risalah rapat panitia khusus (pansus) pembahasan 5...
TRANSCRIPT
RISALAH RAPAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
PEMBAHASAN 5 RUU BIDANG PERPAJAKAN
Tal1Un Sidang : 1996 - 1997
Masa Persidangan : III
RapatKe : 4
Jenis Rapat : Rapat Kerja ke 2
Sifat Rapat : Terbuka
Hariffanggal : Senin, 24 Februari 1997
Pukul : 10.00 - 16.00 WIB
Tempat : Ruang Kaca Grahatama DPR-Rl
Ketua Rapat : Novyan Kaman, SH
Sekretaris Rapat : Ny. Anita Soekarjo, SH
Acara : 1. Pengantar Musyawarah Fraksi-Fraksi
2. Pengantar Musyawarah Pemerintah
3. Pembahasan Mated DIM 5 RUU Bidang
Perpajakan
23
Hadir - Anggota Pansus
I.
24
54 Orang dari 59 Orang Anggota Tetap
21 Orang dari 28 Orang Anggota Tetap
- Pemerintah (Departemen Keuangan RI)
30 orang
ANGGOTA PANSUS
A. ANGGOTA TETAP
1. NOVYAN KAMAN, SH.
2. H. ANDAYA LESTARI.SE,MBA
3. JUSUF TALlB, SH
4. H. SYAIFUL ANWAR HUSEIN
5. DRS. YAHYA NASUTION
6. DRS. H. ASNAWI HUSIN
7. dr. H. FATHI DAHLAN
8. DRA. NY. S. A. RUDI LENGKONG,. MPA
9. DRS. MOH. MURNI
10. DRS. H. MUCHSIN RIDJAN
11. H. AGUS TAGOR
12. DRS. H. HASANUDDIN
13. NY. OETARTI SOEWASONO, SH
14. DJIMANTO
15. HISOM PRASHTYO. SH
16. NY. MUSTOKOWENI MURDI, SH.
17. IBNU SALEH.
18. NY. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SH
19. SOEKOTJO SAID. SE
20. MOH. SUPARNI, BA
21. IR. NY. BAMBANG SIGIT PRAKOESWO
22. ABDULLAH ZAENIE. SH
23. DRS. AWANG FAROEK ISHAK
24. DRS. MADE SUDIARTHA.
25. BEN MESSAKH, SE
26. NY. SIS HENDARWATJ HADIWITARTO
27. ANDI HASAN MACHMUD
28. DRC. H. MEKKAHAYADE
29. MOEHARSONO KARTODIRDJO
30. H. ABDUL BAKRI SRIHARDONO
31. IR. S.M. TAMPUBOLON
32. DRS. SIMON PATRICE MORIN
33. R. M. PURBA
34. DJATMIKANTO D., S.IP
35. PUDnARTO, SE
36. DANIEL TODING, S.JP
37. SOEWARNO
25
38. SUTRISNO R., SE
39. DRS. M. SITUMORANG
40. L.J. ARIFIN
41. DRS. PAIMAN
42. DRS. SUPRIADI
43. DRS. H.M. MUKROMAS'AD
44. H. ALI HARDI KIAlfDEMAK, SH
45. DRS. H. JUSUF SYAKIR
46. DRS. H.M. SYAFIE NONGKE
47. IR. H.M. SALEH KHALID. MM
48. H. ZAIN BADJEBER
49. H. ALIMARWAN HANAN, SH
50. DRS. H. NADHIER MUHAMMAD. MA
51. H. URAl FAISAL HAMID. SH
52. DRS. IGNATIUS SUWARDI
53. DRS. NOORACHARI
54. BUDI HARDJONO. SH
55. IR. H. ANWAR DATUK
56. DJUFRI, SH
57. HANDJOJO PUTRO, SH
58. SOENARJO
26
59. SETYADJI LA WI, BA
B. ANGGOTA PENGGANTI
60. DRS. USMAN ERMULAN
61.JAHYA BAHAR
62. H.A. KAMIL SHAHAB
63. NY. SRI REDJEKI SUMARYOTO, SH
64. DRS. H. MASKA RIDWAN
65. H. NANANG SUDJANA, SH
66. G.B.P.H. JOYOKUSUMO
67. SUNDORO SYAMSURI
68.DRS. SARWOKO SOERJOHOEDOJO
69.DRS. ALOYSIUS ALOY
70. ALI RASYIDI
71. PROF. DR. IR. FACHRUDDIN
72. ANDI MATTALATTA, SH, MH
73. F.P.D. LENGKEY
74. H. JAKUB SILONDAE
75. SUPARMAN ACHMAD
76. I GDE ARTJANA, S.IP
77. OENG RUMADJI, SH
78. DRA. PAULA B. RENYAAN
27
79. TEDY YUSUF
80. DARYANTO, SE, MM
81. H. ¥UDO PARIPURNO, SH
82. H. SOELAIMAN BIYAHIMO
83. K.H. SA' AD SYAMLAN, BA
84. DRS. H.A. CHOZIN CHUMAIDY
85. TIOP HARUN SITORUS
86. H. MARWAN ADAM
87. NI GUSTI AYU EKA SUKMADEWI
C. PEMERINTAH
1. DRS. MAR'IE MUHAMMAD
2. DR. FUAD BAWAZIER
3. DRS. MACHFUD SIDIK, M.Sc.
4. DR. AGUS HARYANTO, SH, MA
5. WARDI,BA
KETUA RAPAT (NOVYAN KAMAN, SH) :
Assalamu 'alaikum Wr. Wh.
Bapak Menteri Keuangan beserta para Eselon I dan Staf yang kami hormati;
Ibu-Ibu/Bapak-bapak Anggota Pansus 5 (lima) Rancangan Undang
undang Perpajakan;
28
Para hadiriniPers yang kami mulyakan.
Menurut catatan dari Sekretariat bahwa pada saat ini, sampai dengan
saat ini telah hadir 64 dari 87 orang anggota, maka untuk itu Rapat telah
memenuhi kourumnya dan sesuai dengan Tata Tertib Dewan, maka
perkenankanlah kami membuka Rapat Panitia Khusus 5 (lima) Rancangan
Undang-undang di Bidang Perpajakan ini, dan rapat ini dinyatakan terbuka
untuk umum.
(Rapat di buka pukullO.10 Wm)
Selan jutnya perkenankanlah kami atas nama segenap Anggota Pansus 5
(lima) RUU ini, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1417 H kepada
Pak Menteri dan segenap Stafnya, walaupun telah ada yang saling berjumpa
dan berkunjung, tetapi secara resminya pada Sidang yang berbahagia ini
sekali lagi kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, Maaf Lahir
dan Bathin atas segala sesuatu yang tidak berkenan di hati pada waktu
waktu yang silam.
Kemudian daripada itu kami dari Pimpinan Pansus telah menyampaikan
beberapa saran kepada fraksi-fraksi sehubungan dengan telah disampaikannya
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan telah diganda oleh Sekretariat dan
telah disampaikan baik kt~pada Pemerintah maupun kepada Fraksi-fraksi,
dan masing-masing Fraksi-fraksi telah mempelajarinya. Namun Demikian
sebagai insan sosial tentu tidak luput daripada kekhilafan, maka oleh sebab
itu kami telah memberikan kesempatan kepada masing-masing Fraksi
untuk menyampaikan ralat atau perbaikan-perbaikan atas segala se:suatu
DIM yang telah disampaikan dan pada hari Kamis telah diterima oleh
Sekretriat dan telah disampaikan pula kepada masing-masing Fraksi dan Pemerintah.
Maka untuk itu, yang pertama kami mohon nanti kejelasan daripada
29
masing-masing fraksi, apakah ralat itu telah dapat selesai atau masih ada
yang akan disampaikan, sehingga nanti dalam perjalanan pembahasan kita
telah melihat kepada DIM dan ralat-ralatnya.
Yang kedua, kami juga telah menyampaikan suatu harapan atas
kesepakatan Pimpinan Pansus dimana pembahasan nanti urutan-urutannya
akan kita urut sesuai dengan Keterangan Pemerintah, yaitu :
1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan;
3. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
4. Badan Peradilan Pajak dan
5. Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Jadi hal ini sesuai dengan urutan-urutan Keterangan Pemerintah yang
telah disampaikan kepada Dewan yang terhormat ini.
Maka untuk tidak memperlPanjang waktu, tentu saja kita akan sama
sarna berharap nanti beratnya tugas yang kita pikul, 5 (lima) RUU secara
simultan yang kita akan bahas nanti hendaknya dapat kita gunakan waktu
yang seefisien mungkin di dalam pembahasannya. Maka untuk itu baiklah
secara langsung kami mahan lebih dabulu untuk dapat menyampaikan
yaitu hal-hal yang berkenaan dengan pada ralat yang telah disampaikan
kepada Sekretariat, apakah masih ada atau telah cukup seperti halnya telah
disampaikan pada hari Kamis waktu yang lewat.
Maka untuk hal itu, kami lang sung saja pertama-tama kami minta
kepada F-KP, persilakan.
30
F-KP (ABDULLAH ZAINIE, S.E.) ::
Assalamu 'alaikum Wr: Wh.
Saudara Pimpinan;
Saudara Menteri beserta Staf;
Dan Rekan-rekan Anggota Pansus yang kami hormati.
Kami secara singkat, maksud kami dengan waktu yang singkat telah
memeriksa dan telah meneliti substansi daripada DIM yang kami ajukan
sebagai ralat daripada DIM yang telah disampaikan oleh F-KP beberapa
waktu yang lalu. Menurut penelitian kami dalam waktu yang singkat
sebagaimana kami maksud tadi, apakah yang kami usulkan itu sudah dicatat
dengan baik oleh Sekretariat. Oleh karena ittu kami berpendapat bahwa usul
perubahan ataupun ralat yang disampaikan oleh F-KP itu sudah cukup.
Namun sebagaimana diungkapkan oleh Pimpinan tadi bahwa bagaimana
pun juga sempurnanya kilta tentu Juga di sana-sini juga masih ada yang
ketinggalan. Dan untuk itu, tnaka kami kim adalah satu hal yang sangat baik
bila Pansusini masih membuka kesempatan pada saat kita membiearakan
substansinya nanti, mungkin ada Tapat-ralat keeil yang tertinggal, pada saat
itulah kita kemukakan lagi. Jadi kami batasi hanya ralat-ralat yang sifatnya
kecil bukan perubahan daripada substansi dulu.
Terima kasih Pimpinan. Assalamu 'alaikum Wr. Wh.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Zainie yang kami hormati.
Jadiberarti kalau kami dapat menyimpulkan ralat yang disampaikan
oleh F-KP, sudah memenuhi harapan daripada Fraksi (dengan eatatan
31
tadi), tapi ralat yang akan disampaikan nanti tidak ralat bam Pak, yaitu
yang menyangkut dengan ralat daripada masalah ralat itu sendiri (kalau
ada salah ketik dan sebagainya). Terima kasih.
Yang kedua, kami persilakan dari F-ABRI.
F-ABRI (R. M. PURBA) :
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Saudara Pimpinan yang kami hormati;
Saudara Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah yang Kami
hormati, dan
Rekan-rekan Anggota Pansus.
Mengenai soal ralat, dari F-ABRI telah menyampaikan ke Sekretariat.
Apa yang telah kami sampaikan memang belumlah lengkap mungkin
masih ada beberapa ralat kecil yang akan menyusul, khususnya mengenai
RUU Badan Peradilan Pajak. Apakah ralat yang disampaikan F-ABRI
telah sepenuhnya dituangkan oleh Sekretariat di dalam DIM Persandingan,
kami belum tahu karena ralat tersebut belum tumn dari Sekretariat.
Seandainya nanti ada ralat yang disampaikan oleh F-ABRI, tapi barangkali
dari Sekretariat ada yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan yang kami
ajukan, mungkin kami akan menyampaikan pembahan-pembahannya.
Jadi dengan demikian, kesimpulannya F-ABRI telah menyampaikan ralat
kecuali untuk Badan Peradilan Pajak, masih ada beberapa yang bersifat
ralat kecil juga bukan bersifat substansi.
Demikian Pak Ketua, terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb"
32
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Purba.
Kalau dallam hal ini kami dapat mengambil kesimpulan ralat yang akan
disampaikan, khususnya itu nanti sambil jalan. Terima kasih. Persilakan
kepada F-PP.
F-PP (Ir. H.M. SALEH KHALID, MM.) :
Assalamu 'alaikum Wr. Wh.
Bapak Pimpinan dan para Anggota Pansus yang saya hormati, serta
Bapak menteri beserta jajarannya.
Dari F-PP, sampai saatini seluruh ralat sudah kami masukkan ke
Sekretariat dan dari bahan yang adanampaknya sudah diterbitkan oleh
Sekretariat. Namun kami juga masih memerlukan waktu sambill berjalan
untuk membaca kembali apa yang sudah diterbitkan oleh Sekretariat, apakah
sudah sesuai dengan apa yang kami malksud, sambil kami mempelajari
ralat-ralat dari fraksi-fraksi lain.
Kami berharap karena ralat ini dibuat setelah semua Fraksi membaca
persandingan, kami berharap seluruh ralat ini makin mendekatkan
pemikiran kita satu sarna lain.
Terima kasih Pak Ketua, dan dari Pihak Pemerintah.
Wassalumu 'alaikurn Wr. Wh.
KETUA RAPAT :
Terima kasih kepada rekan daripada F-PP.
33
Saya rasa sarna dengan dua Fraksi yang terdahulu tadi, kalau ada hal-hal
kecil yang lain, yaitu akan diteliti kembali sambi! berjalan nanti. Dan ada
kesan yang baik dalam hal ini ralat itu hendaknya semakin mendekatkan
daripada pemikiran-pemikiran kita dari kelima RUU ini. Te:rima kasih.
Kemudian kami lanjutkan dengan F-PDI.
F-PDI (SETYADI LAWI, B.A.) :
Assalamu 'alaikum Wr. Wh.
Saudara Pimpinan dan Sidang yang kami muliakan.
Tahap pertama, F-PDI telah mengirimkan ralat, akan tetapi kami hams
menyampaikan bahwa akhir ini kami membuat :ralat bam dan ralat itu tidak
meralat yang sudah ada, ralat bam, artinya ralat tambahan gelombang
kedua ini. Itu tidak hanya sekedar menyangkut masalah-masalah kecil
tetapijuga masalah-masalah substansi. Kami mengirimkan ralat ini kepada
Sehetariat, dan mudah-mudahan besok pagi pada kesempatan pertama
kami akan membacakannya ralat itu supaya bisa menjadi perhatian dari
pada Sidang ini. Dengan perkataan lain, bahwa kami meminta Sidangini
masih membuka kesempatan untuk ralat yang dlisampaikan oleh F-PDI.
Terima kasih Pak.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.
KETUA RAPAT :
Terima kasih kepada rekan F-PDI, bahwa saya ralat, tapi kelihatannya
dari rekan F-PDI ada yang sangat prinsipil, yaitu tambahan ralat bam,
begitu Pak. Ya,ini kami tentu mengharapkan nanti, karena kita telah
mengharapkan ralat itu, yaitu pada hari Kamis yang lewat, jadi yang bam
34
itu hendaknya yang tidak mernbah substansi yang telah diralat pada hari
Kamis, itu maksud kami Pak. Seperti dengan rekan-rekan dari fraksi yang
lain. Jadi kalau yang barn sarna sekali,ini berangkali akan menyulitkan
Sekretariat nanti untuk dapat melakukan penjajakkan kembali di dalam
rangka penyusun DIM.
Jadi ini saya rasakan sarna dengan Fraksi yang lain Pak.
F-PDI (SETYADn LAWI, B.A.) :
Pada prinsipnya ralat tidak meralat yang lalu Pak, tetapi ada hal-hal
barn yang diralat oleh F-PDI, dalam pengertian pengisian DIM-nya sendiri
itu meralat. Terima kasih Pak.
KETUA RAPAT :
Jadi maksud Pak Lawi dalam hal ini ralat yang telah disampaikan hari
Kamis tidak diralat, cum a di dalam DIM yang lama ada yang diralat, jadi
tidak substansi barn ya ?
F-PDI (SETYADn LAWI, B.A.) :
Salah satu contoh begini Pak "Jadi DIM F-PDI menulis mernbah
begini, gini, gini ... , ternyata setelah diberi jawaban oleh Pemerintah, kan
tidak perJu lagi Pak, nah itu kemudian dihapus", diantaranya Demikian,
namanya kan ralat barn itu Pak.
KETUA RAPAT :
Terima kasih.
Jadi kalau begitu berarti bukan substansi barn, bukan substansi barn,
Jadi lebih mempertegas setelah mendapat keterangan-keterangan dari
pihak Pemerintah dan sebagainya. Demikian kalau begitu sudah selesai,
35
dan untuk haHni barangkali sedikit-banyaknya kami ingin komentar dari
Pemerintah, setelah membaca DIM itu ada ralat-meralat ini Pak, dan
hal ini tentu tidak akan mengganggu masalah yang akan dihimpun oleh
Pemerintah nanti. Bagaimana Pak Menteri ?
PEMERINTAH (MENTERI KEUANGAN R.I.IMAR'IE MUHAMMAD) :
Bagi kami tidak ada persoalan Pak Ketua, jadi silakan saja masing
masing Fraksi mengajukan hal-hal yang mere:ka anggap perlu, jadi itu
kami serahkan sepenuhnya kepada Kebijaksanaan Pimpinan. Terima kasih.
KETUA RAP AT :
Terima kasih Pak Menteri.
Ibu-ibu dan Bapak-bapak, Pak Menteri beselia Stafyang kami hormati.
Kami diingatkan oleh rekan Pimpinan di sini, supaya waktu yang 11
(sebelas) hari disediakan untuk Pansusini, yaitu 5 (lima) RUU hendaknya
betul-betul dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab
itu barangkali nanti kita akan mencoba setidak-tidaknya 2 (dua) hari ini
akan dapat kita selesaikan PORO. Kemudian begitu juga untuk Bea Balik
Nama, barangkali 2 (dua) hari dapat kita selebaikan, lebih cepat lebih
bagus; kemudian Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Demikian juga
kemudian untuk Badan Peradilan Pajak, ini memang pasalnya amat banyak
dan halini barangkali memerlukan waktu sekitar 3 (tiga) hari; dan 2 (dua)
hari atau mungkin bisa juga lebih cepat yaitu untuk Penerimaan Negara
Bukan Pajak.
Tetapi di samping itu kita harus juga memperhatikan, karena di samping
inilah sekali lagi kita memang c1apat berbuat segala sesuatu merencanakan
tetapi keputusan itu ada saja yang ditetapkan oleh Yang Kuasa. Maka oleh
sebab itu nanti akan termakan waktu banyak sedikitnya, yaitu mungkin
36
setengah hari terpotong, karena pada tanggal 28 Februari, ini mohon
Pak Menteri membetulkan kalau kami salah. Tanggal 28 Februari 1997
kiranya Rapat sesudah Sholat Jum'at ditiadakan, karena Pak Menter! akan
berangkat ke Thailand dalam urusan Kenegaraan. Jadi oleh sebab jtu pada
hari Jum' at sudah terpotong bagi kita nanti setengah hari.
Kemudian, pada tanggal 7 Maret yaitu Rapat agak sedikit terulur, yaitu
akan kita mulai pada jam 10.30 WIB, dan dapat hendaknya berakhir pada
jam 14.30 WIB. Jadikita rapel darijam 10.30 sampal14.30 WIB, kemudian
Bapak Menteri akan mendampingi Presiden Bank Dunia menghadap Bapak
Presiden. Jadi hal ini juga hendaknya dapat kita perhatikan menggunakan
waktu yang seefisien mungkin. Apakah memang Demikian Pak Menteri ?
karena Demikian yang kami terima dari StafPak Menteri tadi pagi.
PEMERINTAH :
Memang :benar mengenai Thailand, karena malam kami sudah ada,
jadi segera dari sini kami, di dalam rangka pertemuan Menteri Keuangan
ASEAN di Bouket. Jadi dan tidak ada daerah flight Jakarta pula itu di
Phuket, jadi segera dari sini kami airport Singapore, malam kami sudah
ada acara dengan para Menteri Keuangan ASEAN dilanjutkan besok pagi.
Kemudian yang mengenai tanggal 7 Maret, itu ada acaranya, kami
adakan pembetulan sedikit karena ini ada kawan-kawan pers, memang pada
saat itu tanggal 5 sid 8 Maret ada kunjungan daripada Wakil Presiden Bank
Dunia yang bam dan Managing Director daripada Bank Dunia dan selain
itu ada acara lain yang bersamaan, yaitu akan ada acara Temu Nasional
Modal Ventura 1997, Sehingga siang itu akan ada pertemuan yang semula
kami jadualkan. Malam acara kami dengan para Pimpinan dan Preskom
daripada Modal Ventura se-Indonesia(daerah-daerah), kami percepat siang
hari karena tidak ada waktu lain kami hams menjamu dan itu acara yang
memang harus diselenggarakan buat kami sebagai Menteri Keuangan
37
dan Gubernur Bank Dunia untuk Indonesia, kami hams menjamu dan
itu karena tidak ada waktu siang, maka kami geser malam dan mungkin
besok paginya bam dengan Bapak Presiden, dan kalau sudah ada kepastian dengan Bapak Presiden nanti akan kami sampaikan kepada Pimpinan.
Mungkin kalau dengan Bapak Presidenjam 09.00 WIB, dengan demikian
mungkin pertemuannya karni minta bisa dimulai jam lO.30 WIB karena
kami hams mendampingi Wakil Presiden Bank Dunia menghadap Bapak
Presiden, dan itu diskedulkan semen tara tanggal 8 Maret jam 09.00 WIB.
Jadi demikian, dan atas perhatian dan pengertiannya kami ucapkan
terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Menteri.
Dalarn hal ini dan telah sarna-sarna kita dengar, maka oleh sebab itu sekali
lagi kami mengharap supaya kita akan dapat sarna-sarna menggunakan
waktu dengan sebaik-baiknya, dan sekedar informasi setelah diadakan
rekapitulasi sementara daripada DIM, yaitu terdapat hal-hal yang akan kita
permasalahan : untuk PDRD 349 butir; untuk Bea Balik Nama Tanah dan
Bangunan 182 butir; untuk Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 261 butir;
Badan Peradilan Pajak 424 butir; dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 120
butir. itu rekapitulasi sementara yang telah kita him pun dan memang di
sini kita dapat melihat diantara 349 itu ada memang yang tetap, jadi tidak
usah kita gusar betul melihat angka tadi.Dan untuk hal itulah nanti sekali
lagi kami mengharapkan kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik
baiknya.
Nah, baiklah pada saatini kita masuk kepada acara yang telah kita
siapkan yaitu untuk masing-masing Fraksi dan Pemerintah akan dapat
memberikan sekedar pengantar daripada musyawarah yang akan kita
38
hadapi ini dan lazimnya dinamakan Pengantar Musyawarah. Maka oleh
sebab itu kehormatan pagi ini kami harapkan kami berikan kepada rekan
kami dari F-ABRI. Kepada F-ABRI, kami persilakan dengan hormat.
F-ABRI (DARYANTO, SE, 1\11\1) :
Bapak Pimpinan,
Pertama-tama F-ABRI mengucapkatll terima atas kehormatan ini.
Pengantar Musyawarah F·-ABRI DPR-RI dalam Pembicaraan Tingkat III
Pembahasan 5 Rancangan Undang-undang yaitu :
I. RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. RUU tentang Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan;
3. RUU tentang Badan Peradilan Pajak;
4. RUU tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa; dan
5. RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Assalamu 'alaikum Wr. Wb;
Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat;
Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah;
Bapak-bapak, Ibu-ibu Angota Dewan serta hadirin yang kami hormati.
Pertama-tama marilah kita panjatkan p~ji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmalt dan ridho-Nya Sehingga kita
dapat berkumpul dalam sidang ini dalam keadaan sehat wal'afiat dalam
rangka mengawali Pembicaraan Tingkat III 5 Rancangan Undang-Undang
39
Bidang Perpajakan. Selanjutnya perkenankanlah F-ABRI menyampaikan
terima kasih kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan untuk
menyampaikan Pengantar Musyawarah F-ABRI sebagai awal dimulainya pembahasan materi 5 Rancangan Undang-Undang Bidang Perpajakan
dalam Pembicaraan Tingkat III.
