renja ssdm ta.2012.pdf
DESCRIPTION
trTRANSCRIPT
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
STAF SUMBER DAYA MANUSIA
RENCANA KERJA STAF DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
T.A. 2012
KEPUTUSAN ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA NOMOR : KEP/....../......./2011 TANGGAL ........... 2011
MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
STAF SUMBER DAYA MANUSIA
RENCANA KERJA STAF SUMBER DAYA MANUSIA POLRI
T.A. 2012
I. LATAR BELAKANG
1. Kondisi Umum
Sumber daya manusia (SDM) merupakan asset terpenting
Polri, baik dalam menjalankan reformasi maupun dalam
mewujudkan tujuan dari Undang-undang nomor 2 tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 21 Ayat 2
menjelaskan “Pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan,
perawatan dan pengakhiran dinas”. Tidak sebagaimana sumber
daya lainnya, penggelaran kekuatan SDM Polri merupakan asset
yang tidak mengalami penyusutan kualitas bila dikembangkan
secara berkesinambungan, serta dikelola secara efektif dan efisien.
Pada dasarnya, setiap SDM Polri memiliki potensi untuk
memberikan kontribusi yang produktif bagi institusi, dan potensi
tersebut harus direalisasikan secara optimal, karena kualitas dan
kuantitas SDM merupakan faktor penentu bagi keberhasilan
pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepada Polri.
Demi keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut, maka perlu
diadakan pembenahan sistem pembinaan Pegawai Negeri pada
Polri guna menciptakan sinkronisasi, sinergi, dan konsistensi serta
dapat memelihara fleksibilitas organisasi supaya pelayanan Polri
dapat mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan
yang cepat dalam masyarakat.
Keberhasilan .....
2
Keberhasilan Pencapaian Rencana dan Strategi Polri pada
tahun 2010-2014 yang bermuara pada strategi partnership building/
networking belum sepenuhnya memberikan kepuasan pada
masyarakat atas pelaksanaan tugas Polri selaku pelindung,
pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum serta
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya
di dalam bidang pembinaan SDM Polri.
Oleh sebab itu dalam menyikapi hal tersebut di atas tidak
terlepas dari kondisi baik Internal maupun Eksternal SDM Polri
yang dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan lingkungan
strategis yang selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan
SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats) yang
digambarkan sebagai berikut:
a. Perkembangan Aspek Kehidupan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja (Tupoksi Satker).
1) Fungsi Penyediaan Tahapan paling awal dalam pembangunan
SDM adalah rekrutmen, proses rekrutmen calon-calon
Pegawai Negeri pada Polri harus mendapatkan
putra/putri terbaik, sehingga memudahkan pendidikan,
pelatihan, pembinaan dan pengembangan kualitas
SDM yang baik dikemudian hari.
Jika rekrutmen hanya mendapatkan “bahan
baku” SDM yang tidak bagus, maka akan terjadi apa
yang dikenal sebagai “garbage in, garbage out” jika
yang masuk sebagai input adalah “sampah” maka
sulit diharapkan output yang bagus pula.
2) Fungsi Pendidikan Sebagai bagian dari siklus pembinaan SDM
Polri fungsi Pendidikan merupakan salah satu mata
rantai sangat penting dalam rangka menyiapkan
Pegawai Negeri pada Polri yang berkualitas.
Dalam .....
3
Dalam hal ini SSDM Polri yang mengelola
siklus pembinaan SDM Polri mempunyai peranan
penting dalam merumuskan, menentukan kebijakan
strategis tentang pendidikan dan pelatihan meliputi
kebijakan kerjasama pendidikan Dalam dan Luar
Negeri serta kebijakan program pendidikan dan
latihan Polri maupun menyiapkan peserta didik serta
pengelolaan penempatan hasil didik.
3) Fungsi Penggunaan
Fungsi penggunaan diorientasikan untuk
meningkatkan kinerja Polri yang berbasis kompetensi
melalui pendekatan aspek pengetahuan (knowledge),
keterampilan (skill) dan sikap (attitude).
Saat ini Polri telah memiliki unit penilaian
kompetensi individu (Assessment Center) diharapkan
Unit ini dapat mengetahui kriteria yang jelas dalam
suatu jabatan tertentu, mengidentifikasikan kader-
kader pemimpin melalui suatu metode yang memiliki
akurasi dan obyektifitas yang dapat diandalkan,
melalui metode memotret profil kompetensi seorang
anggota Polri secara objektif, dan memetakan profil
kompetensi seluruh anggota Polri dalam organisasi.
Disamping itu untuk mendukung pelaksanaan
kegiatan assessment center telah dilaksanakan
kegiatan mapping psikologi terhadap Pati, Pamen dan
Pama Polri. Hasil kegiatan tersebut merupakan data
base potensi psikologi yang diperbaharui setiap satu
tahun sekali.
4) Fungsi .....
4
4) Fungsi Perawatan
Fungsi perawatan personel melekat kepada
Pegawai Negeri pada Polri mulai pada saat masuk
pendidikan pertama sampai dengan pengakhiran
dinas, sebagaimana tercantum dalam PP 42 tahun
2010 tentang hak-hak Pegawai Negeri pada Polri
yang meliputi penyediaan perumahan yang layak,
pembinaan mental dan rohani, pemberian tanda
kehormatan dan penghargaan, pembinaan
kesamaptaan jasmani, pemberian gaji dan tunjangan,
tunjangan kinerja (Remunerasi) termasuk konseling
psikologi Pegawai Negeri pada Polri dan keluarganya.
5) Fungsi Pengakhiran Dinas. Fungsi ini berorientasi kepada pelayanan
administrasi penetapan pensiun bagi Pegawai Negeri
pada Polri yang akan mengakhiri masa dinas.
Selain itu juga menyediakan lapangan
pekerjaan bagi personel yang memiliki keahlian
khusus, melalui proses perpanjangan masa dinas aktif
apabila belum ada pengganti dengan kondisi masa
sehat atau menyalurkan kepada lembaga
pemerintah/swasta yang memerlukan tenaga ahli
sesuai bidang keahliannya atau pembekalan keahlian
dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang dapat
digunakan dalam masa pengakhiran dinas.
b. Analisis SWOT Pembangunan suatu sistem selalu menghadirkan
berbagai tantangan dan kendala serta menyajikan peluang-
peluang kearah perbaikan terus-menerus untuk mendekati
kesempurnaan. Evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa
faktor baik dari lingkungan internal maupun eksternal melalui
analisa SWOT, yaitu:
1) Faktor .....
5
1) Faktor Internal: a) Kekuatan
Tersedianya asset SDM Polri yang cukup,
meliputi:
(1) Anggota Polri sebanyak 387.470 orang
yang tergelar di Mabes Polri dan 31
Polda yang terdiri dari 236 Perwira
Tinggi (Pati), 12.067 Perwira Menengah
(Pamen), 29.750 Perwira Pertama
(Pama), dan 345.417 orang Brigadir
Polisi;
(2) PNS Polri sebagai komplemen dalam
organisasi Polri sebanyak 26.039 orang
terdiri dari 197 PNS Golongan IV, 8.584
PNS Golongan III, 12.512 PNS
Golongan II, 968 PNS Golongan I dan
3.778 orang CPNS Polri;
(3) Adanya kebijakan pimpinan Polri untuk
mereformasi institusi Polri secara
struktural, instrumental dan kultural
diwujudkan melalui langkah-langkah
reformasi birokrasi Polri yaitu menuju
lembaga kepolisian sipil yang
profesional, bermoral dan modern;
(4) Pemberlakuan kebijakan diantaranya
Assesment Center, Sistem Manajemen
Kinerja (SMK) Polri, serta Sistem
Manajemen Mutu (SMM); manajemen
SDM yang berbasis kompetensi (MSDM-
BK) atau yang biasa disebut dengan
CBHRM (competency Based Human
Resources Management) yang disusun
dengan pendekatan skill, knowledge dan
attitute (SKA); (5) Postur …..
