I-1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang secara geografis terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan pantai memungkinkan terjadinya berbagai jenis ancaman dan memiliki potensi bencana yang tinggi. Kondisi alam ini menyebabkan timbulnya risiko bencana alam terutama yang terkait dengan kegiatan manusia dan kedaruratan kompleks. Resiko menghadapi bencana alam dan kerentanan masyarakat Provinsi DIY menunjukkan bahwa rencana penanggulangan bencana adalah wacana yang wajib dimasukkan dalam agenda rencana pembangunan pemerintah Provinsi DIY.

Keragaman ancaman bencana yang meningkat, baik yang diakibatkan oleh alam dan non alam di wilayah DIY dan kerentanan masyarakat tinggi (rendahnya tingkat kehidupan dan penghidupan masyarakat), memerlukan upaya meningkatkan kapasitas, guna mengurangi risiko terhadap bencana. Penanggulangan bencana belum masuk ke dalam arus utama pembangunan dan pemerintahan. Pada saat ini penanggulangan bencana masih bersifat sektoral dan reaktif.

Mengingat kompleksnya permasalahan bencana, diperlukan penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang, agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Untuk itulah, pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

B. RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu daerah dalam waktu tertentu dan rencana pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan terkait setempat untuk mengurangi risiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. RPB mengandung juga strategi, kebijakan dan langkah-langkah teknis-administratif yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.

RPB pada umumnya disusun dalam situasi normal oleh Lembaga Penanggulangan Bencana Provinsi DIY dengan partisipasi atau masukan dari pemangku kepentingan. Situasi normal diartikan di mana tidak terdapat potensi bencana. Pada tahap ini biasanya masih tersedia cukup banyak waktu untuk merencanakan semua kegiatan yang mencakup keseluruhan siklus penanggulangan bencana serta menangani semua jenis ancaman dan kerentanan yang ada. RPB yang disusun memuat rencana program-program untuk menanggulangi bencana yang akan dijalankan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah. Dengan demikian RPB ini direncanakan selama lima tahun yang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan dokumen ini sebaiknya dilakukan sebelum

I-2

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, agar unsur-unsur dari RPB dapat dimasukkan ke dalam RPJM. Selanjutnya, secara khusus kegiatan pengurangan risiko bencana yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD). Skema posisi RPB dan RAD di Provinsi DIY disajikan seperti pada gambar 1-1

Gambar 1-1. Skema posisi Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah

Provinsi DIY

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama para pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPB Tahun 2009-2014 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan daerah; yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program penanggulangan bencana berdasarkan kondisi dan risiko bencana di Provinsi DIY. Sebagai suatu dokumen yang akan digunakan sebagai panduan bagi SKPD Provinsi DIY dan pedoman bagi instansi pemerintah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, maka RPB ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DIY.

I-3

Penyusunan RPB Provinsi DIY dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. 2. Pengenalan kerentanan. 3. Analisis kemungkinan dampak bencana. 4. Pilihan tindakan penanggulangan bencana. 5. Mekanisme penanggulangan dampak bencana. 6. Alokasi tugas dan peran instansi.

Masing-masing tahapan kegiatan penyusunan RPB ini melibatkan peran aktif dari unsur SKPD, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal Pemerintah, TNI/POLRI, dan kelompok masyarakat di Provinsi DIY (dapat dilihat dalam Lampiran). Masing-masing unsur memberikan masukan dan kajian melalui diskusi terarah (focus group discusion). Dengan demikian diharapkan program-program RPB ini dapat segera diintegrasikan dan sesusai dengan peran masing-masing SKPD dan unsur lembaga lainnya di Provinsi DIY. Pada tahapan analisis kemungkinan dampak bencana didasarkan pada Peta Ancaman, dan Peta Risiko Bencana yang telah dibuat oleh Bappeda Provinsi DIY.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan RPB Provinsi DIY dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi DIY dalam waktu lima tahun mendatang.

2. Tujuan

RPB Provinsi DIY disusun dengan tujuan untuk menjadi bagian dari Rencana Induk Pembangunan Daerah secara terpadu dan terkoordinasi, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menurunkan risiko bencana di DIY secara signifikan.

D. MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2009-2014 adalah sebagai arahan/panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi DIY dalam membuat sasaran kegiatan dan anggaran pembangunan berbasis penanggulangan bencana terutama pengurangan risiko bencana. Sedangkan bagi instansi vertikal pemerintah lainnya dan kelompok masyarakat, RPB ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun program penanggulangan bencana di masing-masing instansi.

