renstra kantor kesbangpol kabupaten...

RENCANA STRATEGIS

( R E N S T R A )

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LEBONG

RENSTRA Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong TAHUN 2016-2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa

atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan Perubahan

Rencana Strategis ( Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021

yang mengalami beberapa perubahan untuk penyempurnaan. Rencana Strategis Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong disusun sebagai bahan acuan dalam

merencanakan serta merumuskan program dan kegiatan tahun 2016-2021 dengan tetap

mempedomani Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lebong.

Tersusunya Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lebong Tahun 2016-2021, diharapkan menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan

khususnya dalam penyusunan program dan kegiatan lima tahun kedepan, sehingga

pembangunan daerah yang ideal dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah dapat

terpenuhi. Dengan penuh keterbukaan dan senang hati kami sangat mengharapkan

saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Renstra pada masa

yang akan datang.

Akhir kata, semoga Renstra yang sederhana ini dapat bermanfaat khususnya bagi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten

Lebong pada umumnya.

Tubei, Januari 2019

KEPALA

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LEBONG

M.IKRAM, S.Sos NIP.19770520 200604 1 008


DAFTAR ISI

Kata Pengantar...............................................................................................

Daftar Isi........................................................................................................

Daftar Gambar................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN............................................................................. 6

1.1 Latar Belakang............................................................................... 6

1.2 Maksud dan Tujuan....................................................................... 6

1.3 Landasan Hukum.......................................................................... 7

1.4 Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya... 8

1.5 Sistematika Penulisan.................................................................... 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD....................................................... 10

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD................................. 10

2.2 Sumber Daya OPD......................................................................... 13

2.3 Kinerja Pelayanan OPD.................................................................. 16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD................. 21

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI........... 24

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan OPD............................................................ 24

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah........................................................................................... 24

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten.............. 32

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis........................................................... 33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, SRTATEGIS DAN

KEBIJAKAN................................................................................... 37

4.1 Visi dan Misi SKPD........................................................................ 37

4.2 Tujuan Jangka Menengah OPD...................................................... 37

4.3 Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD............................................ 37

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.................... 44

5.1 Program dan Kegiatan Strategi....................................................... 44

5.2 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran....................................... 46

5.3 Pendanaan Pagu Indikatif.............................................................. 46

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD.................................................................. 47

BAB VII PENUTUP....................................................................................... 52


DAFTAR TABEL

1. Struktur Organisasi.................................................................................. 13

2. Daftar Esselonering ASN Kantor Kesbangpol............................................. 14

3. Jumlah Pegawai Menurut Status Pangkat, Golongan/ruang...................... 14

4. Daftar ASN Kantor Kesbangpol Berdasarkan Pendidikan........................... 15

5. Aset/ Modal.............................................................................................. 15

6. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah................................................... 30

7. Penentuan Strategi Alternatif Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong......... 39

8. Penetapan Strategi Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong........................ 41

9. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.................................................. 42

10. Sasaran Strategi, Indikator Kinerja dan Target.......................................... 43

11. Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lebong......................................................................................................

48

12. Cascading Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Terhadap Indikator Kinerja Utama Daerah................................................

50


DAFTAR GAMBAR

1. Komposisi ASN Kantor Kesbangpol Berdasarkan Pendidikan..................... 15


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Kabupaten Lebong, maka di susun Rencana Strategis ( RENSTRA ) Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah

Daerah ( RPJMD ) Tahun 2016-2021.

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 merupakan

dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi

pembangunan sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Renstra berfungsi sebagai

pedoman Bidang-Bidang Teknis dalam melaksanakan Program / Kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsi yang sejalan dengan Visi dan Misi OPD.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat

Daerah ( Renstra OPD ) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong

Tahun 2016-2021 adalah:

a. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lebong yang tertuang

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lebong Tahun 2016-2021;

b. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat Visi, Misi, Arah

Kebijakan, Strategi tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lebong;

c. Untuk mewujutkan kualitas, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas

pembangunan, perencanaan dan penganggaran dengan memberikan landasan

penentuan program dan kegiatan tahunan;

d. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggran,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

e. Meningkatakan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkelanjutan di lingkungan OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lebong.

Sasaran Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah :


a. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahuan

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong;

b. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif

dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran;

c. Sebagai pedoaman untuk penilaian kinerja OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Lebong dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja instansi

publik.

Fungsi Renstra OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong

2016-2021 adalah sebagai dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian

dan evaluasi perencanaan pembangunan OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lebong.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang, Pembentukan Provinsi Bengkulu

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan

ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5679);

5. Peraturan Pemeritah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional ( RPJPN ) 2005-2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);


7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

8. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional ( RPJMN ) Tahun 2010-2014;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lebong Tahun

2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lebong Tahun

2016-2021;

13. Peraturan Bupati Lebong Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Satuan Organisasi

Perangkat daerah;

14. Surat Edaran Bupati Lebong Nomor: 800/ 490/ B.8/ 2016 Tanggal 20 April

2016 Tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-

2021.

1.4 Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong mengacu pada Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2014 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Renstra OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik disusun dengan berpedoman

pada penjabaran visi, misi dan program kerja Kepala Daerah yang berdasarkan

pada RPJM Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional. Renstra OPD Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,

Program dan Kegiatan OPD, Program dan Kegiatan lintas OPD serta Program dan

Kegiatan kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya Renstra OPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang nantinya digunakan

sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Daerah.


1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lebong Tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.5 Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

2.2 Sumber Daya OPD

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan SKPD

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kabupaten

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, SRTATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan OPD

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kesbangpol Kabupaten Lebong

Uraian tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lebong berdasarkan Peraturan Bupati Lebong Nomor 01 Tahun 2008

tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong yang dipimpin oleh

seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretariat Daerah;

2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong mempunyai tugas dan

kewenangan dibidang Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas

dibidang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2),

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencangan program dan kebijakan dibidang Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik;

b. Pengkoordinasian, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan tugas

dibidang Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik;

d. Menyelenggarakan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan

Dinas/Instansi/Swasta terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;

e. Menyelanggaraan pembinaan dan fasilitas hubungan antar lembaga;

f. Menyelenggarakan pengkajian strategis daerah dibidang Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik;

g. Menyelenggarakan pembinaan dan pemantapan kesatuan bangsa dan

demokratisasi;

h. Menyelenggarakan pembinaan perlindungan masyarakat;

i. Menyelenggarakan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas

dibidang Kesatuan Bangsa dan perlindungan masyarakat;

j. Menyelanggarakan konsultasi dan koordinasi dengan pejabat di Instasi terkait

dan vertikal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

k. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.


SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong

terdiri dari :

a. Kepala Kantor;

b. Subag Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Pemantapan Kebangsaan dan Permasalahan Strategis Daerah (PKPSD);

d. Seksi Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan (KPK);

e. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat (P3M);

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;

2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 6

1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mengelola urusan administrasi

ketatausahaan yang meliputi urusan umum, kepegawaian, keuangan,

perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6, subbagian

Tata Usaha menyelenggaraan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan

perjalanan dinas;

b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;

c. Pelaksanaan urusan keuangan dan perbendaharan;

d. Pengkoordinasian dan penyusunan pelaksanaan perencanaan dan

pelaporan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan olek Kepala Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong.

Pasal 7

Seksi Pemantapan Kebangsaan dan Permasalahan Strategis Daerah

mempunyai tugas menyusun program, pembinaan, evaluasi dan monitoring,

peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan bangsa.


Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Seksi

Pemantapan Kebangsaan dan Permasalahan Strategis Daerah Mempunyai fungsi:

a) Melaksanakan pengkajian strategis ideologi dan politik;

b) Melaksanakan pengkajian stregis mengenai ekonomi, sosial dan budaya

c) Melaksanakan pengkajian strategis mengenai sumber daya manusia;

d) Melaksanakan penguatan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;

e) Melaksanakan penguatan nilai-nilai kebangsaan;

f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Seksi Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas menyusun

program dan melaksanakan program pembinaan, evaluasi. Monitoring serta

pemgembangan pengelolaan komunikasi politik kemasyarakatan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimkasud Pasal 9, Seksi

Komunikasi Politik dan Kemasyarakatan menpunyai fungsi:

a) Menyusun rencana dan program kerja bidang komunikasi politik dan

kemasyarakatan;

b) Menyusun rencana pemeliharaan kamtibmas;

c) Menyusun peningkatan kesadaran hukum dan hak azasi manusia;

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atas.

Pasal 11

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakar menpunyai

tugas menyusun program, melaksanakan program pembinaan, evaluasi dan

monitoring kehidupan masyarakat terhadap ancaman yang meresahkan

masyarakat.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Seksi

Pembinaan dan Pengembangan Perlindungan Masyarakat mempungai Fungsi:

a) Menyusun rencana dan program kerja dibidang pembinaan dan pengembangan

perlindungan masyarakat;

b) Melaksanakan program kerja yang telah disusun;

c) Melaksanakan kegiatan sosialisai kepada masyarakat baik yang berhubungan

dengan pembinaan dan pengembangan perlindungan masyarakat;

d) Melaksanakan tugas yang di berikan oleh atasan.


Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan sebagaimana

tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Adapun Struktur Organisasi Kesbangpol Kabupaten Lebong sebagaimana Peraturan

Bupati Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang

dipimpin oleh seorang Kepala Kantor didukung oleh 3 (Tiga) orang Kepala Seksi (Eselon

IV) dan 1 (Satu) orang Kasubbag TU (Eselon IV dan 3 (Tiga) orang staf pelaksana.

