renja tahun 2021 - riautahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 60 tabel 7 rincian anggaran program...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU
Jl. Cut Nyak Dien No. 6 - Pekanbaru
DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU
RENJA TAHUN 2021
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
i.
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau
dalam jangka waktu satu tahun anggaran, yang membuat kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat, yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan kerangka arahan yang
dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat
Daerah ini dilaksanakan secara simultan / paralel dengan penyusunan
RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap
kondisi existing Dinas Perkebunan , evalusi pelaksanaan Renja tahun-
tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra
Perangkat Daerah
Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada
berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses
penyusunan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini. Semoga dokumen
ini bermanfaat untuk proses perencanaan program dan kegiatan Dinas
Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
ii.
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019
13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun 2019 dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah
13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah
31
2.4 Review Terhadap RKPD 39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
49
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 52
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 52
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 54
3.3 Program dan Kegiatan 59
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
61
BAB V PENUTUP 62
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
iii
DAFTAR tabel
Tabel 1
Rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (T-C.29)
21
Tabel 2 pencapaian kinerja perangkan daerah Dinas Perkebunan (T-C.30)
29
Tabel 3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perkebunan Tahun 2021 (T-C.31)
41
Tabel 4 usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2021 (T-C.32)
51
Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas
Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024 (IKU DINAS PERKEBUNAN)
56
Tabel 6 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau Dan Kabupaten / Kota
Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
60
Tabel 7 Rincian Anggaran Program Dan Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021
61
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap
perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka
panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan
tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor
86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan
produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran
Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
PD).
Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja
Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai
dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai
kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan
strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran
tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
2
Di sisi lain, Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang dalam fungsinya
melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka
pembangunan perkebunan ditugaskan untuk melaksanakan
wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku
Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.
Sebagaimana dapat dilihat pembangunan pertanian khususnya
sub sektor perkebunan secara umum terbukti telah menjadi penggerak
perekonomian wilayah. Namun dalam pengembangan tanaman
perkebunan di Provinsi Riau belum optimal. Berbagai permasalahan
dan kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, antara lain
permasalahan dari aspek teknis berupa: (1) luas tanam dan luas panen
tanaman perkebunan yang semakin menurun akibat bertambahnya
tanaman tua dan rusak; (2) rendahnya produktivitas tanaman
perkebunan; (3) kondisi sarana dan prasarana belum memadai; (4)
penerapan teknologi perkebunan masih rendah; (5) Belum tertibnya
permasalahan perizinan usaha perkebunan; (6) industri hilir
perkebunan dan pemasarannya masih terbatas; dan (7) masih perlunya
pendampingan dalam merubah sikap, perilaku dan keterampilan
petani. Permasalahan lainnya juga ditemukan antara lain keterbatasan
aksesibilitas terhadap sumber permodalan dan kapasitas sumberdaya
manusia petani yang masih rendah.
Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pembangunan perkebunan
masih tetap penting untuk dilanjutkan secara berkesinambungan
dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa
hal yang menjadi pertimbangan adalah: 1) potensi sumber daya yang
besar dan beragam, 2) banyaknya penduduk yang bergantung pada
sektor ini, 3) peluang pasar yang sangat terbuka, dan 4) berpotensi
besar dalam memberikan kontribusi PDRB
Sejalan dengan semangat reformasi, perencanaan dan
penganggaran dasar serta otonomi daerah, Dinas Perkebunan Provinsi
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
3
Riau dituntut untuk mengubah pola manajemen pembangunan dari
pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan pengendali pelaksanaan
program pembangunan perkebunan. Program dan kegiatan
pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan peran serta
masyarakat dan swasta maupun stake holders (pemangku kepentingan)
lainnya. Berdasarkan kerangka pikir diatas, Dinas Perkebunan Provinsi
Riau sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas
Perkebunan Provinsi Riau tahun 2021.
Dokumen Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada
RPJMD dan RKPD Provinsi Riau serta Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2020 - 2024. Sebagai bagian dari
pembangunan Provinsi Riau, Visi pembangunan pertanian /
perkebunan harus selaras dengan visi Provinsi Riau yaitu
“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat
dan Unggul di Indonesia ( RIAU BERSATU )“, Visi tersebut
merupakan cita-cita masyarakat Riau untuk mewujudkan Provinsi
Riau yang berdaya saing, sejahtera dengan meningkatnya pendapatan
dan berkurangnya kemiskinan, bermartabat dan berintegritas serta
unggul dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan
penyelenggaraan pemerintahan yang akan diwujudkan dalam kurun
waktu 2020 sampai dengan 2024.
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra
maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021. Dokumen
Renja ini disusun dengan maksud untuk mengefektifkan dan
mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
perkebunan tahun 2021 sehingga tujuan pembangunan perkebunan
dan tujuan pelayanan publik dapat tercapai.
Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Satuan
Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini :
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
4
Penyusunan Renja dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan
dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar
program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program
pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun
usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan
pembangunan perkebunan. Untuk memperoleh keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanan program dan kegiatan yang telah
direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan
tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan
Perkebunan, Forum Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan tahapan
Musrenbang Daerah tahun 2020 guna merumuskan perencanaan
tahun 2021.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun
2021 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam
penyusunannya antara lain:
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
5
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
6
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038
(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
7
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun
2019 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019
Nomor 42)
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan
Sususan Perangkat Daerah Provinsi Riau
16. Peraturan Gubernur Riau No 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perkebunan Provinsi Riau
17. Peraturan Gubernur Riau No 43 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2021 Provinsi Riau
18. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkerbunan Provinsi Riau
Tahun 2019 - 2024
1.3. Maksud dan Tujuan
MAKSUD
Maksud penyusunan Rencana Akhir Renja Dinas Perkebunan
Provinsi Riau Tahun 2021 adalah sebagai pedoman penyusunan
perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan
perkebunan yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas
Perkebunan Provinsi Riau.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
8
TUJUAN
Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Akhir l Renja
Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah:
1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun
2021 pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
perkebunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang
ditetapkan.
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
perkebunan.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perkebunan
Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 ini mengacu pada Permendagri
Nomor 86 Tahun 2017 dan sesuai surat dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
nomor : 050/Bappedalitbang-1/913 tanggal 30 Juli 2020 dengan
sistematika sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja
Perangkat Daerah, proses penyusunan Perangkat
Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah
dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah
dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota,
serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan
RAPBD
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
9
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan
lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan
Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
Perangkat Daerah
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
penyusunan Renja Perangkat Daerah
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi
dokumen
BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun
2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai :
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi
target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,
terpenuhinya atau melebhi target kinerja
program/kegiatan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
10
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian
program Renstra Perangkat Daerah
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran
yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor
penyebab tersebut, dan
g. Lampiran tabel T-C.29
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
a. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan
dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK
b. Lampiran tabel T-C.30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
a. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang
terkait dengan pelayanan PD
b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD
c. Dampak terhadap capaian visi dan misi kelapa
daerah, terhadap capaian program
nasional/internasional, seperti NSPK,SPM dan SDGs
(Suistanable Development Goals)
d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan PD
e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun
yang direncanakan.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
11
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara
rancangan awal RKPD dengan hasil analisis
kebutuhan
b. Penjelasan mengenai alasan proses tersenut
dilakukan
c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut
dan catatan penting terhadap perbedaan dengan
rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan
program dan kegiatan baru yang tidak terdapat
dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan
cocok namun besarannya berbeda
d. Lampiran tabel T-C.31
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan
program/kegiatan ususlan pemangku kepentingan
tersebut diperoleh
b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan
dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah
c. Lampiran tabel T-C.32
BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan
prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tujuan pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
12
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasrkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program
dan kegiatan
c. Lampiran tabel T-C.33
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dari Sistem I-planning pada tahapan final RKPD
BAB V. Penutup
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya
ketersediaanya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut
d. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan
tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan
tanda tangan kepala Perangkat Daerah serta cap Perangkat
Daerah yang bersangkutan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
13
BAB II HASIL EVALUASI RENJA perangkat daerah
TAHUN LALU
Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 62 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau. maka terhitung untuk tahun
2020 terjadi beberapa perubahan dalam susunan Perangkat Daerah
Provinsi Riau. Dinas Perkebunan merupakan salah satu Organisasi
Perangkat Daerah yang baru dibentuk. Dinas Perkebunan Provinsi
Riau merupakan pemisahan dari fungsi pertanian pada Dinas
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Dengan proses
pemisahan Perangkat Daerah ini maka terjadi penyesuaian pada
dokumen perencanaan dan penganggarannya, termasuk didalamnya
terjadi perubahan pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan yang
merupakan salah satu landasan dalam penyusunan Renja PD.
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2019 dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan Provinsi
Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
tanggal 16 September 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor
62 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 Tentang Kedudukan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Perkebunan Provinsi Riau
Pencapaian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2019 Dinas
Perkebunan Provinsi Riau (berdasarkan Renstra Tahun 2017 – 2019)
adalah sebagai berikut :
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
14
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan kegiatan :
1.1 Kegiatan Pelatihan Petani dan Aparatur Perkebunan, dengan
target 175 org , dapat dilaksanakan dan realisasi capaian
target Renstra s/d tahun 2019 sebesar 105 %. Realisasi
melebihi dari target karena tersedianya anggaran untuk
pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Petani dan Aparatur
Perkebunan dan adanya permohonan dari petani.
1.2 Pembinaan dan Pengawalan Program Pembiayaan Usaha
Perkebunan Untuk Program Peremajaan, dengan target
Jumlah Kelompok Tani yang mendapat bantuan pembiayaan,
kegiatan ini dapat dilaksanakan dan realisasi capaian target
Renstra s/d tahun 2019 sebesar 68,75 % Hal ini disebabkan
karena adanya perbedaan antara rincian anggaran yang
tercantum dalam DPA dengan Peraturan Gubernur untuk
kegiatan tahun 2019, sehingga tidak dapat dibayarkan
1.3 Pengawalan Pengembalian Kredit Petani, dengan target
jumlah petani (kk) yang dihimpun data balditnya sebanyak
10.000 orang, dana baldit yang terkumpul sebesar Rp.
346.867.930,- (Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan
Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh
Rupiah) dan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2019
sebesar 0 % hal ini disebabkan rendahnya kesadaran petani
untuk mengangsur kredit dan petugas pemungut dan
pengumpul terbatas karena petugas sudah banyak yang
pensiun atau pindah tugas
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
15
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/
Perkebunan
2.1 Pembangunan Kebun Sagu Rakyat, dengan target jumlah
lahan pembangunan sagu rakyat seluas 75 ha, tidak dapat
dilaksanakan hal ini disebabkan, karena satu lokasi
penerima bantuan beralih ke komoditi lain dan juga adanya
gagal lelang (lokasi di Kabupaten Ingragiri Hilir) dan realisasi
capaian target Renstra s/d tahun 2019 sebesar 0 % Hal ini
disebabkan antara lain karena lokasi bantuan termasuk
dalam kawasan hutan, adanya gagal untuk dilelang dan
kegiatan ini dari tahun 2017 sampa dengan tahun 2018
tidak dapat dilaksanakan
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian /
Perkebunan
3.1 Pembinaan Mutu Hasil Produk Perkebunan, dengan target
Jumlah komoditi yang mendapat Pembinaan mutu
Pengolahan Hasil Perkebunan, telah dilaksanakan
peningkatan mutu olahan kopi, kakao, sagu dan
Peningkatan Registrasi UPPB/Bokar dan realisasi capaian
target Renstra s/d tahun 2019 sebesar 100 %
3.2 Penyediaan Alat Pengolah Hasil Perkebunan, dengan target
14 unit Alat Pengolahan Produk Perkebunan , yang dapat
dilaksanakan 12 unit hal ini disebabkan 1 alat pulper dan 1
huller (alat pengupas kopi kering dan alat pengupas kopi
basah) tidak dapat dilaksanakan karena kelompok tani kopi
tidak memiliki bahan baku yang cukup untuk penerima
bantuan alat dan realisasi capaian target Renstra s/d tahun
2019 sebesar 171,43 % hai ini disebabkan antara lain
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
16
karena banyaknya permohonan kelompok tani perkebunan
untuk bantuan alat pengolahan hasil perkebunan dan
tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
/Perkebunan
4.1 Dem-farm Pengembangan Komoditi Lada (Pemeliharaan),
dengan target Luas demfarm komoditi lada yang dipelihara
seluas 3 ha, dan realisasi capaian target Renstra s/d tahun
2019 sebesar 100 %
4.2 Dem-farm Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun,
dengan target jumlah laporan Pemantauan dan Pengendalian
Kebakaran Lahan dan Kebun, dapat dilaksanakan di 10
kab/kota se Provinsi Riau dan realisasi capaian target
Renstra s/d tahun 2019 sebesar 66,67 % Hal ini
disebabkan antara lain karena calon lokasi sekat kanal yang
akan dibangun sudah dibangun oleh Badan Restorasi
Gambut (BRG), lokasi yang direkomendasi Provinsi tidak
disetujui masyarakat desa, karena aliran sekat kanal
digunakan untuk transportasi air (mengalirkan batang sagu)
dan lokasi yang diusulkan masyarakat desa tidak sesuai
dengan spesifikasi.
4.3 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan,
dengan target Jumlah Sertifiaksi benih yang dikeluarkan
sebanyak 30.000 lembar, dan kegiatan tersebut dapat
dilaksanakan dan realisasi capaian target Renstra s/d tahun
2019 sebesar 85,7 %, hal ini disebabkan antara lain karena
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
17
keterbatasan anggaran sehingga petugas tidak mempunyai
anggaran untuk melaksanakan sertifikasi benih ke lokasi
4.4 Pemeliharaan Kebun Koleksi Tanaman Perkebunan, dengan
target Luas kebun koleksi tanaman perkebunan yang
dipelihara (3 ha), kegiatan ini dapat dilaksanakan dan
realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2019 sebesar
100%
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
5.1 Peremajaan Kebun Karet Rakyat, dengan target Luas Lahan
tanaman karet yang diremajakan (30 Ha), kegiatan dapat
dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan
Gunung Toar Desa Teluk Beringin Kelompok Tani Berkah
Basamo seluas 30 ha dan realisasi capaian target Renstra
s/d tahun 2019 sebesar 44,43 % Hal ini disebabkan antara
lain karena lokasi bantuan termasuk dalam kawasan hutan,
adanya gagal untuk dilelang dan calon petani tidak terdaftar
dalam Simluhtan
5.2 Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat, dengan target luas
lahan tanaman kelapa yang diremajakan seluas 85 ha ,
kegiatan ini dapat di laksanakan di Kabupaten Indragiri
Hilir. Kecamatan Kempas Desa Kempas Jaya Kelompok Tani
Maju Jaya seluas 50 ha dan di Kabupaten Pelalawan,
Kecamatan Kuala Kampar Desa Sungai Emas Kelompok Tani
Tenrisau seluas 35 ha, dan realisasi capaian target Renstra
s/d tahun 2019 sebesar 90,62 %, Hal ini disebabkan antara
lain karena adanya gagal untuk dilelang dan calon petani
tidak terdaftar dalam Simluhtan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
18
5.3 Penyediaan Bibit Kelapa Sawit, Karet dan Kakao, dengan
target jumlah batang bibit kelapa sawit yang disediakan,
kegiatan ini menyediakan 9.800 bibit kelapa sawit dan
realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2019 sebesar
100%
5.4 Pembinaan Usaha Perkebunan, dengan target Jumlah
pembinaan usaha perkebunan, dan pada tahun 2019
melaksanakan kegiatan Pembinaan / penilaian usaha
perkebunan PT. Bina Pitri Jaya, PT Ganda Buanindo, PT.