6
(5) Postur kekuatan Polri telah tergelar
mulai dari tingkat Mabes sampai dengan
di tingkat Polsek, dengan pengaturan
Mabes kecil sebagai perumus strategis
keamanan tingkat nasional, Polda cukup
sebagai kesatuan induk penuh, Polres
besar sebagai Kesatuan Operasional
Dasar (KOD) dan Polsek yang kuat
sebagai gerbang pelayanan masyarakat;
(6) Kualitas SDM Polri yang telah mengikuti
pendidikan Dikjur/Dikbangspes secara
keseluruhan, yaitu:
(a) Pamen = 350 orang
(b) Pama = 2.426 orang
(c) Bintara = 3.163 orang
b) Kelemahan (1) Belum meratanya penyebaran titik
pelayanan Pegawai Negeri pada Polri
yang berakibat kurang maksimalnya
pelayanan Polri kepada Masyarakat;
(2) Belum terbangunnya kultur Polri yang
sesuai dengan tuntutan masyarakat
demokratis yang mampu melaksanakan
tugas sebagai pelindung, pengayom,
pelayan masyarakat, penegakan hukum
dan harkamtibmas;
(3) Masih rendahnya keterampilan dan
kemampuan Pegawai Negeri pada Polri
di lapangan dalam menghadapi kualitas
dan kuantitas kejahatan yang semakin
canggih;
(4) sistem .....
7
(4) Sistem pengembangan kekuatan SDM
Polri yang hanya menitikberatkan pada
pendekatan demografi, sehingga bila
ditinjau dari aspek Police Ratio jumlah
anggota Polri cukup memadai, namun
ditinjau dari aspek geografis, tantangan
tugas dan pemekaran wilayah
pemerintahan daerah serta sebaran
pelayanan Polri dirasakan masih banyak
kekurangan;
(5) Penyusunan jabatan fungsional yang
berdasarkan keahlian dan keterampilan
pada satuan-satuan/fungsi yang ada
di lingkungan Polri, sebagai upaya
meningkatkan profesionalisme dan
karier serta kesejahteraan Pegawai
Negeri pada Polri dalam melaksanakan
tugasnya masih dalam proses;
(6) Tingkat kesejahteraan Pegawai Negeri
pada Polri yang belum memadai
sehingga mengakibatkan kurang
maksimalnya kinerja dan mendorong
perilaku tidak patuh hukum serta
penyalahgunaan kewenangan.
2) Faktor Eksternal.
a) Peluang
(1) Dengan reformasi birokrasi Polri yang
dilakukan secara konsisten dan
berkelanjutan akan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
(2) Keikutsertaan .....
8
(2) Keikutsertaan masyarakat dalam
menyelenggarakan Polmas termasuk
kesediaan membantu mencegah potensi
gangguan kamtibmas merupakan
kepedulian dan partisipasi yang sangat
tinggi serta menjadikan daya dorong
bagi peningkatan kinerja Polri;
(3) Adanya dukungan lembaga pemerintah
maupun non pemerintah baik dari dalam
maupun dari luar negeri sebagai mitra
kerja (partnership) yang dapat
membantu institusi Polri untuk
mereformasi diri secara berkelanjutan,
baik melalui pendanaan, penelitian dan
diklat dalam rangka membangun sistem,
maupun bantuan berupa piranti lunak;
(4) Meningkatnya anggaran Polri dari tahun
ke tahun karena adanya pertumbuhan
ekonomi sehingga meningkatkan
pendapatan negara;
(5) Keberhasilan rekrutmen Taruna Akpol
yang diwujudkan dengan perolehan
penghargaan dari Museum Rekor
Indonesia (MURI) sebagai pemrakarsa
rekrutmen personel yang bersih,
transparan dan akuntabel maupun
Sertifikat ISO seri 9001 : 2008 serta
sistem manajemen mutu ISO seri 9001 :
2008 dalam proses mutasi jabatan
Kapolres di lingkungan Polri.
b) Kendala .....
9
b) Kendala / Ancaman.
(1) Adanya anggapan sebagian masyarakat
yang menilai dalam pelaksanaan
rekrutmen personel dan pembinaan
karier Polri masih terjadi Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN);
(2) Potensi Gangguan (PG) keamanan
masih sangat luas, mulai dari konflik
yang timbul dari kesenjangan sosial
ekonomi masyarakat, keanekaragaman
suku, budaya dan agama; kebebasan
menyampaikan pendapat; konflik
kepentingan Partai Politik (Parpol);
jaringan perdagangan dan pengguna
NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat
adiktif); aliansi yang makin luas pada
white collar crime (kejahatan kerah
putih) dan kejahatan terorganisir yang
menjadikan penegakan hukum makin
kompleks yang kurang terimbangi oleh
kualitas maupun kuantitas SDM Polri;
Peningkatan dinamika masyarakat yang
didukung dengan kemajuan tehnologi
informasi telah membawa perubahan
kehidupan masyarakat yang cenderung
berperilaku ekstrim;
Adanya wacana yang terus digulirkan
oleh pihak-pihak tertentu tentang isu
keamanan nasional yang diklaim tidak
hanya menjadi bagian kewenangan
Polri.
2. Identifikasi …..
10
2. Identifikasi Masalah
Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam
pencapaian kinerja SSDM Polri:
a. Fungsi Penyediaan
1) Masih adanya penyalahgunaan wewenang dalam
sistem seleksi oleh pihak tertentu sehingga
bertentangan dengan prinsip werving dan seleksi
yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis;
2) Terbatasnya Rekrutmen anggota Polri sebagai akibat
dari kurangnya dukungan anggaran;
3) Formasi / Kuota rekrutmen PNS Polri masih
ditentukan oleh Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menneg
PAN dan RB), sehingga hasil rekrutmen belum
sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan riil Polri.
b. Fungsi Pendidikan
1) Adanya beberapa perbedaan persepsi tentang tujuan
pendidikan, yaitu pendidikan sebagai sarana untuk
peningkatan kemampuan/kompetensi atau sebagai
persyaratan jabatan;
2) Masih rancunya kewenangan antara SSDM Polri
dengan Lemdikpol berkaitan dengan siklus
pembinaan sumberdaya manusia khususnya dalam
bidang kebijakan pendidikan dan latihan;
3) Masih tumpang tindihnya pengelolaan kerjasama
pendidikan dan latihan dalam maupun luar negeri
dalam institusi Polri;
4) Masih terbatasnya jumlah Pegawai Negeri pada Polri
khususnya Brigadir dilini terdepan yang telah memiliki
kualifikasi kejuruan (Dikjur / Dikbangspes).
c. Fungsi .....
11
c. Fungsi penggunaan
1) Sistem Binkar belum sepenuhnya berbasis
kompetensi dan prestasi serta berdasarkan “Merit
System and Achievement”;
2) Penyebaran titik pelayanan dalam menghadapi
spectrum ancaman di Kewilayahan belum sesuai yang
diharapkan khususnya pada pulau-pulau terluar
berpenduduk dan wilayah perbatasan;
3) PNS Polri belum sepenuhnya diberdayakan
kemampuannya dalam organisasi Polri (jabatan PNS
hanya dibatasi pada tingkat Kompol / IVa);
4) Belum terintegrasinya sistem data base Pegawai
Negeri pada Polri dari tingkat Mabes Polri sampai
dengan tingkat Polda, Polres dan Polsek.
d. Fungsi Perawatan
1) Belum optimalnya pemberian tunjangan kinerja
(Remunerasi) bagi Pegawai Negeri pada Polri;
2) Pemberian pelayanan kesehatan yang belum
memadai dikarenakan terbatasnya sarana dan
prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM) di
bidang kesehatan dan upaya yang dilakukan
peningkatan sarana dan prasarana serta SDM di
bidang kesehatan;
3) Pemberian fasilitas perumahan / asrama masih belum
terpenuhi sesuai dengan jumlah Pegawai Negeri pada
Polri dan dilain pihak masih banyak perumahan dinas
yang tidak sesuai peruntukannya;
4) Pemberian fasilitas transportasi masih belum
terpenuhi dikarenakan terbatasnya sarana dan
prasarana, upaya yang dilakukan dengan cara
penambahan jumlah kendaraan dinas;
5) Pembinaan .....
