1

RESUME FIQH MUAMALAH BEFORE UTS

Kuliah 1. Pengantar Fiqh Muamalah

Pengertian Fiqh Muamalah

Secara etimologi memiliki makna yang sama dengan al-mu’afalah yaitu “saling berbuat”

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam

memenuhi kebutuhan masing-masing (Haroen, 2007)

Dalam arti luas: aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam

kaitannya dengan urusan duniawi maupun pergaulan sosial.

Manusia > Mukallaf (Berakal, baligh, dan cerdas)

Kedudukan Fiqih Muamalah

Ruang lingkup Muamalah (Ibnu Abidin)

1. Mu’awadhah maliyah(hukum kebendaan)

2. Munakahat (perkawinan)

3. Mukhasamat( huum acara)

4. Amanat dan Ariyah (Pinjaman)

5. Tirkah (peninggalan)

Sedang menurut Al-fikri terbagi 2 yaitu

1. Al-muamalah Al Madiyah > Aturan yang ditinjau dari objeknya (haram, halam, atau

syubhat untuk diperjualbelikan. Mendatangkan maslahat atau mafsadah )

Contohnya : Jual Beli (al-ba’i/al-tijarah), Gadai (al-rahn), Jaminan dan tanggungan

(kafalah dan dhaman), Pemindahan utang (al-hiwalah), Jatuh bangkrut (al-taflis),

Batasan bertindak (al-hajru),Perseroan atau perkongsian (al-syirkah), Perseroan harta

dan tenaga (al-mudharabah), Sewa menyewa (al-ijarah) dll.

2. Al- Muamalah Al- Adabiyah > Aturan yang ditinjau dari subjeknya (Manusia

sebagai unsur penegak hak dan kewajiban)

Pelarangan dalam transaksi Keuangan Islam

Islam

Fiqh Muamalah Fiqh Ibadah

Fiqh

Akhlak Syariah Aqidah

Gambar 1.2. Cakupan dan Sumber Hukum Islam

Al-Qur’an

As-Sunnah

+

Qias

Ijma’

Ijtihad

Al-Qur’an

As-Sunnah

2

1. Objek transaksi Haram > Babi, darah, khmar

2. Cara Transaksi Haram > tadlis, gharar, ihtikar, ba’i najasy, riba, maysir, risywah

3. Tidak sah/ lengkap akad transaksinynya

Konsep Harta dalam Fiqih Muamalah

1. Pengertian Harta (Al Maal)

2. kedudukan harta

Surat Al-Kahfi: 46 (Harta sebagai perhiasan dunia)

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.......

Surat At-Taghaabun:15 (Harta sebagai cobaan)

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi

Allah-lah pahala yang besar.”

Surat Al-Imran: 14 (Harta Sebagai Sarana Memenuhi Kesenangan)

Surat Al-Baqarah: 262 (Harta Sebagai Sarana Menghimpun Bekal Menuju Akhirat)

3. Fungsi Harta

-Untuk menyempurnakan pelaksaan ibadah yang khas (mahdhah)

-Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Alah

-Untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat

-Untuk memutar (men-tasharruf) peran-peran kehidupan

-Untuk menumbuhkan silaturahmi

Pemanfataan Harta meliputi : Kepentingan pribadi, memenuhi kewajiban terhadap Allah,

dan kepentingan sosial. (landasan ayat ada di PPT)

Imam Al-Ghazali membagi menjadi beberapa jenis harta yang dilindungi oleh Islam

(sah menurut agama islam) :

Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, misal : barang tambang,

menggarap lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air

sungai, dll.

Diambil dari pemiliknya secara paksa karena adanya unsur halal, misal : harta

rampasan.

Diambil secara paksa dari pemiliknya karena ia tidak melaksanakan

kewajiban, misal : zakat.

Diambil secara sah dari pemiliknya dan diganti, misal : jual beli dan ikatan

perjanjian dengan menjauhi syarat-syarat yang tidak sesuai syariat.

Menurut jumhur ulama “Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya.”

Ulama Hanafiyah “Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan”

Menurut Hanafiyah, Harta hanya bersifat materi. Sementara manfaat bersifar milik. Sedangkan jumhur, Harta termasuk materi dan manfaat.

3

Diambil tanpa diminta, misal : harta warisan setelah dilunasi hutang-

hutangnya.

4. Pembagian jenis-jenis harta dan konsekuensinya

1. Dari segi boleh dan tidaknya memanfaatkannya

Harta Mutaqawwim > Setiap yang digenggam secara nyata dan dibolehkan oleh syara’

untuk memanfaatkannya seperti berbagai bangunan atau benda tidak bergerak, barang-barang

yang bergerak, makanan dan sebagainya.

Harta Ghair Mutaqawwim > sesuatu yang nyata, dapat digenggam tapi dilarang oleh syara

kecuali karena terpaksa (dhorury). Contohnya adalah khamr dan babi untuk seorang Muslim.

