resume bab 1-3 andre kurniawan - etika dan aspek hukum

Nama : Andre Kurniawan

NPM : 1306412810

RESUME ETIKA : MENGENAL KONTRAK KONSTRUKSI BAB 1 - 3


Setiap jenis konstruksi yang ada di sekitar kita membutuhkan suatu perikatan tertulis antara

pengguna jasa dan penyedia jasa (konsultan perencana, pelaksana pekerjaan, dan konsultan

pengawas). Bentuk perikatan tertulis ini disebut dengan Kontrak Konstruksi atau Perjanjian

Konstruksi. Dalam bahasa Inggris disebut Construction Contract atau Construction

Agreement. Kesepakatan dalam perikatan tertulis ini di Indonesia tidak serta merta berlaku dan

dijadikan pedoman, namun mengalami proses penyesuaian sesuai dengan periode periode

masa di Indonesia.

Perkembangan Industri Jasa Konstruksi dibagi ke dalam 6 periode besar yaitu :

a. Periode 1945 1950

Dalam periode ini industri dalam jasa kontruksi belum terlihat jelas disebabkan kondisi

nasional yang disibukkan oleh Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia. Sampai

akhirnya pada 19 Desember 1949 Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dalam

bentuk negara serikat yaitu RIS (Republik Indonesia Serikat). Tahun 1950 leat

perundungan KMB, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, NKRI. Perusahaan

jasa konstruksi yang ada masih dikendalikan oleh perusahaan Belanda, sepert NV de

Hollandshe, Beton Maatschappij, dll. Adapun usaha dari pribumi namun masih

terolong kecil yaitu NV KAMID, Pemborong MZain, dan lain-lain.

b. Periode 1951 1959

Dalam Peridoe ini pada tahun 1951-1959 pemerintahan Indonesia yang menganut

kabinet parlementer belum dapat dikatakan stabil, sehingga berpengaruh dalam

kebijakan kontruksi. Ketidakstabilan itu disebabkan karena kabinet silih berganti

dalam hitungan bulan. Hal ini juga mengakibatkan perencanaan pembangunan yang

defenitif juga belum ada. Bentuk kontrak hanya mengacu pada ketentuan warisan

Belanda yaitu Syarat Syarat Umum Algemene Voorwarden (V41).

c. Periode 1960 1966


NPM : 1306412810


Pada periode 1960-1966 presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli

1959 yang menyatakan berlakunya kembali UUD45 karena melihat gagalnya

konstituante. Pada periode ini pembangunan di komandoi oleh presiden sendiri. Pada

masa ini kecanggihan teknologi pembangunan meningkat dengan kontrak yang masih

sangat sederhana. Banyak perusahaan-perusahaan belanda yang dinasionalisasikan oleh

Indonesia. Pada periode ini belum ada persaingan antar perusahaan, karena belum ada

sistem tender ayng disebabkan pelaksana konstruksi ditunjuk langsung ileh presiden

karena beliau adalah sarjana teknik yang dapat menilai kualitas penyedia jasa

konstruksi. Umumnya, kontrak yang digunakan adalah cost plus fee dimana akan

mudah terdapat manipulasi data dan biaya dalam kontrak tersebut.

d. Periode 1967 1996

Pada periode ini pemerintah melakukan pembanguna terencana, yang dinamakan

REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) yang dibagi menjadi 5 bagian . Pada

masa ini dapat disebut sebagai awal kebangkitan Industri jasa konstruksi. Pada masa

ini, perusahaan hasil Nasionalisasi tersebut diubah statusnya menjadi Persero berbentuk

PT dengan sebutan BUMN. Tender mulai diberlakukan sehingga BUMN dipacu untuk

bersaing secara professional dan tidak bisa mengandalkan nama-nama besar dan peran

pemerintah. Sehingga dapat dikatakan pada masa ini bahwa konstruksi telah menjadi

mesin pertumbuhan. Namun pada masa ini kontrak-kontrak yang dihasilkan hanya

menggunakan standar pemerintah, kecuali sektor swasta yang menggunakan dana

pinjaman dari luar negri.

e. Periode 1997 2002

Pada periode 1997-2002 terjadi krisis moneter. Bidang konstruksi nasional mengalami

goncangan yang hebat sampai-sampai banyak proyek yang berhenti karena tidak

mampu menyelesaikan pendanaan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan PDB negatif

sebesar 13% dan industri pembangunan -36,46%. Kejadian ini menyebabkan sedikit

jasa konstruksi yang berani menaruh modalnya di Indonesia . Pada masa inni juga

timbul masalah terkait klaim konstruksi sehingga dibuat peraturan Undang-Undang No

18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dengan 3 peratuarn pemerintah sebagai peraturan

pelaksanaannya, yaitu PP No 28, 29, dan 30 tahun 2000. Namun undang-undang

tersebut belum teruji kelayakannya.


NPM : 1306412810


f. Periode 2003 2013

Industri Jasa konstruksi mulai bangkit kembali seiring pergantian pemerintahan. Mulai

terjadi persaingan antar perusahaan untuk mendapatkan proyek karena dipengaruhi

lembaga asing. Mulai banyak sengketa-sengketa yang bermunculan dan diselesaikan

melalui arbitase (BANI). Kemampuan perusahaan jasa konstruksi nasional termasuk

BUMN semakin meningkat. Kekurangan dalam periode ini, UU no 18 tahun 1999 tidak

ditinjau demi memperbaiki kerurangannya dan belum semua jasa konstruksi

memahami undang-undang tersebut.

Di Indonesia terdapat 3 model kontak konstruksi, yaitu Versi Pemerintah, versi Swasta

Nasional, dan Versi Swasta Asing di mana dapat dibedakan dari jenis kontrak konstruksi yang

dijadikan pedoman.

Saat ini , kontrak konstruksi masih terus mengalami perbaikan. Namun fakta yang kita dapati

di lapangan bahwa posisi penyedia jasa konstruksi selalu lebih lemah dibandingkan dengan

posisi pengguna jasa. Belum ada peraturan baku yang dapat mengatur hak dan kewajiban para

pelaku industri sampai lahirnya Undang-Undang Nomor 18/1999 tentang Jasa Konstruksi.

Ketidakseimnbangan antara terbatasnya pekerjaan konstruksi dan banyaknya peyedia jasa

mengakibatkan posisi tawar penyedia jasa sangat lemah. Faktor KKN dan pengaturan tender

menjadikan wajah konstruksi di Indonesia menjadi buruk.

Kendala dalam kontrak konstruksi dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Hal rancu, seperti kesalahan pemahaman kontrak. Kontrak yang satu diianggap seperti

jenis kontrak yang lain karena terdapat kerancuan.

2. Kesalahpahaman, seperti salah mengartikan kontrak.

3. Kesetaraan Kontrak, terdapat ketimpangan antara penyedia jasa dan pengguna di mana

kondisi penyedia jasa selalu lebih lemah.

4. Isi kontrak kurang jelas, seperti tanggal memulai pekerjaan, jumlah hari kerja


NPM : 1306412810


5. Dokumen tidak lengkap

6. Pengawasan tidak berjalan.

resume bab 1-3 andre kurniawan - etika dan aspek hukum

Documents