REPUBLIKAwww.republika.co.idSELASA, 5 JULI 2011 3 SYABAN 1432 HNOMOR 174/TAHUN KE-19

Rp 2.900 / 28 HalamanLUAR P JAWA Rp 4.000 DITAMBAH ONGKOS KIRIM

Belanja PNS tak Terkontrolpegawai di 124 daerah itu di atas 60 persen sehingga belanja modalnya hanya 1-15 persen. Untuk mencegah kebangkrutan pemda, Fitra meminta Kementerian Keuangan tidak hanya melakukan pensiun dini, tetapi juga perubahan kebijakan. Perubahan yang dimaksud seperti menciptakan formula dana perimbangan baru yang memberikan insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan dan mengurangi belanja pegawai. Termasuk, mengeluarkan komponen belanja pegawai dari dana alokasi umum (DAU). Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowirjono mengatakan, dalam konsep desentralisasi fiskal, pemanfaatan dana APBD yang berasal dari DAU, dana bagi hasil (DBH), dan block grant dari pemerintah pusat menjadi tanggung jawab daerah otonom. Marwanto menekankan, pemerintah pusat tetap memonitor perencanaan dan pelaksanaan dari dana alokasi khusus (DAK). Dewan Pembina Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia Masud Said mengatakan, akuntabilitas belanja pemda sangat minim. Menurutnya, otonomi daerah tanpa diimbangi aturan ketat terbukti membuat pemda seenaknya sendiri menghabiskan anggaran. Dampaknya, dana APBD tidak ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi untuk kepentingan golongan. Terbukti, kata Masud, sebagian besar belanja pegawai terserap untuk gaji PNS dan pejabat pemda. Mereka mementingkan diri sendiri. Duit daerah untuk beli mobil dinas yang sangat mahal, tuding Masud. Karena itu, Masud mendesak pemerintah membuat aturan pembatasan belanja pegawai dengan merevisi UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Termasuk melengkapinya dengan sanksi berat bagi pemda yang melanggar. Jika ada sanksi, pemda tidak bisa seenaknya menambah belanja pegawai, kata guru besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang itu. c13 ed: rahmad budi harto

MAHAKA MEDIAIKLAN: Telp: 021 791 84744, Faks: 021 798 1169, e-mail: iklan@republika co.id SIRKULASI: Telp 021 791 84746 Faks: 021 791 98442 e-mail: sirkulasi@republika co.id

Sentuhan Feminin Yingluck Jamila ShinawatraOleh Wulan Tunjung Palupi

Y

ingluck Shinawatra. Nama itu muncul hanya beberapa jam sebelum batas akhir penyerahan nama kandidat nomor satu yang mewakili Partai Puea Thai dalam pemilu Thailand yang dihelat Ahad (3/7) lalu. Partai yang menjadi kendaraan politik mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra yang kini masih berada dalam pengasingannya di luar negeri. Majunya Yingluck dalam gelanggang politik semula menuai kritik karena ia dinilai tak mempunyai pengalaman. Apalagi terkesan, ia baru muncul belakangan sebagai calon pemimpin Thailand dari kubu Thaksin. Meski belakangan terungkap kabar bahwa Yingluck sepertinya telah dipersiapkan Thaksin sejak lama, yaitu sesaat setelah Thaksin digulingkan pada 2006 melalui kudeta militer. Adik bungsu Thaksin ini dikabarkan terbang ke Brunei Darussalam pada Mei 2011 untuk menemui sang kakak. Saat itu pulalah diputuskan Yingluck menjadi kandidat nomor satu dari Puea Thai. Dia berhadapan dengan PM Thailand saat ini, Abhisit Vejjajiva. Sejak pencalonan Yingluck, Thaksin pun menyatakan optimismenya bahwa sang adikBersambung ke hlm 11 kol 1-7

Citra Listya Rini

Perlu ada pembatasan belanja pegawai.JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyalahkan pemerintah daerah (pemda) yang tak mampu mengontrol pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) daerah. Akibatnya, belanja pegawai di 124 kabupaten/kota membengkak sampai 60 persen dari belanja daerah. Jatah belanja modal untuk pembangunan pun menjadi kecil.