Tabel 1. Struktur Organisasi

2.2. SUMBER DAYA MANUSIA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

2.2.1. Pegawai

Sampai keadaan 30 Juni 2019 jumlah personil Aparatur Negeri Sipil

dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong

berjumlah 8 (Delapan) orang, yang rata-rata mempunyai pengetahuan

dibidang Sosial, Ekonomi, Pendidikan dan Pertanian dengan rincian

sebagai berikut:

a. Pegawai Berdasarkan Esselonering

Berdasarkan esselonering yang terdapat pada Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong berjumlah sebanyak 5 orang.

KEPALA KANTOR

FUNGSIONAL KASUBBAG TU

STAF

KASI KPK

KASI PKPSD

KASI P3M

STAF STAF STAF


Table berikut akan mengambarkan jumlah PNS berdasarkan

esselonering.

Tabel 2. ASN Berdasarkan Esselonering Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Lebong

No Tingkat eselon Jumlah Pegawai Jumlah

Laki-laki Perempuan

1. III.A 1 - 1 2. IV.A 2 2 4 3. NON ESELON 1 2 3

4. FUNGSIONAL - - - 5. TENAGA KERJA

KONTRAK (TKK)

10 2 12

JUMLAH 14 6 20

b. Pegawai berdasarkan status Kepegawaian, Pangkat Golongan/ Ruang

Secara lengkap Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik Kabupaten Lebong berdasarkan status kepegawaian,

pangkat golongan/ruang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Pegawai Menurut Status Kepagawaian, Pangkat

Golongan/Ruang

No Pangkat/ Golongan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1. Pembina (IV/a) - - 2. Penata Tk. I (III/d) 1 2 3

3. Penata (III/c) 2 - 2 4. Penata (III/b) - 1 1

5. Pengatur (II/c) - 1 1 6. Pengatur Muda Tk. I (II/b) 1 - 1

JUMLAH 4 4 8

c. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan PNS Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Lebong dapat dikalsifikasikan berdasarkan latar

belakang pendidikan berjumlah sebanyak 6 (Enam) orang yang

tergambar dalam Grafik berikut :

- Tamatan SD : 0 Orang

- Tamatan SLTP : 0 Orang

- Tamatan SLTA : 2 Orang

- Tamatan D.3 : 0 Orang

- Tamatan S.I : 6 Orang

- Tamatan S.2 : 0 Orang


Tabel 4. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1. Pascasarjana (S-2) - - -

2. Sarjana (S-I) 3 3 6

3. Sarjana Muda (D-3) - - -

4. SLTA 1 1 2

JUMLAH 4 4 8

Gambar 1. Komposisi ASN Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kabupaten Lebong Menurut Tingkat Pendidikan

2.2.2. Pegawai Tidak Tetap

Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

berjumlah sebanyak 12 (dua belas) Orang yang terdiri dari :

- Pegawai Tidak Tetap : 12 Orang

2.2.3. Aset/ Modal

Tabel 5. Daftar Aset/ Modal Kantor Kesbangpol Kab. Lebong

No Nama Barang Tahun

Perolehan

Ket

1. Minibus 15 Org kebawah 2007

2. Sepeda Motor 2006




6. Mesin Tik Man 2010


7. Filing Besi/ Metal 2010

8. Filing Besi/ Metal 2006

9. Kursi Rapat Frotline 2012

10. Kursi Putar Fantoni 2005

11. Kursi Putar Chitose 2005

12. Kursi Putar Frotline 2012

13. Kursi Lipat Chitose 2007



16. Kursi Lipat 2010

17. Meja ½ Biro 2012

18. Meja ½ Biro 2010

19. Lemari Es 2013

20. Kompor Gas 2013

21. Tabung Gas 2013

22. Televisi 2012

23. Camera Video 2011

24. Handy Cam 2013

25. Alat Rumah Tangga Lainnya (Terali) 2013

26. PC Unit 2011

27. PC Unit 2012

28. Laptop 2010

29. Laptop 2012

30. Laptop 2018

31. Notebook 2011

32. Printer 2011

33. Printer 2012

34. Printer 2018

35. Printer 2018

36. Peralatan Personal Komp Lainnya 2011

37. Meja Kerja Pejabat Eslon III 2012

38. Meja Kerja Pejabat Eslon IV 2012

39. Meja Kerja Pejabat Eslon IV 2005

40. Kursi Kerja Pejabat Eslon III 2012

41. Kursi Kerja Pejabat Eslon III 2018

42. Kursi Kerja Pejabat Eslon IV 2018

43. Kursi Tamu 2012

44. Lemari Arsip 2012

45. Slide Projector 2013

46. Tripod 2013

2.3 Analsis Kierja Pelayanan OPD

2.3.1. Urusan Wajib yang Dilaksanakan

Urusan kesatuan bangs dan politik dalam negeri adapun program,

kegiatan, realisasi pelaksanaan, permalsalahan dan solusinya adalah:


1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a. Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Kegiatan ini terealisasi berupa Fasilitasi terhadap kelembagaan

dan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, tujuan kegiatan

mengendalikan keamanan lingkungan di daerah sehingga terciptanya

stabilitas yang dinamis dan situasi dan kondisi yang kondusif dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fasilitas kelembagaan dan kegiatan FKDM bertujuan untuk

mendapat dan menghimpun informasi tentang permasalahan dari

berbagai aspek yang terjadi ditengah masyarakat selanjutnya akan

diolah, dianalisa dan dijadikan sebagai bahan pengambil kebijakan.

Bentuk kegiatan ini dilakukan dalam rangka pertukaran informasi dan

analisa terhadap situasi dan kondisi ipoleksosbudkamtibmas sebagai

bahan masukan forum Muspida dan Kepala Daerah. Kegiatan ini

dapat memfasilitasi jaringan intelejen untuk membahas masalah

ideologi, ekonomi, sosial bidaya dan hankam.

Kendala yang ditemukan pada saat pelaksanaan yaitu hanya

menjadwalkan rapat FKDM berkenan dengan kesibukan Muspida itu

sendiri. Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui

kendala yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Kegiatan Pengandalaian Keamanan Lingkungan

Kegiatan ini dilakukan berupa pemantauan terhadap kegiatan

pelaksanaan pergantian tahun baru masehi, kegiatan ini bertujuan

untuk meningkatkan kewaspadaan kemungkinan terjadinya

permsalahan Ipoleksosbudhankam ditengah masyarakat selama

kegiatan pergantian tahun. Hasil dari identifikasi dan analisa

dijadikan bahan masukan bagi Kepala Daerah. Dengan terlaksananya

kegiatan ini telah dapat dilakukan upaya antisipasif terhadap

kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban sehingga

dapat diwujudkan suasana yang kondusif dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangasa dan bernegara.

Dalam pelaksanaan pengendalian lingkungan tehitung dari awal

Desember sampai pergantian tahun dan telah dapat terawasi dan

terpantau aktifitas masyarakat disetiap wilayah hukum Polres Lebong.

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan kendala yang

berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik.


2. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak

Kriminal

a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (MONEV)

Bentuk Kegiatan adalah memantau permasalahan di bidang

politik,keamanan dan ketertiban ditengah masyarakat, antisipasi dan

fasilitasi jika terjadi konflik ditengah masayarakat, melakukan

koordinasi dengan instansi terkait ekonomi, terciptanya suasana yang

kondusif ditengah masyarakat secara berkelanjutan selama 1 tahun

anggaran. Hasil identifikasi dan analisa dijadikan sebagai masukan

bagi Kepala Daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan

kemungkinan terjadinya permasalahan politik, keamanan dan

ketertiban ditengah masyarakat. Dengan terlaksananya kegiatan ini

maka terwujudnya antisipatif terhadap kemungkinan terjadinya

gangguan politik keamanan dan ketertiban sehingga dapat

diwujudkan suasana yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara.

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan kendala

yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik, namun kendala

yang dapat dirasakan kurangnya fasilitas SDM dan sarana

transportasi dalam melakukan pemantauan dilapangan.

3. Program Peningkatan Pemberatasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan

Minuman Keras dan Narkoba.

Tujuan kegiatan ini untuk mengurangi dampak dan pengaruh

narkoba dikalangan generasi muda dan masyarakat, dan untuk

menghindarkan masyarakat dari pengaruh dan dampak narkoba

dengan bantuan dan keiikutsertaan para da‘i dan mubaligh. Adanya

kesadaran masyarakat dalam menjaga dan menjauhi kegiatan maksiat

yang bertentangan dengan norma agama, adat istiadat dan aturan

yang berlaku lainnya.

Wujud kegiatan ini berupa penyuluhan dan sosialisasi

pencegahan/peredaran narkoba dan minuman keras kepada siswa

SMA/MA melalui sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim

pembinaan penyakit masyarakat yang beranggotakan TNI, POLRI,

SATPOL PP dsn Tim Nakotika Kabupaten Lebong dengan surat

keputusan Bupati Kabupaten Lebong.