Konsekuensi

Jenis harta Konsekuensi

Dari Sah dan

tidak sahnya

Mengganti

kompensasi ketika

ada kerusakan

Mutaqawwim Sah menjadi

objek untuk

seluruh akad

(jual beli,

gadai,syirkah dll)

Jika milik orang lain

wajib diganti dengan

yang sama ( bersifat

harta mitsli). Kalau

bersifat harta qimi

maka mengganti

nilainya

Ghairu

Mutaqawwim

Tidak sah

menjadi objek

akad. Jual

belinya termasuk

batil dan fasid

Tidak wajib jika

harta itu milik orang

muslim. Menjadi

wajib diganti ketika

itu milik non

muslim

4

2. Dari segi menetap dan tidaknya di tempatnya

Harta Manqul > Sesuatu yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik ia tetap

dalam bentuk dan kondisinya semula maupun bentuk dan kondisinya berubah akibat

dipindahkan. Hal ini mencakup uang, barang-barang perdagangan, berbagai jenis binatang,

barang-barang yang bisa diukur dan ditimbang

Harta ‘Aqar > Sesuatu yang tetap dan tidak mungkin dipindahkan sama sekali dari satu

tempat ke tempat yang lain seperti rumah dan tanah. Bangunan, pepohonan dan tanam-

tanaman di bumi tidak dikategorikan sebagai ‘aqar menurut Hanafiyah kecuali dalam status

mengikut pada tanah. ‘Aqar menurut Hanafiyah tidak mencakup apa-apa kecuali tanah,

sementara manqul mencakup segala sesuatu selain tanah.

Konsekuensi Harta Manqul dan Harta ‘Aqar

Syuf’ah. Adalah untuk barang yang dijual berupa ‘aqar dan tidak pada manqul apabila ia

dijual terpisah dari ‘aqar tetapi jika manqul itu dijual mengikut pada ‘aqar maka syuf’ah

berlaku pada ‘aqar dan tidak pada manqul

Hak-hak tetangga dan irtifaq berhubungan dengan ‘aqar dan tidak dengan manqul

Wakaf. Menurut Hanafiyah, wakaf tidak sah kecuali pada ‘aqar. Sementara manqul, ia juga

tidak sah diwakafkan kecuali jika mengikut pada ‘aqar. Tapi menurut selain Hanafiyah, sah

mewakafkan semuanya baik ia berbentuk ‘aqar maupun manqul

Seorang washi yang menjual harta qashir. Seorang washi tidak berhak menjual ‘aqar milik

qashir kecuali dengan alasan yang syar’i seperti melunasi utang, menutup kebutuhan yang

sangat penting atau mencapai kemaslahatan yang lebih besar.

Boleh menjual ‘aqar sebelum diterima oleh pembeli menurut Abu Hanifah, pendapat ini

berbeda dengan fuqaha lainnya. Sementara untuk manqul, tidak boleh dijual sebelum

diterima atau diserahkan karena manqul sangat rentan rusak, berbeda dengan ‘aqar.

3. Dari segi sama dan tidaknya unit atau bagian-bagiannya

Harta yang bersifat Mitsli >Harta yang memiliki padanan di pasar tanpa ada perbedaan

yang signifikan pada bagian-bagiannya dalam interaksi. Harta-harta mitsli ada empat macam

yaitu (1) yang sifatnya ditakar seperti gandum, (2) yang sifatnya ditimbang seperti kapas dan

besi, (3) yang bersifat jumlah seperti kelapa, telur, (4) yang dijualnya berdasarkan hasta,

meteran dan sebagainya contohnya kain, papan.

Harta yang bersifat Qimi > Barang yang tidak serupa seperti tenunan dan tanah

Konsekuensi: Liat tabel Jika mistli diganti dengan yang sama sedangkan qimi nilainya.

5

Konsep Hak dan kepemilikan dalam Fiqih

Prof. Mushthafa Zarqa’ mengatakan hak itu adalah kepemilikan yang ditetapkan oleh

syara’ baik dalam bentuk kewenangan maupun pembebanan. Hak itu merupakan

hubungan kepemilikan dengan objek tertentu seperti hak penjual pada harga barang

(uang)

Pembagian jenis hak

Sebab kepemilikan

1. Menguasai seuatu yang mubah

2. Hukum Al Ma’adin

3. Hukum Al kunuz (harta terpendam)

4. Akad2 pemindah kepemilikan

5. Pergantian kepemilikn

6. Sesuatu yang lahir dari sesuatu yang dimiliki

Macam macam kepemilikian :

1.Kepemilikan sempurna

2. kepemilikan tidak sempurna.terbagi:

kepemilikan atas bendanya saja

Berdasarkan

Pemilik Hak

Hak Allah Ta’ala (Hak Umum)

Hak Personal

Hak yang bisa digugurkan dan yang tidak bisa

digugurkan

Hak yang diwariskan dan tidak diwariskanHak Musytarak

(Ganda)

Berdasarkan

Objek Hak

Hak harta dan non harta

hak harta dan hak benda

Hak untuk mengejar ada di tangan pemilik hak beda dan tidak ada di

tangan pemilik hak personal

Hak istimewa atau prioritas bagi pemilik hak

benda

Gugurnya hak benda dengan rusaknya objeknya

Hak murni dan tidak murni

6

Kepemilikan persona, pemanfaatan dan penggunaan

memanfaatkan sesuatu demi kepentingan oranglain

Thasarruf dan Akad

Al Maidah ayat 1: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Akad adalah salah satu bentuk perbuatan hukum (Tasharruf)

Tasharruf (Mustafa Az Zarqa) yaitu: Segala sesuatu perbuatan yg bersumber dari

kehendak seseorang dan syara’ menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak &

kewajiban).

Motivasi Bertransaksi (Iradah Aqdiyah)

Iradat terdiri dari dua bentuk, yaitu, iradat al-munfaridhah atau disebut juga iradat al-

wahidah. Hal ini adalah kehendak atau kemauan bebas seseorang yang terpendam

dalam hatinya untuk menentukan sesuatu.

Sedangkan yang kedua adalah iradat al-aqdiyyah, yaitu kehendak atau kemauan

seseorang yang terkait dengan kemauan orang lain yang menghasilkan suatu akad

(perjanjian).

