respons pemerintah kabupaten bekasi...
TRANSCRIPT
RESPONS PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TERHADAP PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL ATAS PELANGGARAN SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA RI NO.SE 07/MEN/1990
OLEH PENGUSAHA TAHUN 2015-2016
(Studi atas PT Chao Long Motor Part Indonesia)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Disusun Oleh:
Eka Yulianti
1113112000031
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
2017
RESPONS PEMERINTAH KABI'PATEN BEKASI TERIIADAPPERSELISITIAN HI'BIIIYGAI\I INI}USTRIAL ATAS PELADIGGARAN
SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA RI NO.SE O7I1VIEN/1990
OLEH PENGUSAHA TAIIT'N 2015-2016(Studi atas PT Chao Long Motor Part Indonesia)
Skripsi
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat MemperolehGelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Eka Yulianti1113112000031
Suryani. M.SiNrP. 1 97704242007 r 02003
Program Studi IImu PolitikFakultas IImu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Syarif HidayatullahJakarta
' 2017
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARTSME
Skripsi yang berjudul:
RESPONS PEMERINTAH KABUPATEN BEKASITERHADAP PERSELISIHAN HUBUNGANINDUSTRIAL ATAS PELANGGARAN SURATEDARAN MENTERI TENAGA KEzuA RI NO.SE-O7/MENi199O OLEH PENGUSA}IA TAHUN 2OL5-2016(Studi atas PT Chao Long Motor Part Indonesia)
1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satupersyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri OfN)Syarif Hidayatullah J akarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah sayacantumkan sesuai dengan- ketentuan yang berlaku di Universitas IslamNegeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya aslisaya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka sayabersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)Syarif Hidayatullah Jakarta.
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
Dengan ini, pembimbing stripsi menyatakan bahwa mahasiswa:
Nama : EkaYulianti
NIM : 111312000031
Program Studi: Ilmu Politik
Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:
RESPONS PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TERTIADAP PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PELANGGARAN SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA RI NO.SE-OZITAENITq9O OLEH PENGUSAHA
TAHLTN 2015-2016 (Studi atas PT chao Long Motor part Indonesia)
dan telah memenuhi persyaratan untuk druji.
Jakarta, 12 Apri120l7
Menyetujui,_Pemlrhnttne;
Mengetahui,
-Ketua+togpm-Studi 9\ -/(u. lrrr'; l/"Surlani. M.SiNIP. I 9770 4242007 rc2}03
Dr. Iding Rosf,idin-lvl.SiNIP. 19701013200501 1003
PENGESAIIAN PAi\-ITIA UJIAN SKRIPSI
SKRIPSI
RESPONS PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TERHADAP PERSELISIHANHUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PELANGGARAN SURAT EDARAN MENTERITENAGA KERIA RI NO.SE-07/MEN/1990 OLEH PENGUSAHA TAHUN 2AL5-2016
(Studi atas PT Chao Long Motor Part Indonesia)
olehEka Yulianti
1 1 13 1 1200003 1
Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 26 April 2017. Skripsi initelah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada ProgramStudi Ilmu Politik.
Dr. Iding Rosvidin. M.SiNrP. 19701013200s01 1003
Suryani. M.SiNIP. 1 9770 4242007 t02003
Dr. Haniah Hanafie, M.SiNIP. I 96 1 05242000032002
Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal26 Apil20l7
Ketua Program Studi Ilmu PolitikFISIP UIN Jakarta
,/4\-JW
Dr. IdingRosyidin. M.SiNIP. 19701013200501 1003
Ketua,
ii
RESPONS PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TERHADAP
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PELANGGARAN
SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA RI NO.SE 07/MEN/1990
OLEH PENGUSAHA TAHUN 2015-2016 (Studi atas PT Chao Long Motor Part
Indonesia
ABSTRAK
Penelitian ini menggambarkan bagaimana terjadinya sebuah pelanggaran yang
berimbas pada perselisihan antara tripartit (pemerintah, pengusaha dan buruh) dalam
kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT Chao Long dalam mendirikan perusahaan
di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada ketua serikat buruh PT Chao Long
dan juga pemerintah eksekutif dan legislatif yaitu DISNAKER dan DPRD. Peneliti
juga melakukan observasi dengan mengunjungi PT Chao Long untuk mendapatkan
informasi lebih lanjut, selain itu juga peneliti menggunakan dokumen-dokumen yang
berisikan informasi mengenai segala aktifitas PT Chao Long yang dikumpulkan dan
dijadikan penulis sebagai penguat data penelitian.
Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teori tentang respons, konsep
hubungan industrial yang mencakup di dalamnya tentang perselisihan hubungan
industrial dan cara penyelesaiannya, dan yang terakhir konsep hukum perburuhan.
Teori-Teori ini yang akan menguatkan analisis penulis dalam penelitian ini.
Penelitian ini menemukan beberapa fakta bahwa Pemerintah Daerah
Kabupaten Bekasi tidak secara konsisten melakukan kontrol terhadap aturan
perburuhan yang berkaitan dengan hak buruh untuk mendapatkan pendapatan di luar
gaji yaitu bonus sebagai uang tahunan yang tertulis di dalam Perjanjian Kerja
Bersama PT Chao Long.
Kata Kunci: Buruh, Pengusaha, Pelanggaran, Pemerintah, Perselisihan,
Respons.
iii
KATA PENGANTAR
Segala Puji dan syukur bagi Allah SWT atas Rahkmat, karunia serta nikmat-
Nya. Shalawat dan salam terhatur kepada kehadirat Rasullah SAW. Semua ini
merupakan ucaran rasa syukur karena penelitian “RESPONS PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI TERHADAP PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
ATAS PELANGGARAN SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA RI NO.SE-
07/MEN/1990 OLEH PENGUSAHA TAHUN 2015-2016. (Studi atas PT Chao Long
Motor Part Indonesia) dapat terselesaikan tepat waktu. Dengan ini penulis
mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:
1. Prof. Dr. Zulkifli, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Iding Rosyidin, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Suryani, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik dan dosen
pembimbing yang telah mengajarkan penulis akan pentingnya proses
perjuangan, kesabaran, kerja keras dan ketegasan sehingga membuat penulis
semangat dan terus berjuang dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta yang telah memberikan begitu banyak ilmu untuk penulis.
5. Bapak Edy Mulyadi dan Ibu Kotirah, selaku orang tua penulis yang selalu
memberikan semangat dalam berbagai hal, selalu mengajari penulis apa itu
iv
perjuangan hidup, terima kasih untuk selalu memberikan do’a-do’a nya
hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
6. Erika Dwiyanti dan Muhammad Raffi Firdaus, selaku adik penulis yang selalu
menjadi penghibur dan membantu penulis dalam hal-hal kecil.
7. Trivantiko Rezki Budiyono, terima kasih untuk menjadi seseorang yang selalu
ada dalam suka maupun duka, memberikan support kepada penulis,
membantu penulis dalam membuat penelitian ini baik dari segi materil
maupun moril.
8. Teman-teman seperjuangan, Tiara Azaria Amanda, Adilah Yasmin Hatta, Lisa
septiani yang selalu menghibur penulis dikala bosan dengan penelitian,
menjadi teman dari awal masuk perkuliahan yang selalu bersama-sama.
9. Rekan-rekan Ilmu Politik 2013 yang menjadikan 4 tahun penulis di UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi berwarna.
10. Teman-Teman KKN Serdadu, khususnya Dede Nurasiah, Siti Zahra, Putri
Awaliyah, Annisa Septiana, terima kasih atas kerja sama kalian dalam
pembuatan laporan KKN selesai tepat waktu.
11. Narasumber penelitian ini: Nyumarno (DPD Kab. Bekasi komisi 4), Arianto
S,H (Kepala Bidang Perselisihan Hubungan Industrial Kab. Bekasi), Herawati
(Ketua Serikat Buruh PT Chao Long), Obon Tabroni (Deputi Presiden
FSPMI), Dedi Supriyadi (Ketua Pengawas DISNAKER Kabupaten Bekasi).
Ernawati (Mediator DISNAKER Kabupaten Bekasi), H. Sutomo, SH (Ketua
Dewan Pimpinan APINDO Kabupaten Bekasi).
v
Semoga kebaikan kalian akan dapat penulis balas lain waktu. Dengan adanya
keterbatasan kemampuan peneliti, maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yang
dapat menjadi penyempurna penelitian ini. Semoga penelitian ini berguna bagi
pembaca.
Jakarta, 26 April 2016
Eka Yulianti
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK .............................................................................................................................. ii
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... vi
DAFTAR TABEL ................................................................................................................. ix
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah .......................................................................................... 1
B. Pembatasan Masalah ............................................................................................... 7
C. Pertanyaan Masalah ................................................................................................ 7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................................... 7
E. Tinjauan Pustaka ..................................................................................................... 8
F. Metode Penelitian.................................................................................................. 12
G. Sistematika Penulisan ........................................................................................... 16
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEP ................................................................. 18
A. Respons ................................................................................................................. 18
1. Pengertian Respons ...................................................................................... 18
2. Macam-macam Respons ............................................................................... 21
B. Hubungan Industrial .............................................................................................. 22
1. Perselisihan Hubungan Industrial ................................................................. 31
2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ........................................... 35
C. Hukum Perburuhan ............................................................................................... 37
vii
1. Hukum Perburuhan Dalam Tata Hukum Indonesia ..................................... 39
2. Hukum Perjanjian Kerja Bersama ................................................................ 41
BAB III DEMOGRAFI KABUPATEN BEKASI DAN PROFIL PT CHAO LONG
MOTOR PART INDONESIA .................................................................................. 44
A. Demografi Kabupaten Bekasi ............................................................................... 44
B. PT Chao Long Motor Part Indonesia .................................................................... 48
C. Organisasi Buruh PT Chao Long Motor Part Indonesia ....................................... 50
BAB IV RESPONS PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TERHADAP
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PELANGGARAN
SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA RI No.SE-07/MEN/1990
OLEH PENGUSAHA TAHUN 2015-2016 ............................................................. 53
A. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Chao Long Motor Part Indonesia .............. 53
B. Perselisihan Hubungan Industrial antara pengusaha PT Chao Long dan Serikat
Pekerja ................................................................................................................... 58
C. Respons Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap Perselisihan Hubungan
Industrial atas Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Chao Long Motor Part ....... 64
D. Upaya Pemerintah dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial antara
PT Chao Long dan Serikat Pekerja ....................................................................... 69
1. Menghadirkan Mediator ……….…………………………………………70
2. Berkodinasi dengan DPRD …………….…………………………...........72
viii
BAB V PENUTUP ............................................................................................................... 76
A. Kesimpulan ........................................................................................................... 76
B. Rekomendasi Penelitian ........................................................................................ 77
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................... 78
LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................................. 84
ix
DAFTAR TABEL
Tabel II.B.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ..................................... 36
Tabel III.A.1 Nama-Nama Bupati Kabupaten Bekasi ................................................ 47
Tabel IV.B.1 Proses Perundingan Bipartit ………………………………………….61
Tabel IV.D.2 Skema Terjadinya Pelanggaran dan Perselisihan Hubungan Industrial
PT ChaoLong……………………………………………………………………….. 74
i
DAFTAR SINGKATAN
APINDO Asosiasi Pengusaha Indonesia
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DISNAKER Dinas Ketenagakerjaan
FSPMI Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
KEK Kawasan Ekonomi Khusus
LKS Lembaga Kerja Sama
PKB Perjanjian Kerja Bersama
SDM Sumber Daya Manusia
SPA Serikat Pekerja Anggota
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tuntutan atas berbagai hak terhadap permasalahan sistem kerja sampai upah
mewarnai perjalanan buruh dari masa ke masa, hingga sampai saat ini masalah yang
paling rawan dihadapi adalah masalah pengupahan.1 Masalah dimulai ketika buruh
meminta upah yang tinggi sedangkan produktivitas masih kurang memadai. Hal ini
seringkali menjadi pemicu sebuah perselisihan hubungan industrial.
Upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pengusaha yang ditetapkan dan dinyatakan menurut suatu
perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan, dan perundang-undangan, tentunya hal ini
mencakup tunjangan-tunjangan bagi buruh atas suatu pekerjaan atau jasa yang
dilakukan.2
Di sisi lain, penetapan upah yang dilakukan oleh pengusaha ini akan
mengalami kendala-kendala karena banyaknya faktor yang mempengaruhi, antara
1 Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-Asas Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Jakarta, 2014), h. 97. 2 Zaeni Asyhadie, dan M. Hum, Peradilan Hubungan Industrial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2009), h. 3.
2
lain besar kecilnya perusahaan, harga jual komoditas yang dihasilkan perusahaan
maupun jumlah banyak sedikitnya jumlah buruh yang dipekerjakan.3
Untuk mengatur segala bentuk hubungan kerja sama antara pengusaha dan
buruh di tempat kerja, terdapat sebuah perjanjian kerja dan sebuah kesepakatan yang
disebut Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dilakukan oleh kedua belah pihak
dalam menjalankan roda perusahaan dan dengan adanya perjanjian kerja sama ini
akan menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.4
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dibuat oleh pengusaha dan buruh secara
mufakat5 dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 13 Pasal 102 Nomor 1-3 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Seluruh hak dan kewajiban antara pengusaha dan
buruh yang di dalamnya mencakup hubungan kerja perlu diatur dan disepakati oleh
kedua belah pihak. Dengan adanya perjanjian kerja sama tersebut diharapkan proses
hubungan industrial dapat berjalan dengan baik.
Namun, dalam praktiknya, pembuatan PKB di dalam suatu perusahaan hanya
menjadi pemanis di dalam hubungan kerja dan tidak sepenuhnya dijalankan, banyak
tindak pelanggaran yang bertentangan dengan isi perjanjian yang melibatkan kerja
sama bipartit yang seringkali ditentukan oleh satu pihak saja, yaitu pengusaha, tanpa
melibatkan unsur buruh.
3 Budiyono, Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan bagi
Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan, (Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas
Diponogoro Semarang. 2007), h. 3. 4 R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Citra Adityabakti, 1995), h. 64-65. 5 Budiyono, Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan bagi
Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan, h. 10.
3
Hal ini disebabkan karena pengusaha memiliki posisi yang kuat di dalam
perusahaan sebagai pemilik modal untuk memiliki kekuasaan memerintah dan peran
buruh yang seakan-akan menjadi kaum tertindas yang seenaknya dapat dipekerjakan
dengan upah yang tidak sepadan.
Salah satu contoh pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha ini terjadi pada
PT Chao Long Motor Part Indonesia di Kabupaten Bekasi terkait hak pekerja berupa
bonus yang tidak dipenuhi perusahaan selama dua tahun berturut-turut yaitu pada
tahun 2015 dan tahun 2016 dengan alasan kerugian yang di alami oleh pengusaha.6
Adanya pelanggaran kerja sama yang dilakukan PT Chao Long Motor Part yaitu
dengan melanggar Pasal 42 Perjanjian Kerja Bersama yang berisikan antara lain
“perusahaan memberikan bonus kepada pekerja setiap tanggal 20 Januari setiap
tahunnya.”7
Berkaitan dengan upah, bonus merupakan uang yang dibayar sesuai hasil
kerja yang telah dilaksanakan apabila melebihi target yang diberikan sekali selama
masa yang ditentukan dari beberapa persen laba yang kemudian dibagikan kepada
yang berhak menerima bonus.8 Untuk menyelaraskan kedudukan antara pengusaha
dan buruh agar tidak bertubrukan, maka peran pemerintah sebagai jembatan
pengusaha dan buruh mengeluarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
6 Go Bekasi, “Dua Tahun PT Chao Long Langgar Perjanjian Kerja Sama” berita ini diakses
melalui http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/12/27/2-tahun-pt-chao-long-motor-part-langgar-perjanjian-
sinyo-harus-fair-dong/# pada 3 Januari 2017. 7 Go Bekasi, “2 Tahun PT Chao Long Motor Part Indonesia Langgar Perjanjian” berita ini
diakses melalui http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/12/27/2-tahun-pt-chao-long-motor-part-langgar-
perjanjian-sinyo-harus-fair-dong/ pada 3 Januari 2017. 8 Sarwoto, “Dasar-Dasar Organisasi Manajemen”, (Jakarta: Ghalia, 1991), h. 156.
4
Ketenagakerjaan. Dibentuknya Undang-Undang ini bertujuan untuk memberdayakan
tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
Tetapi, pada dasarnya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan tidak mengatur secara normatif tentang pemberian bonus kepada
buruh. Adapun sebenarnya pemberian bonus yang dilakukan oleh pengusaha kepada
buruh di atur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.SE-
07/MEN/1990 tentang Pengelompokkan Komponen Upah dan Pendapatan Non-
Upah, yang menyebutkan:
1. Pengertian komponen upah adalah sebagai berikut:
a. Upah Pokok: adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut
tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan.
b. Tunjangan Tetap: adalah suatu pembayaran yang teratur berkaitan dengan
pekerjaan yang diberikan secara tetap untuk pekerja dan keluarganya serta
dibayarkan dalam satuan waktu yang sama, dengan pembayaran upah pokok,
seperti Tunjangan Istri; Tunjangan Anak; Tunjangan Perumahan; Tunjangan
Kemahalan; Tunjangan Daerah dan lain-lain. Tunjangan Makan dan
Tunjangan Tranport dapat dimasukkan dalam komponen tunjangan tetap
apabila pemberian tunjangan tersebut tidak dikaitkan dengan kehadiran, dan
diterima secara tetap oleh pekerja menurut satuan waktu, harian atau bulanan.
c. Tunjangan Tidak Tetap: adalah suatu pembayaran secara langsung atau tidak
langsung berkaitan dengan pekerja, yang diberikan secara tidak tetap untuk
pekerja dan keluarganya serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak
sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti Tunjangan Transport
yang didasarkan pada kehadiran, Tunjangan Makan dapat dimasukkan ke
dalam tunjangan tidak tetap apabila tunjangan tersebut diberikan atas dasar
kehadiran (pemberian tunjangan biasa dalam bentuk uang atau fasilitas
makan).
2. Pengertian Pendapatan Non Upah sebagai berikut:
a. Fasilitas: adalah kenikmatan dalam bentuk nyata/nature yang diberikan
perusahaan oleh karena hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan
kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan (antar jemput pekerja atau
5
lainnya); pemberian makan secara cuma-cuma; sarana ibadah; tempat
penitipan bayi; koperasi; kantin dan lain-lain.
b. Bonus: adalah bukan merupakan bagian dari upah, melainkan pembayaran
yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja
menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau
karena peningkatan produktivitas; besarnya pembagian bonus diatur
berdasarkan kesepakatan.
c. Tunjangan Hari Raya (THR) Gratifikasi dan pembagian keuntungan lainnya.
3. Para pengusaha yang memberikan bermacam-macam komponen upah dan
pendapatan non upah bagi pekerjanya, dapat mengetahui posisi dan jenis
tersebut berdasarkan pengertian yang tercantum dalam angka (1) dan (2),
sehingga dihindari terjadinya perbedaan penafsiran dalam melaksanakannya.
4. Kepada para pengusaha diharapkan untuk berusaha mengelompokkan
komponen upah dan pendapatan non upah yang diberikan, dengan
berpedoman kepada angka (1) dan (2) di atas, agar secara bertahap dapat
sejalan dengan Surat Edaran ini.9
Secara jelas tertulis dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia No.SE-07/MEN/1990 bahwa bonus merupakan salah satu bentuk
pendapatan non-upah. Tentunya jika salah satu ketentuan terhadap komponen upah
dan pendapatan non-upah dijalankan oleh pengusaha apalagi yang telah di sepakati di
dalam PKB, hak buruh yang seharusnya dipenuhi pengusaha akan memicu adanya
sebuah pelanggaran.
Pada kondisi seperti ini, ketika buruh dihadapkan pada sebuah
penyelewengan, tidak ada pilihan lain kecuali untuk bertahan dan melaporkan bentuk-
bentuk pelanggaran kepada pihak yang memiliki wewenang dalam mengatur
ketenagakerjaan seperti pemerintah.
9 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.SE-07/MEN/1990 tentang
Pengelompokkan Komponen Upah dan Pendapatan Non-Upah.
6
Pelanggaran hak buruh yang merupakan kewajiban pengusaha PT Chao Long
Motor Part merupakan masalah yang cukup serius dan harus mendapat respons dari
pemerintah Kabupaten Bekasi karena menyalahi aturan kerja sama di dalam PKB dan
melanggar peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan.
Buruknya, pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha kini merambah
kepada perselisihan-perselisihan hubungan industrial yang semakin memperkeruh
suasana, perselisihan ini merupakan bagian dari perbedaan pendapat yang dianut oleh
pihak-pihak yang bersangkutan dalam melakukan hubungan kerja.
Perselisihan hubungan industrial yang mengacu pada pelanggaran yang
dilakukan oleh salah satu pihak terkesan untuk saling menghilangkan satu sama
lain.10 Buruh memiliki keinginan untuk menghilangkan pengusaha yang bersifat
eksploitasi terhadap hak buruh, begitu juga pengusaha juga ingin menghilangkan
buruh yang selalu melakukan protes dan demonstrasi menuntut upah setinggi-
tingginya.
Dari penjelasan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, hal
tersebut membuat penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti, karena kita dapat
mengetahui bagaimana seharusnya respons pemerintah dalam menyikapi pelanggaran
dan perselisihan hubungan industrial di PT Chao Long Motor Part Indonesia.
10 Katon Baskoro, “Konflik Industri Dalam Hubungan Buruh dan Pengusaha”, (Skripsi S1
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, 2014), h. 1.
7
B. Pembatasan Masalah
Pembatasan masalah pada penelitian ini hanya mengenai Respons Pemerintah
Kabupaten Bekasi terhadap Perselisihan Hubungan Industrial atas Pelanggaran Surat
Edaran Menteri Tenaga Kerja RI No.SE-07/MEN/1990 oleh Pengusaha tahun 2015-
2016 yang terjadi pada PT Chao Long Motor Part Indonesia di Kabupaten Bekasi,
serta upaya pemerintah dalam menanganinya.
