.
8. Belum optimalnya penggunaan instrumen ( ASB
dan SPM) perencanaan penganggaran dalam
penyusunan anggaran
9. Belum adanya hasil evaluasi SPM sebagai
input perencanaan penganggaran tahun
berikutnya.
10. Belum adanya persamaan persepsi dalam
pengambilan kebijakan tentang indikator
kinerja dari TAPD terhadap implementasi
instrumen perencanaan penganggaran
11. Tingkat pemahaman penatausahaan keuangan di
masing-masing SKPD belum sama terutama
untuk pengajuan SP2D LS
12. Pencairan anggaran tidak sesuai dengan
aliran kas sehingga terjadi penumpukan
anggaran di triwulan IV
38
13. SDM petugas pengelola keuangan daerah perlu
ditingkatkan
14. Verifikator SKPD belum optimal dalam
pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan
secara administrasi maupun
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
15. Masih terdapat kesalahan input data dalam
SIPKD
16. Jaringan internet yang belum lancar/trouble
di SKPD
17. Data kepegawaian yang tidak valid sebagai
dasar penghitungan gaji
18. Proses pemeriksaan BPK terkadap laporan
keuangan Pemda kedepan juga dikembangkan
melalui elektronik audit (e-audit)hal ini
mengharuskan pemda untuk terus
mengembangkan proses pengelolaan keuangan
daerah yang terintegrasi dan berbasis
teknologi informasi.
19. Permasalahan yang timbul dalam penerapan
sistem penganggaran berbasis kinerja adalah
sulitnya merumuskan indikator kinerja
sebagai alat pendeteksi tercapainya output
dan outcome yang dikehendaki.
20. Terkait dengan Bentuk pemanfaatan aset yang
optimal, permasalahan yang dihadapi adalah
belum teridentifikasi asset idle yang
terdapat di SKPD/UPTD.
21. Dalam upaya Peningkatan penatausahaan
asset, khususnya Pengelolaan BMD dengan
menggunakan SIPKD modul asset, Pengurus dan
penyimpan barang belum terampil dalam
mengoperasionalkan aplikasi.
22. Penyusunan RKBMD maupun RKPBMD belum
mengacu daftar inventaris barang sebagai
dasar pengalokasian anggaran, perencanaan
kebutuhan BMD dan rencana kebutuhan
pemeliharaan BMD belum mengacu standar
sarana dana prasarana
23. Terdapat aset tanah yang belum
bersertifikat.
39
24. Perluasan usaha Badan Usaha Milik Daerah,
terkendala modal sehingga setoran minimal
sebagai akibat persaingan dunia perbankan
sangat ketat
25. Perseroan terbatas dan perusahaan daerah
mengalami Kesulitan likuiditas, disamping
bidang usaha yang dikelola tidak berjalan
dengan baik, beban operasional tinggi,
tekanan pasar, ruang gerak usaha dan
regulasi dibatasi.
26. Payung hukum Kelembagaan BUKP belum ada
bahkan terdapat 6 BUKP belum sehat.
27. Pemahaman SDM pengelolaan keuangan terhadap
regulasi pengelolaan keuangan belu memadai
hal ini disebabkan salah satunya oleh
sering terjadi perubahan regulasi.
28. Penguasaan SDM pengelola keuangan terhadap
teknologi informasi khususnya sistem
informasi pengelolaan keuangan daerah masih
kurang memadai.
29. Adanya Mutasi PNS SDM pengelola keuangan
30. Sebagian SDM pelayan publik kualifikasinya
belum sesuai dengan kebutuhan.
31. Dengan bertambahnya tempat-tempat pelayanan
Wajib Pajak menyebabkan perbandingan
kuantitas SDM dengan Wajib Pajak tidak
seimbang.
32. Lahan parkir dan ruang tunggu untuk wajib
pajak kurang memadai
d. Target Pendapatan tahun 2013 s/d 2017 adalah
sebagai berikut:
40
Tabel T.III.C.11
Target Pendapatan 2013-2017
URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017
PENDAPATAN
2,822,069,129,115
2,984,169,114,501
3,648,949,719,135
3,930,844,900,784
4,245,609,201,460
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1,014,089,544,450
1,130,625,412,406
1,260,733,194,326
1,406,008,528,672
1,568,235,891,221
Pendapatan Pajak Daerah
885,217,610,000
991,443,723,200
1,110,416,969,984
1,243,667,006,382
1,392,907,047,148
Pendapatan Retribusi Daerah
41,436,702,950
44,751,639,186
48,331,770,321
52,198,311,947
56,374,176,902
Pendapatan Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan
36,328,245,281
39,234,504,903
42,373,265,296
45,763,126,519
49,424,176,641
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
51,106,986,219
55,195,545,117
59,611,188,726
64,380,083,824
69,530,490,530
DANA PERIMBANGAN
961,190,992,745
1,033,964,090,885
1,153,790,615,762
1,287,656,390,342
1,437,218,929,927
Dana Bagi Hasil pajak/Bagi Hasil bukan pajak
98,360,324,745
106,229,150,725
114,727,482,783
123,905,681,405
133,818,135,918
Dana Alokasi Umum
828,334,768,000
927,734,940,160
1,039,063,132,979
1,163,750,708,937
1,303,400,794,009
Dana Alokasi Khusus
34,495,900,000
-
-
-
-
41
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
846,788,591,920
819,579,611,210
1,234,425,909,047
1,237,179,981,771
1,240,154,380,312
Pendapatan Hibah
8,815,476,250
6,216,033,150
6,713,315,802
7,250,381,066
7,830,411,551
Pendapatan Dana Darurat
-
-
-
-
-
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
837,973,115,670
813,363,578,060
1,227,712,593,245
1,229,929,600,704
1,232,323,968,761
Dana Penyesuaian 23,759,082,000 25,659,808,560
27,712,593,245
29,929,600,704
32,323,968,761
Dana BOS Pusat 279,000,000,000
Dana Keistimewaan
535,214,033,670
787,703,769,500
1,200,000,000,000
1,200,000,000,000
1,200,000,000,000
Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemda Lainya -
-
-
-
-
Pendapatan lainnya -
-
-
-
-
Sumber : DPPKA, data diolah
42
3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH TAHUN
2012-2017.
Visi : Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih
Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera
Menyongsong Peradaban Baru”
Misi
Misi 3 RPJMD adalah Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik kearah katalisator yang
mampu mengelola pemerintahan secara efisien,
efektif mampu menggerakkan dan mendorong dunia
usaha dan masyarakat lebih mandiri.
Tujuan Misi 3.
Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efektif
dan efisien.
Sasaran Misi 3
1. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
meningkat.
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
meningkat.
Program pembangunan daerah berdasarkan sasaran
diatas adalah :
a) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah b) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal
dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran diatas
arah kebijakan pembangunannya adalah meningkatkan
nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dari B
menjadi A, dan Mempertahankan Opini Pemeriksaan BPK
yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Strategi yang ditetapkan untuk dilakukan adalah
Meningkatkan efektifitas kinerja birokrasi dan
layanan publik yang responsif, transparan dan
akuntabel, dan Meningkatkan profesionalisme
pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi
pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan
kinerja BUMD serta optimalisasi pendapatan daerah.
43
Strategi diatas sesuai dengan tugas dan fungsi yang
diemban oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset.
3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN / LEMBAGA DAN RENSTRA (
RENSTRA SKPD TERKAIT DIY, RENSTRA SKPD SEBELUMNYA )
Tabel T.III. C.12 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD
Kabupaten/Kota*) dan Renstra K/L
No Indikator Kinerja
Capaian
Sasaran
Renstra
SKPD
Provinsi
Sasaran pada Renstra
SKPD Kabupaten/Kota*)
Sasaran pada Renstra
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
(1
) (2) (3) (4) (5)
1 Prosentase
peningkatan
pendapatan daerah
104%
Tersusunnya rencana
keuangan tahunan
pemda
Tingkat pendapatan yang
optimal
2 Prosentase
Realisasi PAD
terhadap target PAD
109%
Tersusunnya rencana
keuangan tahunan
pemda
Tingkat kepatuhan wajib
pajak, kepabeanan, dan
cukai yang tinggi
3 Prosentase
kontribusi PAD
terhadap pendapatan
daerah
103%
Tersusunnya rencana
keuangan tahunan
pemda
Tingkat kepatuhan wajib
pajak, kepabeanan, dan
cukai yang tinggi
4 Prosentase
Realisasi Belanja
terhadap Anggaran
Belanja Daerah
90%
Tersusunnya rencana
keuangan tahunan
pemda
Alokasi belanja negara
yang tepat sasaran, tepat
waktu, efektif, efisien
dan akuntabel
5 Jumlah Peraturan
tentang APBD yang
ditetapkan 100%
Tersusunnya rencana
keuangan tahunan
pemda
Alokasi belanja negara
yang tepat sasaran, tepat
waktu, efektif, efisien
dan akuntabel
6 Laporan keuangan
pemerintah daerah
100%
Tersedianya laporan
keuangan yang
relevan, andal, dapat
dibandingkan dan
dapat dipahami
Peningkatan transparansi
dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan
negara
7 Jumlah barang milik
daerah yang dapat
diinventarisasi 104%
Terlaksananya
penatausahaan aset
sesuai peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya
penatausahaan kekayaan
negara yang handal dan
akuntabel
8 Jumlah aset tanah
Pemda yang dapat
disertifikatkan 90%
Terlaksanya
pengamanan dan
penanganan sengketa
aset
Terwujudnya database
nilai kekayaan negara
yang kredibel
9 Persentase Aset
Pemda yang dapat
dioptimalkan
113% Terlaksananya
pemanfaatan aset
Terwujudnya pemanfaatan
BMN berdasarkan prinsip
the highest and best use
10 Rasio Pendapatan
BUMD dan LKM
terhadap penyertaan
modal BUMD dan LKM
197% Tersusunnya rencana
keuangan tahunan
pemda
Terwujudnya pasar modal
dan lembaga keuangan non
bank sebagai sumber
pendanaan yang
mudah diakses, efisien
dan kompetitif
11 Rasio PNS yang
menguasai
operasional SIPKD
100% Terlaksananya
penatausahaan
keuangan dan aset
sesuai peraturan
perundang-undangan
Terciptanya sistem
perbendaharaan negara
yang modern, handal dan
terpadu
44
3.4 TELAAHAN TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
Rencana Tata Ruang Wilayah DIY disusun atas
dasar amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU Nomor: 15/PRT/M/2009
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi , telah dituangkan dan ditetapkan
melalui Perda No 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi DIY Tahun 2009-2029.