Kedua bentuk iradat tersebut banyak diterapkan dalam kehidupan manusia. Selain

digunakan untuk masalah yang bersifat individual, iradat al-munfaridhah juga banyak

diterapkan dalam muamalah. Antara lain dalam masalah ji'alah, wakaf, ibra, wasiat,

kafalah, sumpah, atau nazar.

Sedangkan iradat al-aqdiyah dipraktikkan dalam akad muamalah, seperti dalam jual

beli, khiar, sewa-menyewa, ujrah (upah kerja), rahn, atau syirkah.

Kuliah 2

Antara Wa’ad dan kontrak akad

1. Janji (Promise) antara satu pihak kepada pihak lainnya (hanya mengikat satu pihak) one way 2. Pihak yang diberi janji tidak memikul kewajiban apapun kepada pihak pemberi janji 3. Terms & Condition-nya tidak diajukan secara rinci dan detail (well defined). 4. Belum ada kewajiban yang ditunaikan oleh pihak manapun, walaupun terms & condition-nya sudah well defined 5. Bila janji tak terpenuhi maka sanksi yang diterima merupakan sanksi moral (moral obligation).

1. Mengikat kedua belah pihak yang bersepakat, untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing secara timbal balik. 2. Term & conditions-nya sudah ditetapkan secara rinci dan spesifik (well defined). 3. Bila kewajiban tidak dapat dipenuhi maka sanksi yang diterima sesuai dengan kesepakatan awal akad

4. 4. Akad membuka kemungkinan untuk adany berbagai jenis khiyar (opsi) sebagai tanda kebebasan transaksi antara para pihak (the freedom of contracts).

Wa’ad Kontrak

7

Asas-asas Akad:

1. Asas Konsensualisme

Qs An nisa: 29

Sesungguhnya jual beli berdasarkan perizinan (ridha) (HR. Ibnu Hibban dan Al-

Baihaqi)

2. Asas Kebebasan berkontrak

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu (QS. Al-Maidah:1)

3. Asas Kebolehan

4. Asas perjanjian itu mengikat

Orang-orang muslim itu terikat kepada syarat-syarat (klausul-klausul) mereka

(HR. At-Tirmidzi dan Al-Hakim)

5. Asas keadilan dan Keseimbangan Prestasi

Tabarru’ (tolong menolong)

Akad menurut Tujuan Tijarah (Perdagangan)

Akad menurut Keabsahan Sahih > rukun dan syarat terpenuhi

Fasid > Rukun terpenuhi syarat tidak

Batil > Rukun dan syarat tidak terpenuhi

Syarat akad meliputi 4 macam

Syarat terbentuknya

akad

Syarat

Keabsahan

Syarat berlakunya

akibat hukum

Syarat

mengikatnya

akad > bebas dari

khiyar

Rukun Akad

Two Contracting Parties Subject Matters Offer and Acceptance

-Aqil (Sound Mind)

-Baligh (Mature)

-Mengerti konsekuensi

akad yang sedang

dilaksanakannya

-Niat

(Intention)menurut

sebagian Ulama

• Wujud (Existance)

• Halal (Lawful)

• Jelas Jenisnya

(Quality)

• Jumlah (Quantity)

• Waktu

Penyerahannya

(Time of Delivery)

• Berharga (Valuable)

• Dapat

diserahterimakan

-Jelas (Clarity)

-Ijab & Qabul bersesuaian

(Corresponding/Conformity)

-Ijab & Qabul bersambung

(Connection/Communication)

or Ittihad al-Majlis

8

o Tamyiz

o Berbilang pihak

o Kesepakatan

o Kesatuan majlis

o Objek Dapat

diserahkan

o Objek dapat

ditransaksikan

o Objek dapat

ditentukan

o Sesuai syaraa’

o Bebas dari

paksaan

o Bebas dari

Gharar

o Tidak riba

o Bebas dari

syarat fasid

o Tidak

menimbulk

an kerugian

ketika

disebarkan

o Kewenangan

sempurna atas

tindakan

o Kewenangan

sempurna atas

objek

o Adanya

kepemilikan

o Adanya

penguasaan

o

o Khiyar

rukyat

o Khiyar

syarat

o Khiyar

takyin

o Khiyar ‘aib

Khiyar

• Khiyar rukyat yaitu hak opsi yang dimiliki oleh seseorang untuk meneruskan atau

membatalkan akad atas objek yang sebelumnya tidak dapat dilihat, apabila barang

tertentu tidak sesuai dengan kualifikasi yang diperjanjikan.

• Khiyar syarat yaitu hak opsi yang diberikan kepada salah satu atau kedua belah pihak

untuk dalam tempo tertentu membatalkan akad dan jika dalam tempo tersebut ia tidak

membatalkannya maka akad dianggap mengikat.

• Khiyar takyin yaitu hak opsi yang biasanya diajukan oleh pembeli untuk dalam tempo

waktu tertentu memilih salah satu dari objek yang belum ditentukan pada saat akad.

• Khiyar ‘aib (cacat) yaitu hak opsi untuk membatalkan atau meneruskan akad dalam

hal objeknya mengandung cacat yang tidak diketahui sebelumnya

• Khiyar Majlis hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan

akad, selama keduanya masih berada dalam majlis akad (di ruangan toko) dan belum

berpisah badan.

Ketentuan khiyar

1. Masa khiyar

Ada tiga pendapat ulama tentang masa khiyar. Abu Hanifah, Zufar, dan Syafi’i berpendapat

bahwa mensyaratkan masa yang diketahui dan tidak lebih dari tiga hari adalah boleh.