C. Pertanyaan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian
ini berfokus pada masalah dibawah ini, yaitu:
1. Bagaimana respons Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap perselisihan
hubungan industrial atas pelanggaran yang dilakukan PT Chao Long Motor
Part Indonesia?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyelesaikan
perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara PT Chao Long dan
Serikat Buruh?
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui sejauh mana respons pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap
perselisihan hubungan industrial atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT
Chao Long Motor Part Indonesia.
8
2. Mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial di PT Chao Long.
b. Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini bersifat akademis dan
teknis, adapun manfaatnya adalah:
1. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan konstribusi bagi
pengembangan penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya dalam
kajian Ilmu Politik tentang respons pemerintah terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh pengusaha terhadap buruh.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur penelitian tentang
ketenagakerjaan bagi program studi Ilmu Politik di seluruh Universitas yang
ada di Indonesia khususnya di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
E. Tinjauan Pustaka
Penelitian yang mengkaji kebijakan publik mengenai ketenagakerjaan telah
dilakukan oleh beberapa peneliti terlebih dahulu dengan melihat aspek yang berbeda
beda. Hal tersebut berdasarkan pada metode penelitian, teori yang digunakan,
perspektif analisis dan studi kasus yang berbeda-beda.
9
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan lima literatur yang mempunyai
keterkaitan dengan penelitian skripsi penulis sebagai pembanding sekaligus penguat
terhadap urgensi penelitian, antara lain: Pertama, Jurnal Sosial Demokrasi, yang
ditulis oleh Launa, berjudul Buruh dan Politik “Tantangan dan Gerakan Buruh Pasca
Reformasi.”11 Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa buruh menjadi variable
utama yang dilihat dari sudut pandang kebijakan politik, dalam hal ini suara buruh
ikut serta dalam menentukan kebijakan politik pemerintah, dan pemilik modal atau
pengusaha sebagai variable kedua yang dilihat dari sudut pandang ekonomi politik.
Lebih lanjut Launa menganggap bahwa buruh diposisikan tak lebih sebagai
komoditas yang diperjual belikan oleh para pemilik modal yang membutuhkan tenaga
kerja melimpah dan murah. Dalam sudut pandang ekonomi politik, buruh adalah daya
tarik para investor asing ke Indonesia dengan cara menawarkan harga upah yang
cukup rendah, sehingga dalam penelitiannya, Launa lebih banyak menulis tentang
fenomena adanya serikat atau gerakan buruh yang sangat berperan dalam menuntut
kesejahteraan buruh. Gerakan atau serikat buruh ini terus berkembang dari mulai
jaman kolonial Belanda hingga pasca reformasi melalui beberapa faktor dan analisa
serta sudut pandang sosial politik.
Kedua, buku hasil penelitian tentang Hak Perburuhan yang ditulis oleh Jamie
Davis, berjudul “Hak Dasar Perburuhan di Indonesia 2010 Survei Pelanggaran di
11 Launa, “Buruh dan Politik (Tantangan dan Gerakan Buruh Pasca Reformasi)”, Sosial
Demokrasi, Vol. 10 No. 4 (Januari Maret 2011).
10
Sektor Formal.”12 Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai hak-hak dasar
perburuhan di Indonesia sejak jatuhnya rezim Soeharto. Jamie Davis juga
memfokuskan penelitiannya terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan
fenomena buruh seperti upah, sistem kerja paksa sampai kepada peran pemerintah
dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Jamie juga menuliskan tentang diskriminasi
yang didapatkan oleh buruh dalam masa bekerja. Hak buruh yang tidak relevan
dengan sistem yang ada menjadikan konflik antara buruh dengan pengusaha dan
pemerintah, hal ini membuat banyaknya tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh buruh
seperti, mogok, demo, dll.
Ketiga, skripsi Umar Algifari pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Buruh dan Politik: Studi tentang
Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi
Kongres Aliansi Serikat Buruh di Indonesia (K.KASBI) dalam Menuntut
Penghapusan Sistem Outsourcing dan Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2013.”13
Penelitian tersebut mempunyai kemiripan pada variable serikat buruh yang
mempunyai pengaruh terhadap pengembangan industri negara dengan menyoroti
peran buruh sebagai tombak ekonomi negara. Hasil penelitiannya, Umar Algifari
menyimpulkan bahwa adanya organisasi buruh sangat berperan aktif dalam
melakukan perubahan besar terhadap buruh dalam menentukan tingkat kesejahteraan
12 Jamie Davis, “Hak Dasar Perburuhan di Indonesia 2010 Survei Pelanggaran di Sektor
Formal”, (Solidarity Center, 2010). 13 Umar Algifari, “Buruh dan Politik: Studi tentang Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia dan (KSPSI) dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh di Indonesia
(KKASBI) dalam Menuntut Penghapusan Systems Outsourcing dan Kenaikan UMP DKI Jakarta
Tahun 2013”, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014).
11
buruh. Dalam mencermati gerakan dan serikat-serikat buruh, Umar Algifari
menggunakan teori kelompok kepentingan dan teori ruang publik.
Keempat, skripsi Amrizal Ulya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “Buruh dan Negara: Gerakan Protes
Buruh dan Efek Kebijakan Pemerintah Tentang Perburuhan Tahun 2012 di
Jabodetabek.14 Penelitian tersebut berfokus pada gerakan yang mempunyai pengaruh
besar terhadap kebijakan pemerintah menyangkut masalah perburuhan yaitu “Buruh
Bekasi Bergerak” di Bekasi dan Mogok Nasional Majelis Pekerja Buruh Indonesia
(MPBI) di Jakarta. Kedua gerakan ini berhasil menekan pemerintah untuk membuat
kebijakan yang menguntungkan buruh pada tahun 2012. Pada tahun 2012 terjadi
banyak demonstrasi besar yang dilakukan oleh buruh. Meskipun begitu pada tahun itu
menjadi tahun era kebangkitan buruh. Menurut Amrizal Ulya melalui gerakan buruh,
mereka bisa memobilisasi massa secara masif, pada posisi ini berbagai aktivis buruh
yang tergabung dalam serikat pekerja menyebarkan aksi protes untuk menambah
kekuatan massa gerakan.
Kelima, skripsi Ganda Syahputra pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sumatera Utara Medan, berjudul “Peranan Serikat Buruh dalam
Memperjuangkan Hak Upah dan Politik: Studi Kasus, Serikat Buruh Medan
14Amrizal Ulya, “Buruh dan Negara: Gerakan Protes Buruh dan Efek Kebijakan Pemerintah
Tentang Perburuhan Tahun 2012 di Jabodetabek”, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
2014).
12
Independen 2010.”15 Skripsi yang tulis pada tahun 2009 ini berkisar pada gerakan
buruh di Medan yang bernama Serikat Buruh Medan Independen (SBMI), gerakan
buruh ini pada hakikatnya adalah konsekuensi yang ditimbulkan dari realitas sistem
ekonomi kapitalisme yang akan selalu menunjukkan perlawanan sampai tuntutannya
terpenuhi. Dalam skripsinya, Ganda juga menjelaskan bahwa sulitnya kaum buruh
dalam memperjuangkan kesejahteraannya tidak hanya disebabkan oleh faktor internal
perusahaan, tetapi lebih dari itu ada sebuah sistem yang menyebabkan penindasan
terhadap kaum buruh. Hal ini menyebabkan banyaknya organisasi dan serikat buruh
yang bermunculan sebagai indikator tingkat kesejahteraan buruh.
Dari lima literatur yang telah dijelaskan secara singkat tentang penelitian
terkait buruh, terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan,
diantaranya adalah terkait peran pemerintah sebagai pihak pembuat kebijakan dalam
menentukan kesejahteraan buruh, dan bagaimana respons pemerintah terhadap hukum
pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha.
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode
kualitatif diartikan sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa ucapan atau tulisan dalam penggalian dan pemahaman pemaknaan
15 Ganda Syahputra, Peranan Serikat Buruh dalam Memperjuangkan Hak Upah dan politik:
Serikat Buruh Medan Indonesia (SBMI), (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas
Sumatera Utara, 2009).
13
terhadap apa saja yang terjadi pada lembaga, individu atau kelompok, yang berasal
dari persoalan sosial atau kemanusiaan.16
Penelitian deskriptif adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk
melukiskan data secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu atau
bidang tertentu baik berupa keadaan, permasalahan, sikap, pendapat, kondisi, atau
sistem faktual dan cermat.17
2. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan pada pernyataan masalah, rumusan masalah serta tujuan dan
manfaat dibuatnya penelitian ini, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan
cara memilah antara data primer dan data sekunder, sebagai berikut:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objek yang
diteliti.18 Data primer ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan kepada
narasumber dan informasi dari situs lembaga resmi. Wawancara dilakukan dengan
beberapa tokoh dan lembaga resmi yang terkait. Pemilihan narasumber berdasarkan
purposive sampling yaitu berdasarkan tujuan peneliti karena peneliti menganggap
para narasumber dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian
ini. Adapun narasumber tersebut adalah sebagai berikut:
16 Jusuf Soejadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h.
52. 17 Jusuf Soejadi, Pengantar Metodologi Penelitian, h. 53. 18 Jusuf Soejadi, Pengantar Metodologi Penelitian, h. 147.
14
1. Kepala Seksi Bidang Perselisihan Hubungan Industrial: Arianto, SH
2. Anggota DPRD Kabupaten Bekasi: Nyumarno
3. Ketua Pengawas DISNAKER Kabupaten Bekasi: Dedi Supriyadi
4. Mediator DISNAKER Kabupaten Bekasi: Ernawati
5. Deputi Presiden FSPMI: Obon Tabroni
6. Ketua Serikat Buruh PT Chao Long: Herawati
7. Ketua Dewan Pimpinan APINDO Kabupaten Bekasi: H. Sutomo, SH.
(PT. Citra Ardhita Meditama).
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data pendukung yang bersifat valid. Bertujuan untuk
mendukung data-data penelitian dari studi pustaka yang dapat memperkuat penelitian
dengan cara memperoleh data dari dokumen, atau publikasi yang sudah dalam bentuk
jadi.19 Hal tersebut berupa buku, majalah, surat kabar, jurnal, tesis dan skripsi.
3. Teknik Analisis Data
Setelah diketahui metode dan sumber data untuk penelitian ini, selanjutnya
penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk
menggambarkan dan menganalisa data yang sudah terkumpul sehingga dapat lebih
mudah dipahami. Proses analisa data atau pengolaan data dimulai dengan menelaah
data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber primer dan sekunder.
19 Jusuf Soejadi, Pengantar Metodologi Penelitian, h. 147
15
Dari hasil analisis data yang telah dikumpulkan, lalu kemudian dapat ditarik
kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah:20
a. Reduksi Data
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang
ada di lapangan.
b. Triangulasi
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
Triangulasi dilakukan dengan cara wawancara observasi dan dokumen.21
c. Menarik Kesimpulan
Ketika pengumpulan data dilakukan, peneliti mulai mencari benda-benda,
mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan alur sebab akibat dan proposisi.
Kesimpulan yang belum jelas, berangsur-angsur akan menjadi lebih terperinci.
Selain itu juga dilakukan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan
dengan menggunakan kerangka teori dan konsep dari respons, hubungan industrialis,
dan hukum perburuhan yang nantinya teori ini memperkuat data penulis dalam
melakukan penelitian. Adapun teknik penulisan penelitian ini mengacu pada buku
panduan proposal dan penulisan skripsi yang ditulis oleh tim Penyusun Panduan
20 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 39. 21 Moleong, Metode Penelitian Kalitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 30.
16
Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
G. Sistematika Penulisan
Sebagai gambaran umum, peneliti menyajikan sistematika penulisan dalam 5
bab. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dapat dengan mudah dipahami secara
sistematis sehingga dapat memberikan gambaran dengan jelas. Adapun pembahasan
dan penulisan dalam penelitian ini secara garis besar yang terangkum dalam 5 bab,
adalah:
Bab I: Penulis membahas pernyataan masalah mengenai perselisihan
hubungan industrial atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha PT Chao Long
Motor Part. Pada bagian ini juga dipaparkan pertanyaan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian yang dilakukan, tinjauan pustaka terkait perburuhan, metode penelitian dan
yang terakhir adalah sistematika penulisan pada penelitian ini.
Bab II: Penulis membahas kerangka teori yang membantu penulis untuk
memperkuat hasil analisis penelitian terkait masalah perburuhan. Kerangka teori
pada penelitian ini terdiri dari pengertian respons, hubungan industrial, perselisihan
hubungan industrial dan cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan
hukum perburuhan yang di dalamnya juga menjelaskan PKB.
Bab III: Penulis menjelaskan tentang demografi Kabupaten Bekasi, Profil PT
Chao Long Motor part Indonesia, Organisasi buruh di PT Chao Long.
17
Bab IV: Membahas penelitian secara mendalam mengenai Respons
Pemerintah Kabupaten Bekasi Terhadap perselisihan hubungan industrial atas
pelanggaran Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.SE-
07/MEN/1990 oleh Pengusaha Tahun 2015-2016. Selain itu peneliti juga membahas
tentang bagaimana upaya pemerintah dalam menangani kasus PT Choa Long.
Bab V: Membahas kesimpulan dari analisa yang dilakukan peneliti dan
memberikan rekomendasi penelitian serta komentar kepada fenomena penelitian.
18
BAB II
KERANGKA TEORI DAN KONSEP
A. Respons
1. Pengertian Respons
Dalam kehidupan sehari-hari setiap orang pasti tidak terhindarkan dari hiruk
pikuk suatu persoalan, di dalam persoalan itu sendiri akan menimbulkan suatu
respons. Respons ini muncul sebagai bentuk perhatian terhadap suatu kejadian sesuai
dengan kondisi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, respons memiliki makna sebagai
tanggapan, reaksi, jawaban, suatu gejala, atau peristiwa yang terjadi.22 Selain itu
beberapa ahli mendefinisikan respons secara berbeda-beda. Abu Ahmadi
mendefinisikan respons atau tanggapan adalah sebagai salah satu fungsi jiwa pokok,
dapat diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan, sudah berhenti dan hanya
kesannya saja.23
Menurut Soekanto respons diartikan sebagai perilaku yang merupakan
konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu
persoalan atau masalah tertentu.24 Lebih lanjut Azwar 25menjelaskan bahwa respons
22 Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 838. 23 Abu Ahmadi, Psikologi Pelajar, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), h. 64. 24 Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1993), h. 48.
19
seseorang dapat dalam bentuk positif atau negatif.26 Apabila respons yang diberikan
positif maka orang yang bersangkutan cenderung untuk menyukai atau mendekati
objek dan menerima respons tersebut, sedangkan jika respons yang diberikan negatif
maka orang tersebut cenderung untuk menjauhi objek tersebut dan melakukan suatu
hal yang bertolak belakang dengan respons positif.
Djalaludin Rakhmat juga mengemukakan pendapatnya tentang respons,
menurutnya respons adalah suatu kegiatan dari organisme itu bukanlah semata-mata
suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu
perangsang dapat juga disebut respons.27
Seorang sejarahwan asal Inggris, Arnold J. Toynbee, mengemukakan
pendapatnya tentang tantangan dan respons. Menurutnya, tantangan dan respons
adalah sebuah ide dan gerakan yang lahir dalam suatu pemikiran yang satu sama
lainnya terkait dan kemudian saling bersifat reaktif yang nantinya menimbulkan
tanggapan atau sikap.28
Pemahaman diatas terkait dengan tantangan dan respons memiliki makna
bahwa dalam setiap tingkah laku yang dilakukan makhluk hidup pasti memunculkan
sebuah tanggapan berupa sikap terhadap suatu permasalahan yang muncul, disinilah
muncul respons untuk memperbaikinya.
26 Azwar Saifuddin, Seri Psikologi dan Sifat Manusia dan Pengukurannya, (Yogyakarta:
Liberty, 1988), h. 27. 27 Jalaludin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), h. 51. 28 Arnold J. Toynbee, A Study of History, Vol 1, (London: Oxford University Press, 1955), h.
23.
20
Lebih lanjut Arnold J. Toynbee menjelaskan lahirnya peradaban itu diuraikan
dengan teori tantangan dan respons. Peradaban itu lahir sebagai respons tanggapan
manusia yang dengan segenap daya upaya dan akalnya menghadapi, menaklukan, dan
mengola alam sebagai tantangan guna mencakup kebutuhan dan melestarikan
kelansungan hidupnya.29 Proses ini terus berjalan, masyarakat berada dalam proses
bergerak terus dan gerak tertentu membawanya kepada tingkat peradaban.30
Penjelasan Toynbee diatas dapat diilustrasikan pada ruang lingkup yang lebih
kecil, yaitu pada hubungan industrial yang mencakup hubungan pengusaha, buruh
dan pemerintah di Indonesia, terutama pada hubungan industrial yang terjadi di
Kabupaten Bekasi. Tantangan yang dijelaskan Toynbee dijelaskan sebagai
permasalahan di dalam ketenagakerjaan yang diakibatkan dari suatu pelanggaran
pengusaha yang nantinya menimbulkan respons dari pihak lain, misalnya pemerintah.
Setiap bentuk tantangan yang berujung pada gerakan sikap maupun perilaku
dari segala bentuk respons pasti mempunyai implikasi dan arti yang akan ditimbulkan
pada perkembangan yang lebih baik di kemudian hari yang akan merubah segala hal
termasuk di dalamnya yang mencakup ketenagakerjaan.
29 Moeflih Hasbullah dan Dedi Supriyadi, Filsafat Sejarah, h.71. 30 Arnold J. Toynbee, A Study of History, h. 25-27.
21
2. Macam-macam Respons
Setelah mengetahui beberapa pengertian respons dari beberapa ahli, perlu juga
diketahui macam-macam respons. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven
M. Chaffe, respons dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:31
1. Respons Kognitif
Respons kognitif diartikan sebagai respons pengetahuan, berkaitan dengan
pengetahuan, keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu.
Respons ini muncul apabila adanya perubahan terhadap apa yang dipahami
atau di persepsikan oleh khalayak.
2. Respons Afektif
Respons afektif diartikan sebagai respons sikap. Respons afektif berhubungan
dengan emosi, sikap, nilai seseorang terhadap sesuatu. Respons ini timbul
apabila ada perubahan pada apa yang di senangi khalayak terhadap sesuatu.
3. Respons Konatif
Respons konatif diartikan sebagai respons tindakan, respons yang konatif
berhubungan dengan perilaku nyata, meliputi tindakan, kegiatan atau
kebiasaan berperilaku seseorang terhadap objek sikap.
Dari beberapa pengertian tentang respons yang telah dijelaskan diatas, dapat
dipahami bahwa yang disebut dengan respons pemerintah dalam penelitian ini adalah
sebagai bentuk tanggapan atau perhatian pemerintah atas peristiwa yang terjadi di
dalam hubungan industrial antara pengusaha dan buruh. Respons ini muncul untuk
31 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, h. 214.
22
memecahkan masalah terhadap peristiwa yang sedang terjadi, dengan adanya respons
ini sekiranya pemerintah mampu memberikan kebijakan positif bagi pihak terkait.
B. Hubungan Industrial
Untuk menghasilkan produksi yang berkualitas dan maksimal, tentunya harus
ada kerjasama yang baik antara pengusaha dan buruh. Sejak saat itulah terbentuk
adanya istilah hubungan industrial yang mencakup interaksi antara pengusaha dan
buruh yang di dalamnya juga membahas konflik perselisihan, aturan-aturan tempat
kerja diantara keduanya.
Siti Hajati Hoesin berpendapat, bahwa pada prinsipnya tujuan yang ingin
dicapai dalam hubungan industrial adalah ke tangan bekerja bagi para pekerja dan
kelangsungan usaha bagi pengusaha, dan untuk itulah diperlukan peran pemerintah
sebagai pihak yang ikut terlibat langsung dalam hubungan kerja, dapat bersifat netral
dan dapat menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan
kerja.32
Lebih lanjut Payaman J simanjuntak mengemukakan adanya hubungan
industrial dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalam dan di luar perusahaan. Untuk
menerapkan prinsip-prinsip hubungan industrial di perusahaan, diperlukan beberapa
sarana dan lembaga yaitu, adanya Peraturan Perusahaan, Lembaga Bipartit, Serikat
Pekerja, Perjanjian Kerja Bersama, Asosiasi Pengusaha, Lembaga Tripartit, Lembaga
32 Siti Hajati Hoesin ((Hubungan Industrial)), sebagaimana dalam Aloysius Uwiyono, dkk,
Asas-Asas Hukum Perburuhan, h. 63.
23
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Perundangan
Ketenagakerjaan, Pendidikan Hubungan Industrial.33
Menurut Dunlop, hubungan industrial merupakan bagian dari tatanan
masyarakat industri. Masyarakat industri akan terwujud jika adanya perubahan ke
arah modernisasi. Modernisasi masyarakat berarti menerapkan ilmu pengetahuan dan
teknologi ilmiah yang ada ke semua aktivitas.34 Lebih lanjut Dunlop menyatakan
konsepnya tentang hubungan industrial yang jelas terlihat adanya tiga aktor dan
pelaku, yaitu badan-badan pemerintah, manajemen, dan buruh.
Interaksi dari pelaku hubungan industrial yaitu pengusaha dan buruh
melahirkan aturan di tempat kerja yang biasa disebut sebagai perjanjian kerja sama.
Aturan yang terdapat di tempat kerja ini mengikat hubungan antara pengusaha dan
buruh dan merupakan hasil interaksi antara kedua belah pihak, tetapi jika ada
peraturan kerja berbentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah merupakan
hasil dari adanya intervensi pemerintah.35 Konsep hubungan industrial dari Dunlop
memiliki suatu pandangan bahwa dalam membuat suatu pengaturan para pelaku
hubungan industrial pasti melakukan interaksi dan menghasilkan suatu kebijakan.
33 Payaman Simanjuntak, Manajemen Hubungan Industrial, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
2003), h. 17. 34 Dunlop, Industrial Relations Systems, (New York: Holt, 1958), h. 132. 35 Dunlop, Industrial Relations Systems, h. 134.