Kebun Pantai Raja, PT. Mustika Agrosari, PT. Padasa Enam
Utama Kebun Kalianta Satu, PT Padasa Enam Utama Kebun
Kalianta Dua, PT. Tunggal Perkasa, PTPN.V kebun Saigaro,
PTPN.V kebun Tamora dan realisasi capaian target Renstra
s/d tahun 2019 sebesar 100 %
5.5 Penertiban Izin Usaha Perkebunan, dengan target Jumlah
izin usaha yang ditertibkan, dalam kegiatan ini selain
melakukan penertiban izin usaha perkebunan juga
melaksanakan pemetaan sumberdaya lahan yang
dilaksanakan di Kabupaten Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu
dan Siak dan realisasi capaian target Renstra s/d tahun
2019 sebesar 72,86 % hal ini disebabkan antara lain karena
kegiatan pemetaan sumber daya lahan perkebunan tidak
diikuti dengan ground cek dilapangan karena waktu tidak
mencukupi sehingga anggaran tidak dapat digunakan dan
keterbatasan SDM dalam melaksanakan kegiatan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
19
5.6 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
Perkebunan, dengan target Luas areal pengendalian OPT
Perkebunan seluas 100 ha, dalam kegiatan ini dilaksanakan
Bimbingan Teknis pengendalian penyakit jamur akar putih
pada tanaman karet dan Bimbingan Teknis Pengendalian
Jamur Ganoderma Tanaman Kelapa Sawit dan realisasi
capaian target Renstra s/d tahun 2019 sebesar 99,7 %
5.7 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)
Perkebunan, dengan target Jumlah petani yang dilatih ( 40
Org), kegiatan ini dapat dilaksanakan dan realisasi capaian
target Renstra s/d tahun 2019 sebesar 75 %, hal ini
disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran
5.8 Pemantauan dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan
Kebun, dengan target jumlah laporan Pemantauan dan
Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, kegiatan ini
dengan melaksanakan Pembinaan dan Pengawalan
Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) 11 kab/kota yang
dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hilir,Pelalawan , Kep.
Meranti, Siak, Kuantan Singngingi, Dumai, Rokan Hulu,
Bengkalis, Kampar dan Indragiri Hilir dan realisasi capaian
target Renstra s/d tahun 2019 sebesar 100 %
5.9 Pembinaan Petugas Hama Penyakit dan Cadangan Pestisida
untuk Penanganan Darurat, dengan target Jumlah lokasi
pembinaan petugas pengamat hama/penyakit dan cadangan
pestisida, kegiatan ini melaksanakan pengadaan bahan
pestisida (insektisida untuk hama ulat api pada tanaman
kelapa sawit/kelapa) dan bahan pestisida (Fungisida untuk
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
20
penyakit jamur akar putih pada tanaman karet) untuk 5
lokasi dan realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2019
sebesar 47,22 %, hal ini disebabkan karena adanya
keterbatasan anggaran
5.10 Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik serta
Penyusunan Profil Perkebunan, dengan \ target jumlah
buku statistik perkebunan, profil perkebunan dan buku
saku, dan kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan realisasi
capaian target Renstra s/d tahun 2019 sebesar 100 %
5.11 Rehabilitasi Jalan Produksi, dengan target panjang jalan
produksi yang direhabilitasi (1,965 km), kegiatan dapat
dilaksanakan dan pada tahun 2019 realisasi capaian target
Renstra s/d tahun 2019 sebesar 84 %, hal ini disebabkan
karena adanya keterbatasan anggaran
5.12 Normalisasi Saluran Drainase pada areal perkebunan
rakyat, dengan target panjang saluran drainase yang
dinormalisasi sepanjang 4,720 km , kegiatan ini dapat
dilaksanakan dan pada tahun 2019 realisasi capaian target
Renstra s/d tahun 2019 sebesar 67,6 % hal ini disebabkan
antara lain karena Kelompok Tani Penerima tidak memenuhi
syarat sesuai dengan Permendagri No. 23 Tahun 2011
(belum terdaftar di SIMLUHTAN)
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
21
5.13 Pembangunan Water Management di Kawasan Perkebunan,
dengan target terbangunnya water manajemen di kawasan
perkebunan rakyat (7 sekat kanal), kegiatan ini dapat
dilaksanakan dan perkiraan realisasi capaian target Renstra
s/d tahun 2019 sebesar 67,7 %, hal ini disebabkan karena
adanya keterbatasan anggaran
5.14 Penyediaan Alat Mekanisasi Perkebunan, dengan target
Jumlah unit alat mekanisasi perkebunan (alat angkut hasil
panen ) sebanyak 14 unit, kegiatan ini terdapat 4 kelompok
tani penerima bantuan tidak sesuai dengan Permendagri no
23 tahun 2011 sehingga tidak dilaksanakan dan realisasi
capaian target Renstra s/d tahun 2019 sebesar 58.8%, hal
ini disebabkan karena adanya keterbatasan anggaran
Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
Tahun 2020 Dinas Perkebunan Provinsi Riau, dapat dilihat pada
Tabel.1 (T-C.29) sebagai berikut :
Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
2.0.03.03.0.0.00.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
2.0.03.03.0.0.00.01.001. Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat yang Dikirim 5255 Surat 80.750.000 - 0 1051 15.750.000 530 7.167.000 50,43 45,50 1051 15.750.000 530 7.167.000 10,09 8,88
2.0.03.03.0.0.00.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang
dibayar
60 Rekening 2.207.500.000 - 0 12 428.750.000 6 198.998.277 50,00 46,41 12 428.750.000 6 198.998.277 10,00 9,01
2.0.03.03.0.0.00.01.003. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
disediakan
20 Unit 1.224.194.900 - 0 4 151.003.760 0 0 0,00 0,00 4 151.003.760 0 0 0,00 0,00
2.0.03.03.0.0.00.01.004. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rentang waktu
penyediaan jasa
kebersihan kantor
60 Bulan 1.242.275.000 - 0 12 248.455.000 6 155.793.418 50,00 62,70 12 248.455.000 6 155.793.418 10,00 12,54
2.0.03.03.0.0.00.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
185 Unit 295.000.000 - 0 37 65.000.000 10 14.687.720 27,03 22,60 37 65.000.000 10 14.687.720 5,41 4,98
2.0.03.03.0.0.00.01.007. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis
Kantor yang disediakan
175 Jenis 1.245.938.300 - 0 35 114.596.240 30 96.304.450 85,71 84,04 35 114.596.240 30 96.304.450 17,14 7,73
2.0.03.03.0.0.00.01.008. Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Jumlah jenis laporan yang
dicetak dan digandakan
250 Jenis 311.852.500 - 0 50 62.370.500 0 0 0,00 0,00 50 62.370.500 0 0 0,00 0,00
2.0.03.03.0.0.00.01.009. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
disediakan
40 Jenis 87.000.000 - 0 8 17.400.000 7 14.380.413 87,50 82,65 8 17.400.000 7 14.380.413 17,50 16,53
2.0.03.03.0.0.00.01.010. Penyediaaan Makan dan Minuman Jumlah makanan dan
minuman yang disediakan
28350 Porsi 437.500.000 - 0 5670 87.500.000 2550 38.053.000 44,97 43,49 5670 87.500.000 2550 38.053.000 8,99 8,70
2.0.03.03.0.0.00.01.011. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Frekuensi rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
2050 Kali 2.606.750.000 - 0 410 502.250.000 115 132.922.709 28,05 26,47 410 502.250.000 115 132.922.709 5,61 5,10
2.0.03.03.0.0.00.01.012. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Jumlah Tenaga
Administrasi Kantor yang
Disediakan
275 OB 6.115.831.000 - 0 55 1.101.726.200 55 610.980.000 100,00 55,46 55 1.101.726.200 55 610.980.000 20,00 9,99
2.0.03.03.0.0.00.01.013. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Jumlah tenaga satpam
yang disediakan
30 OB 895.050.000 - 0 6 179.010.000 6 86.400.000 100,00 48,27 6 179.010.000 6 86.400.000 20,00 9,65
2.0.03.03.0.0.00.01.037. Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah OPD
5 Persen 175.000.000 0 1 35.000.000 0 0 0,00 0,00 1 35.000.000 0 0 0,00 0,00
47,98 39,81 9,60 7,16
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
2.0.03.03.0.0.00.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
2.0.03.03.0.0.00.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
15 Unit 87.000.000 - 0 3 21.000.000 0 0 0,00 0,00 3 21.000.000 0 0 0,00 0,00
2.0.03.03.0.0.00.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah peralatan gedung
kantor yang disediakan
45 Unit 234.040.000 - 0 9 18.000.000 0 0 0,00 0,00 9 18.000.000 0 0 0,00 0,00
2.0.03.03.0.0.00.02.012. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah ruang gedung
kantor yang dipelihara
10 Ruang 361.870.000 - 0 2 87.500.000 0 0 0,00 0,00 2 87.500.000 0 0 0,00 0,00
2.0.03.03.0.0.00.02.013. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang
dipelihara
10 Unit 106.370.000 - 0 2 25.760.000 1 8.935.288 50,00 34,69 2 25.760.000 1 8.935.288 10,00 8,40
2.0.03.03.0.0.00.02.014. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
40 Unit 159.600.000 - 0 8 49.600.000 2 11.090.000 25,00 22,36 8 49.600.000 2 11.090.000 5,00 6,95
15,00 11,41 3,00 3,07
Rata-rata Capaian Kinerja
Predikat Kinerja
100 Persen
Rata-rata Capaian Kinerja
Tingkat capaian
Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 34 7 8=(7/6) 9 10
K
5 6
Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2020
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
Kode
Urusan/Bidang/Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(Outcome)/Kegiatan
(Output)
Target kinerja capaian program (Renstra
PD) s/d Tahun 2024
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d
2019
Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan tahun 2019Target program dan
kegiatan (Renja PD) Tahun
2020
Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d
Target Renja PD Tahun
2020
Realisasi Renja PD s/d
Triwulan II Tahun 2020
Tingkat Realisasi (%)
s/d Triwulan II Tahun
2020
Realisasi capaian program
dan kegiatan s/dTriwulan II
Tahun 2020
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase tingkat
kehadiran ASN
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari
tertentu
Jumlah Pakaian khusus
hari-hari tertentu yang
diadakan
- Stel 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0
0,00 0,00 0,00 0,00
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
2.0.03.03.2.0.03.17. Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Hasil
Perkebunan
2.0.03.03.2.0.03.17.001. Peningkatan Akses kemitraan petani
Kelapa
Jumlah kelompok tani yg
ditingkatkan akses
kemitraan
75 Kelompok 469.988.671 - 0 15 87.446.000 0 0 0,00 0,00 15 87.446.000 0 0 0,00 0,00
2.0.03.03.2.0.03.17.002. Pembangunan Kebun Sagu Rakyat Luas Kebun Sagu 750 Ha 0 - 0 150 506.846.000 0 14.476.400 0,00 2,86 150 506.846.000 0 14.476.400 0,00 0,00
2.0.03.03.2.0.03.17.003. Diversifikasi Tanaman Perkebunan
Rakyat
Jumlah Tanaman
Perkebunan yang ditanam
5500 Batang 1.992.724.876 - 0 1100 370.766.000 0 6.315.000 0,00 1,70 1100 370.766.000 0 6.315.000 0,00 0,32
2.0.03.03.2.0.03.17.004. Pembinaan dan Pengawalan Program
Pembiayaan Usaha Perkebunan
Untuk Program Peremajaan
Luas lahan yang
diremajakan (Ha)
100000 Ha 706.928.600 - 0 20000 125.000.000 0 15.080.500 0,00 12,06 20000 125.000.000 0 15.080.500 0,00 2,13
2.0.03.03.2.0.03.17.005. Peningkatan Mutu Hasil Produk
Perkebunan
Jumlah kelompok tani
pengolahan hasil yang
dibina
37 Kelompok 1.523.090.930 - 0 7 283.386.000 0 0 0,00 0,00 7 283.386.000 0 0 0,00 0,00
2.0.03.03.2.0.03.17.006. Pengawasan dan sertifikasi benih
Perkebunan
Jumlah Benih yang
diawasi dan disertifikasi
200000 Label 0 - 0 40000 36.310.000 0 0 0,00 0,00 40000 36.310.000 0 0 0,00 0,00
2.0.03.03.2.0.03.17.007. Intensifikasi Tanaman perkebunan Luas tanaman yang
dipelihara
1000 Ha 3.352.147.999 - 0 200 623.700.000 0 13.425.000 0,00 2,15 200 623.700.000 0 13.425.000 0,00 0,40
2.0.03.03.2.0.03.17.008. Penumbuhan dan pengembangan
Penangkar Bibit/Benih perkebunan
Jumlah Penangkar Benih
yang di tumbuhkan
50 Bibit Bibit 555.256.560 - 0 10 80.476.000 0 0 0,00 0,00 10 80.476.000 0 0 0,00 0,00
2.0.03.03.2.0.03.17.009. Pengembangan Perbenihan
Perkebunan
Jumlah bibit yang
dihasilkan
66950 Bibit 2.435.335.690 - 0 2500 764.478.000 0 50.400.000 0,00 6,59 2500 764.478.000 0 50.400.000 0,00 2,07
2.0.03.03.2.0.03.17.010. Pengendalaian OPT Perkebunan luas lahan yang
dikendalikan
Ha Ha 0 - 0 1000 100.000.000 0 0 0,00 0,00 1000 100.000.000 0 0 0,00 0,00
2.0.03.03.2.0.03.17.011. Normalisasi Saluran Drainase pada
Areal Perkebunan Rakyat
Panjang normalisasi
saluran drainase
35 Km 3.886.922.291 - 0 7 723.200.000 0 705.000 0,00 0,10 7 723.200.000 0 705.000 0,00 0,02
2.0.03.03.2.0.03.17.012. Pembangunan Water Management
pada Kawasan Perkebunan Rakyat
Jumlah sekat kanal yang
dibangun
40 Sekat 3.580.569.179 - 0 8 666.200.000 0 665.000 0,00 0,10 8 666.200.000 0 665.000 0,00 0,02
2.0.03.03.2.0.03.17.013. Pembinaan dan pengadaan alat
pasca panen dan pengolahan hasil
Perkebunan
Jumlah alat pengolahan
hasil produk perkebunan
30 Unit 1.143.298.377 - 0 6 199.216.000 0 0 0,00 0,00 6 199.216.000 0 0 0,00 0,00
2.0.03.03.2.0.03.17.014. Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat Luasan Kebun Kelapa
Rakyat yang diremajakan
355 Ha 5.361.948.912 - 0 85 1.307.712.075 0 28.707.898 0,00 2,20 85 1.307.712.075 0 28.707.898 0,00 0,54
0,00 1,98 0,00 0,39
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
2.0.03.03.2.0.03.18. Program Pemberdayaan
Penyuluhan Perkebunan
Persentase SDM yang
ditingkatkan
kompetensinya2.0.03.03.2.0.03.18.001. Pelatihan Petani dan Petugas
perkebunan
Jumlah petani dan petugas
yang terlatih
750 Orang 0 - 0 150 49.071.025 0 0 0,00 0,00 150 49.071.025 0 0 0,00 0,00
2.0.03.03.2.0.03.18.002. Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan penyuluhan
perkebunan
Jumlah kelembagaan
penyuluhan yang dibina
dan dinilai
350 Lembaga 252.135.890 - 0 70 43.435.000 0 0 0,00 0,00 70 43.435.000 0 0 0,00 0,00
2.0.03.03.2.0.03.18.003. Pekan Nasional KTNA Perkebunan Jumlah penyuluh KTNA
provinsi dan petani yang
mengikuti Pekan Nasional175
Orang 0 - 0 35 117.302.000 0 0 0,00 0,00 35 117.302.000 0 0 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
RendahPredikat Kinerja
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja
Predikat Kinerja
Rata-rata Capaian Kinerja
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
22
Dari Tabel.1 (T-C.29) Rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan II Tahun 2020 Dinas Perkebunan Provinsi Riau
sebagai berikut :
Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau dimulai bulan
Januari Tahun 2020
Rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja program/kegiatan
Dinas Perkebunan masih sangat rendah, hal ini disebabkan
karena adanya pergeseran/pengurangan pagu anggaran perangkat
daerah pada tahun 2020 akibat adanya musibah pandemi virus
Corona Virus Disease 2019 (covid-19) yang dialami negara seluruh
dunia.
Pergeseran/pengurangan pagu anggaran perangkat daerah pada
Dinas Perkebunan tahun 2020 mencapai 50% dari pagu anggaran
murni sehingga kegiatan yang dapat dilaksanakan hanya kegiatan
non urusan dan sebagian kegiatan urusan.
Pergeseran/pengurangan pagu anggaran dan penyesuaian besaran
belanja wajib (mandatory spending) dan adanya perubahan
nomenklatur serta penghapusan kegiatan.
Penyesuaian anggaran atau rasionalisasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi Riau yang disesuaikan dengan kebutuhan
yang bersifat skala prioritas dan juga bentuk dukungan terhadap
program kegiatan dari Pemerintah Daerah yang mendesak akibat
adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) telah
berdampak terhadap perlambatan ekonomi nasional, penurunan
penerimaan negara dan peningkatan belanja negara dan
pembiayaan.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
23
Rekapitulasi evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (masih dalam
proses pelaksanaan dan penyelesaian surat pertanggung
jawaban / SPJ kegiatan), sebagai berikut :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Dengan target 1.051 surat sudah terealisasi sebanyak 530
surat atau sebesar 50,43% dengan anggaran sebesar Rp.