Syafi’i berpendapat bahwa khiyar tidak boleh lebih dari tiga hari, karena itu adalah gharar

sedangkan khiyar yang kurang dari tiga hari adalah rukhshah.

Ulama Hanabilah membolehkan mensyaratkan masa yang diketahui sesuai dengan

kesepakatan penjual dan pembeli baik sebentar maupun lama.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa khiyar boleh dengan jumlah waktu yang dibutuhkan.

Namun ada perbedaan, disesuaikan dengan barang yang diperdagangkan. Buah-buahan yang

tidak dapat bertahan lebih dari satu hari maka tidak boleh memiliki khiyar lebih dari satu hari.

9

Baju, binatang tunggangan adalah tiga hari. Sedangkan rumah dan sejenisnya membutuhkan

waktu khiyar selama satu bulan.

Pembatalan khiyar

-Pengguguran jelas > “saya gugurkan hak khiyar ini”, “saya membatalkannya”

-Pengguguran dengan isyarat > pembeli beli barang terus sama dia nawarin mau jual lagi

-Membatalkan khiyar secara darurat > masa khiyar berakhir, meninggal, barang rusak,

tuduhan atas barang yang cacat

Taqabud Saling menerima

Serah terima di tempat transaksi (taqabud fil majlis) ada dua macam yaitu taqabud hakiki dan

taqabut hukmi. Taqabud hakiki (serah terima faktual) adalah serah terima uang dan barang

antara kedua penjual dan pembeli di tempat transaksi secara langsung sebelum terjadinya

perpisahan antara keduanya. Taqabud hukmi (serah terima secara legal) adalah serah terima

uang dan barang atau suatu mata uang dengan mata uang lain, antara pembeli dan penjual

tidak secara faktual tapi secara legal bisa diterima.

Kuliah 3: Akad Jual Beli (Al-Bai’)

Jual Beli

Hukum asal jual beli adalah mubah (Al-aslu fil muamalah Al ibahah)

Pembagian jual Beli

Rukun jual beli menurut hanafiyah hanya berupa ijab kabul. Sedang menurut jumhur ulama

rukun jual beli adalah adanya :

1. Shighat akad

Syaratnya > kerelaan kedua bilah pihak

2. Objek

Syaratnya > tersedianya barang, dapat dimanfaatkan, milik penjual, dan dapat diserahkan

pada saat akad

3. Al muta’aqidain

Perbandingan HargaJual & Beli

• Murabahah

• Tauliyah (impas)

• Muwadha’ah (rugi)

Berdasarkan obyekyang dieprjualbelikan

• Muqayadhah(barter)

• Mutlaq• Sharf (mata uang)

Waktu Penyerahan Barang /Dana

• Bai’ Bi Thaman Ajil• Bai’ Salam• Bai’ Isthisna• Bai’ Istijrar

10

Syaratnya > berakal, dua orang yang berbeda

4. Nilai tukar pengganti barang

Syaratnya > suci, dapat diserahterimakan bermanfaat, dan diketahui oleh kedua belah

pihak

Bentuk jual beli terlarang

*Khiyar dalam jual beli ada diatas ya (khiyar, majlis, dll) terdapat contoh langsung berupa

hadist dalam ppt kuliah 3

Derivasi Akad Bai’: Bai’ al-Mu’ajjal dan Bai’ ul Taqsit

1. Bai’ al-Mu’ajjal

Al-Bai’ Muajjal, yaitu akad jual-beli atas suatu barang atau jasa yang pembayarannya

dilakukan tidak secara tunai atau dilakukan dikemudian hari (hutang) tetapi barang

atau jasanya diterima saat ini (awal periode).

2. Bai’ ul Taqsit

Al-Bai’ Taqsith, yaitu akad jual-beli atas suatu barang atau jasa yang pembayarannya

dilakukan secara cicilan selama periode hutang sedangkan barang atau jasanya

diterima di awal periode.

Jual Beli Murabahah

yaitu menjual barang sesuai dengan harga pembelian, dengan menambahkan keuntungan

tertentu.

Syarat-syarat murabahah

1. Mengetahui harga pertama

2. Mengetahui margin keuntungan yang diminta oleh penjual

3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang mistliyat

Terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun o Jual beli barang yang zatnya haram,

najis, tidak boleh diperjualbelikan. darah, babi, bangkai, ASI, air mani binatang

o Jual beli yang dilarang karena belum jelas (samar-samar) JB buah yang belum tampak di pohon, anak ternak masih dikandungan induknya

o Jual beli bersyarat o Jual beli yang menimbulkan

kemudaratan o Jual beli yang dilarang karena dianiaya o Jual beli mulamasah, ba’i hashah, ba’i

munabadzah,

Terlarang karena ada faktor lain yang merugikan o Jual beli dari orang yang masih dalam

tawar menawar o Jual beli dengan menghadang

dagangan di luar kota/pasar. o Membeli barang dengan memborong

untuk ditimbun (dijual ketika harga naik)

o Jual beli barang rampasan/curian.

11

4. Murabahah pada barang ribawi hendaknya tidak menyebabkan terjadinya riba nasiah

terhadap harga pertama

5. Transaksi yang pertama hendaknya sah

Penjelasan lebih terkait Murabahah

Jika barang dagangan rusak (di tangan penjual atau pembeli), kemudian pembeli itu

hendak menjualnya kepada pembeli lain dengan cara murabahah, maka:Jika rusaknya

muncul dengan sendirinya, maka dia boleh menjualnya secara murabahah dengan

harga penuh, tanpa harus menjelaskan cacat yang ada. Jika kerusakan terjadi karena

pembeli pertama atau orang lain, maka tidak boleh menjualnya dengan cara

murabahah, kecuali dengan menjelaskan kerusakan yang ada.