24
Konsep hubungan industrial yang diberikan Dunlop menekankan bahwa aturan
tempat kerja sebagai dependent variable, selain itu juga ia menuliskan bahwa ada tiga
hal sebagai independent variable, yaitu:36
a. The relative status of the actors
Dalam hubungan industrial akan terlihat bahwa pelaku hubungan industrial
ada status dan posisinya, bagaimana serikat buruh, posisi manajemen, dan
posisi pemerintah dalam rangka hubungan industrial. Posisi dan status dari
pelaku hubungan industrial ditentukan dalam peraturan perundangan dan
mengacu pada sistem politik.
b. The context in which these actors interact
Dalam hubungan industrial tidak dapat diabaikan hal-hal yang ada konteksnya
dengan interaksi hubungan industrial. Hal ini diartikan sebagai peraturan yang
ada atau belum memenuhi hal-hal yang ada dalam berbagai peraturan
perundang-undangan tentang aturan ditempat kerja, maka kesepakatan itu
harus diubah.
c. And the ideology of the industrial relation system
Ideologi dalam sistem hubungan industrial merupakan suatu jalinan sejumlah
pikiran bersama yang menetapkan pikiran dari masing-masing pelaku tentang
tempat dan fungsi pelaku lain dari sistem itu. Dunlop mengakui bahwa tiap
pelaku memiliki ideologinya sendiri.
36 Dunlop, Industrial Relations Systems, h. 189.
25
Pada prinsipnya pelaksanaan dari hubungan industrial di setiap negara itu
berbeda-beda tergantung dari tatanan sosial politik dari negara yang bersangkutan.
Dengan demikian pelaksanaan hubungan industrial tidak sama disetiap negara.
Dalam hubungan industrial, terdapat pihak yang saling berinteraksi, yaitu:37
a. Buruh
Maimun dalam bukunya Hukum Ketenagakerjaan sebagai Pengantar
menyebutkan bahwa buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain.38 Buruh merupakan bagian
dari tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja
dibawah perintah pemberi kerja atau biasa disebut hubungan buruh dengan
majikan.39 Payaman. J simanjuntak mengemukakan bahwa pada dasarnya
pekerja digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu: Pertama, kelompok kerah
putih yang biasa disebut sebagai pekerja professional, cenderung lebih lembut
dalam bekerja dan lebih memakai kemampuan intelaktual seperti otak untuk
bekerja, seperti pengusaha, orang-orang yang bekerja di perkantoran, guru
honorer, tenaga penyuluh dan tenaga kesehatan. Mereka tidak bisa disebut
buruh, tetapi pada umumnya sering di sebut pekerja. Kedua kelompok kerah
biru yang biasa disebut pekerja kasar, lebih menggunakan kekuatan fisik
37 Jackson R dan Sorensen G, Pengantar Studi Hubungan Industrial, (Yogyakarta: Pustaka
Belajar), h. 47. 38 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan sebagai Pengantar, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha,
2003), h. 13. 39 Maimun, Hukum Ketenagakerjaan sebagai Pengantar, h. 3.
26
dalam bekerja. Kelompok ini disebut buruh, seperti pekerja pabrik, konveksi,
cleaning servis, dan satpam.40
b. Pengusaha
Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 Angka 5,
menyebutkan bahwa pengusaha adalah:41
a. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu
perusahaan milik sendiri.
b. Orang perseorangan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri
menjalankan perusahaan bukan miliknya.
c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di
Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud yang berkedudukan
diluar wilayah Indonesia.
Siti Hajati Hoesin juga berpendapat bahwa pengusaha yang diperlukan dalam
rangka menciptakan hubungan industrial yang diharapkan adalah pengusaha yang
peduli akan kondisi buruh. Pengusaha yang tidak semata-mata menerapkan prinsip
ekonomi, dalam rangka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan
cara menekan biaya produksi, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan Sumber
Daya Manusia.42
c. Pemerintah
Koswara mendefinisikan pemerintah dalam artian luas dan sempit. Dalam
artian luas pemerintah diartikan sebagai seluruh kegiatan pemerintah baik
menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sedangkan dalam artian
40 Payaman J simanjuntak, Undang-Undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/ Serikat
Buruh, (Jakarta: Work In freedom, 2002), h. 9. 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 5 tentang Pengertian Pengusaha. 42 Siti Hajati Hoesin ((Hubungan Industrial)), sebagaimana dalam Aloysius Uwiyono, dkk,
Asas-Asas Hukum Perburuhan, h. 65.
27
sempit pemerintah hanya menyangkut bidang eksekutif.43 Secara garis besar
pemeritah sebagai penguasa memiliki sebuah fungsi pengawasan, pengawasan
terhadap pekerja dibidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh DISNAKER.
Sedangkan Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih mengemukakan pendapat
tentang pemerintah, menurutnya pemerintah adalah alat bagi negara dalam
menyelenggarakan segala kepentingan masyarakat dan merupakan alat bagi
mewujudkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.44
Dalam menjalankan hubungan industrial, tentunya dibantu oleh lembaga-
lembaga yang mempunyai hak dan wewenang dalam mengatur berjalannya hubungan
industrial yang baik dan harmonis. Kedua lembaga kerja sama ini tentunya di
lindungi oleh badan-badan hukum pemerintah, seperti Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah.
Sarana yang dibutuhkan untuk terciptanya hubungan industrial yang harmonis
di Indonesia memiliki beberapa model, yaitu:
a. Lembaga Kerja Sama bipartit
Adanya perbedaan kepentingan yang terjadi antara pengusaha dan buruh
menjadi satu-satunya alasan munculnya konflik diantara keduanya, jadi tidak heran
jika proses produksi tergantung pada kedamaian yang terjalin. Untuk itu
43 Koswara, Otonomi Daerah untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat, (Jakarta: Candi Cipta
Piramida, 2002), h. 22. 44 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008),
h. 122.
28
diperlukannya sebuah lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan
perselisihan industrial di dalam suatu perusahaan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor PER. 32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan
Susunan Anggota Lembaga Kerja Sama Bipartit menyebutkan bahwa bipartit adalah
forum komunikasi dan konsultan yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu
perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja yang sudah
tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
Kabupaten/Kota atau unsur pekerja/buruh yang ditunju oleh pekerja/buruh secara
demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di perusahaan yang
bersangkutan.45
Keanggotaan bipartit dari unsur buruh telah disebutkan dalam Pasal 6 yang
ditentukan sebagai berikut:46
a. Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan
semua pekerja/buruh menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh tersebut,
maka secara otomatis pengurus serikat pekerja/serikat buruh menunjuk
wakilnya dalam LKS Bipartit.
b. Dalam hal di perusahaan belum terbentuk serikat pekerja/serikat buruh, maka
yang mewakili pekerja/buruh dalam LKS Bipartit adalah pekerja/buruh yang
dipilih secara demokratis.
c. Dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat
buruh dan seluruh pekerja/buruh menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh,
maka yang mewakili dalam LKS Bipartit adalah wakil masing-masing serikat
pekerja/serikat buruh yang perwakilannya ditentukan secara proposional.
45 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.
32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Anggota Lembaga Kerja Sama
Bipartit. 46 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.
32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Anggota Lembaga Kerja Sama
Bipartit.
29
d. Dalam hal di perusahaan terdapat 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh dan
ada pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh,
maka serikat pekerja/serikat buruh tersebut menunjuk wakilnya dalam LKS
Bipartit dan pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat
buruh menunjuk wakilnya yang dipilih secara demokratis.
e. Dalam hal di perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat
buruh dan ada pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota serikat
pekerja/serikat buruh, maka masing-masing serikat pekerja/serikat buruh
menunjuk wakilnya dalam LKS Bipartit secara proposional dan pekerja/buruh
yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh menunjuk wakilnya
yang dipilih secara demokratis.
Untuk melaksanakan fungsi tersebut, LKS Bipartit mempunyai tugas sesuai
Pasal 4 yaitu:47
a. Melakukan pertemuan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila
diperlukan.
b. Mengkomunikasikan kebijakan pengusaha dan aspirasi pekerja/buruh dalam
rangka mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial di perusahaan.
c. Menyampaikan saran, pertimbangan, dan pendapat kepada pengusaha,
pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/buruh dalam rangka penetapan dan
pelaksanaan kebijakan perusahaan.
Pada dasarnya, dibentuknya Lembaga Kerja Sama bipartit ini dibentuk untuk
menyelaraskan hubungan antara pengusaha dan buruh agar dapat seimbang dan tidak
ada yang merasa dirugikan, selain itu juga dalam menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial antara pengusaha dan buruh dapat diselesaikan hanya dengan
bermusyawarah atau negosiasi. Selain itu dapat dipahami bahwa LKS bipartit dalam
penelitian ini adalah kerja sama antara pengusaha PT Chao Long Motor Part
Indonesia dan serikat buruh.
47 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Anggota Lembaga Kerja Sama
Bipartit.
30
b. Lembaga Kerja Sama Tripartit
Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Lembaga kerja sama tripartit
adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah
ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat
buruh dan pemerintah.48
Untuk mendorong peran LKS Tripartit Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Bersama
No.Per.04/MEN/II/2010 dan No.17 tahun 2010 dalam Pasal 1 tentang Pembentukan
dan Peningkatan peran LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota yang
menyebutkan bahwa:49
A. Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi, yang selanjutnya disebut LKS
Tripartit Provinsi, adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah
tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur
organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah provinsi.
B. Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut
LKS Tripartit Kabupaten/Kota adalah forum komunikasi, konsultasi, dan
musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari
unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah
kabupaten/kota.
C. Peningkatan peran Lembaga Kerja Sama LKS Tripartit Provinsi dan
Kabupaten/Kota adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kota
Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas
Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Berdasarkan teori yang sudah penulis jelaskan tentang Hubungan Industrial,
penulis memahami bahwa teori hubungan industrial sangat berkaitan dengan
48 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 49 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Peraturan Bersama
No.Per.04/MEN/II/2010 dan No.17 tahun 2010 dalam Pasal 1 tentang Pembentukan dan Peningkatan
peran LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota.
31
penelitian yang akan penulis teliti. Penulis merujuk pada pendapat Dunlop tentang
hubungan industrial, Dunlop mengatakan adanya tiga faktor yang saling berinteraksi
yaitu, buruh, pengusaha dan pemerintah yang mempunyai perannya sendiri.
Dari asas kerja hubungan industrial yang sudah dijelaskan diatas dapat dilihat
bahwa ada penekanan terhadap sifat kerja sama antara pelaku hubungan industrial
yang terjalin antara pengusaha dan buruh, sedangkan pemerintah berperan sebagai
pengatur, pembimbing, pendamai bila terjadi konflik.
1. Perselisihan Hubungan Industrial
Perselisihan di dalam hubungan industrial merupakan suatu hal yang wajar
dan dapat terjadi di semua kalangan, terjalinnya hubungan kerja sama antara
pengusaha dan buruh sangat dimungkinkan terjadinya konflik dan perselisihan yang
menyebabkan salah satu pihak merasa paling benar dan satu pihak lagi merasa di
rugikan.
“Perselisihan hubungan industrial adalah perbedan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan buruh atau gabungan pengusaha
dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan
kerja, dan perselisihan anatar serikat pekerja/serikat buruh dalam sutu perusahaan.”50
50 Undang-Undang Nomor 2 pasal 1 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
32
Terdapat beberapa jenis perselisihan hubungan industrial yang sering terjadi
di dalam suatu perusahaan, yaitu:51
a. Perselisihan Hak
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya
hak dari salah satu pihak, hal ini diakibatkan adanya perbedaan pelaksanaan atau
penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja,
peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.52
Di dalam perselisihan hak ini, bisa timbul dari kalangan buruh atau
pengusaha. Misalnya ketika buruh telah melakukan pekerjaan sesuai peraturan
perusahaan dan telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB), tetapi pengusaha tidak membayar upah sesuai yang telah
diperjanjikan, maka pada saat itu buruh memiliki hak untuk menuntut. Begitu juga
yang terjadi kepada pengusaha, ketika kewajiban pengusaha membayar upah dan
memenuhi kebutuhan buruh sudah cukup, tetapi buruh melakukan pekerjaan yang
tidak sesuai ketentuan maka pengusaha wajib menuntut haknya.
b. Perselisihan Kepentingan
Perselisihan kepentingan yaitu perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja
karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan perubahan
51 Undang-Undang Nomor 2 pasal 1 tentang Perselisihan Hubungan industrial. 52 Undang-Undang Nomor 2 pasal 1 tentang Perselisihan Hubungan industrial.
33
syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan
atau perjanjian kerja bersama.53
Menurut Budiyono, unsur-unsur pembentuk perselisihan kepentingan hubungan
industrial adalah:
1. Adanya perselisihan
2. Dalam hubungan kerja
3. Tidak ada kesesuaian pendapat
4. Mengenai pembuatan dana tau perubahan syarat-syarat kerja.
5. Di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 54
Dalam hal ini, perselisihan kepentingan hubungan industrial adalah masalah
yang sering terjadi di dalam Perjanjian Kerja Bersama dalam menentukan syarat-
syarat dan kepentingan antara pengusaha dan buruh. Pengusaha mempunyai
kepentingan untuk memajukan bisnisnya dan buruh untuk mendapatkan upah yang
besar.
c. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
Perselisihan pemutusan hubungan kerja yaitu perselisihan yang timbul karena
tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang
dilakukan oleh salah satu pihak.55 Perselisihan pemutusan hubungan kerja atau biasa
disebut PHK merupakan perselisihan yang paling sering terjadi di dalam sebuah
perusahaan. Masalah PHK paling banyak diatur di dalam Undang-Undang
Ketenagakerjaan.
53 Undang-Undang Nomor 2 pasal 1 ayat 3 tentang perselisihan hubungan industrial. 54 Abdul Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Indeks, 2011) h. 38. 55 Undang-Undang Nomor 2 pasal 1ayat 4 tentang perselisihan hubungan industrial.
34
Dalam hal PHK ini, tidak jarang terjadi kasus pengusaha atau perusahaan yang
sewenang-wenang memecat buruhnya dengan alasan yang tidak logis, terlebih lagi
jika buruh yang bersangkutan telah menghalang-halangi atau bahkan melaporkan
pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha dalam beroperasi kepada pemerintah.
d. Perselisihan Antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja lain
hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai
keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban serikat pekerja.56 Biasanya hal ini
terjadi kepada satu perusahaan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu serikat
buruh dan menimbulkan perbedaan pendapat.
Lebih lanjut Budiyono menjelaskan mengenai perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh yang terbentuk dari beberapa unsur, yaitu:57
1. Ada perselisihan antara serikat buruh
2. Dalam suatu perusahaan
3. Tidak ada kesesuaian paham mengenai keanggotaan, tidak adanya kesesuaian
paham mengenai pelaksanaan hak serikat pekerja, tidak ada kesesuaian paham
mengenai pelaksanaan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh.
Perselisihan-Perselisihan yang terjadi di dalam hubungann industrial tentunya
menjadi kendala di dalam sistem ketenagakerjaan yang harus diselesaikan secara
bipartit maupun tripartit, jika tidak bukan hanya suatu perusahaan yang akan pailit
tapi perekonomian negara juga akan terganggu.
56 Undang-Undang Nomor 2 pasal 1 ayat 5 tentang Perselisihan Hubungan Industrial. 57 Abdul Budiono, Hukum Perburuhan, h. 21.
35
2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Menyikapi berbagai bentuk permasalahan hubungan industrial, sebenarnya
telah sejak lama pemerintah sudah menyusun beberapa Undang-Undang tentang
penyelesaian permasalahan hubungan industrial yang termuat dalam Undang-Undang
No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial.
Di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan beberapa mekanisme
penyelesaian permasalahan industrial seperti perundingan secara mufakat oleh
bipartit, tripartit, dan konsiliasi dan abitrase.58 Tentunya Undang-Undang ini
diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan industrial yang terjadi antara
pengusaha dan buruh dan memberikan kemudahan bagi pelaku hubungan industrial
untuk menyelesaikan konflik yang terjadi ketika hubungan kerja berlangsung.
Ada beberapa cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sudah
tertera di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yaitu:59
58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial. 59 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial.
36
Tabel II.B.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
NO PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
HUBUNGAN
INDUSTRIAL
PENJELASAN
1 Perundingan Bipartit Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
wajib diupayakan terlebih dahulu melalui
perundingan bipartit antara pengusaha dan buruh
secara musyawarah dan mufakat. Perundingan
bipartit sendiri sering disebut sebagai negosiasi.
2 Mediasi Hubungan
Industrial
Mediasi di dalam hubungan industrial adalah
penyelesaian perselisihan hak, perselisihan
kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan
kerja dan perselisihan antara serikat pekerja hanya
dalam suatu perusahaan melalui mediator sebagai
penengah yang bersifat netral.
3 Konsiliasi Hubungan
Industrial
Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan
berdasarkan kesepakatan para pihak yang berselisih
yang dibuat secara tertulis untuk diselesaikan oleh
konsiliator. Konsiliator dalam menyelesaikan
perselisihan hubungan industrial pada dasarnya
adalah melalui musyawarah untuk mufakat dalam
perundingan untuk mencapai kesepakatan.
4 Arbitrase Hubungan Industrial
Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
dengan cara arbitrase merupakan keputusan yang
mengikat para pihak dan bersifat final yang sudah
masuk ke dalam pengadilan hukum. Arbitrase yang
dimaksud adalah seseorang atau lebih yang dipilih
oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter
yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan
keputusan mengenai perselisihan kepentingan.
5 Pengadilan Hubungan
Industrial
Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan
khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan
negeri guna memeriksa, mengadili, dan
memberikan putusan terhadap perselisihan
hubungan industrial melalui pengadilan hubungan
industrial penggugat harus melampirkan risalah
penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, oleh
karena itu jika gugatan tidak melampirkan risalah
tersebut maka hakim wajib mengembalikan
gugatan kepada penggugat.
37
C. Hukum Perburuhan
Perkembangan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan mengalami perubahan
yang menuju kearah perbaikan yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna
menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun
masyarakat”.60
Imam Soepomo berpendapat bahwa hukum perburuhan adalah himpunan
peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan suatu kejadian
seseorang yang bekerja dengan orang lain dengan menerima upah.61 Lebih lanjut
Imam Seopomo menjelaskan bahwa hubungan antara buruh dengan pengusaha pada
hakikatnya bersifat timpang, artinya kewajiban buruh lebih banyak dari pengusaha,
misalnya hak pengusaha atas hasil kerja yang menjadi kewajiban buruh diiringi oleh
kewajiban-kewajiban buruh lainnya, buruh wajb masuk kerja, wajib mengenakan
pakaian dinas beserta atributnya, wajib masuk kerja tepat waktu, wajib mengisi daftar
hadir, dan seterusnya. Hal ini disebabkan posisi buruh yang kurang beruntung
dibandingkan dengan posisi pengusaha sebagai pemilik modal.62
R. Goenawan Oetomo menambahkan bahwa dalam hubungan kerja, hubungan
antara buruh dengan pengusaha adalah bersifat sub ordinasi (hubungan diperatas).
60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 2 tentang Ketenagakerjaan. 61 Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Djambatan, 1981),
h. 3. 62 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, (Jakarta, Djambatan, 1981), h.8.
38
Hal ini berbeda dengan hubungan hukum pada umumnya (dalam suatu perserikatan)
yang sifatnya koordinasi.63
Selanjutnya Guss Heerma Van Voss dan Surya Tjandra juga mengatakan
bahwa hukum perburuhan atau ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum yang
berkenaan dengan pengaturan hubungan perburuhan baik yang bersifat perseorangan
maupun kolektif. Secara tradisional hukum perburuhan berfokus pada mereka (buruh)
yang melakukan pekerjaan dalam suatu hubungan subordinat (dengan
pengusaha/majikan).64
Di kebanyakan negara di dunia sekarang ini hukum perburuhan diakui sebagai
disiplin ilmu mandiri. Hukum perburuhan atau ketenegakerjaan di karakteristikan
oleh sejumlah ciri sebagai berikut:65
a. Lebih banyak aturan hukum yang bersifat kolektif
Dalam bidang kajian hukum perburuhan, pengaturan yang ada mencakup
tidak saja hubungan antara majikan dengan buruh pada tataran individu,
melainkan juga antara serikat pekerja dengan asosiasi pengusaha satu dengan
lainya juga antara organisasi-organisasi tersebut dengan anggota-anggotanya.
b. Mengkompensasikan ketidaksetaraan perlindungan
Hukum perburuhan mendorong pendirian serikat pekerja dan mencakup
aturan-aturan yang tujukan untuk melindungi buruh.
63 R. Goenawan Oetomo, Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di
Indonesia, (Jakarta: Grahadika Binangkit Press, 2004), h. 15. 64 Guss Heerma Van Voss dan Surya Tjandra, Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan di
Indonesia, (Bali: Pustaka Larasan, 2012), h. 14. 65 Guss Heerma Van Voss dan Surya Tjandra, h. 6-7.
39
c. Pengintegrasian hukum privat dan hukum publik
Hukum perburuhan dapat di pandang sebagai bagian hukum keperdataan
maupun hukum publik, atau sebaliknya di anggap sebagai cabang atau disiplin
hukum mandiri. Hal ini sekaligus mengimplikasikan bahwa hukum
perburuhan mencakup bagian-bagian yang masuk ke dalam ranah hukum
keperdataan. Sebagian aturan dalam hukum perburuhan penegakannya di
serahkan kepada para pihak sedangkan ada pula yang penegakannya ada
paksaan dan diawasi oleh lembaga-lembaga pemerintah.
d. Sistem khusus berkenaan dengan penegakan
Hukum pidana maupun hukum administrasi didayagunakan untuk menegakan
bagian-bagian hukum publik dari aturan dalam hukum perburuhan. Majikan
maupun buruh, disamping itu, dapat menerapkan dan menegakan sendiri
sebahagian lainya dari hukum perburuhan yang lebih bernuansa hukum privat.
1. Hukum Perburuhan Dalam Tata Hukum Indonesia
Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam tata hukum Indonesia, terdapat tiga
bidang kelompok hukum, yaitu: Hukum keperdataan, hukum negara, hukum pidana.
Hukum perburuhan merupakan hukum yang unsur-unsurnya sebagaian berada dalam
kelompok keperdataan, sebagain lagi dalam hukum administrasi negara, dan sebagian
lagi merupakan bagian dari hukum pidana.66
66 Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-Asas Hukum Perburuhan, h. 15-16.