7.167.000,- (45,4%)
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dengan target 12 rekening sudah terealisasi sebanyak 6
rekening atau sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp.
198.998.277,- (46,41%)
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dengan target 12 rekening sudah terealisasi sebanyak 6
rekening atau sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp.
198.998.277,- (46,41%)
4. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dengan target 12 rekening sudah terealisasi sebanyak 6
rekening atau sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp.
198.998.277,- (46,41%)
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dengan target 12 bulan sudah terealisasi sebanyak 6 bulan
atau sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp.
155.793.418,- (62,70%)
6. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas / operasional
Dengan target 37 unit sudah terealisasi sebanyak 10 unit
atau sebesar 27,03% dengan anggaran sebesar Rp.
14.687.720,- (22,60%)
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
24
7. Penyediaan alat tulis kantor
Dengan target 35 jenis sudah terealisasi sebanyak 30 jenis
atau sebesar 85,71% dengan anggaran sebesar Rp.
96.304.450,- (84,04%)
8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dengan target 50 jenis sudah terealisasi sebanyak 50 jenis
atau sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 0,- (0%)
dalam proses pelaksanaan dan pembayaran
9. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Dengan target 8 jenis sudah terealisasi sebanyak 7 jenis
atau sebesar 87,50% dengan anggaran sebesar Rp.
14.380.413,- (82,65%)
10. Penyediaan makan dan minuman
Dengan target 5.670 porsi sudah terealisasi sebanyak 2.550
porsi atau sebesar 44,97% dengan anggaran sebesar Rp.
38.053.000,- (43,49%)
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Dengan target 410 kali sudah terealisasi sebanyak 115 kali
atau sebesar 28,05% dengan anggaran sebesar Rp.
132.922.709,- (26,47%)
12. Penyediaan jasa administrasi kantor
Dengan target 55 Orang Bulan sudah terealisasi sebanyak
55 Orang Bulan atau sebesar 50% dengan anggaran sebesar
Rp. 610.980.000,- (55,46%)
13. Penyediaan jasa keamanan kantor
Dengan target 6 Orang Bulan sudah terealisasi sebanyak 6
Orang Bulan atau sebesar 50% dengan anggaran sebesar
Rp. 86.400.000,- (48,27%)
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
25
14. Pengelolaan barang milik daerah OPD
Dengan target 5 persen, masih dalam proses pelaksanaan
dan penyusunan administrasi
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (masih
dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian surat pertanggung
jawaban / SPJ kegiatan), sebagai berikut :
1. Pengadaan perlengkapan gedung/kantor
Dengan target 3 unit, masih dalam proses pengadaan
barang dan jasa
2. Pengadaan peralatan gedung kantor.
Kegiatan ini dihapus hasil pembahasan pergeseran anggaran
ke IV
3. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Dengan target 2 ruang, masih dalam proses pelaksanaan
kegiatan
4. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
Dengan target 2 unit sudah terealisasi sebanyak 1 unit atau
sebesar 50% dengan anggaran sebesar Rp. 8.935.288,-
(34,69%)
5. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Dengan target 8 unit sudah terealisasi sebanyak 2 unit atau
sebesar 25% dengan anggaran sebesar Rp. 11.090.000,-
(22,36%)
c. Program Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu Hasil
Perkebunan yang tidak dapat dilaksanakan hasil pembahasan
pergeseran ke IV (anggaran kegiatan di nol kan / dihapus)
sebagai berikut:
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
26
1. Peningkatan akses kemitraan petani kelapa
2. Pengawasan dan sertifikasi benih perkebunan
3. Penumbuhan dan pengembangan penangkar bibit/benih
perkebunan
4. Pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan
pengolahan hasil perkebunan
d. Program Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu Hasil
Perkebunan yang dilaksanakan sampai dengan hasil
pembahasan pergeseran ke IV sehingga pelaksanaan hanya
perjalanan dinas dalam rangka verifikasi usulan sebagai
berikut:
1. Pembangunan Kebun Sagu Rakyat
Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 14.476.400,- atau
2,86%
2. Diversifikasi tanaman perkebunan rakyat
Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 3.157.500,- atau
1,06%
3. Intensifikasi tanaman perkebunan
Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 13.425.000,- atau
2,15%
4. Pengendalian OPT perkebunan
Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 0,- atau 0% (Dalam
proses pertanggungjawaban SPJ)
5. Normalisasi saluran drainase pada areal perkebunan rakyat
Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 705.000,- atau 0,1 %
6. Pembangunan water managemen pada kawasan perkebunan
rakyat
Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 665.000,- atau 0,1 %
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
27
7. Peremejaan kebun kelapa rakyat
Anggaran yang terserap sejumlah Rp. 28.707.898,- atau
2,2%
e. Program Peningkatan Produksi , Produktivitas dan Mutu Hasil
Perkebunan yang dilaksanakan namun mengalami pergeseran
anggaran (masih dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian
surat pertanggung jawaban / SPJ kegiatan) sebagai berikut:
1. Pembinaan dan pengawalan program pembiayaan usaha
perkebunan untuk program peremajaan
Anggaran semula Rp. 125.000.000,- dan hasil pergeseran ke
IV menjadi Rp. 109.900.000,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 15.080.500,- atau 13,7%
2. Peningkatan mutu hasil produk perkebunan
Anggaran semula Rp. 226.708.000,- dan hasil pergeseran ke
IV menjadi Rp. 141.197.000,- dan kegiatan dalam proses
pelaksanaan, realisasi keuangan 0 %
2. Pengembangan perbenihan perkebunan
Anggaran semula Rp. 501.358.409,- dan hasil pergeseran ke
IV menjadi Rp. 367.937.883,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 50.400.000,- atau 13,67%
f. Program Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan tidak dapat
dilaksanakan hasil pembahasan pergeseran ke IV (anggaran
kegiatan di nol kan / dihapus) sebagai berikut:
1. Pelatihan petani dan petugas perkebunan
2. Pekan nasional KTNA perkebunan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
28
g. Program Pemberdayaan Penyuluh Perkebunan yang
dilaksanakan namun mengalami pergeseran anggaran sebagai
berikut:
1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penyuluh
perkebunan
Anggaran semula Rp. 40.000.000,- dan hasil pergeseran ke
IV menjadi Rp. 33.840.000,- dan dalam proses pelaksanaan,
realisasi keuangan 0 %
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dalam Analisis kinerja pelayanan Dinas Perkebunan terhadap
capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator
kinerja yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau
Nomor 109 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah
Provinsi Riau dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel.2 (T-C.30) yaitu tabel
pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
Dari tabel.2 (T-C.30) yaitu tabel pencapaian kinerja pelayanan
pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat diketahui bahwa kinerja
pelayanan Dinas Perkebunan selaras dengan tujuan dan sasaran
RPJMD Provinsi Riau yaitu pada Misi ke 3 (Tiga) yaitu Mewujudkan
pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing
dan Misi ke 5 (Lima) yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi
informasi.
Adapun tabel.2 (T-C.30) yaitu tabel pencapaian kinerja
perangkan daerah Dinas Perkebunan dapat dilihat dibawah ini
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
29
Tabel.2 (T-C.30)
Tabel pencapaian Kinerja Dinas Perkebunan
No Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
SPM Target
IKK
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke –
Realisasi Capaian
Proyeksi
Ctt Analisis
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
Perkebunan
1 Produksi kelapa sawit - - 8.150.267
7.918.313,20
8.071.651,60
8.224.990,00 7.513.376 - - - -
2 Produksi kelapa - - 437.023
389.457,00
391.457,00
393.457,00 482.878 - - - -
3 Produksi karet - - 381.950
377.618,50
384.855,00
392.091,50 451.225 - - - -
4
Produktivitas tanaman perkebunan (kelapa sawit /CPO)
- - 343.093
4,02
4,08
4,14 369.284 - - - -
5 Produktivitas tanaman perkebunan (kelapa)
- - -
2.649,00
2.662,00
2.676,00 - - - - -
6 Produktivitas tanaman perkebunan (Karet)
- - -
1.236,00
1.239,00
1.242,00 - - - - -
7 Produktivitas tanaman perkebunan (sagu)
- - -
7.609,00
7.690,00
7.809,00 - - - - -
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
30
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
30
Dari tabel.2 (T-C.30) yaitu tabel pencapaian kinerja Perangkan
Daerah Dinas Perkebunan diatas dapat dianalisa sebagai berikut:
Pencapaian kinerja produksi komoditas utama perkebunan
kelapa sawit target produksi tahun 2019 komoditas kelapa
sawit, sebesar 8.150.267 ton CPO terealisasi sebesar
7.513.376 ton CPO atau 91,6 %,
Pencapaian kinerja produksi komoditas utama tanaman kelapa
target sebesar 437.023 ton dalam bentuk kopra terealisasi
sebesar 482.878 atau 110,4 %
Pencapaian kinerja produksi komoditas utama dan tanaman
karet target sebesar 381.950 karet kering terealisasi sebesar
451.225 atau 118 %
Pencapaian kinerja produksi komoditas utama tanaman sagu
target sebesar 343.093 tepung sagu terealisasi 369.284
tonatau 107,6%
Hambatan / kendala dalam mencapai sasaran untuk produksi
komoditas kelapa sawit tidak tercapai disebabkan :
Masih banyaknya petani menggunakan bibit / benih tidak
bersertifikat
Pemupukan tidak sesuai dengan rekomendasi serta
lemahnya kelembagaan petani
Banyaknya tanaman tua rusak (TTR), dari data statistik
angka sementara (ASEM) tahun 2019 luas Tanaman Tua
Rusak komoditi kelapa sawit di Provinsi Riau sebanyak
39.924 ha
Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit (PSR) pada tahun 2020
ditargetnya sebanyak 20.000 ha
Gangguan hama / penyakit serta bencana alam banjir dan
kebakaran kebun
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
31
Sedangkan produksi komoditas kelapa, karet dan sagu
realisasi produksi melebihi target disebabkan karena petani
yang mempunyai kebun kelapa sawit yang sedang replanting
melakukan pemanenan tanaman perkebunan lainnya baik
kelapa, karet maupun sagu dan adanya kenaikan harga
komoditas perkebunan
Kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah dalam rangka
adanya tanaman tua rusak (TTR) perlu melakukan replanting
tanaman kelapa sawit melalui program Peremajaan Tanaman
Kelapa Sawit (PSR) yang didanai oleh BPDPKS
Selain itu juga melakukan pengawasan benih/bibit tanaman
komoditas perkebunan tidak bersertifikat dengan melakukan
pengawasan dan sertifikasi benih/bibit tanaman perkebunan
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Pembangunan perkebunan memiliki peran yang strategis
dalam perekonomian Riau. Peran strategis tersebut digambarkan
melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan modal,
penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan
bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber
pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek
usahatani yang ramah lingkungan.
Berbagai peran strategis dimaksud sejalan dengan tujuan
pembangunan perekonomian Riau yaitu meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Riau, mempercepat pertumbuhan
ekonomi; mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja,
memunculkan daerah pusat-pusat pertumbuhan baru di desa-
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
32
desa pelosok, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam
dan lingkungan hidup. Pada beberapa tahun terakhir ini
pertumbuhan dan perkembangan sektor pertanian di Provinsi
Riau berjalan dengan cukup pesat.
Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sub
sektor perkebunan di Provinsi Riau, sesuai dengan Peraturan
Gubernur Riau Nomor : 64 Tahun 2019 maka Dinas Perkebunan
mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada urusan
perkebunan, dengan melakukan pelayanan menyelenggarakan
fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pleaksanaan evaluasi dan pelaporan
Agar pelaksanaan urusan perkebunan yang diemban oleh
Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat mendukung misi
Pemerintah Daerah, diperlukan koordinasi dan sinergi program
dan kegiatan antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan
kabupaten/kota se-provinsi Riau yang membidangi perkebunan
dengan melakukan kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dalam
penyelenggaraan program dan kegiatan serta melakukan
perumusan kebijakan dan melaksanakan sesuai dengan yang
telah disepakati.
Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih
banyak ditemui permasalahan dan hambatan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Untuk
menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau perlu
ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dijadikan isu
strategis Dinas Perkebunan. Adapun Isu-isu strategis yang
dihadapi oleh Dinas Perkebunan berdasarkan hasil analisis dari
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
33
aspek gambaran pelayanan dan kajian terhadap Renstra K/L,
RTRW dan KLHS yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut:
a. Faktor internal
Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi
organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan
kelemahan. Dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas
Perkebunan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:
Kekuatan (strenghts):
1. Tersedianya Sumberdaya manusia;
2. Tersedianya sumberdaya lahan;
3. Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan,
perbenihan dan sarana produksi);
4. Tersedianya komoditas tanaman perkebunan untuk
pemenuhan pangan dan industri;
5. Tersedianya peraturan/per Undang-undangan;
6. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman
umum, pedoman teknis, kebijakan.
Kelemahan (weakness):
1. Penerapan teknologi budidaya tanaman yang belum
optimal;
2. Infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan yang
belum memadai;
3. Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran
hasil perkebunan yang belum optimal;
4. Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan
penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan yang
belum menjangkau seluruh wilayah;
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
34
5. Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi & pengawasan
mutu benih.
b. Faktor eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang
mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa
peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika
lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka
ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :
Peluang (opportunities):
1. Potensi sumberdaya tanaman perkebunan masih dapat
ditingkatkan;
2. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri;
3. Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;
4. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan;
5. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi
komitmen pemerintah.
Tantangan (threats):
1. Produksi/produktivitas tanaman perkebunan masih
rendah;
2. Alih fungsi lahan setiap tahun terus meningkat;
3. Pengusaan teknologi pertanian masih rendah;
4. Isu lingkungan hidup dan globalisasi;
5. Daya saing produk olahan pertanian serta pemasaran
masih terbatas;
6. Kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan
pendapatan petani belum maksimal
7. Akses petani terhadap permodalan masih terbatas.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
35
Permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Dinas Perkebunan berdampak terhadap pencapaian visi
dan misi kepala daerah, bila program dan kegiatan yang diemban
Dinas Perkebunan Provinsi Riau tidak dapat terlaksana dengan
baik. Hal ini disebabkan Dinas Perkebunan mendukung terhadap
capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu mendukung dalam
Peningkatan Nilai Tambah Usaha Perkebunan (NTUP),
menurunnya emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan
pangan daerah, peningkatan investasi daerah, dan pengurangan
angka kemiskinan dan pengangguran
Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Kinerja pembangunan perkebunan secara nasional selama 3
tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup memuaskan.
Indikator ekonomi makro seperti pendapatan domestik bruto,
neraca perdagangan, dan penyerapan tenaga kerja rakyat
menunjukkan trend positif.
Rencana tata ruang wilayah merupakan produk
perencanaan yang digunakan sebagai pedoman didalam
melaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga
segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada
rencana tata ruang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan
Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Provinsi Riau yang disesuaikan dengan potensi wilayah
maka arahan pengembangan tanaman perkebunan untuk
pembangunan tahun ke depan lebih difokuskan pada optimasi
penggunaan lahan dan memanfaatkan inovasi teknologi.
Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan masih
diperlukan sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
36
(KLHS) agar kebijakan pembangunan perkebunan menjadi salah
satu ujung tombak penciptaan green economy yang tentu selaras
dengan isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam
penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas
pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
(AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya,
menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui
pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang
strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah
administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan. Dalam
KLHS terdapat 6 aspek kajian, yaitu:
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
untk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA);
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap
perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan
tanaman perkebunan terkait dengan 6 aspek tersebut, antara
lain sebagai berikut:
1. Karekteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan
dan suplai air, aspek topografi, geomorfologi, pola hidrologi
maupun aksesibilitas menjadi faktor yang perlu
diperhitungkan untuk merancang kawasan.
2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi
yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
37
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen
yang ramah lingkungan jika tidak diterapkan akan berdampak
pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual, turunnya nilai
kompetitif
4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi
pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam
5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan
lokal masyarakat dalam mengelola SDA
6. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan,
potensi SDA yang tersedia dan SDM yang terlibat
7. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk,
pestisida, benih), teknologi infrastruktur pendukung
(alat/mekanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang
akan diterapkan
8. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan
membentuk ekosistem buatan, terjadinya perubahan
ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada
meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini
mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim.
9. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan
ekosistem akan mengancam keanekaragaman hayati.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam
pelayanan Dinas Perkebunan berbagai tantangan dan peluang
sebagai berikut :
Tantangan
a) Semakin tingginya alih fungsi lahan
b) Menurunnya kesuburan tanah pertanian
c) Kondisi jaringan irigasi tidak memadai
d) Anomali Iklim
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
38
e) Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat pertanian)
f) Terbatasnya modal petani
g) Penerapan teknologi terbatas
h) Daya saing produksi masih rendah
i) Tingkat kehilangan hasil masih tinggi
j) Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan yang masih rendah
k) Kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana produksi
l) Isu lingkungan hidup dan globalisasi
m) Kesejahteraan petani/pekebun masih rendah (NTP < 100)
Peluang
a) Tersedianya SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber
Daya Manusia), SDB (Sumber Daya Buatan) dalam
pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan
b) Posisi wilayah Riau yang strategis dalam menjangkau
daerah-daerah pemasaran baik nasional dan internasional
c) Pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan terbuka luas
d) Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan
membaik di Provinsi Riau
e) Kebijakan pemerintah yang sangat mendukung
f) Banyaknya sektor swasta tumbuh dan berkembang di
Provinsi Riau
g) Infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, komunikasi)
semakin baik
h) Potensi sumberdaya perkebunan masih dapat
ditingkatkan untuk pengembangan industri hilir
(bioindustri dan bioenergi)
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
39
i) Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri
j) Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif
k) Meningkatnya kebutuhan terhadap bahan pangan
l) Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi
komitmen pemerintah
Dari isu-isu strategis baik faktor internal maupun faktor
eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada
Dinas Perkebunan Provinsi Riau maka isu-isu penting yang
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
Tahun 2021 adalah melakukan peningkatan produksi
/produktivitas tanaman perkebunan dengan melaksanakan
program peningkatan mutu, produksi dan produktivitas hasil
perkebunan dengan melakukan kegiatan intensifikasi,
diversifikasi, peremajaan dan pembangunan tanaman
perkebunan dan pembinaan mutu hasil dengan melaksanakan
pengendalian hama penyakit (OPT), normalisasi saluran drainase
serta penatausahaan perizinan usaha perkebunan
Selain itu juga melakukan peningkatan pemberdayaan
kelembagaan penyuluh perkebunan dengan melaksanakan
pelatihan, pembinaan dan pengawasan penyuluh perkebunan
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun
2020
Review terhadap Rancangan Awal RKPD merupakan proses
membandingkan antara Rancangan awal Perangkat Daerah
Dinas Perkebunan Tahun 2021 dengan hasil pencermatan Badan
Pembangunan Perencanaan Daerah, Penelitian dan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
40
Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau dengan analisis
kebutuhan perencanaan perkebunan.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD dilakukan untuk
penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kebutuhan rencana
program/kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2021 yang dibahas
bersama dengan Badan Pembangunan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau
Pendanaan indikatif pembangunan perkebunan yang ada
pada RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan yang telah
direncanakan secara bersama dengan Bappedalitbang sesuai
dengan yang telah direncanakan berdasarkan Renstra Dinas
Perkebunan Tahun 2021 yaitu tabel 3 (Tabel T-C.31) Review
terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perkebunan Tahun 2021
sebagai berikut:
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
41
41
TABEL .3 (T.C. 31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikator
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Ctt Penting
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
NON URUSAN
NON URUSAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.125.200.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.125.200.000
1 Penyediaan Jasa Surat menyurat
DISBUN Jumlah Surat yang Dikirim
1.051
Surat
15.000.000
Penyediaan Jasa Surat menyurat
DISBUN Jumlah Surat yang Dikirim 1.051 Surat 15.100.000
2
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
DISBUN
Jumlah rekening yang dibayar
12
Rekenin
g 428.750.000,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
DISBUN
Jumlah rekening yang dibayar
12 Rekening
427.200.000
3
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
DISBUN
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
4
Unit
15.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
DISBUN
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
74 Unit 568.000.000
4
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
DISBUN
Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
12
Bulan
248.455.000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
DISBUN
Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor
12 Bulan 272.300.000
42
5
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
DISBUN
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
37
Unit
35.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
DISBUN
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
11 Unit 45.400.000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
DISBUN Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
35
Jenis
245.938.300 Penyediaan Alat Tulis Kantor
DISBUN Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan
35 Jenis 159.832.045
7
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
DISBUN
Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan
50
Jenis
62.370.500
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
DISBUN
Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan
42 Jenis 90.469.700
8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
DISBUN
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
8
Jenis
17.400.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
DISBUN
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
12 Jenis 22.687.250
9
Penyediaaan Makan dan Minuman
DISBUN
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
5.670
Porsi
87.500.000
Penyediaaan Makan dan Minuman
DISBUN
Jumlah makanan dan minuman yang disediakan
6320 Porsi 125.660.000
10
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
DISBUN
Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
410
Kali 502.250.000
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
DISBUN
Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
225 Kali 776.630.000
11
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
DISBUN
Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan
55
OB 1.253.526.200
Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
DISBUN
Jumlah Tenaga Administrasi Kantor yang Disediakan
49 OB 1.227.966.246
12
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
DISBUN
Jumlah tenaga satpam yang disediakan
6
OB 179.010.000
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
DISBUN
Jumlah tenaga satpam yang disediakan
6 OB 177.300.000
43
13
Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD DISBUN
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD
1
Per sen
35.000.000
Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD DISBUN
Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD
1 Per sen
33.770.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100 Persen
163.020.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100 Persen
163.020.000
14
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
DISBUN
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
3
Unit
15.000.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
DISBUN
Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan
88 Unit 174.850.000
15
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
DISBUN
Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
9
Unit
63.020.000
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
DISBUN
Jumlah peralatan gedung kantor yang disediakan
22 Unit 150.000.000
16
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
DISBUN
Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara
2
Ru ang
50.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
DISBUN
Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara
4 Ru ang
146.980.004
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
DISBUN Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
2
Unit 15.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
DISBUN Jumlah mobil jabatan yang dipelihara
5 Unit 128.200.000
18
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
DISBUN
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
8
Unit 20.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
DISBUN
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara
8 Unit 95.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase tingkat kehadiran ASN 100
Persen
100.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase tingkat kehadiran ASN
100 Persen
100.000.000
19
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
DISBUN
Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
100
Stel 100.000.000
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
DISBUN
Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan
152 Stel 102.900.000
44
URUSAN PILIHAN URUSAN PILIHAN
I PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU HASIL PERTANIAN / PERKEBUNAN
6.199.610.000
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU HASIL PERTANIAN / PERKEBUNAN
20 Peningkatan Akses kemitraan petani Kelapa
Inhil , Pelalawan
Jumlah kelompok tani yg ditingkatkan akses kemitraan
15
Kelompok
87.446.000
Peningkatan Akses kemitraan petani Kelapa
Inhil , Pelalawan
Jumlah kelompok tani yg ditingkatkan akses kemitraan
15 Kelompok
67.684.000
21 Pembangunan
Kebun Sagu Rakyat
Kep Meranti
Luas Kebun Sagu
98 Ha 506.846.000
Pembangunan Kebun Sagu Rakyat
Kep. Meranti
Luas Kebun Sagu 85 Ha 368.909.898
22 Diversifikasi
Tanaman Perkebunan Rakyat
Kep. Meranti
Jumlah Tanaman Perkebunan yang ditanam
17.400
Ba tang
370.766.000
Diversifikasi Tanaman Perkebunan Rakyat
Kep. Meranti
Jumlah Tanaman Perkebunan yang ditanam
56.400 Ba
tang 925.882.348
23 Pembinaan
dan Pengawalan Program Pembiayaan Usaha Perkebunan Untuk Program Peremajaan
Kampar,Pelalawan, Siak,Kuansing, Rohul,Rohil
Luas lahan yang diremajakan (Ha)
20.000
Ha 125.000.000
Pembinaan dan Pengawalan Program Pembiayaan Usaha Perkebunan Untuk Program Peremajaan
Kampar,Pelalawan, Siak,Kuansing, Rohul,Rohil
Luas lahan yang diremajakan (Ha)
20.000 Ha 118.333.996
24 Peningkatan
Mutu Hasil Produk Perkebunan
Kuansing, Pelalawan, Inhil, Rohul, Bengkalis
Jumlah kelompok tani pengolahan hasil yang dibina
6
Ke lompok
283.386.000
Peningkatan Mutu Hasil Produk Perkebunan
Kuansing,Pelalawan, Inhil, Rohul, Bengkalis
Jumlah kelompok tani pengolahan hasil yang dibina
6 Ke
Lom pok
205.656.000
25 Pengawasan
dan sertifikasi benih Perkebunan
Propinsi Riau
Jumlah Benih yang diawasi dan disertifikasi
40.000
La bel
36.310.000
Pengawasan dan sertifikasi benih Perkebunan
Propinsi Riau
Jumlah Benih yang diawasi dan disertifikasi 40.000
La bel
29.675.000
45
26 Intensifikasi Tanaman perkebunan
Kuansing , Inhil
Luas tanaman yang dipelihara
105 Ha 623.700.000
Intensifikasi Tanaman perkebunan
Kuansing , Inhil
Luas tanaman yang dipelihara
175 Ha 451.823.000
27 Penumbuhan
dan pengembangan Penangkar Bibit/Benih perkebunan
Kuantan Singingi
Jumlah Penangkar Benih yang di tumbuhkan
1
Pe nang kar
80.476.000
Penumbuhan dan pengembangan Penangkar Bibit/Benih perkebunan
Kuantan Singingi
Jumlah Penangkar Benih yang di tumbuhkan
0 penangkar
0
28 Pengembanga
n Perbenihan Perkebunan
Propinsi Riau
Jumlah bibit yang dihasilkan
2.000 Bibit 364.478.000
Pengembangan Perbenihan Perkebunan
Propinsi Riau
Jumlah bibit yang dihasilkan 13.000 Bibit 378.439.317
29 Pengendalaian
OPT Perkebunan
Rohul, Kuansing
luas lahan yang dikendalikan
100 Ha 100.000.000
Pengendalaian OPT Perkebunan
Rohul, Kuansing
luas lahan yang dikendalikan 100 Ha 100.000.000
30 Normalisasi
Saluran Drainase pada Areal Perkebunan Rakyat
1.Desa Teluk Kiambang Kec.Tempuling Kab.Inhil 2.Desa Talang Jerinjing Kec.Rengat Barat Kab.Inhu 3. Desa Bina Sempian Kec.Rangsang Barat Kab.Kep.Meranti
Panjang normalisasi saluran drainase
5
Km 723.200.000
Normalisasi Saluran Drainase pada Areal Perkebunan Rakyat
1.Desa Teluk Kiambang Kec.Tempuling Kab.Inhil 2.Desa Talang Jerinjing Kec.Rengat Barat Kab.Inhu 3. Desa Bina Sempian Kec.Rangsang Barat Kab.Kep.Meranti
Panjang normalisasi saluran drainase
5 Km 622.690.000
46
31 Pembangunan Water Management pada Kawasan Perkebunan Rakyat
1. Desa Balam Sempurna Kec.Balai Jaya Kab.Rokan Hilir ( Poktan Asindo)
Jumlah sekat kanal yang dibangun
5
Se kat
666.200.000
Pembangunan Water Management pada Kawasan Perkebunan Rakyat
1. Desa Balam Sempurna Kec.Balai Jaya Kab.Rokan Hilir ( Poktan Asindo)
Jumlah sekat kanal yang dibangun
5 Sekat 265.860.000
32 Pembinaan
dan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil Perkebunan
Kuansing, Pelalawan, Kep. Meranti
Jumlah alat pengolahan hasil produk perkebunan
6 Unit 199.216.000,
Pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan pengolahan hasil Perkebunan
Kuansing, Pelalawan, Kep. Meranti
Jumlah alat pengolahan hasil produk perkebunan
6 Unit 187.510.000
33 Peremajaan
Kebun Kelapa Rakyat
Inhil Luasan Kebun Kelapa Rakyat yang diremajakan
150
Ha 932.586.000,
Peremajaan Kebun Kelapa Rakyat
Inhil Luasan Kebun Kelapa Rakyat yang diremajakan
150 Ha 620.341.532
34 Pengadaan
alat mekanisasi Perkebunan
Dumai Jumlah alat mekanisasi perkebunan
1 Unit 600.000.000
Pengadaan alat mekanisasi Perkebunan
Dumai Jumlah alat mekanisasi perkebunan 0 Unit 0
35 Pembinaan,
Pengawasan dan Penataan izin usaha perkebunan
Kuansing, Inhu, Pelalawan, Kampar, Rohul, Siak
Jumlah izin usaha perusahaan yang ditertipkan
16
Pe Rusaha an
100.000.000
Pembinaan, Pengawasan dan Penataan izin usaha perkebunan
Kuansing, Inhu, Pelalawan, Kampar, Rohul, Siak
Jumlah izin usaha perusahaan yang ditertipkan
16 Peru Saha
an 172.380.000
36 Peremajaan
Kebun Karet Rakyat
Kuansing Luas kebun karet rakyat yang diremajakan
50
Ha 400.000.000
Peremajaan Kebun Karet Rakyat
Kuansing Luas kebun karet rakyat yang diremajakan
50 Ha 369.280.910
47
PROGRAM PERMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERKEBUNAN
221.410.000
PROGRAM PERMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERKEBUNAN
37 Pelatihan
Petani dan Petugas perkebunan
Kep Meranti, Siak
Jumlah petani dan petugas yang terlatih
150 Orang
51.524.576
Pelatihan Petani dan Petugas perkebunan
Kab. Meranti dan Kab. Siak
Jumlah petani dan petugas yang terlatih
150 Oran
g 42.710.000
38 Pembinaa
n dan Pengawasan Penyelenggaraan penyuluhan perkebunan
Inhil, Inhu, Rohul, Rohil, Bengkalis, Dumai, Kampar, Kuansing, Pelalawan,Pekanbaru, Siak, Bengkalis, Inhu
Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan dinilai
70
Lemba ga
46.718.324
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan penyuluhan perkebunan
Kab. Rokan Hulu, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Kab. Kuantan Singingi, Kab. Siak, Kab. Rokan Hilir, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir
Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan dinilai
36 Lem baga
40.220.000
39 Pekan
Nasional KTNA Perkebunan
- Jumlah penyuluh KTNA provinsi dan petani yang mengikuti Pekan Nasional
123.167.100
Pekan Nasional KTNA Perkebunan
- Jumlah penyuluh KTNA provinsi dan petani yang mengikuti Pekan Nasional
T O T A L
9.809.240.000
T O T A L
9.707.641.246
48
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
48
Dari tabel 3 (Tabel T-C.31) diatas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
Pendanaan indikatif pembangunan perkebunan yang ada pada
RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan yang telah
direncanakan secara bersama dengan Bappedalitbang sesuai
dengan yang telah direncanakan berdasarkan Renstra Dinas
Perkebunan Tahun 2021 dan telah diinput dalam aplikasi i-
planning
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan
Provinsi Riau tahun 2021 memiliki total anggaran sebesar Rp
9.707.641.246,-(Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta
Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh
Enam Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Lansung (BTL)
sebesar Rp. 4.740.245.245,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Empat
Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus
Empat Puluh Lima Rupiah) dan Belanja Langsung (BL) sebesar
Rp. 4.967.396.001,- ( Empat Milyar Sembilan Ratus Enam
Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Satu
Rupiah).
Belanja Tidak Lansung (BTL) terdapat 3 Program dengan 19
Kegiatan, dan Belanja Langsung (BL) terdapat 2 Program
dengan 17 Kegiatan
Program Belanja Tidak Lansung (BTL) ada 3 program yaitu
program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
sebanyak 13 kegiatan, kegiatan Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur sebanyak 5 kegiatan dan kegiatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebanyak 1 kegiatan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
49
Program pada Belanja Langsung (BL) ada 2 program yaitu
Program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu hasil
pertanian / perkebunan dan Program permberdayaan
kelembagaan penyuluhan perkebunan
Kegiatan pada Program peningkatan produksi, produktifitas
dan mutu hasil pertanian / perkebunan sebanyak 15 kegiatan
dan kegiatan pada Program permberdayaan kelembagaan
penyuluhan perkebunan sebanyak 2 kegiatan
Review pada rancangan awal dan hasil analisis kebutuhan
perangkat daerah terjadi disebabkan antara lain karena
pergeseran anggaran, penyesuaian dalam pelaksanaan
kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan,
penyesuaian anggaran dalam rekening belanja barang dan jasa
belanja perjalanan dinas, belanja modal dan belanja hibah
barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan usulan
program dan kegiatan masyarakat ini berpedoman pada sasaran
pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi, dengan tetap
memperhatikan program prioritas yang dituangkan di dalam
Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan tahun 2021,
agar didalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergis
dengan dokumen perencanaan.