:: pro kontra ::Baca selengkapnya di hlm 10Anda bisa memberi komentar pro kontra ini di www.republika.co.id

PEMBOROSAN BELANJA PEGAWAISOEMARMO HS KETUA APEKSI

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Reydonnizar Moenek mengatakan, besarnya belanja pegawai itu akibat banyak pemda melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi PNS. Dalam aturan itu, penambahan belanja pegawai maksimal hanya 2,5 persen. Selain itu, banyak pemda mengangkat tenaga honorer daerah menjadi PNS tanpa perhitungan matang. Sebetulnya kalau kita konsisten dengan aturan itu, maka belanja pegawai bisa diseimbangkan, kata Reydonnizar, Senin (4/7). Membengkaknya kenaikan belanja pegawai, lanjut Reydonnizar, juga di-

sumbang penambahan gaji pokok pegawai meski naiknya tidak signifikan. Kemudian, peningkatan gaji pejabat sebagai dampak remunerasi. Ada lagi penambahan jumlah hak pensiun pejabat akibat penyesuaian penerimaan sehingga ikut membebani anggaran negara. Reydonnizar mengakui, penambahan PNS yang tak terkontrol membebani keuangan negara. Namun, dia kurang sependapat dengan rencana pensiun dini yang diusulkan Kementerian Keuangan. Dia juga tak membantah sepenuhnya temuan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyatakan 124 dari total 526 kabupaten/kota terancam bangkrut. Alasannya, belanja

Tak akan Sampai BangkrutBenarkah besarnya belanja pegawai bisa membangkrutkan keuangan beberapa daerah? Memang, ada beberapa daerah yang belanja pegawainya lebih besar ketimbang belanja modalnya. Tapi, kalau diistilahkan bisa bangkrut tidak mungkin sampai sebegitunya, selama bisa mengatur keuangan secara efisien.

Pengoperasian KRL Commuter Line (Bagian 2)

Penumpang Berjejalan pada Hari KerjaDyah Ratna Meta Novi

Ribuan Karyawan Freeport Mogok

D

ANDRINOF CHANIAGO PAKAR KEBIJAKAN

Bangkrutnya Pelan-PelanMungkinkah beberapa daerah bangkrut karena keuangannya banyak tersedot belanja pegawai? Mungkin tidak membangkrutkan sekali. Tetapi, mungkin membangkrutkan pelanpelan karena kegiatan produktif tidak berkembang. Birokrasinya hanya konsumtif, tidak berfungsi melayani dan menumbuhkan iklim ekonomi. Jika mampu menstimulasi pelaku usaha agar berkembang, kemudian mendorong perkembangan SDM, malah akan menguatkan daerah itu.

i benak Erlis Nur Mujiningsih semula terbayang Commuter Line (CL) yang mulai diberlakukan PT Kereta Api Indonesia Sabtu (2/7) lalu akan memberikan layanan lebih baik. Kereta itu berpendingin ruangan dengan penumpang yang tak terlalu berdesakan meski pada jamjam padat penumpang. Lebih nyaman karena kereta datang tak ada hentinya setiap 15 menit. Namun, harapan itu mesti dibuang jauh-jauh oleh Erlis. Senin (4/7) pagi, kali per-

tama CL melayani penumpang pada hari kerja, dia mendapati CL tak ubahnya kereta rel listrik (KRL) Ekonomi, penuh sesak. Berdiri dan pengap pula! ujarnya berkeluh kesah. Setiap hari Erlis menggunakan jasa kereta api untuk menuju kantornya di Jakarta. Dari Bogor, sebelumnya dia selalu menggunakan KRL Ekspres. Baginya, CL justru tidak senya-

rehatMerpati niat beli 20 pesawat buatan PT DI Pastikan manualnya berbahasa Indonesia ya Diduga ada 18 kursi haram di DPR Pantas RUU Produk Halal sulit disahkan

man KRL Ekspres. Hal ini karena CL berhenti di setiap stasiun yang memungkinkan penumpang terus bertambah meski gerbong sudah penuh. Beda dengan KRL Ekspres yang hanya berhenti di stasiun tertentu. Berdiri di dekat Erlis seorang pria yang enggan menyebut namanya ikut mengkritisi CL. Ia mengaku tak kaget dengan kondisi seperti itu. Bedanya CL dengan KRL Ekonomi itu, CL pintunya ditutup, sementara Ekonomi dibiarkan terbuka, ujarnya. Baginya, kereta yang penuh sesak sudah biasa. Bahkan, selama menggunakan Kereta Ekspres, dia pun kerap mendapati kereta yang berlabel AC itu tanpa ada pendingin ruangan. AC mati dan diganti kipas angin. Akibatnya, kereta menjadi pengap karena semua pintu dan jendela tertutup rapat. Listriknya mahal kali, ya? kata pria tersebut. Erlis pantas kecewa dengan layanan CL karena padatnya penumpang akan mengundang kehadiran kawanan pencopet. Selama naik kereta dia beberapa kali nyaris tercopet. Tas miliknya kedapatan telahBersambung ke hlm 11 kol 5-7