40
A. Hukum Keperdataan
Pada dasarnya hukum keperdataan ini merupakan hukum yang mengikat para
pihak. Hubungan ini dididasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat dalam suatu
perusahaan antara pengusaha dan buruh.67
B. Hukum Tantra atau hukum Negara
Hukum Tantra atau hukum negara berkaitan dengan kedudukan dari
pemegang hukum. Ditinjau dari aspek hukum tata negara, lembaga-lembaga negara
yang kaitannya dengan masalah-masalah perburuhan adalah:68
1. Lembaga Eksekutif: Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER)
2. Lembaga Legislatif: DPRD
3. Lembaga Yudikatif: Mahkamah Agung
C. Hukum Pidana
Ruang lingkup hukum pidana mencakup peristiwa pidana, yaitu sikap perilaku
manusia yang masuk lingkup laku perumusan kaidah pidana yang melanggar hukum
dan didasarkan pada unsur kesalahan atau kelalaian. Dalam hukum perburuhan,
hukum pidana tercantum dalam berbagai Undang-Undang di bidang perburuhan,
misalnya:69
1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Pasal 43 tentang Serikat Pekerja.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
67 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, sebagaimana dalam Aloysius
Uwiyono, dkk, Asas-Asas Hukum Perburuhan, h. 15. 68 Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-Asas Hukum Perburuhan, h. 17. 69 Guss Heerma Van Voss dan Surya Tjandra, Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan di
IndonesiaI, h. 9.
41
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Indutrial.
2. Hukum Perjanjian Kerja Bersama
Wirjono menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum
mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji
atau di anggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu
hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut 70
Perjanjian kerja merupakan bagian dari hukum perikatan, bahkan sebagian
ahli hukum menempatkan sebagian bagian dari hukum perjanjian karena kontrak
sendiri di tempatkan sebagai perjanjian tertulis. Pembagian antara hukum kontrak dan
hukum perjanjian tidak dikenal dalam KUH Perdata, karena dalam KUH Perdata
hanya dikenal perikatan yang lahir dari perjanjian dan yang lahir dari Undang-
Undang.71
Dalam pasal 1 angka (21) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat
Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan
pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak”.72
Secara umum, sumber hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu sumber
formal dan materil. Selanjutnya, sumber hukum formal dibagi lagi menjadi dua
70 Wirjono Prodjodikoro, hukum perdata tentang persetujuan tertentu, (Bandung: Sumur,
1981), h. 11. 71 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak), (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), h.5. 72 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 21 tentang Ketenagakerjaan.
42
bagian yaitu hukum otonom dan heteronom. Hukum otonom adalah hukum yang
dibuat oleh dan untuk diri sendiri atau kelompok tertentu. Sedangkan hukum
heteronom adalah hukum yang dibuat oleh orang lain, pihak lain, atau lembaga
tertentu, tapi berlaku bagi semua orang.73
Adanya perbedaan pembuatan hukum otonom dan heteronom, berimplikasi
pada keberlakuan hukum itu sendiri. Oleh sebab itu, hukum otonom berlaku hanya
kepada pihak-pihak yang membuatnya sendiri. Sedangkan hukum heteronom berlaku
bagi semua orang atau umum.
Dalam ruang lingkup hubungan industrial, pembuatan PKB masuk ke dalam
hukum otonom dan hanya mengikat orang-orang yang telah menyepakatinya di suatu
perusahaan yaitu pengusaha dan buruh, sedangkan hukum heteronom diartikan
Seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah, Kepmen dan
peraturan perundang-undangan lainnya, karena berlaku untuk setiap orang.
Berdasarkan dengan adanya kebebasan berkontrak, suatu PKB yang telah
memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam pasal
1320 KUHPerdata, maka PKB tersebut mengikat secara hukum bagi pihak-pihak
yang membuatnya sejak adanya kata sepakat diantara para pihak dalam PKB yang
bersangkutan.74 Pelanggaran PKB termasuk kedalam ranah penyelewengan perdata
73 Abdul Rachmad Budiono, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Indeks: 2009), h. 35. 74 Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, (Bandung: Mandar Maju, 2011), h. 47.
43
yang mana jika terjadi pelanggaran maka menimbulkan hak menuntut ganti rugi
kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum oleh pihak lain.75
Jika di dalam PKB tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka
PKB tersebut merupakan undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Dalam
pengertian ini, PKB mempunyai kedudukan yang sangat kuat dalam hubungan
industrial yang terjadi antara pengusaha dengan buruh.
75 Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, h. 49.
44
BAB III
DEMOGRAFI KABUPATEN BEKASI DAN PROFIL PT CHAO LONG
MOTOR PART INDONESIA
A. Demografi Kabupaten Bekasi
Sebelumnya mengetahui asal usul Kabupaten Bekasi, lebih baik mengetahui
terlebih dahulu asal dari nama Bekasi, karena Kabupaten Bekasi merupakan
pemekaran dari Kota Bekasi. Kota Bekasi dahulunya bernama “Chandrabhaga”,
Chandra memiliki makna bulan, sedangkan Bhaga bermakna “Bagian”. Nama
“Chandrabhaga” kemudian diubah menjadi Bhagasasi, namun karena pengucapannya
yang sulit, akhirnya sering disebut Bhagasi.76
Ketika Belanda menjajah Indonesia dan Bekasi dikuasai mereka, namanya
pun kemudian diganti dengan nama Bacassie. Namun, nama Bacassie lebih familiar
dengan sebutan Bekasi. Kota ini masuk dalam catatan sejarah Republik Indonesia.
Disinilah berkumpul para pejuang hingga titik darah penghabisan. Tak salah, kota ini
kemudian mendapat julukan sebagai Kota Patriot. 77
Setelah masa kemerdekaan, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1950
terbentuklah Kabupaten Bekasi, dengan wilayah terdiri dari 4 kewedanaan, 13
76 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, “Sejarah Kabupaten
Bekasi” diakses melalui https://disdukcapil.bekasikab.go.id/ pada 11 Januari 2017. 77 Mayasari Setyaningsih, “Asal Usul Kota Bekasi” artikel ini diakses melalui
http://asalusul.sofhaljamil.com/2010/03/asal-mula-kata-bekasi.html pada 12 januari 2017.
45
kecamatan dan 95 desa. Angka-angka tersebut secara simbolis diungkapkan dalam
lambang Kabupaten Bekasi dengan motto "Swatantra Wibawa Mukti".78
Kabupaten Bekasi merupakan wilayah pemekaran dari Kota Bekasi sejak
tahun 1950. Berawal pada tanggal 17 Agustus 1950, para pimpinan dan tokoh Bekasi
seperti, R. Soepardi, KH. Noer Ali, Namin, Aminuddin membentuk panitia Amanat
Rakyat Bekasi mengadakan rapat akbar di alun-alun Bekasi yang menuntut agar
Kabupaten Jatinegara diubah nama menjadi Kabupaten Bekasi. Tuntutan tersebut lalu
mendapat tanggapan dari Mohammad Hatta dan menyetujui pergantian nama
Kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi.79
Dengan itu keluarlah kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Kabupaten-Kabupaten di
Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Agustus 1950. Maka secara resmi Kabupaten
Bekasi terbentuk pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan Bupati pertama yaitu R.
Suhandan Umar. Maka kini pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi berada pada di
Cikarang Pusat, Desa Sukamahi.80
Mempunyai luas wilayah sekitar 1.484,37 Km/2 dengan total penduduk
3.002.698 jiwa dan jumlah kecamatan 23, penduduk Kabupetan Bekasi di dominasi
oleh penduduk yang bekerja sebagai buruh. Kabupaten Bekasi merupakan daerah
78 UUD Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Provinsi Djawa Barat.
79 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, “Sejarah Kabupaten
Bekasi” diakses melalui https://disdukcapil.bekasikab.go.id/ pada 11 Januari 2017. 80 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, “Sejarah Kabupaten Bekasi”
diakses melalui https://disdukcapil.bekasikab.go.id/ pada 11 Januari 2017.
46
urbanisasi yang memiliki intensitas yang tinggi, yang ditandai dengan tingginya
penduduk pendatang.81
Begitu pula di era modernisasi ini, perkembangan informasi dan teknologi
dengan bermacam-macam pembangunan, menjadikan Kabupaten Bekasi masuk
sebagai daerah industri. Hal ini ditandai dengan banyaknya pertumbuhan berbagai
macam pabrik yang dijadikan sebagai lahan pekerjaan berskala nasional.
Industri dan perdagangan masih menjadi sektor yang memegang peranan
terbesar dalam perekonomian di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan produk survei
regional bruto, sekitar 70 persen perekonomian ditunjang sektor industri, sedangkan
perdagangan berada di bawahnya dengan 10 persen.82
Secara administratif Kabupaten Bekasi di Kepalai oleh seorang Bupati,
pembentukan otonomi daerah yang mengakibatkan adanya desentralisasi antara
Bekasi dan Kabupaten Bekasi. Bupati dan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi, sebagai
berikut:83
81 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, “Sejarah Kabupaten Bekasi”
diakses melalui https://disdukcapil.bekasikab.go.id/ pada 11 Januari 2017. 82 Raiza Septianto, “Sektor Perekonomian Kabupaten Bekasi ditunjang Industri”, diakses
melalui http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/06/02/sektor-perekonomian-kabupaten-bekasi-ditunjang-
industri/ pada 20 Desember 2016. 83Kabupaten Bekasi, “Nama-Nama Bupati Bekasi” diakses dari
https://www.bekasikab.go.id/kategori-131-bupatiwakil-bupati.html pada 20 Januari 2016.
47
Tabel III.A.1 Nama-Nama Bupati Kabupaten Bekasi
NO PERIODE NAMA BUPATI
1 1949-1951 R. Sunandar Umar
2 1951 – (Selama 3 bulan) KH. Noer Ali
3 1951-1958 R. Sampoerno Kolopaking
4 1958-1960 RMKS Prawira Adiningrat
5 1960-1967 Maun alias Ismaun
6 1976-1973 MS. Soebandi
7 1973-1978
1978-1983
H. Abdul Fatah
8 1983-1988
1988-1993
H. Suko Martono
9 1993-1998 H. Moch Djamhari
10 1998-2003 H. Wikanda Darmawijaya
11 2003-2006 H.M Saleh Manaf
12 Februari 2006-April 2006 Drs. H.R Herry Koesaeri S, M. Si
13 2006-2007 Drs. H. Teny Wishramwan, M. Si
14 April 2007-Mei 2007 Drs. H.R Herry Koesaeri S, M. Si
15 2007-2012 Drs. Sa’dudin, M.
16 2012-2017 Hj. Neneng Hasanah Yasin
Sumber: Kabupaten Bekasi, “Nama-Nama Bupati Bekasi” diakses dari
https://www.bekasikab.go.id/kategori-131 bupatiwakil-bupati.html
48
Untuk mengembangkan pembangunan wilayah industri di Indonesia,
pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendorong
kawasan usaha Cikarang, Kab Bekasi untuk menjadi wilayah KEK. Ada 7 kawasan
industri yang disinergiskan dalam KEK, yakni, PT Cikarang Industrial Estate
(Jababeka), PT Lippo Cikarang, PT. Delta Mas, PT East Jakarta Industrial Park
(EJIP), PT Megapolis Manunggal Industriasl Development (MM2100), PT Bekasi
Fadjar Hungkang, dan PT Hyundai Inti Development Park Dae Woo. Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, menilai kawasan Cikarang
Kabupaten Bekasi layak untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus.84
Dengan memiliki kawasan industri yang besar dan dengan jumlah buruh yang
banyak, Kabupaten Bekasi seringkali disibukkan dengan aksi demonstrasi buruh yang
menuntut kenaikan upah setiap tahunnya. Kabupaten Bekasi memang dapat dikatakan
sebagai barometer mogok nasional dan juga aksi demonstrasi.
A. PT Chao Long Motor Part Indonesia
PT Chao Long Motor Part Corp merupakan perusahaan asal Taiwan yang
didirikan pada tahun 1973 dengan nama pertama yaitu PT Chao Long Enterprise
Corporation, Lalu setahun kemudian tepatnya pada tahun 1986 berganti nama
menjadi PT Chao Long Motor Part Corporation. Beberapa tahun kemudian, PT Chao
84 Wawancara dengan Pak Nyumarno (Anggota DPRD Komisi 4 Kab. Bekasi). Bekasi, 17
Februari 2017.
49
Long melakukan kerjasama dengan Yazaki Corporation dan berhasil melakukan
ekspor ke Jepang dan Italia. Pada Tahun 2001 PT Chao Long berhasil membuka
pabrik di Guang Dong, China dengan nama Jiang Meng Chao Long dan berhasil
melakukan ekspor ke Pakistan pada tahun 2004. 85
Setelah berhasil mendirikan pabrik di China, selanjutnya pada tahun 2005 PT
Chao Long bekerja sama dengan Ford Lio Ho Motor Corporation dan mendirikan
pabrik di Taiwan dengan nama Chao Long Techlonogy Corporation yang berproduksi
sejak Juni 2005. Di tahun yang sama, Chao Long juga berkerja sama Technical
Corporation dengan Visteon USA untuk Ford Escape untuk membuka PT di
Indonesia bernama PT Chao Long Motor Part Indonesia yang bergerak di bidang
manufaktur otomotif.86
Di Indonesia, PT Chao Long Motor Part Indonesia yang berlokasi di Jl
Meranti I Kawasan Industri Delta Silikon I Bl L-2/5-6, Lemah abang Bekasi, 17550
Jawa Barat berdiri sejak tahun 2005 dan mulai berproduksi pada tahun 2006 dengan
memproduksi bahan-bahan pembuatan sepeda motor.87
Masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang disinergikan dalam
bidang perindustrian, PT Chao Long Motor Part Indonesia masuk ke dalam PT Delta
Mas Cikarang. Hal ini tentunya menjadikan PT Chao Long mendapat keuntungan
dari kawasan yang ditempati.
85 Chao Long Motor Part Indonesia Corp, “Brief History” diakses pada
http://www.chaolong.com.tw/history-e.htm pada 10 Januari 2017. 86 Chao Long Motor Part Indonesia Corp, “Brief History” diakses pada
http://www.chaolong.com.tw/history-e.htm pada 10 Januari 2017 87 Chao Long Motor Part Indonesia Corp, “Brief History” diakses pada
http://www.chaolong.com.tw/history-e.htm pada 10 Januari 2017
50
Tetapi, setelah kurang lebih 11 tahun berjalan, PT Chao Long Motor Part
Indonesia telah beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah.
Awalnya PT Chao Long melakukan pelanggaran terhadap kontrak buruh magang
yang dipekerjakan dengan mempekerjakannya untuk menggantikan pekerja tetap di
bagian produksi.88
Diwaktu yang sama terjadi juga sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh PT
Chao Long Motor Part Indonesia dengan tidak menyalahi Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) antara pengusaha dan serikat buruh dengan tidak memberikan bonusnya
kepada buruh selama dua tahun berturut-turut sejak tahun 2014-2015.89
B. Organisasi Buruh PT Chao Long Motor Part Indonesia
Di dalam setiap perusahaan, pastinya memiliki organisasi pekerja untuk
mewakili suara buruh yang begitu banyak. Dibentuknya serikat buruh atau organisasi
buruh ini merupakan salah satu bentuk adanya hak asasi manusia di dalam hubungan
industrial, terutama kalangan buruh dalam mengeluarkan pendapat jika ada kebijakan
yang kurang berpihak kepada kaum buruh, selanjutnya diharapkan dengan
dibentuknya serikat buruh dapat terpenuhinya hak dasar buruh terhadap upah yang
layak, keselamatan kerja, jaminan sosial, dan lain-lain.
88 Koran Perdjoengan, “Pekerja Buruh Magang, PT Chao Long Diduga lakukan pelanggaran”
berita ini di akses pada https://www.koranperdjoeangan.com/pekerjakan-buruh-magang-pt-chao-long-
diduga-lakukan-pelanggaran/ pada 12 Januari 2017. 89 Go Bekasi, “Dua Tahun PT Chao Long Langgar Perjanjian Kerja Sama” berita ini diakses
dari http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/12/27/2-tahun-pt-chao-long-motor-part-langgar-perjanjian-
sinyo-harus-fair-dong/# pada 12 Januari 2017.
51
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh mengatakan bahwa “Serikat pekerja/buruh di perusahaan
adalah serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh pekerja/buruh di satu
perusahaan atau diberbagai perusahaan”.90
Begitu juga pada PT Chao Long Motor Part Indonesia, PT yang terdapat di
kawasan Delta Silikon ini memiliki perwakilan buruh yang bernama SPA FSPMI.
SPA (Serikat Pekerja Anggota) merupakan organisasi buruh paling rendah yang
berada ditingkat perusahaan, setelah federasi lalu sebelumnya konfederasi dan yang
paling atas adalah Industri All.91
Organisasi yang menginduk pada FSPMI ini didirikan pada tahun 2012
semenjak diadakannya demo besar-besaran yang di klaim sebagai gerakan demontasi
buruh terbesar karena sepanjang tahun 2012 di perkirakan sekitar 100.000 buruh
turun ke jalan tol Jakarta-Cikampek KM 24 pada tanggal 27 Januari 2012.92
Serikat buruh SPA FSPMI di PT Chao Long mempunyai seorang ketua
wanita yaitu Herawati dan wakilnya Asri. Dengan didirikannya organisasi buruh di
PT Chao Long kiranya dapat mensejahterakan buruh di PT Chao Long dan menjadi
wadah agar segala keluhan buruh dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam
menentukan kebijakan yang akan di implementasikan kepada buruh.
90 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. 91 Wawancara dengan Obon Tabroni (Ketuda Deputi Presiden FSPMI), Selasa, 7 Februari
2017. 92 Dany Permana, “Apindo: Industri Jabar Rugi Besar”, artikel ini diakses dari
http://www.tribunnews.com/regional/2012/01/28/apindo-industri-jabar-rugi-besar pada tanggal 06
Oktober 2016
52
Anggota serikat buruh SPA FSPMI PT Chao Long ini berjumlah kurang lebih
140 orang termasuk buruh yang masih kontrak dan tetap. Dengan jumlah buruh
sebesar kurang lebih 350, organisasi buruh di PT Chao Long tentunya dapat dengan
mudah menampung aspirasi buruh kepada perusahaan dan dapat mewujudkan
tuntutan buruh selama ini.93
Dengan jumlah buruh yang cukup sedikit, jika dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan lain, seharusnya PT Chao Long Motor Part Indonesia di
Kabupaten Bekasi dapat dengan mudah mengimplikasikan kebijakan-kebijakan yang
telah dibuat antara pengusaha dan buruh, terutama dalam perjanjian kerja sama dan
peraturan pemerintah.
93 Wawancara dengan Herawati (Ketua Serikat Pekerja PT Chao Long), Bekasi, Sabtu 11
Februari 2017).
53
BAB IV
RESPONS PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TERHADAP
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PELANGGARAN
SURAT EDARAN MENTERI TENAGA KERJA RI NO.SE 07/MEN/1990
OLEH PENGUSAHA TAHUN 2015-2016
A. Pelanggaran PT Chao Long Motor Part Indonesia
Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara
para pelaku hubungan industrial dalam proses produksi barang atau jasa yang terisi
dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Indonesia tahun 1945.94
Untuk menciptakan hubungan industrial yang baik, tentunya hal ini di
imbangi oleh regulasi yang ada berupa peraturan pemerintah, Undang-Undang,
maupun peraturan yang ada di dalam suatu perusahaan yang berbentuk perjanjian
kerja.95 Di Indonesia, majunya hubungan industrial bukan hanya ditentukan oleh
pengusaha dan buruh tetapi pemerintah juga mempunyai peran yang cukup sentral
dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.
Begitu juga di Kabupaten Bekasi sebagai kota yang mempunyai Sumber
Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dan juga di dorong lapangan kerja yang
94 Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 95 Wawancara dengan H. Sutomo, SH (Ketua Pimpinan APINDO cabang Kabupaten Bekasi),
Selasa, 7 Februari 2017.
54
cukup dengan upah yang rendah,96 tentunya menjadi daya tarik tersendiri untuk
mengundang investasi asing agar menanamkan modal.
Kendalanya adalah tidak sedikit perusahaan asing yang melakukan
pelanggaran dan tidak peduli hukum, seakan-akan hukum yang ada di Indonesia tidak
berlaku untuk Warga Negara Asing (WNA), Hukum dan peraturan Undang-Undang
tetap berlaku dan harus dipatuhi.
Meski begitu, peraturan yang sudah baik harus dipraktikkan dengan baik
pula dalam kehidupan industri. Pelanggaran kecil yang sering diacuhkan perusahaan-
perusahaan terkadang menjadi sulut api untuk pengusaha dalam melakukan
pelanggaran yang besar.
Seperti yang terjadi pada perusahaan yang berasal dari Negara Taiwan yaitu
PT Chao Long Motor Part Indonesia, dalam praktiknya banyak pelanggaran-
pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh perusahaan asing ini dalam berinvestasi di
wilayah Kabupaten Bekasi.
Ketua Serikat Buruh, Herawati menjelaskan bahwa PT Chao Long memang
merupakan perusahaan yang agak bandel, pada tahun 2015, PT Chao Long telah
melakukan pelanggaran yang membuat kaum buruh melakukan aksi demonstrasi dan
mogok kerja massal.97 Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Chao Long adalah
dengan tidak memberikan bonus kepada buruh PT Chao Long sesuai dengan
96 Wawancara dengan Nyumarno (Anggota DPRD Komisi 4 Kab. Bekasi), Bekasi, 17
Februari 2017 97 Wawancara dengan Herawati (Ketua Serikat Pekerja PT Chao Long), Bekasi, Sabtu 11
Februari 2017).