Berdasarkan amanat dari Undang-Undang No.
26 Tahun 2007, Peraturan Menteri PU Nomor:
16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Peraturan Menteri
PU Nomor: 17/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi telah ditindaklanjuti oleh
Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Tata Ruang
Wilayahnya. Sehingga Provinsi DIY berikut
Kabupaten/Kota nya telah memiliki Rencana Tata
Ruang Wilayah.
Dalam penyusunannya Rencana Tata Ruang
Wilayah DIY juga telah disesuaikan dengan RTRWN,
RTRW Jawa-Bali dan RTRW wilayah berbatasan (Jawa
Tengah). Sebagai tindak lanjut dari Rencana Tata
Ruang Wilayah DIY, telah disusun Rencana Rinci
dengan kedalaman 1:5000 khusus pada kawasan
strategis, baik kawasan strategis nasional, kawasan
strategis jawa-bali maupun kawasan strategis
provinsi.
3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS
1. Potensi pendapatan dari pajak, retribusi dan lain-
lain pendapatan daerah yang syah untuk meningkatan
PAD.
2. Peningkatan Kapasitas pengelolaan keuangan daerah
3. Perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD
45
4. Peningkatan pemanfaatan dan penatausahaan asset
5. Peningkatan kompetensi SDM
6. Peningkatan kualitas layanan pajak.
46
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 VISI DAN MISI SKPD
4.1.1 VISI
Visi Organisasi berkaitan dengan pandangan kedepan
menyangkut kemana organisasi harus dibawa dan
diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan
tetap eksis, antisipatif, inovatif serta
produktif. Visi Dinas Pendapatan, pengelolaan
Keuangan dan Aset adalah “ TERWUJUDNYA PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET TERBAIK SE INDONESIA".
Dari visi yang telah ditetapkan tersebut, yang
dimaksud dengan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan
dan Aset adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset sebagai lembaga / institusi yang
mempunyai tugas menghimpun, menghasilkan
pendapatan untuk dan mengalokasikan keuangan
daerah dan mengelola kekayaan / aset daerah.
Terbaik se Indonesia dimaksudkan adalah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset menjadi
instansi / lembaga / institusi yang mampu bersaing
dan komitmen tinggi dalam mewujudkan kemandirian
kemampuan keuangan daerah.
4.1.2 MISI
Misi adalah suatu upaya yang harus diemban atau
dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi
untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Untuk
mewujudkan Visi : "Terwujudnya Pengelolaan
Keuangan dan Aset terbaik se Indonesia", Misi
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
yaitu :
47
1. Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan
pendapatan daerah
2. Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan
daerah
3. Memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMD
4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan profesionalisme SDM
Misi Mengoptimalkan peningkatan pengelolaan
pendapatan daerah dimaknai bahwa pengelolaan
pendapatan harus dapat meningkatkan kemampuan
pendapatan yang digunakan untuk membiayai
pembangunan daerah.
Misi Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan
daerah dimaknai bahwa setiap pengelolaan keuangan
daerah harus mampu meningkatkan kemampuan SDM,
berikut Sarana dan Prasarana serta system yang
mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih
transparan dan akuntabel dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan penatausahaan,
pertanggungjawaban hingga pengawasan
(pengendalian).
Misi Memperbaiki dan meningkatkan kinerja BUMD
dimaknai sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang
selama ini sebagai salah satu sumber pendapatan
daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan
daerah kinerjanya masih belum optimal dan terdapat
Badan Usaha Milik Daerah karena belum menemukan
core busines sehingga belum menghasilkan
pendapatan, dan Badan Usaha Milik Daerah yang
telah eksis perlu dipertahankan keberadaannya agar
masyarakat memperoleh manfaat yang besar.
Misi Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah
dimaknai sebagai aset daerah dimanfaatkan untuk
meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk
pelayananan kepada masyarakat. Optimalisasi aset
daerah dapat dicapai dengan perbaikan pengelolaan
aset, peningkatan kerjasama dengan pihak
48
lain/swasta baik dalam bentuk Bangun Guna Serah
maupun Kontrak Konsesi dan pembentukan badan usaha
baru yang khusus menangani pengoptimalan aset
daerah.
Misi Meningkatkan kualitas pelayanan publik
dimaknai sebagai segala bentuk jasa pelayanan
untuk publik, baik dalam bentuk barang jasa yang
menjadi tanggungjawabnya dan dilaksanakan oleh
instansi pemerintah dalam rangka upaya pemenuhan
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Misi Meningkatkan profesionalisme SDM dimaknai
sebagai upaya meningkatkan kapasitas SDM
pengelolaan keuangan agar memiliki keahlian dan
inovasi untuk melaksanakan tugas-tugas dan
tanggungjawab yang dibebankan kepadanya serta
mempunyai inisiatif untuk selalu mengembangkan
kemampuan dirinya.
4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan
dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
adalah sesuai tabel dibawah:
49
Tabel T.IV.C.13
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Tahun ke
1 (2013) 2 (2014) 3 (2015) 4 (2016) 5 (2017)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembangunan
daerah
1.1
Meningkatnya
pendapatan
daerah dari
pajak retribusi
dan lain-lain
pendapatan
1.1.1 Prosentase kontribusi
PAD terhadap pendapatan
daerah
44.34% 51.47% 51.48% 51.49% 51.49%
2 Mewujudkan
pengelolaan
keuangan yang
transparan dan
akuntabel
2.1 Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
2.1.1 Penurunan Temuan
Kelemahan Sistem
Pengendalian Akuntansi
dan pelaporan
12 temuan 12 temuan 12 temuan 12 temuan 12 temuan
3 Mengoptimalkan
peningkatan
kinerja BUMD
3.1 Meningkatnya
kinerja BUMD
3.1.1 Prosentase deviden BUMD
terhadap jumlah total
penyertaan modal BUMD
31,56%
26,13%
22,95%
24,45%
28,36%
4 Meningkatkan
kontribusi
pendapatan
asli daerah
bagi pemda
4.1 Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
aset daerah
4.1.1 Prosentase aset daerah
yang dapat dimanfaatkan
11.43%
11.57%
11.71%
11.86%
12%
51
4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD
Strategi adalah pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan akan dicapai. Untuk mencapai
tujuan dan sasaran organisasi harus dilakukan
melalui strategi yang tepat.
Suatu strategi dapat secara spesifik
dikaitkan dengan satu sasaran atau kelompok
sasaran dengan kerangka logis sebagaimana bagan
berikut :
Gambar G-IV.C.3
Keterkaitan Sasaran dengan Strategi
Untuk menentukan alternative strategi
pencapaian dari setiap indikator sasaran dapat
dilakukan dengan analisis SWOT.
4.3.1 Analisis Eksternal.
Secara umum analisis eksternal bertujuan
untuk memetakan peluang dan ancaman yang
dihadapi DPPKA dalam kurun waktu 5 tahun
kedepan.
Atau
Sasaran 1
Sasaran 2
Strategi 1
Strategi 2
Sasaran 1
Sasaran 2
Sasaran 3
Strategi 1
52
Peraturan tentang pajak dan retribusi
merupakan kewenangan pusat. Data base yang masih
kurang valid karena tidak ada sensus kendaraan.
Perpanjangan STNK belum sesuai peraturan
Kepolisian Republik Indonesia. Lemahnya
identifikasi potensi retribusi karena
keterbatasan kewenangan pungutan, belum adanya
peraturan perundangan yang mengikat sebagai
bahan pungutan untuk lain-lain pendapatan yang
sah, jenis dan ragamnya sangat banyak sehingga
pemilahan harus di koordinasikan bersama dari
pusat hingga kab dan kota.
Peraturan regulasi ditentukan pusat sering
berubah dan tidak ada sinkronisasi dan
menimbulkan multi tafsir. Belum adanya hasil
evaluasi SPM sebagai output perencanaan
penganggaran tahun berikutnya. Belum adanya
persamaan persepsi dalam pengambilan kebijakan
tentang indikator kinerja dari TAPD terhadap
implementasi instrumen perencanaan penganggaran.
Dalam pengelolaan kas daerah tingkat
pemahaman penatausahaan keuangan di masing-
masing SKPD belum sama terutama untuk pengajuan
SP2D LS. Pencairan anggaran tidak sesuai aliran
kas sehingga terjadi penumpukan anggaran di
triwulan IV. Data kepegawaian yang tidak valid
sebagai dasar penghitungan gaji. Proses
pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemda
kedepan juga dikembangkan melalui audit
elektronik (e-audit), hal ini mengharuskan pemda
untuk terus mengembangkan proses pengelolaan
keuangan daerah yang terintegrasi dan berbasis
teknologi informasi.
Dalam pengelolaan aset daerah belum ada
peraturan perundangan yang mengikat sebagai
pedoman pungutan. Jenis dan ragam peraturan
perundangan tersebut sangat banyak sehingga
pemilihan harus dikordinasikan bersama dari
pusat hingga kabupaten/kota.