Jika terjadi penambahan dalam barang dagangan, seperti anak, buah, bulu, dan susu,

maka ia tidak boleh dijual dengan cara murabahah, kecuali dengan menjelaskan

penambahan yang terjadi.

Jika seseorang menggarap tanah, maka dia boleh menjualnya tanpa memberikan

penjelasan, karena tambahan yang tidak lahir dari barang dagangan, tidak

dikategorikan barang dagangan

Jika seseorang membeli pakaian dengan harga sepuluh dirham yang ditangguhkan

pembayarannya, maka dia tidak boleh menjualnya tanpa menjelaskan hal itu, karena

penangguhan waktu akan menyebabkan bertambahnya harga.

Jika orang yang mengutangi mengambil suatu barang dari orang yang diutangi atas

nama sulh, maka dia tidak boleh menjualnya dengan cara murabahah kecuali dengan

penjelasan.

Jika seseorang membeli pakaian dengan harga sepuluh dirham, kemudian dia

memberi label harga yang lebih besar dari harga aslinya, maka jika pakaian tersebut

nilainya lebih dari sepuluh dirham, dia boleh menjualnya dengan cara murabahah,

tanpa harus memberikan penjelasan apapun.

Jika seseorang memiliki harta warisan atau hibah, kemudian seseorang yang bisa

dipercaya memberikan patokan harga pada harta itu, maka pemiliki barang boleh

menjualnya dengan cara murabahah sesuai dengan harga yang dipatok orang tersebut,

karena dia telah jujur dengan ucapannya

Hukum penipuan dalam murabahah

Jika terjadi penipuan dalam hal harga dan pembeli tahu pembeli boleh memilih antara

mengambil barang dagangan atau mengembalikannya atau disebut juga hak khiyar. (Pendapat

Ulama Hanafiyah)

Menurut Abu Hanifah (pendapat terkuat Ulama Hanafiyah) : Jika pembeli mau, ia dapat

mengambil barang dagangan dengan harga yang disebutkan oleh penjual. Namun jika dia

keberatan, dia bisa membatalkan transaksi murabahah.

Abu Yusuf pembeli tidak memiliki hak khiyar, namun dalam murabahah dilakukan

pengurangan harga sesuai dengan besarnya penipuan.

12

Skema murabahah

Skema dalam Bank Syariah

Kuliah 4: Beberapa Derivasi Akad Murabahah

Bai’ berdasarkan objek yang yang diperjualbelikan

1) Mutlaqoh, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang

2) Sharf, yaitu jual beli atau pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain

3) Muqoyyadah, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang

Bai’ dari segi penetapan harga

1) Musawamah (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual memberitahukan

harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya

2) Amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga

perolehan). Jual beli amanah terbagi menjadi 3

Murabahah (untung)

tauliyah (impas)

1. Akad Murabahah

PEMBELI

2a. Barang

2b. Cost + Marjin

MUSYTARI

PENJUAL

BA’I

MABI’

3a. Akad Murabahah

4. Bayar

kewajiban

BANK

NASABAH

SUPLIER PENJUAL

2. Beli Barang tunai

1. Negosiasi &

Persyaratan

3c. Kirim Barang

3b. Serah terima

barang

13

muwadha’ah (jual dibawah harga modal)

3) Ba’i bi thaman ajil, jual beli dengan harga tangguh. Atau jual beli dengan penetapan

harga yang dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga

tunai dan bisa dicicil.

4) Muzayadah (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli

berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya

disebut munaqodhah (tender)

Bai’ dari segi pembayaran

1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung

2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (bai’ muajjal), yaitu jual beli dengan

penyerahan barnag secara langsung tapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa

dicicil

3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, dibagi menjadi 2:

Bai’ Salam, yaitu jual beli dengan pembeli membayar atunai di muka atas

barang yang dipesan (plus spesifikasinya) dan barang akan diserahkan

kemudian

Bai’ Istishna, yaitu jual beli dimana pembeli membayar atunai atau bertahap

atas barang yang dipesan (biasanya barang manufaktur) dengan spesifikasinya

yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian

4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda

Potongan pelunasan dalam Murabahah

1. LKS boleh memberikan potongan pelunasan jika nasabah ternyata mampu membayar

pembayaran lebih awal. Syaratnya ialah LKS tidak menjanjikan potongan pelunasan

di awal akad. Dan besarannya sesuai kesepakatan LKS > fatwa No. 23/DSN-

MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002

Uang muka dan diskon dalam murabahah

1. Dalam kad pembiyaan murabahah, pihak LKS boleh meminta uang muka yang sesuai

dengan kesepakatan.

2. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi

kepada LKS dari uang muka tersebut. Jika kerugian lKS > DP maka LKS boleh minta

lagi. Dan sebaliknya

3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari suplier, harga sebenarnya

adalah harga setelah diskon, karena itu, diskon adalah hak nasabah.

4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan

berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.

Sanksi kepada nasabah

1. Nasabah yang benar-benar tidak mampu tidak dikenai sanksi. Tetapi bagi nasabah

yang bandel dikenai sanksi berdasarkan prinsip ta’sir. Dimana ta’sir tersebut sudah

diperjanjikan di awal akad. Dan dananya untuk sosial.

14

Ba’i bi thaman ajil, jual beli dengan harga tangguh. Atau jual beli dengan penetapan harga

yang dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa

dicicil.