55
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah diatur dalam pasal 42 yaitu “perusahaan
memberikan bonus kepada karyawannya setiap tanggal 20 Januari setiap tahunnya”.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
menyebutkan bahwa Perjanjian Kerja Bersama adalah hasil perundingan antara
serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban.98
Dunlop dalam konsep hubungan industrial menyebutkan bahwa hubungan
industrial yang terjalin di tempat kerja tentunya menghasilkan interaksi antara
pengusaha dan buruh dalam melahirkan aturan di tempat kerja yang dewasa ini
disebut sebagai perjanjian kerja sama.99
Penjelasan di atas menandakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang dalam
kasusnya dilanggar oleh PT Chao Long merupakan bentuk dari aturan di tempat kerja
dan merupakan hasil interaksi yang didalamnya sudah disepakati oleh aktor hubungan
industrial antara pengusaha PT Chao Long dan serikat buruhnya dan dapat
mempengaruhi kebijakan suatu perusahaan.
Tindak tanduk pemberian bonus memang secara detail dan jelas tidak
disebutkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 tetapi di
atur di dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.SE-
07/MEN/1990 tentang Komponen Upah dan Pendapatan Non-Upah yang
menyebutkan bonus termasuk kedalam pendapatan non-upah.
98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang ketenagakerjaan. 99 Dunlop, Industrial Relations Sistem, h. 385.
56
Dengan berlakunya Surat Edaran ini, pengusaha seharusnya sudah mengerti
regulasi yang sudah ditetapkan bahwa pembayaran bonus pun menjadi wajib ketika
bonus sudah dituliskan di dalam Undang-Undang, apalagi mengingat pemberian
bonus juga dituliskan dalam pasal PKB yang mengikat kewajiban pengusaha secara
hukum.
Untuk sebagian orang, pemberian bonus bukan merupakan hal yang wajib,
tetapi di dalam PT Chao Long sejak disahkannya PKB pada tahun 2012 pemberian
upah bonus merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan setiap tahunnya
sesuai dengan isi perjanjian,100 yang menjadi masalah adalah ketika pemberian bonus
ini tidak dilakukan oleh PT Chao Long selama dua tahun berturut-turut, yaitu tahun
2015 sampai 2016 tanpa pertimbangan apapun.
Selain itu, diberlakukannya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) seharusnya
dapat menjadi pedoman di bawah Undang-Undang pemerintah di dalam suatu
perusahaan sebagai alat untuk mengikat pengusaha dan buruh dalam membuat aturan
yang nantinya akan menimbulkan hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersepakat di
dalamnya.
Penyelewengan yang dilakukan oleh PT Chao Long merupakan salah satu
bukti bahwa adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan pengusaha kepada
buruh bahkan menciptakan situasi dimana pengusaha secara terang-terangan
mengabaikan hukum.
100 Wawancara dengan Herawati (Ketua Serikat Pekerja PT Chao Long), Bekasi, Sabtu 11
Februari 2017).
57
Sayangnya, dewasa ini sanksi terhadap pelanggaran PKB tidak dijelaskan di
dalam Undang-Undang. Padahal, faktanya PKB masuk kedalam hukum
keperdataan101 yang didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat dan mengikat
pihak-pihak sejak adanya kata sepakat.
Wirjodo Projodikoro menyatakan bahwa pelanggaran PKB termasuk kedalam
ranah penyelewengan perdata yang mana jika terjadi pelanggaran maka menimbulkan
hak menuntut ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran hukum oleh
pihak lain.102
Mirisnya, beberapa oknum pemerintah DISNAKER berpendapat bahwa
pelanggaran PKB tidak penting untuk diusut karena sanksinya tidak ada di dalam
Undang-Undang, terlebih mengingat bahwa kasus yang menimpa buruh di PT Chao
Long hanya sebatas perjanjian.103 Karena tidak adanya sanksi yang tegas untuk
pelanggaran PKB ini membuat pemerintah seakan cuek dalam membenahi kasus PT
Chao Long yang tidak di anggap serius.
Opini lain dikemukakan oleh Ketua Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO) Kabupaten Bekasi, H. Sutomo dalam menangggapi kasus ini, beliau
menjelaskan bahwa serikat pekerja juga harus melakukan penelitian terhadap
perusahaan dengan mempertimbangkan laba rugi perusahaan dan faktor produksi,
101 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, sebagaimana dalam Aloysius
Uwiyono, dkk, Asas-Asas Hukum Perburuhan, h. 15. 102 Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, h. 49. 103 Wawancara dengan Dedi (Anggota Pengawas Disnaker Kab. Bekasi), Jum’at, 17 Februari
2017, pukul 11.00.
58
dalam hal ini juga dibutuhkannya regulasi dan komunikasi dua arah yang baik guna
mendapatkan kejelasan.104
Polemik pelanggaran PKB mengenai bonus seharusnya dapat dengan mudah
diselesaikan dengan hanya perundingan bipartit, tetapi dalam kasus PT Chao Long
pengusaha bersikeras dengan tidak mematuhi aturan Undang-Undang khususnya
PKB, begitu juga buruh yang tetap menuntut bonus sesuai perjanjian sehingga tidak
ditemukan titik temu kesepakatan antara kedua belah pihak.
B. Perselisihan Hubungan Industrial antara pengusaha PT Chao Long dan
Serikat Pekerja
Perselisihan di dalam sebuah kehidupan merupakan hal yang sudah lumrah
bahkan wajar jika terjadi, begitu juga dengan perselisihan yang terjadi di dalam
lingkaran hubungan industrial. Perbedaan pendapat tentang berbagai macam hal di
dalam hubungan industrial yang mula-mula biasa saja terkadang menjadi luar biasa
jika dibiarkan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengartikan Perselisihan Hubungan
Industrial sebagai perbedan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara
pengusaha dan buruh.105 Pengusaha merasa dirinya sebagai pemiliki modal dan
acapkali bersifat arogan dan buruh sebagai yang dipekerjakan dan menjadi kaum
yang tertindas.
104 Wawancara dengan H. Sutomo, SH (Ketua Pimpinan APINDO cabang Kabupaten Bekasi),
Selasa, 7 Februari 2017. 105 Undang-Undang Nomor 2 pasal 1 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial.
59
Demikian juga dalam kasus yang menimpa buruh PT Chao Long, pengusaha
seolah tidak merasa bersalah atas pelanggaran yang benar-benar dilakukan yang kini
berimbas kepada perselisihan hubungan industrial seiring tidak adanya kejelasan
mengenai sanksi pelanggar PKB yang menyebabkan pihak pengusaha dan buruh
berselisih dalam membela kepentingannya.
Konteks kasus PT Chao Long adalah bentuk dari perselisihan hak yang
merupakan perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak dari salah satu
pihak, hal ini diakibatkan adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
Perjanjian Kerja Bersama.106
Dengan alasan rugi yang di keluarkan, PT Chao Long bersikukuh tidak mau
melaksanakan kewajibannya yang mana pemberian bonus merupakan hak buruh
sudah tertulis jelas dan sah di dalam PKB dan memilih untuk membawa kasus ini
kepada Lembaga Kerja Sama tripartit yang mana dalam hal ini memberatkan kaum
buruh.
Buruknya implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tidak bisa menyelesaikan
permasalahan, berdampak tidak baik bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi
Kabupaten Bekasi yang di kenal sebagai Kota Industri. Jika terjadi perselisihan antara
pengusaha dan buruh di suatu perusahaan tentu saja sistem produksi akan terganggu
106 Undang-Undang Nomor 2 pasal 1 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
60
bahkan tidak berjalan dan bahkan terjadi pemogokan yang mengganggu aktifitas
orang lain, hal ini dengan otomatis menyebabkan perekonomian tidak akan stabil.
Setelah kurang lebih satu tahun pembayaran bonus di PT Chao Long tahun
2015-2016 yang tidak terbayarkan, serikat pekerja PT Chao Long lalu berupaya
melakukan perundingan dengan pengusaha untuk melakukan tawar menawar
menuntut upah bonus yang telah menjadi haknya dan tertulis jelas di dalam PKB.
Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, negosiasi dalam
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan
hubungan industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit
antara pengusaha dan buruh secara musyawarah dan mufakat. Perundingan bipartit
sendiri sering disebut sebagai negosiasi. Dengan adanya tahapan negosiasi itu
memberikan asumsi baru yang dimunculkan pengusaha bahwa serikat pekerja sebagai
faktor penghalang dalam hubungan industri.
Negosiasi sendiri sudah dilakukan sebanyak 7 kali selama akhir tahun 2015
sampai awal tahun 2016. Pada hari Rabu, 14 Desember 2015107 pihak perusahaan
menerima surat permohonan perundingan bonus yang diajukan oleh PUK FSPMI PT
Chao Long yang ditanda tangani oleh ketua PUK Herawati.
Adapun proses perundingan Bipartit mengenai bonus PT Chao Long adalah
sebagai berikut:108
107 Wawancara dengan Ernawati (Mediator DISNAKER), Jum’at, 24 Februari 2017. 108 Wawancara dengan Ernawati (Mediator DISNAKER), Jum’at, 24 Februari 2017.
61
Tabel IV.B.1 Proses Perundingan Bipartit
No Tanggal
Perundingan
Menejemen Buruh Catatan
1. 18 Desember
2015
Pukul16.00 WIB
Menjelaskan kepada PUK
bahwa mohon dimengerti
untuk tahun 2015
peruasahaan tidak bisa
memberikan bonus
tahunan, karena kondisi
perusahaan tidak stabil
dan sedamg mengalami
kerugian
PUK meminta
untuk penjelasan
mengenai
keuntungan
perusahaan yang
mengalami
kemunduran
dialami oleh PT.
Chao Long.
Nutelensi
Terlampir
2. 23 Desember
2015, Pukul
17.20 WIB
Menejemen tetap tidak
akan memberikan bonus
kepad karyawan PT Chao
Long dengan penjelasan
dan alasan: PO turun dan
NG banyak.
Serikat
mengajukan 5
bulan upah untuk
bonus tahun 2015
karena melihat
sales tahun 2015
lebih tinggi dari
tahun 2014.
Serikat meminta
penjelasan tentang
sales 2015 (dari
orang terkait)
Nutelensi
Terlampir
3. 28 Desember
2015 pukul 20.15 Perundingan
tidak membahas
substansi karena
PUK minta
penjelasan dari
sales marketing
secara langsung,
kebetulan bagian
marketing tidak
masuk kerja,
sehingga
penjelasan
marketing di
undurke
perundingan ke-
4.
4. 6 Januari 2015
Pukul 18.00 WIB Sales marketing
memberikan penjelasan
sales dalam 4 bulan
terakhir kepada PUK soal
sales untuk yang di
PUK tidak bisa
menerima
penjelasan
tersebut. Serikat
pekerja meminta
62
pampang di whiteboard menejemen untuk
mensinkronkan
data yang
diberikan oleh
sales marketing
dengan data actual
delivery di tahun
2015.
Serikat pekerja
meminta kepada
menejemen untuk
dipertemuan
berikutnya hanya
membicarakan
nominal bonus
tahun 2015.
5. 11 Januari 2015
pukul 19.30
WIB
Alasan tidak memberikan
bonus tahun 2015, dari
mulai kondisi PO yang
terus menurun, NG yang
banyak sampai
dampaknya kepada
masalah kerugian yang di
alami perusahaan.
Sedangkan bonus hanya
bisa diberikan pada
keuntungan perusahaan,
dan meminta kepada
perusahaan untuk
memahaminya.
Pengusaha minta kepada
semua karyawan untuk
masuk ke ruangan
meeting agar karyawan
langsung mendengar dan
memahami penjelasan
kondisi yang sebenar-
benarnya dari salah satu
pimpinan perusahaan,
tetapi serikat pekerja tetap
tidak mau memahami
“tidak percaya jika
perusahan lagi mengalami
kerugian”, bahkan serikat
pekerja minta untuk
melibatkan pihak ke tiga
Walaupun sudah
dijelaskan soal
kondisi perusahaan
PUK tetap tidak
percaya, karyawan
tetap meminta
bonus dengan
usulan 5 kali upah.
Pada
perundingan ke-
5 awalnya hanya
di wakilkan
PUK, sementara
diihak
pengusaha di
wakili oleh
DPRD dengan
salah satu
pimpinan
perusahaan yang
punya otoritas
untuk
memberikan
penjelasan
tentang
keuangan
perusahaan.
63
yaitu pemerintah untuk
melakukan audit neraca
keuangan.
Perusahaan siap untuk di
audit, oleh pihak ketiga
(pemerintah) dan
perusahaan berhak
menolak jika auditor
tersebut tidak sesuai
dengan bidangnya
(auditor harus memiliki
perizinan dan
bersertifikat), semua biaya
dan resiko harus
ditanggung jawab yang
mengajukan audit.
6. 20 Januari 2016
pukul 17.00 WIB Keputusan menejemen
tetap sama tidak bisa
memberikan bonus
ditahun 2015.
PUK dan menejemen
bersepakat untuk masalah
bonus tahun 2015 kembali
kepada notulensi tanggal
11 Januari 2016.
PUK tetap
mengajukan
adanya bonus di
tahun 2015 dengan
ajuan nilai bonus 5
kali upah tahun
2015
Perundingan
bonus tahun
2015 dinyatakan
Dead Lock
karena tidak
adanya
keputusan
diantara kedua
belah pihak
7. 01 Februari 2016
pukul 18.00 WIB Menejemen tetap tidak
bisa membayar bonus
tahun 2015.
Serikat pekerja
mengajukan bonus
untuk tahun 2015
dengan nilai bonus
5 kali upah tahun
menjadi 4,5 bonus
untuk tahun 2015.
Sumber: Transkip proses perundingan PT Chao Long, Wawancara Ernawati (Mediator DISNAKER), Jum’at, 24 Februari 2017.
Melalui tabel di atas, kita dapat mengetahui bagaimana hasil perundingan
bipartit yang dilakukan sebanyak 7 kali antara pengusaha PT Chao Long dan serikat
pekerja dalam menyelesaikan pemberian bonus.
Alasan rugi yang diberikan PT Chao Long dengan tidak memberikan bonus
sesuai dengan isi Perjanjian Kerja Bersama merupakan faktor luar dan bagian dari the
64
context in which these actors interact yang telah dijelaskan Dunlop dalam konsep
hubungan industrial yaitu hal-hal yang tidak dapat di abaikan konteksnya dengan
interaksi hubungan industrial.109
Gagalnya proses perundingan bipartit dalam menemukan solusi terbaik
ditandai dengan ketidakjelasan akhir dari negosiasi yang diminta pihak serikat buruh
kepada pengusaha PT Chao Long untuk membayar bonus yang malah menimbulkan
sentimen diantara keduanya.
C. Respons Pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap Perselisihan Hubungan
Industrial atas Pelanggaran yang dilakukan oleh PT Chao Long Motor
Part
Dalam hubungan industrial ada sarana untuk menciptakan hubungan industrial
yang harmonis dan sering disebut sebagai lembaga kerja sama bipartit dan lembaga
kerja sama tripartit, lembaga kerja sama bipartit ini meliputi pengusaha dan buruh,
sedangkan lembaga kerja sama tripartit meliputi tiga pihak yaitu pengusaha, buruh
dan pemerintah.110
Pada kasus PT Chao Long seharusnya pemasalahan dapat di selesaikan
dengan cara bipartit, tetapi permasalahan ini mengharuskan adanya keikutsertaan
pihak tripartit yang merupakan forum komunikasi dan musyawarah yang terdiri dari
109 Dunlop, Industrial Relations Sistem, h. 189. 110 Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-Asas Hukum Perburuhan, h. 13.
65
unsur buruh, pengusaha dan pemerintah.111 Pemerintah mempunyai peran sebagai
penengah di antara keduanya.
Lembaga pemerintah pertama dalam bidang ketenagakerjaan yang bersifat
eksekutif dan sudah mempunyai fungsi untuk mengawasi pengusaha dan buruh
adalah adalah Kantor Tenaga Kerja Daerah (DISNAKER).112 DISNAKER
mempunyai tugas untuk membantu para pekerja dalam memperoleh kesejahteraan,
DISNAKER juga membantu urusan-urusan lain para pekerja seperti, pembentukan
serikat pekerja, pembentukan peraturan perusahaan, serta memberikan sanksi jika
terjadi pelanggaran.
Didalam DISNAKER sendiri, terdapat pengawas ketenagakerjaan yang
merupakan unsur pecahan dari DISNAKER yang dapat memberikan perlindungan
ketenagakerjaan sekaligus sebagai payung hukum ketenagakerjaan, selain itu
pengawas ketenagakerjaan ini mempunyai kewenangan dalam melakukan
penyidikan atas pelanggaran ketenagakerjaan113 sehingga dapat menciptakan
hubungan industrial yang maju dan tanpa masalah.
Selain peran DISNAKER sebagai lembaga eksekutif dalam ketenagakerjaan,
DPRD juga menjadi lembaga legislatif yang sangat penting dalam ketenagakerjaan.
Di Kabupaten Bekasi, komisi yang menjalankan bidang ketenagakerjaan adalah
111 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Peraturan Bersama
No.Per.04/MEN/II/2010 dan No.17 tahun 2010 dalam Pasal 1 tentang Pembentukan dan Peningkatan
peran LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota. 112 Aloysius Uwiyono, dkk, Asas-Asas Hukum Perburuhan, h. 17.
113 Undang-Undang Nomoor 13 Tahun 2003 BAB XIV tentang Ketenagakerjaan
66
Komisi IV. Pada bidang ketenagakerjaan DPRD mengawasi kinerja DISNAKER
dalam memberikan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan.
Respons pemerintah DISNAKER khususnya pengawas dan DPRD sangat
penting adanya setelah adanya laporan dari ketua serikat buruh PT Chao Long yang
melaporkan bahwa adanya tindak pelanggaran dan perselisihan di dalam PT Chao
Long.114
Berkaitan dengan respons, menurut Soekanto respons di artikan sebagai
perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai
tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu.115 Dewasa ini
permasalahan perburuhan yang terjadi akan menimbulkan respons atau tanggapan
dari pihak tertentu yang mempunyai wewenang.
Nyumarno selaku anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Bekasi menyatakan
bahwa di Kabupaten Bekasi banyak terjadi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh
pengusaha tetapi dalam hal penanganannya, kasus pelanggaran yang dilakukan ini di
alihkan ke dalam kasus perselisihan hubungan industrial berupa mediator bukan
kepada pengawas.116
Dampaknya, jika setiap kasus pelanggaran dialihkan kepada perselisihan
hubungan industrial maka perusahaan-perusahaan akan dengan seenaknya melakukan
pelanggaran dikarenakan tidak ada sanksi tegas dari pemerintah khususnya pengawas
114 Wawancara dengan Herawati (Ketua Serikat Pekerja PT Chao Long), Bekasi, Sabtu 11
Februari 2017). 115 Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, h.46. 116 Wawancara dengan Nyumarno (Anggota DPRD Komisi 4 Kab. Bekasi), Bekasi, 17
Februari 2017.
67
ketenagakerjaan. Seharusnya kasus pelanggaran-pelanggaran seperti ini dapat
diantisipasi oleh pengawas ketenagakerjaan di suatu wilayah.
Menyikapi pernyataan Nyumarno, Ketua pengawas DISNAKER Kab. Bekasi,
Pak Supriyadi menegaskan bahwa jumlah pengawas yang ada di dalam Kabupaten
Bekasi hanya berjumlah 37 Orang, sedangkan jumlah perusahaan yang tersebar di 7
kawasan industri Kabupaten Bekasi ada sebanyak kurang lebih 4000, tentu tidak
memungkinkan pengawas untuk melakukan pengawasan secara efektif. Apalagi
semenjak di berlakukannya Undang-Udang No. 2 tahun 2015 yang di dalamnya
mengatur bahwa urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan menjadi urusan pusat
dan daerah (Pemerintah Provinsi).117
Alasan yang dikemukakan oleh Dedi Supriyadi, tentunya bertolak belakang
dengan fungsi pengawas ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan
yang seharusnya dapat mencegah adanya pelanggaran di suatu perusahaan dan dapat
memberi sanksi kepada pelanggar.
Secara tidak langsung alasan yang dikemukakan pemerintah khususnya
pengawas DISNAKER dalam menangani kasus PT Chao Long, dapat membuat kaum
buruh tidak percaya lagi dengan perlindungan keadilan dari pemerintah. Sebagai
aparatur penegak hukum, pengawas ketenagakerjaan seharusnya dapat menerima
pengaduan dari buruh atau dari pengusaha dalam setiap pelanggaran peraturan
perundang-undangan baik berupa hukum pidana atau perdata, lalu selanjutnya
117 Wawancara dengan Dedi Supriyadi (Ketua pengawas DISNAKER Kab. Bekasi), Sabtu, 26
Februari 2017.
68
pengawas ketenagakerjaan ini dapat memproses pengaduan tersebut sesuai prosedur
hukum yang berlaku.
Arnold J Toynbee mengemukakan respons sebagai suatu ide dan tantangan
yang kemudian saling bersifat reaktif yang nantinya menimbulkan tanggapan atau
sikap.118
Polemik permasalahan tentang ketenagakerjaan sebenarnya adalah tantangan
bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem ketenagakerjaan terutama dalam
mensejahterakan buruh sebagai Sumber Daya Manusia (SDM). Tantangan inilah
yang menjadi sebab akibat munculnya sebuah respons dari pemerintah sebagai pihak
tripartit. Tetapi sayangnya, pemerintahpun gagal dalam memberikan respons yang
baik kepada pelanggaran dan perselisihan hubungan industrial di PT Chao Long.
Berkaitan dengan respons, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven
M. Chaffe, respons dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Respons Kognitif, Respons
Afektif dan Respons Konatif.119 Dari ketiga respons ini, adanya saling keterkaitan
yang muncul antara respons kognitif, respons afektif dan respons konatif. Ketiga
respons ini menjadi sangat penting hubungannya ketika pemerintah akan mengambil
sikap sebagai tanggapan terhadap suatu kejadian. Termasuk dalam kasus PT Chao
Long yang hingga saat ini belum mengalami perubahan sedikitpun.
Meskipun respons pemerintah bersifat negatif dengan mengalih-alihkan
perkara kasus PT Chao Long, tetapi pemerintah tetap melakukan upaya dalam
118 Arnold J. Toynbee, A Study of History, h. 25-27. 119 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, h. 214.
69
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di PT Chao Long. Adapun respons
yang diberikan pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap kasus PT Chao Long
merupakan respons konatif, respons konatif berhubungan dengan tindakan seseorang
terhadap suatu kejadian.