12
5) Pembinaan rohani dan mental (Binrohtal) yang masih
belum optimal dikarenakan terbatasnya anggaran dan
upaya yang dilakukan untuk sementara dengan cara
memberikan pelatihan ESQ Leadership bagi sebagian
Pamen / Pati Polri;
6) Kegiatan bimbingan dan konseling psikologi belum
dimanfaatkan maksimal oleh Pegawai Negeri pada
Polri dan keluarganya, dikarenakan masih adanya
anggapan yang salah bahwa apabila personel mau
melakukan konsultasi psikologi takut dicap “orang
gila”;
7) Masih banyak Pegawai Negeri pada Polri yang belum
memahami/mengetahui hak-hak yang sepatutnya
didapat terkait Asuransi (Asabri).
e. Fungsi Pengakhiran Dinas
Masih kurangnya sosialisasi pembekalan ketrampilan
dan penyaluran bagi personel Polri yang akan memasuki
masa pensiun sehingga masih banyak Pegawai Negeri pada
Polri yang pensiun tidak siap untuk melaksanakan
usaha/bisnis secara mandiri/mampu berkarya di lingkup
kerja lainnya.
II. TUJUAN DAN SASARAN
3. Visi dan Misi a. Visi dan Misi Polri
1) Visi “Terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya
hukum dan Kamdagri mantap serta terjalinnya sinergi
polisional yang proaktif.
2) Misi a) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini
melalui kegiatan / operasi penyelidikan, penga-
manan dan penggalangan;
b) Memberikan .....
13
b) Memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan secara mudah, responsif dan tidak
diskriminatif;
c) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran
lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan
kelancaran arus orang dan barang;
d) Menjamin keberhasilan penanggulangan
gangguan keamanan dalam negeri;
e) Mengembangkan Perpolisian Masyarakat yang
berbasis pada masyarakat patuh hukum;
f) Menegakkan hukum secara profesional,
obyektif, proposional, transparan dan akuntabel
untuk menjamin kepastian hukum dan rasa
keadilan;
g) Mengelola secara profesional, transparan,
akuntabel dan modern seluruh sumber daya
Polri guna mendukung operasional tugas Polri;
h) Membangun sistem sinergi Polisional
Interdepartemen dan lembaga internasional
maupun komponen masyarakat dalam rangka
membangun kemitraan dan jejaring kerja
(partnership building / networking).
b. Visi dan Misi SSDM Polri
1) Visi.
”Menggelar personel Polri yang profesional, bermoral
dan modern pada sentra-sentra kegiatan masyarakat
dalam memelihara kamtibmas, penegakan hukum
serta memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan prima”.
2) Misi …..
14
2) Misi.
a) Melaksanakan pengkajian dan perencanaan
strategi dibidang pembangunan dan
pengembangan SDM Polri;
b) Melaksanakan penerimaan anggota Polri melalui
system rekrut yang bersih, transparan, akuntabel
dan humanis;
c) Merumuskan kebijakan prinsip pendidikan dan
pelatihan berbasis kompetensi;
d) Merumuskan kebijakan dan strategi bidang
pendidikan dan pelatihan melalui program
kerjasama;
e) Menerapkan pembinaan karier personel Polri
berbasis kompetensi yang didasarkan pada
Assesment, Meryt System, Achievement secara
transparan, obyektif, adil dan konsisten;
f) Menyelenggarakan informasi personel Polri
berbasis IT;
g) Meningkatkan pelayanan administrasi dan
kesejahteraan untuk pemenuhan hak-hak
pegawai negeri pada Polri;
h) Pemetaan kompetensi individu personel Polri
melalui psikologi Kepolisian dalam mendukung
pembinaan karier.
4. Tujuan Jangka Menengah a. Tujuan Jangka menengah Polri.
1) Terciptanya kondisi aman yang mendukung
tercapainya prioritas sasaran pembangunan nasional
5 (lima) tahun ke depan;
2) Tegaknya …..
15
2) Tegaknya hukum yang mampu memberikan rasa
perlindungan dan pengayoman oleh negara serta
kepastian dunia usaha;
3) Terwujudnya kerukunan sosial sehingga bebas dari
konflik sosial dan gangguan terhadap pelaksanaan
agenda demokrasi baik di pusat maupun di daerah;
4) Terwujudnya kerja sama lintas departemen dan lintas
negara dalam rangka mewujudkan upaya
menciptakan keamanan melalui sinergi polisional;
5) Terbangunnya potensi masyarakat dalam
mewujudkan keamanan lingkungan masing-masing
bekerja sama dengan Polri sehingga terwujud
masyarakat patuh hukum.
b. Tujuan jangka menengah SSDM Polri. 1) Tercapainya jumlah Pegawai Negeri pada Polri pada
akhir tahun 2012 sebesar 408.322 orang (dengan
perkiraan penambahan jumlah penduduk menjadi
239.986.800 orang, maka ratio polisi yang dicapai
menjadi 1: 588);
2) Terbangunnya kerjasama dengan masyarakat dalam
wadah Polmas dan dalam Sistem Sinergi Polisional
Inter Departemen (Sispindep);
3) Terwujudnya pemberdayaan PNS di lingkungan Polri;
4) Terpenuhinya hak-hak Pegawai Negeri pada Polri
sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku;
5) Tergelarnya struktur organisasi Polri yang berorientasi
pada tugas pokok Polri yang tergelar sebagai tolak
ukur remunerasi;
6) Terpenuhinya kualitas SDM Polri, yang siap dan
mampu dihadapkan pada tantangan tugas
di lapangan (Ready for use/siap pakai);
7) Terwujudnya .....
16
7) Terwujudnya Pegawai Negeri pada Polri yang
memiliki kultur yang sesuai dengan harapan
masyarakat;
8) Terbangunnya kemitraan dengan institusi, lembaga
baik dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan
pengembangan kemampuan SDM Polri.
5. Sasaran Prioritas
a. Sasaran Prioritas Polri
1) Terlaksananya kelanjutan sasaran prioritas tahun
2011 yang masih belum selesai, khususnya
pemenuhan kebutuhan satuan-satuan kewilayahan
sebagai unsur terdepan dalam pelayanan masyarakat;
2) Terlayaninya pelayanan masyarakat dengan baik
dalam pelayanan SBST (SIM, BPKB, STNK, TNKB)
serta layanan keamanan, keselamatan, ketertiban,
kelancaran lalu lintas, angkutan dan barang;
3) Tergelarnya Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) baik
bersifat stationer maupun mobile di sentra-sentra
kegiatan publik;
4) Terwujudnya secara bertahap Layanan Pengadaan
Sistem Elektronik (LPSE) diseluruh satker
di lingkungan Polri;
5) Tercapainya perubahan budaya, dengan memicu
perubahan pola pikir (Mindset) dan budaya kerja
(Culture Set) Polri;
6) Terlaksananya kerjasama melalui Sinergi Polisional
yang proaktif dalam rangka penegakan hukum dan
Hak Asasi Manusia;
7) Tergelarnya .....
17
7) Tergelarnya implementasi struktur organisasi baru
sudah terlaksana;
8) Tercukupinya sarana fasilitas dan peralatan Polri
berbasis teknologi dalam rangka mendukung
pencapaian program Quick Wins khususnya
perpolisian masyarakat perairan danau/pantai/sungai;
sambang nusa/patroli Polair; garis pantai; titik
perbatasan penduduk; Brimob nusantara; dan sistem
informasi Kepolisian terpadu, guna pemenuhan
kebutuhan satuan kewilayahan sebagai unsur
terdepan dalam pelayanan masyarakat;
9) Tercukupinya sarana fasilitas dan peralatan Polri
untuk mendukung pencapaian program Quick Wins
khususnya perpolisian masyarakat perairan
danau/pantai/sungai dan pulau-pulau terluar
berpenduduk;
10) Tergelarnya sistem sinergi Polisional interdepartemen
dan lembaga internasional maupun komponen
masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan
jejaring kerja (Partnership Building/Networking).
Dengan menempatkan para Perwira sebagai LO pada
kementerian dan lembaga berpotensi problema
peripheral untuk mengantisipasi permasalahan yang
mungkin berkembang sesuai kebutuhan guna
mengatasi masalah sebelum berkembang menjadi
ganguan kamtibmas (proaktif policing);
11) Terciptanya kondisi keamanan Dalam Negeri yang
semakin kondusif terutama dalam mempersiapkan
agenda nasional dan menjaga keberlangsungan
agenda demokrasi nasional;
12) Menyelaraskan ......