53
Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah,
persaingan dunia usaha sangat ketat. Bank BPD
diperluas menjadi bank devisa dengan syarat
modal disetor Bank Indonesia minimal 1 trilyun,
sedangkan modal disetor sekarang 250 milyar.
Untuk Perusahaan Daerah Taru Martani dibatasi
regulasi untuk jenis usahanya karena belum ada
perubahan Peraturan Daerah, sedangkan Badan
Usaha Kredit Pedesaan payung hukum
kelembagaannya belum jelas.
4.3.1.1 Peluang.
1) Pertumbuhan ekonomi berakibat bertambahnya
kendaran baru
2) Rencana kenaikan harga BBM
3) Tarif pungutan dalam Pengelolaan retribusi
daerah dapat disesuaikan dengan kemampuan
masyarakat di daerah.
4) Koordinasi, klarifikasi dan inventarisasi
terhadap penggunaan barang milik daerah
5) Badan Usaha Milik Daerah dapat dikembangkan
dan ditingkatkan
6) Kualitas dan kapabilitas SDM pengelola
keuangan dan aset masih bisa dikembangkan.
4.3.1.2 Ancaman
1) Potensi pendapatan dari pajak PKB setiap
tahun naik sehingga akan mengalami titik
jenuh mengakibatkan stagnan dan terus
menurun, sehingga sumber PAD dari pajak akan
menurun.
2) Adanya pembatasan/kepemilikan KBM untuk
menekan penggunaan BBM; luasan/panjang
lintasan jalan yang terbatas menyebabkan
polusi.
3) Penentuan harga satuan sangat cepat berubah, sedangkan proses perundangan membutuhkan
waktu, sehingga antara target dan realisasi
terdapat gap yang tinggi.
4) Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah sering berubah.
54
4.3.2 Analisis Internal.
Analisis internal bertujuan untuk memahami
kondisi SKPD dengan memetakan kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki untuk diterjemahkan
menjadi potensi modal pembangunan serta
mengenali dan memahami kelemahan, kekurangan
agar dapat di eliminir dampaknya.
Dalam pengelolaan pendapatan, SDM
pengelola pendapatan, Sarpras pendukung
pengelola pendapatan dan kualitas pelayanan
wajib pajak kurang.
Pengelolaan belanja daerah belum optimal
dalam penggunaan instrumen ASB dan SPM
perencanaan penganggaran serta penyusunan
anggaran; ferivikator SKPD belum optimal dalam
pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan
secara administrasi maupun pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan; masih terdapat kesalahan
input data dalam SIPKD; jaringan yang belum
lancar/ trobel di SKPD; permasalahan yang
timbul dalam penerapan sistem penganggaran
berbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan
indikator kinerja sebagai alat pendeteksi
tercapainya output dan out come yang
dikehendaki; selain itu diperlukan masa
transisi untuk mengubah sistem anggaran
berimbang yang telah dilaksanakan masa lalu
menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja.
Dalam pengelolaan aset belum
teridentifikasi "asset idle" yang terdapat di
SKPD/UPTD; pengurus dan penyimpan barang belum
terampil dalam mengoperasikan aplikasi;
penyusunan RKBMD dan RKPBMD belum mengacu
daftar inventaris barang sebagai dasar
pengalokasian anggaran; perencanaan kebutuhan
BMD dan RKPBMD belum mengacu standar sarana dan
prasarana.
Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
PT AMI kesulitan likuiditas, manajemen kurang
55
profesional, bidang usaha yang dikelola tidak
berjalan baik dan beban operasional tinggi.
Sedangkan PD Taru Martani selain kesulitan
likuiditas, juga terdapat 6 BUKP kurang sehat.
4.3.2.1 Kekuatan
1) Pajak Kendaraan Bermotor masih merupakan
sumber pendapatan yang mempunyai kontribusi
terbesar dalam PAD
2) Lokasi strategis dan pelayanan pajak dan
retribusi-online mudah diakses oleh
masyarakat
3) Potensi sumber-sumber PAD tersedia 4) Pengembangan BUMD menjadi lokomotif
perekonomian dan sumber PAD DIY
5) Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk perencanaan, penganggaran,
penatausahaan dan pelaporan yang efektif dan
efisien, transparan dan akuntabel
6) Penyelenggaraan penatausahaan aset dengan
sistem aplikasi menertibkan administrasi
pengelolaan Barang milik daerah.
7) Adanya website sebagai media informasi
4.3.2.2 Kelemahan.
1) Meningkatnya tunggakan pajak kendaraan
bermotor yang tidak tertagih karena
terbatasnya SDM untuk penagihan tunggakan
pajak KBM.
2) Lemahnya identifikasi potensi karena
keterbatasan kewenangan pungutan untuk
retribusi daerah dan anggaran untuk
sosialisasi dan promosi terbatas dan sistem
pengawasan retribusi kurang optimal
3) Kewenangan pemda sebatas peningkatan kinerja dan fasilitasi dalam pengelolaan BUMD
4) Pengurus dan penyimpan barang belum optimal dalam pengoperasian aplikasi.
5) "Asset idle" pada SKPD belum
teridentifikasi.
6) Pengadaan barang belum mengacu pada
kebutuhan barang milik daerah, pemeliharaan
belum mengacu pada daftar kebutuhan
pemeliharaan barang milik daerah
56
Tabel T.IV.C.14
Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman
KEKUATAN KELEMAHAN
1)Pajak Kendaraan Bermotor
menjadi sumber pendapatan
dengan kontribusi terbesar
dalam PAD
2)Lokasi strategis, pelayanan
pajak dan retribusi on-
line,mudah diakses oleh
masyarakat
1)Meningkatnya tunggakan
pajak kendaraan bermotor
yang tidak tertagih
karena terbatasnya SDM
untuk penagihan
tunggakan pajak KBM.
3)Potensi sumber-sumber PAD
tersedia
2)Lemahnya identifikasi
potensi karena
keterbatasan kewenangan
pungutan untuk retribusi
daerah dan anggaran
sosialisasi dan promosi
terbatas, serta sistem
pengawasan retribusi
kurang optimal
4)BUMD menjadi lokomotif
perekonomian dan sumber PAD
DIY
3)Kewenangan pemda dalam
pengelolaan BUMD sebatas
peningkatan kinerja dan
fasilitasi dalam
pengelolaan BMD
5)Sistem informasi
pengelolaan keuangan daerah
untuk perencanaan,
penganggaran, penatausahaan
dan pelaporan yang efektif
dan efisien, transparan dan
akuntabel.
4)Pengurus dan penyimpan
barang belum optimal
dalam pengoperasian
aplikasi.
6)Penyelenggaraan
penatausahaan aset dengan
sistem menertibkan
administrasi pengelolaan
Barang milik daerah.
5."Asset idle" pada SKPD
belum teridentifikasi
7)Adanya website sebagai
media informasi
6.Pengadaan barang belum
mengacu pada kebutuhan
barang milik daerah,
pemeliharaan belum
mengacu pada daftar
kebutuhan pemeliharaan
barang milik daerah
57
PELUANG ANCAMAN/TANTANGAN
1) Pertumbuhan ekonomi
menyebabkan bertambahnya
kendaran baru
2) Rencana kenaikan harga BBM 3) Tarif pungutan dalam
Pengelolaan retribusi
daerah dapat disesuaikan
dengan kemampuan masyarakat
di daerah.
4) Koordinasi, klarifikasi
dan inventarisasi
terhadap penggunaan
barang milik daerah
5) Badan Usaha Milik Daerah
dapat dikembangkan dan
ditingkatkan
6) Kualitas dan kapabilitas
SDM pengelola keuangan
dan aset masih bisa
dikembangkan.
1) Potensi pendapatan dari
pajak PKB setiap tahun
naik sehingga akan
mengalami titik jenuh
mengakibatkan stagnan
dan terus menurun,
sehingga sumber PAD dari
pajak akan menurun
2) Adanya pembatasan /
kepemilikan KBM selain
untuk menekan penggunaan
BBM karena luasan dan
panjang lintasan jalan
yang terbatas serta
potensi polusi.
3) Penentuan harga satuan
yang sangat cepat
berubah sedangkan proses
perundangan membutuhkan
waktu, sehingga antara
target dan realisasi
terdapat gap yang tinggi
4) Regulasi tentang
pengelolaan keuangan
daerah sering berubah
58
Tabel T.IV.C.15
Analisis SWOT
Faktor Internal
Faktor Internal
STRENGHTS ( S ) 1) Pajak kendaraan bermotor merupakan
sumber pendapatan dengan kontribusi
terbesar dalam PAD
2) Lokasi strategis dan pelayanan pajak
dan retribusi-online mudah diakses
oleh masyarakat
3) Potensi sumber-sumber PAD tersedia 4) BUMD menjadi lokomotif perekonomian
dan sumber PAD DIY
5) Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah untuk perencanaan,
penganggaran, penatausahaan dan
pelaporan yang efektif dan efisien,
transparan dan akuntabel
6) penyelenggaraan penatausahaan, aset
dengan sistem aplikasi menertibkan
administrasi pengelolaan Barang milik
daerah.
7) Website sebagai media informasi
WEAKNESSES (W) 1)Meningkatnya tunggakan pajak
kendaraan bermotor yang tidak
tertagih karena terbatasnya
SDM untuk penagihan tunggakan
pajak KBM.
2)Lemahnya identifikasi potensi
karena keterbatasan
kewenangan pungutan untuk
retribusi daerah dan anggaran
untuk sosialisasi dan promosi
terbatas serta sistem
pengawasan retribusi kurang
optimal.
