Nama : Andre Kurniawan NPM : 1306412810

Bab V. Aspek Aspek yang Terkandung Dalam Kontrak Konstruksi

Tugas Etika Rangkuman Bab.V

Aspek Aspek yang Terkandung Dalam Kontrak Konstruksi Ada beberapa aspek yang terkandung dalam kontrak konstruksi seperti berikut :

1. Aspek Teknis

Aspek teknis adalah aspek yang dominan dalam kontrak. Di dalam aspek teknis terdapat syarat

umum kontrak, lampiran, syarat khusus kontrak, spesifikasi teknis, dan gambar kontrak.

Dalam aspek teknis mencakup :

1. Ruang lingkup pekerjaan, batasan

2. Waktu pelaksanaan

3. Metode pelaksanaan

4. Jadwal pelaksanaan

5. Metode Pengukuran

2. Aspek Hukum

Dokumen kontrak dapat dikategorikan ke dalam hukum Pasal 38 KUHPer di mana di dalamnya

terdapat beberapa hal yang sering menimbulkan dampak hukum yang serius :

1. Pemberhentian pekerjaan sementara harus dicantumkan.

2. Pemutusan kontrak adalah pemberhentian pelaksanaan kontrak yang dilakukan salah satu

pihak secara sepihak untuk membatalkan isi kontrak, sehingga dalam isi kontrak harus

disebutkan dengan jelas hak pengguna dan penyedia jasa agar tidak menimbulkan konflik.

3. Ganti rugi keterlambatan. Jadwal yang tidak sesuai dengan seharusnya, di mana

mengakibatkan pengunduran atau penundaan pekerjaan menimbulkan kerugian sehingga

pihak yang dirugikan seharusnya mendapatkan ganti rugi.

4. Pembatasan waktu penyelesaian masalah yang diselesaikan dengan cara

mufakat/musyawarah agar tidak menyebabkan pemborosan waktu yang tidak perlu.

5. Keadaan memaksa, adalah keadaan yang tidak diduga dan tidak diinginkan pengguna jasa

maupun penyedia jasa. Dapat berupa kondisi inflasi, bencana alam, keadaan pemerintahan

yang tidak stabil.

6. Hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Dasar Hukum : PP No.29/2000 Pasal 23 ayat 6 berisi kontrak kerja harus tunduk pada hukum

yang berlaku di Indonesia.

7. Bahasa kontrak yang berlaku.

3. Aspek Keuangan/Perbankan

1. Nilai / Harga Kontrak

2. Cara Pembayaran

3. Jaminan

a. Oleh Penyedia Jasa : uang muka, pelaksanaan, perawatan atas cacat

b. Oleh Pengguna Jasa : pembayaran

Bentuk jaminan :

1. Garansi dan Standby Letter of Credit. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penanggung,

namun bank perlu menetapkan syarat minimum garansi bank yang harus dipenuhi.

Nama : Andre Kurniawan NPM : 1306412810

Bab V. Aspek Aspek yang Terkandung Dalam Kontrak Konstruksi

2. Surety Bond, diberikan oleh perusahaan asuransi yang dapat memberi kemudahan seperti

memperluas jaminan penyedia jasa, membuat pasar jaminan yang kompetitif,

menciptakan pola pikir asuransi dalam masyarakat.

3. Letter of Comfort, Warranty, Indemnity

Letter of Comfort, dapat diartikan pernyataan bahwa perusahaan mayoritas tidak akan

melepas sahamnya pada debitur. tidak mengganti pengurusan debitur, dan debitur

mampu melunasi hutang pada waktunya.

Warranty, dapat diartikan sebagai pernyataan dari penyedia jasa bahwa hak,

kualitas,dan kuantitas yang diberikan sah dan benar.

Indemnity, dapat diartikan jaminan agar pihak ketiga melakukan sesuatu untuk orang

yang dijaminkan dengan kondisi apabila pihak ketiga tidak bisa memenuhi jaminan

tersebut, maka si penjamin akan mengganti kerugian pihak yang dijamin.