18
12) Menyelaraskan terbangunnya komunitas masyarakat
Samapta dalam menciptakan iklim politik dan
investasi sebagai kondisi umum yang kondusif melalui
perpolisian masyarakat dalam wadah (Forum
Komunikasi Polisi dan Masyarakat (FKPM) dan Balai
Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM), Balai
Pelayanan Kamtibmas Keliling (BPKK) dan Sentra
Pelayanan Kepolisian (SPK);
13) Terwujudnya kinerja Reserse yang lebih profesional
dalam rangka tergelarnya penyidik Polri yang
profesional dengan selalu berprinsip menghormati
hak-hak tersangka yang berlandaskan pada asas
praduga tak bersalah sehingga secara berkala dapat
menyajikan informasi kepada tersangka dan pelapor
tentang perkembangan hasil penyidikan serta mampu
mewujudkan pelayanan secara mudah, responsif, dan
tidak diskriminasi khususnya terhadap korban akibat
tindak kejahatan agar proses penegakan hukum dapat
berjalan secara obyektif melalui pembenahan kinerja
Reserse dengan program penguatan Reserse;
14) Terwujudnya penegakan hukum secara profesional,
proporsional, akuntabel, transparan, tidak diskriminatif
dan menjunjung tinggi HAM;
15) Tergelarnya kekuatan kemampuan Densus 88 AT
melalui peningkatan kerjasama dengan satuan anti
teror TNI dan pihak Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT);
16) Terlaksananya reformasi birokrasi Polri dan tata
kelola, manajemen perubahan dan transformasi
budaya, restrukturisasi organisasi dan tata laksana,
program Quick Wins dengan pengembangannya
dalam rangka kelanjutan remunerasi Polri yang
bermuara terwujudnya profil Polri 2025;
17) Terlaksananya .....
19
17) Terlaksananya Sumber Daya Manusia Polri menuju
era kualitas, sehingga rekrutmen personel
dilaksanakan dalam rangka pengisian formasi karena
pensiun untuk penempatan pada titik sebaran
pelayanan yang mendekatkan Polri kepada
masyarakat;
18) Tergelarnya pelayanan Kamtibmas di tingkat
kewilayahan secara bertahap.
b. Sasaran Prioritas SSDM Polri 1) Terlaksananya akselerasi penyusunan dan
pembuatan pedoman-pedoman kerja dalam rangka
implementasi Visi dan Misi Pembinaan SDM Polri;
2) Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Polri
yang profesional, bermoral dan modern;
3) Terwujudnya hubungan yang sinergi antara Polri
dengan masyarakat melalui implementasi Pemolisian
masyarakat (Polmas);
4) Terlaksananya peningkatan kerjasama/perintisan
antar instansi dan antar negara (Partnership dan
Networking);
5) Terwujudnya pembentukan dan perubahan mindset di
setiap strata kepangkatan;
6) Terwujudnya Pembentukan integrited system pada
Bag Infopers Robinkar SSDM Polri untuk mendukung
perencanaan personel;
7) Terlaksananya werving dan seleksi Pendidikan
Pengembangan Umum (Dikbangum) Polri yang
bersih, transparan, akuntabel dan humanis;
8) Terwujudnya penuntasan jabatan fungsional;
9) Terwujudnya program remunerasi bersama Rolemtala
Srena Polri;
10) Terpenuhinya hak-hak Pegawai Negeri pada Polri.
III. Arah .....
20
III. ARAH KEBIJAKAN
6. Kebijakan Strategis Polri.
a. Menjangkau semua titik sebaran pelayanan dengan kualitas
pelayanan prima;
b. Memperkuat Polsek sebagai unit pelayanan terdepan;
c. Melembagakan Polmas diseluruh desa dan komunitas;
d. Membangun kemampuan deteksi yang menjangkau semua
sendi kehidupan masyarakat dan semua tingkat situasi
keamanan;
e. Membangun citra Polisi pelayan masyarakat yang tegas dan
humanis melalui semua bentuk media secara sistematis;
f. Memantapkan situasi keamanan pada wilayah pasca konflik
menjadi wilayah tentram permanen;
g. Membangun pengamanan garis pantai, sungai dan danau;
h. Membangun pengamanan pulau terluar berpenduduk;
i. Membangun pengamanan perbatasan berpenduduk;
j. Mendukung situasi keamanan bagi pertumbuhan daya saing
ekonomi;
k. Mengawal agenda demokrasi;
l. Membangun kerjasama lintas departemen dalam
mewujudkan pembangunan berwawasan keamanan;
m. Menjamin kelancaran, keamanan dan ketertiban arus barang
dan orang dalam sendi kehidupan ekonomi dan sosial
masyarakat;
n. Membangun kemampuan keamanan swakarsa yang besar
dalam era komunitas;
o. Membasmi kejahatan terorisme dan penyebabnya;
p. Menjalin kerjasama Kepolisian internasional dalam
menghadapi International Crime;
q. Membangun .....
21
q. Membangun kemampuan forensik dari pusat sampai Polres;
r. Membangun kemampuan identifikasi nasional yang didukung
dengan teknologi terkini;
s. Mengembangkan Iptekpol menuju industri Kepolisian yang
mandiri;
t. Memajukan pendidikan Kepolisian dalam upaya menuju era
kualitas pada pembangunan SDM Kepolisian;
u. Membangun kemampuan manajemen Kepolisian dalam
rangka meningkatkan internal service yang efektif, efisien
dan akuntabel;
v. Membangun kemampuan leadership Kepolisian disemua
strata melalui meryt system berdasarkan paradigma
pelayanan untuk mewujudkan public trust dan internal trust
dalam kinerja Kepolisian;
w. Membangun hukum Kepolisian berlandaskan UUD 1945;
x. Membangun sistem kesejahteraan anggota Polisi sejalan
dengan prestasi kinerja yang dihasilkan;
y. Mewujudkan sistem penghargaan terhadap prestasi kerja
anggota Polisi dan komponen keamanan swakarsa;
z. Membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang
obyektif serta edukatif dalam rangka mewujudkan
manajemen Kepolisian sebagai sub sistem dari Good
Governance dan Clean Goverment.
7. Kebijakan Strategis SSDM Polri
Kebijakan strategis SSDM Polri T.A. 2012 sejalan dengan
Grand Strategy Polri RPJM ke II (2010 - 2014) yang intinya adalah
”Partnership Building (Pembangunan Kemitraan)”, maka kebijakan
dan strategi SSDM Polri T.A. 2012 adalah sebagai berikut:
a. Mendukung ......
22
a. Mendukung pelaksanaan restrukturisasi organisasi dalam
pergeseran Pegawai Negeri pada Polri untuk meningkatkan
pelayanan dengan penguatan Pegawai Negeri pada Polri
sebagai berikut: Polres Metropolis 1000 anggota, Polres
Urban 500 anggota, Polres Rural 300 anggota, Polsek
Metropolis 200 anggota, Polsek Urban 100 anggota, Polsek
Rural 50 anggota, Pra Rural 32 dan Sub Sektor 16 anggota,
dengan prioritas pergeseran Pegawai Negeri pada Polri
untuk memenuhi perkuatan Polsek;
b. Melaksanakan pengembangan Assessment Center Polri
dalam rangka menjaring kaderisasi, promosi, rotasi Pegawai
Negeri pada Polri pada Jabatan-jabatan tertentu meliputi:
Pati Polri, Kombes Polisi, calon Kapolres Metropolis/Urban/
Rural, Kapolsek Metropolis;
c. Meningkatkan SDM Polri yang berkualitas guna mengawaki
Polmas dengan prioritas Polda-polda di pulau Jawa dan
dilanjutkan dengan penempatanPolmas di seluruh wilayah
Indonesia pada 216.166 desa dan 7.103 Kelurahan masing-
masing 1 Polmas yang membutuhkan 223.269 Polmas,
termasuk yang sudah mempunyai kualifikasi Polmas;
d. Melaksanakan penyusunan Sistem Manajemen Kinerja
(SMK), yang diantaranya berisikan sistem penilaian kinerja
yang mengandung indikator kinerja setiap anggota Polri
pada setiap jenjang kepangkatan dan fungsi-fungsi yang ada
pada kepolisian. Sistem penilaian kinerja ini merupakan
pengganti daftar penilaian (dapen) yang masih dipakai pada
saat ini, padahal sudah tidak relevan dan sesuai lagi dengan
perkembangan dan arah reformasi Polri. Sistem penilaian
kinerja diawali dengan penyusunan direktori kompetensi
anggota Polri sehingga diharapkan setiap anggota Polri yang
diberikan suatu jabatan atau fungsi tertentu cakap dan
mampu mengemban tugas tersebut sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri pada Polri
tersebut; e. Penuntasan …..