3)Kewenangan pemda sebatas
peningkatan kinerja dan
fasilitasi dalam pengelolaan
BUMD.
4)Pengurus dan penyimpan barang
belum optimal dalam
pengoperasian aplikasi
5)Aset idle pada SKPD belum
teridentifikasi
6)Pengadaan barang belum
mengacu pada kebutuhan barang
milik daerah, pemeliharaan
belum mengacu kepada daftar
kebutuhan pemeliharaan barang
milik daerah
59
OPPORTUNITIES - O
1)Pertumbuhan ekonomi menyebabkan
bertambah kendaran baru
2)Rencana kenaikan harga BBM
3)Tarif pungutan dalam Pengelolaan
reritribusi daerah dapat
disesuaikan dengan kemampuan
masyarakat di daerah
4)Badan Usaha Milik daerah dapat
dikembang dan ditingkatkan
5)Koordinasi, klarifikasi dan
inventarisasi terhadap penggunaan
barang milik daerah
6)Kualitas dan kapabilitas SDM
pengelola keuangan dan aset masih
bisa dikembangkan
STRATEGI S - O
1)Intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan dari pajak retribusi dan
lain-lain pendapatan
2)Penentuan tarif pungutan untuk Perda
sebagai dasar regulasi pungutan
Retribusi
3)Pengembangan manajemen BUMD
4)Penguatan Modal dan pengembangan usaha
5)Monitoring dan investigasi aset daerah
6)Peningkatan Kualitas SDM
STRATEGI W - O
1)Jemput bola dan mendekatkan
lokasi pelayanan kepada wajib
pajak
2)Penggalian sumber pendapatan
dan penentuan besaran tarif
retribusi
3)Penataan kelembagaan BUMD
4)Verifikasi, klasifikasi dan
penilaian
5)Diklat / Bimtek pengelolaan
keuangan dan aset daerah
THREATS- T
1) Potensi pendapatan dari pajak PKB
setiap tahun naik sehingga akan
mengalami titik jenuh mengakibatkan
stagnan dan terus menurun, sehingga
sumber PAD dari pajak akan menurun.
2) Adanya pembatasan /kepemilikan KBM
selain untuk menekan penggunaan BBM
karena luasan dan panjang lintasan
jalan yang terbatas serta potensi
polusi.
3) Penentuan harga satuan yang sangat cepat berubah sedangkan proses
perundangan membutuhkan waktu,
sehingga antara target dan
realisasi terdapat gap yang tinggi
4) Regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah sering berubah
STRATEGI S - T
1)Penggalian sumber-sumber pontensi
peningkatan PAD selain pajak.
2)Percepatan regulasi dasar pungutan
3)Perencanaan penganggaran daerah sesuai
peraturan perundang-undangan yang
berlaku
4)Pelaporan keuangan sesuai ketentuan
yang berlaku
STRATEGI W - T
1)Perbaikan manajement terhadap
semua potensi pendapatan
daerah dari pajak, retribusi
dan lain-lain pendapatan.
2)Intensifikasi dan
ekstensifikasi pendapatan
dari pajak retribusi dan
lain-lain pendapatan
60
1. Sasaran meningkatnya pendapatan dari pajak,
retribusi dan lain-lain pendapatan, strategi
yang dilakukan adalah Perbaikan manajemen dan
Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari
pajak dan, retribusi dan lain-lain pendapatan .
2. Sasaran Efisiensi dan efektifitas anggaran
daerah, strategi yang dilakukan adalah
perencanaan dan penganggaran belanja daerah
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku .
3. Sasaran meningkatnya transparansi dan
akuntabilitas penyusunan APBD Kab/Kota, strategi
yang dilakukan adalah perencanaan dan
penganggaran belanja daerah dan pelaporan
keuangan disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku.
4. Sasaran meningkatnya kinerja BUMD, strategi
yang dilakukan adalah Penataan kelembagaan BUMD,
Pengembangan Manajemen BUMD, penguatan
permodalan dan pengembangan usaha
5. Sasaran meningkatnya pemanfaatan aset daerah
secara efektif, strategi yang dilakukan adalah
dengan verifikasi, klasifikasi dan penilaian,
monitoring dan investigasi aset daerah
6. Sasaran meningkatnya pelayanan kepada wajib
pajak dan wajib retribusi, dilakukan dengan
strategi jemput bola dan mendekatkan lokasi
layanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi.
7. Sasaran meningkatnya kemampuan SDM pengelola
keuangan dan aset, strategi yang dilakukan
Diklat keuangan dan aset daerah.
61
Sedang kebijakan yang dilakukan adalah :
1. Peningkatan koordinasi dan kualitas SDM
pengelolaan pendapatan daerah
2. Peningkatan pelayanan, pemenuhan Sarpras dan
Sistem.
3. Perubahan bentuk badan hukum, penataan manajemen
dan penyehatan BUMD.
4. Pendayagunaan kekayaan daerah
5. Ketepatan waktu proses pengelolaan keuangan
6. Pemberian penghargaan dan sanksi
Hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan dapat digambarkan sebagaimana tabel
dibawah ini.
62
Tabel T.IV.C.16
Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan
Visi : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan asset terbaik se Indonesia
Misi 1 : Mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan kemampuan
keuangan daerah untuk
membiayai pembangunan
daerah
Meningkatnya pendapatan
daerah dari pajak,
retribusi dan lain-lain
pendapatan
1. Perbaikan manajemen
terhadap semua potensi
pendapatan daerah dari
pajak, retribusi dan
lain-lain pendapatan
2. Intensifikasi dan
ekstensifikasi
pendapatan daerah dari
pajak retribusi dan
lain-lain pendapatan
Peningkatan Koordinasi
dan Kualitas SDM
Pengelolaan Pendapatan
Daerah
Misi 2 : Mengembangkan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan pengelolaan
keuangan yang transparan
dan akuntabel
Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan
daerah
1.Perencanaan penganggaran
penatausahaan dan
pelaporan keuangan
daerah sesuai peraturan
perundang-undangan uang
berlaku
Ketepatan waktu proses
Pengelolaan Keuangan
63
Misi 3 : Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mengoptimalkan
peningkatan kinerja
Badan Usaha Milik Daerah
Meningkatnya kinerja BUMD 1. Penataan kelembagaan
BUMD
2. Pengembangan Manajemen
BUMD
3. Penguatan modal dan
pengembangan usaha
Perubahan bentuk badan
hukum, penataan
manajemen dan penyehatan
BUMD.
Misi 4 : Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan kontribusi
Pendapatan asli daerah
bagi pemda
Meningkatnya kualitas
pengelolaan aset (tanah,
bangunan, kendaraan)
Verifikasi, klasifikasi
dan penilaian,
Monitoring dan investigasi
aset daerah
Pendayagunaan kekayaan
daerah
65
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF.
Tabel T.V.C.17
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Tujuan Sasaran
Kode
Bidang Urusan
Pemerintahan dan
Program Prioritas
Pembangunan
Indiaktor
Kinerja
Program
(outcome)
dan kegiatan
( output)
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
- 2012
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPD
Penangung
Jawab
Indikator
Sasaran Tahun-1 (2013) Tahun-2 (2014) Tahun-3 (2015) Tahun-4 (2016) Tahun-5 (2017)
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Lokasi
target Rp000 target Rp000 target Rp000 target Rp000 target Rp000 target Rp000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Urusan Wajib
1.20 Otonomi Daerah,
Pemerintahan
Umum,
Administrasi
keuangan daerah,
Perangkat Daerah,
Kepagawaian dan
persandian
1.20.09 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
Akuntabilitas
kinerja
Pemerintah
daerah
meningkat
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
01 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Peningkatan
kualitas
pelayanan
internal
100
100
4,326,568
100
5,496,921
100
6,004,327
100
6,604,760
100
7,265,236
100
29,697,812
DPPKA
01.01 Penyediaan Jasa
Rurat Menyurat
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 tahun 100 19,549 100 22,345 100 24,575 100 27,033 100 29,736 100 29,736 DPPKA DPPKA
DIY dan 5
KPPD se
DIY
66
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
01.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumberdaya, Air
dan Listrik
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 tahun 100 1,459,188 100 1,623,541 100 1,783,896 100 1,964,485 100 2,160,934 100 2,160,934 DPPKA DPPKA
DIY dan
5 KPPD
se DIY
01.05 Penyediaan Jasa
Jaminan Barang
Milik Daerah
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
40 gedung,
55
kendaraan
100 490,000 100 815,000 100 900,000 100
990,000
100 1,089,000 100 1,089,000 DPPKA DPPKA
DIY
01.06 Penyediaan jasa
Pemeliharaan dan
Perijinan
Kendaraan Dinas
Operasional
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 tahun 100 23,295 100 29,307 100 32,196 100 35,416 100 38,957 100 38,957 DPPKA DPPKA
DIY dan
5 KPPD
se DIY