Pendapat Mazhab Syafii merupakan pendapat yang paling banyak diterima, yaitu sepanjang

disepakati, maka harga dalam setiap jual beli tidak boleh berubah. Karena itu jika penjual

dan pembeli sepakat untuk melakukan jual beli tangguh dengan harga lebih tinggi dari jual

beli tunai, maka apabila sudah dilakukan ijab qabul, harga tidak boleh berubah sampai jatuh

tempo.

Bai’ Al-Dayn

(jual beli

hutang)

Bai’

al-dayn atau

bai’ nasiah bi

nasiah atau

Nabi SAW

sering

menyebutnya

bai’ kaly bi

kaly adalah

menjual

hutang

dengan

hutang, membeli barang dengan hutang dan uangnya juga hasil hutang

Bai’ al-dayn adalah akad penyediaan pembiayaan untuk jual-beli barang dengan

menerbitkan surat hutang dagang atau surat berharga lain berdasarkan harga yang

telah disepakati terlebih dahulu.

Di seluruh LKS di Indonesesia tidak ada produk ini. Karena haram

Murabahah Riba

Barang sbg objek, nasabah

berhutang barang, bukan berhutang

uang

Uang sbg objek,nasabah berhutang

uang

Sektor moneter Terkait dengan

sektor riil, sehingga menyetuh

langsung sektor riil

Sektor moneter dan riil terpisah

Mendorong percepatan arus barang,

mendorong produktifitas dan

entrepreneurship, yang pada

gilirannya meningkatkan

employment

Tidak mendorong percepatan arus

barang, karena tidak mewajibkan

adanya barang, tidak mendorong

produktifitas yang pada akhirnya

menciptakan unemployment

Pertukaran barang dengan uang

Pertukaran uang dengan uang

Margin tidak berubah

Bunga berubah sesuai tingkat bunga

Akad jual beli dan memenuhi rukun

jual beli

Tidak ada jual beli, tetapi uang

langsung sbg komoditas

Jika nasabah tidak mampu

membayar, tidak ada denda

(QS.2:283)

Denda/bung

15

Bentuk-bentuk bai’ al dayn

Menjual harga yang ditangguhkan dengan pembayaran yang ditangguhkan juga

Menjual harga yang ditangguhkan dengan barang dagangan tertentu yang juga

diserahterimakan secara tertunda.

Menjual harga yang ditangguhkan dengan barang yang digambarkan kriterianya dan

diterima secara tertunda.

Menjual barang yang disebutkan kriterianya secara tertunda dengan barang yang

disebutkan kriterianya secara tertunda pula

Murabahah lil amir bilsyira’

Istilah ini baru dikenalkan oleh Sami Hamoud dalam disertasinya “Tatwir al a’mal

al-masrafiyah bima yattafiq asy-syariah al-islamiyah”. Artinya adalah transaksi

jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan

sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli

komoditas tersebut secara murabahah. Selanjutnya nasabah akan membayar

dengan cicilan berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

Menurut Ahmad Mulhim, Murabahah lil amir bis-Syira’ adalah permintaan

pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu yang diajukan oleh pihak

nasabah yang selanjutnya disetujui oleh pihak bank, kemudian pihak bank berjanji

akan membelikan komoditas sebagaimana dimaksud dan pihak nasabah berjanji

akan membeli sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat

keuntungan yang disepakati kedua pihak.

Tahapan-tahapan

Murabahah lil amir bis-Syira’ akan sempurna bila melalui tahapan-tahapan;

16

Kuliah 5: Jenis-jenis Akad Jual Beli

Jual beli Salam dan Ishtisna

Landasan hukum akad salam

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (al-Baqarah: 282)

Ibnu Abbas berkata, “Saya bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga tempo

tertentu telah dihalalkan dan dibolehkan oleh Allah dalam kitab-Nya.” lalu ia membaca al-

Baqarah ayat 282

Syarat sah akad salam

1. Jenis barang diketahui,

2. Ciri-ciri yang diketahui

3. Ukuran yang diketahui

4. Modal diketahui

5. Tempat penyerahan barang diketahui

6. Biaya diketahui

Syarat muslam Fih (barang yang dipesan)

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan barang kepada pihak bank dengan spesifikasi tertentu.

2. Keduanya membuat kesepakatan. Pihak bank berjanji akan menjual barang yang telah dimiliki, dan nasabah akan membeli dengan margin atas HPP. (Belum masuk akad jual beli, namun masih pada tahap kesepakatan)

3. Bank membeli kepada supllier atas nama bank sendiri, dan jual beli ini harus sah dan bebas dari riba.

4. Setelah komoditas tersebut resmi menjadi milik bank, kemudian bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan tentunya aset telah sesuai dengan yang disepakati, maka pihak bank dan nasabah baru bisa melakukan kontrak jual beli.

17

-Harus diketahui jenisnya

(gandum?roti?jelai)

-Harus diketahui tipenya

(gandum tipe A atau B atau

C?

-Harus diketahui kualitas

dan kuantitasnya

-Tidak terdapat salah satu

sebab riba fadhl dalam

salah satu barang yang

dipertukarkan

-Barang yang dibeli dapat

ditentukan.

-Barang yang dibeli

diserahkan terakhir.

-Hendaknya jenis barang

yang dibeli dapat dijumpai

di pasar sesuai dengan tipe

dan bentuknya sejak waktu

akad hingga penyerahan

-Akad salam harus bersifat

pasti tidak berlaku hak

khiyaar syarat baik bagi

salah satu pihak maupun

keduanya.