23
e. Penuntasan Sistem Pembinaan Personel (Sisbinpers) Polri
dan penyusunan sistem remunerasi yang berbasiskan pada
kompetensi dan kinerja dengan menyiapkan piranti lunak
dan piranti keras sistem remunerasi dan Sistem Manajemen
Kinerja (SMK) serta penerapan sistem karier (career path)
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem
kompetensi, SMK dan remunerasi;
f. Memberikan penghargaan dan penghukuman (Reward and
Punishment) yang baku yang berlaku bagi setiap Pegawai
Negeri pada Polri dan dipraktekkan secara adil, berimbang,
patut, dan layak untuk menciptakan pola pengelolaan SDM
Polri yang bersih, transparan, akuntabel, humanis, dan
mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Policing
Governance di bidang SDM Polri;
g. Mendukung penyiapan Pegawai Negeri pada Polri dalam
rangka restrukturisasi organisasi Densus 88/AT, dengan
pengembangan Densus 88/AT yang beranggotakan lintas
departemen/instansi sesuai dengan kompetensi keahlian
yang dimiliki, karena teror merupakan masalah Negara
sehingga ancaman teror merupakan tanggung jawab semua
komponen bangsa untuk diatasi dengan Polri sebagai
kekuatan utama;
h. Mewujudkan sentra pelayanan terdepan kepada masyarakat
dengan melaksanakan pergeseran personel Brigadir Polisi
ke Polsek dalam rangka menjadikan Polsek sebagai sentra
pelayanan dengan kebutuhan 57.177 orang dapat dipenuhi
dari penggeseran Brigadir Polisi dari Mabes Polri sebanyak
10.237 orang, Polda 23.297 orang dan Polwil 255 orang,
dengan jumlah 33.789 orang sehingga masih kekurangan
23.448 orang yang akan dipenuhi melalui rekrutmen pada
Renstra Polri 2010 – 2014 secara bertahap;
i. Menyusun …..
24
i. Menyusun kebijakan kerja sama Pendidikan Pengembangan
Kemampuan bagi Pegawai Negeri pada Polri guna merubah
paradigma Polisi berbudaya Sipil dengan mengikutkan
pendidikan sarjana S-1 untuk Brigadir Polisi di Universitas
Terbuka dengan disiplin ilmu sosial politik dan ilmu hukum di
Universitas Negeri melalui pendidikan kedinasan program
Bappenas;
j. Mengembalikan intake rekrutmen Taruna/Taruni Akademi
Kepolisian (Akpol) bersumber dari Sekolah Menengah
Umum (SMU)/sederajat dengan meningkatkan kualitas
pendidikan dari D.III menjadi S.1 dengan lama pendidikan 4
(empat) tahun dan lulus dengan predikat kesarjanaan
(double degree) serta menjadikan PTIK menjadi STIK yang
menampung pendidikan S.1 dan Pasca Sarjana.
IV. PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF T.A. 2012 Dalam pedoman perencanaan Polri diperkirakan satker SSDM Polri T.A.
2012 terdapat 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan dengan rincian
sebagai berikut :
8. Program dan Kegiatan
a. Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
1) Tujuan :
Mewujudkkan Aparatur Polri yang professional
baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki
kompetensi sesuai dengan bidang tugasnnya melalui
penyelnggaraan pendidikan Polri sehingga mampu
mengemban tugas Polri secara professional dan
proporsional.
2) Kegiatan :
a) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Aparatur Polri meliputi :
(1) Layanan …..
25
(1) Layanan Perkantoran terdiri dari :
(a) Penyusunan Buku Lainnya
- Susun dan Rakor Prodiklat
Polri Ta. 2013.
(b) Kerma Antar Instansi Pemerintah/
Swsata/Lembaga terkait.
i. Program Kermadik Dagri
Ta. 2012;
ii. Program Kermadik Dagri
lanjutan tahun ke–II.
b. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri 1) Tujuan :
Memberdayakan Sumber Daya Manusia Polri
mulai dari fungsi penyediaan, pendidikan,
penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas
secara proporsional sesuai standar kompetensi.
2) Kegiatan : a) Dukungan Manajemen dan Teknis
Pengembangan SDM Polri meliputi :
(1) Layanan Perkantoran terdiri dari :
(a) Pembayaran gaji dan tunjangan;
(b) Penyelenggaraan Operasional
Perkantoran.
i. Rapat-rapat/Koordinasi
ii. Penyusunan Laporan SIMAK
BMN dan SAI
iii. Operasional Perkantoran dan
Pimpinan.
(c) Sun RKA-KL, SRAA dan DIPA
(d) Pengepakan/Pengiriman
(e) Pengelolaan Keuangan
(f) Dukungan Operasional Satker
(2) Administrasi …..
26
(2) Administrasi Pengembangan SDM
terdiri dari :
(a) Penyusunan Buku Bidang SDM;
(b) Pelatihan Peningkatan
Kemampuan.
b) Pengkajian dan Strategi SDM Polri dengan
output penyusunan kebijakan meliputi:
(1) Perencanaan Kebijakan Strategi SDM
Polri
(a) Penyusunan kebijakan kebutuhan
anggaran dan kebutuhan
personel;
(b) Penyusunan perencanaan
penyelenggaraan seleksi dan
werving;
(c) Penyusunan kebijakan pola
penempatan hasil pendidikan
pembentukan;
(d) Penyusunan kebijakan pola
penempatan hasil pendidikan
pengembangan umum.
(2) Pengkajian Sistem dan Pembinaan SDM
(a) Penyesuaian dan
penyempurnaan informasi jabatan
di lingkungan Polri;
(b) Penyempurnaan Pedoman profil
kompetensi jabatan di lingkungan
Polri;
(3) Analisa dan Evaluasi Pembinaan SDM
(a) Analisa dan Evaluasi
pelaksanaan seleksi dan werving;
(b) Analisa .....
27
(b) Analisa dan Evaluasi peserta
Diktuk dan Dikbang yang
bermasalah;
(c) Analisa dan Evaluasi kenaikan
pangkat pegawai Polri;
(d) Analisa dan Evaluasi pembinaan
karier pegawai Polri;
(e) Analisa dan Evaluasi penugasan
khusus pers Polri.
(4) Kebijakan Pendidikan dan Latihan
(a) Kajian persyaratan Diklat Fungsi
(Kermadik);
(b) Perumusan bijak Prodiklat Tahun
Anggaran 2013;
(c) Dukungan kegiatan Bagjakdiklat.
c) Pengendalian Personel Polri meliputi :
(1) Administrasi Pengendalian Personel
Polri dan PNS
(a) Administrasi penerimaan Calon
Brigadir Polri;
(b) Administrasi penerimaan calon
Perwira;
(c) Administrasi Penerimaan calon
Pegawai Negeri Sipil (PNS);
(d) Seleksi Pendidikan Pengem-
bangan.
(2) Lulusan Anggota Polri
(a) Pendidikan Pembentukan Brigadir
Polri;
(b) Pendidikan Pembentukan Akpol;
(c) Pendidikan Pembentukan SIPSS;
(d) Sistem dan Manajemen Diktuk
Anggota Polri. d) Penyelenggaraan …..
28
d) Penyelenggaraan Pembinaan Karier Personel
Polri dengan output layanan pembinaan
Pegawai Polri yang meliputi:
(1) Mutasi
(a) Mutasi Reguler;
(b) Penempatan hasil Dikbang;
(2) Kenaikan Pangkat
(a) Kenaikan Pangkat Anggota Polri;
(b) Kenaikan Pangkat PNS Polri.