01.07 Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
85 orang 100 198,240 100 198,240 100 198,240 100
218,064
100 239,873 100 239,873 DPPKA DPPKA
DIY dan
5 KPPD
se DIY
01.08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 tahun, 10
gedung
100 574,990 100 596,696 100 646,566 100 711,222 100 782,344 100 782,344 DPPKA DPPKA
DIY dan
5 KPPD
se DIY
01.10 Penyediaan Alat
tulis kantor
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 tahun, 65
jenis
100 336,098 100 368,997 100 403,697 100
444,066
100 488,473 100 488,473 DPPKA DPPKA
DIY dan
5 KPPD
se DIY
01.11 Penyediaan Barang
Cetakan dan
penggandaan
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 tahun 100 320,160 100 405,800 100 446,380 100 491,018 100 540,119 100 540,119 DPPKA DPPKA
DIY dan
5 KPPD
se DIY
01.12 Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
15 jenis 100 79,989 100 92,088 100 101,296 100 111,426 100 122,569 100 122,569 DPPKA DPPKA
DIY dan
5 KPPD
se DIY
01.14 Penyediaan
peralatan rumah
tangga
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 tahun 100 20,099 100 39,765 100 43,741 100 48,115 100 52,927 100 52,927 DPPKA DPPKA
DIY dan
5 KPPD
se DIY
67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
01.15 Penyediaan bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 tahun 100 68,865 100 74,805 100 80,817 100
88,898
100 97,788 100 97,788 DPPKA DPPKA
DIY dan
5 KPPD
se DIY
01.17 Penyediaan
Makanan dan
Minuman
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 tahun 100 110,868 100 125,870 100 138,268 100 152,094 100 167,304 100 167,304 DPPKA DPPKA
DIY dan
5 KPPD
se DIY
01.18 Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 tahun 100 524,635 100 996,976 100 1,081,710 100 1,189,710 100 1,308,681 100 1,308,681 DPPKA DPPKA
DIY dan
5 KPPD
se DIY
01.22 Penyediaan Jasa
Keamanan
Kantor/Gedung/Te
mpat kerja
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
6 orang 100 90,990 100 97,489 100 110,107 100 121,107 100 133,218 100 133,218 DPPKA Bangun
tapan,
Tegalre
jo,
Kalasan
01.26 Penyediaan
Retribusi Sampah
Prosentase
pelayanan
administrasi
perkantoran
1 tahun 100 9,600 100 10,000 100 11,000 100 12,100 100 13,310 100 13,310 DPPKA 5 KPPD
se DIY
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Prosentase
penyediaan
dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
aparatur
02 Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Peningkatan
kualitas
sarana dan
prasarana
kerja
100%
100
27,906,460
100
7,608,497
100
7,957,520
100
8,137,074
100
8,950,782
100
60,560,333
DPPKA
02.02 Pengadaan Tanah Posentase
penyediaan
dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
2 bidang 100 - 100 11,170,000 0 - 0 - 0 - 100 11,170,000 DPPKA Bantul,
Sleman
02.03 Pembangunan
Gedung kantor
Posentase
penyediaan
dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
2 gedung,
3.500 m2
100 20,369,000 100 11,087,000 100 30,000,000 0 - 0 - 100 61,456,000 DPPKA Bantul,
Kulon
progo
68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
02.05 Pengadaan
Kendaraan dinas
/operasional
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
4 unit 100 1,650,000 100 1,059,463 0 - 100 530,000 100 583,000 100 583,000 DPPKA DPPKA
DIY
02.07 Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
6 jenis 100 363,887 100 691,855 100 718,690 100 790,559 100 869,615 100 869,615 DPPKA DPPKA
DIY dan 5
KPPD se
DIY
02.09 Pengadaan
peralatan gedung
kantor
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
6 jenis, 36
unit
100 573,994 100 655,248 100 720,772 100 792,850 100 872,135 100 872,135 DPPKA DPPKA
DIY dan 5
KPPD se
DIY
02.10 Pengadaan
Mebeleur
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
7 set, 11
buah
100 216,583 100 234,030 100 257,176 100 283,176 100 311,493 100 311,493 DPPKA DPPKA
DIY dan 5
KPPD se
DIY
02.11 DED Pembangunan
Gedung Kantor
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
2 set
gambar
gedung, 2
set RAB
100 150,000 100 400,000 0 - 0 - 0 - 100 550,000 DPPKA Bantul,
Sleman
02.21 Pemeliharaan
Rutin/berkala
rumah dinas
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
7 PBB, 1
tahun
100 44,931 100 49,424 100 54,367 100 59,804 100 65,784 100 65,784 DPPKA Gondoku
suman,
Kotagede
,
Umbulha
rjo,
Wirobraj
an,
Depok
69
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
02.22 Pemeliharaan rutin
berkala gedung
kantor
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
1 tahun 100
530,850
100 883,080 100 971,388 100 1,068,526 100 1,175,379 100 1,175,379 DPPKA DPPKA
DIY dan 5
KPPD se
DIY
02.24 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
operasional
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur)
1 tahun 100 652,118 100 785,020 100 863,522 100 949,874 100 1,044,862 100 1,044,862 DPPKA DPPKA
DIY dan 5
KPPD se
DIY
02.26 Pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
gedung kantor
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
1 tahun, 3
jaringan,
65 unit
100
849,850
100 951,978 100 1,047,176 100 1,151,893 100 1,267,083 100 1,267,083 DPPKA DPPKA
DIY dan 5
KPPD se
DIY
02.28 Pemeliharaan rutin
berkala peralatan
gedung kantor
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
7 jenis, 130
unit
100 167,250 100 195,885 100 215,473 100 237,020 100 260,722 100 260,722 DPPKA DPPKA
DIY dan 5
KPPD se
DIY
02.30 Pemeliharaan Arsip
kendaraan
bermotor
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
695.000
berkas,
15.000
buah, 30
buah
100 1,407,797 100 1,111,334 100 1,222,467 100 1,344,714 100 1,479,185 100 1,479,185 DPPKA 5 KPPD
se DIY
02.31 Pemeliharaan Arsip
Keuangan
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
17.500
berkas,
650 m2,
1.500 buah
100 154,000 100 169,400 100 186,340 100 204,974 100 225,471 100 225,471 DPPKA DPPKA
DIY
02.32 Pemeliharaan
Jaringan Sistem
Informasi
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
1 tahun 100 73,908 100 81,298 100 85,363 100 93,900 100 103,290 100 103,290 DPPKA DPPKA
DIY
02.40 Rehabilitasi
Sedang/Berat
Jabatan
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
2 unit 100 90,000 100 170,650 100 187,715 100 206,486 100 227,135 100 227,135 DPPKA Sewon,
Depok
70
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
02.49 Perubahan Status
Hukum Barang
Daerah
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
5 gedung,
100 R.4, 25
R.2
100 133,300 100 169,828 100 186,811 100 205,492 100 226,042 100 226,042 DPPKA DPPKA
DIY
02.57 Sensus Barang
Milik Daerah
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
34 SKPD,
64 UPTD
100 330,000 0 0 - 0 - 0 - 100 330,000 DPPKA 34
SKPD+
UPTD se
DIY
02.60 Monitoring dan
investigasi
pengelolaan barang
milik daerah
Posentase
penyediaan dan
pemeliharaan
Sarpras
Aparatur
1 dokumen 100 148,990 100 149,260 100 198,000 100 217,800 100 239,580 100 239,580 DPPKA DPPKA
DIY
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
transparan
dan
akuntabel
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah
meningkat
Prosentase
PNS yang
mengikuti
diklat
05 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Aparatur
Terwujudnya
peningkatan
kapasitas
sumberdaya
aparatur
100%
100%
550,318
100%
606,959
100%
652,162
100%
717,378
100%
789,116
100%
3,315,933
DPPKA
05.02 Sosialisasi
peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
PNS yang
mengikuti
sosialisasi
/diklat
675 orang 100 195,000 100 243,119 100 267,431 100 294,174 100 323,591 100 323,591 DPPKA 5 KPPD
se DIY
05.08 Bimtek Kasamsatan Prosentase
PNS yang
mengikuti
sosialisasi
/diklat
168 orang 100 70,000 100 58,910 100 64,801 100 71,281 100 78,409 100 78,409 DPPKA 5 KPPD
se DIY
05.42 Pembinaan dan
pelaksanaan
Bimtek bagi
pengelola keuangan
Prosentase
PNS yang
mengikuti
sosialisasi
/diklat
186 orang 100 255,389 100 275,000 100 290,000 100 319,000 100 350,900 100 350,900 DPPKA DPPKA
DIY
05.46 Pembinaan Teknis
Penyusunan APBD
Prosentase
PNS yang
mengikuti
sosialisasi
/diklat
40 orang 100 29,929 100 29,930 100 29,930 100 32,923 100 36,215 100 36,215 DPPKA DPPKA
DIY
71
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
transparan
dan
akuntabel
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan daerah
meningkat