BERKUMPUL

SPEDY PAERENG/ANTARA

Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia berkumpul di pintu masuk Kota Kuala Kencana, di Timika, Papua, Senin (4/7).Citra Listya Rini TIMIKA Lebih dari 8.000 karyawan PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, memenuhi ancaman mereka menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut perbaikan kondisi kerja, Senin (4/7). Namun, ribuan pekerja perusahaan tambang Amerika Serikat itu masih tertahan di luar pagar Check Point 1 Kota Kuala Kencana. Para karyawan Freeport termasuk dari perusahaan privatisasi dan kontraktor yang dikoordinasi Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja-Kimia Energi dan Pertambangan (SP-KEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport itu berencana menuju Kantor Freeport I di Kuala Kencana. Mereka akan menyampaikan aspirasi menuntut digelarnya perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XVII periode 2011-2013 karena masa berlaku PKB sebelumnya sudah berakhir. Aksi mogok kerja ini juga diakibatkan tidak adanya keseBersambung ke hlm 11 kol 1-7

Penumpang KRL Commuter Line

MUSIRON/REPUBLIKA

S

halat secara etimologis berarti doa. Dan, doa bukan sekadar harapan, melainkan juga menjadi cita-cita yang harus ditempuh dan diwujudkan. Shalat bukan hanya kumpulan gerakan yang kosong dari makna, melainkan ibadah ini disyariatkan dengan kaifiat (aturan) yang jelas serta memiliki tujuan yang terang dan pesan yang mulia. Orang yang melakukan shalat (mushallin) dituntut untuk mengerti setiap kalimat yang diucapkannya sehingga menghadirkan kesadaran sebagai hamba dan memotivasi diri untuk selalu tunduk dan taat kepada Allah SWT. Jangan sampai shalat yang dilak-

sanakan menjadi sia-sia dan tidak pula bernilai ibadah sebagai bentuk kepasrahan dan pengabdian yang benar kepada Allah SWT. Betapa banyak orang yang menegakkan shalat hanya memperoleh letih dan payah. (HR an-Nasai). Mushallin tak hanya diharapkan sebagai saleh ritual, tapi juga dituntut menjadi saleh sosial. Mushallin diharuskan mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalam shalatnya. Sehingga, mushallin mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar serta menjadi problem solving (solusi persoalan) dalam kehidupan sehari-hari. Sesungguhnya, shalat itu

hikmahOleh Ahmad Soleh

Shalat Aplikatifmencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan, sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS alAnkabut [29]: 45). Di ayat lain, Allah SWT menegaskan, Maka, kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (QS alMaun [107]: 4-7). Karena itu, orang yang mendirikan shalat dengan baik dan benar serta hanya mengharapkan keridaan dari Allah SWT, niscaya akan mampu menghindari perbuatan korupsi, manipulasi, dusta, dan perbuatan tak terpuji lainnya. Karena, shalat yang didirikan akan mendo-

rong dan menjadi energi dahsyat untuk memunculkan tanggung jawab serta menegakkan berbagai kebaikan dan keadilan, terutama pada dirinya sendiri. Jika dia sudah mampu mendirikan shalat dengan benar, kemudian mampu mencegah dia dari perbuatan tak terpuji, niscaya hal itu akan berimplikasi positif bagi lingkungannya. Itulah shalat yang aplikatif. Shalat aplikatif ini hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah SWT dengan penuh kekhusyukan dan ketawakalan kepada Sang Pencipta. Hatinya selalu berorientasi kepada Allah semata. Mereka menjadikan shalat ini se-

bagai media untuk memohon pertolongan Allah, serta segala amalannya selalu ditujukan untuk bekal akhirat dan hatinya senantiasa diliputi kekhawatiran terhadap hisab Tuhan yang merajai hari panjang yang tidak ada lagi hari sesudahnya. Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, (yaitu) orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepada-Nya. (QS alBaqarah [2]: 45-46). Wallahu alam.