(3) Penugasan Khusus
(a) Seleksi Penugasan Khusus;
(b) Penugasan Khusus dalam negeri
dan luar negeri.
(c) Pemberdayaan Polwan
(4) Informasi Personel
(a) Sistem Informasi Personel;
(b) Pengolahan Data Elektronik;
(c) Administrasi dan Dokumentasi.
(5) Penilaian Kompetensi
(a) Perencanaan dan Uji
Kompetensi;
(b) Monitoring dan Evaluasi
Kompetensi.
e) Penyelenggaraan Perawatan Pegawai Polri
dengan output Layanan Perawatan Pegawai
Polri yang meliputi:
(1) Pelayanan administrasi dan Pembinaan
Religi
(a) Pelayanan Pembinaan Rohani dan Mental;
(b) Pembinaan Perilaku Pegawai Polri.
(2) Pembinaan …..
29
(2) Pembinaan Jasmani (a) Seleksi Kesamaptaan;
(b) Pemeliharaan dan Peningkatan Kesamaptaan.
(3) Pelayanan Hak Pegawai Polri (a) Pelayanan Administrasi Hak-Hak
Pegawai Polri; (b) Pembinaan Kesejahteraan
Pegawai Polri.
(4) Pelayanan Pengakhiran Dinas (a) Pelayanan Administrasi
Pengakhiran dan Pengaktifan
Dinas;
(b) Pembinaan Pengakhiran Dinas.
f) Penyelenggaraan Pelayanan Psikologi dengan
output Layanan Psikologi Pegawai Polri yang
meliputi :
(1) Psikologi Kepolisian terdiri dari:
(a) Pelayanan Psikologi Keamanan;
(b) Pelayanan Psikologi Kriminal;
(c) Psikologi Pelayanan Masyarakat.
(2) Psikologi Personel terdiri dari:
(a) Seleksi Psikologi Calon Peserta
Diktuk;
(b) Seleksi Psikologi Calon Peserta
Dikbang;
(c) Pelayanan Psikologi Pegawai
Polri dan Keluarga;
(d) Pelayanan Psikologi Pendidikan.
(3) Laboratorium psikologi terdiri dari:
(a) Pengkajian Pengembangan
Psikologi;
(b) Pengarsipan …..
30
(b) Pengarispan dan pengolahan
Data;
(c) Pengelolaan Informasi dan
Penelitian Psikologi.
9. Pagu Indikatif T.A. 2012
Pagu Indikatif SSDM Polri T.A. 2012 sebesar
Rp. 58.997.212.000,- dengan perincian sebagai berikut :
a. Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri sebesar Rp. 825.328.000,- digunakan untuk kegiatan :
1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Polri meliputi :
a) Pelaksanaan Diklat terdiri dari :
(1) Penyusunan Buku Lainnya
- Susun dan Rakor Prodiklat Polri
Rp 407.546.000,-
(2) Kerma Antar Instansi Pemerintah/
Swasta/Lembaga terkait.
(a) Program Kermadik Dagri Baru Ta.
2012
- Diklat Pim II sebanyak 10
orang Rp 272.300.000,
(b) Program Kermadik Dagri lanjutan
tahun ke-II
i. S2 Profesi Psikologi UGM 2
orang Rp 46.732.000,-
ii. S2 MPRK UGM 2 orang
Rp 44.934.000,-
iii. S2 Manajemen Pendidikan
UNJ 1 orang Rp 18.816.000,-
iv. S3 Manajemen Pendidikan
UNJ 1 orang Rp 35.000.000,-
b. Program …..
31
b. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri sebesar Rp. 58.171.884.000,- digunakan untuk kegiatan :
1) Dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan
SDM Polri meliputi:
a) Layanan Perkantoran terdiri dari:
(1) Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar
Rp 31.218.576.000,-
(2) Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran:
(a) Rapat-rapat /Koordinasi /Kerja /
Pokja Rp 1.730.400.000,-
(b) Perawatan/Perbaikan Peralatan
Kantor Rp 199.710.000,-
(c) Perawatan/Perbaikan peralatan
fungsional Rp 591.050.000,-
(d) Pengadaan peralatan/perlengka-
pan kantor Rp. 498.580.000,-
(e) Perawatan kendaraan bermotor
Roda-4 Rp. 900.000.000,-
(f) Penyelenggaraan/pengelolaan
Sistem Akuntasi Pemerintah
Rp. 9.000.000,-
(g) Perawatan kendaraan Roda-2
Rp. 243.200.000,-
(h) Operasional Perkantoran dan
Pimpinan Rp. 2.333.230.000,-
(i) Dukungan Opersional Satker
Rp. 3.545.353.000,-
(3) Sun RKA-KL, SRAA dan DIPA
Rp. 135.000.000,-
(4) Penyusunan buku lainnya
Rp. 487.805.000,-
(5) Jasa …..
32
(5) Jasa Pengepakan dan Pengiriman
Rp. 25.000.000,-
(6) Pelatihan Peningkatan operator RHHP
Rp. 70.000.000,-
(7) Penyusunan Renprogar/Binku Satker SSDM
Polri Rp. 110.000.000,-
(8) Giat Peningkatan kemampuan personel
SSDM Polri Rp. 400.000.000,-
2) Pengkajian dan Strategi SDM Polri dengan output
Penyusunan Kebijakan meliputi:
a) Perencanaan Kebijakan Strategi SDM Polri
(1) Penyusunan kebijakan kebutuhan
anggaran dan kebutuhan personel Polri
Rp 71.337.000,-
(2) Penyusunan perencanaan penyeleng
garaan seleksi dan werving
Rp 553.697.000,-
(3) Penyusunan kebijakan pola penempatan
hasil Pendidikan Pembentukan Polri
Rp 109.953.000,-
(4) Penyusunan kebijakan pola penempatan
hasil pendidikan pengembangan Polri
Rp 52.500.000,-
b) Pengkajian Sistem dan Pembinaan SDM
(1) Penyesuaian dan penyempurnaan
Informasi Jabatan di lingkungan Polri
Rp. 45.397.000,-
(2) Penyempunaan Pedoman Profil
Kompetensi Jabatan di lingkungan Polri
Rp. 51.941.000,-
c) Analisa …..
33
c) Analisa dan Evaluasi Pembinaan SDM
(1) Anev pelaksanaan Seleksi dan Werving
Rp 287.575.000,-
(2) Anev peserta diktuk dan Dikbang yang
bermasalah Rp 53.000.000,-
(3) Anev Kenaikan Pangkat Pegawai Polri
Rp. 20.000.000,-
(4) Anev Pembinaan Karier Pegawai Polri
Rp. 30.000.000,-
(5) Anev Penugasan Khusus Pers Polri
Rp. 20.000.000,-
d) Kebijakan Pendidikan dan Latihan
(1) Kajian Persyaratan Diklat Fungsi
(Kermadik) Rp 99.219.000,-
(2) Perumusan kebijakan Program
Pendidikan dan Pelatihan Tahun
Anggaran 2013 Rp 91.784.000,-
(3) Dukungan kegiatan Bagjakdiklat
Rp 86.000.000,-
3) Pengendalian Personel Polri dengan output Lulusan
Anggota Polri dan Administrasi Pengendalian Personil
Polri dan PNS Polri :
a) Lulusan Anggota Polri
(1) Werving Brigadir Polri :
(a) Kampanye, Warning dan Supervisi
5.000 orang Rp 609.515.000,-
(b) Transportasi pemulangan casis
Polwan yang tidak lulus
Rp 40.040.000,-
(2) Werving Catar Akpol :
(a) Penerimaan Catar Akpol TK.
Panpus sebanyak 400 orang
Rp 3.210.000.000,-
(b) Transportasi …..
34
(b) Transportasi pemulangan Catar Akpol
yang tidak lulus Rp 220.000.000,-
(3) Werving Casis SIPSS :
(a) Penerimaan Casis SIPSS TK.