Kegiatan PEKET dilaksanakan dalam setiap tahun anggaran pada

umumnya sebagai berikut:

Melakukan sosialisasi bahaya narkoba melibatkan para Da‘I dan

Mubaligh, sehingga seluruh komponen masyarakat dapat ikut

serta dalam pemberantasan narkoba,

Mengkampanyekan bahaya narkoba melalui Medsos,

Melakukan sosialisasi bahaya narkoba ke SMA dan MA

Melakukan razia narkoba ke sekolah-sekolah,

Melakukan pembinaan penyakit masyarakat melalui razia

minuman keras dan judi pada wilayah Kabupaten Lebong,

Mencetak baliho bahaya narkoba,

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan kendala

yang berarti dan dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Program Pendidikan Politik Masyarakat

a. Kegiatan Fasilitas Pendaftaran Organisasi Masyarakat

Bentuk kegiatan ini adalah meninjau ke lokasi/sekretariat

organisasi dan melakukan pembinaan kepada pengurus organisasi

kemasyarakaran untuk melakukan pendaftaran organisasinya melalui

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong dan

mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada organaisasi

masyarakat.

Kegiatan berjalan tertib, aman dan lancar. Secara umum

pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan kendala yang berarti dan

dapat dilaksanakan dengan baik.

b. Kegiatan Fasilitas Pemberian Bantuan Keuangan Pada Partai

Politik

Bentuk kegiatan berupa memfasilitasi pemberian bantuan

keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD

Kabupaen Lebong hasil pemilu yang sudah ditetapkan. Serta update

data kepengurusan partai politik di Kabupaten Lebong.

Secara umum pelaksanaan kegiatan ini ditemukan kendala pada

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Belum tersedia Rekening Bantuan

Parpol di Anggaran Pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) atau

Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD Kabupaten Lebong, sedangkan

OPD Kesbangpol hanya menerima Rekapitulasi Anggaran yang tersedia

setiap Tahun Anggaran. Disamping itu juga kendala yang ditemui

yaitu terlambatnya pengajuan permohonan permintaan pencairan


bantuan keuangan dari parpol serta masih ditemukan keterlambatan

dalam mempertanggungjawabkan keuangan tersebut oleh parpol.

5. Program pelayanan administrasi perkantoran, tersidi atas kegiatan:

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Kegiatan ini da[at dilaksanakan dengan baik

b. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik

c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi


d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor


f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


g. Kegiatan Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan


h. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman


i. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah


6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Terdiri Atas

Kegiatan:

a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


b. Kegiatan Pengadaan Meubeler


c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor


7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas:

a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu



8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capian kinerj

dan keuangan, terdiri dari:

a. Kinerja Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik

9. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, terdiri

atas kegiatan:

a. Kegiatan Monitoring, Eveluasi dan Pelaporan


10. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas kegiatan:

a. Kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan

Beragama

Kegiatan ini dapat dilaksnakan dengan baik

b. Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan

Masyarakat


11. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, terdiri atas

kegiatan:

a. Kegiatan Fasilitsi Pencapaian Haloqah Forum Keagamaan Lainnya

Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan


b. Kegiatan Seminar Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan

Kebangsaan


12. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, terdiri

atas kegiatan:

a. Kegiatan Koordinaasi Forum-Forum Diskusi Politik


2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dengan adanya perubahan peradigma pengawasan dewasa ini, Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong dihadapkan dengan tantangan

dan peluang pengembangan pelayanan dan kondisi sebagai berikut :


2.4.1. Kekuatan (Strength)

Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung keberadaan Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong, yakni:

1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2013 Tentang

Organisasi Kemasyarakatan;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Poitik;

3) Peraturan Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang Pedoman

Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemeritah Daerah Dengan

Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya Dalam

bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang

Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik;

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;


2006 tentang Pedoman Penyelengaraan Pembauran Kebangsaan di

Daerah;


2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;


2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.

2.4.2. Kelemahan (Weakness)

1) Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia pada

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong;

2) Terbatasnya penyediaan anggaran untuk melaksanakan program dan

kegiatan secara berkesinambungan;

3) Minimnya sarana dan prasarana dalam rangka menunjang kinerja

aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong;

4) Kurang sinkronnya program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten/Kota;


2.4.3. Peluang (Oportunity)

1) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/2911/SJ Tahun 2016

Diktum Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri tetap melaksanakan tugasnya, serta anggaran

penyelanggaraan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik di bebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah sampai

dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan

Pemerintahan Umum di Undangkan;

2) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak

berorganisasi dan berpolitik melalui Organisasi Masa (Ormas), Lembaga

Swadaya Masyarakat, Yayasan maupun Partai Politik.

3) Tekad Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan ―Good Governance”

dan ―Clean Governance” serta memenuhi tuntutan masyarakat umum

terhadap penyelenggara Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi

dan Nepotisme (KKN) serta pelayanan prima dari Pemerintah Daerah

terhadap kepentingan masyarakat banyak.

2.4.4. Tantangan (Threats)

1) Adanya pergesekan antar masyarakat maupun kelompok yang dilatar

belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama;

2) Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa

dan bernegara;

3) Adanya krisis kepercayaan terhadap aparatur Pemerintah;

4) Belum maksimalnya implementasi peraturan yang mengatur masalah

jabatan fungsional.


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2010-

2015 serta tantangan yang semakin berat pada tahun 2016-2021, maka

inventarisasi permasalahan yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang bersifat internal

a. belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong baik secara kuantitas

maupun kualitas.

b. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam

menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada

kecepatan penyelesaian tugas.

c. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar

dan pedoman kerja yang relative masih terbatas, adanya tumpang tindih

tupoksi dan program/kegiatan dengan OPD lainnya.

2. Masalah yang bersifat eksternal

Masih lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian

masalah yang memerlukan koordinasi, hal ini dipengaruhi oleh masih

lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dilingkungan

Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun dengan instansi vertikal.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAN WAKIL KEPALA DAERAH

3.2.1.Visi

Rencana Pembanguanan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebong

tahun 2005-2025 merupakan kaidah panuntun pembangunan daerah yang

memuat haluan dan arah kebijakan dalam perspektif 20 tahun kedepan

guna mengangkat derajat manusia seutuhnya dan seluruh lapisan

masyarakat Kabupaten Lebong mempunyai kurun waktu perencanaan dari

tahun 2006-2025. Visi dari RPJPD adalah ―Terwujudnya Kabupaten

Lebong Yang Agamis, Sejahtera, Adil, Aman, Unggul, Berwawasan Dan

Bermartabat‖. Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditempuh melalui

enam misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, beriman dn

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;


2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata;

3. Mewujudkan perekonomian yang kokoh yang berbasis pertanian;

4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang

berkelajutan;

5. Mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan demokratis;

6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebong

Tahun 2016-2026 berada pada transisi ditahapan lima tahun (2016-2021)

dan ketiga (2022-2026) dalam tata waktu RPJPD Kabupaten Lebong.

Penekanan pada lima tahun ketiga adalah pada pemantapan pembangunan

secara menyeluruh diberbagai bidang dengan meningkatkan peran sektor

pertanian, perkebunan dan periwisata sebagai leading sektor pembangunan

daerah yang berbasis kerakyatan dan lestari.

Disamping itu pembangunan juga diarahkan pula untuk pengembangan

3 (tiga) sektor unggulan daerah (pendidikan, pertanian dalam arti luas, dan

penerapan teknologi tepat guna). Berdasarkan kedua penekanan dalam dua

kurun waktu tersebut, secara sederhana didapati terdapat key word yang

utama yaitu pada pembangunan fasilitas pendukung utama dan

pendayagunaan SDM untuk menembangkan keunggulan daerah untuk

memperkuat daya saing.

Sedangkan sasaran pembangunan pada tahapan RPJMD ke tiga ini

adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ( human resources ) melalui

IPTEK Aparatur dan Masyarakat dengan kebijakan sasaran :

Optimalisasi Pendidikan Teknologi dan Pelatihan Penerapan Teknologi

Pemeritah dalam menunjang sektor Pelayanan yang Efisien, Efektif dan

Praktis untuk, dari dan oleh data dan informasi dari masyarakat;

2) Mobilitas manusia, barang dan jasa serta fasilitasi umum, dengan

kebijakan pembangunan melalui : Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Transformasi, Optimalisasi Fasilitas Umum khususnya Pariwisata

sebagai leading sektor pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki daya

saing tinggi;

3) Optimalisasi daya saing pertanian dengan peningkatan Aktivitas

Pertanian Unggulan, Kuantitas Pertanian, Optimalisasi Teknologi

Pertanian, nilai jual dan nilai tambah kebutuhan hidup masyarakat

dengan kebijakan mewujudkan ketahanan Pangan Masyarakat

Kabupaten Lebong;


4) Daerah pusat pertumbuhan baru dengan kebijakan peningkatan

pengelolaan ruang dan wilayah yang potensial, prospek pembangunan

ruang yang simulatif namun sesuai indikator, dinamika, regulatif dan

korelatif ruang dan wilayah serta koefisin zonasi ruang dan wilayah;

5) Peningkatan Masyarakat akan Kesadaran Hukum melalui kebijakan

peningkatan peranan masyarakat akan kesadaran hukum dan

kesadaran demokrasi yang pancasilais dan yuridis, dan

6) Optimalisasi Sarana Aparatur Pemerintah serta Optimalisasi Kualitas

Pelayanan Masyarakat.

RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2006-2026 merupakan landasan idiil-

filosofis dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan beserta

seluruh masyarakat lebong sebagai landasan pembangunan sektoral, lintas

sektoral dan kewilayahan yang bersifat dinamis dan berkesinambungan, agar

mampu menjawab pesatnya tantangan perubahan lingkungan strategis dan

pergeseran peradaban. Hal ini membawa implikasi perlu disusunnya RPJMD

2016-2021 yang lebih progresif dan mampu mengakselerasi kearah pencapaian

visi 2026. RPJMD 2016-2021 merupakan kesinambungan yang tidak terpisahkan

dari RPJMD 2011-2016, dimana tahun terakhir RPJMD 2011-2016 akan menjadi

tahun awal RPJMD 2016-2021.

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin

dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah

kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha

pembangunan. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya

berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup ( level of living ) masyarakat.

Sehingga perubahan paradigma pembangunan yang muncul adalah lebih banyak

menaruh perhatian untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, rasa

ketidakterlindungi, rasa terpinggirkan dan dipinggirkan, rasa terkucil dan

dikucilkan, mengatasi ketidakadilan lingkungan, baik terhadap sumberdaya alam,

tata ruang, maupun permukiman.

Propinsi Bengkulu termasuk dalam koridor 3 Program MP31 (Masterplan

Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia ), program MP31 di Kabupaten

Lebong adalah pembangunan pembangkit listrik Tenaga Panas Bumi ( PLTP )

Hulu Lais dan pembanguna Cekdam Pasir Lebar Bungin telah masuk dalam Buku

III RPJMN serta telah dibuka jalan dari Desa Tanjung Agung ke Jambi dan

Musirawas Sunsel, hal ini akan membuat aksesibilitas jalan menuju Kabupaten

Lebong bertambah lancer dan akan menimbulkan kawasan ekonomi baru, hal ini

merupakan daya dukung tersendiri untuk pengembangan pembangunan bidang


Pariwisata dan Perkebunan berdasarkan arah kebijakan pembangunan RPJMD

tahun 2006-2026.

Bertolak dari pemahaman di atas, serta dengan berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lebong dan

perkembangan lingkungan strategis, maka perlu diwujudkan suatu kondisi

dinamis masyarakat yang maju, sehingga dirumuskan Visi RPJMD Kabupaten

Lebong Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

‗‘ TERWUJUDNYA KABUPATEN LEBONG MAJU, MANDIRI DAN

SEJAHTERA ’’

Visi Pembangunan Kabupaten Lebong Tahun 2006-2026 ini diharapkan akan

mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Lebong, dengan tetap

mengacu pada pencapaian tujuan Nasional seperti yang diamanatkan dalam

Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2014-2019. Visi Pembangunan Kabupaten Lebong harus terukur

untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam rangka menjadikan

―Terwujudnya Kabupaten Lebong Maju, Mandiri dan Sejahtera‖.

Yang dimaksud dengan ―Kabupaten Lebong” Meliputi wilayah dan seluruh

isinya. Artinya Kabupaten Lebong dan warganya berada dalam suatu kawasan

dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak pemekaran dari Kabupaten

Rejang Lebong pada Tahun 2003 sampai sekarang.

Daerah Kabupaten Lebong yang ―Maju’ : Dimaknai sebagai peningkatan

kualitas kehidupan masyarakat secara lebih merata. Peningkatan kualitas

kehidupan kehidupan adalah kondisi dimana terjadi peningkatan mutu kehidupan

Masyarakat dari berbagai aspek atau ukuran dibanding daerah lainnya. Lebih

merata dimaknai sebagai menurunnya ketimpangan antar penduduk dan

menurunnya ketimpangan antar wilayah. Tingkat kemajuan masyarakat dinilai

dari berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan diukur dari

sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan berkualitas

pendidikan yang tinggi.

Kemajuan masyarakat juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada

kaitan yang erat antara kemajuan masyarakat dengan laju pertumbuhan

penduduk, termasuk derajat kesehatan. Daerah yang sudah maju ditandai dengan

laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih

tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan sumber

daya manusia yang makin baik akan akan tercermin pada produktivitas yang

makin tinggi.


Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan masyarakat diukur

dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan

pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi

masyarakat menjadikan daerah tersebut lebih makmur dan lebih maju. Daerah

yang maju pada umumnya adalah daerah yang sektor industri dan sektor jasanya

telah berkembang. Peran sektor manufaktur sebagai penggerak utama laju

pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam

penciptaan pendapatan nasional maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor,

terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa, serta

pemanfaatan sumber alam yang hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan,

tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara

rasiaonal, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Indonesia sebagai

Negara Kepulauan yang berciri Nusantara. Lembaga dan Pranata Ekonomi telah

tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian

yang efisien dengan produktifitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah

daerah yang perekonomiannya stabil, gejolak yang berasal dari dalam maupun

luar negeri dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik,

Masyarakat yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik,

termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan Kemasyarakatan telah

berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu konstitusi yang ditetapkan oleh

rakyatnya. Daerah yang maju juga ditandai oleh peran serta rakyat secara nyata

dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun

pertahanan dan keamanan. Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya

keterkaitan erat antara kemajuan masyarakat dan sistem politik yang dianutnya.

Bangsa yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi, yang sesuai

dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Bangsa yang maju adalah bangsa

yang hak-hak warganya, keamanannya, dan ketenteramannya terjamin dalam

kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, bangsa yang maju juga harus

didukung dengan infrastruktur yang maju.

Oleh karena itu Daerah Kabupaten Lebong yang maju dimaknai sebagai

masyarakat yang makmur secara ekonomi sehingga perlu dikembangkan

pembangunan bidang perekonomian baik yang menyangkut industri,

perdagangan, pertanian, dan sektor jasa lainnya yang ditopang dengan

pembangunan sarana prasarana dengan mengedepankan semngat kerakyatan dan

bukan kapitalisme.


Daerah Kabupaten Lebong yang maju adalah juga masyarakat yang tingakat

pengetahuan dan kearifan tinggi yang ditandai dengan tingkat pendidikan dan

tingkat partisipasi pendidikan penduduknya serta jumlah dan kualitas tenaga ahli

dan tenaga professional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang tinggi.

Daerah Kabupaten Lebong yang maju juga merupakan masyarakat yang derajat

kesehatannya tinggi, laju pertumbuhan penduduk kecil, angka harapan hidup

tinggi dan kualitas pelayanan sosial baik. di samping itu, Daerah Kabupaten

Lebong yang maju adalah masyarakat yang memiliki sistem dan kelembagaan

politik dan hokum yang mantap, terjamin hak-haknya, terjamin keamanan dan

ketenteramannya, juga merupakan masyarakat yang peran sertanya dalam

pembangunan di segala bidang nyata dan efektif.

Selain hal-hal tersebut, Daerah Kabupaten Lebong yang maju adalah

masyarakat kehidupannya didukung oleh infrastruktur yang baik, lengkap dan

memadai. Daerah Kabupaten Lebong yang maju juga dimaknai sebagai

masyarakat sejahtera secara ekonomis, karena pembangunan perekonomiannya

berbasis pada ilmu pengetahuan. Konsekuensinya lembaga pendidikan, pelatihan

dan penelitian masyarakat harus menjadi pusat keunggulan—center of

excellence—yang sekaligus memiliki tiga predikat, sebagai teaching, research and

entrepreneurial.

Kemandirian dan kemajuan masyarakat tidak hanya dicerminkan oleh

perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas.

Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan,

dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan

politik dan sosial.

Daerah Kabupaten Lebong yang “mandiri” adalah kondisi masyarakat yang

mampu memenuhi kebutuhannya (self-helf), mampu mengambil keputusan dan

tindakan dalam penanganan masalahnya, mampu merespon dan berkontribusi

terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan

mengandalkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Masyarakat sudah tidak

bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan

permasalahan-permasalahan dan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

Masyarakat mandiri juga ditandai dengan civil society yang kuat, agar mampu

menjalankan sebagai jembatan antara rakyat dengan Negara. civil society yang

mampu mencegah otoritas Negara tidak memasuki domain society secara

berlebihan, dan yang mampu menjalankan peran sebagai suplemen dan

komplemen dari Negara.

Kemudian Daerah Kabupaten Lebong yang “sejahtera” dimaknai sebagai

kondisi masyarakat yang relative terpenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual


maupun material secara layak dan berkeadilan sesuai dengan perannya dalam

kehidupan.

Misi disusun dalam rangka mengimlementasikan langkah-langkah yang akan

dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi

merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya

yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi

tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan

yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan

strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan yang adaa dalam rangka mencapai

perwujudan visi. Untuk lebih jelasnya keterkaitan visi dan Misi dapat dilihat pada

table berikut :

Tabel 6. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI MISI

Terwujudnya Kabupaten yang Maju,

Mandiri dan Sejahtera

Mewujudkan SDM yang berkualitas

Mewujudkan sarana dan prasarana

infrastruktur dan aksesibiltas pelayanan publik yang baik

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis IPTEK

Mewujudkan pengelolaan SDA yang berdaya saing serta berwawasan lingkungan

Mewujudkan tingkat kualitas hidup masyarakat yang lebih baik

3.2.2.Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam

usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan

proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut

akan ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas

dimaknai peningkatan professionalise Aparatur dalam penyelenggaraan

pemerintah daerah, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur

keagamaan; peningkatan kualitas kesehatan masyarakat: meningkatkan

kualitas lingkungan hidup; meningkatkan kualitas SDM melalui


pendidikan dan penguasaan iptek dalam penerapan peranan masyarakat

sipil.

2. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur dan aksesibiltas

pelayanan publik yang baik

Misi mewujudkan prasaranan dan sarana infrastruktur dan

aksesibilitas pelayanan publik yang baik terutama infrastruktur dasar

(Jalan, Jembatan, Sanitas) dan membuka jalan-jalan baru guna

meningkatkan aksesibilitas arus barang dan jasa yang keluar masuk ke

Kabupaten Lebong serta membuka keterisolasian daerah, dan juga

dimaknai sebagai misi yang diemban dalam upaya meningkatkan

pelayanan publik terutama penyediaan tempat-tempat perdangan

dengan memperhatiakan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata

Ruang. Misi ini juga mengemban upaya dalam menyediakan layanan

publik terutama pelayanan bidang pendidikan dan kesehatan yang

berkualitas yang sesuai dengan tata ruang, serta daya dukung dan daya

tamping lingkungan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis IPTEK

Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis

IPTEK, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk mendorong

pemerintah daerah kea rah katalisator dan mampu mengelola

pemerintahan secara efesien, efektif, mampu menggerakkan dan

mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri yang berbasis

ilmu pengetahuan dan teknologi. Misi ini juga mengemban upaya untuk

menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan

efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi

yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan

masyarakat, meningkatkanefektivitas layanan birokrasi yang responsive,

transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik berbasis IPTEK.

4. Mewujudkan pengelolaan SDA dan komoditas unggulan yang berdaya

saing berwawasan lingkungan

Misi mewujudkan pengelolaan SDA yang berdaya saing serta

berwawasan lingkungan dimaknai bawah pengelolaan sumber daya alam

mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan lingkunan hidup

yang berkesinambungan, khususnya pengembangan potensi Sumber


Daya Alam diantaranya Panas Bumi seperti (Geothermal) dan air dalam

meningkatkan kapasitas sumber daya energi bagi masyarakat, serta

pemanfaatan lingkungan TNKS sebagai pusat observatorium, pusat

penelitian dan pariwisata (Research and Education Tour Centre) di

Indonesia.

5. Mewujudkan tingkat kualitas hidup masyarakat yang lebih baik

Misi mewujudkan tingkat kualitas hidup masyarakat yang lebih

baik dimaknai didukung dengan semangat kerakyatan, inovasi dan

kreatif, dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatkan daya

saing pariwisata, pertanian dan perkebunan guna memacu pertumbuhan

ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Misi ini juga

mengemban upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar

rakyat lebih menjadi subyek dan asset aktif pembangunan daerah dan

mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata,

mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan

dan tingkat pengangguran, seta membangkitkan daya saing agar makin

kompetitif.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROPINSI/ KABUPATEN/ KOTA

Telaahan Renstra Kementerian/ lembaga dan Renstra OPD Kabupaten/ Kota

dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinnergitas

pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra OPD Propinsi terhadap sasaran Renstra

Kementerian/ Lembaga dan Renstra OPD Kabupaten/ Kota tersebut sesuai dengan

urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri maka Direktorat Jendral

Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam

Negeri di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang Menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Kesatuan Bangsa

dan Politik;

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik;

5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.


Kabupaten Lebong merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu

yang dibentuk di Era Reformasi di Indonesia dan merupakan Kabupaten yang lahir

berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2003. Sebagai sebuah Kabupaten

yang baru dibentuk maka harus dilakukan berbagai inovasi untuk perbaikan pada

berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong sebagai salah satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk mendukung program-program

Bupati dalam bidangnya, berusaha untuk tampil dan memaksimalkan tugas pokok

dan fungsi bersama-sama dengan Instansi Kesatuan Bangsa dan Politik yang

berada di atas jalur koordinasinya. maka untuk mewujudkan tujuan tersebut,

tersusunnya RENSTRA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini diharapkan mampu

menjembatani, menjaga kesinambungan, mensinergikan dan mensinkronkan

perencanaan antar waktu, antar aparatur maupun antar wilayah Kabupaten/ Kota

Se-Propinsi Bengkulu dengan melibatkan Partisipasi Masyarakat.

3.4 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

khususnya kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom di bidang politik dalam

negeri dan administrasi publik antara lain adalah :

(1) Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum,

(2) Membantu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu),

(3) Penyelesaian perselisihan antara kabupaten/ kota,

(4) Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik.

Meningkat Kabupaten Lebong mempunyai ciri khas kebhinekaan ras, suku,

budaya dan agama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan

berbangsa dan bernegara maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lebong memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lebong

yang demokratis, dan berwawasan kebangsaan.

Isu strategis daerah merupakan permasalahan yang berkaitan dengan

fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan

memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan,

sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan permasalahan-permasalahan

tersebut diatas maka dirumuskan isu-isu strategis daerah yang sangat terkait


dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Lebong periode tahun

2016-2021 diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah

Kabupaten Lebong merupakan satu-satunya Kabupaten di Propinsi

Bengkulu yang tidak dilalui oleh akses Jalan Nasional, Akses jalan hanya

melalui Kabupaten Rejang Lebong ke Lebong kemudian ke Bengkulu Utara

dengan kondisi jalan banyak tikungan tajam, sempit, berlubang, tidak

berdrainase dan rawan longsor, sehingga Kabupaten Lebong adalah daerah

tujuan, orang yang datang ke Lebong apabila ada urusan keluarga atau

berbisnis, hal ini menyebabkan aspek daya saing Kabupaten lebih rendah

apabila dibandingkan dengan Kabupaten tetangga seperti Kabupaten Rejang

Lebong, Kepahiang dan Bengkulu Utara yang dilalui oleh akses Jalan Nasional.

Sehingga pembukaan dan pembangunan akses jalan baru dan peningkatan

status jalan propinsi menjadi jalan Nasional mutlak dilakukan guna

peningkatan aspek daya saing daerah.

2. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pengelolaan lahan pertanian dan perkebunan belum optimal hal ini

ditandai dengan masih adanya 6 kecamatan (Lebong Utara, Amen, Uram Jaya,

Lebong Tengah, Bingin Kuning dan Lebong Sakti) yang belum belum

melaksanakan pola tanam 2 kali dalam setahun dan juga menurunnya angka

produksi pertanian dimana angka produksi padi sawah Kabupaten Lebong

tahun 2014 sebanyak 44.771 ton, tahun 2013 yaitu sebanyak 49.062 ton,

berarti mengalami penurunan sekitar 8,75 persen, dan juga masih banyaknya

lahan perkebunan yang tidak kelola dengan baik. Disamping itu potensi objek

wisata seperti Arum Jeram, Danau Tujuh Warna, Danau Tes, Air Terjun

Ketenong dan objek wisata lainnya belum dikelola dengan baik sehingga belum

bias memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak dilakukan hal ini

disebabkan rata-rata lama sekolah anak usia sekolah di Kabupaten Lebong

belum tuntas wajib belajar 9 tahun hanya 7,3 tahun, disamping itu Angka

Partisipasi Murni dari jenjang pendidikan Dasar/ SD, Lanjutan/ SLTP dan

Menengah/ SLTA terus mengalami penurunan. Disamping itu laju pertumbuhan


penduduk Kabupaten Lebong antara 1,5 – 2 % pertahun luas lahan usaha

semakin berkurang.

4. Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Berdasarkan Data BPS Kabupaten Lebong Tahun 2015, Dalam periode

tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 persentase penduduk miskin di

Kabupaten Lebong cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2010

persentase penduduk miskin di Kabupaten Lebong berjumlah 13.00%, pada

tahun 2011 menurun menjadi 12,43%, pada tahun 2012 menjadi 12,47%, pada

tahun 2013 menjadi 12,89%, pada tahun 2014 menurun menjadi 12,44% atau

terjadi penurunan 0,45%. persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten

Lebong masih dibawah rata-rata propinsi, akan tetapi di atas rata-rata nasional,

hal ini menjadikan pekerjaan rumah Pemerintah Daerah agar persentase

penduduk miskin pada tahun akhir perencanaan tahun 2019 sesuai dengan

target nasional yaitu 7-9%.

5. Peningkatan Tatakelola Pemerintahan yang baik

Opini BPK atas laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah

Kabupaten Lebong mengalami pasang surut pada tahun 2011 mengalami

Disclemear, pada tahun 2012 dan 2013 menjadi WTP dan pada tahun 2014 dan

2015 mengalami penurunan opini menjadi WDP, sedangkan dari laporan

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah LAKIP mengalami kenaikan dimana

pada tahun 2012 C pada tahun 2014 mengalami CC. pada tahun-tahun

berikutnya pengelolaan keuangan dan penilaian kinerja ditargetkan

mendapatkan opini WTP dan Nilai B.

6. Keterbatasan Lahan Budidaya / APL

Luas wilayah Kabupaten Lebong 215.142,22 Ha dengan Kawasan Hutan

Lindung dan TNKS sebesar 84,96 persen, Pemukiman 0,73 persen, Pertanian

10,74 persen, Rawa 0,70 persen, Sungai dan Danau 0,28 persen, lainnya 2,59

persen. APL/ kawasan budidaya sangat terbatas sedangkan konversi lahan

pertanian ke pemukiman semakin tinggi, hal ini diperlukan kebijakkan dalam

penanganan konversi lahan, dan intensifikasi dan ekstensifikasi bidang

pertanian mutlak dilakukan guna peningkatan produktifitas bidang pertanian.