Pembicaraan Tingkat III merupakan tahap pembahasan materi Daftar
Inventarisasai Masalah dari Rancangan Undang-undang daripada tahap inilah kita akan menyamakan pendapat, baik antara fraksi-fraksi maupun antara
fraksi-fraksi dengan Pemerintah, Sehingga dapat dicapai mufakat untuk menentukan rumusan akhir dari kelima Rancangan Undang-Undang ini.
Selanjutnya mengingat waktu yang disediakan lintuk menyelesaian ke
5 Rancangan Undang-Undang tersebut relatif pendek, maka diharapkan pembahasan dibatasi hanya untuk materi atau masalah yang termuat dalam
Daftar Inventarisasi Masalah saja, agar Rancangan Undang-Undang ini dapat
diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah kita sepakati bersama.
Sidang Pans us yang terhormat;
Dari Rapat-rapat Dengar Pendapat Umum maupun pertemuan
pertemuan yang dilakukan oleh fraksi-fraks~ kita telah memperoleh beberapa
masukan yang penting, yang perlu kita perhatikan dalam pembahasan kelima materi Rancangan Undang-undang ini. Ada beberapa materi yang menurut F-ABRI perlu pembahasan secara mendalam an tara lain:
40
1. RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu mengenai
pengesahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
kemudian pembagian hasil pendapat dari Pajak Daerah antara Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II.
2. RUU tentang Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan yaitu
mekanisme laporan yang melibatkan para Wajib Pajak dan PPAT
beserta sanksi-sanksinya.
3. RUlf tentang Badan Peradilan Pajak yaitu masalah judul dan
mengenai tempat kedudukan Badan Peradilan Pajak.
4. RUU tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa yaitu masalah
penyanderaan, penyitaan dan lelang ..
5. RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu.
Saudara Pimpinan Rapat dan Hadirin sekalian yang terhormat;
Demikianlah hal-hal yang perlu di:sampaikan Fraksi ABRI pada
Pengantar Musyawarah ini. Untuk selanjutnya Fraksi ABRI mengajak
baik Fraksi-fraksi maupun Pemerintah untuk membahas secara efek
tif dan efesien kelima RUUini dengan dilandasi sikap negarawan yang
mengutamakan kepentingan negara dan bangs a daripada kepen-tingan
yang lain, semangat kekeluargaan dan keterbukaan dalam musyawarah
untuk mencapai mufakat.
Akhirnya pada kesempatan ini, Fraksi ABRI mengucapkan terima
kasih kepada Saudara Pirnpinan Sidang, Saudara Menteri Keuangan selaku
Wakil Pemerintah dan para Anggota Dewan yang terhormat serta hadirin
yang dengan penuh perhatian telah mengikuti Pengantar Musyawarah
Fraksi ABRI.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian..
Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.
41
KETUA RAPAT :
Terima kasih kepada rekan F-ABRI yang telah menyampaikan Pengantar
Musyawarah sesuai dengan kebiasaan ABRI ringkas, tegas dan tepat. Untuk
hal ini kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mencapai sasarannya.
Setelah ucapan terima kasih kami sampaikan, kami lanjutkan harapan
kepada F-PDI. Kami persilakan dengan hormat.
F-PDI (SETYADn LAWI, BA) :
Assalamu 'alaikum Wr. Wb;
Saudara Pimpinan Pansus yang terhormat;
Saudara Menteri Keuangan beserta Jajarannya yang terhormat;
Saudara Anggota Pansus dan sidang yang kami muliakan.
P,erkenankanlah kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk
memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya, Sehingga kita dapat berkumpul
dan bermusyawarah dalam suasana sehat dan sejahtera untuk memasuki
pembicaraan serta pembahasan sebagai lanjutan dari 3 tahap-tahap yang
telah kita lewati mengenai Rancangan Undang-undang tentang :
I. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan;
3. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
4. Badan Peradilan Pajak, dan
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak.
42
Seperti kami telah sampaikan pada Pemandangan Umum Fraksi pada
tanggal 20 Januari 1997 Fraksi PDI berpendapat bahwa pada hakekatnya
potensi perpajakan kita masih cukup luas. Kita masih mempunyai peluang
untuk meningkatkan pendapatan dari pajak apabila kita bersungguh
sungguh efisiensi serta memperluas dan menjaring perpajakan sebagai
bag ian dari kewajiban warga negara untuk membiayai penyelenggaraan
Pemerintah dan pembangunan perlu selalu ditingkatkan.
GBHN tahun 1993 mengamanatkan bahwa membiayai pembangunan
nasional hendaknya bertumpu pada kemampuan sendiri. Itu berarti bahwa
kita dituntut untuk berusaha dengan sungguh-sungguh mengerahkan dana masyarakat yang bersumber pada kekuatan sendiri. Membayar pajak
merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta rakyat untuk secara lang sung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban yang diperlukan
untuk membiayai pembangunan nasional.
Saudara Pimpinan dan Sidang yang kami muliakan;
Beberapa substansi yang mendasar yang mewarnai dan menJadidasar
penyampaian pikiran-pikiran kami didalam pembahasan ke 5 Rancangan
Undang-undang tersebut adalah :
1. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Didalam keterangan Pemerintah yang disampaikan pada tanggal 25
Nopember 1996 mengatakan bahwa pengajuan ke 5 Rancangan UndangUndang dimaksudkan untuk melakukan penyederhanaan dan perbaikan jenis maupun struktur perpajakan daerah, sistem administrasi pajak dan retribusi daerah sejalan dengan sistem perpajakan nasional.
Selain penyederhanaan berbagai pungutan daerah yang ada Rancangan Undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menata kembali berbagai
43
jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak. F-PDI mengharapkan
akan lahir kejelasan tentang apa saja yang menjadi katagori pajak daerah dan apa saja juga yang menjadi katagori retribusi daerah agar tidak saling tumpang tindih. Demikian juga ada ketegasanjenis pajak apa saja yang
dipungut di Daerah Tingkat dan jenis pajak apa saja yang dipungut di Daerah Tingkat II.
F-PDI juga ingin mengharapkan agar ada suatu sistem dan pola
pemungutan yang dibakukan, sehingga dapat dihindarkan pungutanpungutan yang tidak berdasar dan tidak perlu yang akan mengakibatkan beban masyarakat yang dikenal dengan biaya tinggi. Juga dapat dihindarkan
kebocoran-kebocoran yang terjadi akibat kolusi antara Pemungut dan Wajib Pajak.
F-PDI sangat mengharapkan agar penyederhanaan dan penataan kembali pungutan-pungutan di daerah yang berarti merampingkan pungutan
pungutan di daerah tidak berakibat mengurangi Pendapatan Asli Daerah.
Halini perlu kami tekankan karena dari hasil pantauan kunjungan kerja ke daerah baik yang dilakukan oleh Komisi maupun oleh Perorangan
menangkap nuansa pesimistis dari daerah, malah banyak yang sudah merasa kebingungan terhadap kemungkinan berkurangnya Pendapat Asli
Daerah mereka. Dalam hal penggalian sumber pajak baru yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, F-PDI perlu membahas lebih mendalam
karena pajak tersebut menyangkut masyarakat banyak. F-PDI perlu melihat
lebih tajam terhadap bahan bakar yang dikonsumsi bukan oileh kendaraan bermotor tetapi meliputijumlah yang sangat besar, yaitu bahan bakar yang dipergunakan oleh pabrik-pabrik, hotel-hotel, supermarket, dan usahausaha industri lain yang pada umumnya mempergunakan pembangkit
tenaga listrik sendiri berupa diesel.
2. ROO ten tang Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan.
44
F-PDI ingin mengupayakan dan memperjuangkan agar kewajiban
pembayaran Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan tidak dikenakan kepada
pembeli atau kreditor perumahan type kecil yang harganya berkisar Rp
30 juta. Golongan ini pada utnumnya adalah golongan masyarakat
berpenghasilan keeil atau pegawai golongan rendah. Selanjutnya Fraksi
PDI mengharapkan dengan sungguh-sungguh agar dihapusnya biaya-biaya
siluman yang mungkin timbul akibatdari peraturan baru yang menyesuaikan
dengan Undang-undang ini.
Disamping itu F-PDI berpendapat bahwa peneantuman Pasall3 ayat (l)
yang menetapkan bahwa : Direktur lenderal Pajak dapat menerbitkan Surat
Ketetapan Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan,
tidak adil dan menyebabkan wajib pajak harus mengalami rasa tidak tenang
selama 10 tahun. Bukanlah kekurangan pembayaran pajak sudah dilakukan
pada 5 tahun pertama tatkala Direktur lenderal Pajak menerbitkan Surat
Ketetapan Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan Kurang Bayar. Pada saat
itu tentunya sudah diperhitungkan segala kekurangan bayar dan ditagih
sebagaimana mestinya. Sehingga rasanya tidak adil apabila setelah 5 tahun
pertama dibayangi kemungkinan kurang bayar, wajib pajak masih dihantui
juga kurang bayar tambahan selama 5 tahun kedua.
3. Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
F-PDI sangat mengharapkan agar Pemerintah Iebih meningkatan
upaya-upaya memasyarakatkan kewjiban-kewajiban membuat eatatan dan
pembukuan usaha masyarakat yang menimbulkan kewaj iban perpajakan.
Halini perIu kami tekankan karena banyak pengusaha-pengusaha kecil yang
kurang memahami atau mengerti tata eara pembukuan, Sehingga banyak
kasus perpajakan yang mereka alami .. Sesuatu jenis pungutan yang dinyatakan
sebagai pajak mempunyai dampak kewajiban administrasi dan dampak
audit. Bagi pengusaha yang mempergunakan dan memanfaatkan air tanah
dan air permukaan periu mendapat bimbingan terutama yang menyangkut
pembukuan, agar mereka dapat memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
45
F-PDI masih sangat rnengharapkan penjelasan Pernerintah tentang
kernungkinan diterbitkannya penagihan dengan surat paksa terhadap wajib
retribusi.
4. Tentang Hadan Peradilan Pajak
Ketentuan perpajakan pada dasarnya berinduk pada Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Oleh karena itu Rancangan Undang-Undang yang rnenyangkut bidang
peradilan seharusnya berrnuara pada Undang-undang KUP Tahun 1994.
Pasal 27 Undang-undang KUP dirurnuskan bahwa wajib pajak dapat
mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak.
Badan Peradilan Pajak terse but dibentuk untuk rnenyelesaikan sengketa
dibidang: perpajakan sehubungan dengan permolhonan banding wajib pajak
atas keputusan keberatan yang ditetapkan pejabat yang berwenang atau
gugatan wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
perpajakan di bidang penagihan. Keputusan dari badan ini dinyatakan
sebagai bukan rnerupakan keputusan Tata Usaha Negara, rnelainkan
putusan Badan Peradilan yang rnerupakan putusan akhir yang bersifat
tetap, oleh karena itu terhadap JPutusan Badan Peradilan Pajak tidak dapat
diajukan kasasi rnaupun peninjauan kern bali.
F-PDI berpendapat bahwa acuan atau rujukan pernbentukan Badan
Peradilan Pajak seharusnya kepada Undang-undang Nomor 9 Tahun
1994 yaitu Undang-undang tentang Ketentuan Urnurn Perpajakan,
karena Undang-undanginilah yang dengan nyata-nyata menyebut "Badan
Peradilan Pajak". Pengertian F-PDI terhadap badanini bukanlah seperti
badan peradilan umum yang dinyatakan dalam KUHAP, melainkan suatu
wahana dimana diselesaikan sengketa pajak atara wajib pajak dengan
Pemerintah.
46
5. Teotaog Peoerimaan Negara Bokan Pajak
Didalam Pemandangan U mum yang telah disampaikan pada tanggal 23
Januari 1997, F-PDI mengkonstatir terdapatnya pungutan-pungutan atau
pembebanan kepada rakyat yang tidak melalui atau diatur oleh Undang
undang. lumlah pungutan terse hut setiap tahunnya dinilai selalu bertamhah,
pungutan itu dilaksanakan baik oleh sektoral maupun oleh daerah, misalnya
IHH, IHPH, Penerimaan dari HasH Pertamhangan, Pungutan Hasil
Perikanan Laut, Dana Reboisasi, Dana yang dihimpun dari pengeluaran ij in
ijin, tambahan pungutan telt'hadap nilai kontrak pada kontraktor- kontraktor
dan Lain-lain. Pemanfaatan dari pungutan-pungutan itu tidak terkontrol
dan transparan, karena tidak masuk ke dalam kas negara, Sehingga timhul
kecurigaan bahwa pengelolaan dana-dana tersebut merupakan sumber
ketidak jujuran, korupsi, dan bentuk penyelewengan yang lain. F-PDI
akan berusaha sekeras-kerasnya agar Rancangan Undang-undang ini
dapat menjarilng semua Penerimaan Negara Bukan Pajak disetor ke Kas
Negara dan selanjutnya dipergunakan untuk pembiayaan penerintah dan
pembangunan melalui mekanisme Undang-undang APBN.
F-PDI senantiasa berpUak kepada Pasal23 UUD 1945 dan penjelasannya
yangmenyatakan bahwa: "sega!la tindakan yangmenempatkan beban kepada
rakyat sebagai pajak dan lain-Iainnya, hams ditetapkan dengan Undang
undang yaitu dengan persetujuan Dewan Pcrwakilan Rakyat". Sehubungan
dengan hal tersebut, F-PDI menganggap penetapan jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak tertentu selain yang disebut didalam Undang-undang
juga harus ditetapkan dengan Undang-undang, bukan dengan Peraturan
Pemerintah. F-PDI juga berpendapat bahwa penggunaan pendapatan
negara secara keseluruhan harus melalui mekanisme Undang-undang
APBN. ladi tidak perlu ada pengecualian-pengecualian yang bersifat
prioritas. Rencana pengeluaran dilakukan dengan melalui Daftar Isian Proyek (DIP) sebagaimana lazimnya. Demikianlah Pengantar Musyawarah
kami sampaikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi Pembicaraan dan
47
Pembahasan pada tahap berikutnya. Kami mengajak kepada rekan-rekan F
ABRl, F-KP, F-PP dan Pemerintah untuk membahas materi ke 5 Rancangan
Undang-undang ini dengan penuh seman gat musyawarah untuk mufakat
dengan mengesampingkan kepentingan golongan maupun pribadi.
Kami mengharapkan kearifan dan toleransi sesama kita, namun kita
harus mencapai hasil yang terbaik.
Atas perhatian semua pihak kami ucapkan banyak terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.
KETUA RAPAT :
Terima kasih kepada Pak Lawi yang telah mewakili F-PDI dalam
Pengantar Musyawarah ini. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan
kami dari F-PP. Kami persilakan dengan hormat.
F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Saudara Pimpinan Pansus yang terhormat;
Saudara menteri Keuangan RI yang mewakili Pemerintah yang
terhormat;
Saudara-saudara Anggota Pansus yang terhormat;
Serta hadirin yang berbahagia.
Alhamdulliharahulalamin wasalatu wassalam mua'la asrofi amhiya 'i
ul murzalim waala alihi washohihi ajma'in ama ha 'duo
48
Setelah mengucapkan puji syukur ke hadirat Bahi Rabbi, kiranya
belum terlambat apabila dalam Rapat Kerja Pansus yang pertama ini, saya
atas nama Fraksi Persatuan Pembangunan menyampaikan ucapan kepada
Saudara-saudara yang bersama merayakan hari raya Iedul Fitri, dengan
ucapan maaflahir batin. Semoga dengan semangat kembalinya kita kepada
fitrah setelah beljuang melawan hawa nafsu selama bulan suci Ramadhan
yang lalu, akan ikut mewainai musyawarah kita didalam Pansus ini.
Berikutnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk
menyampaikan pidato Pengantar Musyawarah ini berkenaan dengan
diajukannya 5 Rancangan Undang-Undang di Bidang Perpajakan yang
telah disampaikan Pemerintah kepada Dewan dalam dua tahapan ditengah
tengah semaraknya berbagai Rancangan Undang-Undang lainnya yang
ditangani berbagai Menteri menjelang masa akhir bakti Anggota Dewan
yang sekarangini dan masa bakti Anggota Kabinet Pembangunan VI.
Dapat pula kami catat di sini bahwa Pansus ini merupakan Pansus
ukuran besar dalam jumlalh. anggotanya, setidak -tidaknya pada Tahun S idang
1996/1997 setelah Pansus RUU tentang Ketenaganukliran mengakhiri
tugasnya beberapa hari yang lalu. Dan dari sekian Pansus yang pernah
ada selama masa bakti Anggota Dewan 1992-1997, Pansusini pula yang
tercatat yang paling banyaKjumlah RUU yang ditanganinya yaitu 5 RUU
dalam satu paket. Kalau akan ada Pansus yang terbanyak kedua, menurut
catatan kami nantinya beberapa hari yang akan datang dibentuknya Pans us
RUU bidang Hankam yang akan menangani 4 RUU dalam satu paket pula
dengan 400 pasal.
Saudara Pimpinan yang kami hormati;
Untuk kesekian kalinya Dewan bersama Pemerintah yang diwakili oleh
Suadara Menteri Keuangan membahas RUU Bidang Perpajakan pada masa
bakti Anggota Dewan ini. Kita pernah me:mbahas 4 RUU yang merupakan
49
Perubahan atas Undang-undang Bidang Perpajakan, yaitu Undang
undang tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan ( Undang
undang Nomor 9 Tahun 1994), Undang-undang tentang Pajak Penghasilan
(Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994), Undang-undang tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah ( Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994), dan Undang-undang
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994). Setelah itu kita pun telah membahas bersama 2 RUndang-undang
yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan dan Un dang-un dang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai,
juga dalam satu paket. Dari segi itu dapat dikatakan bahwa kita sudah
cukup berpengalaman membahas bersama Saudara Menteri Keuangan dari
Kabinet Pembangunan VI ini, sehingga dari pengalaman itu, barangkali
jadi satu jaminan bahwa permusyawaratan Pansus ini akan berjalan lancar
pula.
Dari rangkaian pengalaman pembahasan bersama itu, adalah
merupakan satu pengalaman yang menarik untuk dicatat, manakala
pada tingkat Panitia Kerja semua anggota Pansus telah membagi dirinya
dan pada saat Tim Sinkronisasi melakukan tugasnya, bukan saja dalam
mensinkronkan dalam satu RUU akan tetapi juga antara satu RUU
dengan RUU lainnya yang ditangani dalam satu paket Pansus yang sarna.
Merupakan satu pengalaman kecil s~a apa yang terjadi pada Undang
undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 1 butir 10 menyebutkan : "Orang
adalah orang perseorangan atau badan hukum" Sementara untuk istilah
hukum yang sarna dalam Undang-undang Nomor II Tahun 1995 Pasal 1
butir 8 menyebutkan : "Orang adalah badan hukum atau orang pribadi".
Jadi disatu pihak disebut sebagai "orang perseorangan" dan dilain pihak
untuk itu disebut sebagai "orang pribadi" untuk mengalihbahasakan kata
"person" sebagai subyek hukum. Demikian pula untuk satu RUU kata
"badan hukum" didahulukan dan pada Undang-undang lainnya tersebut
menjadi urutan kedua pada penempatannya. Contoh kecil dimaksud tentu
50
sajia bukan untuk menunjukkan keterburn-buruan pembahasan kedua RUU
tersebut, akan tetapi sekedar mengingatkan kembali perlunya kita lebih
berhati-hati dalam menanganinya. Datam kaitan ini peflu kamiingatkan
bersma bahwa penggunaan kata orang pribadi dan hadan dalam Sistem
Perpajakan adalah sesuai dengan Pasal 1 hurnf a Undang-undang Nomor
6 1983, karena kata hadan disitu melipnti badan hukum dan hukan badan
hukum, sedangkan orang prihadi dimaksud adalah insan selaku nature legs
person, namun apahila hicara sistem hukum maka untuk menyehut subyek
hukum selain badan hukum disebut sehagai orang perseorangan, Sehiingga
kata itu meliputi orang pribadi dan hadan yang hukan hadan hukum seperti
antara lain Firma dan cv.
Dengan Demikian penggunaan kata dimaksud adalah untuk subyek
hukum, sedangkan jika subyek pajak kita mengacu pada Pasal I hurnf
a dimaksud dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Oleh karena itu
kita hersama memerlukan konsistensi atau heristiqomah terhadap hal-hal
dimaksud.
Saudara Pimpinan Pansus yang kami hormati;
Berbicara konsistensi ini pula kami mengajak musyawarah Pansus
untuk konsisten terhadap berbagai kesepakatan yang sudah dicapai dalam
setiap pembahasan RUU dalam Pansus, setiidak-tidaknya sejak pembahasan
dalam Pansus RUU tentang Perseroan Terbatas dan herkelanjutan dengan
Pansus-Pansus setelah itu.
Kesepakatan itu sangat membantu untuk menghemat waktu yang mungkin
habis dalam perdebatan. Misalnya, selama ini telah disepakati bahwa pada
konsideran "Mengingat", disamping ketentuan dalam Undang-Undang
Dasar 1945, hanya mencantumkan Undang-undang yang memerintahkan
Undang-undang yang barn itu. Sedangkan Undang-undang yang terkait
lang sung maupun yang tidak langsung jiika dipandang perlu diletakkan
pada Penjelasan Umum. Kesepatakan ini antara lain dapat kita hhat pada
51
lahimya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan
Undang-undang Nomor II Tahun 1995 ten tang Cukai, kedlilanya di bidang
Perpajakan. Demikian pula yang mengenai istilah maupun frasa dalam
satu kalimat. Jika hendak menunjuk "pasal tertentu" dipergunakan frasa
"sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... dst.", sedangkan untuk menunjuk
"ayat tertentu" berbunyi "sebagaimana dimaksud pada ayat ... ". Sehingga
hal-hal seperti itu langsung diserahkan kepada Panja untuk diteruskan
kepada Tim Perumus tanpa pembahasan bertele-tele lagi dalam Pansus.
Konsistensi itu diperlukan pula dalam kita memandang permasalahan
dalam rangka sistemnya. Misalnya sistem yang berlaku di bidang perpajakan
apabila hendak melangkah ke sistem lainnya tidak dapat menerobos begitu
saja pada sistem yang hendak dimasu-kinya. Diantara 5 RUU ini terdapat
diantaranya yang hendak masuk kedalam sistem Kekuasaan Kehakiman,
yaitu RUU tentang Badan Peradilan Pajak. Bagaimana agar suatu sistem
tidak melakukan penerobosan dengan mengubah atau apalagi merusak
sistem yang hendak dimasukinya. Untuk itu memerlukan kecermatan dan
kearifan kita bersama. Di bidang Perpajakan kita telah memiliki Undang
undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, sedangkan di bidang Kekuasaan Kehakiman kita telah memiliki
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
KekuasaanKehakimanyangdisebutpulasebagaiUndang-undangKekuasaan
Kehakiman. Dilihat dari sistem hukum nasional yang sedang kita bangun,
kedua sistem tadi masing-masing merupakan sub sistem yang saling terkait.
Demikian pula apabila kita berbicara tentang RUU tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah tentu saja kita tidak dapat mengabaikan
sistem bidang pemerintahan di daerah sebagaimana yang dituangkan dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah. Dalam kerangka sistem itu, kita tidak boleh seenaknya membuat
istilah ataupun ketentuan-kete:ntuan yang berbeda yang dipergunakan
didalam sistem tersebut. Dengan mengemukakan hal-hal terse but bukanlah
52
maksud kami hendak menggurui Pansus ini, melainkan sekedar untuk
menye'garkan kembali refreshing terhadap hal-hal yang sudah semua kita
ketahui dan pahami, dengan harapan musyawarah yang akan kita lakukan
semakin lancalr, karen a kita telah mempunyai pemahaman atau persepsi
yang sama dalam mernandang setiap permasalahan.
Sidang Pansus yang kami hormati;
Hal lain yang rnerupakan pengalarnan kita bersarna adalah dalam rangka
membahas konsiderans rnenimbang. Penga!laman mengajarkan dan survey
membuktikan bahwa tidak pemah tercapai kesepakatan dalam Pansus terhadap
bagian tersebut. Dia tidak mudah uotuk dibahas alinea per alinea atau butir
perbutir, karena dia mengandung satu pemikiran yang utuh dan mengalir
dari atas sampai kebagian yang terbawah. Didalarnnya terdapat ftlosofis,
historis, yuridis, dan sebagainya. Pada akhiimya setelah rnelalui dua tahap
pembahasan dalam Pansus dapat langsung diserahkan kepada Tim melalui
Panja. Tim dimaksud diharapkan rnenggarap konsiderans dari ke 5 RUU ini.