Terlaksananya
pelaporan
capaian
kinerja dan
keuangan
06 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Terwujudnya
akuntabilitas
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
100%
100
155,730
100%
162,078
100
178,286
100%
178,115
100%
213,926
100%
888,135
DPPKA
06.02 Penyusunan
Laporan Kinerja
SKPD
LAKIP, Rencana
Kinerja
Tahunan dan
Penetapan
Kinerja
3dokumen 100 7,494 100 8,243 100 9,067 100 9,974 100 10,971 100 10,971 DPPKA DPPKA
DIY
06.17 Penyusunan
Laporan Keuangan
SKPD
Laporan
keuangan
smesteran,
prognosis
realisasi dan
laporan
keuangan akhir
tahun SKPD
2 laporan 100 24,396 100 26,835 100 29,519 100 32,471 100 35,718 100 35,718 DPPKA DPPKA
DIY
06.18 Penyusunan
rencana program
dan kegiatan SKPD
serta
Pengembangan
Data dan Informasi
Sinkronisasi
pengembangan
FGD
penyusunan
rencana
program dan
kegiatan
instansi
3 dokumen,
40 org, 3
kali
100 92,245 100 92,245 100 101,469 100 93,616 100 120,978 100 120,978 DPPKA DPPKA
DIY
06.19 Monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
program kegiatan
SKPD
Kompilasi
laporan dan
rakor evaluasi
realisasi
pelaksanaan
kegiatan
1 dokumen,
30 orang
100 31,595 100 34,754 100 38,229 100 42,052 100 46,258 100 46,258 DPPKA DPPKA
DIY
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembangunan
daerah
Meningkatnya
pendapatan
daerah dari
pajak, retribusi
dan lain-lain
pendapatan
Prosentase
kontribusi PAD
terhadap
pendapatan
daerah
17 Program
Peningkatan dan
Pengembangan
pengelolaan
keuangan Daerah
Prosentase
peningkatan
PAD
10.26% 10.47% 8,306,453 11.49% 9,137,098 11.51% 10,050,808 11.52% 11,055,889 11.54% 12,161,478 11.54% 12,161,478 DPPKA
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendalian
Akuntansi
dan
pelaporan
17.04 Penyusunan Sisdur
Pengelolaan
keuangan Daerah
Pergub dan
Sosialisasi
Sistem dan
prosedur
Pengelolaan
keuangan
Daerah
2 Pergub, 1
kali, 90
orang
100 90,000 0 0 - 0 - 0 - 0 - DPPKA DPPKA
DIY
72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.06 Penyusunan
Rancangan Perda
tentang APBD
Rancangan
peraturan
daerah tentang
APBD
1 Raperda,
34 SKPD,
800 buku
100 699,048 100 713,208 100 738,208 100 812,029 100 893,232 100 893,232 DPPKA Proses
penyusu
nan
APBD
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.07 Penyusunan
Rancangan
Peraturan KDH
tentang Penjabaran
APBD
Rancangan
peraturan
Gubernur
tentang
Penjabaran
APBD
1 raperda,
500 SET
100 727,524 100 757,524 100 782,524 100 860,776 100 946,854 100 946,854 DPPKA Proses
penyusu
nan
penjabar
an APBD
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.08 Penyusunan
Rancangan Perda
tentang Perubahan
APBD
Rancangan
peraturan
daerah tentang
Perubahan
APBD
1 Raperda,
500 buku
100 620,557 100 645,557 100 670,557 100 737,613 100 811,374 100 811,374 DPPKA Proses
penyusu
nan
perubah
an APBD
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.09 Penyusunan
Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Perubahan APBD
Rancangan
peraturan
gubernur
tentang
penjabaran
perubahan
APBD
1 Rapergub,
500 buku
100 684,307 100 714,307 100 739,307 100 813,237 100 894,561 100 894,561 DPPKA Proses
penyusu
nan
penjabar
an
perubah
an APBD
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.10 Penyusunan
Rancangan
Peraturan Daerah
tentang
Pertanggungjawab
an APBD
Rancangan
peraturan
daerah tentang
pertanggungja
waban
pelaksanaan
APBD
1 Raperda,
34 SKPD,
600 buku
100 412,272 100 453,500 100 498,850 100 548,735 100 603,608 100 603,608 DPPKA Proses
penyusu
nan
pertangg
ungjawab
an
pelaksan
aan
APBD
73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendalia
n Akuntansi
dan
pelaporan
17.11 Penyusunan
Rancangan
Peraturan Kepala
Daerah tentang
Penjabaran
Pertanggungjawab
an Pelaksanaan
APBD
Rancangan
peraturan
gubernur
tentang
penjabaran
pertanggungja
waban
pelaksanaan
APBD
1
Rapergub,
150 buku
100
120,996
100 133,096 100
146,406
100 161,046 100 177,151 100 177,151 DPPKA Proses
penyusu
nan
penjabar
an
pertangg
ungjawab
an
pelaksan
aan
APBD
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.15 Bimbingan Teknis
Implementasi Paket
Regulasi tentang
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pembinaan
teknis
implementasi
paket regulasi
tentang
penyusunan
laporan
keuangan
120 orang,
4 akt
100 199,352 100 219,287 100 241,216 100 265,337 100 291,871 100 291,871 DPPKA DPPKA
DIY
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembangunan
daerah
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
peningkatan
PAD
17.19 Intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan
pendapatan daerah
Konsultasi,
fasilitasi
penerimaan
dana
perimbangan,
rekonsiliasi
data DBH PBB
dan BP PBB
5
dokumen
100 537,715 100 564,600 100 591,486 100 650,635 100 715,698 100 715,698 DPPKA Proses
intensifik
asi dan
ekstensif
ikasi
sumber-
sumber
pendapat
an
daerah
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.20 Penatausahaan dan
pengendalian gaji
pegawai daerah
Pendampingan
pencetakan
daftar gaji,
laporan
tahunan
realisasi gaji
dan koordinasi
IWP dengan
pihak ketiga,
pemerintah
pusat dan
provinsi lain
34 SKPD 100 476,741 100 389,000 100 395,000 100 434,500 100 477,950 100 477,950 DPPKA Proses
penataus
ahaan
dan
pengend
alian gaji
pegawai
pemda
DIY
74
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembangunan
daerah
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
peningkatan
PAD
17.21 Intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan di
KPPD Bantul
Pemungutan
pajak
kendaraan
bermotor,
Retribusi dan
lain-lain
pendapatan
Rp.
152.327.02
2.000,- ,
250.000
lembar
100 1,007,672 100 1,057,958 100 1,163,754 100 1,280,129 100 1,408,142 100 1,408,142 DPPKA 15
kecamat
an di
Bantul
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembangunan
daerah
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
peningkatan
PAD
17.22 Intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan di
KPPD Gunungkidul
Pemungutan
pajak
kendaraan
bermotor,
Retribusi dan
lain-lain
pendapatan
Rp.
49.839.50
0.000,- ,
270.000
lembar
100 547,131 100 495,000 100 544,500 100 598,950 100 658,845 100 658,845 DPPKA 18
kecamat
an di
Gunungki
dul
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembanguna
n daerah
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
peningkatan
PAD
17.23 Intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan di
KPPD Kota
Yogyakarta
Pemungutan
pajak
kendaraan
bermotor,
Retribusi dan
lain-lain
pendapatan
Rp.
176.985.16
3.000,-
100 1,071,050 100 1,260,090 100 1,386,099 100 1,524,708 100 1,677,179 100 1,677,179 DPPKA 14
kecamat
an di
Kota
Yogyakar
ta
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembanguna
n daerah
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
peningkatan
PAD
17.24 Intensifikasi dan
ekstensifikasi
sumber-sumber
pendapatan di
KPPD Kulonprogo
Pemungutan
pajak
kendaraan
bermotor,
Retribusi dan
lain-lain
pendapatan
Rp.
44.256.00
0.000,-
100 628,055 100 660,000 100 726,000 100 798,600 100 878,460 100 878,460 DPPKA 12
kecamat
an di
Kulonpro
go
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembanguna
n daerah
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
peningkatan
PAD
17.25 Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Sumber-sumber
Pendapatan di
KPPD Sleman
Pemungutan
pajak
kendaraan
bermotor,
Retribusi dan
lain-lain
pendapatan
Rp.
331.669.34
0.000,- ,
250.000
lembar
100 1,658,419 100 1,500,000 100 1,650,000 100 1,815,000 100 1,996,500 100 1,996,500 DPPKA 16
kecamat
an di
Sleman
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.26 Pembinaan dan
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Keputusan
pengguna
anggaran,
kuasa
pengguna
anggaran dan
bendahara
3 SK Gub, 1
Pergub, 5
bank
100 75,000 100 165,000 100 181,500 100 199,650 100 219,615 100 219,615 DPPKA Proses
penyusu
nan
kebijakan
pengelol
aan
75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembanguna
n daerah
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.28 Pembinaan
Pengelolaan
Keuangan BLUD
Penilaian dan
workshop PPK
BLUD
1 Pergub, 1
SK Gub, 3
SKPD
100 90,000 100 90,000 100 99,000 100 108,900 100 119,790 100 119,790 DPPKA Kab.