opini Meluruskan Penanganan TKILedia Hanifa AmaliahAnggota Komisi IX FPKS DPR RI

REPUBLIKA SELASA, 5 JULI 2011

Tajuk

2

M

enteri Tenaga Kerja dan Trans migrasi pada Senin (26 juni 2011) lalu meresmikan Crisis Center TKI di Kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Tujuannya ialah untuk mempercepat pengaduan persoalan calon TKI dan TKI bermasalah. Crisis Center TKI ini dijalankan dengan membuka sistem call center bernomor 08001000 (bebas pulsa dalam negeri) atau (021) 29244800 yang dapat diakses baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebagai upaya untuk menangani persoalan TKI yang tidak pernah terselesaikan secara tuntas oleh pemerintah, adanya crisis center ini merupakan langkah maju. Namun, hal ini bisa dikatakan sangat terlambat untuk dilakukan pemerintah, terutama oleh Kemenakertrans dan BNP2TKI. Mengapa setelah terjadi kasus pemancungan Ruyati di Arab Saudi baru tergerak untuk mendirikan crisis center? Meski baru berdiri, keberadaan crisis center ini telah menunjukkan tanda-tanda akan berjalan tidak efektif. Hal ini bisa dilihat dari proses klarifikasi pengaduan yang bisa diterima oleh crisis center. Untuk klarifikasi dan penyelesaian masalah, seorang pelapor wajib melengkapi fotokopi paspor TKI, perjanjian penempatan, perjanjian kerja, kartu peserta asuransi, KTLN, kartu keluarga, surat nikah, dan identitas pelapor. Padahal, penyediaan dokumen-dokumen tersebut menjadi sesuatu hal yang mustahil untuk dilengkapi, apalagi bagi TKI yang dikirim sebelum tahun 2000-an. Proses klarifikasi yang menuntut cara seperti ini berarti memaksa para keluarga TKI untuk bersifat aktif dan menyerahkan beban pelengkapan dokumen ini hanya pada diri sang TKI, sementara aparat pe-

merintah bersifat pasif dan hanya menunggu. Maka dari itu, hal yang paling perlu untuk dipertegas dari keberadaan crisis center ini adalah mekanisme penyelesaian pengaduan. Seharusnya, cara-cara yang disediakan dalam crisis center bukan cara konvensional, melainkan lebih revolusioner dan memangkas birokrasi. Kalau tindak lanjut penyelesaian dari pengaduan yang diterima oleh crisis center ini tidak jelas, yang terjadi hanyalah satu proses yang akan memperpanjang birokrasi penyelesaian pengaduan persoalan TKI.

Langkah utamaJumlah TKI yang ditempatkan ke luar negeri dari 2005 hingga 2009 mencapai 2,9 juta orang (sumber Ditjen Binapenta, Kemenakertrans dan BNP2TKI, Raker 4-9 Februari 2010), dan dalam masa ini tercatat terjadi 69.004 kasus TKI bermasalah (sumber Dit Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI). Sedangkan untuk tahun 2010, berdasarkan data Migrant Care, jumlah TKI yang bermasalah selama JanuariOktober 2010 saja telah mencapai 25.064 orang. Jumlah TKI yang bermasalah ini baru berupa angka yang diketahui secara resmi, padahal bisa jadi angka masalah yang sesungguhnya merupakan lipat dua atau lebih dari data yang ada. Untuk mengatasi TKI yang bermasalah, memang diperlukan langkah-langkah yang berani dan penuh ketegasan, yaitu yang pertama sekali harus dilakukan adalah mengganti duta besar di negara-negara yang dianggap gagal dalam memberi perlindungan bagi TKI, misalnya, duta besar kita di Arab saudi. Hal ini penting dilakukan agar ada proses penyadaran bagi para duta besar di negara-negara yang merupakan tujuan TKI bahwa mereka punya tanggung jawab besar untuk melindungi para TKI. Para duta besar ini tidak boleh menjadikan tugas perlindungan TKI sebagai pekerjaan sampingan, tetapi harus dimasukkan menjadi komponen tugas utama mereka. Karena itu,