-Menjelaskan tempat

penyerahan barang jika

barang tersebut menuntut

beban penyerahan, spt

gandum dan jelai.

-Barang yang dibeli harus

dpt dijelaskan

spesifikasinya

Konsekuensi hukum akad salam

• Akad salam mengakibatkan tertetapkanya hak milik barang salam bagi pembeli (rab-

bus salam) yang ditangguhkan, dan sebaliknya tertetapkannya hak milik modal salam

yang tertentu atau dijelaskan sifatnya bagi penjual (muslam alaih)

• Kebolehan akad salam didasarkan pada rukhshah (keringanan) guna memenuhi

kebutuhan masyarakat.

Akad istishna

Yaitu akad meminta seseorang untuk membuat sebuah barang tertentu dalam bentuk tertentu.

Atau dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan dengan seseorang untuk membuat barang

tertentu dalam tanggungan

Dasar-dasar

1. Akad istishna’ tercapai dengan terjadinya ijab dan qabul dari pemesan dan pengrajin

2. Istishna’ menyerupai akad salam karena akad ini merupakan jual beli barang yang

tidak ada (ma’duum) saat akad.

3. Perbedaan salam dengan istishna’: pada istishna’ tidak ada keharusan penyerahan

harga barang (modal) secara kontan, penjelasan masa pembuatan, ataupun waktu

penyerahan. Begitu pula tidak disyaratkan bahwa barang yang dipesan merupakan

salah satu barang yang dapat dijumpai di pasar

Syarat-syarat akad istishna

1. Menjelaskan jenis, tipe, kadar dan bentuk barang yang dipesan.

2. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatannya oleh

masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, dan alat transportasi lainnya

3. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu

18

Persamaan antara akad Salam dan istishna adalah sama-sama bai; ma;dum : jual

beli barang yang tidak ada. Dan dibolehkan karena kebutuhan masyarakat

Akad Salam dan Istishna:

Salam paralel

Melibatkan dua transaksi. Salam pertama antara nasabah dengan Bank dan Salam

kedua antara Bank dengan petani atau pemasok

Akad salam kedua harus terpisah dari akad pertama dan dilakukan setelah akad

pertama sah. Rukun-rukunnya tetap sama

2.Bayar

4.bayar

Salam

• Barang yg dijual adl utang (sesuatu dalam tanggungan)

• Disyaratkan menentukan waktu penyerahan

• Merupakan akad lazim (mengikat)

• Disyaratkan penyerahan seluruh modal (harga barang) dalam majelis akad

Istishna’

• Barang yg dijual adl dpt ditentukan sosoknya/brg yg ada dlm majelis akad, bkn utang

• Tdk disyaratkan wkt penyerahan.• Merupakan akad tidak lazim (tidak

mengikat)• Tdk disyaratkan hrg barang penuh di

muka, boleh ksh uang muka seperti 1/3 atau ½.

Bank Syariah sebagai Penjual (muslam ilaih)

pada salam 1 dan Pembeli (Muslim)

pada salam 2

1. Negosiasi dan Akad Salam

Nasabah sebagai Pembeli (Muslim)

PEMASOK

3. Negosiasi & akad salam

6. Kirim dokumen

19

5.kirim barang

Istishna paralel

• adalah sebuah bentuk akad Istishna’ antara nasabah dan bank syariah, kemudian

untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, bank syariah memerlukan pihak lain

sebagai Shani’.

• Bank sebagai penjual dalam akad istishna’ dapat membuat akad istishna’ paralel

dengan pihak lainnya dengan Bank bertindak sebagai pembeli;

• Kewajiban dan hak dalam kedua akad istishna’ tersebut harus terpisah;

• Pelaksanaan kewajiban salah satu akad Istishna’ tidak boleh tergantung pada

akad istishna’ paralel atau sebaliknya;

• Jika bank yang bertindak sebagai pembeli dalam akad istishna’ paralel harus

memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam akadistishna’

tidak memenuhi akad istishna’;

20

Kuliah 6: Al Sharf dan Al Qardh

Jual beli Al sharf > secara istilah sharf adalah bentuk jual beli yang naqdain baik sejenis

maupun tidak– yaitu emas dengan emas, perak dengan perak– dan baik telah berbentuk

perhiasan maupun mata uang. > diperbolehkan

Syarat sah :

1. Serah terima antara kedua belah pihak sebelum berpisah diri

2. Adanya kesamaan ukuran jika kedua barang satu jenis

3. Terbebas dari hak khiyar syarat

4. Akad dilakukan secara kontan(tidak boleh ada penangguhan)

Transaksi Mata Uang kertas

- Hukumnya sama seperti jual beli naqdain(emas dan perak)

- Transfer suatu mata uang kepada mata uang yang lain, dengan adanya penangguhan dan

tanpa serah terima di majelis akad adalah haram hukumnya, baik ada tambahan maupun

tidak (krn termasuk riba nasiah

Akad Qardh

Secara bahasa, qardh berarti al-qath. Harta yang diberikan kepada orang yang meminjam

(debitur) disebut qardh, karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan

pinjaman (kreditur

Qardh didefinisikan sebagai harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk

Anda tagih kembali.(Hanafiyah)

Landasan hukum

Dalil sunnah

Hadits Riwayat Ibnu Mas’ud: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan)seperti sedekah sekali.”

Hadits Riwayat Anas bin Malik: “Tatkala malam isra’ mi’raj aku melihat di pintu surga tertulis, ‘Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qardh dilipatgandakan delapan belas kali’ Aku bertanya pada Jibril, ‘Wahai Jibril, kenapa qardh lebih utama daripada sedekah?’, Jibril menjawab “karena (dalam sedekah) pengemis meminta sedang dia punya, sedang orang yang meminjam tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan’.”