Sleman
dan Kota
Yogyakar
ta
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembanguna
n daerah
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
peningkatan
PAD
17.29 Pembinaan
Pengelolaan Pajak
Daerah
Pembinaan
teknis aparat
pengelolaan
pajak daerah
50 orang 100 400,355 100 420,390 100 440,000 100 484,000 100 532,400 100 532,400 DPPKA DPPKA
DIY
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembanguna
n daerah
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
peningkatan
PAD
17.31 Pelayanan
Kesamsatan
Pelayanan
wajib pajak
kendaraan
bermotor,
publikasi dan
software
aplikasi
6 pameran,
5 SKH,
spanduk, 3
software
100 717,475 100 753,349 100 789,000 100 867,900 100 954,690 100 954,690 DPPKA Proses
pelayana
n pajak
kendaraa
n
bermoto
r
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembanguna
n daerah
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
peningkatan
PAD
17.39 Penyusunan
Penghitungan
Dasar Pengenaan
PKB dan BBNKB
Dasar
pengenaan
PKB, BBNKB
dan Tabel NJKB
1 Pergub, 1
tabel
100 168,870 100 177,870 100 185,000 100 203,500 100 223,850 100 223,850 DPPKA DPPKA
DIY
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembanguna
n daerah
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
peningkatan
PAD
17.46 Perencanaan dan
pengendalian
pendapatan daerah
Dokumen
perencanaan
dan
pengendalian
pendapatan
daerah
1 dokumen 100 173,490 100 182,164 100 190,443 100 209,487 100 230,436 100 230,436 DPPKA Proses
perencan
aan dan
pengend
alian
pendapat
an
daerah
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
teransparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.49 Penyusunan
laporan keuangan
dekonsentrasi dan
tugas pembantuan
Laporan
keuangan dana
dekonsentrasi
dan TP di
wilayah DIY
2 laporan,
24 SKPD,
25 SK Gub
100 142,705 100 142,705 100 156,975 100 172,673 100 189,940 100 189,940 DPPKA DPPKA
DIY
76
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembanguna
n daerah
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
PAD
terhadap
APBD
17.50 Pembinaan
Pengelolaan
Retribusi Daerah
Penyelenggara
an koordinasi
pembinaan
retribusi
daerah
36 kali 100 163,281 100 171,445 100 180,017 100 198,019 100 217,821 100 217,821 DPPKA Proses
pembuin
aan
pengelol
aan
retribusi
daerah
di DIY
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
teransparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.60 Pengesahan dan
Penetapan
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
Dokumen
pelaksanaan
laporan cash
bughet dan idle
cash, SPD
SKPD
34 SKPD,
390 buku,
4 triwulan
100 312,965 100 332,965 100 352,965 100 388,261 100 427,087 100 427,087 DPPKA Kecamat
an
Danureja
n
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
teransparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.61 Pengesahan dan
Penetapan
Dokumen
Pelaksanaan
Perubahan
Anggaran
Dokumen
pelaksanaan
perubahan,
laporan cash
bughet dan idle
cash, SPD
SKPD
34 SKPD,
390 buku, 1
triwulan
100 302,333 100 319,175 100
339,175
100 373,093 100 410,402 100 410,402 DPPKA Kecamat
an
Danureja
n
Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembangunan
daerah
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
PAD
terhadap
APBD
17.64 Penggalian
sumber-sumber
potensi pendapatan
daerah
Dokumen
sumber-
sumber
potensi
pendapatan
daerah
1 dokumen 100 119,504 100 119,321 100
131,253
100 144,378 100 158,816 100 158,816 DPPKA Proses
penggali
an
potensi
sumber
pendapat
an
daerah
Meningkatkan
pelayanan
prima
kepada
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
PAD
terhadap
APBD
17.66 Peningkatan
Kualitas
pemungutan pajak
daerah di KPPD
Kota Yogyakarta
Sertifikasi ISO
9001 : 2008
1 sertifikat,
1 aplikasi, 1
unit mobil,
2 unit SPM
100 70,000 100 137,000 100 84,700 100 93,170 100 102,487 100 102,487 DPPKA KPPD
Yogyakar
ta
Meningkatkan
pelayanan
prima
kepada
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
PAD
terhadap
APBD
17.66 Peningkatan
Kualitas
pemungutan pajak
daerah di KPPD
Sleman
Sertifikasi ISO
9001 : 2008
1 sertifikat,
1 aplikasi,
25 org, 1
hr, 2 kl
100 70,000 100 137,000 100 84,700 100 93,170 100 102,487 100 102,487 DPPKA KPPD
Sleman
77
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.70 Penyusunan
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
Kompilasi
laporan
keuangan
smesteran dan
akhir tahun
anggaran
pemerintah
daerah
2 laporan,
34 SKPD
100 280.623 100 308,685 100 339.553 100 373.508 100 410.859 100 410.859 DPPKA Proses
penyusu
nan
laporan
keuanga
n
pemerint
ah
daerah
Meningkatkan
kontribusi
Pendapatan
Asli Daerah
bagi pemda
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan aset
daerah
Prosentase
Aset
Daerah
Yang dapat
dimanfaatk
an
17.72 Pembinaan dan
Pengembangan
pelaksanaan
Program Sistem
Informasi
Manajemen Aset
(SIMA)
Software dan
pendampingan
entri data
dalam aplikasi
barang
persediaan,
SIMA, SIPKD
Modul Aset
3 aplikasi,
194 orang
100 192,374 100 168,674 100 185,541 100 204,095 100 224,505 100 224,505 DPPKA DPPKA
DIY
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.68 Pembinaan dan
pengembangan
program gaji
pegawai daerah
Program gaji
pegawai
daerah
terpelihara
sesuai
peraturan
1 paket
program
100 150000 100 165,000 100 175.000 100 192.500 100 211.750 100 211.750 DPPKA Proses
gaji
pegawai
daerah
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.69 Peningkatan
pelayanan sistem
penerbitan SP2D
Penerbitan,
Pencetakan
dan
pemeliharaan
perangkat
penerbitan
SP2D
1 paket
program
100 105.000 100 115,000 100 125.000 100 137500 100 151.250 100 151.250 DPPKA DPPKA
DIY
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.73 Implementasi
Standar Akuntansi
Pemerintahan
Berbasis Acrual
Kebijakan
akuntansi
berbasis
acrual
tersosialisasi
kepada semua
SKPD
34 SKPD 100 150,000 100 265,000 100
181,500
100 199,650 100 219,615 100 219,615 DPPKA Kota
Yogyakar
ta
78
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatkan
pelayanan
prima
kepada
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
PAD
terhadap
APBD
17.74 Peningkatan
Kualitas
Pemungutan Pajak
Daerah di KPPD
Bantul
Sertifikasi ISO
9001 : 2008
1 sertifikat,
1 aplikasi
100 70,000 100 137,000 100 84,700 100 93,170 100 102,487 100 102,487 DPPKA KPPD di
Bantul
Meningkatkan
pelayanan
prima
kepada
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
PAD
terhadap
APBD
17.75 Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Pemungutan Pajak
Daerah di KPPD
Gunungkidul
Sertifikasi ISO
9001 : 2008
1 sertifikat,
1 aplikasi
100
70,000
100 137,000 100 84,700 100 93,170 100 102,487 100 102,487 DPPKA KPPD
Gunungki
dul
Meningkatkan
pelayanan
prima
kepada
masyarakat
Meningkatnya
pendapatan daerah
dari pajak,
retribusi dan lain-
lain pendapatan
Prosentase
PAD
terhadap
APBD
17.76 Peningkatan
kualitas pelayanan
pemungutan pajak
daerah di KPPD
Kulonprogo
Sertifikasi ISO
9001 : 2008
1 sertifikat,
1 aplikasi
100 70,000 100 137,000 100 84,700 100 93,170 100 102,487 100 102,487 DPPKA KPPD
Kulonpro
go
Meningkatkan
kontribusi
PAD bagi
Pemda
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan aset
daerah
Prosentase
Aset
Daerah
Yang dapat
dimanfaatk
an
17.82 Penatausahaan
Barang Milik
Daerah
Laporan
mutasi, daftar
kebutuhan,
daftar
kebutuhan
pemeliharaan,
rencana
kebutuhan dan
RKPBD
1 buku, 194
orang
pengelola
barang
100 135,000 - - - - - - - - 100 135.000 DPPKA Proses
penata
usahaan
barang
milik
daerah
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
17.83 Penyusunan
Aplikasi Dana Hibah
dan Bansos
Sistem Aplikasi
pengelolaan
dana keuangan
hibah dan
bansos
1 program
aplikasi
100 58,959 0 0
-
0 - 0 - 100 58,959 DPPKA DPPKA
DIY
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas
penyusunan APBD
Kab./Kota
Jumlah
Raperda
APBD
Kab/Kota
yang di
evaluasi
18 Program
Pembinaan dan
fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan
pengelolaan
keuangan
kabupaten/ko
ta sesuai
peraturan
perundangan
yang berlaku
100% 100% 494,996 100% 350,653 100% 375,545 100% 419,340 100% 455,975 100% 2,096,509 DPPKA
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas
penyusunan APBD
Kab./Kota
Jumlah
Raperda
APBD
Kab/Kota
yang di
evaluasi
18.01 Evaluasi
Rancangan Perda
tentang APBD
Kab/Kota
Evaluasi
Raperda
Pertanggungja
wabanan,
Perubahan dan
perda APBD
kab/Kota
5 Pergub,
5
kab/kota,
100 396,000 100 460,000 100 506,000 100 556,600 100 612,260 100 2,530,860 DPPKA Kab/Kota
se DIY
79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas
penyusunan APBD
Kab./Kota
Jumlah
Raperda
APBD
Kab/Kota
yang di
evaluasi
18.02 Evaluasi
Rancangan
Peraturan KDH
tentang Penjabaran
APBD Kab/Kota
Evaluasi
Rancangan
Peraturan
Walikota/Bupati
tentang
Penjabaran
Pertanggungjawa
ban, Penjabaran
Perubahan,
Penjabaran APBD
5 Pergub,
5
kab/kota,
2 kali
100 148,824 100 148,824 100
163,707
100 180,077 100 198,085 100 839,517 DPPKA Kab/Kota
se DIY
Meningkatnya
transparansi dan
akuntabilitas
penyusunan APBD
Kab./Kota
Jumlah
Raperda
APBD
Kab/Kota
yang di
evaluasi
18.06 Rapat Kerja
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten / Kota
Raker
pengelolaan
keuangan
kab/kota
2 kali, 75
orang
100 54,858 0 0 0
-
0 - 0 - 100 54,858 DPPKA Kota
Yogyakar
ta
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan daerah
meningkat
Prosentase
penyimpan
gan pada
obyek
pemeriksa
an
20 Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Persentase
penyimpangan
pada obyek
pemeriksaan
75% 60% 3,144,764 45% 3,130,000 30% 3,150,00
0
15% 3,208,000 0% 3,230,000 0% 3,230,000 Inspektorat
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan daerah
meningkat
Prosentase
penyimpan
gan pada
obyek
pemeriksa
an
20.03 Pengendalian
Manajemen
Pelaksanaan
Kebijakan Kepala
Daerah
Monitoring dan
pengendalian
manajemen
pelaksanaan
kebijakan
kepala daerah
34 SKPD 100 118,009 100 123,909 100 130,000 100 143,000 100 157,300 100 157,300 DPPKA Kab/Kota
se DIY
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Penurunan
temuan
kelemahan
Sistem
pengendali
an
Akuntansi
dan
pelaporan
20.06 Tindaklanjut Hasil
Temuan
Pengawasan
Laporan tindak
lanjut hasil
pemeriksaan
1 laporan,
35 buku
100 65,753 100 72,328 100
79,561
100 87,517 100 96,268 100 96,268 DPPKA Pemda
DIY
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
keuangan daerah
Prosentase
penyimpan
gan pada
obyek
pemeriksa
an
20.13 Tuntutan
Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti
Rugi
Tuntutan
perbendaharaan
dan tuntutan
ganti rugi
61 orang 100 75,000 100 91,688 100 100,856 100 110,942 100 122,036 100 122,036 DPPKA Proses
TPTGR
80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah meningkat
Persentase
unit kerja
yang
menerapkan
sistem
administrasi
naskah
dinas
terpadu
23 Program
Optimalisasi
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
Persentase
unit kerja
yang
menerapkan
sistem
administrasi
naskah dinas
terpadu.