Dalam menghadapi satu RUU pada satu Pansus, biasanya Tim sepelii
itu sekaligus d1ibebani pula kerja untuk rnerarnpungkan penjelasan umum
dari RUU tersebut. Apakah hal Demikian akan kita perlakukan puia dalam
Pansus dengan 5 RUU ini semuanya terpulang pada musyawarah kita
nantinya. Menyadari kandungan 5 RUU ini dengan 240 pasalnya tentu saja
hal-hal yang telah kami kemukakan diatas patut untuk cermati untuk bekal
kita bersama untuk memasuki musyawarah Pansus.
Saudara Pirnpinan Pansus yang terhormat;
Demikian pengantar musyawarah F-PP, kami sarnpaikan dengan
niat menuntaskan pembahasan daiarn rangka tekad kita bersama untuk
menghasilkan hal terbaik untuk bangsa dan negara yang sarna kita ini,
khususnya dalam rnenyukseskan pembahasan ke 5 RUU Perpajakan dimaksud.
Wabillahi Taufiq Waf Hidayah, Wasafamu 'afaikum Wr. Wh.
53
KETUA RAPAT :
Terima kasih kepada rekan dari F-PP yang telah menyampaikan, dan
kalau dapat kami katakan lupa-Iupa mengingatkan, kurang-kurang telah
menarnbahkan. Walaupun pada awal kita telah menyinggung masalah ini.
Semoga saja Pak Badjeber, apa yang disampaikan tadi akan dapat sama
sarna kita pegang dalam rangka pernbahasanini selanjutnya. Sekali lagi
terima kasih. Untuk akhirnya kami persilakan kepada F-KP. Kami persilakan.
F-KP (NY. HARTINI MOCHTAR KASRAN, SH) :
Assalamu 'alaikum Wr. Wh.
Yang terhorhat Saudara Ketua, Pimpinn Rapat Pansus 5 RUU tentang
Perpajakan:
Yang Yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, yang mewakili
Pemerintah;
Saudara-saudara Anggota Pansus Serta hadirin yang kami muliakan.
Mengawali pengantar musyawarahini perkenankanlah kami mengajak
seluruh hadirin untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT
atas segala nikmat, rachmat dan anugerah-Nya kepada kita semua, Sehingga
pada hariini, Sen in tanggal24 Februari 1997 kita dapat melaksanakan tugas
konstitusional yang mulia ini dalam Pcmbahasan Tingkat III terhadap 5
RUU, yaitu:
1. RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. RUU tentang Bea Balik Nama Tanah dan Bangunan;
54
3. RUU tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
4. RUU tentang Badan Peradilan pajak; dan
5. RUU tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Selanjutnya F-KP tidak lupa menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal
1417 Hijriyah, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadhan diterima Allah
SWT.
Sidang Pansus yang kami hormati;
Dalam pengantar musyawarah ini F-KP akan menggarisbawahi beberapa
hal yang perlu klarifikasi dan kajian lebih mendalam, antara lain:
1. RUU tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pertama, F-KP mempertimbangkan perlu dikaji secara mendalamjudul
RUU yang merupakan legs specialist dalam kon-teks muatan Undang
undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah
sebagai legs generalize;
Kedua, materi muatan RUU yang berkaitan dengan penetapan tarip dan
jenis pajak dan retribusi daerah serta peraturan daerah di bidang perpajakan
memerlukan pembahasan lebih mendalam atas dasar kepentingan nasional
dan posisi daerah otonom dalam konteks negara kesatuan Republik
Indonesia;
Ketiga Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut diatas F-KP
menyatakan dengan segala hormat dan kerendahan hati telah siap memulai pembahasan ke 5 RUU bidang Perpajakan bersama-sama rekan dari F
ABRl, F-PP, F-PDI, dan Pemerintah guna menghasilkan undang-undang
yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dalam menghadapi
era globalisasR ekonomi, khususnya era perdagangan bebas dan investasi.
55
Sidang Pansus yang kami hormati;
Beberapa materi yang dikemukakan tadi adalah masalah penting dan
mendasar untuk dibahas. Namun bukan berarti hanya masalah itu yang
perlu mendapat perhatian kita semua, F-KP masih mempunyai pikiran
penyempurnaan materi yang bersifat lebih detail dan operasional yang
akan dikemukakan dalam Pembicaraan dan Pembahasan Tingkat III. Dan
mengingat waktu pembicaraan ke 5 RUU bidang Perpajakan bersifat cukup
singkat, F-KP mengajak segenap Anggota Pamus bersama-sama dengan
Pemerintah untuk melakukan pembahasan secara efisien dengan dilandasi
semangat kekeluargaan, keterbu-kaan, dalam semangat musyawarah untuk
mufakat.
Akhirnya dalam kesempatanini, F-KP mengucapkan terima kasih yang
sebesar besarnya kepada seluruh Anggota Pansus dan Pemerintah serta
hadirin yang kami muljakan, yang telah mengikuti Pengantar Musyawarah
F-KP dengan penuh perhatian,
Demikian Pengantar Musyawaralb F-KP, semoga Tuhan Yang Maha
Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.
terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.
KETUARAPAT:
Terima kasih Ibu Hartini wakil dari F-KP.
Dengan Demikian selesai sudah memberikan Pengantar Musyawarahnya,
yaitu dari F-ABRI yang disampaikan oleh Pak Daryanto yang terhormat,
dari F-PDI yang terhormat oleh Pak Setyadji Lawi, dari F-PP Pak Zain
Badjeber, dan dari F-KP Ibu Hartini. Kiranya tidak salah Palk Menteri kalau
kami menyimpulkan, ibarat sebuah konsep tadi telah mendengung ditengah-
56
tengah kita bersama bahwasanya keempat fraksi ini telah bertekad untuk
dapat menyelesaikan pembahasanini dengan sebaik-baiknya, kita dengar
dari Pak Lawi, Pak Daryanta, lebih-Iebih dari Pak Badjeber dari F-PP
yang telah mengingatkan supaya kita tidak sampai kelupaan apa-apa yang
telah kita putuskan pada awal Pansus ini, dan kemudian dari F-KP sendiri.
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan untuk halini kami
minta pendapat atau saran dari Pak Menteri, apakah Pak Menteri akan
menyampaikan pengantar musyawarahnya langsung pada saat sekarang
atau nanti setelah istirahat, karenajam 12.00 WIB kita akan istirahat. Tetapi
barangkali tepat waktunya kami silakan sepenuhnya kepada Pak Menteri.
PEMERINTAH :
Kami langsung sampaikan tanggapan kami.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Menteri, untuk itu kami persilakan dengan harmat.
PEMERINTAH :
Saudara Pimpinan Pansus; dan
Para Anggota Pansus yang kami hannati.
Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini, dan tidak ada salahnya
kami sampaikan meskipun kami sudah banyak bertemu dengan Bapak dan
Ibu sekalian yang kami harmati, kami sampaikan selamat Jdul Fitri dan
semaga amal ibadah puasa kita dapat meningkatkan ketaqwaan kita, dan
kami mahan maaf lahir dan bath in atas semua kesalahan dan kekhilafan kami.
57
Dengan penuh perhatian dan seksarna kami telah menyikma pengatar
musyawarah yang telah disampaikan oleh keempat fraksi rnelalui juru
bicaranya masing-masing, yang pada dasamya rnemberikan landasan
pokok-pokok pemikiran atas DIM masing-masing fraksi. Dari pihak
Pemerintah perlu kami sampaikan bahwa alasan-alasan politis dan teknis
diajukannya 5 RUU telah disampaikan, baik pada Pernbicaraan Tingkat
I, pada waktu mengantar ke 5 RUU itu, 4 dan kemudian yang terakhir
mengenai Penerirnaan Negara Bukan Pajak. Dan juga pada waktu kami
menanggapi pada waktu Pembicaraan Tingkat II, Sehingga kami kira untuk
menyingkat waktu kami tidak perlu mengulang kern bali.
Hal lain yang perlu kami sampaikan Saudara Pimpinan Pansus
dan para Anggota yang kamil horrnati, kami sepenuhnya sepakat bahwa
meskipun waktu singkat kita harus selesaikan ke 5 RUU ini Sehingga
menJadiundang-undang dengan pe;'luh tanggung jawab dan sebaik
baiknya, dan kami percaya itu. Karena kita menyadari bersarna pentingnya
5 undang-undangini bagi hari depan bangsa dan negara.
Kemudian catatan lain yang kami berikan bahwa sebagaimana
yang bm i sampaikan pada waktu keterangan Pemerintah mengenai 5
RULI, kernlldian yang terakhi!r juga pada waktu mengantar RUU tentang
Penerimaan Negal9. Bukan Pajak, dari pihak kami atau Pernerintah membuka
kesempatan seillas-luasnya bagi penyempurnaan daripada ke 5 RUlf ini.
Hal lain yang perlu karni sampaikan adalah bahwa kami sungguh sangat
memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para Anggota Dewan
yang terhormat bahwa melalui fraksi masing-masing di tengah-tengah
kesibukan yang luar biasa, kami mengetahui berapa RUU yang dihadapi
oleh Dewan ini tetapi setelah kami Iihat DIM yang diajukan, yang setebalini
dan bukan jum lahnya saja yang banyak, tetapi kual itasnya sungguh sangat
membanggakan. Kalau kami tidak salah jumlah DIM yang diajukan, tadi
telah disampaikan juga oIeh Saudara Pimpinan bahwa jumlah seluruhnya
58
ke 5 RUU itu pada batang tubuh 1.336 butir, pada penjelasan masih ada
Saudara Ketua 148, Sehingga jumlah DIM adalah 1.484, posisi hingga
hariini sebelum ralat kami terima. Jadi ini menunjukkan kesungguhan yang
luar biasa, danini didorong oleh satu tanggungjawab yang tinggi daripada
Anggota Dewan yang terhormat di dalam menanggapi ke 5 RUU dimaksud.
Kemudian kalau kami boleh sum bang saran Saudara Pimpinan Pansus
dan para Anggota Dewan yang terhormat, setelah kami kaji betul-betul
DIM yang diajukan selama berhari-hari semenjak DIM kami terima, maka
ada hal-hal yang sifatnya prinsipil, yang bernuansa politis. Tetapi banyak
juga yang bersifat teknis, ada juga yang tetap sifatnya. Kalau kami boleh
sum bang saran Saudara Pimpinan Pansus dan para Anggota Pansus yang
kami horraati, di dalam pembicaraan tingkat Pansusini dapat kiranya
utamanya kita batasi pada hal-hal yang sifatnya prinsipiil substansi, yang
bernuansa atau bermuatan politis, politis dalam arti kata kenegaraan.
Sedangkan hal yang sifatnya betul-betul telknis, yang tentunya mengacu
pada substansi yang kita bicarakan dalam Pansusini dapat diteruskan atau
dibicarakan lebih lanjut secara lebih intensifdalam tingkat Panja, termasuk
di sini sebagai salah satu kelengkapan dari Panja tentunya adalah Timus
dan Timsin. Ini sebagai sumbang saran kami, setelah kami baca dan teliti
secara baik hari ini, setelah kami selesai di Komisi APBN (hari Jumat).,
Alhamdulillah lkami kesemlPatan selama week end ini untuk mengkuli-ti
semua DIM yang tebalnya Demikian itu. Jadiitu pekerjaan yang baik untuk
week end. Sebelumnya sudah diteliti satu per satu oleh staf, tetapi kami
sendiri karena memang masih penuh dengan Komisi APBN, maka setelah
lumat siang kami mempunyai waktu yang cukup untuk melihat DIM yang
telah disampaikan atau disuguhkan oleh keempat fraksi.
Akhirnya sebagai tanggapan kami dalam pengantar musyawarahini,
kami percaya bahwa dengan semangat musyawarah untuk mencapai
mufakat sesuai dengan tanggung jawab kita kepada Allah SWT, kepada
bangsa dan negara, kami percaya bahwa RUUini dapat diselebaikan pada
59
waktunya dengan tetap menjaga kualitasnya. Kami pereaya itu. Demikian
Saudara Pimpinan Pansus dan para Anggota Pansus yang kami hormati,
tanggapan kami.
Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.
KETUA RAP AT :
Kami ueapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pemerintah, yang
diwakili oleh Bapak Menteri Keuangan atas pengantar musyawarahnya.
Walaupun beliau menyatakan tadi tidak lang sung rnenanggapi satu per
satu apa yang telah diungkapkan oleh rnasing-rnasing fraksi, karena telah
banyak juga disinggung pada saat keterangan Pernerintah dan pada saat
jawaban Pernerintah terhadap pernandangan urn urn fraksi-fraksi. Tetapi
ada yang rnengesankan bagi kami, yang sebetulnya Pak Menteri ini sudah
biasa kita laksanakan, dan juga sudah pernah dibicarakan pada waktu kita
saat-saat rapat pertama permulaan Pansus, yaitu dimana saran Pak Menteri
tadi secara langsung mengatakan; apakah tidak sebaiknya didalarn Pansus
ini kita akan rnembahas hal-hal yang sangat JPrinsipil dan yang bermuatan
politis bidang kenegaraan kitaini dalarn ke :; RUU ini. Dan hal-hal yang
rnenyangkut teknis yaitu dibiearakan nanti di dalarn Panja.
Saya rasaini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disarankan
juga Tadioleh rekan kita dari F-PP, F-PDI, dan begitu juga seeara tersirat
disinggung oleh F-ABRI dan F-KP karena rnengingat banyaknya, karni
mernang rnerasa karena nanti di dalam Panjalah hal-hal yang rnenyangkut
perrnsalahan teknis, yang bernuansa redaksional, yang bemuansa lain-lain
yang tidak bersifat politis tentu hal itu nanti lebih lanjut kita bahas. Maka
60
oleh sebab itu walaupun ini sekali lagi, telah kita juga kedepankan pada
saat kita membahas mekanisme yaitu pembahasan ke 5 RUU ini yang telah
dilakukan perubahan-perubahan tadinya. Maka oleh sebab itu barangkali
tepat kalau sekali lagi kami minta penegasan daripada Pansus ini, yaitu saran
daripada Pak Menteri yang telah sarna-sarna kita dengar tadi yaitu untuk
mengefisienkan tugas Pansus ini dalam hal-hal yang telah disampaikan tadi.
Jadi hal ini tentu saja kepada Pak Menteri nanti kami juga
mengharapkan beberapa masukan butir-butir yang dianggap prinsipiil
itu untuk selanjutnya dapat kita gunakan dalam rapat-rapat selanjutnya.
Maka pada saat sekarangini setelah keempat fraksi menyampaikan pengantar musyawarah dan Pemerintah telah pula menyampaikan
pengantar musyawarahnya, dan menanggapi banyak sedikitnya apa yang
disampaikan, terakhir menyampaikan saran beliau walaupun saran itu
juga telah pernah kita singgung pada saat kita membahas mekanisme
pembahasan ini. Maka untuk hal itu kami sekali lagi untuk dapat lebih
lancarnya pembahasan Pansus ke 5 RUU ini, kami mahan pendapat dari
fraksi-fraksi atas saran Saudara Menteri tadi, dan sebetulnya pada waktu akan kita mulai dalam pembicaraari-pembicaraan lobi dengan Pimpinan hal
ini juga telah disinggung tadinya. Maka untuk hal itu supaya menghemat
waktu, pertama sekali kami mahan kepada F-PDI mengenai tanggapannya.
Kami persilakan.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Terima kasih Saudara Pimpinan.
Assalamu 'alaikum Wr. Wh.
Menanggapi hal-hal yang disampaikan oleh Saudara Menteri Keuangan tadi, pada prinsipnya kami bisa menyetujui, hanya ada satu catatan yang perIu kita pertimbangkan bahwa di dalam pengalaman praktek terjadi halhal yang bersifat substantif, yang prinsipil pada suatu saat di Pansus tidak
61
ada kesepakatan, tetapi di Panja bisa disepakati, mungkin karen a jumlah
anggotanya dan langkah-Iangkah yang ditempuh masing-masing fraksi itu
bisa diselesaikan di tingkat Panja. Oleh karena itu catatan yang satu ingin
kami sampaikan kemungkinan masalah itu bersifat substansi itu bisa juga
diserahkan kepada Panja.
Demikian Saudara Pimpinan, Terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wh.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Djupri.
Memang demikian bar.angkali juga lazim kita lakukan apabila kita
tidak mencapai kesepakatan penuh di dalam Pans us untuk beberapa
kasus, maka dapat Pansus menyerahkannya kepada Panja, dan Panja dapat
menyelesaikannya. Jadi dalam hal ini catatan Pak Djupri akan lebih kita
catat untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya.
Terima kasih untuk persetujuannya dalam hal ini, dan selanjutnya kami
persilakan kepada F-ABRI.
F-ABRI (aM. PURBA) :
Terima kasih Bapat Pitnpinan.
Rupanya Ba,pak Pimpinan llupa urutannya tadi, setelah F-PDI mestinya
F-PP begitu.
¥..ETUA RAPAT :
Gantian Pak, bukan urutan ..
62
F-ABRI (R.M. PURBA) :
Va, saya dapat menangkap ini, karenaABRI stabilisator dan dinamisator.
Kira-kira demikian.
Terima kasih atas usul Menteri Keuangan bahwa pada Pansus ini
sebaiknya yang kita bahas adalah yang substantif maupun yang politis,
kemudian selanjutnya nanti diserahkan di Panja. Pada prinsipnya halini
memang sudah kita bahas pada awal Pansus yang lalu dalam pembahasan
mekanisme Pansus.
Kami dapat sependapat ini, hanya tinggal teknisnya Pak, apakah nanti
Pansus memilih mana yang substantif, mana yang politis lalu ini langsung
diserahkan kepada Panja. Atau di Pansus tetap kita urut mulai dari DIM
nomor 1 dan seterusnya. Dan barang tidak perlu dua putaran, satu putaran
butir pertama dari DIM masing-masing kita berpendapatini substantif atau
politis serahkan ke Panja. Tetapi juga kami kurang sependapat kalau hanya dari
pihak Pimpinan saja yang rnenentukan, butir 1 di Pansus, nomor 2 di Panja,
nomor 3 di Panja, barangkali kurang tepat. Kalau demikan, tetapi kan belum.
Jadi pada prinsipnya kami sependapat, namun memang ada hal yang
sejak awal kita sudah bicarakan bahwa penyerahan pembahasan dari Pansus
ke Panja ini juga jangan semata-mata hanya memindahkan kemacetan. Jadi
kalau di Pansus akan macet, ya supaya Pimpinan Pansus enteng begitu, maka
macetnya dipindahkan ke Panja. Tentunya bukan demikian maksudnya.
Barangkali dapat kita tempuh satu cara, karena dalam mekanisme
kemarin juga kita bahas, yaitu adanya. Jadi setelah di Pansus ini ada
muatan yang sangat substantif atau mungkin politis, diserahkan ke Panja.
Tetapi sebelum dibahas di Panja alangkah baiknya kalau diawali dengan
lobi, apakah lobi antar Pimpinan Fraksi ditingkat Pansus atau lobi antar
Pimpinan Fraksi DPR dengan Pimpinan Pansus. Saya kira dengan demikian
63
di Panja akan lebih lancar. Jadi tidak lagi mulai dari nol (0), tetapi sudah
ada dasar-dasar kesepakatan atau kebersamaan pendapat pada tahap lobi.
Sebab kalau tidak Demikian, maka yang kami khawatirkan adalah
terJadinya pemindahan kemacetan dari Pansus ke Panja sedangkan Panja
sendiri waktunya sesuai jadwal yang pertama kita susun adalah 10 hari, untuk
PanjaI membahas 3 RUU, untukPanjaIImembahas2 RUU. Kalau tiapRUU
satu Panja, itu 10 hari adalah sangat lapang. Tetapi temyata kemarin kan tidak
dapat kita laksanakan seperti itu, sehingga satu Panja 10 (sepuluh) hari, Panja
I adalah 3 RUU, Panja II adalah:2 RUU. Demikian Bapak Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Purba.
Pak Purba telah menyatakan tadi dapat menyetujui dengan catatan
bahwasanyajangan sampai hendaknya Pansus memindahkan tugas sulitnya
kepada Panja,jadi memang hal ini tekah dialami, apa yang diungkapkan itu
kan berdasarkan apa yang telah dialami, dan mudah-mudahan pengalaman
itu tidak terjadi lagi. Dan yang kedua, tentu yang akan menetapkan ini
bukan Pimpinan, karena Pimpinan adalah penyalur suara daripadaAnggota
Pans us ini, tapi barangkali kami undang Pak Menteri yang bernuansa
Politis dan bernuansa Substantsif Prinsipiil barangkali itu yang dimaksud
Pak Purba tadi. Jadi tidak hanya substansi saja, tapi prinsipil yang menurut
Pak Menteri harus diputus didalam Pansus barangkali apakah besok
dapat terhimpun barangkali, lebih-Iebih yang pertama kali untuk DPRD,
dan nanti kita cocokkan Sehingga kita gampang membahas selanjutnya.
Sebelum hal itu dikemukakan tentu kita akan mem~ tetap dengan
urutan-urutannya, disana nanti mungkin akan terlihat tetap, ini langsung ke
Panja. Dan sekali lagi dalam hal ini permasalahan di Pans us memang telah
kita sepakati dan hendaknya betul-betul yang akan di Pansus diselesaikan
di Pansus. Apabila terjadi sedikit permasalahan akan kita lobbykan. Dan
64
lobby ini hendaknya dapat selesai sehingga nanti tidak beralih ke Panja.
Demikian sedikit tambahan dari apa yang diungkapkan oleh Pak Purba
maka sekarang sekarang dengan mengucapkan terima kasih, dan untuk
selanjutnya kami persilakan dari F-KP.
F-KP (ABDULLAH ZAINIE, SH) :
Terima kasih Saudara lPimpinan.
Saudara Menteri yang kami hormati,
Tadi Saudara Pimpinan sudah mengungkapkan kembali bahwa
sebenarnya masalahini sudah kita bicarakan didalam Rapat Pans us kita
yang pertama .. Pada waktu itu diputuskan bahwa masalah-masalah yang
bersifat substamsial politis itu dibicarakan dalam Pansus. Sedangkan yang
bersifat redaksional umpamanya itu bisa kita teruskan. Tetapi saya kita
bagaimanapunjuga yang namanya Pansus ini adalah untuk tangga pertama,
kedua, dan ketiga. Kita tidak bisa lompat-Iompat begitu saja. Jadi apa pun
substansi yang diajukan, apakah itu substansif politis ataukah bersifat
redaksional kita harus singgung d1ulu disini. Umpamanya satu putaran.
Kami menerimaini tata cara pembahasan yang sudah ditanda tangani
oleh seluruh lPimpinan Pansus, Jakarta Januari 1997, jadi belum dibuat
tanggalnya. Di dalam tata cara pembahasan ini didalam angka II, butir A
disebutkan bahwa pendapat dan saran penyempurnaan yang sepenuhnya
redaksional dari sudut bahasa yang disebutkan dalam DIM fraksi-fraksi
setelah satu putaran diterus-kan kepada Tim Perumus. itu kita setuju,
dia apakah sebagai redaksional apakah substansif kita putar dulu disini.
Mungkin satu putaran selesai kita serahkan kepada Panja. Panja nanti
serahkan kepada Timus. Sebab sekarang kita belum bentuk Timus, lain
kalau dulu kita sudah bentuk Timus, nanti yang membentuk Timus itu Panja.
Jadi sebanyak-banyak masalah yang ada disini berapa ribu itu ya kita
65
bicarakan barang satu putaran saja,jangan sampai kita langsung 10m pat. Jadi
disinggung lah dulu disini. Umpamanya banyak sekali saran-saran ataupun
usul didalam DIM ini darn F-KP itu sifatnya redaksional. Redaksional
kami katakan karena Timus melalui Panja. Artinya sudah dengan lapang
dada F-KP itu menyerahkan pasal ini kepada Timus lewat panja. Pansus
menyatakan Demikian Timus lewat Panja, Timus lewat panja. Jadikalau
F-KP tanpa menyatakan itu sudah masuh Timus saja melalui Panja ya
barangkali fraksi yang lain tidak perlu menanggapi, kecuali kalau memang
mau menanggapi. Umpamanya kata seseorang diganti dengan kata seorang.