Dalam memperoleh usulan program dan kegiatan
masyarakat tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan
pertemuan Forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah
Dinas Perkebunan Provinsi Riau merupakan sinkronisasi
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
50
pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
Perkebunan Provinsi Riau. Forum Perangkat Daerah ini
merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi
masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), serta
wahana antar pihak-pihak lain yang langsung atau tidak
langsung guna penyusunan program dan kegiatan Dinas
Perkebunan Provinsi Riau untuk penyempurnaan Rancangan
Awal Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau sesuai
dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah
Provinsi Riau tahun 2021 - 2022.
Forum Perangkat Daerah adalah tahapan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang merupakan forum sinkronisasi
pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah provinsi dan kabupaten/ kota. Forum Perangkat Daerah
merupakan forum yang sangat penting guna menciptakan
kesamaan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku
pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program
dan kegiatan prioritas untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Tahapan-tahapan tersebut telah diakomodasi
didalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
51
Provinsi Riau yang sebagian besar penduduknya bermata
pencaharian dibidang pertanian sub sektor perkebunan dan
masih mengandalkan sub sektor ini sebagai penopang
perekonomian daerah, sudah barang tentu sangat mendukung
dan berkepentingan dalam forum ini sebagai media untuk
memfasilitasi dan mengakomodasikan kemampuan dan
keperluan Kabupaten/Kota dan Provinsi, khususnya dalam
mempersiapkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam
rangka memantapkan Pembangunan perkebunan guna
mendukung visi dan misi Gubernur Riau
Pertemuan Forum Perangkat Daerah Dinas Perkebunan
Provinsi Riau Tahun 2020 tersebut merupakan sarana
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan
di daerah. Hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah Dinas
Perkebunan Provinsi Riau tahun 2020 dirumuskan dalam satu
berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang
mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Pertemuan
Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi bahan
pemutakhiran rancangan RKPD Provinsi Riau dan bahan
pemutakhiran pada Musrengbang RKPD Provinsi Riau tahun
2021. Berikut ini disajikan tabel 4 (TC.32) yaitu tabel usulan
program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun
2021
I.
1 Peningkatan Akses kemitraan petani Kelapa Kab.Pelalawan, Kab. Indragiri Hilir,
Kab. Kep. Meranti
Jumlah kelompok tani yg ditingkatkan
akses kemitraan 15 Kelompok
2 Pembangunan Kebun Sagu Rakyat Kab. Kep.Meranti Luas Kebun Sagu 85 Ha
3 Diversifikasi Tanaman Perkebunan RakyatKT. Usaha Lestari Desa Tanah
Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir
dan KT. Rawa Gambut Desa Teluk
Buntal, Kecamatan Tebing Tinggi
Timur Kab. Kepulauan Meranti
Jumlah Tanaman Perkebunan yang
ditanam
56.400 Batang
4 Pembinaan dan Pengawalan Program Pembiayaan Usaha
Perkebunan Untuk Program Peremajaan Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab.
Siak, Kab. Kuantan Singingi, Kab.
Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir
Luas lahan yang diremajakan (Ha)
20.000 Ha
5 Peningkatan Mutu Hasil Produk Perkebunan Kab. Pelalawan, Kab. Indragiri Hilir,
Kab. Kuantan Singingi, Kab.
Kepulauan Meranti
Jumlah kelompok tani pengolahan hasil
yang dibina 6 Kelompok
6 Pengawasan dan sertifikasi benih PerkebunanKab. Rokan Hulu, Kab. Indragiri Hulu,
Kab. Kepulauan Meranti, Kab.
Indragiri Hilir, Kab. Kuantan Singingi,
Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab.
Siak
Jumlah Benih yang diawasi dan
disertifikasi
40.000 Label
7 Intensifikasi Tanaman perkebunanKuantan Singingi dan Indragiri Hilir
Luas tanaman yang dipelihara175 Ha
8 Penumbuhan dan pengembangan Penangkar Bibit/Benih
perkebunan -Jumlah Penangkar Benih yang di
tumbuhkan - Bibit
9 Pengembangan Perbenihan PerkebunanProv.Riau
Jumlah bibit yang dihasilkan13.000 Bibit
10 Pengendalaian OPT PerkebunanKab. Kuantan Singingi, Kab. Rokan
Hulu
luas lahan yang dikendalikan
100 Ha
11 Normalisasi Saluran Drainase pada Areal Perkebunan
Rakyat Kab. Indragiri Hilir, Kab. Indragiri
Hulu, Kab. Kep.Meranti
Panjang normalisasi saluran drainase
5 Km
12 Pembangunan Water Management pada Kawasan
Perkebunan Rakyat Kab. Rokan Hilir
Jumlah sekat kanal yang dibangun
5 Sekat
13 Pembinaan dan pengadaan alat pasca panen dan
pengolahan hasil PerkebunanKab. Kep. Meranti, Kab.Kuantan
Singingi, Kab. Pelalawan
Jumlah alat pengolahan hasil produk
perkebunan 6 Unit
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN
Usulan bagi Kabupaten/Kota
untuk dapat mencermati hal
sebagai berikut :
* Lokasi dipastikan tidak termasuk
kedalam kawasan
* Lokasi harus disertai titik
Koordinat
* Kelompok tani terdaftar di
SIMLUHTAN
TABEL 4 ( T-C.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
No Program / Kegiatan LOKASI Indikator KinerjaBESARAN
/ VOLUMECATATAN PENTING
No Program / Kegiatan LOKASI Indikator KinerjaBESARAN
/ VOLUMECATATAN PENTING
14 Peremajaan Kebun Kelapa RakyatKab. Indragiri Hilir
Luasan Kebun Kelapa Rakyat yang
diremajakan150 Ha
15 Pengadaan alat mekanisasi Perkebunan-
Jumlah alat mekanisasi perkebunan- Unit
16 Pembinaan, Pengawasan dan Penataan izin usaha
perkebunanKabupaten Kuantan Singingi dan
Kabupaten Indragiri Hulu
Jumlah izin usaha perusahaan yang
ditertipkan 16 Perusahaan
17 Peremajaan Kebun Karet RakyatKab. Kuantan Singingi
Luas kebun karet rakyat yang
diremajakan 50 Ha
18 Pelatihan Petani dan Petugas perkebunanKab. Meranti dan Kab. Siak
Jumlah petani dan petugas yang terlatih52 Orang
19 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
penyuluhan perkebunan Kab. Rokan Hulu, Kota Dumai, Kota
Pekanbaru, Kab. Kuantan Singingi,
Kab. Siak, Kab. Rokan Hilir, Kab.
Bengkalis, Kab. Indragiri Hulu,
Kabupaten Indragiri Hilir
Jumlah kelembagaan penyuluhan yang
dibina dan dinilai
36 Lembaga
20 Pekan Nasional KTNA Perkebunan - Jumlah penyuluh KTNA provinsi dan
petani yang mengikuti Pekan Nasional
-
Orang
Usulan bagi Kabupaten/Kota
untuk dapat mencermati hal
sebagai berikut :
* Lokasi dipastikan tidak termasuk
kedalam kawasan
* Lokasi harus disertai titik
Koordinat
* Kelompok tani terdaftar di
SIMLUHTAN
PROGRAM PERMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERKEBUNAN
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
52
BAB III TUJUAN dan SASARAN perangkat daerah
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan produk
dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja
Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya,
sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah
mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani
antara perencanaan strategis jangka menengah dengan
perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah.
Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus
memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional
maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah
dalam rangka pencapaian Visi “TERWUJUDNYA INDONESIA
BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN
BERLANDASKAN GOTONG ROYONG “”
Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan RPJMN
tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang terampil
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki
etos kerja yang tinggi dan dinamis
2. Pembangunan Infrastruktur, yang menghubungkan kawasan
produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah
akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru,
serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
53
3. Menyederhanakan Regulasi, yang menjadi kendala
perubahan untuk kemajuan, utamanya dalam menciptakan
lapangan pekerjaan baru dan mengoptimalkan pengembangan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Menyederhanakan Birokrasi, melalui pemangkasan proses
yang panjang untuk mempermudah investasi
5. Transformasi Ekonomi, dari ketergantungan terhadap
sumber daya alam menjadi negara yang memiliki daya saing
manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah
bagi kemakmuran bangsa
Telaahan terhadap kebijakan nasional khususnya
pembangunan Perkebunan Provinsi Riau diarahkan untuk
mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu Transformasi
Ekonomi. Ada 5 pilar dalam tranformasi Ekonomi Indonesia
yaitu (1) optimalisasi pembangunan infrastruktur, (2) penguatan
implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, (3) minimalisasi
ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, (4)
efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM, serta
(5) konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan.
Kelima pilar yang dibangun saling berkaitan antara satu
dengan yang lain dan membentuk fondasi pembangunan yang
berkelanjutan sebagai landasan transformasi ekonomi menuju
Indonesia maju 2024. Pertama, optimalisasi pembangunan
infrastruktur berfokus pada upaya mengoptimalkan manfaat
yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur,
Kedua, implementasi pemerataan ekonomi antara lain dilakukan
dengan reformasi agraria yang terdiri dari Tanah Objek Reforma
Agraria (TORA), perhutanan sosial, dan moratorium serta
peremajaan perkebunan kelapa sawit, Ketiga, Indonesia perlu
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
54
meminimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka
pendek dalam rangka mengatasi saving-investment gap,
Keempat, pasar tenaga kerja perlu diefisienkan dan ditingkatkan
SDM-nya, Kelima investasi yang masuk perlu dikonfigurasi
untuk mendukung pertumbuhan dan memangkas Incremental
Capital-Output Ratio (ICOR).
Telaahan terhadap kebijakan nasional khususnya
pembangunan Perkebunan Provinsi Riau diarahkan untuk
mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu Transformasi
Ekonomi pada pilar Kedua, implementasi pemerataan ekonomi
antara lain dilakukan dengan reformasi agraria yang terdiri dari
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, dan
moratorium serta peremajaan perkebunan kelapa sawit. Bila
ditelaah Renja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020
dengan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020
terdapat keselarasan antara program dan kegiatan di Renja
Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI
dengan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-
tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan
dapat dicapai.
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 12
September 2019 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 Tahun
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
55
2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Dinas
Perkebunan Provinsi Riau merupakan salah satu Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Provinsi Riau yang melaksanakan salah
satu urusan pilihan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh
Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi daerah
dan tugas pembantuan bidang perkebunan sesuai dengan
kewenangan Provinsi
Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas
Perkebunan Provinsi Riau yang mengacu pada Rancangan
Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 , maka Dinas
Perkebunan Provinsi Riau mendukung Misi 3 (Tiga) dan Misi 5
(Lima) Pemerintah Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
VISI : Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera,
Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU
BERSATU)
MISI 3 : Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif,
mandiri dan berdaya saing
Tujuan : Mewujudkan Perekonomian yang mandiri dan berdaya
saing
Sasaran : Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya
kesenjangan pendapatan
MISI 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis
Teknologi Informasi
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
56
Tujuan : Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik
Sasaran : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang bersih, transparan, dan akuntabel
Dalam rangka mewujudkan visi melalui misi yang telah
ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu adanya
kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran
yang akan dicapai. Maka tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel.5 berikut :
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
57
Tabel. 5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2020 – 2024
(IKU DINAS PERKEBUNAN)
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.
Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
63,5 (B)
67 (B)
69 (B)
70 (B)
71 (BB)
72 (BB)
2.
Meningkatkan pendapatan petani tanaman perkebunan
Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan
Jumlah produksi Komoditas Utama Perkebunan
- Kelapa sawit (ton) 7.611.636,40 7.918.313,20 8.071.651,60 8.224.990,00 8.378.328,40 8.531.666,80
- Kelapa (ton) 388.178,00 389.457,00 391.457,00 393.457,00 395.457,00 397.457,00
- Karet (ton) 363.145,50 377.618,50 384.855,00 392.091,50 399.328,00 406.564,50
Produktivitas Tanaman Perkebunan
- Kelapa sawit (ton) 3,45 4,02 4,08 4,14 4,20 4,26
- Kelapa (ton) 0,93 2.649,00 2.662,00 2.676,00 2.689,00 2.703,00
- Karet (ton) 1,05 1.236,00 1.239,00 1.242,00 1.259,00 1.271,00
- Sagu (ton) 7,49 7.609,00 7.690,00 7.809,00 7.903,00 8.003,00
Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya
3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %
NTUP Perkebunan 98,54 99,55 100,10 100,60 102,10 102,60
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
58
Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan indikator kinerja
sasaran dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :
I. Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik
Terwujudnya peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Formulasi Perhitungan : Nilai Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja OPD
II. Meningkatkan pendapatan petani tanaman perkebunan
Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan
Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan.
Formulasi Perhitungan : jumlah produksi komoditas
utama tanaman perkebunan tahun berkenaan.
Untuk menghitung pendapatan petani dilakukan dengan
menghitung :
1. NTUP Tanaman Perkebunan
Formulasi perhitungan : Data BPS
2. Tingkat pendapatan petani komoditas utama tanaman
perkebunan (Rp/th)
Formulasi perhitungan : Rata-rata harga komoditi
tanaman perkebunan tahun berkenaan dikali jumlah
produksi dibagi 12 (dua belas) bulan.
Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM petani
Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya
Formulasi Perhitungan : jumlah SDM yang ditingkatkan
kompetensinya sampai dengan tahun berkenaan dibagi
dengan jumlah petani perkebunan yang ada dalam
Simluhtan di kali seratus
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
59
3.3. Program Dan Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan peningkatan kemandirian
ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan sub sektor
perkebunan, Dinas Perkebunan sesuai hasil analisa terhadap
potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dalam
pembangunan perkebunan di Provinsi Riau serta memperhatikan
RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau, maka ditetapkan rencana
program dan kegiatan pembangunan tanaman perkebunan
Provinsi Riau Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
a. Program Utama :
1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Hasil Perkebunan
2. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pekebunan
b. Program Pendukung :
Untuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan
organisasi, maka ditetapkan program pendukung sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pada rancangan awal Rencana Kerja Dinas Perkebunan
Provinsi Riau Tahun 2021 ditetapkan rencana program dan
kegiatan sebanyak 2 program dengan 20 kegiatan dan 3 program
pendukung dengan 19 kegiatan, sedangkan pada Rencana Kerja
Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 ditetapkan rencana
program dan kegiatan sebanyak 2 program dengan 17 kegiatan
dan 3 program pendukung dengan 19 kegiatan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
60
Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Perkebunan pagu anggaran berdasarkan RPJMD dan Renstra
jauh dari yang diharapkan karena dalam penyusunan RPJMD
dan Renstra waktu itu Sub Sektor Perkebunan masih bergabung
dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
dan belum berdiri sendiri menjadi Dinas Perkebunan, sehingga
kegiatan yang muncul hasil dari pencermatan Bappeda hanya
mewakili 1 bidang saja yaitu bidang produksi, sedangkan setelah
Dinas Perkebunan berdiri sendiri terdiri dari 4 bidang dan 1
sekretariat. Sehingga pagu anggaran Dinas Perkebunan sangat
kecil maka perlu adanya perubahan / penambahan kegiatan
pada Dinas Perkebunan dengan membuat usulan kegiatan
beserta pagu anggarannya
Adapun rincian rencana kegiatan tiap program dan kegiatan
pembangunan perkebunan antara Dinas Perkebunan Provinsi
Riau dengan Kabupaten / Kota Tahun 2021 dan prakiraan maju
Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel.6 ( T-C.33).