Panpus sebanyak 50 orang
Rp 390.200.000,-
(b) Transportasi pemulangan Casis
SIPSS yang tidak lulus
Rp 65.325.000,-
(4) Werving PNS :
(a) Penerimaan PNS selaku Panpus
sebanyak 1.000 orang
Rp 696.350.000,-
(b) Penerimaan PNS selaku Sub Panpus
Rp 296.000.000,-
(5) Pengadaan Bahan Makanan :
(a) Penampungan Catar Akpol
Rp 504.000.000,-
(b) Penampungan Casis SIPSS
Rp 42.000.000,-
(c) Penampungan Casis Brigadir
Polwan Rp 47.040.000,-
(6) Penempatan Hasil Pendidikan dan
Pengembangan :
(a) Pengangkatan, Penggajian dan
Patma Brigadir Rp 123.850.000,-
(b) Pengangkatan, Penggajian dan
Patma SIPSS Rp 14.700.000,-
(7) Sistem dan Manajemen Diktuk Brigadir :
(a) Susun Kebijakan Brigadir
Rp 36.000.000,-
(b) Penerbitan NRP Brigadir
Rp 125.000.000,-
(8) Sistem …..
35
(8) Sistem dan Manajemen Diktuk Perwir :
(a) Susun Kebijakan Perwira Polri
Rp 72.335..000,-
(b) Penerbitan NRP SIPSS
Rp 10.000.000,-
b) Administrasi Pengendalian Personel Polri dan PNS
Polri
(1) Seleksi Pendidikan Pengembangan
(a) Selaku Panpus:
i. Lemhannas sebanyak 20 orang
Rp 57.570.000,-
ii. Sespimti sebanyak 40 orang
Rp 115.140.000,-
iii. Sespimmen sebanyak 175 orang
Rp 164.375.000,-
iv. Sespimma sebanyak 200 orang
Rp 187.500.000,-
v. S2 KIK sebanyak 20 orang
Rp 24.000.000,-
vi. S2 STIK-PTIK sebanyak 30 orang
Rp. 36.000.000,-
vii. S1 STIK-PTIK Angkatan 60 seba-
nyak 100 orang Rp 120.000.000,-
viii. S1 STIK-PTIK Angkatan 61 seba-
nyak 100 orang Rp 120.000.000,-
ix. Sekolah Inspektur Polisi
(SIP) sebanyak 800 orang
Rp. 720.000.000,-
x. Alih Golongan Brigadir ke Inspektur
Polisi sebanyak 3.000 orang
Rp 808.572.000,-
xi. UDKP/I .....
36
xi. UDKP/I PNS sebanyak 400 orang
Rp. 290.000.000,-
xii. Diklat Pim Tk. II sebanyak 10 orang
Rp 199.500.000,-
xiii. Diklat Pim Tk. III sebanyak 30
orang Rp 56.027.000,-
xiv. Diklat Pim Tk. IV sebanyak 30 orang
Rp 56.000.000,-
xv. Latprajab dan Pengangkatan
CPNS menjadi PNS orang
Rp. 55.000.000,-
(b) Selaku Sub Panpus:
i. Sespimmen sebanyak 28 orang
Rp. 46.830.000,-
ii. Sespimma sebanyak 17 orang
Rp. 30.940.000,-
iii. S-2 KIK sebanyak 20 orang
Rp. 35.700.000,-
iv. S-2 STIK-PTIK sebanyak 30 orang
Rp. 53.550.000,-
v. S1 STIK-PTIK Angkatan 60 seba-
nyak 17 orang Rp 30.940.000,-
vi. S1 STIK-PTIK Angkatan 61 seba-
nyak 17 orang Rp 30.940.000,-
vii. Sekolah Inspektur Polisi (SIP)
sebanyak 73 orang sebesar
Rp 77.935.000,-
viii. Alih Golongan Brigadir ke Inspektur
sebanyak 51 orang sebesar
Rp 35.000.000,-
ix. UDKP/I PNS sebanyak 175 orang
sebesar Rp. 244.970.000,-
x. Diklat .....
37
x. Diklat Pim III sebanyak 8 orang
Rp. 7.480.000,-
xi. Diklat Pim IV sebanyak 175 orang
Rp. 7.480.000,-
(2) Penempatan hasil Dikbangum
(Lemhanas, Sespimti, Sespimmen,
Sespimma, STIK PTIK dan SIP)
sebanyak 1.435 orang sebesar
Rp 70.424.000.000,-
(3) Pemanggilan Peserta Dikbangspes:
(a) Dikbangspes Fungsi Intel 1.000
orang Rp. 53.525.000,-
(b) Dikbangspes Fungsi Reskrim 1.000
orang Rp. 53.525.000,-
(c) Dikbangspes fungsi Samapta 1.000
orang Rp. 53.525.000,-
(d) Dikbangspes Fungsi Lantas 1.000
orang Rp. 53.525.000,-
(e) Dikbangspes fungsi Bimmas 1.000
orang Rp. 53.525.000,-
(f) Dikbangspes fungsi Pembinaan
1.000 orang Rp. 53.525.000,-
(g) Dikbangspes fungsi Polair 1.000
orang Rp. 53.525.000,-
(h) Dikbangspes fungsi Brimob 1.000
orang Rp. 53.525.000,-
4) Pembinaan Karier Personel Polri dengan output
layanan pembinaan Pegawai Polri yang meliputi:
a) Pelayanan Administrasi Mutasi jabatan dan
Penempatan Pegawai Polri :
- Mutasi .....
38
- Mutasi reguler anggota Polri dan PNS
Polri sebanyak 20.000 orang sebesar
Rp. 74.060.000,-
b) Kenaikan Administrasi Kepangkatan Pegawai
Polri :
(1) Kenaikan Pangkat Anggota Polri dan
PNS :
(a) Administrasi kenaikan pangkat
anggota Polri sebanyak 50.000
orang Rp 86.600.000,-
(b) Administrasi kenaikan Pangkat
PNS Polri sebanyak 3.000 orang
Rp 37.839.000,-
(2) Pelayanan Pengangkatan dan
Penggajian :
(a) Pengangkatan dan penggajian
lulusan hasil pendidikan SIP
sebanyak 800 orang sebesar
Rp 20.007.000,-
(b) Pengangkatan dan penggajian Alih
Golongan dari Brigadir ke Inspektur
sebanyak 3.000 orang sebesar
Rp 35.379.000,-
c) Pelayanan Penugasan Khusus :
(1) Seleksi kegiatan Penugasan Khusus
Dagri dan Lugri sebanyak 400 orang
sebesar Rp 215.531.000,-
(2) Layanan Administrasi dan Anev kegiatan
Penugasan Khusus Dagri dan Lugri
sebanyak 150 orang Rp 45.735.000,-
(3) Layanan .....
39
(3) Layanan kegiatan Pembinaan,
Pengendalian dan Pemberdayaan
Polwan sebanyak 150 orang
Rp 21.030.000,-
d) Pelayanan Informasi Personel :
(1) Sistem Informasi Personel yaitu
Penyusunan laporan kekuatan personel
Polri dan Pemetaan personel Polri
selama satu tahun sebesar
Rp 40.869.000,-
(2) Pengolahan Data Elektronik yaitu Entry
data perorangan anggota Polri dan PNS
selama satu tahun PNS Polri sebesar
Rp 39.405.000,-
(3) Administrasi dan Dokumentasi Pegawai
Polri selama satu tahun sebesar
Rp 97.599..000,-
e) Pelayanan Penilaian Kompetensi Pegawai
Polri:
(1) Perencanaan Program Uji Kompetensi
sebesar Rp 87.500.000,-
(2) Penilaian Kompetensi Pegawai Polri
sebesar Rp 192.757.000,-
(3) Administrasi Monitoring dan Evaluasi
Kompetensi sebesar Rp 128.192.000,-
(4) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebesar
Rp 127.247.000,-
5) Penyelenggaraan Perawatan Pegawai Polri dengan
output Layanan Perawatan Pegawai Polri yang
meliputi:
a) Pelayanan .....