Kata satu diganti dengan esa, misalnya. Kami kira demikian, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Zainie.
Ini memang Demikian itu tata urutnya tetap, tapi tentu pembahasannya
tidak bertele-tele dalam setiap pasal itu. Jadi yang sudah redaksional sudah
seperti kata Pak Zein Badjeber tadi itu dibahas secara mendalam nanti
didallam Panja. Jadi memang urutan-urutannya didalam Pansus akan tetap
tetapi mengutamakan hal-hal yang prinsipil yang bersifat politis tadi.
Terakhir kami minta kepada rekan dari F-PlP.
F-PP(DRS. H.M. MUKROMAS'AD):
Saudara Pimpinan Pansus yang kami hormati.
Menanggapi usul yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, saya kira
bukan hal yang baru, dan itu sudah kita lakukan dalam setiap pembahasan
beberapa RUU dalam satu paket. Karena untuk efisiensi waktu dan dan
mengefektivitaskan pembahasan. Jadi saya mekanisme pembahasan
seperti ini sudah biasa. Namun masalahnya sekarang itu yang susahnya
rnenemukan pengkatagorian permasalahan yang disampaikan, saya kira itu
66
susahnya. Dan kalau itu dilobbykan sejak sekarang ini, saya khawatir tidak
mencapai sasaran.
Jadi saya kira untuk menemukan mana klasifikasi masalah pokok,
masalah policy, masalah redaksional yang distribusi nanti ke Panja maupun
Timus, saya kira hak daripada masing-masing fraksi terhadap DIM yang
mereka sampaikan. Saya kira sependapat dengan F-KP tadi. Kita bahas
semuanya, tapi barangkali nanti banyak fraksi yang menarik DIM-nya, itu
kan lebih efisien kalau itu memang terjadi setelah dibahas satu persatu. Oleh
karena itu kami menyarankan supaya yang diusulkan oleh Pak Menteri
tadi adalah masalah yang sudah sering kita lakukan dan memang demikian
tentang cara untuk menemukan masalah-masalah itu tetap lewat pembahasan
secara menyeluruh didalam Pansus. Kita sampaikan DIM masing-masing
fraksi, kemudian fraksi akan menentukan ini masalah prinsipil atau tidak,
dan mungkin akan mencabut DIM-nya. Saya kira Demikian, terima kasih.
Assalamu 'alaikum Wr. Wh.
KETUA RAPAT :
Terima kasih rekan dari F-PP.
Saya rasa tidak berbeda Pak, hal ini memang sudah pernah kita lakukan
cuma tadi kita meminta kepada Pemerintah tentu akan lebih melihat kepada
Pemerintah hal yang perlu diputus didalam pansus, sum bang sarannya,
ada barangkali beberapa butir. Misalnya saja mengenai judul sudah jelas,
karen a dia akan menyangkut dengan substansi. Dan yang lain memang akan
kitabahas urutan tapi barangkali seperti kata rekan F-KP bila jumpa sarna
redaksional F-KP dalam sarannya ini diteruskan ke Panja dalam Timus.
Kan tidak perlu lagi dua putaran, barangkali satu putaran sudah cukup. Jadi
apa yang disarnpaikan kepada rekan F-PP .. Demikian, mungkin demikian juga keadaannya setelah kita lihat urutan itu nanti. Tapi dalam urutan
67
itu sekali lagi kami mahan kepada Pemerintah untuk umt sarannya ada beberapa hal yang memang dapat kita bah as didalam Pansus ini. tapi yang bercorak redaksional, lebih-Iebih yang bercorak teknis tentu nanti didalam
permasalahan panja akan lebih mendalam dibahas. Jadi saya rasa demikian
tidak ada perbedaan pendapat dari keempat fraksi, maka dapatkah kami simpulkan hal-hal yang sangat prinsipil dalam rangka substansinya dan yang bersifat politis itu dibahas didalam Pansus dan yang lain-lain nanti
akan diserahkan kepada Panja dengan tetap urutan daripada RUU itu kita bahas, dengan demikian dapat kita sahkan saudara-saudara, Pemerintah ?
(RAPAT : SETUJU)
Terima kasih, dan waktu masih ada 15 menit, jadi kalau kami dapat menyarankan untuk menggunakan waktu ini untuk skors. Jadi pada 11.45
WIB, kita percepat 15 menit, dan kita kembali nanti bersiidang pada jam 13.00 WIB.
Dengan ini atas seizin kita bersama, maka rapat kami Skors dan kita kembali rap at pada Jam 13.00 WIB.
(RAPAT DI SKORS PUKUL 11.40)
KETUA RAPAT (NOVYAN KAMAN, SH) :
Assalamu 'alaikum Wr. Wh.
Bapak Menteri beserta staf, rekan-rekan Anggota Pans us, para hadirin yang kami muliakan.
Setelah selesai dengan kesepakatan kita tadi bahwa rapat akan kita
mulai kembali pada jam 13 .00 WIB, maka dengan ini rapat kita mulai
kembali.
68
(SKORS DI CABUT PUKUL 13.05 Wffi)
Sekarang sampailah kepada acara yang telah kita siapkan yaitu
untuk membahas pertama; sesuai dengan kesepakatan fraksi-fraksi bahwa pembicaraan akan dilakukan urutannya berdasarkan keterangan
Pemerintah, maka pada saat ini kita akan membahas lebih dahulu RUU
Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Adapun persandingan
daripada inventarisasi masalah telah sampai ke tangan kita masing-masing,
maka oleh sebab itu marilah kita mengacu kepada persandingan RUU ini
dan tentu saja kembali kami mengingatkan pembahasan akan kita lakukan sesuai dengan kesepakatan kim, baik pada waktu rapat Pansus pertama kita
maupun apa yang telah kita putuskan pada pagi hari tadi. Kami kembali menyatakan, apabila terdapat kosong blank didalam DIM, itu berarti tetap,
itu sudah kita putuskan. Tentu saja dengan memperhatikan pula beberapa masalah-masalah yang disampaikan di dalam ralat masing-masing fraksi.
Jadi kern bali kami mengemukakan didalam permasalahan ini pertama, kita
mulai membahas RUU PDRD.
Para hadirin yang kami muliakan, pertama disini kita lihat bahwasanya
didalam butir 1) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia boleh dikatakan semua fraksi tidak ada permasalahan. Berarti RUU RI disini
tetap sebagaimana tercantum dalam RUU. Cuma saja didalam kedua nomor kosong tahun 1996, barangkali dengan perkenan kita bersama,
walaupun F-ABRI mengusulkan 1996 dihapus dan juga F-PP dihapus tidak
satupun fraksi barangkali yang menyanggahnya. Karena memang naskah ini disiapkan pada tabun 1996 dan kalau nanti disahkan pada tahun 1997,
maka menjadilah dia tahun 1997. Kalau mau disahkan tahun 1998, maka Jadilah dia tahun 1998. Maka oleh sebab itu maka butir 1) dan butir 2) yaitu Rancangan Undang-Undang Republik Indoensia Nomor ... Tahun ....
dapat kita tetapkan telah disahkan oleh Pansus, setuju ?
(RAPAT: SETUJU)
69
Butir 3 yaitu sampai kita kepada judul tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Dalam hal ini F-ABRI tetap, F-PDI kosong, berarti tetap,
sedangkan F-KP dan F-PP mengusulkanjudul ini dirubah. F-KP menyatakan
dirubah menjadi ketentuan Pokok tentang pajak dan Restribusi daerah dan
F-PP sebelum kata Pajak daerah ditambah kata-kata ketentuan-ketentuan
pokok Sehingga dia menjadi: Ketentuan-ketentuan pokok pajak daerah
dan I'estribusi daerah. Hampir bersamaan sebetulnya. F-KP menyatakan
Ketentuan Pokok, sedangkan F-PP menyatakan ketentuan Jarnak, yaitu
ketentuan-ketentuan pokok Pajak daerah dan restribusi daerah. Dalam hal
inilah sesuai dengan mekanisme yang telah ki1:a kemukakanini kita minta
lebih dulu alasan daripada F-KP dan F-PP, untuk hal itu kam i minta kepada
F-KP silakan.
F-KP (ANDI HASAN MACHMUD) :
Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
SaudaraPimpinan dan SaudaraMenteriyang saya hormat. Padadasarnya
usul F-KP ini berdasarkan daripada Pasal 58 Undang-undang Nomor 5
tahun 1974 yang menyatakan bahwa yang mengamanahkan diadakannya
Undang-undang Pajak daerah dan Restribusi daerah. Berdlasarkan itulah
Sehingga F-KP bertolak dari Undang-Undang Nomor Talmn 1974 tadi
menyarankan agar judul undang-undangini disesuaikan dengan amanah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Namun demikian mengingat bahwa
judul konsiderans dan ketentuan umum ini merupakan satu kesatuan yang
utuh dari satu pemikiran, yang akan akan mewarnai nanti tentang materi
daripada Undang-undang ini. Oleh sebab itu barangkali F-KP menyarankan
dalam pembahasan yang akan datang untuk pembahasan ini tentang
judul, konsiderans dan ketentuan umum itu dijadikan satu pembahsan
khusus. Mengingat waktunya Pak, sebab waktu yang kita pergunakan ini
barangkali sepuluh hari. Tadi olleh Pimpinan dikatakan bahwa dua hari itu
kira-kira untuk satu pembahasan RUU. Sedangkan menurut kelaziman
70
yang biasa, bahwa untuk pembahasan judul, konsiderans dan ketentuan
umum itu biasanya membutuhkan dua sampai tiga hari pembahasan
khusus. Oleh karena itu karena itu mel1lpakan satu kesatuan yang utuh,
yaitu judul, konsiderans, dan ketentuan umum, barangkali diperkenankan
F-KP untuk mengusulkan agar judul, konsiderans, ketentuan umum itu
sekaligus dibahas didalam Panja dengan satu titipan harapan bahwa Panja
nanti kiranya dapat membentuk lagi kalau usul F-KP itu diterima itu Timcil
seperti kelaziman yang biasa dilakukan unruk mempermudah pembahasan
dan untuk mempersingkat pembahasan.
Saya kira iitulah alasan yang pertama kenapa F-KP menyarankanjudul,
dan tambahan usul kalau diterima, terima kasih.
KETUARAPAT:
Terima kasih Pak Andi. Walaupun tadi sudah dikemukakan beberapa
alasan tentang judul dan kemudian diikuti dengan satu saran bahwanya
konsiderans menimbang, mengingat dan seterusnya dibahas didalam Panja
akan tetapi kita melihat bahwa judul ini adalah satu hal yang penting
kita putuskan, karena dia akan menyangkut nanti dengan urutan-urutan
substansi di beberapa pasal yang terakhir. Jadi sekarang kita fokuskan lebih
dulu kepadajudul daripada RUU ini. terima kasih, kemudian tentu saja dari
F-PP kami minta karena mempunyai saran yang boleh dikatakan hampir
sarna dengan F-KP, kami persilakan F-PP.
F-PP (H. ALI HARD! KIAI DEMAK, SH) :
Terima kasih.
Sejalan dengan alasan apa yang diusulkan rekan F-KP, kami terus
terang tidak ada hubungan dalam menyiapkan naskah ini, tapi memang
ternyata ada persamaan dasar, karena memang sarna infra politik Republik
Indonesia. Ya soal dan kewajiban itu kan sudah biasa. Oleh karena itu
71
yang sudah diberikan alasan oleh F-KP kami tidak ulangi lagi, tapi kami
mengkaitkan dengan substansi selanjutnya yang dimana masih banyak
pajak daerah dan kemungkinan-kemungkinan pajak dae:rah yang akan
datang yang perlu diatur dengan satu perundang-undangan maupun perda,
dan peraturan peraturan perundangan yang menurut kepentingannya. Oleh
karen a itu karen a untuk menjaga hal-hal yang berkembang di kemudian
hari disamping nanti kalau kita bicara pada substansi daripada pasal-pasal
selanjutnya kita akan temukan itu, maka undang-undangini kita nyatakan
sebagai undang-undang pokok, Sehingga nanti Ibisa memberi peluang untuk
pengembangan peraturan pernndangan yang menyangkut pajak daerah dan
restribusi daerah. Demikian dan terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih rekan dari F-PP, ada tambahan ?, Silakan.
F-PP(DRS. H.M. MUKROMAS'AD):
Bapak Ketua, jadi sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh
rekan fraksi kami, landasannya hukumnya adalah Undang-undang tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. tapi juga kalau kita kaitkan dengan
aturan berikutnya, dimana dikatakan dalam pasal berikutnya dibentuk akan
timbulnya suatu pajak daerah itu berdasarkan Peraturan Pemerintah. F-PP
berkeberatan terhadap ketentuan itu, F-PP menganggap setiap pajak yang
menyangkut Pajak Daerah yang di guidance oleh Pemerintah Pusat itu
hams dengan Undang-undang. Oleh karena itu apabila akan dikeluarkan
Undang-undang nantinya yang mengatur Pajak Daerah yang barn diluar
yang ada sekarang ini, maka dia hams berinduk pada suatu ketentuan
pokok. tapi kalau memang seperti yang sekarang ini diatur dalam bentuk
PP, maka sudah tepat dikatakan Undang-undang tentang Pajak Daerah saja,
sebab PP akan dikeluarkan berdasarkan Undang-undang ini. tapi kalau nanti
mengenai pajak daerah selalu dikaitkan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk
Undang-undang, maka adalah Ketentuan Pokok tentang Pajak daerah.
72
Yang kedua, tidak cukup suatu pajak daerah itu berlaku dengan
Undang-undang yang dikaitkan oleh Pemerintah Pusat saja. Tetapi dia
harus berlaku dengan Peraturan Daerah. Nah Peraturan Daerah ini harus
berinduk kepada Undang-undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah.
Sedangkan Ul!ldang-undang Pokok tentang Pemerintah Daerah menunjuk
untuk Pajak Daerah ini harns di guidance dengan ketentuan tentang Pokok
pokok Pajak Daerah. Jadi inilah alasan kami mengapa ini kami usulkan
untuk namanya "Ketentuan Pokok tentang Pajak dan Restribusi Daerah".
Sekian dan terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak, jadi sekarang ini kedua-duanya mengacu kepada
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, walaupun dengan susunan kalimat
yang agak sedikit berbeda tadi. Maka setelah dua fraksi pengusul, maka
kami minta tanggapan sekarangini dari FPDI.
F-PDI (DJUPRI, SH}:
Assalamualaikum Wr. Wh.
Terima kasih Saudara Pimpinan. Kami atas nama F-PDI akan
memberikari tanggapan atas usul baik dari rekan F-KP maupun rekan
F-PP yang berkaitan dengan judul, yang menginginkan agar judul ini
ditambahkan kata-kata Ketentuan-ketentuan pokok atau Ketentuan Pokok
tentang Pajak dan restribusi daerah.
Kami berpendapat bahwa penambahan, penggantianjudul itu menurnt
F-PDI tidak perlu, oleh karena mengingat pertama didalam RUU ini sendiri
sebetulnya sudah mengandung materi'yang luas. Disamping ada pasal-pasal
yang menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut akan ditentukan dengan
PP atau keputusan Menterii.
73
Yang kedua, RUU ini berkaitan dengan masalah jenis pajak, masalah
perpajakan yang kita sudah mengacu kepada Undang-undang Nomor 9
Tahun ) 994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Talmn 1983
tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan. Jadi garis-garis pokoknya
itu sudah dijelaskan disini. Sehingga apa yang dikehendaki merupakan
penjabaran daripada itu saya kira sudah dicerminkan didalam rancangan ini
dan akan bisa kita cantumkan didalam RUU yang akan kita bahas ini untuk
lebih lanjut dibuat katakanlah Perda. Perda itu disamping ketentuan pokok,
dasamya juga keputusan menteri. Biasanya begitu Sehingga tidak perlu
judul ini dirubah menjadi ketentuan pokok. Demikian Saudara Pimpinan.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Terima kasih Pak Djupri. Kemudian kami lanjutkan kepada rekan F
ABRI.
F-ABRI (DJATMIKANTO D.S.IP) :
Terima kasih Saudara Pimpinan, kami dari F-ABRI melihat dan
berpendapat bahwa judul yang tercantum didalam RUU ini sudah tepat.
Seperti halnya rekan dari F-PDI Tadi bahwa RUU ini merupakanjabaran
dari Undang-undang tentang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 9 Tahun
1994. Jadi sudah merupakan penjabaran dari suatu Undang-undang yang
lain. Yang kedua; kalau dilihat isinya kalau merupakan ketentuan-ketentuan
pokokini hanya mencantumkam pokok-pokok saja, isinya berupa pokok
pokok dan belum bersifat operasional. Padahal kalau kita cermati secara
mendalam RUU ini sudah lebih bernuansa operasional. Selanjutnya seingat
kami kita sudah lama menggunakan Undang-undang atau Ketentuan
ketentuan pokok kalau tidak salah terakhir itu pada undang-undang Nomor
20 Tahun 1982 ten tang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara.
74
Sehingga Undang-undang setelah itu sudah lang sung tidak memuat lagi
adanya Undang-undang Pokok. Saya kira sementara itu, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih, selanjutnya kami minta tanggapan Pemerintah.
PEMERINTAH :
Saudara Pimpinan dan Anggota Pansus yang kami hormati.
Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam rangka kita
memutuskan tentang judul atau nama Undang-undang ini.
Pertama bahwa RUU ini tidak mernpakan suatu Umbrella, lalu
kemudian ada peraturan atau undang-undang lain yang mengatur. Kalau
Ketentuan Pokok itu, namanya juga pokok; seharnsnya ada undang-undang
lagi yang nanti menjabarkan ini, tidak dimaksudkan sarna sekali. ltu akan
menimbulkan permasalahan. Karena ini sifat-nya prinsipiil, pembebanan
dalam pajak dan lain-lain harns dengan persetujuan Dewan. Maka denganini
kalau tadi disahkan, dia operasional sifatnya dan UUini sifatnya sudah rinei.
Jadi kalau kita sebut ketentuan pokok logika kita langsung mengatakan
harns ada lagi nanti UU untuk masyarakat ini. Ini sifatnya umbrella saja,
kalau itu kita harns bongkar terns saja isi UU ini. Ini terlalu rinei, kami buat
rinei dengan sengaja supaya dengan UUini lalu jalanlah masalah-masalah
yang selamaini banyak menimbulkan permasalahan di antara kita, artinya
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Jadi tidak kami maksudkan
supaya ada UU lagi mengenai ini, ini pertama. Kecuali setiap perdalamlah
tetapi tetap mengacu pada UUini, Perda.
Kedua, kalau Kita baca baik-baik Pasal 58 itu dengan UU ditetapkan
"Ketentuan Pokok tentang Pajak dan Retribusi Daerah" Ketentuan pokok ini
bukan "K" dan "P" tidak, jadi bukan nama UU, ya saya tidak tahu juga
75
mengapa dahuJu kok disebut "Ketentuan Pokok" disini, mungkin jaman itu masih suka pakai pokok-pokokan itu. Ini kan tahun 1974, mungkin pada
waktu pembuatan UUini suka kata-kata pokok-pokokan itu dan sudah
dijelaskan sekarang sudah hampir tidak pemah kita pakai lagi pokok-pokok
itu. Jadi undang-undang ya undlang-undang. Karena di sini sudah ada jenis
jenisnya, tarif-tarifnya ada, dibebankan kepada siapa, sanksinya kepada
siapa dikenakan, bentuk-bentuk sanksi, ya sudah undang-undang, keberatan
bagaimana kalau dia tidak bisa menerima, ini sudah operasional sifatnya.
Kalau masih pokok-pokok tidak operasional, kalau kita memang sepakat
dan kami terns terang tidak bisa menerima dengan alasan. [tu pokok, kita
bongkar UU ini, ini terlalu luas sebagai pokok. Ambil saja mungkin 10,20
Pasal cukup tetapi harns ada UU lain Iho tidak bisa langsung Perda. Sebab
nanti kalau Perda dia menjadi, ya maaf-maaf nasionalnya susah pokoknya
ini, dalam kaitan nasionalnya akan susah. Karena itu Saudara Ketua,
dengan tetap memberi penghargaan kepada Fraksi-fraksi yang menambah,
apa ketentuan, apakah ketentuan-ketentuan mengenai "Ketentuan Pokok
tentang Pajak dan Retribusi Daerah" kami berpendapat dengan penjelasan
penjelasan di atas nama UUini adalah tetap. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Menteri, sesuai dengan kesepakatan kita masih ada
kesempatan kita satu kali lagi. Tetapi kalau misalnya alasan dari Pemerintah itu logis, ya hendaknya kita dapat mempertimbangkan dengan sebaik
baiknya dalam halini.
Kami persilakan F-KP.
F -KP (AND I HASAN MACHMUD) :
Terima kasih Saudara Pimpinan.
76
Sebenarnya F-KP bertolak disatu pemikiran begitu, jadi kita urun
rembug dulu Pak ya, bahwa judul itu merupakan gambaran satu mated
daripada satu undang-undang. Demikian juga telah mengalir dengan konsiderans dan sebagainya itu merupakan satu kesatuan yang utuh Pak.
Kalau F-KP melihat permasalahan di sini ini itu pertama tadi, berdasarkan
Pasal 58 ayat (1) UU Nomor 5 meskipun tidak terkatakan judul, tanpa
hurup besar ketentuan-ketentuan tetapi secara hakekat, jadi secara filoslpi menurut pendapat F-KP ini satu k,etentuan pokok Pak, mengingat bahwa
seperti apa yang dikatakan oleh Saudara dari F-PP bahwa itu mengatur pajak-pajak daerah. Jadi pajak-pajak, ya tnemang tidak mengatur seperti apa yang dikatakan oleh Saudara Menteri tadi bahwa akan diatur dengan
pajak-pajak yang lain tetapi mengatur pajak-pajak daerah yang dalam
selanjutnya nanti. Jadi dengan demikian F-KP telah menganggap Pak bahwaini adalah ketentuan-ketentuan pokok yang nanti mengatur pajak
daerah. Dengan demikian kalau klta melihat bahwa materi dari Pasal ini memang mengatur beberalPa pajak daerah sedangkan yang sudah ada di sini
adalah pajak daerah yang diatur. Cuma kita dalam pengertian seperti apa
yang dikatakan oleh Saudara Menteri bahwa tidak akan lagi ada UU yang mengatur tentang tetapi mengatur pajak-pajak daerah yang nanti akan ada.
Jadi buat F-KP Pak itu tetap berpendapat demikian, namun demikian
barangkali kita bisa berbincang-bincang untuk merumuskan dan menemukan solusi yang sebaik-baiknya Pak. Dengan alasan itu tadi untuk
sementara F-KP tetap berpendapat bahwa pendapat itu begitu. Namun Demikian tidak menutup kemungkinan untuk kita rundingkan Pak. Apakah
antara Fraksi atau antara Tim.
Terima kasih
KETUARAPAT:
Terima kasih Pak Andi kami tidak akan ulangi karena telah sarna-sarna kita dengar. Kami kembali kepada F-PP setelah mendengar keterangan Pemerintah.
77
F-PP (H. ALI HARDI KlAIDEMAK, SH) :
Terima kasih Pak.
Pertama, statement dari pada Menku selaku Pemerintah bahwa tidak ada
lagi istHah pokok-pokok itu, kami mohon dapat diluruskan, karena akan ada
bertentangan dengan Pemerintah-Pemerintah yang lain. Sebagai contoh UU
tentang Pokok Pemerintah di lDaerah sekaligus sudah banyak pakar yang
ingin merubahnya toh Pemerintah cq. Mendagri tetap bertahan itu masih
perlu. Demikian juga tentang Pokok-pokok Agraria itu bahkan Menteri
Agraria dibuat hari ulang tahun. Setiap tahun dibuat peringatan hari Ulang
Tahun tentang UU Pokok Agraria bahkan waJaupun namanya lain yang
tahun 1994 dan juga UU tentang Ketentuan U mum Pajak walaupun tidak
menyebut Pokok tetapi juga namanya K,etentuan Umum toh juga operasional.
UU Agraria, UU Pemerintahan di Daerah, UU Pokok Pertambangan masih
banyak lagi yang menyebut pokok itu toh juga operasional. Tetapi di
sini karena memberi peluang untuk kemungkinan adanya UU yang lain.