Kementerian Luar Negeri harus benar-benar memilih duta besar yang memiliki pemahaman yang baik tentang persoalan TKI, terutama bagi negara-negara yang merupakan negara tujuan penempatan TKI. Yang kedua adalah mengubah struktur Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (BHI) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu. Struktur yang ada selama ini telah membuat posisi dan ruang gerak Kemenlu dalam memberi perlindungan terhadap TKI tidak maksimal. Sudah seharusnya bila badan yang menangani persoalan TKI di Kemenlu ini berada setingkat dengan Direktorat Jenderal. Bahkan, kalau kita bandingkan dengan Filipina, lembaga yang menangani TKI di sana setingkat menteri muda. Ketiga, perlunya menetapkan satu pintu anggaran untuk menangani TKI bermasalah. Saat ini, sumber dana dalam menangani TKI terpecah-pecah di berbagai lembaga. Di Kemenakertrans cq Binapenta jumlah dana untuk penanganan TKI mencapai Rp 36 miliar, di Kemenlu Rp 15,9 miliar, Kemenko Perekonomian Rp 1 miliar, dan di BNP2TKI Rp 264 miliar. Dengan terpecah-pecah seperti ini, anggaran penanganan TKI menjadi kecil. Penyatuan anggaran penanganan TKI ini bisa secara langsung berada di bawah presiden sehingga ketika penanganan TKI bermasalah di luar negeri membutuhkan dana yang besar, dapat dicairkan dengan segera. Keempat, sudah saatnya diupayakan keterlibatan pengacara lokal dalam menangani TKI bermasalah. Saat ini, dalam struktur citizen service di KBRI, pengacara ditempatkan hanya sebagai penunjang. Padahal, mengingat banyaknya jumlah TKI bermasalah itu banyak dan letaknya berada di kota yang berbeda-beda, pihak KBRI akan sangat sulit untuk mendampingi TKI yang bermasalah secara hukum sehingga keberadaan pengacara lokal mutlak dibutuhkan. Pengacara lokal akan lebih mampu mem-

beri perlindungan hukum bagi TKI kita daripada staf KBRI, apalagi atase di bidang hukum.

Jalan Raya untuk SiapaKita telah memperlebar jalan-jalan raya. Kita telah membangun jalan-jalan tol. Kita telah membentangkan jalan-jalan layang. Tapi, semua upaya itu tak pernah cukup; kemacetan kian meruyak di manamana, di semua kota-kota besar di negeri ini. Metropolitan seperti Jakarta telah tiba di titik nadir keruwetan transportasi. Kegagalan kebijakan angkutan umum telah mengundang warga memutuskan hal terbaik bagi mereka sendiri-sendiri. Demi efisiensi waktu dan biaya, mereka membeli sepeda motorcukup dengan uang muka Rp 350 ribu. Mereka pun bisa lebih laju di jalan raya. Panas dan pegal sedikit tak apa, asal lebih cepat tiba di tujuan. Sepeda motor adalah jenis kendaraan paling rawan. Dalam lima bulan pertama tahun ini, misalnya, sebagian besar dari 487 korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas di DKI Jakarta adalah pengendara sepeda motor. Mereka meninggal pada usia produktif. Kehilangan mereka gara-gara tak andalnya transportasi massal menjadi jalan bagi pemiskinan sistematis. Di jalan-jalan tol, volume kendaraan yang kian banyak juga memicu risiko kecelakaan lebih tinggi (Republika 4/7). Lalu, jalan-jalan dibangun dan diperlebar untuk siapa? Alih-alih konsisten dengan rencana monorel, pemerintah kota lebih suka mengembangkan jalan-jalan tol dalam kota. Padahal, di sejumlah negara, jalan-jalan tol justru ditutup seiring dengan pengembangan sistem angkutan massal yang memadai. Kita tak jua sadar bahwa di manapun, kalau mau adu kuat, pertumbuhan jalan raya tak pernah mampu mengalahkan pertumbuhan jumlah kendaraan. Kita setengah hati mengembangkan sistem angkutan massal. Busway dikembangkan tanpa dukungan yang memadai. Polisi memaksakan hak diskresi dengan memasukkan kendaraan pribadi ke jalur busway, kebijakan jangka pendek yang memicu pembangkangan besar-besaran atas sistem ini saat polisi tak bertugas. Kalau busway tak dapat diandalkan, bagaimana kita bisa mengajak pengendara mobil pribadi beralih kepadanya? Kereta kita pun pada posisi marginal. Penerapan commuter line di Jakarta Raya sulit mengundang pengguna baru karena rendahnya kualitas pelayanan. Penumpang berjejal. Waktu tempuh lebih lama dari biasa. Kebijakan ini juga tak mendapat dukungan infrastruktur yang memadai. Jika jumlah keberangkatan ditambah, kemacetan di perlintasan-perlintasan sebidang rel dengan jalan raya akan kian parah. Di sisi lain, penambahan pun musykil karena sistem ini tak mendapatkan dukungan pasokan listrik yang memadai. Kita tak serius mengembangkan angkutan kereta yang efisien. Tahun lalu, PTKA menutup KA Parahyangan yang legendaris karena tergusur dalam persaingan dengan jalan tol. Melihat truk-truk kontainer berjejalan di jalan-jalan antarkota, kita pun layak bertanya tentang keseriusan pengembangan pelabuhan darat (dry port), seperti di Bandung dan Cikarang. Jalan raya telah menjadi titik ketidakekonomisan pembangunan negeri ini. Di Jakarta saja, kemacetan jalan raya memicu kerugian senilai Rp 48 triliun dalam setahun. Berapa pula dampak kemacetan di jalan-jalan di luar Jakarta, misalnya, akibat bertumpuknya truk-truk di pelabuhan penyeberangan Merak-Bakauheni? Mau sampai kapan jalan-jalan raya diperlebar? Mau sampai kapan jalan-jalan tol dibangun? Mau sampai kapan jalan-jalan layang dibentangkan? I