Jaminan yang bersifat moral adalah

1. Hipotik atas tanah

2. Pengalihan piutang

3. Penyerahan milik karena kepercayaan

4. Aspek Perpajakan

Berkaitan dengan nilai kontrak sebagai pendapatan dari penyedia jasa , baik Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh).

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Adalah Pajak yang dipungut dalam setiap tingkat jalur produksi, distribusi, pemasaran,

dan manajemen menggunakan metode kredit pajak. Dasar hukum PPN yaitu Pasal 4c UU

No.8/1983 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-10/PJ/1995.

2. Pajak Penghasilan (PPh)

Jenis pajak yang dipungut pemerintah atas penghasilan yang dimiliki warga negaranya.

Dasar hukum PPh yaitu Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU No. 7/1983 sekarang UU No.17/2000.

Pemerintah mengatur pengenaan PPh dari usaha jasa konstruksi agar lebih adil dan

efektif dengan PP No.140/2000 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 559/KMK.04/2000,

sehingga emmbagi usaha jasa konstruksi menjadi :

a. Penyedia jasa memenuhi kualifikasi usaha kecil

Pemotongan yang berlaku bersifat final oleh pengguna jasa dengan cara penyedia

jasa menyetor uang muka termin dan besarnya 2% dari jumlah bruto saat pelaksanaan

konstruksi , 4 % dari bruto saat perencanaan konstruksi dan 4 % dari jumlah bruto

saat pengawasan konstruksi.

b. Penyedia jasa tidak memenuhi kualifikasi usaha kecil

Pemotongan Pajak yang besarnya 4 % dari jumlah bruto saat perencanaan dan

pengawasan konstruksi dan 2 % dari jumlah bruto imbalan jasa pelaksanaan

konstruksi.

5. Aspek Peransuransian

Aspek asuransi dalam proyek konstruksi harus mencakup jaminan terhadap seluruh bagian

proyek, termasuk pihak ketiga dengan masa pertangguhan selama periode proyek. Istilahnya

CAR & TPL . Yang menerima hasil dari asuransi ini adalah pengguna jasa dan yang membayar

premi adalah penyedia jasa. Unsur yang terdapat dalam asuransi ini adalah penyedia jasa,

pengguna jasa, peristiwa tak terduga, dan kepentingan yang diasuransikan.

Nama : Andre Kurniawan NPM : 1306412810

Bab V. Aspek Aspek yang Terkandung Dalam Kontrak Konstruksi

Aspek hukum yang digunakan dalam peransuransian adalah :

Pasal 246, 250, 251, 268, UU No.2/1992, Keppres No.55/1971, PP No.3/1992, dan Keputusan

Menteri.

Prinsip utama dalam asuransi adalah : kepentingan yang diasuransikan, jaminan, kepercayaan,

dan itikad baik.

6. Aspek Sosial Ekonomi

Pembahasan mengenai tenaga kerja, bahan material, peralatan yang digunakan, peralatan

yang dapat diperoleh dari dalam negri dan dampak lingkungan. Aspek Sosial dibuat dengan

melihat pengaruh konstruksi terhadap lingkungan sosial, seperti kecemburuan sosial,

keseimbangan sedangkan aspek ekonomi melihat pengaruh kontruksi terhadap ekonomi

seperti kepada penghasilan masyarakat setempat, peningkatan pendapatan daerah, dll.

7. Aspek Administrasi

1. Keterangan para pihak yang terkait, seperti identitas perusahaan, sertifikat keahlian

kerja bagi badan perseorangan, alamat dan lainnya. (UU No.18/1999 Pasal 22 Ayat 2 dan

PP No.29 Pasal 23 ayat 1).

2. Laporan kemajuan pekerjaan.

3. Korespondensi untuk melancarkan informasi antar pihak untuk kepentingan dokumentasi.

4. Penetapan nama/orang yang mewakili pengguna jasa di lapangan.