Secara substansial tadi yang telah diteruskan oleh rekan kami, memang di
dalam Pasal2 nanti pada waktu membicaralkan ayat (3) ada di situ "dengan
peratuaran Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak lainnya" di sini akan
menjadi permasalahan nanti pada pasal yang bersangkutan, pada ayat yang
bersangkutan. Tetapi toh Peraturan Pemerintah juga itu adalah jenis salah
satu perundang-undangan. Sebab kalau kita kembali kepada TAP MPRSI
XX/1966 yang menjadi acuan kita didalam hirarki perundang-undangan
di Indonesia maka yang dikatakan perundang-undangan itu yang meliputi
mulai dari UUD 1945, lIU Organik, PP, Perda dan seterusnya.
Oleh karena itu maka waJaupun ini kita menyebut ketentuan pokok
karena memang juga disyaraltkan tadi secara esklusif dinyatakan di dalam
UU Pokok-pokok Pemerintahan di daerah yang masih valid sampai saat
ini dan belum ada pemikiran untuk merubahnya, maka saya kira kami
masih tetap dengan usulan dari pada Fraksi tentang DIM yang ada dan
78
barangkali untuk lebih memperkuat kami mohon ada rekan-rekan kami
kami menambahkan itu supaya ini betul-betul pendapat-pendapat dari Tim
Fraksi yang ada di belakang, ada di samping mohon kesempatan.
F-PP (DRS. H.M. MUKRON AS-AD) :
Saudara Ketua, barangkali betul bahwa kita itu sudah jarang terakhir
terakhir menggunakan kata-kata pokok ini tetapi Ketentuan Vmum Perpajakan itu juga akhirnya mengenai UU Pokok, cuma dinamakan
"Ketentuan Vmum". Jadi mengenai nama ini tidak menjadi soal tetapi fungsi
UU ini terhadap perundangan yang lainnya ini barangkali menjadi alasan
pokok dari F-PP. Apa ini namanya pokok, karena tidak suka lagi Sehingga
kita dirubah menjadi "Ketentuan Vmum". Kalau kita berangkat dari materi
UU ini, sebelumnya keluar UU tentang Pajak Daerah itu kan sudah ada
beberapa UU yang mengatur pajak daerah. Vmpamanya pajak kendaraan
bermotor itu juga VV kemudian diserahkan ke daerah, kemudian Bea Balik
Nama juga lTV kemudian juga diserahkan daerah, itu maka diperlukan
adanya payungnya berupa Ketentuan Vmum daripada Pajak dan Retribusi
Daerah itu menurut hirarki peraturan perundangan yang lama.
Sekarang dengan ditunjuknya UU ini, maka pajak kendaraan bermotor,
bea balik nama, pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang akan menjadi
pajak daerah itu, mereka sudah diatur oleh VV ini. Jadi VV ini sudah
mengatur beberapa pajak ini sebagai pajak pusat yang nanti peraturan oleh
daerah. Andaikata keluar pajak baru dengan dikatakan di sini, maka dia
akan berdasarkan PP kalau ini bentuknya berupa VV biasa. Sedangkan
pajak daerah yang sudah ada di sini itu sudah berstatus sebagai pajak yang
ditetapkan oleh VV. Apakah nanti lainnya pajak yang dikreasi pajak baru
nantinya akan dikreasi dengan bentuk PP tidak sederajat tentunya dengan
pajak-pajak yang sudah ada ini yang dikreasi dalam bentuk VV, ini kan satu masalah juga. Jadi nanti umpamanya nanti keluar Pajak X diatur dengan
79
PP berdasarkan UU ini. Sedangkan di sini ada UU Bea Balik Nama, ada
ini, ini sudah diatur dalam UUini, kan tidak equallah. Jadi pajakjenis yang
sam a yang juga nanti akan dipungut oleh Pemda tetapi tidak equal dalam
pene:ntlllan penetapannya ada dengan UU ada dengan PP. Jadi dengan alasan
itu, maka memperkuat pemikiran kami bahwa yaini harus merupakan satu
hal yang mengatur bersifat payungnya, bersifat-sifat yang pokok, atau
bersifatsifat yang umum nanti semua pajak yang akan dikreasi yang akan
datang itu diatur dalam UU dan mencantolkan yang sekarang ini.
Jadi ini yang mohon menjadikan pertimbangan kitajangan sampai ada
beberapa pajak yang nanti dikreasi yang akan datang setelah UU berlaku kita
membuat lagi pajak barn terpikirkan yang sifatnya sarna seperti ini, yang
ini berdasarkan UU yang nanti Iberdasarkan PP ini kan nanti kan tidak logis.
Sekian, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Tambah lagi supaya lebih puas.
F-PP ( H. SOELAIMAN BIYANIMO) :
Saudara Ketua, Bapak Menteri yang terhormat, serta Anggota Pansus.
Melihat UU yang kita bahas sekarang kalau dikatakan sudah komplit,
rinci, ya okelah kita dapat memahami, cuma kita hams ingat UU ini tidak
otomatis berlaku di daerah. UU ini secara organik operasional barn berlaku
setelah di Perdakan. Kalau pendapat saya betul demikian, maka saya pikir
sekarang yang menjadi masalah bagaimana dalam menyusun Perda. Ada
banyak ketentuan yang kita tahu dengan menyusun Perda. Ada yang bisa
dikatakan mutatis-mutandis, ada yang tertuang di dalam UU itu mutatis
mutandis kita tuangkan di dalam Perda kalau seluruhnya sekecil-kecilnya
sudah ada. Namun kalau seluruhnya bel urn tertampung di sini sebab masing-
80
masing daerah punya potensi dan nuansa sendiri-sendiri, hal-hal yang bisa
dikembangkan di daerah itu tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan
dengan UU. Oleh karena itu saya ingin bertanya kepada Pemerintah
kalauini bukan UU Ketentuan Pokok Pajak dan Retribusi Daerah, apakah
dia otomatis secara organik berlaku di daerah. Kalau saya sepanjang, ya
saya baru kurang lebih empat tahun tidak di DPRD Tk. I Pak, sepanjang
yang saya tahu kecuali daJam empat tahunini ada perkembangan semua
pungutan dan retribusi daerah ditetapkan dengan Perda bukan dengan UU
tetapi dengan Perda. Perda itu disusun atas dasar landasan hukum UU di
atasnya. Jadidalam menyusun Perda mengingat UU Nomor sekian tentang
Ketetuan Pokok Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, itu biasanya kami
menyusun begitu Pak. Jadi tidak otomatis UUini berlaku di daerah.
Oleh karena itu menurut saya ada tahapan ada larangan menggunakan
UU tentang Ketentuan-ketentuan Pokok ten tang Pajak dan Retribusi
Daerah, seperti yang oleh rekan-rekan kami diutarakan tadi. Oleh karena itu
mohon dipertimbangkan, ada dua Fraksi yang rnengemukakan yang sejalan
tanpa kita ada kolusi dari F-KP dan dari F-PP yang saya kira ya dasarnya
kita juga dalam menyusun UU terutama di daerah juga itu UU Nomor
5 Tahun 1974 dicantumkan sudah UU inL Oleh karena itu adalah logis
menurut kami kalau UUini kita sebut ten tang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Demikian Saudara ketua, terima Ikasih.
Assalamu 'alaikum Wr. Wh.
F-PP (H. ALI HARD! KIAI DEMAK, SH) :
Ada sedikit Pak Ketua.
KETUA RAPAT :
Silakan.
81
F-PP (H. ALI HARD I KIAIDEMAK, SH ) :
Mohon dibedakan antara UU Pokok dan Ketentuan-ketentuan Pokok. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Kyai. Sebelum Pemerintah memberikan tanggapan
apakah dari F-ABRI akan Jebih menguatkan alasannya, kami persilakan.
F-ABRI (DJATMIKO D, S.I.P) :
Terima kasih Saudara Pimpinan.
Kami tetap berpendapat seperti pad a putaran pertama dan 3 uga kami
meJihat bahwa kalau kita mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1974, tidak
salah dan disana disebutkan tentang Ketentuan-ketentuan Pokok juga
tidak salah, karena memang suasana batiniah pad a waktu itu Demikian diperlukan adanya Pokok-pokok yang seperti yang kita maksudkan Pertama
tadi, termasuk yang saya katakan pertama Tadi terakhir kita adalah UU
Nomor 20 Tahun 1982. Kalau kita melihat materi UU ini sudah cukup detail operasional, walaupun hal-hal yang pokok sudah juga term as uk
di dalamnya. Sehingga sebaiknya tetap seperti konsep RUU. Untuk itu juga kami sarankan sebaiknya kita lernpar kita salurkan ke Panja untuk
membahas Jebih lanjut. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih dari rekan F-ABRI, apakah Panja atau ke lain itu nanti
kita bahas karena ini menyangkut rnasalah yang sangat prinsipil yang
bersangkut dengan UU. Jadi baik saran itu kita terirna yang nanti kita akan
bahas dari F-PDI ada tambahan alasan Pak? Persilakan.
82
F-PDI (DJUPRI, SH ) :
Terima kasih Saudara Pimpinan. Kita sekarang ini berbicara masalah UU,
oleh karena itu mungkin ada baiknya karni ingin mengajukan satu tambahan penjelasan sebagai alasan kami, mengapa ini tidak perlu dirubahjudulnya.
Kami ingin menarik dari hirarki perundang-undangan meskipun didalam UU itu sendiri nantinya akan ditinjau tetapi ketentuan ini diatur didalam
TAP MPRSIXXlI966 ini sebagai landasannya. Di sana disebutkan bahwa
paling atas adalah sumber dari segala sumber itu adalah Pancasila, UUD 1945 Ketetapan MPR dan MPRS. Kemudian UUlPeratuaran Pemerintah
Pengganti UU Tetapi Ketentuan Pokok itu tidak ada yang seperti itu, itu yang pertama. Kedua, meskipun di dalam Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan
bahkan itu merupakan satu perintah seolah-olah, kami ingin bacakan saja
Pasal58 UU Nomor 4 Tahun 1975.
"Dengan UU ditetapkan ketentuan pokok tentang Pajak dan Retribusi
Daerah". Tetapi kita harus menyadari bahwa UUini sudah terlalu lama,
kitapun sadar bahwa perkembanganini sudah Demikian maju. Oleh karena
itu saya yakin mestinya setiap periode tertentu katakanlah 10 tahun atau 5 tahun memang harus diadakan eventarisasi dan evaluasi tentang bahkan seluruhnya, kita sadari kita tidak mampu DPRini, begitu juga Pemerintah
belum melaksanakan. Oleh karena itu karni pikir ya kalau kita berpedoman
pada ini lalu benturan dengan UU yang terakhir yangjuga mengatur ketentuan pokok, ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana diatur
terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1994. Materinya secara operasional
oleh Pemerintah diajukan secara lengkap didalam Rancanganini, dengan demikian akan benturan satu sarna lain.
Oleh karena itu kami berpendapat tetap mempunyai pendapat bah~a
judul itu seperti apa yang dicantumkan di dalarn Rancangan ini. Terima kasih Saudara Pirnpinan.
83
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Djupri.
Sekarang ini kami harapkan tanggapan Pemerintah.
PEMERINTAH :
Saudara Ketua, kita mulai dengan UU Nomor 11 Tahun 1987, disitu
ada iistilah Peraturan Umum Pajak Daerah. Kemudian tabun 1974 istilahnya
meskipun dengan hurnf kecil "(k)" "(p)" kecil dan "(r)" kecil, ketentuan
pokok dengan UU ditetapkan Iketentuan pokok tentang pajak dan retribusi
daerah. Lalu kita mengenaljugaistilah ketentuan umum. Ketentuan umum
itu terjemahan dari pada jenderal plusijes. Mengapa kami pakai istilah
ketentuan umum, karena tidak mungkin hal-hal yang prosedur diann
sampai yang kecil-kecil tidak mungkin, karena itu istilah umum bukan
untuk mengganti pokok tetapi untuk menggantl jenderal JPlusijes seperti
juga di negara-negara lain. Karena sifatnya sangat tehnis, mekanis dan itu
setiap saat berkembang yang namanya formulir-formulir dan lain-lain, kan
tidak mungkin itu diatur sampai semua suatu lhal yang tidak mungkiniah
itu. Jadi kita pakai istilah ketentuan umum.
Kemudian apakah dalam pelaksanaannya dengan Pemda harns dengan
Perda. Tetapi Perda yang akan dikeluarkan harns terkoordinir terhadap
UUini, tidak bisa dia menyimpang dari pad a UU ini. Jadi sampai yang
kita sebut pokokpun dia harns menundukan did karena tanpa mengecilkan
atan mengurangi artj sedikitpun untuk demi daerah tetap kita berpegang
padanegara kesatuan RI. Jadi karena ituini sekaligus pertanyaan Pak
Soelaiman apakah dengan Perda. Dengan catatan bahwa Perda harns
menundukkan diri pada UU ini. Jadi tanpa disebutkan ketentuan pokok
pun dia harns sudah menundukan diri, jadi sifat Perda nanti dengan UUini
tidak koordinatiftetapi sekoordinatif.
84
Karena itu Saudara Ketua,ini penjelasan kami dengan pertimbangan
pertimbangan di atas sekali lagi dengan tidak mengurangi penghargaan
kami terhadap F-KP dan F-PP dengan semua argumentasinya yang juga
kami pahami kami tetap padanan UU ini dan kalau Saudara Pirnpinan dan para
Anggota Pansus yang terhonnat setuju untuk di Panjakan kami tidak keberatan.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Terima kasih kepada Bapak Menku selaku Wakil Pemerintah, kita telah mendengar alasan-alasan dari si pengusul dan Fraksi-fraksi dan Pemerintah, dan terakhir dikatakan dibawa ke Panjaini karena hal yang
sangat prinsipil Bapak Menteri, ini harus kita putus di dalam Pansus.
Kami telah merundingkan dan untuk hal itu barangkali untuk pertama kali Pak Menteri biar kita agak sedikit pada pennulaan ini secara agak lebih
detail membahasnya, apakah tidak sebaiknya lobby saja sebentar Bapak
Menteri. Karena dalam lobby itu lebih cepat kita mengemukakan argumen
kita segala macam. Sehingga kalau judul ini sudah selesai dia akan DUrut sampai ke bawah mungkin Pak Menteri. Sebab kalau dalam Panja banyak
yang tergantung nanti, banyak yang mandeg pembicaraannya.
Jadi oleh sebab itu sependapatkah Fraksi-fraksi berserta Pemerintah dengan kami, karena kami telah bisi-bisik di sini sebaiknya sebentar kita lobbykan masalah ini, bincang-blncang sebentar antara Pemerintah dan Fraksi-fraksi. Setuju Saudara-saudara ?
(RAPAT: SETUJU)
Untuk hal itu barangkali kami mohon waktu lebih kurang 15 men it sampai jam 14.00 WIB atau kalau kita mulai tadi jam 13 lewat 5 menit
sampaijam 14.15 menit.
85
Untuk itu rapat kami skors untuk 15 menlit dan kita kembali padajam
J 4.00 WIB, rap at kami skors.
(RAPAT DISKORS PUKUL 13.45 WIB.)
KETUA RAPAT :
Bapak-bapak skors kami cabut, dan rapat kami lanjutkan. Skors di
cabut pukul 14.20 WIB.
(Skorsing dicabut Puku114.20 WIB.)
Oapat kami sampaikan setelah melakukan suatu musyawarah antar
Fraksi-fraksi dan Pemerintah dan tentu dalam hal ini tadi juga sama-sama
didengar alasannya, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :
Adapun judul tetap Pajak Oaerah dan Retribusi daerah, jadi kami
ulangi. Tentang judul atau nama tetap tentang Pajak Oaerah dan Retribusi
Oaerah, dengan catatan bahwa sebab berapa alasan-alasan yang diharapkan
baik oleh F-PP maupun oleh F-KP tadinya akan tertampung nanti di dalam
penjelasan umum. Maka oleh sebab itu untuk hal ini mengenai nama atau
judulinil, kami mohon kesepakatan kita bersama yaitu nama ataujudul dari
pada RUU ini tetap Pajak Oaerah dan Retribusi Oaerah. Oapat disetujui
Ibu dan Bapak-bapak.
(RAPAT: SETUJU)
Sekarang tentu kita, jadi jam 14.15 tadi sebetulnya itu telah dapat
kita telah putuskan, walaupun tadi dengan beberapa alasan-alasan yang
dikemukakan. Kemudian kalau butir 4 saya rasa tetap semua,jadi untuk itu
butir 4 juga sudah dengan sendirinya harus kita. sudah oke kan.
(RA.PAT: SETUJU)
86
Sekarang kita sudah sampai kepada Konsiderans, untuk konsiderans ini,
tadi juga telah disinggung di dalam lobbi, tapi sebetulnya walaupun tidak
disinggung di dalam lobby ini keputusan telah kita ambit dalam rapat kita
yang pertama dulu. Yaitu sepanjang mengenai konsiderans "menimbang
dan mengingat" tambah dengan "penjelasan utnum" akan diserahkan oleh
Pansus kepada Panja dan kepada Panja diamanatkan oleh Pansus untuk
diserahkan kepada suatu Tim Kecil, dari pada suatu Timcil dengan utusan
fraksi-fraksi dan Pemerintah dengan suatu mandat penuh. Demikian Ibu
ibu dan Bapak-bapak. Setuju ?
(RAPAT : SETUJU)
Maka sekarang kami sampai kepada butir IS, saya rasa juga disini
ada permasalah seperti F-ABRI dengan persetujuan ditulis huruf besar
semuanya, saya rasa ini Panja yang mungkin juga akan menyerahkan
kepada Timus. Begitu barangkali Bapak.
(RAPAT : SETUJU)
Kemudian butir 16, ini juga sudah tidak ada juga disini ada catatan
dari F-PP antara kata "tentang" dan kata "pajak" disisi lain kan, ini sudah
dengan sendirinya sudah kita putus dengan sendirinya, jadi juga dengan
butir 16 adalah merupakan keputusan oke punya. Demikian.
(RAPAT : SETUJU)
Maka sekarang kita masuk kepada Bab I yaitu Ketentuan U mum. Dalam
Ketentuan Umum ini ada 17 butir kalau tidak salah, maka kita lihat saja disini.
Pasal 1 dalanl UU masuk denganini sudah tidak ada masalah, semua sudah
tetap, butir 17 tetap, 18 tetap, tetap, butir 19 yaitu angka 1 baru disini F-KP
tetap, F-ABRI tetap, F-PP ada usulan perubahan yaitu mulai dari kata-kata yaitu kesatuan sampai dengan kata-kata Republik Indonesia dihapus dan
87
F-PDI tetap. Menurut kita barangkali tidak ada yang sangat prinsipil ini
barangkaii atau ada yang F-PP barangkali ada yang perlu dijelaskan.
F-PP (D. ALI HARDI KIAI DEMAK, SH) :
Kami perfu menjelaskan bahwa daerah onotomi itu sudah dijelaskan
di dalam UU Nomor 5 Tahun 1974, apa yang disebut daerah otonom, oleh
karen a itu maka F-PP rnengusulkan daerah adalah daerah otonom sesuai
dengan peraturan perundangan yang berfaku, sehingga tidak perlu lagi
dijelaskan disini daerah otonom itu.
KETUA R.t\PAT :
Baik, karena dijelaskan Pt::merintah barangkali.
PEMERINTAD :
Kami Pernerintah tidak keberatan kalau semua fraksi sepakat.
KE,TUARAPAT:
Jadi untuk hal itu apakah kita dibahas disini atau di Panja saja nanti
Pak, Panja atau bisa kita putus. F-ABRI ?
F-PP (D. ALI HARDI KIAI DEMAK, SH):
Saya kira di Panja saja pale
Saya bacakan, di UU Nomor 5 Tal1Un 1974 bunyinya Ketentuan
U mum, Daerah otonom seianj utnya disebut daerah adalah se1uruh kesatuan
rnasyarakat hukum yang mernpunyai wilayah dan seterusnya.
KETUA RAPAT :
Jadi sarna maksud Pak Kiai, ini dikutip dari UU Nornor 5 Tahun 1974,
88
makanya untuk butir 1 ini F-PP menyatakan daerah adalah daerah otonom
sesuai dengan peraturan penmdangan yang berlaku. Kalau mungkin Nomor
5 tahun 1974 berganti itu pula yang berlaku barangkali salah satu dasar lPikilran.
Silakan daTi F-ABRI Pak.
F-ABRI (DJATMIKANTO D, S.IP) :
Setuju di hapus, Pak.
KETUA RAPAT :
Setuju. Silakan F-KP.
F-KP (Drs. H. AWANG FAROEK ISHAK, SH) :
Kalau itu alasannya saya kira banyak sekali dalam ketentuan umum
yang diambilkan dari UU lain. Misalnya dari KUP saja ada berapa banyak
ketentuan Umum ini yang kita ambil, jadi menurut pendapat kamiini kita
selebaikan di Panja saja nantiladitidak perIu sekarang.
KETUA R.\PAT :
Terima kasih Pak Awang, Silakan FPDI.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Saudara Pimpinan.
Sebagaimana kita ketahui kalau Ketentuan Umum itu sebetulnya boleh
merupakan definisi atau batasan-batasan yang diuraikan sedemikian rupa
Sehinggajelas., yang sedapat mungkin tidak perlu penjelasan, kalau usulan
dari rekan F-PP ini nanti ada penjelasan Iagi, karena secara garis besar,jadi
kami pikir dari rancangan itu sudah cukup baik artinya merupakan suatu
89
batasan dan definisi sedemikian rupa sehingga tidak diperlukan penjelasan
lagi. Demikian.
KETUARAPAT:
Pak Djupri, telah sarna-sarna kita dengar rnaka sebaiknya kami
sarankanini kita perdalam di dalam Panja, bagaimana Pak.
(RAPAT: SETUJlU)
BUitir 2 semua tetap, eke punya yaitu nomor 21,23 juga oke punya
tetap, tetap. 23 yaitu angka 4 semua tetap, saya rasa juga oke punya, ini
ketoknya agak kurang karena sudah lihat-lihat oke nya tadi sudah A saya
yang saya ketok.
(RAPAT: SETUJU)
Kelima, yaitu butir 24 F-KP punya saran kata "seimbang" di hapus
setelah kata perundang-undang ditambah kata "mengenai'" kata-kata yang
digunakan untuk membiayai dan seterusnya dan setelah perubahan jadi
kalimat sebagaimana dibutir, ini hanya redaksional.
Kemudian F-ABRI tetap, F-PP usul peru bahan, kata "pajak" setelah
kata "perundang-undangan" diganti dengan kata" perpajakan" sehingga
demikian bunyinya setelah perubahan juga Iredaksional, di F-PDI juga
redaksional kata "dilakukan" oleh diganti dengan kepada atau pribadi
diganti kepada perseorangan. Kami mohon tanggapan Pemerintah.
PEMERINTAH :
Kami usulkan di Panjakan saja, karena tidak prinsipil.
KETUA RAPAT :
Maka barangkali di dalam hal ini apakah Pansus ini dapat mengamanatkan,
90
kita serahkan kepada Panja dan Panja nanti akan meneruskan ke Timus,
karena ini hanya redaksionaL Setuju Pak.
(RAPAT: SETUJU)
Jadi Panja, Timus.
Butir 25, saya rasa dalam halini F-KP tetap, F-ABRI tetap, F-PP juga tetap karena blank, dan usul F-PDI kata "pribadi" diganti dengan
"perseorangan" ini yang dikatakan oleh Pak Badjeber tadi supaya kita konsisten, jadi saya rasa ini mari kita Panjakan saja Pak, atau langsung ke
Timus, Panja Timus ya. Sebab ini menghindari juga harapkan Pak Purba
ini, jangan nanti ke Panja semua sebetulnya sudah bisa kita lanjutkan saja ke Timus.
(RAPAT : SETUJU)
Kemudian butir 26 angka 7 F-KP usul perubahan kata "perpajakan"
diganti dengan kata "mengenai Pajak" juga redaksional, F-ABRI tetap,
F-PP tetap, F-PDI usul perubahan kata "pribadi" diganti dengan kata
"perseorangan"'; saya rasaini sarna dengan butir 25, yaitu kita serahkan kepada Panja dan terus ke Timus. Setuju.