Menyikapi lingkungan dan isu strategis tersebut maka kantor kesatuan

Bangsa dan Politik mengajukan program/kegiatan prioriritas antara lain :

1. Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) kabupaten Lebong;


2. Fasilitas kegiatan forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum

Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DAN Forum Pembauran Kebangsaan

(FPK);

3. Verifikasi Bantuan kepada Partai Politik;

4. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu;

5. Pengembangan budaya politik bagi Masyarakat;

6. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Jajaran Kesatuan Bangsa Dan Politik;

7. Pemantauan dan pengawasan Orang Asing, NGO dan Lembaga Asing di

Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;

8. Fasilitas hubungan Parpol, LSM, dan Ormas dengan melakukan

pengembangan pembekalan kemampuan deteksi dini dari berbagai

ancaman;

9. Pembinaan Kesadaran Bela Negara dan Ketahanan Bangsa;

10. Peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong

4.1.1. Visi :

“Terwujudnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional

dalam membangun masyarakat Kabupaten Lebong yang demokratis

dan berwawasan kebangsaan”

Memperhatikan visi tersebut diatas, maka misi Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai

berikut :

4.1.2. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Lebong yang demokratis melalui

peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat.

2. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran

kebangsaan dalam tatanan sosial budaya masyarakat.

3. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat Kabupaten Lebong

terhadap potensi konflik.

4.2. Tujuan Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahan masyarakat terhadap hak dan

kewajiban politik.

2. Meningkatkan wawasan kebangsaan, idiologi dan pembauran kebangsaan.

3. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi

potensi konflik.

4.3. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

4.3.1. Sasaran :

1. Meningkatnya Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang

kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan

berdemokrasi.

2. Meningkatnya, idiologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya

ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan.


3. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam

mengantisipasi potensi konflik.

4.3.2. Strategi :

1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik.

2. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan dan pembauran

kebangsaan.

3. Memfasilitasi terwujudnya stabilitas ketahan ekonomi, seni, budaya

dan agama kepercayaan.

4. Peningkatan kewaspadaan nasional di daerah.

4.3.3. Kebijakan :

1. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat.

2. Meningkatkan dialog dan komunikasi dengan organisasi politik,

organisasi kemasyarakatan dan lembaga Swadaya Masyarakat.

3. Penguatan- kelembagaan partai politik.

4. Meningkatkan pemhaman terhadap empat pilar kebangsaan.

5. Meningkatkan pembangunan karakter bangsa melalui kesadaran bela

Negara.

6. Peningkatan stabilitas ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama

kepercayaan.

7. Meningkatkan kewaspadaan dalam rangka cegah dan tangkal dini

terhadap potensi konflik.

8. Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka

keagamaan ketertiban masyarakat.


Tabel 7. Penentuan Strategi Alternatif Kantor KESBANGPOL Kabupaten Lebong

Faktor Internal Kekuatan ( Strength ) : Kelemahan ( Weakness ) :

1) Etos kerja pegawai yang

cukup tinggi;

1) Masih perlunya peningkatan

Sumber Daya Manusia pada

Kantor Kesatuan Bangsa dan


2) Adanya peraturan

pemerintah yang

menyatakan secara jelas

peran/tupoksi Kantor

Kesatuan Bangsa dan

Politik.

2) Terbatasnya penyedian

anggaran untuk melaksanakan

program dan kegiatan secara

berkesimpulan;

3) Minimnya sarana rangka

prasarana dalam rangka

menunjukan kinerja

aparaturKantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten

Lebong

4) Kurang singkonya

program/kegiatan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik

Provinsi dengan Kantor


Kabupaten Lebong

Faktor Eksternal

Peluang (Oportunity) Peningkatan

1) Kesempatan

mengikuti

pendidikan dan

pelatihan dalam

perencanaan dan

bidang lainya;

1) Etos kerja pegawai

menjadi lebih baik;

1) Profesionalisme dan kaoasitas

SDM perencana melalui

pendidikan dan pelatihan;

2) Kesempatan dalam

membuat

rancangan kegiatan

yang mengarah

pada kemajuan

Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik

2) Pelaksanaan tupoksi

menjadi lebih optimal dari

adanya Peraturan

pemerintah dalam

menunjang kerja Kantor

Kesatuan Bangsa dan


2) Pemanfaatan anggaran

semaksimal mungkin;


Kabupaten Lebong;

3) Adanya peraturan

Perundang-

undangan yang

jelas tentang

Perencanaan

pembangunan

daerah;

3) Pemnfaatan sarana dan

prasana dalam rangka

menunjang kinerja aparatur

4) Tekad Pemerintah

Provinsi untuk

mewujudkan ―Good

Governance‖ da

―Clean Government‖

4) Terainkronisasinya

pelaksanaan program/kegiatan

Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi dengan Kantor


Kabupaten Lebong

Ancaman (Threats)

5) Adanya pergerakan

antar masyarakat

maupun antar

kelompok yang

dilatar belakang

perbedaan Suku,

Ras dan Agama;

1) Peningkatan dalam

kehidupan bermasyarakat

1) Peningkatan profesionalisme

dan kapasitas stakeholder dan

tokoh masyarakat melalui

pendidikan dan pelatihan;

6)

Menurunya

kesadaran

masyarakat akan

pentingnya hidup

berbangsa dan

bernegara

2) Meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam hidup

berbangsa dan bernegara;

2) Peningkatan kualitas dan

kapasitas SDM melalui

pendidikan dan pelatihan

pegawai jabatan fungsional

7) Adanya krisis

kepercayaan

terhadap aparatur

pemerintah;

3) Meningkatnya dan

kepercayaan terhadap

pemerintah;

8) Belum adanya

peraturan yang

mengatur masalah

jabatan fungsional

sehingga kinerja

pegawai belum

optimal

4) Peningkatan koordinasi

dan kerjasama

Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah;


Pemerintah strategi merupakan proses pembuatan keputusan untuk memilih

alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan

dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk

analisa matriks SWOT di atas strategi yang ditetapkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Lebong:

Tabel 8. PENETAPAN STRATEGI

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya kesadaran

dan pemahaman masyarkat

tentang kehidupan berpolitik

demi terwujudnya

stabilitaskehidupan

berdemokrasi

Nilai indeks Demokrasi

Indonesia

Peningkatan

pemahaman

masyarakat tentang

pendidikan politik

Persentase Pembinaan

Politik terhadap Aparatur

dan Masyarakt di Daerah.

2. Meningkatnya kesadaran

dan pemahaman masyarakat

tentang wawasan

kebangsaan, ideology dan

pembauran kebangsaan

serta terwujudnya

ketahanan ekonomi, seni,

budaya dan Agama

kepercayaan

Persentase pendidikan

wawasan kebangsaan dan

pembauran Kebangsaan

Peningkatan

pemahaman

masyarakat tentang

wawasan dan

pembauran

kebangsaan

Persentase pembinaan

terhadap aparatur dan

masyarakat tentang ideologi

Negara


terhadap LSM dan ormas

Memfasilitas

terwujudnya

atabilitas ketahanan

ekonomi, seni,

budaya dan agama

dan kepercayaan

3. Meningkatan kesadaran dan

peran serta masyarakat

dalam mengantisipasi

potensi konflik


terhadap aparatur dan

masyarakat dalam

mengantisifasi potensi

konflik

Peningkatan

kewaspadaan

nasional di daerah


Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk

melaksanakan tindakan untuk melaksanakan stategi yang dipilih, agar lebing terarah

dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 9. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi:” Terwujudnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Yang Profesional Dalam

Membangun Masyarakat Kabupaten Lebong Yang Demokrasi dan Berwawasan

Kebangsaan”

MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Mewujudkan

masyarakat

Kabupaten

Lebong yang

demokratis

melalui

Kesadaran politik

bagi masyarakat

Meningkatkan

kesadaran dan

pemahaman

masyarakat

terhadap hak dan

kewajiban politik

Meningkatnya

kesadaran dan

pemahaman

masyarakat

tentang

kehidupan

berpolitik demi

terwujudnya

stabilitas

kehidupan

berdemokrasi

Peningkatan

pemahaman

masyarakat

tentang

pendidikan

politik

Meningkatkan

kesadaran politik

masyarakat

Meningkatkan

dialog dan

komunikasi

dengan

organisasi

kemasyarakatan

dan Lembaga

Swadaya

masyarakat

Penguatan

kelembagaan

partai politik

Memantapkan

wawasan

kebangsaan,

ideologi dan

pembauran

kebangsaan

dalam tatanan

sosial budaya

masyarakat

Meningkatkan

wawasan

kebangsan,

ideologi dan

pembauran

kebangsaan

Meningkatnya

kesadaran dan

pemahaman

masyarakat

tentang wawasan

kebangsaan,

ideologi dan

pembauran

kebangsaan serta

terwujudnya

ketahanan

ekonomi, seni,

budaya dan

agama

Memfasilitasi

terwujudnya

stabilitas

ketahanan

ekonomi, seni,

budaya dan

agama

kepercayaan

Meningkatkan

pemahaman

terhadap empat

pilar kebangsaan

Meningkatkan

pembangunan

karakter bangsa

melalui

kesadaran bela

negara

Peningkatan

stabilitas

ketahanan

ekonomi, seni,


kepercayaan budaya dan

agama

kepercayaan

Tabel 10. SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET

NO TUJUAN SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Meningkatnya

kesadaran dan

pemahaman

masyarakat

terhadap hak

dan kewajiban

politik

Meningkatnya

kesadaran dan

pemahaman

masyarakat

tentang

kehidupan

berpolitik demi

terwujudnya

stabilitas

kehidupan

berdemokrasi

Nilai indeks

Demokrasi

Indonesia

69.3 68.7 75.3 75.3 75.5 75.5

Persentasi

pembinaan

politik

terhadap

aparatur dan

masyarakat di

daerah

0.05 % 0.04% 0.04% 0.10% 0.04% 0.0%

2. Meningkatnya

wawasan

kebangsaan,

ideologi dan

pembauran

kebangsaan

Meningkatnya

kesadaran dan

pemahaman

masyarakat

tentang

wawasan

kebangsaan,

ideologi dan

pembauran

kebnagsaan

serta

terwujudnya

ketahanan

ekonomi, seni,

budaya dan

agama

kepercayaan

Persentase

pendidikan

wawasan

kebangsaan

dan

pembauran

kebangsaan

0.05% 0.06% 0.04% 0.07% 0.04% 0.05%

Persentase

pembinaan

terhadap

aparatur dan

masyarakat

tentang

ideologi negara

0.04% 0.04% 0.05% 0.03% 0.04% 0.05%

Persentase

pembinaan

terhadap LMS

dan Ormas

10.5% 10.0% 9.00% 16.9% 13.2% 14.50%

3. Meningkatnya

kesadaran dan

peran serta

masyarakat

dalam

mengantisipasi

potensi konflik

Meningkatnya

kesadaran dan

peran serta

masyarakat

dalam

menantisipasi

potensi konflik

Persentase

pembinaan

terhadap

aparatur dan

masyarakat

dalam

mengantisipasi

potensi konflik

0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.07%


BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN PAGU INDIKATIF

Dengan ditatpkan strategi pencapian sasaran dan tujuan melalui penetapan

kebijakan , maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong menetapkan

program dan kegiatan prioritas selama 5 Tahun. Program prioritas adalah bentuk

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditatpkan.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan visi misi Buopti serta visi misi dan tugas pokok dan fungsi Kantor

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong.

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS

Untuk mencapai sasaran yang ditatapkan melalui strategi dan kebijakan yang

telah dirumuskan, maka program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun

2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program dalam mendukung aktivitas perantoran

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana

aparatur di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lebong dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil yang

maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan disiplin

aparatur dilingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten


maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lebong dengan harapan akan memberi dampak/manfaat/hasil

yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan di lingkungan Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong dengan harapan akan memberi

dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi

6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya pelaksanaan Pembangunan

Daerah di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten


maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi

7. Program Pendidikan politik Masyarakat

Rencanan kegiatan dari program ini adalah

1. Penyusunan kepada masyarakat

2. Penyusunan database Partai Politik

8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rencana kegiatan dari program ini adalah:

1. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama

2. Peningkatan rasa solitaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

3. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

9. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Seminar , talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan


2. Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan

wawasan kebangsaan

10. Program Peningkatan Pemberantasan Pneyakit Masyarakat (PEKAT)

Rencana kegaitan dari program ini adalah :

1. Komite Intelijen Daerah (KOMINDA)

11. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Rencana kegiatan dari program ini adalah

1. Pengendalian Keamanan Lingkungan

2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Monev)

5.2. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang

ukuran keberhasilan yang akan dilaksanakan dari setiap program/kegiatan.

Kelompok sasaran pengawasan adalah aparatur Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) serta program/kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong

5.3. PENDANAAN PAGU INDIKATIF

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program/kegiatan merupakan

pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan

untuk tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan

daerah dan prioritas pembangunan daerah sesuia Rencana pemabangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJMD).


B A B VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU KEPADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

Program penyelenggaran perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi

peningkatan pengembangan social ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena

itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan yang dilaksanakan

oleh pemerintah daerah dengan rencana kegiatan masyarakat serta pemangku

kepentingan.

Berdasarkan tugas dan fungsi utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Lebong sebagai OPD yang melaksanakan urusan Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri, maka dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-

2021 melaksanakan program/kegiatan yang sesuai dengan Visi Misi OPD agar seluruh

sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dapat tercapai.

Memperhatiakan tugas dan fungsi serta kegaitan yang dilaksanakan, maka indikator

kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong yang mengacu pada

RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.


Tabel . Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong

VISI : Terwujudnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang Profesional dalam membangun masyarakat Kabupaten Lebong yang Demokratis dan Berwawasan Kebangsaan

SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJA FORMULASI TARGET

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Misi I : Mewujudkan masyarakat Kabupaten Lebong yang Demokratis melalui peningkatan kesadaran politik bagi masyarakat

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi

Nilai indeks Demokrasi Indonesia

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politik

69.3 68.7 75.3 75.3 75.5 75.5

Persentasi pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat di daerah

0.05 % 0.04% 0.04% 0.10% 0.04% 0.0%

Misi II : Memantapkan Wawasan Kebangsaan, Ideologi dan Pembauran Kebangsaan dalam tatanan sosial budaya masyarakat

Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebnagsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan

Persentase pendidikan wawasan kebangsaan dan pembauran kebangsaan

Meningkatnya wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan

0.05% 0.06% 0.04% 0.07% 0.04% 0.05%

Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi Negara

0.04% 0.04% 0.05% 0.03% 0.04% 0.05%

Persentase pembinaan terhadap LMS dan Ormas

10.5% 10.0% 9.00% 16.9% 13.2% 14.50%


Misi III : Meningkatkan Kewaspadaan Dini masyarakat Kabupaten Lebong terhadap potensi konflik

Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menantisipasi potensi konflik

Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik

Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik

0.03% 0.04% 0.04% 0.04% 0.06% 0.07%


2016 2017 2018 2019 2020 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Nilai indeks

Demokrasi Indonesia

Persentase Nilai Penimbangan dari Aspek

kebebasan sipil, hak politik dan lembaga

demokrasi x Aspek kebebasan sipil, hak politik dan

lembaga demokrasi X100%

69,30% 68,70% 75,30% 75,30% 75,50% 75,50%

Persentase

pembinaan politik

terhadap aparatur

dan masyarakat di

daerah

Persentase Pelaksanaan Pembinaan/ Jumlah

Program Pembinaan x 100%

0,05% 0,04% 0,04% 0,10% 0,04% 0,00%

Persentase

pendidikan wawasan

kebangsaan dan

pembauran

kebangsaan

Persentase pelaksanaan pendidikan wawasan

kebangsaan dan pembauran kebangsaan/ Jumlah

Program Kegiatan Pendidikan x 100%

0.05% 0.06% 0.04% 0.07% 0.04% 0.05%

Persentase

pembinaan terhadap

aparatur dan

masyarakat tentang

ideologi negara

Persentase pelaksanaan pembinaan terhadap

aparatur dan masyarakat tentang ideologi negara/

jumlah program kegiatan pembinaan x 100%

0.04% 0.04% 0.05% 0.03% 0.04% 0.05%

Persentase

pembinaan terhadap

LMS dan Ormas

Persentase pelaksanaan pembinaan terhadap LMS

dan Ormas/ Jumlah pembinaan x 100%

10.5% 10.0% 9.00% 16.9% 13.2% 14.50%

0.03% 0.04% 0.07%0.06%0.04%0.04%Meningkatnya

kesadaran dan peran

serta masyarakat

dalam menantisipasi

potensi konflik

Persentase

pembinaan terhadap

aparatur dan

masyarakat dalam

mengantisipasi

potensi konflik

Persentase pelaksanaan pembinaan terhadap

aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi

potensi konflik x jumlah pembinaan x 100%

Meningkatnya tata

Kelola Pemerintahan

Yang Baik dan Bersih

Nilai Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Sedang Tinggi Tingggi TinggiSangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Meningkatnya

kesadaran dan

pemahaman

masyarakat tentang

kehidupan berpolitik

demi terwujudnya

stabilitas kehidupan

berdemokrasi

Meningkatnya

kesadaran dan

pemahaman

masyarakat tentang

wawasan

kebangsaan, ideologi

dan pembauran

kebnagsaan serta

terwujudnya

ketahanan ekonomi,

seni, budaya dan

agama kepercayaan

TABEL VI. 1

CASCADING INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESBANGPOL TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

SASARAN

INDIKATOR SASARAN DAERAHSASARAN OPD IKU OPD FORMULASI

TARGET

IKUTARGET


PROGRAM SASARAN PROGRAM

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Persentase Nilai

Penimbangan dari Aspek

kebebasan sipil, hak

politik dan lembaga

demokrasi x Aspek

kebebasan sipil, hak

politik dan lembaga

demokrasi X100%

69,30% 68,70% 75,30% 75,30% 75,50% 75,50%

Persentase Pelaksanaan

Pembinaan/ Jumlah

Program Pembinaan x

100%

0,05% 0,04% 0,04% 0,10% 0,04% 0,00%

0.05% 0.06% 0.04% 0.07% 0.04% 0.05% Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan

Meningkatnya Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

beragama

Presentase pengawasan

aliran kepercayaan

Terlaksananya

pengawasan aliran

kepercayaan (4 x

pertemuan)

80% 80% 90% 90% 100% 100%

0.04% 0.04% 0.05% 0.03% 0.04% 0.05% Program Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Presentase Keamanan dan


umlah Keamanan dan


yang diimplementasikan

/ Jumlah Keamanan dan


x 100%

80% 80% 90% 90% 100% 100%

10.5% 10.0% 9.00% 16.9% 13.2% 14.50% Program Peningkatan Pemberantasan

Penyakit Masyarakat

Menurunnya angka peredaran /penggunaan minuman keras

dan Narkoba, Pelecehan seksual, serta KDRT

Jumlah Peserta Penyuluhan

Pencegahan/peredaran

/penggunaan minuman keras

dan Narkoba, Pelecehan

seksual, serta KDRT

Persentase Jumah

Peserta Penyuluhan


/penggunaan minuman

keras dan Narkoba,

Pelecehan seksual, serta

KDRT / Jumlah

Undangan x 100%

80% 80% 90% 90% 100% 100%

90%90%85%85%80%

90% 90% 100% 100%0.04% Presentase Keamanan dan


Jumlah Keamanan dan


yang diimplementasikan

/ Jumlah Keamanan dan


x 100%

80% 80%Program Peningkatan Keamanan dan


Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

IK PROGRAM

Meningkatnya

kesadaran dan

pemahaman

masyarakat tentang

kehidupan berpolitik

demi terwujudnya

stabilitas kehidupan

berdemokrasi

Nilai indeks Demokrasi Indonesia

0.07%0.06%0.04%

Meningkatnya

kesadaran dan

pemahaman

masyarakat tentang

wawasan kebangsaan,

ideologi dan pembauran

kebnagsaan serta

terwujudnya ketahanan

ekonomi, seni, budaya

dan agama kepercayaan

0.04%0.03%

Persentase pendidikan wawasan

kebangsaan dan pembauran

kebangsaan

Persentase pelaksanaan

pendidikan wawasan

kebangsaan dan

pembauran kebangsaan/

Jumlah Program Kegiatan

Pendidikan x 100%

Meningkatnya

kesadaran dan peran

serta masyarakat dalam

menantisipasi potensi

konflik

Persentase pembinaan terhadap

aparatur dan masyarakat dalam

mengantisipasi potensi konflik

Persentase pelaksanaan

pembinaan terhadap

aparatur dan masyarakat

dalam mengantisipasi

potensi konflik x jumlah

pembinaan x 100%

Program Pendidikan Politik Masyarakat Terlaksananya Penyuluahan Pemilih Pemula, Penyusunan

Data Base Parpol, Penyuluhan Ormas/LSM dan Tahapan

Pemilukada

80%Persentase Jumah

Peserta Penyuluahan

Pemilih Pemula,

Penyusunan Data Base

Parpol, Penyuluhan

Ormas/LSM dan

Tahapan Pemilukada /

Jumlah Undangan dan

Pelaksanaan x 100%

Jumlah Peserta Penyuluahan

Pemilih Pemula, Penyusunan

Data Base Parpol,

Penyuluhan Ormas/LSM dan

Tahapan Pemilukada

TABEL VI. 2

CASCADING INDIKATOR KINERJA PROGRAM ESELON III (KEPALA KANTOR) TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR KESBANGPOL

SASARAN OPD IKU OPD FORMULASI

TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM

2016 2017TARGET

FORMULASI2018 2019 2020 2021


SASARANPROGRAM KEGIATAN SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

PENYULUHAN/SOSIALISASI PEMILIH PEMULA Terlaksananya Penyuluhan/Sosialisasi

Pemilih Pemula Jumlah Pemilih Pemula Dokumen NA NA NA NA 1 1

PENYUSUNAN DATA BASE PARTAI POLITIK Terlaksanya penyusunan Data Base Partai

Politik Jumlah Data Base Partai Politik Dokumen NA 1 1 NA 1 1

PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT Terlaksananya Penyuluhan/Sosialisasi

Kepada Masyarakat Jumlah Masyarakat Dokumen NA 1 NA NA NA NA

PENYULUHAN/SOSIALISASI PEMBINAAN

ORMAS DAN LSM

Terlaksananya Penyuluhan/ Sosialisasi

Pembinaan ORMAS dan LSM

Jumlah Dana DAU untuk Penyuluhan/ Sosialisasi Pembinaan

ORMAS dan LSM Kegiatan NA NA NA NA 1 1

FASILITASI TAHAPAN PEMILU Terlaksananya Fasilitasi Tahapan PEMILU Jumlah Fasilitasi Tahapan PEMILU Dokumen NA NA NA NA 1 1

Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

Terlaksananya pengawasan aliran

kepercayaan (4 x pertemuan) Jumlah Rapat Koordinasi PAKEM Kegiatan NA 1 1 1 1 1

Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan

Sosial di Kalangan Masyarakat

Terlaksananya koordinasi sosial dan budaya

di masyarakat Jumlah Rapat Koordinasi Sosbud Kegiatan NA 1 NA NA NA NA

Pengendalian Keamanan Lingkungan

(Konflik Sosial)

Terwujudnya situasi Kamtibmas yang

kondusif di masyarakat Jumlah Ketertiban dan Keamanan Lingkungan Kegiatan NA 1 1 1 1 1

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (FKDM,

PPWK, TIMPORA, PILKADA)

Terlaksananya Monev (FKDM, PPWK,

TIMPORA, PILKADA)

Jumlah Dana DAU untuk Monev (FKDM, PPWK, TIMPORA,

PILKADA) Kegiatan NA 4 4 4 4 4

Penyuluhan Pencegahan/peredaran

/penggunaan minuman keras dan Narkoba,

Pelecehan seksual, serta KDRT

Terlaksananya Pencegahan/peredaran

/penggunaan minuman keras dan Narkoba,

Pelecehan seksual, serta KDRT (300 orang)

Jumlah Peserta Penyuluhan Pencegahan/peredaran /penggunaan

minuman keras dan Narkoba, Pelecehan seksual, serta KDRT Kegiatan NA NA NA 1 1 1

Komite Intelejen Daerah Kegiatan NA 1 1 NA NA NA

Persentase Jumah

Peserta Penyuluhan

Pencegahan/peredar

an /penggunaan

minuman keras dan

Narkoba, Pelecehan

seksual, serta KDRT

/ Jumlah Undangan

x 100%

Jumlah Peserta

Penyuluhan


/penggunaan minuman

keras dan Narkoba,

Pelecehan seksual, serta

KDRT

Menurunnya angka

peredaran

/penggunaan minuman

keras dan Narkoba,

Pelecehan seksual,

serta KDRT

Program Peningkatan

Pemberantasan

Penyakit Masyarakat

umlah Keamanan

dan Kenyamanan

Lingkungan yang

diimplementasikan /

Jumlah Keamanan

dan Kenyamanan

Lingkungan x 100%

Presentase Keamanan

dan Kenyamanan

Lingkungan

Meningkatnya

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

Program Peningkatan

Keamanan dan

Kenyamanan

Lingkungan

85%85%

80%

100%100%90%90%80%80%

100%100%90%90%80%

Program

Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

100%100%90%90%80%80%Terlaksananya

pengawasan aliran

kepercayaan (4 x

pertemuan)

Presentase pengawasan

aliran kepercayaan

Meningkatnya

Toleransi dan

kerukunan dalam

kehidupan beragama

80%80%Persentase Jumah

Peserta

Penyuluahan Pemilih

Pemula, Penyusunan

Data Base Parpol,

Penyuluhan

Ormas/LSM dan

Tahapan Pemilukada

/ Jumlah Undangan

dan Pelaksanaan x

100%

Jumlah Peserta

Penyuluahan Pemilih

Pemula, Penyusunan

Data Base Parpol,

Penyuluhan Ormas/LSM

dan Tahapan

Pemilukada

TABEL VI. 3

CASCADING INDIKATOR KINERJA KEGIATAN ESELON IV TERHADAP INDIKATOR KINERJA PROGRAM

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET

IK PROGRAM FORMULASITARGET

Program Pendidikan

Politik Masyarakat

Terlaksananya

Penyuluahan Pemilih

Pemula, Penyusunan

Data Base Parpol,

Penyuluhan Ormas/LSM

dan Tahapan

Pemilukada

90%90%


BAB VII

PENUTUP

Rencana Sterategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong Tahun

2016-2021 merupakan suatu rencana yang ingin di capai dalam jangka lima tahun

kedepan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi

dan potensi yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong secara

khususnya dan kondisi, situasi dan potensi yang ada di Kabupaten Lebong pada

umumnya.

Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lebong tahun 2016-2021. Hasil

pelaksanaan dari Renstra menjadi tolak ukur keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Lebong dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolak ukur ini

terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui

penilaian realisasi kinerja program / kegiatan.

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ini pada hakekatnya untuk

keselarasan dan kesinambungan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi RPJMD

Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021. Oleh karena itu diharapkan Rencana Strategis ini

dapat dijalankan sesuai dengan rencana dan didukung oleh Sumber Daya Aparatur

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebong dan Pemerintah Provinsi

Bengkulu secara umum.

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK KABUPATEN LEBONG

M.IKRAM, S.Sos

NIP.19770520 200604 1 008

renstra kantor kesbangpol kabupaten...

Documents