Respons konatif dapat kita lihat pada tindakan pemerintah DISNAKER dalam
menangani kasus PT Chao Long, Pemerintah tentunya bertindak tegas dengan
pemanggilan kepada perwakilan perusahaan Chao Long untuk datang dan tidak
mangkir lagi dalam mediasi.120
D. Upaya Pemerintah dalam Menyelesaikan Perselisihan Hubungan
Industrial antara PT Chao Long dan Serikat Pekerja
Dewasa ini hiruk pikuk perselisihan hubungan industrial, tidak bisa
diselesaikan hanya dengan melalui cara negosiasi bipartit antara pengusaha dan
buruh, tetapi belakangan ini permasalahan yang menjerat keduanya terlihat semakin
kusut dan mengharuskan adanya pihak ketiga.
Tidak ada cara lain selain harus adanya penengah diantara keduanya, yaitu
pemerintah sebagai pihak tripartit. Pemerintah mempunyai peran dalam mengawasi
pengusaha dan buruh di dalam ketenagakerjaan. Begitu juga yang terjadi pada kasus
PT Chao Long dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Setelah
memunculkan respons yang bersifat negatif dengan mengalihkan perkara kasus PT
120 Wawancara dengan Arianto, SH (Kepala seksi perselisihan hubungan industrial), Jum’at,
17 Februari 2017.
70
Chao Long, pemerintah melakukan beberapa upaya dalam menyelesaikan
perselisihan hubungan industrial.
Upaya yang dilakukan pemerintah merupakan bagian dari respons konatif
yang di sebutkan oleh Steven M. Chaffe yang merupakan final atau tindakan yang
akan di keluarkan pemerintah dalam menyelesaikan kasus perselisihan hubungan
industrial di dalam PT Chao Long.
Adapun upaya yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:
1. Menghadirkan Mediator Untuk Mediasi
Mediasi di dalam hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak,
perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan
antara serikat pekerja di suatu perusahaan dengan mediator sebagai penengah yang
bersifat netral.121
Mediasi yang dilakukan oleh mediator DISNAKER dalam menangani
perselisihan hubungan industrial di PT Chao Long merupakan mediator untuk
menjadi penengah dalam perselisihan hak yang tidak terpenuhinya hak pembayaran
bonus yang sudah di tetapkan di dalam PKB oleh pihak pengusaha.
Namun, upaya pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial dengan menghadirkan mediator sepertinya bukan merupakan jalan terbaik
yang di inginkan buruh, karena bagaimanapun awal mula terjadinya kasus di PT
Chao Long adalah dari sebuah perjanjian yang dilanggar pengusaha yang seharusnya
121 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.
71
masuk ke dalam ranah pengawasan, begitu juga perselisihan di dalam hubungan
industrial yang hanya akan memberatkan kaum buruh. Tetapi ketika buruh
dihadapkan pada suatu polemik maka mau tidak mau buruh harus mengikuti prosedur
yang berlaku yaitu dengan cara mediasi.
Mediasi sendiri sudah dilakukan sebanyak tiga kali, untuk pertemuan pertama
yaitu pada tanggal 20 Oktober 2016, pada mediasi yang pertama pihak pengusaha
tidak hadir, lalu dilanjutkan pada mediasi yang kedua pada tanggal 31 Oktober 2016,
sampai dengan 9 November 2016 dan menghasilkan anjuran kepada pengusaha untuk
membayarkan bonus sebanyak satu bulan gaji.122
Faktanya, anjuran yang dikeluarkan pemerintah tidak terlalu di tanggapi serius
oleh pihak pengusaha dengan tidak melaksanakan anjuran dari disnaker tersebut,
sehingga menjadikan kasus ini terbengkalai hanya sampai kepada proses penyelesaian
hubungan industrial dengan cara mediator.
Hingga kasus ini di alihkan kepada mediator yang telah melakukan mediasi
sebanyak tiga kali123 belum juga mengalami perubahan sedikitpun. Lembaga
DISNAKER sepertinya tidak mampu dalam memberikan kontrol dalam
menyelesaikan kasus pelanggaran dan perselisihan hubungan industrial.
Pembentukan kepengawasan DISNAKER dan mediator sebagai lembaga
pemerintah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan
perselisihan hubungan industrial yang terjadi di PT Chao Long. Dalam upaya
122 Wawancara dengan Ernawati (Mediator Disnaker), Jum’at, 17 Februari 2017. 123 Wawancara dengan Ernawati (Mediator Disnaker), Jum’at, 17 Februari 2017.
72
penyelesaiannya pemerintah dituntut untuk bersikap netral kepada pengusaha dan
buruh, dengan kata lain tidak ada pihak yang merasa di rugikan dan semua keputusan
harus dapat di terima oleh kedua belah pihak.
2. Berkoordinasi dengan DPRD
Menurut Moh Kusnardi dan Bintan R. Saranggih pemerintah adalah alat bagi
negara dalam menyelenggarakan segala kepentingan masyarakat dan merupakan alat
bagi mewujudkannya peraturan pemerintah yang telah di tetapkan.124 Begitu juga
dengan DPRD sebagai lembaga legislatif yang mengawasi perundang-undang.
Selain upaya menghadirkan mediator untuk menyelesaikan perselisihan di
PT Chao Long, kordinasi dengan DPRD Kabupaten Bekasi rupanya menjadi hal yang
penting karena faktanya DPRD sebagai lembaga legislatif dalam ketenagakerjaan yang
mengawasi apakah perundang-undangan sudah berjalan dengan baik atau belum.
Seharusnya upaya yang dilakukan DPRD mendapat titik terang tetapi
sayangnya, ketika DPRD intervensipun persoalan PT Chao Long belum menemukan
jalan bagaimana untuk menyelesaikan perselisihan antara pengusaha dan buruh PT
Chao Long. Adapun upaya DPRD dalam menyelesaikan kasus PT Chao Long adalah
DPRD melakukan inpeksi mendadak kepada PT Chao Long dan melakukan panggilan
124 Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, Ilmu Negara, h. 122.
73
kepada para pihak yang berselisih, tetapi ketika adanya panggilan tersebut pihak
pengusaha tidak hadir dikarenakan alasan tertentu.125
Dengan kehadiran DPRD ke PT Chao Long, perusahaan malah hanya
meminta maaf kepada DPRD karena tidak bisa memenuhi panggilan dan perusahaan
menyampaikan alasan mengapa mereka tidak memberikan bonus karena perusahaan
mengalami kerugian.
Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah eksekutif maupun
legislatif seharusnya permasalahan yang ada di dalam PT Chao Long dapat
terselesaikan tetapi faktanya upaya-upaya ini tidak cukup dalam menyelesaikan kasus
ini. Dengan begini respons konatif yang diberikan pemerintah tidak berpengaruh bagi
buruh PT Chao Long.
125 Wawancara dengan Nyumarno (Anggota DPRD Komisi 4 Kab. Bekasi), Bekasi, 17
Februari 2017.
74
Tabel IV.D.1 Skema Terjadinya Pelanggaran dan Perselisihan Hubungan
Industrial di PT Chao Long.
PT Chao Long Motor
Part Indonesia
Mediasi tiga kali
tripartit
Anjuran Untuk Pengusaha Untuk membayar bonus
selama I bulan gaji kepada karyawannya.
Perundingan Bipartit antara
pengusaha dan buruh
sebanyak 7 kali
Terjadi pelanggaran PKB yang dilakukan
pengusaha dengan tidak memberikan bonus
kepada buruh sesuai dengan pasal 42 di
dalam PKB, yaitu perusahaan memberikan
bonus kepada karyawannya setiap tanggal
20 januari setiap tahunnya. Pemberian bonus
memang tidak secara details di sebutkan di
dalam UUD ketenagakerjaan tetapi di
sebutkan di dalam Surat Edaran Menteri
Tenaga Kerja Republik Indonesia No.SE-
07/MEN/1990 tentang Komponen Upah dan
Pendapatan Non-Upah yang menyebutkan
bonus termasuk kedalam pendapatan non-
upah.
Serikat Pekerja
Perselisihan Hubungan
Industrial (perselisihan hak)
Pengusaha
Perjanjian Kerja Bersama
(PKB)
Perselisihan hak ini hadir ketika hak buruh
berupa bonus yang merupakan kewajiban
pengusaha tidak di jalankan selama dua
tahun berturut-turut.
Lembaga Kerja Sama
Tripartit (Pemerintah)
Dalam menyelesaikan perselisihan hubungan
industrial, diperlukannya peran pemerintah
dalam menjadi penengah. DISNAKER sebagai
lembaga pemerintah menjadi garda utama jika
terjadi perselisihan hubungan industrial antara
pengusaha dan buruh sebelum masuk kedalam
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
Lembaga Legislatif
(DPRD)
Lembaga Eksekutif
(DISNAKER)
75
Melalui skema di atas, kita dapat mengetahui kronologi terjadinya pelanggaran
beserta perselisihan antara pengusaha dan buruh dan bagaimana respons pemerintah
dalam menanggapi pelanggaran dan perselisihan hubungan industrial, selain itu apa
upaya pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang
terjadi.
76
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Respons yang di tunjukkan pemerintah dalam menanggapi kasus PT Chao
Long merupakan respons konatif berupa adanya tindakan dan upaya yang dilakukan
pemerintah untuk menyelesaikan kasus PT Chao Long. Namun, upaya yang
dilakukan pemerintah tidak dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial
antara pengusaha dan buruh. Fakta yang ada bahwa kasus PT Chao Long merupakan
kasus pelanggaran dan tidak sesuai dengan keinginan pihak buruh dalam
menyelesaikan pelanggaran.
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan
hubungan industrial antara pengusaha dan buruh, dengan menghadirkan mediator dan
berkoordinasi dengan DPRD. Namun, mediator hanya menjadi penengah dengan
menghasilkan anjuran untuk membayarkan bonus tanpa memberikan sanksi tegas
terhadap pelanggaran.
Respons yang ditunjukkan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi tampak
memihak kepada pengusaha. Hal ini dapat dilihat dari tindakan pemerintah yang
mengalihkan kasus PT Chao Long kepada jalur mediator. Dalam kasus ini seharusnya
pelanggaran ditangani oleh pihak pengawas yang berwenang menetapkan salah atau
tidaknya PT Chao Long.
77
B. Rekomendasi Penelitian
Untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis diperlukannya peran
bipartit yaitu pengusaha dan buruh dan juga tidak terlepas dari peran pemerintah
sebagai pihak tripartit yang mempunyai wewenang dalam menangani dan menata
ketenagakerjaan.
Pemerintah seharusnya lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap
perusahaan-perusahaan nakal yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi. Selain
itu, pemerintah seharusnya dapat bertindak tegas kepada pelaku hukum yang secara
terang-terangan melanggar.
Kasus pelanggaran dan perselisihan hubungan industrial seharusnya menjadi
tantangan bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem ketenagakerjaan. Perlu adanya
peraturan khusus dari pemerintah terkait sanksi bagi pihak yang melanggar.
78
DAFTAR PUSTAKA
BUKU
Ahmadi, Abu. Psikologi Pelajar. Jakarta: Rieneka Cipta. 1992.
Ulya, Amrizal. “Buruh dan Negara: Gerakan Protes Buruh dan Efek Kebijakan Pemerintah
Tentang Perburuhan Tahun 2012 di Jabodetabek”. Jakarta: FISIP UIN Jakarta.
2014.
Asyhadie, Zaeni. Peradilan Hubungan Industrial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
Baskoro, Katon. Konflik Industri Dalam Hubungan Buruh dan Pengusaha. Malang: FISIP
Universitas Brawijaya. 2014.
Budiono, Abdul. Hukum Perburuhan. Jakarta: Indeks. 2011.
Budiyono. Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan bagi
Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan. Semarang: Program Pasca Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Diponogoro. 2007.
Dunlop. Industrial Relations Systems. New York: Holt. 1958.
Guntur, Agus. Hubungan Industrial. MM-STEKPI. 2010.
Koswara. Otonomi Daerah untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Candi Cipta
Piramida. 2002.
Kusnardi, Mohammad dan Bintan R. Saragih. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama.
2008.
Maimun. Hukum Ketenagakerjaan sebagai Pengantar. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
2003.
Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak (Perancangan kontrak). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2007.
Hasbullah, Moeflih dan Dedi Supriyadi. Filsafat Sejarah. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
Moleong. Metode Penelitian Kalitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004.
79
Oetomo, Goenawan. Pengantar Hukum Perburuhan dan Hukum Perburuhan di Indonesia.
Jakarta: Grahadika Binangkit Press. 2004.
Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur.
1981.
Projodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju. 2011.
Budiono, Rachmad. Hukum Perburuhan. Jakarta: Indeks. 2009.
Rahmat, Jalaludin. Psikologi Komunikasi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2004.
Robert, Jackson dan Sorensen G. Pengantar Studi Hubungan Industrial. Yogyakarta: Pustaka
Belajar. 2009.
Saifuddin, Azwar. Seri Psikologi dan Sifat Manusia dan Pengukurannya. Yogyakarta:
Liberty. 1988.
Sarwoto. Dasar-Dasar Organisasi Manajemen. Jakarta: Ghalia. 1991.
Silalahi, Ulber. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama. 2009.
Simanjuntak, Payaman J. Undang-Undang yang Baru tentang Serikat Pekerja/ Serikat
Buruh. Jakarta: Work In freedom. 2002.
Simanjuntak, Payaman. Manajemen Hubungan Industrial. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
2003.
Soejadi, Jusuf. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2012.
Soerjono, Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja
Grafindo Persada. 1993.
Soepomo, Imam. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan. 1981.
Soepomo, Iman. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Djambatan. 1981.
Subekti, Ramlan. Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Adityabakti. 1995.
Supriyanto, Hari. Teori Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Kanisius: 2004.
80
Syahputra, Ganda. Peranan Serikat Buruh dalam Memperjuangkan Hak Upah dan politik:
Serikat Buruh Medan Indonesia (SBMI). Medan: FISIP Universitas Sumatera Utara.
2009.
Toynbee, Arnold J. A Study of History. Vol 1. London: Oxford University Press. 1955.
Algifari, Umar. “Buruh dan Politik: Studi tentang Perjuangan Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia dan (KSPSI) dan Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh di
Indonesia (KKASBI) dalam Menuntut Penghapusan Sistem Outsourcing dan
Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2013”. Jakarta: FISIP UIN JAKARTA. 2014.
Uwiyono, Aloysius, dkk. Asas-Asas Hukum Perburuhan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Jakarta.
2014.
Van Voss, Guss Heerma dan Surya Tjandra. Bab-Bab tentang Hukum Perburuhan di
Indonesia. Bali: Pustaka Larasan. 2012.
JURNAL
Launa. “Buruh dan Politik (Tantangan dan Gerakan Buruh Pasca Reformasi)”, Sosial
Demokrasi. Vol. 10 No. 4 (Januari Maret 2011).
Davis, Jamie. “Hak Dasar Perburuhan di Indonesia 2010 Survei Pelanggaran di Sektor
Formal”. Solidarity Center. 2010.
WAWANCARA DAN DOKUMEN
Wawancara dengan Dedi Supriyadi (Ketua pengawas DISNAKER Kab. Bekasi). Sabtu, 26
Februari 2017.
Wawancara dengan Ernawati (Mediator DISNAKER). Jum’at, 24 Februari 2017.
Wawancara dengan H. Sutomo, SH (Ketua Pimpinan APINDO cabang Kabupaten Bekasi).
Selasa, 7 Februari 2017.
Wawancara dengan Herawati (Ketua Serikat Pekerja PT Chao Long). Bekasi, Sabtu 11
Februari 2017.
Wawancara dengan Obon Tabroni (Deputi Presiden FSPMI), Selasa, 7 Februari 2017.
81
Wawancara dengan Arianto. S,H (Kepala Seksi Bidang perselisihan Hubungan Industrial
kabupaten Bekasi). Jum’at, 17 Februari 2017.
Wawancara dengan Pak Nyumarno (Anggota DPRD Komisi 4 Kab. Bekasi). Bekasi, 17
Februari 2017.
Wawancara dengan Dedi (Anggota Pengawas Disnaker Kab. Bekasi), Jum’at, 17
Februari 2017, pukul 11.00
UNDANG-UNDANG
Departmen pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri Peraturan Bersama
No.Per.04/MEN/II/2010 dan No.17 tahun 2010 dalam Pasal 1 tentang Pembentukan
dan Peningkatan peran LKS Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER/02/MEN/2010 Pasal
1 tentang tata Cara Pemberhatian Penggantian Antar Waktu Keanggotaan lembaga
Kerja sama Tripartit Nasional.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.
32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Anggota Lembaga
Kerja Sama Bipartit.
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.SE-07/MEN/1990 tentang
Pengelompokkan Komponen Upah dan Pendapatan Non-Upah.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 2 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 5 tentang Pengertian Pengusaha.
Undang-Undang Nomor 2 pasal 1 ayat 3 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 2 pasal 1 ayat 5 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 2 pasal 1 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
82
Undang-Undang Nomor 2 pasal 1 ayat 4 tentang Perselisihan Hubungan Industrial.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
INTERNET
Chao Long Motor Part Indonesia Corp, “Brief History” diakses pada
http://www.chaolong.com.tw/history-e.htm pada 10 Januari 2017.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, “Sejarah Kabupaten Bekasi”
diakses melalui https://disdukcapil.bekasikab.go.id/ pada 11 Januari 2017.
Go Bekasi, “2 Tahun PT Chao Long Motor Part Indonesia Langgar Perjanjian” berita ini
diakses melalui http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/12/27/2-tahun-pt-chao-long-motor-
part-langgar-perjanjian-sinyo-harus-fair-dong/ pada 3 Januari 2017.
Go Bekasi, “Dua Tahun PT Chao Long Langgar Perjanjian Kerja Sama” berita ini diakses
dari http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/12/27/2-tahun-pt-chao-long-motor-part-
langgar-perjanjian-sinyo-harus-fair-dong/# pada 3 Januari 2017.
Go Bekasi, “Dua Tahun PT Chao Long Langgar Perjanjian Kerja Sama” berita ini diakses
dari http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/12/27/2-tahun-pt-chao-long-motor-part-
langgar-perjanjian-sinyo-harus-fair-dong/# pada 12 Januari 2017.
Kabupaten Bekasi, “Nama-Nama Bupati Bekasi” diakses dari
https://www.bekasikab.go.id/kategori-131-bupatiwakil-bupati.html pada 20 Januari
2016.
Koran Perdjoengan, “Pekerja Buruh Magang, PT Chao Long Diduga lakukan pelanggaran”
berita ini di akses pada https://www.koranperdjoeangan.com/pekerjakan-buruh-
magang-pt-chao-long-diduga-lakukan-pelanggaran/ pada 12 Januari 2017.
Permana, Dany. “Apindo: Industri Jabar Rugi Besar”, artikel ini diakses dari
http://www.tribunnews.com/regional/2012/01/28/apindo-industri-jabar-rugi-besar
pada tanggal 06 Oktober 2016.
PUSDALISBANG, “Data Industri di Jawa Barat”, berita ini diakses dari
http://pusdalisbang.jabarprov.go.id/pusdalisbang/data-92-Industri.html pada 6
Desember 2016.
83
Septianto, Raiza. “Sektor Perekonomian Kabupaten Bekasi ditunjang Industri”, diakses
melalui http://gobekasi.pojoksatu.id/2016/06/02/sektor-perekonomian-kabupaten-
bekasi-ditunjang- industri/ pada 20 Desember 2016.
Setyaningsih, Mayasari. “Asal Usul Kota Bekasi” artikel ini diakses melalui
http://asalusul.sofhaljamil.com/2010/03/asal-mula-kata-bekasi.html pada 12 januari
2017.
84
LAMPIRAN-LAMPIRAN
TRANSKIP WAWANCARA
Narasumber: Obon Tabroni (Deputi Presiden FSPMI)
Hari/Tanggal: Selasa, 7 Februari 2017
Pukul: 10.00-11.00
1. Bagaimana cara buruh menyampaikan aspirasi dan keinginannya kepada pengusaha?
Jawaban:
Setiap buruh di Indonesia, disetiap serikat pekerja ditingkat perusahaan pasti selalu mempunyai
konsep, salah satunya konsep yang disebut KLA (Konsep Lobby Aksi), konsep ini merupakan konsep
yang dilakukan buruh dalam menyampaikan aspirasi kepada pengusaha, contohnya seperti kenaikan
upah, kenaikan upah merupakan hal yang mendasar dari perburuhan, jadi bagaimana kita membuat
konsep tentang keupahan sesuai dengan peraturan yang ada dan bisa dinikmati sesuai Kebutuhan
Hidup Layak (KHL), lalu setelah itu kita melakukan negosiasi dengan pengusaha, perundingan bipartit
tentang bagaimana upah yang diterima buruh dapat mensejahterakan kehidupan, jika pengusaha
bersifat kooperatif dalam menentukan upah dan mempertimbangkan besar kecilnya upah, maka upah
akan naik sesuai keinginan buruh dan kesepakatan antara pengusaha dan buruh, tentunya dengan
melihat kondisi perusahaan. Tetapi jika negosiasi gagal dan tidak sampai pada kata sepakat, maka di
sinilah timbul aksi demonstrasi bahkan pemogokan massal yang dilakukan buruh. Di dalam Undang-
Undang sudah tertuliskan bahwa ketika perundingan gagal, maka ada dua jalan, yaitu dengan cara
mediasi atau aksi sesuai dengan situasi dan kondisi buruh di perusahaan masing-masing. Tetapi saat
ini, kebanyakan buruh memilih jalur aksi, karena ketika kita menggunakan jalur mediasi, terkadang
keputusan pemerintah berpihak terhadap menejemen dan menjadi sia-sia.
2. Bagaimana respons pengusaha terhadap aksi demonstrasi dan pemogokan yang dilakukan
buruh?
jawaban:
85
Dari beberapa kasus, ada pengusaha yang sadar bahwa buruh adalah aset maka dari itu dari aksi
demonstrasi dan pemogokan ini menghasilkan kebijakan yang diinginkan buruh dan akhinya
pengusaha merealisasikan tuntutan buruh. Tetapi tidak sedikit juga pengusaha yang berlaku sewenang-
wenang terhadap buruh dengan membiarkan aksi demonstrasi dan tidak menghasilkan apa-apa. Di sini
peran pemerintah dan pengawas yang seharusnya bisa menjadi penengah antara pengusaha dan buruh.