(RAPAT:: SETUJU)
Butir 27, yaitu angka 8 usul perubahan setelah kata lamanya ditambah dengan kata sarna dengan, kata-kata kecualii ditetapkan lain-lain, dihapus redaksional; F-ABRI tetap, F-PP juga redaksional, antara kata lamanya dan
kata satu disisipkan angka 11, jadi angka 1 disisipkan dan pada kata "satu"
diberi tanda kurung. Jadi ini juga lebih redaksional, F-PDI juga perlu penjelasan apa yang dimaksud dengan masa Pajak satu bulan taqwin dan
yang ditetapkan lain, untuk hal inilah perlu kami minta penjelasan kepada
Pemerintah, kami persilakan.
91
Yaitu pertanyaan FPDI, apa yang dimaksud dengan masa Pajak satu
bulan taqwim dan yang ditetapkan lain pada butir angka 8, masa Pajak
adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan taqwin, kecuali ditetapkan lain. Apa yang dimaksud dengan yang ditetapkan lain dan apa pula yang dimaksud dengan masa pajak 1 bulan taqwin, kami persilakan penjelasan
Pemerintah untuk menjawab rekan F-PDI. Kami persilakan.
PEMERINTAH :
Saudara Ketua.
Mengenai kalimat yang ditetapkan lain, adalah perhitungan masa untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tidak tergantung pada banyaknya hari
dalam bulan yang bersangkutan misalnya berdasarkan transaksi. Jadi tidak selalu satu masa tertentu tapi misalnya yang berdasarkan transaksi.
KETUA RAPAT :
Dari F-PDI sudah terjawab Pak, Pak Jupri sudah terjawab.
F-PDI (DJUPRI, SH):
Taqwimnya yang belum Pak.
KETUA RAPAT :
Penjelasan masa pajak satu bulan taqwim yang belum Pak Menteri.
PEMERINTAH :
Masa Pajak satu bulan taqwim, yaitu penentuan untuk melaksanakan
kewajiban perpajakan, sesuai dengan banyaknya hari dalarn bulan yang
bersangkutan. Hari tidak sarna maksudnya untuk menarnpung itu saja,
pokoknya ganti bulan, bisa dua kabisat.
92
KETUA RAPAT :
Sudah terjawab menurut rekan F-PDI.
F-PDI (SOENARJO) :
Saudara Ketua.
Dalam penjelasan memang tadi kita minta bahwa tidak akan mungkin
timbul adanya suatu keraguan tapi disini dengan kata "kecuali" yang tadi
diberi penjelasan oleh Pak Menteri bahwa ditetapkan lainini berdasarkan transaksi, apakah tidak bisa bahwa untuk tidak menimbulkan satu keraguan, karenaini memakai kecuali inikan menimbulkan suatu permasalahan juga,
padahal ini diketentuan umum apakah keterangan dari pada Pak Menteri
mengenai masalah yang sesuai dengan transaksi dimasukkan saja. Bahwa
bukan kecuali ditentukan lain tetapi adalah sesuai dengan transaksi misalnya, nanti kalimatnya bisa di rumus pada Timus supaya tidak
menimbulkan keraguan, karena dengan kata kecualiini menimbulkan suatu
keraguan, padahal ini ketentuan umum dan tidak perlu ada penjelasan nanti
ketentuan umum kok ada penjelasan, penjelasannya malah tidakjelas bisa
repotjuga.Demikian Pak Ketua, terima kasih
KETUA RAPAT :
Belum dijawab oleh Pemerintah, dari F-PP mungkin ada penjelasan, kami persilakan.
F-PP (H. ALI HARDI KIAIDEMAK, SH) :
Sekedar kami mengingatkan semua di UU tentang KUP tahun 1994
memang dalam penjelasan umum sudah jelaskan butir c, masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sarna dengan satu bulan taqwim,
kecuali ditetapkan oleh Menteri Keuangan, disini hanya dikurangi Menteri Keuangan itu sebetulnya kutipan dari KUP butir c.
93
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Kiai, ini bala bantuan untuk Pernerintah ini sudah
datang untukjawaban ya. Inilah penjelasan Pernerintah ditarnbah lagi oleh
Pak Kiai begitu. Bagairnana dari F-PDI.
F-PDI (SOENARJO) :
Dengan dernikian kalirnat oleh Menteri Keuangan rnasuk kalau begitu
ditarnbahkan, jadi rnasuk Panja atau Tirnus itu.
PEMERINTAH :
Ini tidak bisa karena ini, dengan Perda karena itu kata Menteri Keuangan
dihapuskan. Menteri Keuangan karena ini bukan karni rnenetapkan nanti.
Kalau urnparnanya kata-kataini bisa rnenimbulkan ditetapkan lain bisa
rnenirnbulkan berbagai penafsiran rnisalnya kita bisa rnerurnuskan lain
rnisalnya, apakah transaksi kita rnasih cari selain transaksi rnungkin ada
yang lain-Iain,jadijangan transaksi saja, karni tidak keberatan, tapijangan
bulan saja untuk rnenarnpung itu, kalau bukan bulan dianggap bukan rnasa
pajak berabe kita, itu saja karni tidak keberatan. Kalau urnpanya kata-kata
kecuali kata lain bisa rnenirnbulkan berbagai iterpretasi, kita cari saja istilah
lain rnisalnya transaksi dandanan apa nanti karni lagi cari, selain transaksi
ada apa lagi, kalau nanti karni surnbangkan kami sarnpaikan urun rernbug
karni. Saya kira itu Saudara Ketua.
KETUA RAPAT :
Penjelasan sebentar ini terjawab pula, penjelasan dari F-KP yang ingin
rnenghapus kata-kata ditetapkan lain, atau nanti kita bahas di Panja dan
Tirnus karena telah diberikan beberapa kejelasan-kejelasan tadi, silakan.
94
F-KP (DRS. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM) :
Pak Ketua. Kami memaklumi bahwa urusan dari masa pajak ini kita
ambilkan dari KUP, tetapi sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Menteri
bahwa ini akan menyangkut hal-hal yang akan diatur di dalam Perda,
jadi tidak bisa saja kita ambil secara lengkap dari KUP karen a itu kami
mengusulkan setelah kata "lamanya" ditambah dengan kata "sama dengan"
dan kata-kata "kecuali" ditetapkan lain itu juga dihapus, oleh karena itu kami
baranggapan persoalan ini bisa saja nanti kita selebaikan di Panja, terima
kasih.
KETUARAPAT:
Dapatkah butir 27 angka 8 ini, kita selebaikan kita serahkan ke Panja,
maksud saya diserahkah k,e Panja, bukan Panja itu membahas Panja nanti
sudah langsung dapat menyerahkan ke Timus, tetapi herarki pembahasan
kita harus melalui Panja Pak, ini untuk menjadi catatan Sekretariat, jadi
nanti kalau ada Panja ada Timus, itu berarti sudah langsung ke Timus
Pak. Kalau yang dibahas Panja hanya Panja tok, atau nanti warnanya kita
bedakan nanti untuk kejelasan saja. Dari F-PDI masih ada Pak.
F-PDI (SOENARDJO) :
Saudara Ketua, dengan catatan bahwa apa tadi yang diberikan penjelasan
oleh Pak Menteri ini adalah kami sudah bisa menerima, oleh karena itu
maka dari pihak Pemerintah nanti membuat draft dari pad a rancanganini,
usulan yang Tadidikemukakan oleh Pak Menteri, sehingga nanti dalam
Panja dan Timus itu nanti draft kalimatnya dari pihak Pemerintah.
Terima kasih.
PEMERINTAH :
Contoh supaya konkrit kita, apa yang tidak biasakan masa Pajak
95
misalnya transaksi itu Pajak tonto nan tidak masa pajak, pajak reklame,
itukan transaksi contohnya, jadi kami setuju. Kecuali dikaitkan dirubah
menjadi bahasa yang positif, kalau umpamanya disetujui kami nanti urun
rembug, kami coba kami rumuskan, terima kasih dan nanti di Panja.
KETUARAPAT:
Jadi terima kasih Pak Menteri.
Jadi rumusannya terakhir yaitu melalui Panja yaitu nanti akan
langsung ke Timus, tapi untuk memudahkan Timus Pemerintah diharapkan
menyiapkan draftnya, jadi kami catat disini draft awal akan disiapkan oleh
Pemerintah. Demikian saudara-saudara.
(RAPAT : SETUJU)
Sekarang kami beralih kepada butir 28 yaitu angka 9 usul perubahan
dari F-KP kata "wajib pajak" di awali dengan huruf besar. Jadi ini juga
redaksional kebiasaan F-ABRI tetap, F-PP yaitu usul perubahan antara
kata "Iamanya" dan kata "satu disisipkan angka satu" dan kata-kata "satu"
diberi tanda kurung. Jadi ini juga redaksional yang tidak prinsipiil dan
setelah perubahan dijelaskan dan saya rasa hal ini langsung ke Timus
melalui Panja, setuju saudara-saudara Panja, Timus.
(RAPAT : SETUJU)
Sekarang 29 yaitu, angka 10 yaitu usul perubahan kata "perpajakan"
diganti dengan kata "mengenai Pajak" ini juga telah ada usul pertama
Tadioleh F-KP, F-ABRI tetap, F-PP tetap, F-PDI tetap. Maka untuk hal ini
saya rasa juga terus ke Timus melalui Panja.
(RAPAT : SETUJU)
96
Sekarang 30 angka 11, dalam hal ini hanya F-KPyaitujuga redaksional
setelah kata "penentuan" ditambah dengan kata "dan penetapan", kemudian
F-ABRI tetap, F-PP tetap, F-PDI tetap. Saya rasa ini Timus yang akan
merumuskan nanti ini, tanpa membahas karenaini hanya peru bahan
perubahan kalimat saja. Setuju.
(RAPAT : SETUJU)
Kemudian butir 31, angka 12 sarna saya rasa F-KP itu hanya perubahan
kata "dan" pada kata-kata "penghitungan dan pembayaran" di hapus kata
"perpajakan" diganti juga redaksional F-ABRI tetap, F-PDI tetap, F-PP tetap,
saya rasa juga tugas Timus ini, untuk meluruskan nanti, setuju Saudara-saudara.
(RAPAT : SETUJU)
Kemudian butir 32 angka 13 ini ada usul perubahan nomor 13 menjadi
14, kata-kata "wajib pajak" diawali dengan hurufbesar, saya rasa ini kalau
diawali dengan huruf besar tidak masalah, itu akan dapat dibahas F-ABRI
tetap, F-PP tetap, F-PDI tetap. Barangkali kita mahan kejelasan juga
sedikit, perubahan tempatini apa alasan dari F-KP. Kami persilakan. Apa
prinsip, atau kita serahkan ke Timus.
F-KP (SOEKOTJO SAID, SE) :
Terima kasih Ketua.
Untuk nomor 32 ini sebetulnya masalah teknis, tetapi F-KP ini
menganggap perlu diluruskan bahwa sebelum Pajak disetor, ini ada
penetapan dari pada Pajak. Oleh karena itu untuk urutan berpikir lebih baik
ditetapkan dulu baru masuk ke setoran Pajak, ini alasan dari pada F-KP,
terima kasih"
97
KETUA RAPAT :
Jadi ini karena ini tidak prinsipiil tetapi alasan ditetapkan dulu barn disetor. Jadi saya rasa serahkan ke Timus, Setuju Saudara-saudara.
(RAPAT : SETUJU)
Kemudian 34, semua tetap. Jadi berarti angka 15 juga Timus. Jadi tetap
di ketok.
(RAPAT: SETUJU)
Kemudian 16 semua tetap.
(RAPAT :SETUJU)
17 angka 36 tetap.
(RAPAT : SETUJU)
37 angka 18 semua tetap.
(RAPAT : SETUJU)
Kemudian butir 38 angka 19 disini F-KP ada mengusulkan kata "dan
atau" diganti dengan kata "danlatau" redaksional, F-ABRI tetap, F-PP
tetap, F-PDI usul perubahan dibelakang kata "pajak" ditambah kata "yang terutang" sehingga setelah perubahan surat tagihan pajak daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
yang terutang dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
Saya rasa langsung saja dari F-PDI ini barangkali untuk menyampaikan
kepada Pemerintah apakah dalam hal ini tepat dan saran dari F-PDI ini,
kami harapkan jawaban dari Pemerintah. Maaf F-PDI menjelaskan dulu
sarannya.
98
Silakan dari F-PDI.
F-PDI (SOENARDJO) :
Saudara K'etua.
Mengapa F-PDI mengusulkan bahwa di dalam kata-kata di belakang
kata "pajak" yang dibelakang setelah kata "tagihan Pajak" ini ditambah
dengan kata "terutang" agar untuk jelas, bahwa surat tagihan pajak daerah
apa yang ditagih itu memang benar-benar yang terutang oleh wajib pajak,
jadi agar tidak kejelasan tentang jumlah dan sebagainyaini tertuang pada surat tagihan pajak daerah yang terutang.
Demikian tambahan penjelasan Pak.
KETUA RAPAT :
Terima kasih rekan dari F-PDI.
Kami harapkan tanggapan dari Pemerintah.
PEMERINTAH :
Baik usul F-KP maupun F-PDI kami terima. Garis miring F-KP dan
atau, kemudian yang dari F-PDI ditambah terutang supaya lebih jelas, kami terima.
KETUARAPAT:
Dapatkah kita putus dalam hal ini untuk itu kita minta tanggapan dari F-ABRI dan F-PP, karena Pemerintah menyatakan baik saran F-KP
maupun saran F-PDI telah dapat diterima oleh Pemerintah.
Kami harapkan tanggapan dari F-ABRI.
99
F-ABRI (DJATMIKANTO, D. S.IP) :
Terima kasih Saudara Pimpinan
Untuk usul dari F-KP kami sependapat, dan untuk usul dari F-PDI kami kurang sependapat kami mengacu kepada 994 KUP Pasal 1 huruf c, disitu juga hanya disebutkan surat tagihan pajak, ada surat untuk melakukan
tagihan pajak dan!atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
Jadi di belakang surat tagihan pajak tidak pakai terutang, sehingga saya kira kalau kita konsisten dengan 994 saya kira tetap ... dalam artian yang F-KP diterima, yang F-PDI tidak kami terima, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak, Silakan F-PP.
F-PP (H. ALI KIAIDEMAK, SH) :
Kami bisa memahami usulan F-KP, tapi kalau konsisten dengan dan! atau karena mengacuk kepada KUP, seharusnya juga daru atau denda itu
juga harus pakai garis miring juga, kalau itu ac:uannya. Saya kira acuannya
sama itu.
Jadi kalau mengacu ke KUP ini dan ini dari kutipan KUP, maka
sebaiknya kita ikuti saja yang butir c daripada KUP itu. Jadi tidak pakai yang terutang dan garis miring atau bukan hanya disanksi tetapi juga tadi dan atau pakai seperti yang sesuai dengan KUP. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Baiklah walaupun tadi Pemerintah telah menyatakan tidak keberatan tetapi ada beberapa saran yang dikemukakan untuk konsistensi RUU ini,
sebaiknya kita serahkanjuga inijuga kepada Panja dan Timus. Setuju, Pak
Menteri.
100
(RAPAT : SETUJU)
Walaupun tadi Pernerintah telah rnengatakan tidak keberatan, tapi ada
beberapa saran yang dikernukakan untuk konsistensi RUU ini, sebaiknya
kita serahkanjuga ini kepada Panja dan Tirnus. Setuju ? Pak Menteri ?
(RAPAT : SETUJU)
Butir 39 angka 20 kata perpajakan diganti dengan kata-kata "mengenai
pajak" juga redaksional, F-ABRI tetap. Dari F-PP sesudah kata SKPDN
ditarnbah dengan "pajak", redaksional untuk konsistensinya nanti harus
kita perhatikan betul-betul. Dari F-PDI dibelakang kata pajak ditambah kata
"yang terhutang" sarna dengan tadi. Jadi karena sarna dengan tadi putusnya
juga sarna dengan tadi, kita serahkan rnelalui Panja kepada Timus, Setuju
saudara-saudara ?
(RAPAT : SETUJU)
Sekarang kami sampai kepada angka 40 butir 21, dalam hal ini F-KP
tetap, F-ABRI tetap, usul perubahan dari F-PP sesudah kata itu ditambah
dengan "baca, (koma)", ini konsistensi yang diharapkan Bapak Kiaidernak
tadi yang harus diperhatikan betul oleh Panitia Perumus. Kernudian usul
perubahan dari F-PDI, rumusan tetap tetapi ada pertanyaan siapa yang
dirnaksud dengan pihak ketiga. Untuk jawaban ini karni harapkan dari
Pernerintah.
Jadi pertanyaanya siapa yang dirnaksud dengan pihak ketiga didalam
angka 21 ini. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap SKPR, SPDKP, SKPDKPT, SKPDIB, SKPON atau
terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
wajib pajak, siapakah yang dimaksud dengan pihak ketiga itu. Mohon penjelasan dari Pernerintah.
101
PEMERINTAH :
Yang dimaksud pihak ketiga adalah oranglbadan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan, untuk memungut Pajak Daerah.
Bendaharawan dan lain-lain. Jadi memang yang ditunjuk untuk itu.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Pak Menteri,
Apakah rekan dari F-PDI sudah memenuhi keinginanjawaban ?
F-PDI (SOENARJO) :
Cukup.
KETUA RAPAT :
Maka oleh sebab itu, barangkali dengan memperhatikan saran F-PP
untuk konsistensi tanda-tanda koma dan sebagainya, dapatkah butir 21 ini
kita okekan. Nanti Tim Sinkroniasasijuga akan memperhatikannya.
(RAPAT : SETUJU)
Angka 22 butir 41, F-KP tetap.
F-PP (H. ALI HARDI KIAIDEMAK, SH) :
Tadi dipasti pada butir 39 Panja ke Timus, sekarang oke. Jadi perlu
diseragamkan.
KETUARAPAT:
Jadi kalau begitu Panja Timus, walaupun substansinya oke.
102
Kemudian butir 41 F-KP tetap, F-ABRI tetap, F-PP butir 42 angka 22
disesuaikan dengan hasil pembahasan RUU tentang Peradilan Pajak, F-PDI
usul perubahan dipending sejauhmana perkembangan RUU tentang Badan
Peradilan Pajak. Saya rasa perlu penjelasan sedikit. Silakan Pak Kiai.
F-PP (II. ALI HARDI KIAIDEMAK, 8H) :
Karena nanti didalam RUU tentang Badan Peradilan Pajak, disana
akan menjadi masalah tentang putusan banding, kepada Panja itu putusan
pertama dan terakhir. Oleh karena itu putusan banding itu akan terkait
dengan istilah banding menurut Sistem Kekuasaan Kehakiman yang kita
anut, sehingga nanti perlu dibahas tersendiri. Oleh karena itu ketentuan ini
akan tergantung pada kesepakatan kita dalam pembahasan tentang RUU
Peradilan Pajak.
KETUARAPAT:
Terima kasih.
Dari F-PDl, sarna barangkali. Silakan.
F-PDI (80ENARJO) :
Saudara Ketua,
Senada dengan yang dikemukakan oleh F-PP. Jadi karena kita belum
bisa mengetahui bagaimana nanti perihal ini pada Peradilan Pajak. Oleh
karena itu kami mohon untuk dipending nanti akan disesuaikan/sinkron
dengan keputusan daripada Peradilan Pajak. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih. Dari Pemerintah ?
103
PEMERINTAH :
Pending.
KETUA RAPAT :
Kalau begitu, barangkali ini akan merupakan tugas kita di Panja, tapi
namun demikian kalau kami pribadi komentarini kan Badan Peradilan Pajak Imrufkecil tapi baiklah kita Panja kan.
(RAPAT: SETUJU)
Kemudian butir 42 angka 23. Tetap semua fraksi.
(RAPAT : SETUJU)
Kemudian angka 24, butir 43 usui perubahan dari F-KP adalah setelah
kata "pungutan" ditambah dengan kata "daerah", jadi juga redaksional. Yang lain F-ABRI tetap, F-PP tetap, F-PDI tetap.
Apakah ini kita serahkan ke Timus, atau bisa kita putus dalam Pansus
ini, setelah mendengar F-KP barangkali. Apakah memang perlu ditambah
"daerah" atau tetap kepada redaksi pertama. Timus atau. Timus, F-KP
minta Timus, Panja Timus.
Kemudian butir 44, angka 25 semua tetap. 26 juga oke punya.
Kemudian butir 46 angka 27, F-KP usul perubahan sesudah kata
"komersial" itu ". (titik). Kalimat, walaupun pada clasarnya clap at pula disediakan oleh sektor swasta "hapus" dan dimasukkan dalam Penjelasan
Pasal 18 ayat (1) huruf b. Ini jadinya.
Kemudian F-ABRI, setelah kata "komersial", kata "walaupun diganti
dengan kata "karena". Setelah perubahan berbunyi sebagai berikut, F-PP
104
tetap, F-PDI minta penjelasan dan contoh. Maka untuk itu barangkali dalam
hal ini perlu kami mintakan sedikit alasan dari F-KP. Kami persilakan F
KP.
F-KP (SOEKOTJO SAID, SE) :
Penjelasan dari F-KP bahwa ada kelebihan kalimat menurut pandangan
F-KP sehingga usulan perubahan berbunyi sebagai berikut : Jasa usaha
adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip-prinsip komersial. (titik), tidak ada tambahan lain. Terima kasih.
F-ABRI (DRS. PAIMAN) :
Pada DIM F-ABRI setelah kata "komersial" itu kata "walaupun" kita
ganti dengan "karena", hal ini dimaksudkan adalah dengan menggunakan
kata "karena" itu akan lebih mengenal sasaran ataupun Inti dari pada
kalimat tersebut, oleh karena itu kami mengusulkan kata "walaupun" ini
diganti dengan kata "karena". Sekian terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih F-PP tetap, F-PDI tetap walaupun memerlukan tanggapan,
tapi apakah tidak sebaiknya ini kita serahkan saja ke Panja nanti. Dari
Pemerintah.
PEMERINTAB :
Pada saat ini, dalam praktek ada berapa asset daripada Pemda yang
belum diBUMDkan tapi sebenarnya sudah dikomersialkan, misalnya
dia punya bungalow-bungalow yang tidak banyak, mungkin ada juga
yang lain-lain, itu di beberapa daerah ada. Air Minum tapi belum jadi
PDAM ada itu, kami temui. Jadi dia masih mencari bentuk, dia belum
memutuskan untuk dijadikan sebagai BUMD karena masih terlalu kecil.
105
Kalau ini kita tidak tampung, kata-kata "walaupun" pada dasarnya
dapat pula swasta, kami khawatir harus cut to cut oleh Pemda. Kita lihat
flesibel, kalau dalam hal ini umpamanya oleh Pemda diserahkan kepada
Swasta untuk mengelola tentunya ada kontrak diantara mereka, itu sudah
otomatis, mengapa tidak.
Misalnya ada satu Pemda punya bungalow dua, didekat situ ada
perusahaan swasta yang juga punya bungalow-bungalow kan itu lebih
efisien. Daripada Pemda menugaskan orang untuk mengurus 2 bungalow,
salah-salah nanti biayanya lebih besar daripada hasil bungalow itu.Dinas
menyediakan alat berat, rata-rata Pemda sekarang itu menyediakan alat
berat kepada kontraktor-kontraktor, dia bukan BUMO, apa harus terus
terusan begitu. Kita tahu yans namanya mengurus bungalow tidak gam pang
kalau bukan ahlinya kasihan close fleksibilitas untuk itu, yang kita tidak
mau kalat mengurus pajak itu diborongkan, itu kita tidak mau, itu kita tutup
dalam PDRD tertutup, tapi yang begini ini nanti kalau ini besar nanti bisajadi
PDMD, tapi kalau temyata dia begitu-begitu saja tidak berkembang dijual
saja, untuk mengususl 2 bungalow tetapi close semacam ini perlu dibuka.
lni Saudara Ketua, kami tidak keberatan untuk Panja, tetapi sebelum
Panja merumuskan, fakta-fakta ini mohon betul-betul diingat, jangan kita
main hapus, main hapus hati-hati, ini praktek-praktek ada dan kita harus
akomodasikan undang-undang ini setelah disahkan terhadap praktek
praktek yang ada selama ini. Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih.
Kalau tadi akan kita serahkan kepada Panja, Pak Menteri mengingatkan
atau setelah dijelaskan oleh Bapak Menteri dapatkan F-KP atau F-ABRI
kembali ke rumusan RUU, itu pertanyaanya dulu, F-KP.