20% 25%
58,832
35% 35,200 50% 36,960 70% 40,656 95% 44,721 95% 44,721 DPPKA
23.05 Pengelolaan data
dan Pengembangan
Teknologi Informasi
Website, Data
base, Company
profile
1 paket 25% 58,832 35% 35,200 50% 36,960 70% 40,656 95% 44,721 95% 44,721 DPPKA DPPKA
DIY
Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
Akuntabilitas
kinerja
pemerintah
daerah meningkat
Prosentase
rancangan
produk
hukum yang
terselesaikan
26 Program
Penataan
Peraturan
perundang-
undangan
Prosentase
Rancangan
produk hukum
yang
terselesaikan
100% 100%
41,950
0% 0 0%
-
0% - 0% - 100% 41.950 DPPKA
26.26 Penyusunan
Rapergub tentang
Tata Kelola
Pendapatan dari
Jasa Layanan
Rapergub
tentang Tata
kelola
Pendapatan
dari jasa
Layanan,
Sosialisasi
1 Rapergub,
60 orang
100% 41,950 0% 0 0%
-
0% - 0% - 100% 41.950 DPPKA DPPKA
DIY
Meningkatkan
kualitas SDM
Meningkatnya
kemampuan SDM
Pengelola keuangan dan aset
Prosentase
PNS yang
menguasai operasional
SIPKD
36 Program
Peningkatan
Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Prosentase PNS
yang menguasai
operasional SIPKD
5.97% 100% 600,000 100% 660,000 100% 726,000 100% 798,460 100% 878,460 100% 878,460 DPPKA
36.01 Pembinaan dan
Pengembangan
Pelaksanaan
Sistem Informasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pelatihan dan
Pendampingan
implementasi
SIPKD
34 SKPD,
63 PA/KPA
100% 600,000 100% 660,000 100% 726,000 100% 798,460 100% 878,460 100% 878,460 DPPKA 34 SKPD
se DIY
Meningkatkan
kontribusi
pendapatan
asli daerah
bagi pemda
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan aset
daerah
Prosentase
Aset daerah
yang dapat
dimanfaatkan
39 Program
Pengembangan
Investasi dan Aset
Daerah
Prosentase
Aset daerah
yang
dioptimalkan
11.29% 11.43% 382,920 11.57% 381,942 11.71% 401,938 11.86% 431,938 12.00% 469,386 12.00% 469,386 DPPKA
Meningkatkan
kontribusi
pendapatan
asli daerah
bagi pemda
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan aset
daerah
Prosentase
Aset daerah
yang dapat
dimanfaatkan
39.01 Peningkatan Status
Atas Hak Tanah
Jumlah aset
tanah pemda
yang di
sertifikatkan
41 bidang,
125 warkah
20
115,000 27 103,227 34 113,550 41 124,905 49 137,396 49 137,396 DPPKA Proses
penyeles
aian aset
tanah
pemda
DIY
81
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Meningkatkan
kontribusi
pendapatan
asli daerah
bagi pemda
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan aset
daerah
Prosentase
Aset daerah
yang dapat
dimanfaatkan
39.02 Peningkatan
Manajemen Aset /
Barang Daerah
Prosentase
aset daerah
yang dapat
dioptimalkan
30 unit
sewa, 29
unit pinjam
pakai
100 267,920 100 291,791 100 320,970 100 353,067 100 388,373 100 388,373 DPPKA Kab/Kot
a se DIY
Meningkatkan
kontribusi
pendapatan
asli daerah
bagi pemda
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan aset
daerah
Prosentase
Aset daerah
yang dapat
dimanfaatkan
39.003 Penatausahaan
Barang Milik
Daerah
Laporan
mutasi, daftar
kebutuhan,
daftar
kebutuhan
pemeliharaan,
RK dan RKPBD
1 buku, 194
orang
pengelola
barang
- - 100 522,951 100 575,246 100 632,770 100 696,047 100 696,047 DPPKA Proses
penataus
ahaan
barang
milik
daerah
Mengoptimal
kan
peningkatan
kinerja BUMD
Meningkatnya
kinerja BUMD
Prosentase
deviden
BUMD
terhadap
total
penyertaan
modal
BUMD
46 Program
pengembangan dan
Pembinaan Badan
Usaha Milik Daerah
Prosentase
deviden BUMD
terhadap total
penyertaan
modal BUMD)
22% 22% 321,500 22% 350,000 23.10% 385,000 25.60% 400,000 28.30% 425,000 28.30% 425,000 DPPKA
Prosentase
deviden
BUMD
terhadap
total
penyertaan
modal
BUMD
46.01 Peningkatan dan
Pengembangan
Manajemen Badan
Usaha Milik Daerah
Penyehatan
BUKP, Training
Motivasi ,
Penyusunan
Standar gaji
BUKP,
RakerBUMD
dan BUKP
6 BUKP, 18
org, 5 kl, 1
Rapergub
100 321,500 100 353,650 100 389,015 100 427,916 100 470,708 100 470,708 DPPKA Danurejan,
Jetis,
Kotagede,
Mantrijeron
,Kalibawang
, Moyudan
Prosentase
deviden
BUMD
terhadap
total
penyertaan
modal
BUMD
46.02 Pembinaan BUKP Keputusan
Gubernur
tentang
laporan
Keuangan
BUKP, RKAT
dan laporan
Perkembangan
BUKP
2
Keputusan
Gubernur, 1
pedoman, 1
dokumen
100 250,000 100 250,000 100 275,000 100 302,500 100 332,750 100 332,750 DPPKA 75
kecamatan
Prosentase
deviden
BUMD
terhadap
total
penyertaan
modal
BUMD
46.03 Peningkatan
Manajemen
Lembaga Keuangan
Mikro
Sistem
Informasi
Teknologi dan
Sertifikasi
BUKP
1 software
keuangan,
75 BUKP,
20 orang,
100 500,000 - - - - - - - - 100 500,000 DPPKA 75
kecamatan
82
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
Indikator Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan
untuk memberikan gambaran pencapaian visi dan misi
instansi sekaligus mendukung dan mengukur keberhasilan
pencapaian visi dan misi Gubernur.
Adapun Indikator Kinerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :
Tabel T.VI C.18
Indikator Kinerja SKPD
INDIKATOR KINERJA
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(Tahun 0)
(2012)
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja pada
akhir periode
RPJMD
Tahun-1
(2013)
Tahun-2
(2014)
Tahun -3
(2015)
Tahun-4
(2016)
Tahun-5
(2017)
1 2 3 4 5 6 7 8
Prosentase kontribusi PAD terhadap
pendapatan Daerah 43.90% 44.34% 51.47% 51.48% 51.49% 51.49% 51.49%
Prosentase deviden BUMD terhadap
jumlah total penyertaan modal BUMD 22% 31,56% 26,13% 22,95% 24,45% 28,36% 28,36%
Prosentase Aset Daerah yang dapat
dimanfaatkan 11,29% 11,43% 11,57% 11,71% 11,86% 12% 12%
Penurunan Temuan Kelemahan Sistem
Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan 12 12 12 12 12 12 12
1
LAMPIRAN
PERENCANAAAN STRATEJIK
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2012-2017
Visi : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset terbaik se Indonesia
Misi : 1. Mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Daerah
2. Mengembangkan Kapasitas pengelolaan keuangan Daerah
3. Meningkatkan dan memperbaiki kinerja BUMD
4. Mengoptimalkan pengelolaan aset daerah
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan profesionalisme SDM
Kebijakan : 1. Peningkatan koordinasi dan kualitas SDM pengelola pendapatan daerah
2. Peningkatan pelayanan, Pemenuhan Sarpras, Sistem
3. Perubahan bentuk badan hukum,penataan manajemen dan penyehatan BUMD.
4. Pendayagunaan kekayaan daerah
5. Ketepatan waktu proses pengelolaan keuangan
6. Pemberian penghargaan dan sanksi
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan
Target Kinerja Tahun ke
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatkan
kemampuan
keuangan
daerah untuk
membiayai
pembangunan
daerah
1.1
Meningkatnya
Pendapatan
Daerah dari
Pajak,
Retribusi dan
Lain-lain
Pendapatan
1.1.1 Prosentase Kontribusi
Pendapatan Asli Daerah
terhadap Pendapatan
Daerah
% 44.34 51.47 51.48 51.49 51.49
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Mewujudkan
pengelolaan
keuangan
yang
transparan
dan
akuntabel
2.1 Meningkatnya
kualitas
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
2.1.1 Penurunan Temuan
Kelemahan Sistem
Pengendalian Akuntansi
dan Pelaporan
Jumlah 12 12 12 12 12
3 Mengoptimal
kan
peningkatan
kinerja BUMD
3.1 Meningkatnya
kinerja BUMD
3.1.1 Prosentase deviden BUMD
terhadap jumlah total
penyertaan modal BUMD
% 31,56 26,13 22,95 24,45 28,36
4 Meningkatkan
kontribusi
pendapatan
asli daerah
bagi pemda
4.1 Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
aset daerah
4.1.1 Prosentase aset daerah
yang dapat dimanfaatkan
% 11.43 11.57 11.71 11.86 12
3