Keterbukaan pemerintahPersoalan TKI di luar negeri sebenarnya cukup jelas akar penyebabnya. Para TKI tidak secara tiba-tiba dijatuhi hukuman di luar negeri tanpa proses hukum terlebih dahulu. Namun, yang terjadi pemerintah justru tampak mengambil langkah pasif untuk para TKI bermasalah tersebut. Crisis center yang diresmikan oleh Kemenakertrans secara filosofi tidak akan mampu menyelesaikan persoalan TKI, terutama bagi TKI yang bermasalah secara hukum di luar negeri. Persoalan penanganan TKI bermasalah secara hukum di luar negeri menjadi lamban, bahkan tidak berjalan disebabkan aparat pemerintah lebih sering saling menyalahkan daripada melakukan langkah konkret penyelamatan. Pihak KBRI menyalahkan BNP2TKI, pihak BNP2TKI menyalahkan pihak Kemenakertrans, sedangkan Kemenakertrans menyalahkan pihak Kemenlu. Karenanya, pemerintah harus secara kesatria mengakui bahwa ada kesalahan prosedur dalam menangani TKI yang bermasalah secara hukum. Tanpa keterbukaan pemerintah untuk mengakui adanya kesalahan sistem, crisis center menjadi sesuatu yang sia-sia. Crisis center hanya akan menjadi center of crisis, lembaga pengumpul persoalan yang dihadapi TKI tanpa mampu memberi solusi dari persoalan tersebut. Padahal, jelas yang kita butuhkan bukan crisis of center, melainkan penyelesaian pusat persoalan (center crisis) persoalan TKI. Cukup sudah air mata menangisi nasib para TKI yang disiksa, diperkosa, dianiaya, dan dibunuh. Kita harus mampu menyelesaikan pusat persoalan dari buruknya penanganan TKI bermasalah di luar negeri. Kita tidak boleh menjadikan upayaupaya penyelesaian persoalan hanya sebagai proses pencitraan, melainkan harus mendasar kepada pusat persoalan yang sebenarnya. Semoga! I

:: suarapublika ::(surat pembaca: suarapublika@rol.republika.co.id dan sekretariat@republika.co.id)

Busway Koridor IHalte Perlu DiperbaikiSaya yang akan membahas tentang perubahan terbaru yang ada di transjakarta koridor I. Berikut surat saya. Berpikirlah dengan benar para pengelola transjakar ta. Adanya tambahan sebuah TV/monitor di setiap haltenya memudahkan pengguna untuk melihat kapan bus selanjutnya akan tiba. Hal ini merupakan upaya yang baik untuk meningkatkan pelayanan. Tapi, apakah benar akan menjadi lebih baik dan efektif? Setiap pengguna tetap saja harus antre untuk mendapatkan bus karena tidak disediakan tempat duduk yang cukup untuk semua penggunanya. Alangkah lebih baiknya pengelola transjakarta memperbaiki halte busway daripada membeli monitor LCD baru untuk halte-halte tersebut. Yasmine Febrina Gazali Jalan Karet Pasar Baru Barat VII No 7, Kelurahan Karet Tengsin, Jakarta Pusat

>> resonansi