106
F-KP (IR. NY. BAMBANG SIGIT PRAKOESWO) :
Terima kasih.
F-KP dapat memahami penjelasan Bapak Menteri bahwa hal-hal itu
Memang ada terjadi, namun kalau diperkenankan di Panjakan saja tetapi
kita tetap memakai bahwa kalau bisa kalimat itu dihapus. Kemudian
penjelasan Bapak Menteri itu kita letakkan masukkan dalam Penjelasan.
Kami setuju di Panjakan.
KETUARAPAT:
Terima kasih.
Tapi ingat, ini Ketentuan Umum, bukan pasal. Jadi Ketentuan Umum sedapat mungkin dari segi teknik perundang-undangan jangan
punya Penjelasan, karena ini definisi, kejelasan, Penjelasan singkat dan
sebagainya.
F-KP (IR. NY. BAMBANG SIGIR PRAKOESWO) :
Kami tambahkan sedikit. Ini dimasukkan kedalam Penjelasan Pasal 18
ayat (1) hurufb, mengenai Jasa Usaha.
KETUA RAPAT :
Terima kasih. Dari F-ABRI.
F-ABRI (DRS. PAlMAN) :
Dari F-ABRI, setelah mendengarkan penjelasan dari Pemerintah,
kami masih melihat bahwa kata "walaupun" ini masih mengambang dibandingkan dengan kata "karena", karena kalau kata "karen a" ini lebih
tepat. Oleh karena itu, F-ABRI menyarankan masih tetap menggunakan kata "karena" dan kalau perlu di Panjakan. Terima kasih.
107
KETUA RAPAT :
Jadi kalau begitu dari meja Pimpinan mengajak, apakah ini kita Panjakan
dengan cacatan Bapak Menteri tadi, yang teJah dikemukakan. Kita Panjakan ?
(RAPAT : SETUJU)
Kemudian selanjutnya, butir 47 angka 28, dari F-KP usul perubahan kata
"semua" pada baris kedua dihapus, kata "guna" diganti dengan kata "dengan
tetap" agar memberikan batasan yang lebih jelas pada perijlnan tertentu, karena
pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan pengertiannya luas.
Kemudian dari F-ABRI setelah kata "adalah" kata "semua kegiatan"
diganti dengan "kegiatan tertentu". Ini tidak begitu substansi.
Kemudian F-PPtetap, dari F-PDI kata-kata "semua kegiatan Pemerintah
dalam rangka memberi .... " dihapus. Hampir sarna dengan F-KP. Antara
kata "ijin dan kepada" disisipkan kata "yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah", kata "pribadi" diganti dengan "perorangan".
Untuk hal ini, kami tidak melihat hal yang begitu krusial dalam hal
ini. Barangkali ini dapat kita bahas didalam Panja, jadi bukan di Timus.
Dapatkah hal ini kita Panjakan ?
(RAPAT: SETUJU)
Kemudian butir 48 angka 29 oke punya, karena ini semua tetap.
(RAPAT : SETUJU)
Kemudian butir 49 angka 30, saya rasa hanya dari F-KP. Kata "tertentu"
pad a kata jangka waktu tertentu, dipindahkan dan ditempatkan setelah
kata-kata "batas waktu", dan setelah kata "jasa" ditambahkan. Hanya
redaksional. Apakah ini bisa ke Timus ? Panja Timus.
108
(RAPAT : SETUJU)
Kemudian angka 50, semua sebetulnya tetap, tetapi hanya F-KP yang
lngin merubah tempat. Jadi seperti yang tadi,jadi kita serahkanjuga nanti
ke Timus lebih dulu nanti Timus menyerahkan ke Tim Sinkronisasi nanti
kita lihat dalam Panja. Kemudian sarna yaitu butir 51 angka 32 mempunyai
hal yang sama Panja, Timus karena semua tetap hanya perubahan tempat.
Kemudian butir 52 angka 33 oke punya.
(RAPAT : SETUW)
Kemudian angka 34 hanya F-PDJ yaitu kata "tagihan" diganti dengan
"penagihan", itu hanya istilah, saya rasa ini ke Timus melalui Panja, Timus.
(RAP AT : SETUJU)
Kemudian 54 angka 35, F-KP penyempurnaan redaksi pada kalimat
"Perpajakan daerah dst "diganti dengan "wajib pajak dan wajib retribusi
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan mengenai Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah".
F-ABRI tetap, F-PP tetap, F-PDI setiap dibelakang kata "retribusi"
ditambah dengan kata "daerah".
Kami rasa tanpa menanyakan kepada pengusul, hal ini barang-kali
kewajarannya kita bicarakan didalam Timus melalui Panja. Sesuai Saudara
saudara ?
(RAPAT : SETUJU)
Kernudian 55 angka 36, F-KP ada pertanyaan, F-ABRI tetap, F-PP
tetap, F-PDI setiap dibelakang kata "retribusi" ditambah kata "daerah" sarna
dengan yang tadi, cuma ini ada pertanyaan, apakah nomor 36 dianggap
perlu, karena sudah ada dalam Bab VIII dan Pasal 41, karena pertanyaan
109
ini disasarkan kepada Pemerintah, kami harapkan Pemerintah dapat
memberikan penjelasannya. F-KP perIu memberikan penjelasan, silakan.
F-KP (DRS. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM) :
Karena didalam Bab VIII, Pasal41 disitu sudah ada, kami menganggap
perlu disatukan dalam ketentuan ini, oleh karena mungkin perlu kami
dengarkan dulu penjelasan Pemerintah. Terima kasih.
KETUARAPAT:
Silakan kepada Pemerintah.
PEMERINTAH :
Kami berpendapat bahwa :agar supaya kalau kita membaca undang
undangini langsung kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan itu,
tapi kalau semua fraksi berpendapat tanpa inijuga sudahjelas, kami tidak
keberatan. Dengan kata lain di delete pengertian ini, tapi kami cantumkan ini supaya nanti kalau kita menggunakan kata-kata ditempat lain sudah
pagi-pagi kita tahu apa yang kita maksudkan dengan itu, tapi andaikata
semua fraksi berpendapat tidak usah dijelaskan, bahwa ini sudah jelas
dengan menunjuk pada pasal sekian-pasal sekian, kami tidak keberatan.
KETUA RAPAT :
Dari F-PDI.
F-PDI (SOENARJO) :
Saudara Ketua,
F-PDI menganggap bahwa butir 36 ini perlu, mengapa butir 36 ini
perlu kalau apa yang dikemukakan oleh F-KP bahwa didalam Pasal 41
110
sebagaimana apa yang ada pada ayat (1) dan juga Pasal41 sebagaimana apa
yang ada pada ayat (3) didalam Pasal 41, ini mempunyai atau mengandung
arti yang memberikan kejelasan yang berbeda.
Jadi Pasal 41 ayat (1) itu tentang Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang.
Sedangkan didalam ayat (3) Penyidik sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
memberitahukan,ini tentang prosedur. Sedangkan didalam 36 ini adalah memberikan penjelasan sebagal penyidikan, tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan lain sebagainya.
Jadi artiannya ahlah mempunyai arti yang berbeda dan juga arahnya
juga berbeda. Oleh karena F-PDI menganggap bahwa butir 36 ini perlu, Sehingga nanti dalam hal masalah kejelasan daripada undang-undang ini
adalah sudah cukup jelas tentang apa yang diurai pada butir 36 ini.
Demikian Saudara Pimpinan.
KETUARAPAT:
Terima kasih. Dari F-ABRI.
F-ABRI (DRS. PAlMAN) :
Terima kasih Bapak Pimpinan,
Pada DIM Fraksi ABRI tetap, hal ini dimaksudkan adalah sesuai dengan rumusan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981 tentang KAP, dimana didalam rumusan tersebut memberikan petunjuk atau merupakan pedoman bagi PPNS didalam melaksanakan tindakan-tindakan
lebih Ian jut.
Sedangkan menanggapi usulan daripada F-KP, sebenamya adalah lebih
baik kita masukkan ini tetap, karena didalam Bab VIII Pasal 41 ini kurang
III
Jengkap penjelasannya, untuk ltu periu pedoman Iengkap oleh karenanya
kami sarankan bahwa sesuai dengan naskah RUU.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Terima kasih, dari rekan F-ABRl. Dari F-PP.
F-PP (H. ALI HARDI KIAIDEJ.\IIAK,SH):
F-PP melihat bahwa mengenai butir 36 ini ada dan tidaknya memang
relatif sekali, karena memang penyidik disini juga adalah yang dimaksudkan
oleh dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang didalam KUHAP
sudahjelas. Jadi buat F-PP ada dan tidaknya sama saja.
KETUA RAPAT :
Terima kasih.
Sebetuinya kalau kita melihat, ini bukan mendahuliui, F-KP juga
hanya bertanya. Jadi kalau sudah begitu jawabnya ya tetap tidak apa-apa,
barangkali demikian F-KP ?
Jadi, memang tetap tidak apa-apa, cuma bertanya. Jadi kalaujawabnya
sudah litu, perJu penegasan, dan hal ani telah dikuatkan oleh rekan F-PP.
Tidak ada rundingan antara F-PP dan F-KP.
Masuk jadi dan tak masukpun jadi.
PEMERINTAH :
Masuk lebih baik.
112
KETUA RAPAT :
Ya masuk. Bagaimana F-PDI cocok?
F-PDI(SOENARJO) :
Cocok.
KETUARAPAT:
Cocok. Jadi ini tetap masuk. Ini oke punya.
(RAPAT : SETUJU)
Sekarang ada lagi masalah sedikit, F-KP ada mengusulkan tarn bah
butir baru yaitu tentang Badan dan Pejabat. Kami silakan F-KP.
F-KP (DRS. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM):
Didalam RUUini banyak sekali disebutkan pada. Oleh karena itu
sebagaimana halnya dengan Ketentuan Umum yang dimaksud. Jadikami
usulkan bahwa perlu ada rumusan mengenai Badan, karena berulang kali disebut didalam Batang Tubuh, Sehingga jelasnya kami mengusulkan "Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan U saha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkum pulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lain". Saya kira
demikian, sedangkan yang berikutnya adalah Pejabat untuk menegaskan pengertian Pejabat yang dimaksud didalam Batang Tubuh. Yang dimaksud
Pejabat adalah Pegawai Pemerintah Daerah yang diberi tugas tetentu dibidang pengelolaan pajak dan atau retribusi daerah, yang Tadi juga telah
disinggung oleh Bapak Menteri. Terima kasih.
113
KETUA RAPAT :
Terima kasuh dari F-KP.
Yaitu saran untuk menambah 2 butir, maka untuk hal itu kami berikan
putaran pertamaini kepada F-ABRI terlebih dahulu.
F -ABRI (DJATMIKANTO D., S.IP) :
Terima kasih Saudara Ketua,
Berhubung kata-kata "badan"ini kami memang sependapat dengan F
KP bahwaini sering diungkap atau disebut didalam pasal-pasal berikutnya
dan rumusannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994,
Pasal 1 tentang KUP Pasal 1 huruf b, kami sependapat tentang badan ini.
Sedangkan mengenai Pejabat, kami sependapat untuk dirumuskan namun
rumusannya yang perlu kita perbincangkan kita diskusikan lebih dahulu.
Terima kasih.
KETUARAPAT:
Terima kasih dari rekan F-ABRI. Jadi prinsipnya mengenai Badan,
oke. Mengenai Pejabat oke, tapi kita rumuskan kita bahas rumusannya yang paling tepat. Kami persilakan dari F-PP.
F-PP (H. ALI HARDI KIAIDEMAK, SH) :
Terima kasih.
Sebenarnya mengenai badan ini sudah umum kita ketahui bahwa badan itu adalah badan hukum atau bukan badan hukum dan ternyata uraian
daripada butir 37 yang merupakan kutipan dari Pasal 1 butir b KUP ini,
114
intinya semua yang disebutini dan bahkan masih ada usaha lainnya lagi,
kundanya hanya 2 yaitu badan hukum atau bukan badan hukum, yang
dikatakan badan itu.
Kita mau tam bah-tam bah lagi jenis-jenis yang akan berkembang tetap
kundanya 2 itu. Jadi perlu dipertimbangkan, apakah memang perlu lagi
penjelasan seperti ini yang didalam KUP sudah baku dan dalam kehidupan
dunia perpajakan memang sudah jalan untuk dicantumkan lagi. Ini hanya
satu tanggapan saja yang tidak memilih mengambil putusan setuju atau tidak.
Demikianjuga mengenai pejabat, kami ingin mengetahui dahulu acuan
dalam UU No.5 tahun 1974 pejabatjuga, sudahjelas, tapijuga kami belum
mendengar dari F-KP penggunaan istilah "Pejabat" dalam batang tubuh ini
sampai sejauhmana, Sehingga membutuhkan penjelasan tersendiri dalam
ketentuan umum ini.
KETUA RAPAT :
Terima kasih dan kami lanjutkan dari F-PDI.
F-PDI (DJUPRI, SH) :
Terima kasih, kita masih berbicara masalah pengertian ketentuan umum
yang menyangkut pengertian, itu apabila memang sudah dijelaskan dalam
batang tubuh dan kemudian sudah dijabarkan dalam penjelasannya, saya
kita tidak perlu apalagi kalau istilah badan itu sudah merupakan pengertian
umum.
Tadi dari F-PP juga menanggapi demikian, badan itu badan hukum dan
badan tidak tennasuk didalam badan hukum.
Kalau pejabat menurut F-PDI sudah dijelaskan didalam batang tubuh
didalam pasal sudah ada pengertian siapa yang dimaksud pejabat disitu,
115
sehingga kalau disitu sudah ada tidak perlu kecuali memang maksud pejabat
itu berbeda-beda yang dirumuskan didalarn batang tubuhnya, sehingga
dengal1l demikian kata badan dan pejabat itu tidak periu ditarnbahkan
dalam ketentuan umum ini, kita nanti akan ketemukan itu, siapa pejabat
itu didalam batang tubuh, kami sendiri belum Ibisa menunjuk pasal berapa,
tapi banyak beberapa pasal yang menjelaskan.
Demikian Saudara Pimpinan, terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih dari rekan F-PDI, karni persilakan tanggapan Pemerintah.
PEMERINTAH :
lni ada dua hal yang satu sifatnya tehnis dan yang satunya lebih
merupakan pejabat yang dalarn arti menunjuk kewenangan tertentu, jadi
kita harus hati-hati. Jika hendak dimasukkan dalam ketentuan umum karni
tidak keberatan dengan catatan sebagai berikut: "Pengertian badan adalah
sebagaimana dimaksud didalam KUP", sebagaimana yang dikemukakan
oleh Bapak Zain Bajeber dan Kyai Demak,jangan nantinya antara undang
undang yang satu dengan yang lainnya saling berbeda, nantinya tidak enak
karena yang membuat undang-undang ini kita bersama jadi harus persis
sarna, selama itu memang begitu dan pengertian bad an sarna. Kami usulkan
tadi yang dibacakan sarna.
Pasall diketentuan umum, ketentuan KUP, kami tidak keberatan kalau
mau diambil tapi andaikata kita sudah menganggap jelas hadan, memang
karena itu, memang kami tidak rumuskan karena sudah jelas dan diambil
dari KUP, tapi kalau mau diulang pengertian itu tolong diambil Ketentuan
KUP. Mengenai pengertian pejabat di batang tubuh ada, itu berbeda dengan
UU No.5 tahun 1974 karena itujika hendak dirumuskan pengertian pejabat
karni tidak keberatan dengan catatan bahwa pengertiannya harus sarna
116
dengan batang tubuh, kami tidak keberatan, asal batang tubuh terlebih
dahulu, jangan berbeda dengan batang tubuh, jadi ini catatan yang kami
berikan. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih 8apak Menteri, kami kembalikan kepada F-KP dengan catatan tadi kalau akan diambil juga badan ini ambit seperti yang dirumuskan
dalam KUP dan kalau akan dirumuskan pejabat hams berhati-hati karena bagaimanapun pejabat ini telah dirumuskan didalam batang tubuh.
Jadi Pemerintah menyatakan karena sudah dirumuskan dalam batang
tubuh tidak dirasa perlu lagi didalam ketentuan umum. Sebelum fraksi
fraksi memberikan tanggapannya, maka kami kembalikan dahulu kepada pengusul yaitu F-KP.
F-KP (DRS. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM) :
Terima kasih, tadi telah mendengar penjelasan daTi Bapak fc Menteri,
memang maksud kami adalah untuk memberikan penegasan, fc karena terus terang saja yang banyak menggunakan UU nanti adalah pejabat
pejabat didaerah yang belum tentu sempat membaca KUP, sehingga dengan Demikian kami harapkan dengan kita cantumkan disini maka mereka akan tambah jelas apa yang dimaksudkan dengan badan dan kami juga dapat
menyetujui dana kebetulan rumusan yang diajukan oleh F-KP adalah
sesuai dengan KUP, dengan demikian harapan 8apak tadi sudah terpenuhi.
Kemudian mengenai pejabat kami setuju dengan fraksi lain, dinyatakan memang mungkin kita perlu hati-hati untuk memberikan uraian mengenai pejabat itu karena harus sesuai dengan Pasal 37, Pasal 1 dan Pasal 2, sehingga dengan demikian kita tabu persis yang dimaksud dengan pejabat itu, pejabat apa. Sebab bisa saja nanti pejabat yang dimaksud disangka
117
adalah Bupatinya, padahal bukan itu. Jadi pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhinya itu adalah pejabat yang diberi tugas mengenai pajak.
Khusus untuk Pejabat kami usulkan untuk "dipanjakan". Terima kasih
KETUA RAPAT :
Jadi untuk hal ini barangkali kami kemukakan pendapat yang terakhir
dari F-KP, kalau dapat tambahan badan mengambil over dari KUP
dicantumkan di dalam Ketentuan Umum. Mengenai p.ejabat ini akan
dibahas didalam Panja. Tanggapan Pemerintah ? oh ada lagi dari F-KP.
INTERUPSI F-KP (NY. H. SIS HENDARWATI HADIWITARTO) :
Tambahan saja, hanya mengingatkan dalam RUU Surat Paksa itu
tentang badan ada di Ketentuan Umum dan bl~danya definisi dengan KUP
ada tambahan reksa dana. Jadi kalau nanti disini diputuskan oke, lalu dari
RUU sendiri ada tambahan reksa dana, ini kami hanya mengingatkan saja.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Ibu Sis yang mengingatkan, karena juga di Undang
Undang lain ada juga tercantum di Ketentuan Umum, tapi tidak sarna betul
karena ada tambahan reksa dana.
Untuk hal itu bagaimana tanggapan Pemerintah, sebelum kita putuskan
apakah ini di Panja atau bagaimana.
PEMERINTAH :
Jadi itu sudah persis, teriima kasih atas peringatan Ibu Sis, ini sudah
118
tercantum serta bentuk badan usaha lainnya. Reksadana jtu adalah bentuk
usaha lainnya, Jadj tertampung kalau diambil rnmusan seperti KUP. ltu
jawaban kamR.
KETUARAPAT:
Terima kasih.
Jadidapatkah kita putuskan, mengenai badan dicantumkan didalam
Ketentuan Umum mengambil over lstilah KUP dan mengenai Pejabat akan
djbahas didalam Panja dengan harapan draft disusun awal oleh Pemerintah. Setuju ? Silakan Bapak Kiai demak.
F-PP (H. ALI HARDI KIAIDEMAK, SH) :
Nanti ini perlu kita buat klarifikasi dalam mensinkronkan badan ini, apa yang dari sana disinkronkan disini atau sini sinkronkan kesana, karena
ini dalarn satu paket dalarn pansus yang sarna, disana ada reksadana, disini
penjelasan Menteri usaha lainnya itu termasuk reksadana. Jadi apa yang
disana nanti cukup mengikuti ini juga reksadana itu sudah ditarnpung dengan badan usaha lainnya atau ini disini ditambah usaha reksadana kalau
ada kaitannya, yang penting ada sinkron antara satu paket Undang-undang
yang kita bahas.
KETUA Ro\PAT :
Terirna kasih, kalau begitu barang kali ini kita bahas dalarn Panja nanti dan awal draft kita harapkan dari Pemerintah. Setuju ?
(RAPAT : SETUJU)
Dernikian ibu-ibu dan Bapak-bapak yang kami hormati dan wakil Pemerintah, setelah satu hari ini kalau dilihat pasalnya hanya barn satu
ll9
pasal, jangan dilihat butirnya, kalau butirnya saya rasa cukup ban yak kita
bahas, tapi kalau lihat pasalnya yaitu baru satu pasal. Ya satu Bab tapi
pasalnya hanya baru Pasal satu. Sekarang kita masuk ke Bab II bagian
Pertama baru Pasal 2.
Baiklah, sekarang kita lanjutkan butir 57 saya rasa tidak ada masalah
karenaini judul, Bab II Pajak.
Bagian Pertama, angka 58 judul juga" JENIS, TARIF, BAGI HASIL DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK, F-KP blank, F-ABRI Tetap. F
PP Tetap, usul perubahan dari F-PDI judul bagian berubah menJadi" Jenis,
bagi hasil dan tarip penghitungan pajak", ini geser menggeser.
Jadi ini kita serahkan ke "Timus".
(RAPAT : SETUJU)
PEMERINTAH :
Tarif belum tahu, tidak ada yang bisa dibagi. Dengan tarif kita jumlah
setelah tahu jenis, jumlahnya dikali tarif tahu jumlah, jumlah dibagi baru
tahu kita bagi hasilnya. Ini cuma catatan saja ..
KETUA RAPAT :
Jadi tadi walaupun kami telah menyatakan Panja Timus, tapi setelah dengan tertawa Bapak Menteri mengemukakan ini, apakah F-PDI cocok
kalau kita kembali ke RUU saja.
F-PDI (SOENARJO) :
Saudara Ketua.
120
Sebagaimana didalam RUU ini kitajuga ada yang belum tabu hasilnya,
tetapi juga sudah disebutkan tentang tingkat II anda memperoleh jumlah
seluruhnya dikurangi 10%. rtu belum apa-apa sudah diberitahukan tentang
bagi hasilnya, tapijumlahnya belum tabu. Oleh karena itu maka kami tetap
pada bagi hasil yang pertama.
Jadi kalau saudara Ketua sudah menyampaikan tentang Panja, nanti
kita bicarakan ke dalam Panja.
KETUA RAPAT :
Panja yaitu akan dibahas didalam Timus ini nanti.
(RAPAT: SETUJU)
Sekarang kita sampai pada butir 59, Pasal 2 ayat (1) "Pajak Daerah
Tingkat I terdiri dari F-KP Tetap, F-ABRI Tetap, F-PP "setelah angka 1 ditambah kata Jenis "Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari", dan F-PDI
tetap. Saya rasa F-PP menambah keterangan sedikit.
F-PP (H. SOELAIMAN BIYAmMO) :
Saya kira tanpa diberi keterangan kita sudah melihat bahwa bagian
pertama ini judulnya jenis, maka jenis pajak daerab itu antara lain pajak
kendaraan bermotor, bea balik nama. Jadi hanya menguatkan menggunakan
jenis yang disebutkan di judulnya.
KETUA RAPAT :
Bapak Menteri kami persilakan, karena Disini ada minta tambahan
kata jenis memang sesuai dengan judulnya "Jenis, Tarif, Bagi hasil". Jadi
oleh sebab itu dalam Pasa12 ini "Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari", Jadi ditambah katajenis sebelum kata pajak.
121
PEMERINTAH :
Memang karena karena sudah dikatakan jenis, kemudian yang kedua
terdiri dari, dengan demikian terdiri dari pasti lebih dari satu macam, biasanya jenis atau apalah namanya, pokoknya lebih dari satu. Jadi kalau
saya akan mengusulkan supaya di "Panjakan" saja, tidak prinsip itu.
KETUA RAPAT :
Jadi oleh sebab itu Panja atau Timus ? Panja ya.
(RAPAT : SETUJU)
Butir a ayat (I) Pajak Kendaraan Bermotor, kami teruskan saja untuk
lebih memudahkan pembahasan kita yaitu:
a. Pajak Kendaraan Bermotor;
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
c. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
ltu ayat (l)-nya, maka disini ada usul F-KP "agar dalam penjelasan Pasal
2 ayat (1) butir a ditambah dengan jenis-jenis kendaraan yang dimaksud
misalnya alat angkutan air dan alat be rat" . Ini dalam penjelasan Pasal.