40
a) Pelayanan Pembinaan Religi Pegawai Polri :
(1) Binrohtal Pegawai Polri di tingkat Mabes
dan Kewilayahan sebanyak 62 kegiatan
sebesar Rp 81.847.000,-
(2) Pelayanan Nikah, Rujuk, Cerai (NCR)
sebanyak 350 orang sebesar
Rp 20.000.000,-
(3) Penyusunan buku Tuntutan Ibadah
Ramadhan sebanyak 550 exemplar
sebesar Rp 15.000.000,-
(4) Penerbitan Mimbar Buletin Al Bulis
12.500 exemplar sebesar
Rp 30.000.000,-
(5) Penerbitan Mimbar Buletin Gatra 2.000
exemplar sebesar Rp 5.000.000,-
(6) Leader dan Manajer Training (MTL)
sebanyak 8 kali sebesar
Rp 256.200.000,-
b) Pembinaan Jasmani
(1) Seleksi Kesamaptaan Jasmani Diktuk :
(a) Akpol sebanyak 400 orang sebesar
Rp 230.000.000,-
(b) SIPSS sebanyak 50 orang sebesar
Rp 30.000.000,-
(2) Seleksi Kesamaptaan Jasmani Dikbang :
(a) Sespimmen sebanyak 175 orang
sebesar Rp 15.000.000,-
(b) Seleksi S-1 STIK PTIK sebanyak 200
orang sebesar Rp 3.000.000,-
(c) Sespimma sebanyak 200 orang
sebesar Rp 10.000.000,
(d) SIP .....
41
(d) SIP sebanyak 800 orang sebesar
Rp 20.000.000,-
(e) Agol Ba ke Pa sebanyak 3.000 orang
sebesar Rp 4.500.000,-
(3) Pemeliharaan dan Peningkatan
Kesamaptaan
(a) Pemberdayaan Instruktur Jasmani
Pegawai Polri sebanyak 20 orang
sebesar Rp 20.000.000,-
(b) Pembinaan Kesamaptaan Jasmani
Personel Polri sebanyak 10.000
orang sebesar Rp 32.430.000,-
c) Pelayanan Hak-Hak Pegawai Polri
(1) Pelayanan Administrasi Hak-Hak Pegawai
Polri
(a) Penyusunan Draft Perkap tentang
hak-hak Pegawai Polri sebanyak 4
naskah sebesar Rp 62.000.000,-
(b) Pelayanan ijin/cuti 3.00 orang
sebesar Rp 17.000.000,-
(c) Pelayanan Administrasi Sosial
Kematian Catur Sakti (SKCS)
sebanyak 300 orang sebesar
Rp. 11.703.000,-
(d) Pelayanan administrasi berkaitan
dengan ASABRI sebanyak 5.000
orang sebesar Rp 25.860.000,-
(e) Susun materi Sosialisasi Perkap ttg
Penghargaan sebanyak 1 Naskah
sebesar Rp 8.000.000,-
(f) Susun .....
42
(f) Susun materi Sosialisasi Perkap ttg
Sentra Pelayanan Hak-Hak Pegawai
Polri sebanyak 1 Naskah sebesar
Rp 8.000.000,-
(2) Pembinaan Kesejahteraan Pegawai Polri
(a) Pelayanan terhadap Pegawai Polri
yang mengalami cacat sebesar
Rp 60.750.000,-
(b) Pelayanan Pemberian Tanda
Kehormatan Pegawai Polri sebesar
Rp 65.750.000,-
(c) Pelayanan terhadap gugur/tewas
Pegawai Polri dalam tugas sebesar
Rp 52.750.000,-
(d) Pelayanan terhadap Gaji Berkala
dan Jaldis Mutasi sebesar
Rp 19.000.000,-
d) Pelayanan Pengakhiran Dinas
(1) Latihan ketrampilan personel Polri/PNS yang
akan pensiun sebanyak 40 orang sebesar
Rp 172.669.000,-
(2) Pelayanan Administrasi Pengakhiran dan
Pengaktifan Dinas Pegawai Polri sebanyak
5.000 orang sebesar Rp. 125.260.000,-
(3) Pembekalan terhadap anggota Polri yang
akan Purna Tugas sebesar Rp. 70.000.000,-
6) Penyelenggaraan Pelayanan Psikologi dengan output
Pelayanan Psikologi Pegawai Polri yang meliputi:
a) Pelayanan Operasional Kepolisian :
(1) Psikam pelayanan Konseling dalam
rangka dukungan tugas operasional
sebanyak 1 kegiatan sebesar
Rp 25.000.000,- (2) Psikrim …..
43
(2) Psikrim dalam pembinaan Psikologi
Forensik Kepolisian sebanyak
1 kegiatan sebesar Rp 28.655.000,-
(3) Psiyanmas dalam rangka Konseling dan
Trauma Healing dalam situasi kontijensi
sebanyak 1 kegiatan sebesar
Rp 30.000.000,-
b) Pelayanan Psikologi Personel terdiri dari:
(1) Penyelenggaraan werving Diktuk :
(a) Werving Diktuk Brigadir
sebanyak 5.000 orang sebesar
Rp. 15.000.000,-
(b) Werving Diktuk Catar Akpol
sebanyak 400 orang sebesar
Rp. 240.000.000,-
(c) Werving Diktuk Casis SIPSS 50
orang sebesar Rp. 13.800.000,-
(2) Penyelenggaraan Seleksi Dikbangpuan :
(a) Selaku Panpus:
i. Lemhannas sebanyak 20 orang
Rp 4.500.000,-
ii. Sespimti sebanyak 40 orang
Rp 13.500.000,-
iii. Sespimmen sebanyak 175 orang
Rp 15.778.000,-
iv. Sespimma sebanyak 200 orang
Rp 15.000.000,-
v. S2 KIK sebanyak 20 orang
Rp 1.500.000,-
vi. S2 STIK-PTIK sebanyak 30 orang
Rp. 2.250.000,-
vii. S1 .....
44
vii. S1 STIK-PTIK Angkatan 60 seba-
nyak 100 orang Rp 7.500.000,-
viii. S1 STIK-PTIK Angkatan 61 seba-
nyak 100 orang Rp 7.500.000,-
ix. Sekolah Inspektur Polisi
(SIP) sebanyak 800 orang
Rp. 36.000.000,-
x. Alih Golongan Brigadir ke Inspektur
Polisi sebanyak 3.000 orang
Rp 100.002.000,-
(b) Selaku Sub Panpus:
i. Sespimmen sebanyak 20 orang
Rp. 6.300.000,-
ii. Sespimma sebanyak 17 orang
Rp. 3.900.000,-
iii. S-2 KIK sebanyak 20 orang
Rp. 3.600.000,-
iv. S-2 STIK-PTIK sebanyak 30 orang
Rp. 5.400.000,-
v. dS1 STIK-PTIK Angkatan 60 seba-
nyak 17 orang Rp 3.120.000,-
vi. S1 STIK-PTIK Angkatan 61 seba-
nyak 17 orang Rp 3.000.000,-
vii. Sekolah Inspektur Polisi (SIP)
sebanyak 73 orang sebesar
Rp 8.175.000,-
viii. Alih Golongan Brigadir ke Inspektur
sebanyak 51 orang sebesar
Rp 4.200.000,-
(3) Pelayanan Psikotes terhadap anggota
Polri dan PNS Polri sebanyak 1.000
orang sebesar Rp 50.000.000,-
(4) Pelayanan .....
45
(4) Pelayanan Bimbingan Konseling bagi
anggota, keluarga dan pengajar
Psikologi 500 orang sebesar
Rp 20.000.000,-
c) Pelayanan Laboratorium Psikologi:
(1) Pengkajian Batere Tes/bank soal
werving diktuk sebanyak 3 Naskah
25.000.000,-
(2) Pengkajian Batere Tes/bank soal seleksi
Dikbang sebanyak 6 naskah sebesar
Rp 30.000.000,-
(3) Mapping Pama Mabes Polri sebanyak
5.000 orang sebesar Rp 30.000.000,-
(4) Penyusunan Bahan Supervisi 1 Naskah
Rp 20.000.000,-
V. PENUTUP
10. Penutup
Demikian Renja SSDM Polri T.A. 2012 ini disusun sebagai
pedoman dalam pelaksanaan kegiatan SSDM Polri T.A. 2012.
Jakarta, 2011
ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
Drs. PRASETYO, S.H., M.M., M.Hum INSPEKTUR JENDERAL POLISI
Paraf :
1. Konseptor/ Ksbg Ren Bagrenmin : ….....
2. Kataud SSDM Polri : .........
3. Kabag Renmin SSDM Polri : .........