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
2.0.03.03.0.0.00.01.Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
3.942.315.241 3.343.570.000
2.0.03.03.0.0.00.01.001. Penyediaan Jasa Surat menyurat Jumlah Surat yang Dikirim Disbun 1.051 Surat 15.100.000 1.051 Surat 15.000.000
2.0.03.03.0.0.00.01.002.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan ListrikJumlah rekening yang dibayar Disbun 12 Rekening 427.200.000 12
Rekenin
g 450.000.000
2.0.03.03.0.0.00.01.003.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
disediakan
Disbun 74 Unit 568.000.000 4 Unit 178.058.300
2.0.03.03.0.0.00.01.004. Penyediaan Jasa Kebersihan KantorRentang waktu penyediaan jasa
kebersihan kantorDisbun 12 Bulan 272.300.000 12 Bulan 248.455.000
2.0.03.03.0.0.00.01.006.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
Disbun 11 Unit 45.400.000 37 Unit 65.000.000
2.0.03.03.0.0.00.01.007. Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah Jenis Alat Tulis Kantor
yang disediakanDisbun 35 Jenis 159.832.045 35 Jenis 250.000.000
2.0.03.03.0.0.00.01.008.Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Jumlah jenis laporan yang
dicetak dan digandakanDisbun 42 Jenis 90.469.700 50 Jenis 62.370.500
2.0.03.03.0.0.00.01.009.Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor yang disediakan
Disbun 12 Jenis 22.687.250 8 Jenis 17.400.000
2.0.03.03.0.0.00.01.010. Penyediaaan Makan dan MinumanJumlah makanan dan minuman
yang disediakanDisbun 6.320 Porsi 125.660.000 5.670 Porsi 87.500.000
2.0.03.03.0.0.00.01.011.Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi
Ke Luar Daerah
Frekuensi rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerahDisbun 225 Kali 776.630.000 410 Kali 502.250.000
2.0.03.03.0.0.00.01.012. Penyediaan Jasa Administrasi KantorJumlah Tenaga Administrasi
Kantor yang DisediakanDisbun 50 OB 1.227.966.246 55 OB 1.253.526.200
2.0.03.03.0.0.00.01.013. Penyediaan Jasa Keamanan KantorJumlah tenaga satpam yang
disediakanDisbun 6 OB 177.300.000 6 OB 179.010.000
2.0.03.03.0.0.00.01.037. Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD
Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah OPD
Disbun 1 Persen 33.770.000 1 Persen 35.000.000
2.0.03.03.0.0.00.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
100 Persen 695.030.004,00 100
Persen 177.670.000
2.0.03.03.0.0.00.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorJumlah perlengkapan gedung
kantor yang diadakanDisbun 88 Unit 174.850.000 3 Unit 15.000.000
APBD
PROVINSI
PRAKIRAAN MAJU
RENCANA TAHUN 2022
LOKASI TARGET CAPAIN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
RENCANA TAHUN 2021
( TAHUN RENCANA )CATATAN
PENTING
TABEL 6 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
ANTARA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU DAN KABUPATEN / KOTA
TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022
PRAKIRAAN MAJU
RENCANA TAHUN 2022
LOKASI TARGET CAPAIN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
RENCANA TAHUN 2021
( TAHUN RENCANA )CATATAN
PENTING
2.0.03.03.0.0.00.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung KantorJumlah peralatan gedung kantor
yang disediakanDisbun 22 Unit 150.000.000 9 Unit 63.020.000
2.0.03.03.0.0.00.02.012.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah ruang gedung kantor
yang dipeliharaDisbun 4 Ruang 146.980.004 2 Ruang 64.650.000
2.0.03.03.0.0.00.02.013. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanJumlah mobil jabatan yang
dipeliharaDisbun 5 Unit 128.200.000 2 Unit 15.000.000
2.0.03.03.0.0.00.02.014.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
Disbun 8 Unit 95.000.000 8 Unit 20.000.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase tingkat kehadiran
ASN 100 Persen 102.900.000,00
100
Persen 100.000.000
Pengadaan Pakaian khusus hari-hari
tertentu
Jumlah Pakaian khusus hari-hari
tertentu yang diadakanDisbun 152 Stel 102.900.000 178 Stel 100.000.000
2.0.03.03.2.0.03.17. 4.884.466.001 6.625.970.000
2.0.03.03.2.0.03.17.001.Peningkatan Akses kemitraan petani
Kelapa
Jumlah kelompok tani yg
ditingkatkan akses kemitraanInhil , Pelalawan 15 Kelompok 67.684.000 15
Kelompo
k 92.692.760
2.0.03.03.2.0.03.17.002. Pembangunan Kebun Sagu Rakyat Luas Kebun Sagu Kep.Meranti 85 Ha 368.909.898 150 Ha 537.256.760
2.0.03.03.2.0.03.17.003. Diversifikasi Tanaman Perkebunan RakyatJumlah Tanaman Perkebunan
yang ditanamKep.Meranti 56.400 Batang 925.882.348 1.100 Batang 393.011.960
2.0.03.03.2.0.03.17.004.
Pembinaan dan Pengawalan Program
Pembiayaan Usaha Perkebunan Untuk
Program Peremajaan
Luas lahan yang diremajakan
(Ha)
Kampar,Pelalawan,
Siak,Kuansing,
Rohul,Rohil
20.000 Ha 118.333.996 20.000 Ha 132.500.000
2.0.03.03.2.0.03.17.005.Peningkatan Mutu Hasil Produk
Perkebunan
Jumlah kelompok tani
pengolahan hasil yang dibina
Kuansing, Pelalawan, Inhil,
Rohul,
Bengkalis
6 Kelompok 205.656.000 6 Kelompo
k 300.389.160
2.0.03.03.2.0.03.17.006.Pengawasan dan sertifikasi benih
Perkebunan
Jumlah Benih yang diawasi dan
disertifikasiPropinsi Riau 40.000 Label 29.675.000 40.000 Label 92.872.000
2.0.03.03.2.0.03.17.007. Intensifikasi Tanaman perkebunan Luas tanaman yang dipelihara Kuansing , Inhil 175 Ha 451.823.000 200 Ha 661.122.000
2.0.03.03.2.0.03.17.008.Penumbuhan dan pengembangan
Penangkar Bibit/Benih perkebunan
Jumlah Penangkar Benih yang di
tumbuhkanKuantan Singingi - Bibit 0 2.000 Bibit 85.304.560
2.0.03.03.2.0.03.17.009. Pengembangan Perbenihan Perkebunan Jumlah bibit yang dihasilkan Propinsi Riau 13.000 Bibit 378.439.317 10.000 Bibit 410.346.680
2.0.03.03.2.0.03.17.010. Pengendalaian OPT Perkebunan luas lahan yang dikendalikan Rohul, Kuansing 100 Ha 100.000.000 1.000 Ha 106.000.000
2.0.03.03.2.0.03.17.011.Normalisasi Saluran Drainase pada Areal
Perkebunan Rakyat
Panjang normalisasi saluran
drainase
1.Desa Teluk Kiambang
Kec.Tempuling Kab.Inhil
2.Desa Talang Jerinjing
Kec.Rengat Barat Kab.Inhu
3. Desa Bina Sempian
Kec.Rangsang Barat
Kab.Kep.Meranti
5 Km 622.690.000 7 Km 766.592.000
2.0.03.03.2.0.03.17.012.Pembangunan Water Management pada
Kawasan Perkebunan Rakyat
Jumlah sekat kanal yang
dibangun
1. Desa Balam Sempurna
Kec.Balai Jaya Kab.Rokan
Hilir ( Poktan Asindo) 5 Sekat 265.860.000 8 Sekat 706.172.000
2.0.03.03.2.0.03.17.013.Pembinaan dan pengadaan alat pasca
panen dan pengolahan hasil Perkebunan
Jumlah alat pengolahan hasil
produk perkebunan
Kuansing, Pelalawan, Kep.
Meranti6 Unit 187.510.000 6 Unit 211.168.960
2.0.03.03.2.0.03.17.014. Peremajaan Kebun Kelapa RakyatLuasan Kebun Kelapa Rakyat
yang diremajakanInhil 150 Ha 620.341.532 50 Ha 980.541.160
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIFITAS DAN MUTU
HASIL PERTANIAN / PERKEBUNAN
APBD
PROVINSI
PRAKIRAAN MAJU
RENCANA TAHUN 2022
LOKASI TARGET CAPAIN
KINERJA
KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF
SUMBER
DANA
TARGET CAPAIAN
KINERJA
KEBUTUHAN DANA
/ PAGU INDIKATIF
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja
RENCANA TAHUN 2021
( TAHUN RENCANA )CATATAN
PENTING
2.0.03.03.2.0.03.17.015. Pengadaan alat mekanisasi Perkebunan Jumlah alat Dumai - Unit 0 1 Unit 650.000.000
2.0.03.03.2.0.03.17.016.Pembinaan, Pengawasan dan Penataan
izin usaha perkebunanJumlah perusahaan
Kuansing, Inhu, Pelalawan,
Kampar, Rohul, Siak9
Perusaha
an172.380.000 5
Perusah
aan 100.000.000
2.0.03.03.2.0.03.17.017. Peremajaan Kebun Karet Rakyat Luas kebun karet Kuansing 50 Ha 369.280.910 50 Ha 400.000.000
2.0.03.03.2.0.03.18. 82.930.000,00 236.640.000
2.0.03.03.2.0.03.18.001. Pelatihan Petani dan Petugas perkebunanJumlah petani dan petugas yang
terlatihKep Meranti, Siak 52 Orang 42.710.000 150 Orang 55.131.297
2.0.03.03.2.0.03.18.002.Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan penyuluhan perkebunan
Jumlah kelembagaan
penyuluhan yang dibina dan
dinilai
Inhil, Inhu, Rohul, Rohil,
Bengkalis, Dumai,
Kampar, Kuansing,
Pelalawan,Pekanbaru,
Siak,
Bengkalis, Inhu
36 Lembaga 40.220.000 70 Lembag
a 49.719.906
2.0.03.03.2.0.03.18.003. Pekan Nasional KTNA Perkebunan
Jumlah penyuluh KTNA provinsi
dan petani yang mengikuti Pekan
Nasional
- - Orang 0,00 35 Orang 131.788.797
9.707.641.246 10.483.850.000
APBD
PROVINSI
PROGRAM PERMBERDAYAAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN
PERKEBUNAN
Total Anggaran
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
61
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Renja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun
2021 memiliki total anggaran sebesar Rp 9.707.641.246,- (Sembilan
Milyar Tujuh Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua
Ratus Empat Puluh Enam Rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak
Lansung (BTL) sebesar Rp. 4.740.245.245,- (Empat Milyar Tujuh Ratus
Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat
Puluh Lima Rupiah) yang mencakup 3 Program dengan 19 Kegiatan dan
Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 4.967.396.001,- ( Enam Milyar
Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh
Enam Ribu Satu Rupiah) yang mencakup 2 Program dengan 17 Kegiatan.
Rincian anggaran untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel
7 berikut.
Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
2.0.03.03.0.0.00.01. Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoran 100 Persen 3.942.315.241 3.343.570.000
2.0.03.03.0.0.00.01.001. Penyediaan Jasa Surat
menyurat
Jumlah Surat yang Dikirim - Surat- 1.051 15.100.000 DISBUN 15.000.000,00
2.0.03.03.0.0.00.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening yang
dibayar
- Rekening- 12 427.200.000 DISBUN 450.000.000,00
2.0.03.03.0.0.00.01.003. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
disediakan
- Unit
- 74 568.000.000 DISBUN 178.058.300,00
2.0.03.03.0.0.00.01.004. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Rentang waktu
penyediaan jasa
kebersihan kantor
- Bulan
- 12 272.300.000 DISBUN 248.455.000,00
2.0.03.03.0.0.00.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
- Unit
- 11 45.400.000 DISBUN 65.000.000,00
2.0.03.03.0.0.00.01.007. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis
Kantor yang disediakan
- Jenis- 35 159.832.045 DISBUN 250.000.000,00
2.0.03.03.0.0.00.01.008. Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan
Jumlah jenis laporan yang
dicetak dan digandakan
- Jenis
- 42 90.469.700 DISBUN 62.370.500,00
2.0.03.03.0.0.00.01.009. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
disediakan
- Jenis
- 12 22.687.250 DISBUN 17.400.000,00
2.0.03.03.0.0.00.01.010. Penyediaaan Makan dan
Minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang disediakan
- Porsi- 6.320 125.660.000 DISBUN 87.500.000,00
2.0.03.03.0.0.00.01.011. Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Frekuensi rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
- Kali- 225 776.630.000 DISBUN 502.250.000,00
2.0.03.03.0.0.00.01.012. Penyediaan Jasa Administrasi
Kantor
Jumlah Tenaga
Administrasi Kantor yang
Disediakan
- OB- 50 1.227.966.246 DISBUN 1.253.526.200,00
6
100 Persen
Meningkat
kan kinerja
OPD
Terwujudnya
peyelenggaraa
n
pemerintahan
daerah yang
bersih,
transparan
dan akuntabel
TABEL 7
RINCIAN ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)
dan Kegiatan (output
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU TAHUN 2021
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggung jawab
Perkiraan Maju
Tahun n + 1
Data Capaian pada
Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021
Target
Page 1 of 4
Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 116
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)
dan Kegiatan (output
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggung jawab
Perkiraan Maju
Tahun n + 1
Data Capaian pada
Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021
Target
2.0.03.03.0.0.00.01.013. Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor
Jumlah tenaga satpam
yang disediakan
- OB- 6 177.300.000 DISBUN 179.010.000,00
2.0.03.03.0.0.00.01.037. Pengelolaan Barang Milik
Daerah OPD
Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah OPD
Persen1 33.770.000 DISBUN 35.000.000,00
2.0.03.03.0.0.00.02. Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Persentase Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
100 Persen 695.030.004 177.670.000
2.0.03.03.0.0.00.02.007. Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
- Unit- 88 174.850.000 DISBUN 15.000.000,00
2.0.03.03.0.0.00.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Jumlah peralatan gedung
kantor yang disediakan
- Unit- 22 150.000.000 DISBUN 63.020.000,00
2.0.03.03.0.0.00.02.012. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah ruang gedung
kantor yang dipelihara
- Ruang- 4 146.980.004 DISBUN 64.650.000,00
2.0.03.03.0.0.00.02.013. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang
dipelihara
- Unit- 5 128.200.000 DISBUN 15.000.000,00
2.0.03.03.0.0.00.02.014. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
- Unit- 8 95.000.000 DISBUN 20.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Persentase tingkat
kehadiran ASN
100 Persen 100 Persen 102.900.000 100.000.000
'Meningkat
kan kinerja
OPD
Terwujudnya
peyelenggaraa
n
pemerintahan
daerah yang
bersih,
Pengadaan Pakaian khusus hari-
hari tertentu
Jumlah Pakaian khusus
hari-hari tertentu yang
diadakan
178 Stel 152 102.900.000 DISBUN 100.000.000,00
URUSAN PILIHAN
URUSAN PILIHAN 1.315.143.999,00
PERTANIAN 6.199.610.000,00
2.0.03.03.2.0.03.17. Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan
Mutu Hasil Perkebunan
4.884.466.001 6.625.970.000
Produksi kelapa sawit 8.071.651,60
Produksi kelapa 391.457,00
Produksi karet 384.855,00
100 Persen
'Meningkat
kan kinerja
OPD
Terwujudnya
peyelenggaraa
n
pemerintahan
daerah yang
bersih,
transparan
dan akuntabel
Page 2 of 4
Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 116
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)
dan Kegiatan (output
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggung jawab
Perkiraan Maju
Tahun n + 1
Data Capaian pada
Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021
Target
Produktivitas tanaman
perkebunan (kelapa sawit
/CPO) 4,08
Produktivitas tanaman
perkebunan (kelapa) 2.662,00
Produktivitas tanaman
perkebunan (Karet) 1.239,00
Produktivitas tanaman
perkebunan (sagu) 7.690,00
2.0.03.03.2.0.03.17.001. Peningkatan Akses kemitraan
petani Kelapa
Jumlah kelompok tani yg
ditingkatkan akses
kemitraan
- Kelompok
- 15 67.684.000 DISBUN 92.692.760,00
2.0.03.03.2.0.03.17.002. Pembangunan Kebun Sagu
Rakyat
Luas Kebun Sagu - Ha- 85 368.909.898 DISBUN 537.256.760,00
2.0.03.03.2.0.03.17.003. Diversifikasi Tanaman
Perkebunan Rakyat
Jumlah Tanaman
Perkebunan yang ditanam
- Batang
- 56.400 925.882.348 DISBUN 393.011.960,00
2.0.03.03.2.0.03.17.004. Pembinaan dan Pengawalan
Program Pembiayaan Usaha
Perkebunan Untuk Program
Peremajaan
Luas lahan yang
diremajakan (Ha)
- Ha
- 20.000 118.333.996 DISBUN 132.500.000,00
2.0.03.03.2.0.03.17.005. Peningkatan Mutu Hasil Produk
Perkebunan
Jumlah kelompok tani
pengolahan hasil yang
dibina
Kelompok
6 205.656.000 DISBUN 300.389.160,00
2.0.03.03.2.0.03.17.006. Pengawasan dan sertifikasi
benih Perkebunan
Jumlah Benih yang diawasi
dan disertifikasi
Label40.000 29.675.000 DISBUN 92.872.000,00
2.0.03.03.2.0.03.17.007. Intensifikasi Tanaman
perkebunan
Luas tanaman yang
dipelihara
Ha175 451.823.000 DISBUN 661.122.000,00
2.0.03.03.2.0.03.17.008. Penumbuhan dan
pengembangan Penangkar
Bibit/Benih perkebunan
Jumlah Penangkar Benih
yang di tumbuhkan
Bibit- 0 DISBUN 85.304.560,00
2.0.03.03.2.0.03.17.009. Pengembangan Perbenihan
Perkebunan
Jumlah bibit yang
dihasilkan
- Bibit- 13.000 378.439.317 DISBUN 410.346.680,00