Bahkan dalam beberapa kesempatan sering ditemukannya ketidakberpihakan antara pengawas dan
pemerintah dalam menentukan kebijakan perburuhan, misalnya banyak ditemukan kecurangan seperti
ada hari dimana pengawasan oleh pemerintah terhadap pengusaha yang dilakukan di perusahaan,
seharusnya pengawasan tersebut harus ada tiga pihak, yaitu perwakilan buruh, pengusaha dan
pemerintah, tetapi terkadang hanya pemerintah dan pengusaha, pihak buruh bahkan terkadang tidak
tahu menahu soal adanya pengawasan tersebut.
3. Dalam satu perusahaan, diharuskan atau tidaknya dibentuk serikat pekerja? apa alasannya?
Jawaban:
Dalam Undang-Undang nomor 21 Tahun 2000 disebutkan tentang serikat pekerja, yang menyatakan
bahwa dilarang menghalang-halangi pekerja untuk membentuk dan tidak membentuk, menjalankan
atau tidak menjalankan serikat pekerja, artinya undang-undang memberikan keleluasaan untuk buruh
dalam membentuk suatu wadah dalam menyampaikan aspirasi buruh dan mewakili untuk bernegosiasi
dan memberikan kesejahteraan. Karena pada dasarnya fungsi serikat pekerja ada dua, yang pertama
memberi kesejahteraan kepada buruh dan memberikan payung hukum kepada anggota-anggotanya dari
kesewenang-wenangan pengusaha. Misalnya ada perselisihan hubungan industrial antara pengusaha
dan buruh dalam perjanjian kerja yang bermasalah, jika di dalam perusahaan tersebut tidak memiliki
serikat pekerja biasanya menimbulkan kesewenang-wenangan pengusaha dalam menentukan kebijakan
perusahaan, tetapi jika di dalam perusahaan tersebut ada serikat pekerja terjadilah perundingan dan
negosiasi dalam memprotes hal-hal yang normatif. Maka dari itu serikat pekerja sangat diperlukannya
dalam suatu perusahaan untuk memprotes hal-hal yang tidak berpihak kepada buruh.
86
4. Dalam pembentukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara pengusaha dan buruh, sejauh
mana peran buruh ikut dalam menentukan kebijakan?
Jawaban:
Jadi dalam PKB kita sebagai serikat buruh atau perwakilan buruh membuat draft yang berisi aspirasi-
aspirasi buruh, ketentuan-ketentuan perusahaan yang berlaku di dalamnya berisi hak dan kewajiban
pengusaha dan buruh, misalnya ada tentang kedisiplinan, tentang kesejahteraan, produktivitas dan
kepentingan pengusaha dan buruh. Karena sudah jelas jika suatu perusahaan mempekerjakan lebih dari
10 orang maka di dalam perusahaan tersebut wajib mempunyai perjanjian kerja bersama yang dibentuk
oleh pegusaha dan perawakila buruh tersebut.
5. Adakah ketimpangan sosial yang diterima buruh dalam membuat PKB di Perusahaan?
Jawaban:
Dalam praktiknya, banyak ditemukannya ketimpangan sosial antara pengusaha dan buruh, dari sini
serikat buruh atau perwakilan buruh harus bisa meminimalisir ketimpangan tersebut, buruh juga
menyadari bahwa perusahan adalah dapur mereka, mata pencaharian mereka. Maka dari itu, di dalam
PKB bukan saja memuat kepentingan pengusaha tetapi juga kepentingan buruh. Jika berbicara tentang
ketimpangan sosial biasanya jika di suatu perusahaan tidak ada serikat pekerja, mereka (buruh)
menjadi lemah dan akhirnya di injak-injak oleh pengusaha.
6. Dalam hubungan industrial, tidak memungkinkan adanya perselisihan yang muncul antara
pengusaha dan buruh, bagaimana cara buruh dalam mencegah adanya perselisihan tersebut?
Jawaban:
Yang kita harapkan dalam hubungan industrial adalah pengusaha dianggap sebagai mitra, bukan
seperti musuh. Tetapi terkadang ada perusahaan yang tidak mengerti bagaimana cara memperlakukan
buruh dengan baik. Dalam mencegah adanya perselisihan hubungan industrial buruh mengharapkan
perlakuan baik dari pengusaha dengan cara memberikan provit dan produksi yang bagus untuk
perusahaan dan bagaimana pengusaha dapat ikut mensejahterakan buruh. Hubungan industrial antara
pengusaha dan buruh di ibaratkan sebagai bis yang berada di jalan tol, roda kanan pengusaha dan roda
87
kiri buruh, jika roda kiri tidak berjalan dengan baik maka sudah dipastikan akan terjadi kecelakaan.
Begitu juga buruh, jika salah satu dari pengusaha dan buruh mengalami konflik maka akan
menghambat proses produksi, keduanya harus berjalan seimbang untuk meminimalisir konflik.
7. Adakah bentuk intimidasi dan diskriminasi yang diterima buruh dalam setiap konflik hubungan
industrial dan kasus pelanggaran yang dilakukan pengusaha?
Jawaban:
Pastinya banyak terjadi seperti itu, biasanya terjadi pada perusahaan yang tidak mempunyai serikat
pekerja, mereka memperlakukan buruh seenaknya sendiri. Ya sudah terlihat dari pengawasan juga
(maaf) banyak terjadi pengawasan oleh DISNAKER tapi buruh tidak mengetahui hal terseburt, padahal
seharunya wajib ketiga belah pihak hadir dalam pengawasan.
8. Bagaimana respons bapak dalam menanggapi kasus yang menimpa buruh di PT Chao Long?
Jawaban:
Tentunya prihatin, pada kasus di PT Chao Long ditemukannya kesewenang-wenangan pengusaha
terhadap buruh. Apalagi dalam menjalankan PKB yang seharusnya dipatuhi semua pihak yang
bersangkutan, tapi nyatanya PKB yang telah di sepakati ini telah dilanggar oleh pihak pengusaha
dalam menjalankan roda perusahaan dan sangat merugikan buruh, dari awal pembuatan PKB ini kan
memuat di dalamnya ada hak dan kewajiban pengusaha dan buruh yang harus dipatuhi oleh masing-
masing pihak.
88
Narasumber: H. Sutomo, SH (Ketua Dewan Pimpinan Cabang APINDO Kabupaten Bekasi) dan
Pak Agus Rianto (bidang pendidikan di APINDO KAb. Bekasi)
Hari/Tanggal: Selasa, 7 Februari 2017
Pukul: 13.00-14.35 WIB
1. Bagaimana pengusaha menyeimbangan hak dan kewajiban pengusaha dan buruh?
Jawaban:
Sebenarnya dalam konteks kerja sama dalam hubungan industrial ada yang disebut menejemen
(pengusaha) dan Sumber Daya Manusia (SDM/buruh). Konteksnya adalah bagaimana berbisnis
dengan baik tetapi tidak lepas dari itu hak-hak buruh harus diberikan dengan baik dan itu dibatasi
dengan regulasi yang ada, jadi semua harus tunduk dan patuh terhadap regulasi dan peraturan yang
ada. Walaupun secara spesifik itu tidak detail dan secara umum tidak dijelaskan, tetapi kemudian
menejemen di dalam perusahaan itu berfikir bagaimana perusahaan dapat maju dan menghasilkan laba.
Kalau hak dan kewajiban pengusaha sendiri sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang ketenagakerjaan. Buruh juga mempunyai konstribusi di dalam Undang-Undang yang
seharusnya membantu perusahaan menjadi lebih baik, bukannya meminta upah setinggi-tingginya
tetapi produksi nol.
2. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan pengusaha dalam memberikan upah terhadap
buruh?
Jawaban:
Terkadang disetiap perusahaan ada yang namanya karyawan kontrak dan tetap, setiap karyawan yang
bekerja di atas 1 tahun tentunya memiliki pertimbangan dari perusahaan seperti prestasi kerja,
konstribusi terhadap perusahaan yang berpengaruh dalam meningkatkan nilai upah yang akan berlaku.
Pastinya hal ini menjadi pertimbangan perusahaan, dan perusahaan pasti mengerti bagaimana
mengolah Sumber Daya Manusia dengan sebaik-baiknya.
3. Dalam hubungan industrial antara pengusaha dan buruh, bagaimana cara pengusaha dalam
mencegah adanya perselisihan hubungan industrial dengan buruh?
89
Jawaban:
Untuk mencegah adanya perselisihan hubungan industrial tentunya harus adanya komunikasi dua arah
antara pengusaha dan buruh untuk menjalin kerja sama. Dalam menjalin hubungan industrial itu
tentunya pengusaha menjalin komunikasi dengan serikat pekerjanya/perwakilan buruh, maka dari itu
PUK/serikat buruh di suatu perusahaan harus tanggap dan mengerti tentang regulasi, jangan menuntut
sesuatu diluar kuasa perusahaan.
4. Bagaimana Pengusaha memperlakukan buruh yang melakukan aksi demonstrasi dan mogok
bekerja?
Jawaban:
Tidak masalah melakukan aksi demonstrasi dan mogok kerja selama sesuai dengan aturan dan tata
tertib mogok masa sesuai aturan Undang-Undang. Tetapi terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran
mogok kerja, misalnya dalam suatu kasus, buruh yang melakukan aksi demontrasi tersebut mengajak
buruh dari perusahaan yang lain, dan merusak mesin perusahaan, inilah yang disebut pelanggaran dan
menurut saya ini ilegal. Dari pihak pengusaha sendiri, dilarang mengganti tenaga kerja dengan tenaga
kerja yang lain ketika tenaga kerja yang dipekerjakan disitu melakukan mogok dan aksi demonstrasi,
hal ini bisa dikenakan sanksi. Mogok dan aksi demonstrasi ini merupakan hasil dari negosiasi yang
gagal antara pengusaha dan buruh, mogok dan demonstrasi diperbolehkan jika melalui ijin dan secara
teratur. Kita mengakui bahwa mogok dan aksi demonstrasi merupakan hal yang legal sepanjang
mogok dan demonstrasi dilakukan dengan baik.
5. Sejauh mana peran APINDO dalam menyelesaikan kasus pengusaha lainnya?
Jawaban:
Pasti membantu jikalau yang bersangkutan menjadi anggota APINDO dan meminta bantuan. Menurut
saya Federasi akan membantu PUK nya jika PUKnya meminta bantuan, kalau tidak ya tidak dibantu,
itukan sudah hubungan bipartit antara pengusaha dan buruh di suatu perusahaannya. Kalau masuk ke
kasus Chao Long, berhubung Chao Long sebenarnya merupakan perusahaan dari luar negeri (Taiwan),
90
jadi tidak terdaftar di APINDO. Jadi, APINDO tidak mempunyai wewenang untuk masuk di
dalamnya.
6. Bagaimana respons bapak terhadap perselisihan hubungan industrial yang terjadi di PT Chao
Long?
Jawaban:
Menurut saya, yang namanya bonus itu merupakan kebijakan perusahaan. Serikat pekerja juga harus
melakukan penelitian terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan laba rugi perusahaan dan faktor
produksi. Kalau perusahaan tidak memberikan bonus maka apa alasannya, mengapa terjadi
pelanggaran, harus diteliti dan dikaji di antara kedua belah pihak. Dalam hal ini juga dibutuhkannya
regulasi. Semua membutuhkan komunikasi yang baik dalam menjalankan roda perusahaan dengan
baik.
91
Narasumber: Herawati (Ketua Serikat Pekerja PT Chao Long)
Hari/Tanggal: Sabtu, 11 Februari 2017
Pukul: 11.00-13.35 WIB
1. Sebagai ketua serikat buruh di PT Chao Long, sudah berapa lama ibu bekerja? Lalu mendapat
gaji berapa perbulan?
Jawaban:
Saya sudah bekerja sejak tahun 2010 bulan 9, kira kira kurang lebih 7 tahun. Kalau untuk gaji pokok
PT Chao Long menerapkan sistem UMSK yaitu sebesar Rp. 3.600.000,- tapi di PT Chao Long juga
mempertimbangkan prestasi karyawan, lama kerja sampai kepada cuti.
2. Serikat buruh di PT Chao Long didirikan sejak kapan? Jumlah anggota berapa?
Jawaban:
Serikat buruh PT Chao Long didirikan sejak tahun 2012. Waktu itu ada aksi demonstrasi besar-besaran
dan ada “Grebek Pabrik” yang dilakukan oleh pengawas, jadi sejak saat itu kami sebagai buruh yang
telah lama berkerja selama bertahun-tahun sepakat untuk membentuk serikat pekerja. Sekarang jumlah
anggota serikat buruh di PT Chao Long mencapai kurang lebih 140 anggota.
3. Sebagai ketua serikat buruh, bagaimana cara ibu dan buruh-buruh yang lain dalam
menyampaikan aspirasinya dan keinginannya kepada pengusaha?
Jawaban:
Ya biasanya kita melakukan perundingan bipartit antara pengusaha dan buruh dengan mengajukan
surat bipartit yang di dalamnya tertuang keinginan buruh dalam bekerja, seperti upah, bonus, jam kerja
dll. Tergantung situasi dan kondisi, kalau misalkan ada masalah kita mengajukan surat permasalahan
tersebut.
4. Bagaimana keadaan buruh di PT Chao Long?
Jawaban:
Sebelum adanya serikat pekerja, buruh-buruh di PT Chao Long tidak berani menyuarakan keluhannya,
tidak berani melakukan perundingan bipartit karena banyak terjadi intimidasi, intervensi, kasus
92
“ancaman-ancaman” seperti PHK atau tidak adanya gaji. Tapi semenjak adanya serikat buruh, buruh
lebih nyaman karena aspirasinya sudah tertang di dalam PKB.
5. Dalam membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adakah ketimpangan sosial yang dialami
buruh?
Jawaban:
Tentu ada, buruh juga merasa pengusaha yang memiliki alat produksi, pengusaha sebagai pemegang
kendali, tetapi tetap di dalam PKB harus menguntungkan pihak-pihak yang berkaitan yang di
dalamnya ada hak dan kewajiban pegusaha dan buruh.
6. Dalam hubungan industrial, tidak memungkinkan terjadinya perselisihan hubungan industrial
antara pengusaha dan buruh, bagaimana cara buruh dalam mencegah adanya konflik tersebut?
Jawaban:
Kami sebagai buruh berharap setiap kebijakan perusahaan selalu didiskusikan terlebih dahulu oleh
buruh, apalagi sekarang ada serikat pekerjanya. PUK sendiri selalu mensupport kedisiplinan setiap
buruh dan kenaikan produktivitas, untuk mencegah adanya konflik perselisihan hubungan industrial
tersebut serikat buruh dan buruh-buruh yang lain meningkatkan produktivitas dengan harapan
perusahaan juga akan mengerti keinginan buruh itu sendiri. Bagaimanapun PT Chao Long merupakan
sawah, ladang, dapur kami sebagai pekerja dan sudah sepatutnya kami mematuhi dan bekerjasama
dengan pengusaha.
7. Bagaimana kronologi pelanggaran yang dilakukan oleh PT Chao Long?
Jawaban:
Iya, memang menurut saya dan teman-teman buruh PT Chao Long merupakan perusahaan yang agak
“bandel”, dulu sebelum adanya serikat buruh sistem pengupahan di PT Chao Long dilakukan perhari,
lalu diberlakukannya kontrak berkepanjangan, lalu untuk buruh yang hamil tidak boleh cuti jadi harus
keluar dulu. Untuk yang baru-baru ini mengenai pengupahan bonus, mungkin sebagian orang, masalah
pengupahan bonus memang sepele atau dianggap hal yang biasa, tetapi di PT Chao Long pemberian
upah bonus merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan setiap tahunnya sesuai dengan
93
perjanjian yang ada di dalam PKB. Jadi pemberian bonus ini tidak dilakukan oleh PT Chao Long
selama dua tahun berturut-turut, yaitu tahun 2015 sampai 2016 tanpa kejelasan apapun. Sejak tahun
2015 kami sudah melapor kepada pengawas, tapi pengawas malah menyuruh serikat buruh ke
pemerintah DISNAKER untuk melakukan mediasi. Lalu sampai kepada tahap mediasi, kami sudah
melakukan mediasi kepada pemerintah dan pengusaha, menghasilkan anjuran yang berisi
pengusaha wajib memberikan bonus satu kali upah sesuai dengan PKB. Tetapi tahun 2015
pengusaha “mangkir” lagi dan menolak memberikan upah dengan alasan produksi di PT Chao
Long sedang turun. Tetapi menurut saya, semua PT otomotif pada tahun 2015 memang lagi turun di
setiap pabrik tetapi masih bisa memberikan bonus kepada buruhnya. Seharusnya pengusaha sudah
mempunyai budget untuk bonus tersebut, jika tidak adapun seharusnya ada penjelasan yang lebih
mendalam. Sampai kepada tahun 2016, terulang lagi dengan adanya pelanggaran ini, kami
mengharapkan pengusaha untuk tidak melanggar PKB yang sudah di sepakati, sampai akhir tahun
2016 bonus belum juga di bayar, lalu kami dari serikat pekerja melayangkan surat mogok kerja dan
aksi demonstrasi tetapi di tolak oleh pihak perusahaan sampai kepada skorsing untuk ketua serikat
buruh.
8. Untuk masa berlakunya PKB sendiri kan sudah di atur di dalam UUD Ketenagakerjaan pasal
123, kalau di PT Chao Long sendiri PKB berlaku sampai kapan?
Jawab:
Untuk masa berlaku PKB di PT Chao Long sendiri berlaku sampai kontrak pegawai habis, jadi
misalkan ada pegawai baru berlakulah PKB yang di buat dari tahun 2012 sampai pegawai itu keluar,
kecuali ada pergantian isi sesuai kesepakatan kami sebagai serikat pekerja dan pengusaha. Kalau
sampai saat itu, PKB belum di ubah semenjak tahun 2012, meskipun ada kasus ini, PKB sendiri blm
ada kesepakatan di ubah.
9. Ketika buruh melakukan mogok massal dan aksi demonstrasi sampai kepada laporan
pelanggaran yang di lakukan PT Chao Long, adakah perubahan kebijakan PT Chao Long
dalam memberikan bonus?
94
Jawaban:
Pada tahun 2015 ketika bonus tidak diberikan pengusaha lalu kami melakukan perundingan,
perundingan sudah 7 kali tapi belum menghasilkan apa-apa, sampai pengusaha minta mediasi dengan
pemerintah yang menghasilkan anjuran pemerintah untuk memberi bonus, pada saat itu pengusaha
masih tetap pada pendiriannya untuk tidak membayar bonus, tetapi pada tahun 2016 karena kami
mengajukan surat untuk melakukan mogok aksi demonstrasi, pengusaha malah melakukan skorsing
terhadap ketua serikat buruh. Tapi setelah itu PT Chao Long membuka lowongan pekerjaan untuk 140
orang.
10. Adakah bentuk intimidasi dan diskriminasi yang diterima buruh dalam setiap kasus di PT Chao
Long?
Jawaban:
Ada, sangat ada. Banyak intervensi yang dilakukan pengusaha yang terjadi. Apalagi adanya ancaman-
ancaman seperti PHK jika tidak mematuhi kebijakan perusahaan. Apalagi untuk kasus Skorsing sudah
sampai tahap mediasi dengan pemerintah, tetapi perusahaan tetap melakukan pertimbangan dengan
ingin melakukan PHK kepada ketua serikat buruh.
11. Menurut ibu, Apakah ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pengusaha di PT
Chao Long selama ini?
Jawaban:
Ya, jika sudah terjadi pelanggaran berarti ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh
pengusaha, misalkan seperti klinik, harusnya disetiap perusahaan itu klinik harus diadakan, tetapi di
PT Chao Long tidak, lalu mengambil cuti yang susah disana. Apalagi dalam pemberian bonus ini,
pengusaha selalu mangkir padahal sudah dilakukan perundingan bipartit bahkan tripartit.
12. Menurut APINDO, mengatakan bahwa serikat pekerja harus cerdas, harus mengerti regulasi
dan peraturan undang-undang dan tau faktor-faktor apa yang mempengaruhi perusahan
mengeluarkan kebijakan, menurut ibu sesuai pernyataan APINDO tersebut, adakan aturan
atau regulasi yang dilanggar buruh selama ini?
95
Jawaban:
Kalau menurut saya sebagai serikat buruh di PT Chao Long yang terjun langsung di dalam produksi,
tidak ada pelanggaran tata tertib yang dilanggar oleh buruh. Kami mengerti bagaimana cara mentaati
peraturan PT Chao Long, bekerja sama dengan pengusaha.
13. Apakah serikat pekerja tingkat perusahaan mendapat bantuan dari federasi dalam kasus ini?
Jawaban:
Ada, pimpinan cabang. Pimpinan cabang membantu PUK tingkat perusahan dengan melakukan
advokasi, dan ikut melakukan perundingan bipartit dengan pengusaha.
96
Narasumber: Pak Arianto (Kepala Seksi Bidang Penyelesaian Hubungan Industrial)
Hari/Tanggal: Jum’at, 17 Februari 2017
Pukul: 09.00-10.00
a. Sebagai pembuat kebijakan, apakah bapak/ibu bisa menjelaskan latar belakang terbentuknya
peraturan pemerintah tentang perburuhan?
Jawaban:
Peraturan pemerintah dalam bidang perburuhan tentunya dilatarbelakangi persoalan-persoalan yang
membelit sejumlah kalangan, ya misalkan saja peraturan pemerintah tentang perburuhan yang sudah
diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaa No. 13 Tahun 2003, disitu tertulis dengan jelas
bagaimana buruh, pengusaha pihak bipartite dalam menjalankan roda perusahaan, tentunya ada aturan
yang harus dipatuhi. Ada juga Undang-Undang yang membahas perselisihan hubungan industrial,
bagaimana cara penyelesaiannya tentu pemerintah sudah membuat Undang-Undang dengan matang,
dengan berbagai pertimbangan yang akan menguntuntukan masing-masing pihak. Bahkan persoalan
aksi demonstrasi dan mogok pun sudah diatur di dalam Undang-Undang.
b. Sejauh mana intervensi pemerintah dalam hubungan industrial antara pengusaha dan buruh?