Kemudian usul F-ABRI dalam penjelasan Pasal sarna agar ditambah
"Pengertian tentang Kendaraan Bermotor termasukjuga alat-alat berat dan alat-alat angkutan air bermotor".
F-PP "Tetap", F-PDI , "Tetap".
Karena ini menyangkut dengan penjelasan nanti saya rasa Pemerintah
122
tidak akan keberatan dan nanti akan dibahas didalam Tim yang akan
membahas mengenai penjelasan.
Namun Demikian kita minta dulu alasan dari masing-masing fraksi.
Kami minta dari F-KP.
F-KP (SOEKOTJO SAID, SE) :
Terima kasih.
Khusus untuk Pajak Kendaraan Bermotor, F-KP berpendapat bahwa ini
perlu ada penjelasan, karena F-KP menganggap Kendaraan Bermotor itu
tidak hanya kendaraan bermotor yang dapat digerakkan dijalanan umum.
Jadi ada kendaraan bermotor yang bisa dijalankan di air dan merupakan
alat-alat berat yang dipergunakan oleh perusahaan-perusahaan yang jauh
dari kota, Sehingga kalau hal ini dituangkan di Penjelasan, harapan F-KP
ini bahwa kejelasan tersebut betul-betul dapat dipahami oleh masyarakat,
sehingga usulan kami didalam penjelasan ini ada tambahan yaitu yang
berkaitan dengan angkutan air dan alat berat.
Terima kasih.
F-KP (DRS. H. AWANG FAROEK ISHAK, MM) :
Saya tambahkan Bapak Ketua.
Menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan kami, Bapak Menteri
kami beranggapan bahwa RUU ini bertujuan untuk memperkuat landasan
penerimaan daerah dengan alasan ingin menyederhanakan jenis pajak dan
retribusi daerah itu sekaligus juga kita tahu bahwa UU ini nanti adalah
sekaligus untuk mengefektifkan jenis-jenis pajak dan retribusi daerah
terutama yang potensial dan efisien didalam pemungutannya.
123
Selama ini hampir seluruh daerah tingkat I di Indonesia sangat memanfaatkan sekali potensi didaerahnya, dimana angkutan air dan
alat beratini hampir semua daerah ada perdanya. Oleh karen a itu kami
mengharapkan tidak usah didalam batang tubuh tetapi didalam penjelasan
itu diberikan tambahan tentang pengertian-pengertian apa itu pajak
kendaraan bermotor yang dimaksud seperti yang kami usulkan.
Saya kira Demikian.
INTERUPSI F-PP (H. ZAIN BADJEBER) :
Barangkali Pansus ini kan membahas Batang Tubuh, jadi untuk
menghemat waktu, masalah-masalah penjelasan Pasal biarlah pada Tim
yang bersangkutan.
KETUARAPAT:
Jadi makanya tadi saya singgung yang pertama, karena ini menyinggung
penjelasan, itu nanti bisa kita bahas didalam Panja barangkali untuk
menguatkan ini.
Jadi kalau kami melihat dalam hal ini juga dari F-ABRI karena juga
mengusulkan penjelasan, apakah dapat kita rumuskan atau kita pastikan
substansi butir a Pajak Kendaraan Bermotor itu okey punya dalam batang
tubuh. Kendaraan Bermotor seperti RUU, penjelasan itu nanti kita bahas
belum kita bahas sekarang atau ada keterangan dari Bapak Menteri.
PEMERINTAH :
Saudara Ketua, kami tahu banyak aspirasi daerah tentang itu, terutama
mengenai alat berat dan ini kita harus betul-betul hati-hati. Dalam berbagai
kesempatan kita sampaikan bahwa tanpa mengurangi sedikitpun pentingnya
124
penerimaan daerah dan karena itu disini kami masukkan pajak bahan bakar
kendaraan bermotor itu besar jumlahnya. Jangan kita bunuh ayamnya
ambillah telurnya, telurnya pun sebagian kalau telurnya diambil oleh atau
orang semakin banyak memberikan penghasilan sebagian banyak diambil,
sehingga jerih payah orang memproduksi lebih banyak telur, laba itu diambil,
orang tidak bergairah untuk menambah laba usaha, itu sistem pajak jaman
baheula, yang sekarang sudah dihapuskan yang dianut oleh negara-negara
yang disebut "WELFERSTEITGHT' yang itu akan menjadi bumerang.
Jadi semakin tinggi orang akan semakin gebuk, semakin tinggi laba
orang semakin gebuk artinya negara mengam bit lebih banyak, lalu untuk
apa saya capek-capek, makin keras makin diambil lebih ban yak negara
daripada saya, di Iorang dengan atas nama wellfersteitght dan terus terang
madzhad itu telah ditinggalkan, yang sekarang itu telah menjadi politik
besar dianut negara-negara industri khuslllsnya eropa barat, karena break
cut income tax yang tinggi 60-70%. Jadi madzhad yang demikian sudah
ditinggalkan, tapi kita menganut yang moderat tetapi tax base-nya yang
diperluas.
Yang kedua adalah jangan kita mengenakan suatu jenis pungutan
apapun namanya pajak dan lain-lain yang pada dasarnya kita mendiskoris
berkembangnya suatu perekonomian. Jadi ke orang majak itu jangan
ekonominya gebuk, setiap perkembangan ekonomi itu pada gilirannya
pasti dia akan memberikan tambahan income. Madzhab demikian sudah
ditinggalkan.
Sekarang umpamanya alat berat itu digebuk, orang tidak terlalu bergairah
untuk membangun satu daerah a dan b, misalnya alat-alat pertanian kita
tidak tahu diluar jawa perlu mekanisasi misalnya karena orang sulit
mentransmigrasi orang itu mudah didalam tulisan, paper dan seminar
seminar tapi tidak semudah yang dibayangkan orang. Terus terang saja
pengalaman kita selama ini.
125
Jadi kalau alat-alat berat misalnyaalat-alat PL, alat-alat pcrtanian itu kita
kenakan pungutan tertentu itu yang namanya pengusaha atau siapapun juga
yang mau berusaha itu ngapain bam mel1laruh alat beratnya sudah digebuk
pajak, Iho kenapa dipajakin wong bam alat beratnya masih nongkrong,
dia belum memberikan suatu income tertentu sudah digebuk ini yang saya
katakan jangan bunuh ayam, ambil telur tapi ambil telur jangan semua,
ini madzhab yang sudah ditinggalkan terus terang saja" yang sekarang
daerah-daerah masih banyak menganut. Dalam beberapa kesempatan kami
sampaikan ini, bukan kami tidak mengerti pentingnya penerimaan daerah,
makin daerah terima besar makin baik, makin kurang tergantung pada
pusat, makin bagus buat kami yang sehari-hari masih diberi kepercayaan
oleh rakyat untuk mengelola keuangan negara. Karena menyadari itu kita
masukkan bahan bakar minyak, pasti jumlahnya lebih bes3lr daripada yang
namanya kendaraan alat-alat berat. Jadi karena itu kami sarna sekali tidak
setuju terus terang, ini prinsip. Kami tidak setuju dimasukkan alat berat
karena itu membunuh ayam tidak mengambil telur. Itu mendiskorit orang
untuk membangun daerah, baik-baik pikirkan masalah-masalah seperti ini,
kami tahu daerah-daerah, kami mengerti berkali-kali kamijelaskan masalah
ini. Kalau pusat mengambil madzhab ini tidak akan penerimaan pajak pusat
seperti sekarang, yakinlah tidak akan, kalau madzhabnya bunuh ayamnya.
Sekali lagi jangan salah mengerti bahwa kami tidak mengerti aspirasi
daerah, kami sangat mengerti aspirasi daerah. Yang penting bagaimana
persepsi kita mengenai masalah ini karena itu kita kenaikan bea balik
nama atas tanah, bahan bakar motor jauh lebih besar potensinya daripada
itu yang menimbulkan berbagai kontroversi, juga kendaraan air itu tidak
banyak, berapa sini motor-motor itu, syarat-syarat colection rationya lehih
tinggi dari hasilnya, tidak banyak itu.
Jadi karena itu saudara ketua, ini saya agak prinsipil mengemukakan
masalah-masalah ini demi untuk kepentingan daerah jangan dilanjutkan
pem ikiran-pem ikiran pajak yang sudah ditinggalkan oleh dun ia internasional
126
terus terang saja karena berbagai pengalaman empiris yaitu membunuh
ayamnya. Kalau umpamanya pusat masih menganut madzhab itu saya tidak
tahu apa yang terjadi. Tapi syukur alhamdulillah kita menyadari bersama
Dewan yang terhormat ini kita sedang merumuskan suatu ketentuan undang
un dang pajak yang cukup modem dan karena itulah kemudian dengan
suatu administrasi perpajakan yang semakin kita perbaiki, iklim usahanya
yang semakin meningkat kita berhasil sampai sekarang ini menjadikan
pajak sebagai tulang punggung daripada pembiayaan pembangunan kita.
Demikian dan terima kasih.
KETUARAPAT:
Terima kasih Bapak Menteri.
Saya rasa tidak beda, makanya kami katakan tadi Pajak Kendaraan
Bermotor, disini meminta penjelasan, memang untuk meninggalkan itu.
Karena saran-saran dari Pemerintah meminta memungut terus, kalau
sudah dijelaskan dalam Penjelasan hilanglah keragu-raguan itu, jadi saya
rasaini menguatkan pendapat Bapak MenteJri, barangkali F-ABRI dan F
KP meminta penjelasan ini.
Namun Demikian, kami mohon penjelasan dari F-ABRI untuk
menyatakan dalam Penjelasan agar ditambah pengertian tentang Kendaraan
Bermotor. Sebetulnya pada prinsipnya kita sangat sependapat, kami
persilakan dari F-ABRI.
F-ABRI (DRS. PAlMAN) :
Setelah kita mendengar penjelasan dari Bapak Menteri, memang kami
dapat mengerti, hanya pokok permasalahannya dalam pen jelasan pasal yang
dibuat oleh Pemerintah itu cukup jelas, disini permasalahannya. Sedangkan
yang kita ketahui apa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor, kita
lihat sekarang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
127
Lintas, Pasal I butir 7 yaitu "Kendaran Bermotor adalah kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan tersebut".
Berarti mengacu kepada hal tersebut alat-alat berat maupun kendaraan air
termasuk kendaraan bermotor.
Kedua, kita juga menghindari kalau tidak ada penJelasan didalam
penjelasan atau penjelasan pasal, kitajangan sampai terjebak nanti didalam
pasal-pasal berikutnya yang mengatur tentang bahan bakar kendaraan
bermotor. Ini jangan sampai nanti mereka mengajukan restitusi, karen a
merasa bahwa saya bukan kendaraan bermotor tetapi kenapa dikenakan
Pajak pada bahan bakar kendaraan bermotor. Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Demikian tanggapan dari dua Fraksi, Kami persilakan alasan F-PP
dalam halini.
F-PP (H. ALI HARDI KIAIDEMAK, SH) :
Saya kira kalau dari semula kita sepakati untuk efisiensi waktu kita
Panjakan saja, toh ini tinggaU penjelasan, jadi dalam Panja itu nanti kita
bicarakan, jadi tidak terlalu substantif hanya karena terkait dengan
pengertian-pengertian kendaraan pada perundang-undangan yang lain.
Jadi menurut F-PP, untuk butir 60 dan 61 jangan dibahas di Pansus,
lebih baik kita bahas di Panja.
KETUA RAPAT :
Terima kasih;
Sebetulnya tadi ini ada hal yang prinsipil karena disini yang dimaksud
Pajak Daerah Tingkat I terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam
kendaraan bermotor ini F-KP mengusulkan dlitambah dengan jenis-jenis
kendaraan bermotor yang dimaksud misalnya alat angkutan air dan
128
alat berat. Sedangkan kalau F-ABRI yaitu dalam penjelasan pasal agar
ditambahkan pengertian tentang Kendaraan Bermotor.
F-PP (H. ALI HARDI KIAIDEMAK, 8H) :
Boleh kami luruskan Bapak Ketua ?
KETUA RAPAT :
Silakan.
F-PP (H. ALI HARDI KIAIDEMAK, 8H) :
Kedua-duanya meminta dalam Penjelasan bukan pada Batang Tubuh.
KETUA RAPAT :
Ya, Penjelasan, tetapi disini Pak Menteri Tadi menyatakan bahwa
alat kendaraan bermotor berat ini tidak akan dikenakan Pajak, ini sangat
prinsipil kata beliau tadi. Jadi untuk itulah kita minta clearence disini
apakah perlu hal ini atau kita kembali kepada perumusan RUU.
F-PP (H. ALI HARDI KIAIDEMAK, 8H) :
Pak Ketllla Penjelasan itu bukan tugas Pansus, tugas Pansus
membicarakan redaksi pasal ini.
KETUARAPAT:
Baik, kalau begitu. Cuma tadi Pak Menteri barangkali dan kami juga
mengatakan itu, jadi RUU nya tetap Penjelasan nanti kita bicarakan pada
saat rnernbahas, tetapi Pak Menteri tadi menjelaskan mernperingatkan supaya kita tidak terjebak didalarn rnasalah-masalah seperti yang lewat.
Jadi untuk hal itu karni kernbali rnenanyakan apakah Pasal 2 ayat (1) butir aini Pajak Kendaran Bermotor tetap sebagairnana RUU, apakah setuju?
129
PEMERINTAH :
Dan tidak ada catatan bahwa harus merujuk pada Undang-undang
Kendaraan Bermotor atau sebagaimana Undang-undang mengenai Nomor 14 Tahun 1992. Karena ini hal yang berbeda, ini berbicara Pajak. Itu
berbicara dalam rangka transportasi umum. Jadi harus kita bedakan, jadi
jangan sampai nanti dibelakang hari dianggap ingkar janji. Itu saja kami hendak memberikan catatan, kami tidak setuju bahwa ini harus dikaitkan
langsung dengan Undang-undang mengenai Lalu Lintas Jalan, sarna sekali
berbeda masalahnya, ini kita bicara masalah pajak, itu berbicara masalah
transportasi.
Jadi hams dilihat tiap Undang-undang hams mempunyai jalur Lain
lain, jadi tidak hams kita mengambil rumusan sesuai dengan Undang
undang Lalu Lintas Jalan. Terima kasih.
F-PP (DRS. H. JUSUF SYAKIR) :
Pak Ketua;
Saya kira soal Penjelasan dan bukan Penjelasan itu teknis, tetapi ini
masih ada hal prinsip yang mesti diselesaikan yaitu alat besar itu kena
pajak atau tidak ? Yang penting disitu, bahan bakarnya kena pajak tidak ?
Menurut F-KP dan F-ABRI meminta kena pajak, Pemerintah keberatan.
lni bukan masalah tempat, bukan hanya sekedar masalah penjelasan, ini
masalah prinsip. Alat besar itu Pansus menetapkan kena pajak tidak bahan bakarnya, Pemerintah jelas keberatan, untuk kepentingan pembangunan
jangan diberikan pajaknya, jangan ditarik pajaknya. Saya kira ini diselebaikan disini dulu, bukan masalah tempat, kalau soal Penjelasan itu tidak prinsipil, ini dulu diselesaikan.
Terima kasih.
130
PEMERINTAH:
Saudara Ketua;
Untuk alat-alat berat tetap bahan bakarnya kena pajak, kami tidak
mengecualikan tetapi alat beratnya yang dipajaki kami keberatan.
KETUA RAPAT :
Jadi Bapak-bapak;
Sebetulnya apa yang diungkapkan oleh Bapak Menteri itu sudah jelas
didalam Pajak Kendaraan Bahan Bakar Kendaran Bermotor, tetapi seperti
dikatakan oleh Bapak Jusuf Syakir Tadikarena ada beberapa hal yang harus
kita carikan kejelasan dulu. Tadi Bapak Kiaidemak menyatakan, ini kan
Batang Tubuhnya Pajak Kendaraan Bermotor yang lain ini Penjelasan,
tetapi Pak Jusuf Syakir mengingatkan ada beberapa hal yang prinsip. Pajak
Kendaraan Bermotor ini kena apa tidak, pajak kendaraan bermotor alat
berat kalau tidak kita kembali kepada rumusan RUU sebagaimana yang
diharapkan oleh Pemerintah. Tanpa Penjelasan kalau begitu, ini yang harus
kita carikan dasar pemikirannya.
Kepada Fraksi POI, SiJakan.
F-PDI (SOENARJO) :
Saudara Ketua dan Bapak Menteri yang terhormat;
Bapak dan Ibu sekaJian yang kami hormati;
Demi kepastian hukum, maka ini tadi ada dua hal dan tadi sudah
dijelaskan oleh Bapak Menteri, sedangkan dalam Penjelasan apa yang tadi
dikemukakan oleh Bapak Menteri tidak ada. Oleh karena itu, persoalannya
131
bukan apakah Pansus ini akan memberikan penjelasan atau tidak tetapi ini
ada satu permasalahan yang perlu dijelaskan untuk penegasan hukum supaya
tidak ada salah tafsir. Oleh karena itu tnaka perlu ada Penjelasan, adapun
yang mengerjakan Penjelasan siapa itu urusannya tadi sudah Panja masuk
Timus, tetapi ini perlu ada penegasan bahwa penjelasan itu ada, bahwa
yang namanya kendaraan alat besar itu itu tidak termasuk kena ten tang
Pajak Kendaraan Bermotor, ini nanti dijelaskan dalam Penjelasan bahwa
itu memang kendaran bermotor tetapi tug.asnya itu begini, itu tidak kena,
tetapi bahan bakamya karena itu kendaran bermotor kena. Saya kira ini
perlu ditambahkan penjelasan, siapa yang merumuskan dalam Penjelasan
ini sudahjelas tadi siapa yang punya tugas untuk menyusun Penjelasan itu.
Demikian Saudara Ketua, terima kasih.
KETUARAPAT:
Terima kasih kepada rekan dari F-PDI;
Kami kembali kepada F-KP untuk dapat lebih dipertegas.
F-KP (SOEKOTJO SAID, SE) :
Terima kasih Ketua;
Kita ini berbicara masalah Pajak Kendaraan Bermotor, prinsip semua
kendaraan bermotor kena pajak. Jadi untuk mengantisipasi pendapat
Saudara Menteri, barangkali bisa diatur seperti halnya plat merah itu kena
Pajak tetapi tarifnya nihil. Jadi pada prinsipnya kena pajak untuk kendaraan
berat ini tetapi bisa diatur tarifnya nihil, tetapi prinsipnya kena pajak karena
alat berat ini termasuk katagori kendaran bermotor.
Terima kasih.
132
KETUA RAPAT :
Terirna kasih;
Karena ini ada keragu-raguan untuk rnernenuhi unsur dernakrasi, ternan
saya dalarn hal ini Pak Yahya rnengatakan bahwa saya akan rnengclearkan
rnasalah ini, silakan Pak Yahya, rnudah-rnudahan clear.
F-PDIIWAKIL KETUA (DRS. YAHYA NASUTION) :
Begini Pak Menteri;
Bapak Menteri tadi rnengatakan bahwa Pajak Kendaraan bermotornya
tidak rnasuk alat berat, tetapi pada huruf c itu bahan bakarnya kendaraan
berrnotor rnasuk, bagairnana rurnusan kendaraan pada kendaraan bermotor
pada ayat a lain dengan rurnusan kendaraan bermotor pada ayat c, ini tidak
bisa Pak, harus ada kejelasan. Karena kalauini tidak dijelaskan, rnaka
Pajak bahan bakarnya juga tidak kena rnestinya. Jadi rnernang ini harus
diclearkan. Dernikian, terirna kasih.
KETUA RAPAT :
Terirna kasih Pak Yahya Nasution;
Dalarn hal ini apakah Bapak Menteri ada tanggapan ?
PEMERINTAH :
Saudara Ketua;
Mernang kita perlu rnernberikan penjelasan, karena itu karni tidak, bukan
kami tidak setuju rnakin ketak ketak.. tetapi supaya nanti kita tidak, waktu
di Panja terus ada silang pendapat yang agak berat. Karni sampaikan bahwa
rneskipun alat berat tidak kena tetapi bahan bakarnya kena itu tidak apa-apa,
133
bukan dua hal yang bertentangan. Sebabini mengenai alatnya dan mengenai
bahan bakarnya, itu satu jenis pajak. yang berbeda, itu tidak apa-apa, bukan
dua hal yang bertentangan, yang penting kita rumuskan seperti itu, yang
penting ini suatu kesepakatan kita sebagai Undang-undang. Bahan bakar
tetaP kena, kami tidak menghendaki ada satu pengecualian-pengeeualian
terhadap bahan bakar ini, itu nanti menimbulkan permasalahan yang
lebih besar lagi dan karena itu bisa kita rumuskan dalam penjelasan kalau
umpamanya Pimpinan dan Anggota Pansus Yang Terhormat menghendaki
Penjelasan itu, kami bersedia meneoba untuk membantu memberikan
penjelasan mengenai pasalini, nanti kita bahas bersama-sama.
Terima kasih.
KETUA RAPAT :
Terima kasih Bapak menteri; Masih ada dari F-ABRI, Silakan.
F-ABRI (DJATMIKANTO, D., S.IP) :
Terima kasih Bapak Ketua;
Mengenai alat berat sudah tereover dalam artian nanti ada Penjelasan,
dalam DIM kami masih ada alat angkutan air bermotor. Alat angkutan air
bermotor itu bukan hanya misalnya katakanlah sejauhini pajaknya keeil
seperti di Kalimantan Barat, walaupun keeil tetapi dirasakan besar oleh
daerah. Tetapi kita lihat juga sekarang kecenderungan orang-orang kaya
punya kapal motor, kapal pesiar, mungkin tambah banyak orang kaya juga
tambah banyak orang yang punya seperti itu, apakah inijuga tidak dikenakan
padahal itu untuk bersenang-senang untuk mandang dan sebagainya.
Ini juga perlu kejelasan saya kira, supaya daerah juga nanti punya
kepastian didalam penyusunan peraturan daerahnya.
Terima kasih.
134
KETUA RAPAT :
Terima kasih rekan dari F-ABRI;
Kalau begitu kami menyarankan, wal<tu sudah jam 16.00 WIB kita
endapkan nanti malam, Sehingga apa yang Bapak Menteri harapkan karena
sudah ada mazab yang harus meninggalkan itu dan barangkali rumusannya,
tetapi dilain pihak Penjelasan yang diharapkan itu bukan penjelasan untuk
mengenakan bagaimana adanya kepastian hukum mengenai kendaraan
bermotor ini untuk daerah.
Tadi Pak Menteri menyatakan Pemerintah telah ingin bersiap-siap
dan kembali juga kepada Bapak Kiaidemak, bukan kita berarti membahas
penjelasan, tidak, tetapi pasal ini demi lancarnya Undang-undang ini
atau demi substansi akalt1 Undang-undang ini memerlukan Penjelasan
sebagaimana kata Bapak JusufSyakir tadi.
Jadi kesimpulannya barangkali, substansinya tetap yaitu a. Pajak
Kendaraan Ber111otor, kemudian ada Penjelasan yang akan memberikan
satu kepastian bagi daerah dia kelt1a atau tidak kena pajak, sebagaimana
diungkapkan oleh Bapak Menteri tadi. Oengan mengucapkan terima kasih
tadi, ka111i ingin menskors rapat pada hari ini, tetapi kami dibisikkan oleh
rekan Pimpinan sebelah kami, butir yang te1ah dapat diselesaikan 59 dan
tetap 107, hari ini berjumlah 166 butir, sehingga besok yang akan kita
selesaikan tinggal 183 butir. Insya Allah besok hendaknya dapat hal-hal
yang seperti tadi dapat kita bahas dengan baik sehingga dapat selesai besok
PORO ini padajam 16.00 WIB.
Atas perkenan Pemerintah dalam hal ini Bapak Menteri beserta Staf
dan Anggota Pans us Yang Terhormat, Rapat di skors sa111pai besok jam
09.00 WIB dil tempat yang sama.
135
136
Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabil 'A lam in, rapat kami skors.
RAPAT DISKORS PUKUL 16.00 WID.
Jakarta, 24 Februari 1997
a.n. KETUAPANSUS
5 RUU BIDANG PERPAJAKAN,
SEKRETARIS PANSUS,
NY. ANITA SOEKARDJO. SH
NIP. 210000974