2.0.03.03.2.0.03.17.010. Pengendalaian OPT Perkebunan luas lahan yang
dikendalikan
- Ha- 100 100.000.000 DISBUN 106.000.000,00
2.0.03.03.2.0.03.17.011. Normalisasi Saluran Drainase
pada Areal Perkebunan Rakyat
Panjang normalisasi
saluran drainase
Km
5 622.690.000 DISBUN 766.592.000,00
Meningkat
nya
pendapata
n petani
melalui
peningkata
n NTUP
Meningkatnya
produksi
Page 3 of 4
Rp Target Rp
1 2 3 4 5 7 8 9 10 116
Tujuan Sasaran Kode Program / Kegiatan Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Tujuan,
Sasaran, Program (outcome)
dan Kegiatan (output
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja
Perangkat Daerah
Penanggung jawab
Perkiraan Maju
Tahun n + 1
Data Capaian pada
Tahun Awal Perencanaan Tahun 2021
Target
2.0.03.03.2.0.03.17.012. Pembangunan Water
Management pada Kawasan
Perkebunan Rakyat
Jumlah sekat kanal yang
dibangun
Sekat 5 265.860.000 DISBUN 706.172.000,00
2.0.03.03.2.0.03.17.013. Pembinaan dan pengadaan alat
pasca panen dan pengolahan
hasil Perkebunan
Jumlah alat pengolahan
hasil produk perkebunan
Unit
6 187.510.000 DISBUN 211.168.960,00
2.0.03.03.2.0.03.17.014. Peremajaan Kebun Kelapa
Rakyat
Luasan Kebun Kelapa
Rakyat yang diremajakan
Ha150 620.341.532 DISBUN 980.541.160,00
2.0.03.03.2.0.03.17.015. Pengadaan alat mekanisasi
Perkebunan
Jumlah alat mekanisasi
perkebunan
Unit- 0 DISBUN 650.000.000,00
2.0.03.03.2.0.03.17.016. Pembinaan dan Pengawasan
Penataan izin usaha
perkebunan
Jumlah izin usaha
perusahaan yang
ditertipkan
Perusahaan
9 172.380.000 DISBUN 100.000.000,00
2.0.03.03.2.0.03.17.017. Peremajaan Kebun Karet Rakyat Luas kebun karet rakyat
yang diremajakan
Ha50 369.280.910 DISBUN 400.000.000,00
2.0.03.03.2.0.03.18. Program Pemberdayaan
Penyuluhan Perkebunan
Persentase SDM yang
ditingkatkan
kompetensinya
3% 82.930.000,00 236.640.000,00
2.0.03.03.2.0.03.18.001. Pelatihan Petani dan Petugas
perkebunan
Jumlah petani dan petugas
yang terlatih
- Orang- 52 42.710.000 DISBUN 55.131.297,00
2.0.03.03.2.0.03.18.002. Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan penyuluhan
perkebunan
Jumlah kelembagaan
penyuluhan yang dibina
dan dinilai-
Lembaga
- 36 40.220.000 DISBUN 49.719.906,00
2.0.03.03.2.0.03.18.003. Pekan Nasional KTNA
Perkebunan
Jumlah penyuluh KTNA
provinsi dan petani yang
mengikuti Pekan Nasional-
Orang
- - - DISBUN 131.788.797,00
- 9.707.641.246,00 10.483.850.000 JUMLAH (Rupiah)
Meningkat
nya
pendapata
n petani
melalui
peningkata
n NTUP
Meningkatnya
produksi
3%
Meningkat
nya
pendapata
n petani
melalui
peningkata
n NTUP
Meningkatnya
produksi
Page 4 of 4
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
62
BAB V P E N U T U P
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan
kegiatan pembangunan perkebunan ditujukan untuk meningkatkan
kualitas perencanaan tahunan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran
pembangunan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan
Provinsi Riau tahun 2019-2024 dengan menerapkan prinsip-prinsip
efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan
perkebunan di Provinsi Riau.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan dengan
memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu
program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan
keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait
dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses
perencanaan pembangunan perkebunan. Untuk memperoleh
keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanan program dan kegiatan yang
telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan
tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan
Perkebunan, Forum Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan tahapan
Musrenbang Daerah tahun 2020 guna merumuskan perencanaan tahun
2021.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021
menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan
perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari
tanggungjawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen
Renja ini mengikat secara kelembagaan sebagai dokumen perencanaan
dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2021 yang berpedoman
dan tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
63
Yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program dan
kegiatan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang merupakan
permasalahan yang terjadi antara lain :
1. Masih rendahnya produktivitas tanaman perkebunan karena
banyaknya tanaman tua rusak,penggunaan bahan tanaman yang
tidak bermutu dan bersertifikat, pemupukan yang tidak sesuai
rekomendasi, penanganan pasca panen yang belum memadai serta
lemahnya kelembagaan petani.
2. Terbatasnya infrastruktur untuk mendukung pemasaran seperti
jalan produksi serta terbatasnya akses permodalan petani.
3. Rendahnya produksi tanaman perkebunan karena penggunaan
bahan tanaman (benih) yang tidak bermutu / unggul, gangguan
hama penyakit, anomaly cuaca, kebakaran lahan dan kebun serta
banjir.
4. Mutu produk tanaman perkebunan yang masih rendah (belum
memenuhi standar) dan harga produk tanaman perkebunan yang
masih rendah pada tingkat petani.
5. Rendahnya harga komoditi perkebunan terutama karet dan kelapa
yang diterima petani disebabkan karena panjangnya mata rantai
perdagangan dengan system ijon dan tengkulak serta belum
adanya register Pedagang pengumpul / pembeli Bokar (Karet) oleh
Dinas Disperindag Kabupaten/Kota sebagaimana Permendag no
53 Tahun 2009
6. Masih banyaknya pelaku usaha perkebunan yang belum memiliki
Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan atau sudah memiliki IUP tapi
belum memiliki HGU.
7. Kurangnya jaminan kepastian usaha perkebunan karena masalah
RTRW yang belum terselesaikan.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
64
8. Terbatasnya persediaan benih unggul bersertifikat tanaman
perkebunan pada sumber bibit, sedangkan permintaan benih
unggul berkualitas tidak hanya dari Provinsi Riau juga Provinsi
lainnya.
Kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (renja)
Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 yang
dilaksanakan antara lain :
1. Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah sebagai pedoman
penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan
pembangunan perkebunan yang selanjutnya dituangkan dalam
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Tahun 2021.
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat
Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 mengacu
pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-
langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan
yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum
Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Tahun 2021 ini untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Bidang
/UPT lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam
melaksanaan pembangunan perkebunan sesuai dengan
program/kegiatan Tahun 2021 ini dengan sebaik–baiknya;
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
65
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Tahun 2021, Dinas Perkebunan berkewajiban untuk melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan
Sedangkan rencana tindak lanjut Rencana Kerja (renja) Perangkat
Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2021 yang dilaksanakan
antara lain
1. Meningkatkan produktivitas perkebunan melalui upaya
peremajaan, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan,
rekomendasi pemupukan, memperkuat kelembagaan petani serta
meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan petani.
2. Membuka akses bagi pemasaran hasil produksi perkebunan dengan
membangun jalan produksi
3. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan dengan
menggunakan bahan tanaman (benih) unggul bersertifikat,
penggunaan lahan yang optimal (jumlah tanaman per Ha),
pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan,
penggunaan pupuk yang tepat, perbaikan saluran drainase serta
mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan kebun serta
gangguan bencana alam lainnya.
4. Meningkatkan mutu produk perkebunan dengan memberikan
bimbingan teknis pengolahan, sosialisasi peraturan tentang mutu
produk perkebunan dan pemberian bantuan alat pengolahan.
Dengan meningkatnya mutu produk perkebunan maka diharapkan
harga yang diterima petani pun meningkat sehingga menambah
pendapatan petani.
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
66
5. Memutus mata rantai pedagang tengkulak / ijon dan Dinas
Perindag Kabupaten/Kota melakukan register terhadap pedagang
pengumpul / pembeli karet (BahanOlahanKaret (Bokar)) petani
6. Peningkatan upaya penertiban perizinan perkebunan serta
pembinaan dan monitoring pelaku usaha perkebunan
7. Percepatan penyelesaian Perubahan RTRW Propinsi Riau
8. Promosi untuk menarik minat investor membangun industry hilir
perkebunan di propinsi Riau
9. Meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan wawasan SDM
perkebunan melalui pendidikan dan latihan, kursus kursus teknis
fungsional, magang dan lain-lain secara terprogram dan
berkesinambungan.
10. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak perbankan
dan dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota agar
memperoleh jalan keluar yang terbaik untuk memenuhi
persyaratan memperoleh kredit permodalan pembangunan
/peremajaan kebun program revitalisasi.
11. Membangun kebun sumber benih tanaman perkebunan pada setiap
daerah pengembangan tanaman perkebunan
Renja 2021 ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan
dan penyusunan rencana secara berkesinambungan oleh para pimpinan
manajemen dan seluruh staf Dinas Perkebunan Provinsi Riau sehingga
akan diperoleh pencapaian target program dan kegiatan sebagai upaya
peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.
Dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan perkebunan
harus dilakukan lebih intensif di dalam koordinasi antar instansi yang
terkait agar hasil pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi
petani juga memberikan manfaat untuk mewujudkan perekonomian
daerah yang kompetitif. Selanjutnya, agar masyarakat turut berperan
Dinas Perkebunan Provinsi Riau
67
: 2021
BIDANG
URUSA
N
KODEFIKASI
(Diisi dari
i-Planning))
PROGRAM
(Diisi dari Renja
PD)
KEGIATAN
(Diisi dari Renja)INDIKATOR PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PAGU (Rp.) KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PAGU (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22
0.0.00.0.0.00.03.01.
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Persentase Pemenuhan
Kebutuhan Pelayanan
Administrasi Perkantoranx.xx.01.
Administrasi
UmumPersentase Pemenuhan
Pelayanan Administrasi
Umum
x.xx.01.
Administrasi
UmumPersentase Pemenuhan
Pelayanan Administrasi
Umum
x.xx.01.1.03.
Administrasi
Umum
X.XX.01.1.08
Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
0.0.00.0.0.00.03.01.001.Penyediaan Jasa Surat
menyuratJumlah Surat yang Dikirim 1.051 Surat 15.100.000 x.xx.01.1.03.
Penyediaan Jasa Surat
MenyuratJumlah Surat yang Dikirim 1.051 Surat 15.100.000 01.1.08.01
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Surat Menyurat
yang disediakan1.000 Surat 15.100.000
0.0.00.0.0.00.03.01.002.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang dibayar 12 Rekening 427.200.000 x.xx.01.1.03.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan ListrikJumlah rekening yang
dibayar12 Rekening 427.200.000 01.1.08.02
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah rekening yang
dibayar36 Rekening 427.200.000
0.0.00.0.0.00.03.01.003.
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
disediakan
20 Unit 568.000.000 x.xx.01.1.03.
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang
disediakan
20 Unit 568.000.000
0.0.00.0.0.00.03.01.007.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor
yang disediakan35 Jenis 159.642.045 x.xx.01.1.03.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah Jenis Alat Tulis
Kantor yang disediakan35 Jenis 159.832.045
0.0.00.0.0.00.03.01.006.
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas /
operasional yang dipelihara
11 Unit 45.400.000 x.xx.01.1.03.06.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan dinas /
operasional yang
dipelihara11 Unit 45.400.000 01.1.09.02
Penyediaan jasa
pemeliharaan, biaya
pemeliharaan, pajak dan
perizinan kendaraan dinas
operasional atau lapangan
Jumlah kendaraan dinas /
operasional yang
dipelihara11 Unit 45.400.000
0.0.00.0.0.00.03.01.008.
Penyediaan Barang Cetakan
Dan Penggandaan Jumlah jenis laporan yang
dicetak dan digandakan42 Jenis 90.469.700 x.xx.01.1.03.11.
Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan Jumlah jenis laporan yang
dicetak dan digandakan42 Jenis 90.469.700 01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan
dan PenggandaanJumlah jenis barang
cetakan dan penggandaan
yang disediakan
42 Jenis 90.469.700
0.0.00.0.0.00.03.01.009.
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor yang disediakan
14 Jenis 22.687.250 x.xx.01.1.03.12.
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
disediakan
14 Jenis 22.687.250 01.1.06.01
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor yang
disediakan
14 Jenis 22.687.250
0.0.00.0.0.00.03.01.010.
Penyediaaan Makan dan
Minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang disediakan6.320 Porsi 125.660.000 x.xx.01.1.03.17.
Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah makanan dan
minuman yang disediakan6.320 Porsi 125.660.000 01.1.06.04
Penyediaan bahan logistik
kantor
Jumlah makanan dan
minuman yang disediakan6.929 Porsi 125.660.000
0.0.00.0.0.00.03.01.011.
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah Frekuensi rapat koordinasi
dan konsultasi keluar daerah225 Kali 776.820.000 x.xx.01.1.03.18.
Rapat-rapat Kordinasi dan
Konsultasi ke Luar DaerahFrekuensi rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
225 Kali 776.630.000 01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Frekuensi rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
197 Kali 776.630.000
0.0.00.0.0.00.03.01.012.
Penyediaan Jasa Administrasi
KantorJumlah Tenaga Administrasi
Keuangan yang Disediakan49 OB 1.220.560.000
0.0.00.0.0.00.03.01.013.Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor
Jumlah tenaga satpam yang
disediakan 6 OB 177.300.000
0.0.00.0.0.00.03.01.004.
Penyediaan Jasa Kebersihan
KantorRentang waktu penyediaan
jasa kebersihan kantor12 Bulan 272.300.000 x.xx.01.1.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan
KantorRentang waktu penyediaan
jasa kebersihan kantor12 Bulan 272.300.000
0.0.00.0.0.00.03.01.037.
Pengelolaan Barang Milik
Daerah OPD
Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah OPD
1 Persen 33.770.000 x.xx.01.1.03.05.
Penyediaan jasa jaminan
barang milik daerah
Persentase Pelaksanaan
Pengelolaan Barang Milik
Daerah OPD
1 Persen 33.770.000 01.1.03.06
Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD
Persentase Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada
SKPD
1 Persen 33.770.000
0.0.00.0.0.00.03.02
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Persentase Pemenuhan
Sarana Dan Prasarana
Aparatur
0.0.00.0.0.00.03.02.007.
Pengadaan Perlengkapan
Gedung KantorJumlah perlengkapan gedung
kantor yang diadakan88 Unit 174.850.000 x.xx.01.1.03.23.
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan
gedung kantor yang
diadakan
88 Unit 174.850.000
0.0.00.0.0.00.03.02.009.
Pengadaan Peralatan Gedung
KantorJumlah peralatan gedung
kantor yang disediakan22 Unit 150.000.000 x.xx.01.1.03.25.