Jawaban:
Pemerintah sudah pasti intervensi, dengan adanya peraturan pemerintah, Undang-Undang, tertulis
maupun tidak tertulis itukan bentuk intervensi pemerintah. Beda lagi jika perusahaan yang membuat
peraturan, namanya peraturan perusahaan, jika dibuat dengan dua pihak yaitu pengusaha dan buruh itu
namanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dan sudah pasti yang namanya peraturan harus dipatuhi
c. Sejauh mana pemerintah dapat mencegah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
pengusaha dalam hubungan industrial?
Jawaban:
Sebenarnya dalam hal hubungan industrial, pihak-pihak yang paling penting adalah pengusaha dan
buruh, diluar itu pemerintah hanya pihak penengah jika terjadi perselisihan. Pemerintah sudah
mengatur secara jelas tentang larangan yang harus dijauhi oleh pengusaha dan buruh, pemerintah
97
sudah membuat peraturan yang harus dipatuhi, tetapi balik lagi kepada pengusahanya, balik lagi
kepada buruhnya, bagaimana mereka bersikap saling menguntungkan. Pada dasarnya kan mereka
saling membutuhkan, pegusaha membutuhkan buruh dan buruh juga membutuhkan pengusaha,
setidaknya mereka dapat meminimalisisr konflik yang ada.
d. Perlindungan apa yang diberikan dinas ketenagakerjaan kepada buruh?
Jawaban:
Untuk perlindungan saya sudah jelaskan diawal, itu sudah tertera di dalam Undang-Undang
ketenagakerjaan. Tapi kami sendiri dari DISNAKER mempunyai pengawas yang akan mengawasi
perusahaan-perusahaan setiap tahunnya dan apabila terjadi konflik. Untuk di Kabupaten Bekasi
setidaknya pengawasannya dilakukan setiap setahun sekali oleh badan pengawas. Selain itu pengusaha
juga diharuskan wajib lapor minimal 3 bulan sekali tentang keadaan perusahaan. Ya apalagi masalah
pengupahan, jika perusahaan tersebut didirikan di Kabupaten Bekasi berarti harus menyesuaikan Upah
Minimum Kabupaten (UMK) disini. Untuk mogok pun, DISNAKER bertanggung jawab jika ada
perusahaan yang melarang.
e. Bagaimana dinas ketenagakerjaan menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara
pengusaha dan buruh?
Jawaban:
Ya untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan buruh tentunya
dilakukan negosiasi bipartit dulu diantara keduanya, jika bipartit gagal dan tidak memperoleh
kesepakatan, lalu pemerintah disini sebagai mediator. Tetapi dalam hal ini, ada beberapa mekanisme
proses yang harus dijalanin dulu, sebelum pemerintah menjadi mediator, pengusaha atau buruh harus
melakukan negosiasi dulu minimal dua kali, lalu setelah tidak ada kesepakatan baru kedua belah pihak
mengirimkan surat permohonan untuk meminta mediasi setidaknya minimal dua kali, setelah itu baru
pemerintah menjadi mediator, bukan langsung.
f. Sebagai lembaga kerja sama tripartit dalam hubungan industrial, bagaimana respon bapak/ibu
terhadap pelanggaran yang dilakukan pengusaha PT Chao Long?
98
Jawaban:
Untuk kasus Chao Long ini memang Chao Long sudah mempunyai banyak kasus dan tercatat sebagai
salah satu perusahaan asing yang agak “Nakal”, dengan DISNAKER sendiri sudah melakukan mediasi
sebanyak tiga kali dan sudah sampai kepada pemberian anjuran untuk memberi bonus sesuai tuntutan
buruh sebanyak satu kali gaji, tetapi disitu perusahaan tidak setuju dengan alasan rugi. Pemerintah
tentunya bertindak tegas dengan pemanggilan kepada perwakilan perusahaan Chao Long untuk datang
dan tidak mangkir lagi.
g. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam menghukum/memberi sanksi pelanggaran
terhadap pengusaha “nakal”?
Jawaban:
Ya disini beda-beda, biasanya pemerintah hanya memberi teguran-teguran kepada pelanggar agar
dapat mematuhi peraturan. Apalagi jika perusahaan tersebut milik warga negara asing, pemerintah
akan bertindak tegas. Teguran ini sendiri kan beda-beda, ada yang sampai penutupan ijin beroperasi
sementara, bayar ganti rugi sampai kepada pemerintah memberikan anjuran.
h. Apakah tidak ada pengawasan dari pemerintah khususnya dinas ketenagakerjaan yang lebih
ketat terhadap pegusaha yang mengakibatkan adanya pelanggaran?
Jawaban:
Ya namanya juga manusia, apalagi pengusaha asing yang investasi di Indonesia tapi ingin laba yang
banyak seperti Chao Long itu. Pemerintah selalu menindak lanjuti laporan-laporan buruh yang merasa
terjadi pelanggaran di perusahaannya, dan pemerintah juga selalu memberikan pengawasan terhadap
perusahaan-perusahaan di daerah Kaupaten Bekasi, tapi ya perusahan kan tidak sedikit ya terkadang
ada yang belum didatengkan pengawas jadi terjadi pelanggaran, ya seperti itu saja.
i. Apakah kasus pelanggaran PT Chao Long ini sudah masuk ke dalam PHI?
Jawaban:
Alhamdulilah belum, kasus yang masuk ke PHI tersebut merupakan yang tergolong besar dan jika
salah satu pihak tidak sepakat dengan keputusan yang telah disepakati. Tapi untuk kasus Chao Long
99
ini masih berada di jalur mediasi belum ke PHI, lagian tidak ada laporan dari buruh atau pengusaha
untuk membawa kasus ke PHI. Tetapi jikalau kasus Chao Long mau melanjutkan ke PHI ya
DISNAKER juga harus mengeluarkan hasil yang didapat dari mediator antara pengusaha, buruh dan
pemerintah. Dan jika sudah sampai PHI, DISNAKER sudah tidak ikut lagi di dalamnya.
j. Menurut bapak, apakah kewenangan yang dimiliki dinas ketenagakerjaan dirasa sudah cukup
kuat dalam menyelesaikan hubungan industrial?
Jawaban:
Ya itusih tergantung perusahaannya juga, ada perusahaan yang dengan negosiasi pun masalah selesai,
kalau tidak selesai ya masuk ke mediasi yang harus melibatkan pemerintah yaitu DISNAKER,
buktinya kalau dalam kasus Chao Long ini juga melibatkan anggota DPRD yang mengadakan inpeksi
dadakan untuk memeriksa perusahaan. Fungsi DISNAKER itu kan pada dasarnya ada dua yaitu
mediator dan pengawasan, tapi untuk saat ini pengawasan di limpahkan ke provinsi bukan lagi
Kota/Kabupaten, jadi pengawas yang punya hak untuk turun ke lapangan.
100
Narasumber: Pak Nyumarno (Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Komisi 4)
Hari/Tanggal: Jum’at, 17 Februari 2017
Pukul: 14.16-15.30
a. Sebagai pembuat kebijakan, apakah bapak/ibu bisa menjelaskan latar belakang terbentuknya
peraturan pemerintah tentang perburuhan?
Jawaban:
Sesuai dengan fungsi, DPRD itu memiliki tiga fungsi legilasi, pengawasan dan anggaran. Dalam
fungsi legilasi bukan peraturan pemerintah yang kami buat, tapi produk hukumnya perda tentang
ketenagakerjaan sudah disahkan beberapa bulan yang lalu, tapi sebenarnya produk perda ini banyak di
intervensi sama provinsi. Perda Ketenagakerjaan menjadi sangat penting sebagai payung hukum buruh
yang turunan dari peraturan pemerintah dan Undang-Undang, karena berbicara otonomi daerah hal-hal
yang belom di atur dalam Undnag-Undang, maka diatur di dalam Perda, kemudian kedua hal-hal yang
belum diatur teknis rincinya belum jelas maka kita pertegas di dalam perda. Jadi intinya Perda
penyelenggaraan ketenagakerjaan`.
b. Dengan terlaksananya Peraturan pemerintah tentang perburuhan tersebut, apa tujuan yang
ingin dicapai?
Jawaban:
Ya tentunya, ingin menjadikan peraturan pemerintah dan Undang-Undang sebagai payung hukum
pihak buruh dan tentunya hal ini tidak merugikan siapapun. Semua peraturan pemerintah baik tertulis
maupun tidak tertulis pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama yaitu mensejahterakan
masyarakatnya. Untuk ketenagakerjaan sendiri, DPRD berharap tidak ada lagi terjadi pelanggaran-
pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bekasi.
c. Sejauh mana intervensi pemerintah dalam hubungan industrial antara pengusaha dan buruh?
Jawaban:
Letak pemerintah daerah itukan ada dua, eksekutif dan legislatif. Maka sebagai pemerintah daerah
sudah pasti diwajibkan hadir tak kala ada permasalahan mengenai hubungan industrial atau masalah
101
ketenagakerjaan, karena daerah Kabupaten Bekasi menjadi wilayah industri terpadat seasia
tenggara lalu juga mempunyai tenaga kerja yang cukup banyak, di iringi dengan upah rendah,
siapa investor asing yang tidak tergiur ingin menanamkan modal? Dengan ini seharusnya fokus
kepada permasalahan ketenagakerjaan itu jangan sampai ada dan seharusnya menjadi percontohan bagi
wilayah industri lain, ya setidaknya di minimalisir. Itu fungsi pemerintah daerah dalam bidang
ketenagakerjaan, jadi pemerintah daerah bukan intervensi tetapi hadir.
d. Perlindungan apa yang diberikan pemerintah kepada buruh?
Jawaban:
Ya tentunya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada buruh itu berupa pengawasan, DPRD
sebagai penampung aspirasi buruh apalagi bidang ketenagakerjaan tentunya juga ikut berperan dalam
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
e. Bagaimana cara/langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran
yang sistematis?
Jawaban:
Perlu peran aktif kedua belah pihak, baik eksekutif maupun legislatif, contoh peran yang pertama yaitu
pembuat kebijakan, kebijakan tentang pembuatan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan itu dibahas
oleh dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif, kemudian yang kedua setelah kebijakan, kita berbicara
tentang advokasi kebijakan lalu advokasi kasus yang mana advokasi kasus ketenagakerjaan ini juga
dibagi dua yaitu ada yang mengadu langsung ke dinas tenaga kerja atau ke anggota DPRD, lalu ada
juga yang memang kasus ini muncul dilapangan yang mau tidak mau kita sebagai pemerintah daerah
harus tau hal itu. Kalau ada pengaduan ketenagakerjaan biasanya ada dua, ada pengaduan tentang
ketenagakerjaan yang biasanya masuk ke ranah pengawas ketenagakerjaan, lalu yang kedua
perselisihan. Kalau menurut saya di Kabupaten Bekasi banyak kasus pelanggaran yang masuk ke ranah
perselishan hubungan industrial, tetapi seharusnya ke pengawasan ketenagakerjaan yang dapat
memberikan sanksi kepada pelanggar. Disini saya juga heran banyak kasus pelanggaran yang
seharunya dilimpahkan ke pengawas tetapi malah dilimpahkan kepada perselisihan hubungan
102
industrial yang pada akhirnya melemahkan kaum buruh, produk hukum yang dihasilkan dalam
pengaduan ke pengawasan kan berupa nota pemeriksaan hasil salah atau tidaknya pelanggar,
kalau salah ya seharusnya diberikan sanksi. Tetapi dalam praktiknya banyak buruh yang
melapor ke pengawas tapi malah dilimpahan ke perselisihan yang berakibat panjang dan
merugikan buruh. Kalau yang pelanggaran yang bersifat jelas dan melanggar aturan norma ya
seharunya diberikan sanksi bukan anjuran yang mediator berikan.
f. Sebagai lembaga kerja sama tripartit dalam hubungan industrial, bagaimana respon bapak/ibu
terhadap pelanggaran yang dilakukan pengusaha PT Chao Long?
Jawaban:
Di PT Chao Long itu ada yang dinamakan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian kerja bersama
tersebut seharusnya menjadi kitab antara pengusaha dan buruh yang harus dipatuhi, isi pasal-pasal di
PKB merupakan pasal yang diperjanjikan lalu di sepakati oleh pengusaha dan buruh bahkan
DISNAKER mengetahui isi perjanjian tersebut. Di dalam pasal-pasal ini ada pasal 42 yang mengatur
tentang pemberian bonus kepada pekerjanya, pasal tersebut kan dilanggar oleh perusahaan dengan
tidak memberikan bonus dari tahun 2015-2016 tentang besaran memang tidak ditentukan tapi kan
harus diberikan dan dirundingkan antara pekerja dan pengusaha. PKB dilanggar, buruh mengadu
karena sudah jelas faktanya terjadi pelanggaran, seharunya ditertibkan oleh pengawas
DISNAKER tapi menurut saya pengawas DISNAKER dari Kabupaten Bekasi tumpul, malah
dusuruh dilarikan ke perselisihan hubungan industrial dibagian mediator. Untuk kami DPRD
sendiri, kami tidak ada pengaduan tertulis kepada DPRD, tetapi secara lisan buruh mengadu kepada
DPRD, lalu DPRD memanggil para pihak, teapi ketika pemanggilan tersebut dari pihak pengusaha
tidak hadir, buruh hadir. Setelah itu DPRD minta surat kepada DISNAKER untuk kunjungan
mendadak kepada perusahaan. Setelah sampai diperusahaan, perusahaan meminta maaf kepada DPRD
karena ketidakhadiran dengan berbagai alasan. Perusahaan juga menyampaikan alasan mengapa tidak
memberikan bonus dikarenakan perusahaan yang rugi. DPRD memberikan ijin kepada perusahaan
untuk berinvestasi di Kabupaten Bekasi dengan tidak merugikan pekerjanya dan harus berbanding
103
lurus dengan kesejahteraan pekerjanya. Lalu selanjutnya permasalahan ini berimbas kepada pemberian
skorsing kepada ketua serikat buruh, menurut keterangan perusahaan yang mengatakan kepada DPRD,
ketua serikat pekerja di skorsing dikarenakan menolak jam kerja lembur. Menurut saya lembur itu bagi
pekerja bukan merupakan sebuah kewajiban, lembur itu ada jika ada kesepakatan antara pengusaha
dan buruh. Ya jikapun buruh menolak lembur tidak ada sanksi tertulis tentang buruh yang tidak mau
lembur. Kalau kasusnya seperti ini, PT Chao Long juga dibilang menyalahi peraturan. Seharunya surat
skorsing itu dicabut dan perusahaan menjalankan aturan sebaik-baiknya sesuai ketentuan perundangan
yang berlaku dan juga membayarkan bonus yang dituntut oleh buruh.
g. Apa saja yang telah dilakukan pemerintah dalam menghukum/memberi sanksi pelanggaran
terhadap pengusaha “nakal”?
Jawaban:
Sebenarnya kebijakan perundangan sudah baik, tapi kurang tegas di dalam bentuk sanksinya,
hak buruh jadi terlanggar ketika ada permasalahan ketenagakerjaan. Bahkan jika dilihat lihat
terkesan alot dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Faktanya yang dilanggar tersebut sudah
jelas menyalahi hak buruh yang merupakan kewajiban pengusaha.
h. Siapa saja pihak yang terlibat/ikut serta dalam menyelesaikan hubungan industrial di PT Chao
Long?
Jawaban;
Jadi kasus Chao Long ini tidak sesederhana keliatannya, dulu buruh PT Chao Long sudah ke pengawas
untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, tetapi seperti yang saya bilang tadi, mandul lah menurut
saya. Setelah melakukan pengaduan ke DISNAKER pengusaha tetap mangkir telah melakukan
kesalahan, sampai akhirnya buruh melapor kepada anggota DPRD dan kita sudah mengadakan
inpeksi mendadak ke PT Chao Long dan perusahaan berjanji akan memberikan bonus sesuai
dengan tuntutan buruh. Tetapi sampa detik ini jika di pantau lagi, pengusaha tetap tidak memberikan
bonus.
i. Apakah kasus pelanggaran PT Chao Long ini sudah masuk ke dalam PHI?
104
Jawaban:
Belum, syarat kasus yang dibawa ke PHI adalah jika ada surat anjuran dari mediator sendiri untuk
menyelesaikan kasus di pengadila Jadi pihak yang tidak terima dengan keputusan berhak dan silahkan
mengajukan kasus ke pengadilan.
j. Apakah ada benturan/perbedaan pendapat antara kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah
dengan pihak lain yang ikut di dalamnya?
Jawaban:
Ya seperti yang sudah saya jelaskan untuk di ranah mediasi, DPRD tidak punya wewenang disitu.
DPRD kan hanya punya fungsi pengawasan tetapi kami tidak punya fungsi penindakan, yang
punya yaitu DISNAKER. DPRD hanya intervensi kinerja DISNAKER saja, dan sekarang
kewenangan pengawas di larikan lagi ke provinsi sejak Oktober 2016 kemarin.
k. Berdasarkan pengamatan bapak, adakan perubahan kebijakan PT Chao Long dalam
memberikan upah sesuai PKB setelah adanya respons pemerintah?
Jawaban:
Sebenarnya kebijakan perundangan sudah baik, tapi kurang tegas di dalam bentuk sanksinya, hak
buruh jadi terlanggar ketika ada permasalahan ketenagakerjaan.
105
Narasumber: Bu Erna (Mediator dari DISNAKER)
Hari/Tanggal: Jum’at, 17 Februari 2017
Pukul: 11.00-11.45
a. Apa yang dimaksud mediator?
Jawaban:
Perannya sebagai penengah. Kalau terjadi perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan
buruh dan negosiasi gagal diantara keduanya maka dilakukan mediasi. Mediator sendiri tidak
mempunyai wewenang untuk menghukum atau memberikan sanksi kepada pelanggar dalam hal ini.
b. Hambatan mediator dalam menyelesaikan setiap kasus?
Jawaban:
Biasanya terkendala kehadiran kedua belah pihak. Misalkan sudah ditetapkan jadwal mediasi tapi
pengusaha tidak hadir atau mangkir, begitu juga buruh tidak hadir, padahal mediator itu mencoba
menengahi kasus perselisihannya bagaimana. Lalu tidak adanya kesepakatan diantara kedua belah
pihak antara pengusaha dan buruh yang dengan ini mediasi dilakukan beberapa kali.
c. Bagaimana tahapan mediasi?
Jawaban:
Untuk tahapan mediasi sendiri itu kan ada prosedurnya disini, ada surat masuk dari perwakilan
pengusaha atau perwakilan buruh, lalu dari mediator kita teliti dengan syarat negosiasi antara kedua
belah pihak setidaknya telah dilakukan dua kali, lalu dilakukan pemanggilan kedua belah pihak untuk
mediasi dengan musyawarah mufakat untuk mencapai kesepakatan. Jika mediasi gagal dengan tidak
tercapainya kesepakatan, maka terbitlah anjuran.
d. Bagaimana proses mediasi pada kasus PT Chao Long?
Jawaban:
Untuk kasus PT Chao Long sendiri kasus yang masuk yaitu bonus tahun 2015, bipartite diantara kedua
belah pihak telah dilakukan tetapi tidak ada kesepakatan lalu pengusaha mengajukan mediasi, tetapi di
dalam mediasi perusahaan tetap tidak mau memberikan bonus dengan alasan rugi. Tetapi dari serikat
106
pekerja tetap menuntut bonus, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan dan pada akhirnya mediator
memberikan anjuran kepada pengusaha untuk memberikan bonus tahun 2015 sebesar satu bulan gaji.
Mediasi PT Chao Long sendiri sudah dilakukan selama tiga kali yaitu pada tanggal 20 Oktober 2016,
31 Oktober 2016, sampai dengan 9 November 2016.
1
Narasumber: Pak Supriyadi (Pengawas dari DISNAKER)
Hari/Tanggal: Sabtu, 26 Februari 2017.
Pukul: 15.43-15.50
A. Sebagai pengawas, bagaimana tindak tegas pengawas terhadap pelanggaran yang terjadi di
perusahaan-perusahaan?
Jawab:
Pelanggaran itukan di bagi dua, ada yang bersifat pidana ada yang bersifat perdata. Untuk
pelanggaran-pelanggaran ini jika terbukti bersalah pengawas berupaya melakukan tindak tegas
terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak taat peraturan, seperti memberikan nota kesalahan bersalah
atau tidak perusahaan yang melakukan pelanggaran, tetapi sebelumnya harus melakukan kontrol dulu,
harus melakukan pegawasan dulu sebelumnya menindak suatu perusahaan, di teliti dulu apakah
perusahaan ini melakukan pelanggaran besar atau kecil. Tidak bisa langsung menyatakan bersalah
pelanggar. Kita kan setiap tahunnya memeriksa semua perusahaan di Kabupaten Bekasi ini, kita
periksa, kita amati bagaimana perusahaan berproduksi.
B. (secara singkat) Menurut Bapak bagaimana kasus yang terjadi di dalam PT Chao Long,
mengutip pernyataan anggota DPRD pak Nyumarno bahwa kasus ini seperti di alihkan?
Jawab:
Perlu saya tergaskan bahwa jumlah pengawas yang ada di dalam Kabupaten Bekasi hanya berjumlah
37 Orang, sedangkan jumlah perusahaan yang tersebar di 7 kawasan industri Kabupaten Bekasi ada
sebanyak kurang lebih 4000, tentu tidak memungkinkan pengawas untuk melakukan pengawasan
secara efektif. Apalagi semenjak di berlakukannya Undang-Udang No. 2 tahun 2015 yang di dalamnya
mengatur bahwa urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan menjadi urusan pusat dan daerah
(Pemerintah Provinsi). Untuk PT Chao Long sendiri bisa dikatakan masalah PKB ini bukan hal yang
besar. Lagi pula, kan jika ada pelanggaran belum tentu terbukti bersalah si perusahaan, alasannya kan
banyak kita pertimbangkan dulu, kita selidiki dulu.