21

Dalil ijma

Ketentuan barang dalam Qardh

Hanafiyah Malikiyah, syafi’iyah, dan Hanabilah

-Harta mistsli, seperti barang yang ditimbang,

ditakar, dan dijual satuan dg ukuran yg tdk

jauh berbeda.

-Akad qardh tidak diperbolehkan pd harta

qimiyyat, seperti hewan, kayu bakar, dan

properti

Diperbolehkan melakukan qardh atas semua

benda yang bisa dijadikan objek akad salam,

baik itu barang yang ditakar/ditimbang

maupun barang qimiyyat

Syarat Sah Akad Qardh

1. Dilakukan dg shighah ijab qabul atau bentuk lain yang menggantikannya

2. Adanya kapabilitas dalam melakukan akad

3. Harta yang dipinjamkan harus harta mistli (Hanafi)

4. Harta yg dipinjamkan jelas ukurannya shg mudah dikembalikan

Persyaratan akad Qardh dari sah dan tidak sah (fasih)

• Dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti

pensyaratan adanya barang jaminan, penanggung jaminan (kafil), saksi, bukti tertulis,

atau pengakuan di depan hakim.

• Batas waktu tidak sah untuk disyaratkan (Jumhur ulama), namun sah menurut

Malikiyah

• Tidak sah syarat yang tdk sesuai dengan akad qardh, seperti syarat tambahan dalam

pengembalian, pengembalian harta yg bagus sbg ganti yg cacat atau syarat jual

rumahnya.

• Contoh syarat fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bg si

pemberi pinjaman.

Konsekuensi Hukum

• Hak kepemilikan objek qardh (Abu Hanifah dan Muhammad) berlaku jika terjadi

serah terima barang.

• Abu Yusuf: peminjam tidak memiliki harta yang menjadi objek qardh selama barang

itu masih utuh.

• Malikiyah: hak kepemilikan dalam qardh dan tindakan sosial lainnya berlaku

mengikat dengan transaksi meski hartanya belum diserahkan.

• Syafi’iyah dan Hanabilah: hak kepemilikan qardh berlaku dengan serah terima

Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas’ud dan Ibnu Abbas berkata: “Qardh dua kali lebih utama daripada sedekah satu kali.”

22

*Dibaca- baca lagi fatwa dewan syariah nasional terkait Alqardh dan Alsharf

Kuliah 7: Al Wadiah

Al-wadii’ah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk

dijaga.

Hanafiyah Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabila

Akad penitipan adalah pemberian

kewenangan dari seseorang kepada

orang lain untuk menjaga hartanya, baik

disampaikan secara terang-terangan

maupun tidak

Akad penitipan adalah perwakilan untuk

menjaga sesuatu yang dimiliki penitip

atau benda terhormat yang dimiliki

khusus oleh penitip, dengan cara

tertentu.

Landasan Hukum

1. An nisaa: 58

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya

2. Al baqarah:283

“Hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)”

3. Sabda nabi saw

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkannya kepadamu dan janganlah

engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu

4. Ijma Ulama

Akad wadii’ah boleh dilakukan. Hal ini krn orang-orang memerlukannya, bahkan itu

merupakan kebutuhan darurat.

Maka konsekuensi akad wadi’ah adalah orang yang dititipi wajib menjaga barang yang

dititipi kepadanya. Kemudian Jika dua orang menitipkan sesuatu yang mereka miliki bersama

pada satu orang, kemudian salah satunya datang dan meminta bagiannya, maka orang yang

dititipi tidak boleh memberikan bagian orang itu kepadanya, hingga rekannya datang. Dan

Jika satu orang menitipkan sesuatu yang bisa dibagi kepada dua orang, maka dua orang itu

boleh membaginya antar mereka. Masing-masing mengambil bagiannya untuk dijaga

Kondisi Dimana titipan harus dijamin gantinya

1. Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipan

2. Orang yang dititipi menitipkan lagi barang titipan kpd selain orang yg menjadi

tanggungannya dan kepada orang yg biasanya tidak menjaga sendiri harta orang yang

dititipi tsb

3. Menggunakan barang titipan

4. Bepergian dengan membawa barang titipan

5. Pengingkaran terhadap adanya titipan

23

6. Terjadinya pelanggaran dari orang yang dititipi terhadap syarat yang ditetapkan oleh

pemilik barang

7. Pencampuran barang titipan dengan barang yang lain

Ketentuan Umum Giro dalam Murabahah

Ketentuan Umum Giro Wadi’ah > Fatwa No 1 2000

1. Bersifat titipan.

2. Titipan bisa diambil kapan saja (on call).

3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang

bersifat sukarela dari pihak bank.

- Nasabah bertindak sebagai shahibul maal, dan bank bertindak sebagai mudharib

- Bank sebagai mudharib, dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.

- Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- Bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

- Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

24

Seputar pertanyaan dari Pak Oni

1. Jelaskan definisi qardh, beserta dalil, dan targe akadnya

2. Jelaskan kenapa kenapa tidak boleh ada manfaat yang tidak boleh diterima oleh

kreditur

3. Bolehkah kreditur meminta biaya administrasi dalam qardh?

4. Jelaskan pembagian akad qardh dari sisi sebagai akad inti dan pelengkap?

5. Jika akad qardh menjadi akad inti, bolehkah akad digabung dengan akad bisnis?

Beserta alasan dalilnya

6. Jika qardh menjadi akad pelengkap, bolehkah digabung dengan akad bisnis?