Pengadaan Peralatan Gedung
KantorJumlah peralatan gedung
kantor yang disediakan22 Unit 150.000.000
0.0.00.0.0.00.03.02.012.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah ruang gedung kantor
yang dipelihara2 Ruang 146.980.004 x.xx.01.1.03.29.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Jumlah ruang gedung
kantor yang dipelihara2 Ruang 146.980.004 01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya
Jumlah Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung
Kantor atau Kantor yang
dipelihara
2 Ruang 146.980.004
TAHUN
RENJA PD TAHUN 2021 PERMENDAGRI 90/2019 PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019
TARGET TARGET TARGET
Format Pemetaan
PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
727.832.045
x.xx.01.1.03.07.Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Jumlah Tenaga
Administrasi Keuangan
yang Disediakan
55 OB
13
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.405.266.246
01.1.08.04Penyediaan jasa pelayanan
umum kantor
Jumlah Tenaga Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang disediakan
Jumlah jenis peralatan dan
perlengkapan kantor yang
disediakan38 Jenis
744 OB 1.677.566.246
01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya
Jumlah sarana dan
prasarana pendukung
gedung kantor atau
bangunan lainnya yang
diadakan
97 Unit 324.850.000
: 2021
BIDANG
URUSA
N
KODEFIKASI
(Diisi dari
i-Planning))
PROGRAM
(Diisi dari Renja
PD)
KEGIATAN
(Diisi dari Renja)INDIKATOR PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PAGU (Rp.) KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PAGU (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22
TAHUN
RENJA PD TAHUN 2021 PERMENDAGRI 90/2019 PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019
TARGET TARGET TARGET
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
13
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
0.0.00.0.0.00.03.02.013.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang
dipelihara
2 Unit 128.200.000 x.xx.01.1.03.30.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
Jumlah mobil jabatan yang
dipelihara
2 Unit 128.200.000
0.0.00.0.0.00.03.02.014.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
8 Unit 95.000.000 x.xx.01.1.03.31.
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
8 Unit 95.000.000
2.00.0.00.03.03.003.
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase tingkat
kehadiran ASN
x.xx.01.
Peningkatan
Disiplin dan
Kapasitas Sumber
Daya AparaturPersentase Tingkat
Kehadiran ASNx.xx.01.
Peningkatan
Disiplin dan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Persentase Tingkat
Kehadiran ASN
x.xx.01.1.04.
Peningkatan
Disiplin dan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Persentase Tingkat
Kehadiran ASNx.xx.01.1.04.
Peningkatan Disiplin
dan Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur
Persentase Tingkat
Kehadiran ASN
0.0.00.03.03.003.003
Pengadaan Pakaian khusus
hari-hari tertentuJumlah pakaian khusus hari-
hari tertentu yang diadakan152 Stel 102.900.000 x.xx.01.1.04.05.
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-
hari tertentu yang
diadakan
152 Stel 102.900.000 01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya
Jumlah pakaian khusus
hari-hari tertentu yang
diadakan
240 Stel 102.900.000
2.0.03.03.2.0.03.17. Program
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas dan
Mutu Hasil
Perkebunan
Jumlah Produksi tanaman
utama perkebunan
3.27.02
PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN
SARANA
PERTANIAN
Persentase kebutuhan
bibit tanaman utama
perkebunan
3.27.02
PROGRAM
PENYEDIAAN
DAN
PENGEMBANG
AN SARANA
PERTANIAN
Persentase kebutuhan
bibit tanaman utama
perkebunan
3.27.02.1.02
Pengawasan
mutu,
penyediaan dan
peredaran benih
tanaman Jumlah peredaran benih
perkebunan3.27.02.1.02
Pengawasan mutu,
penyediaan dan
peredaran benih
tanaman
Jumlah peredaran benih
perkebunan
2.0.03.2.0.03.03.17.006.
Pengawasan dan sertifikasi
benih Perkebunan
Jumlah Benih yang diawasi
dan disertifikasi40.000 Label 29.675.000
2.0.03.2.0.03.03.17.009.
Pengembangan Perbenihan
Perkebunan
Jumlah bibit yang dihasilkan
13.000 Bibit 378.439.317
2.0.03.2.0.03.03.17.008.
Penumbuhan dan
pengembangan Penangkar
Bibit/Benih
perkebunan,Pengembangan
Perbenihan Perkebunan
Jumlah Penangkar Benih yang
di tumbuhkan
1.500 bibit - 3.27.02.1.02.04
Pengawasan Mutu,
Penyediaan dan Peredaran
Benih/Bibit Perkebunan
Jml bibit penangkar yang
ditumbuhkan1.500 bibit - 3.27.02.1.02.04
Pengawasan Mutu,
Penyediaan dan Peredaran
Benih/Bibit Perkebunan
Jml bibit penangkar yang
ditumbuhkan1.500 bibit -
3.27.03PROGRAM
PENYEDIAAN DAN
PENGEMBANGAN
PRASARANA
PERTANIAN
Jumlah Produksi tanaman
utama perkebunan
3.27.03
PROGRAM
PENYEDIAAN
DAN
PENGEMBANG
AN
PRASARANA
PERTANIAN
Jumlah Produksi tanaman
utama perkebunan
3.27.03.1.01
Penataan
prasarana
pertanian
Jumlah luas kebun yang
ditanam3.27.03.1.01
Jumlah luas kebun yang
ditanam
2.00.03.03.2.0.03.17.013.
Pembinaan dan pengadaan
alat pasca panen dan
pengolahan hasil Perkebunan Jumlah alat pengolahan hasil
produk perkebunan6 Unit 187.510.000
2.0.03.2.0.03.03.17.005.Peningkatan Mutu Hasil
Produk Perkebunan
Jumlah kelompok tani
pengolahan hasil yang dibina6 Kelompok 205.656.000
2.00.03.03.2.0.03.17.014.Peremajaan Kebun Kelapa
Rakyat
Luasan Kebun Kelapa Rakyat
yang diremajakan150 Ha
620.341.532 3.27.03.1.01.02
Jumlah luas lahan yg
ditanam 650 ha 3.129.403.688
Peremajaan Kebun Karet
RakyatLuas kebun karet 50 Ha
369.280.910
01.1.09.01
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang
dipelihara
10 Unit 223.200.000
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
3.27.02.1.02.01Pengelolaan penerbitan
sertifikasi benih
Jumlah benih yg diawasi
dan disertifikasi 53.000 Label 408.114.317 408.114.317
3,27,02,1,01,01
Pengawasan sebaran pupuk,
pestisida, alsintan dan
sarana pendukung
pertanian
Jumlah kelompok tani
perkebunan yang dibina 12 Klp 393.166.000
3.27.02.1.02.01Pengelolaan Penerbitan
Sertifikat Benih
Jumlah benih yg diawasi
dan disertifikasi 53.000 Label
567 ha 2.736.237.688
2.0.03.03.2.0.03.17.017.
pengendalian dan
pemanfaatan prasarana,
kawasan dan komoditas
pertanian
3.27.03.1.01.02
pengendalian dan
pemanfaatan prasarana,
kawasan dan komoditas
pertanian
Jumlah luas lahan yg
ditanam
: 2021
BIDANG
URUSA
N
KODEFIKASI
(Diisi dari
i-Planning))
PROGRAM
(Diisi dari Renja
PD)
KEGIATAN
(Diisi dari Renja)INDIKATOR PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PAGU (Rp.) KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PAGU (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22
TAHUN
RENJA PD TAHUN 2021 PERMENDAGRI 90/2019 PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019
TARGET TARGET TARGET
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
13
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2.0.03.2.0.03.03.17.007.
Intensifikasi Tanaman
perkebunan Luas tanaman yang dipelihara 175 Ha
451.823.000
2.0.03.2.0.03.03.17.003.
Diversifikasi Tanaman
Perkebunan Rakyat Jumlah Tanaman Perkebunan
yang ditanam56.400 Batang
925.882.348
2.0.03.2.0.03.03.17.002.
Pembangunan Kebun Sagu
Rakyat Luas Kebun Sagu 98 Ha
368.909.898
2.0.03.2.0.03.03.17.011.
Normalisasi Saluran Drainase
pada Areal Perkebunan
Rakyat,
Panjang normalisasi saluran
drainase5 Km 622.690.000
2.0.03.2.0.03.03.17.012.
Pembangunan Water
Management pada Kawasan
Perkebunan Rakyat
Jumlah sekat kanal yang
dibangun 5 Sekat 265.860.000
2.0.03.2.0.03.03.17.004.
Pembinaan dan Pengawalan
Program Pembiayaan Usaha
Perkebunan Untuk Program
PeremajaanLuas lahan yang diremajakan
(Ha)20.000 Ha 118.333.996 3.27.03.1.01.09
koordinasi, sinkronisasi dan
penataan prasarana
pendukung pertanian lainnya Jumlah luas lahan yg
diremajakan 2.000 Ha 118.333.996
3.27.03.1.01.0
9
koordinasi, sinkronisasi dan
penataan prasarana
pendukung pertanian
lainnya Jumlah luas lahan yg
diremajakan 2.000 Ha 118.333.996
3.27.05
PROGRAM
PENGENDALIAN
DAN
PENANGGULANGA
N BENCANA
PERTANIAN
Persentase Luas lahan
yang dikendalikan3.27.05
PROGRAM
PENGENDALIA
N DAN
PENANGGULA
NGAN
BENCANA
PERTANIAN
Persentase Luas lahan
yang dikendalikan
Persentase Luas lahan
yang dikendalikan
3.27.05.1.01
Pengendalian
dan
Penanggulangan
Bencana
Pertanian
Provinsi
Luas lahan yang
dikendalikan3.27.05.1.01
Pengendalian dan
Penanggulangan
Bencana
Pertanian Provinsi
Luas lahan yang
dikendalikan
2.0.03.2.0.03.03.17.010.Pengendalaian OPT
Perkebunanluas lahan yang dikendalikan 100 Ha 100.000.000 3.27.05.1.01.01
Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan PerkebunanLuas lahan yang
dikendalikan100 Ha 100.000.000 3.27.05.1.01.01
Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan
(OPT) Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan
Perkebunan Luas lahan yang
dikendalikan100 Ha 100.000.000
2.0.03.03.2.0.03.17.015.Pengadaan alat mekanisasi
Perkebunan
Jumlah alat mekanisasi
perkebunan1 Unit 600.000.000 3.27.05.1.01.03
Pencegahan, Penanganan
Kebakaran Lahan, dan
Gangguan Usaha Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan
PerkebunanJumlah alat mekanisasi
perkebunan1 Unit - 3.27.05.1.01.03
Pencegahan, Penanganan
Kebakaran Lahan, dan
Gangguan Usaha Tanaman
Pangan, Hortikultura, dan
PerkebunanJumlah alat mekanisasi
perkebunan- 0 -
3.27.06
PROGRAM
PERIZINAN USAHA
PERTANIAN
Persentase izin usaha
perusahaan yang
ditertipkan
3.27.06
PROGRAM
PERIZINAN
USAHA
PERTANIAN
Persentase izin usaha
perusahaan yang
ditertipkan
3.27.06.1,01
Penerbitan Izin
Usaha Pertanian
yang kegiatan
Usahanya dalam
Daerah
Kabupaten/KotaPersentase izin usaha
perusahaan yang
ditertipkan
3.27.06.1,01
Penerbitan Izin
Usaha Pertanian yang
kegiatan Usahanya
dalam Daerah
Kabupaten/Kota Persentase izin usaha
perusahaan yang
ditertipkan
2.0.03.03.2.0.03.17.016.
Pembinaan dan Pengawasan
Penataan izin usaha
perkebunan
3.27.06.1,01.03
Pembinaan dan Pengawasan
Penerapan Izin Usaha
Pertanian Jumlah izin usaha
perusahaan yang
ditertipkan
172.380.000
3.27.06.1,01.03
Pembinaan dan Pengawasan
Penerapan Izin Usaha
Pertanian Jumlah izin usaha
perusahaan yang
ditertipkan
9 Perusahaan 172.380.000
3.27.07
PROGRAM
PENYULUH
PERTANIAN
Persentase SDM yang
ditingkatkan
kompetensinya
3.27.07
PROGRAM
PENYULUH
PERTANIAN
Persentase SDM yang
ditingkatkan
kompetensinya
-
567 ha 2.736.237.688
3.27.03.1.01.04
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan
Pengelolaan Jaringan Irigasi di
Tingkat Usaha
Tani
Jumlah unit yang dibangun 10 Unit 888.550.000
3.27.03.1.01.02
pengendalian dan
pemanfaatan prasarana,
kawasan dan komoditas
pertanian
Jumlah luas lahan yg
ditanam
Km 888.550.0003.27.03.1.01.04
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan
Pengelolaan Jaringan Irigasi
di Tingkat Usaha
Tani
Panjang Jaringan yang
dibangun5
: 2021
BIDANG
URUSA
N
KODEFIKASI
(Diisi dari
i-Planning))
PROGRAM
(Diisi dari Renja
PD)
KEGIATAN
(Diisi dari Renja)INDIKATOR PAGU (Rp.) KODEFIKASI PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PAGU (Rp.) KODE PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR PAGU (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22
TAHUN
RENJA PD TAHUN 2021 PERMENDAGRI 90/2019 PEMUTAKHIRAN PMDN 90/2019
TARGET TARGET TARGET
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
13
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
2.0.03.2.0.03.03.18
Program
Pemberdayaan
Penyuluhan
Perkebunan
Persentase SDM yang
ditingkatkan kompetensinya
3.27.07.1.01
Pengembangan
Ketenagaan
Penyuluhan
Pertanian
Jumlah penyuluhan yang
ditingkatkan
kompetensinya
3.27.07.1.01
Pengembangan
Ketenagaan
Penyuluhan
Pertanian
Jumlah penyuluhan yang
ditingkatkan
kompetensinya
-
2.0.03.2.0.03.03.18.002.
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan penyuluhan
perkebunan
Jumlah kelembagaan
penyuluhan yang dibina dan
dinilai
70 Lembaga 40.220.000 3.27.07.1.01.02
Kerja Sama Pengembangan
Kompetensi Penyuluh
Pertanian Swadaya dan SwastaJumlah penyuluhan yang
ditingkatkan
kompetensinya
70 Lembaga 40.220.000 3.27.07.1.01.0
2
Kerja Sama Pengembangan
Kompetensi Penyuluh
Pertanian Swadaya dan
SwastaJumlah penyuluhan yang
ditingkatkan
kompetensinya
70 Lembaga 40.220.000
3.27.07.1.02
Pengembangan
Penerapan
Penyuluhan
Pertanian
Jumlah kelembagaan
penyuluhan yang
memperoleh penyebaran
informasi teknis, sosial,
ekonomi dan inovasi
pertanian
3.27.07.1.02
Pengembangan
Penerapan
Penyuluhan
Pertanian
Jumlah kelembagaan
penyuluhan yang
memperoleh penyebaran
informasi teknis, sosial,
ekonomi dan inovasi
pertanian
2.0.03.2.0.03.03.18.003.Pekan Nasional KTNA
Perkebunan
Jumlah penyuluh KTNA
provinsi dan petani yang
mengikuti Pekan Nasional
- Orang - 3.27.07.1.02.01
Diseminasi Informasi Teknis,
Sosial, Ekonomi dan
Inovasi Pertanian
Jumlah kelembagaan
penyuluhan yang
memperoleh penyebaran
informasi teknis, sosial,
ekonomi dan inovasi
pertanian
- Orang - 3.27.07.1.02.0
1
Diseminasi Informasi Teknis,
Sosial, Ekonomi dan
Inovasi Pertanian
Jumlah kelembagaan
penyuluhan yang
memperoleh penyebaran
informasi teknis, sosial,
ekonomi dan inovasi
pertanian
- Orang -
2.0.03.2.0.03.03.18.001.Pelatihan Petani dan Petugas
perkebunan
Jumlah petani dan petugas
yang terlatih150 Orang 42.710.000
Pelaksanaan Penyuluhan dan
Pemberdayaan Petani
Jumlah petani dan petugas
yang terlatih
150 Orang 42.710.000
Pelaksanaan Penyuluhan
dan Pemberdayaan Petani
Jumlah petani dan petugas
yang terlatih
150 Orang 42.710.000
3.27.07.1.03
Pengembangan
kapasitas
kelembagaan
ekonomi petani
berbasis
kawasan
Jumlah koorporasi yang
mendapat pembinaan
manajemen
3.27.07.1.03
Pengembangan
kapasitas
kelembagaan
ekonomi petani
berbasis kawasan
Jumlah koorporasi yang
mendapat pembinaan
manajemen
2.0.03.03.2.0.03.17. Program
Peningkatan
Produksi,
Produktivitas dan
Mutu Hasil
Perkebunan
Jumlah Produksi tanaman
utama perkebunan
2.0.03.2.0.03.03.17.001.Peningkatan Akses kemitraan
petani Kelapa
Jumlah kelompok tani yg
ditingkatkan akses kemitraan15 Klp 67.684.000 3.27.07.1.03.02
Pendampingan manajemen
koorporasi petani
Jumlah koorporasi yang
mendapat pembinaan
manajemen
15 Kelompok 67.684.000 3.27.07.1.03.0
2
Pendampingan manajemen
koorporasi petani
Jumlah koorporasi yang
mendapat pembinaan
manajemen
15 Kelompok 67.684.000
10.127.855.000 9.707.641.246 9.707.641.246 JUMLAH JUMLAH JUMLAH
-