Lingkup Rencana Penanggulangan Bencana meliputi analisis resiko bencana, perencanaan tindakan pengurangan resiko bencana, mekanisme dan pembagian tugas SKPD, dan alokasi anggaran. Analisis resiko bencana yang disajikan dalam peta bahaya, kerentanan, kapasitas dan peta resiko bencana dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang potensi, kemampuan, dan resiko masing-masing wilayah. Bagi dunia usaha dapat menggunakan informasi dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana untuk melakukan kajian risiko awal.

I-4

E. HUBUNGAN RPB PROVINSI DIY DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Gambar I-2. Kerangka Koordinasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dengan RPB dan RAN/RAD PRB

(Dimodifikasi dari sumber: Dr. Suprayoga Hadi, Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas, “Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” dalam Workshop PLANAS PRB Penyusunan RAN PRB 2010 – 2012, Jakarta, 31 Agustus 2009).

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) disusun berdasarkan mandat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan Penyusunan RPB ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kerangka koordinasi dokumen perencanaan pembangunan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan RPB dapat dilihat pada Gambar I-2.

Kurun waktu pelaksanaan RPB adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yaitu 5 (lima) tahun. RPB merupakan masukan bagi RPJM, khususnya masukan di bidang penanggulangan bencana. Dalam RPJM tersebut terdapat satu bab khusus yang berisi mengenai upaya-upaya penanggulangan bencana. Tentunya bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis SKPD harus mengacu kepada RPJM, yang mana untuk urusan di bidang penanggulangan bencana sudah tercantum di dalamnya.

RENCANA JANGKA PANJANG (20 tahun)

(RPJP – RTRW)

RENCANA JANGKA MENENGAH (5 tahun)

(RPJM – RPB)

RENCANA STRATEGIS (5 tahun)

RENCANA AKSI PRB (3 tahun)

RPJP NASIONAL

RTRW NASIONAL

PUSA

T

RENCANA TAHUNAN

RPJM NASIONAL

RPB NASIONAL

RKP NASIONAL

RENSTRA K/L

RAN PRB RENJA K/L

PRO

VIN

SI

RPJP PROVINSI

RTRW PROVINSI

RPJM PROVINSI

RPB PROVINSI

RKPD PROVINSI

RENSTRA SKPD PROVINSI

RAD PRB PROVINSI

RENJA SKPD PROVINSI

KA

BU

PATE

N/

KO

TA

RPJP KABUPATEN/

KOTA

RTRW KABUPATEN/

KOTA

RPJM KABUPATEN/

KOTA

RPB KABUPATEN/

KOTA

RKPD KABUPATEN/

KOTARENSTRA SKPD

KABUPATEN/KOTA

RAD PRB KABUPATEN/

KOTA

RENJA SKPD KABUPATEN/

KOTA

I-5

Dari Gambar I-2 di atas dapat diketahui bahwa RPB adalah sebagai arahan/panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) bagi setiap SKPD di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membuat sasaran kegiatan dan anggaran pembangunan berbasis penanggulangan bencana terutama pengurangan risiko bencana.

F. LANDASAN PENYUSUNAN RPB

Dalam penyusunan RPB Provinsi DIY Tahun 2009-2014, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah: 1. Landasan Idiil

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

2. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

3. Landasan Operasional

a). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;

b). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

d). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

e). Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

f). Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang g). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil h). Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-

undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950; i). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

j). Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

I-6

k). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

l). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

m). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

n). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

o). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830)

p). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

q). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DIY;

r). Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi DIY;

s). Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY;

t). Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

u). Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Istimewa YogyakartaTahun 2009-2013.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

RPB Provinsi DIY Tahun 2009-2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan Bab II : Kedudukan rencana penangulangan bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah Bab III : Gambaran Umum Wilayah Bab IV : Penilaian Risiko Bencana Bab V : Kebijakan Penanggulangan Bencana Bab VI : Pilihan Tindakan, Alokasi Tugas, Mekanisme Penanggulangan Bencana Bab VII : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bab VIII : Penutup

I-7

H. PENGERTIAN ISTILAH

Sebelum membahas isu dalam penanggulangan bencana lebih lanjut, perlu adanya memiliki pemahaman yang sama atas beberapa istilah dan konsep dasar yang digunakan dalam buku sumber ini. Bagian berikut akan memberikan penjelasan singkat atas beberapa istilah dan konsep tersebut yang perlu dipahami dalam dokumen RPB ini.

• Ancaman/Bahaya:

suatu kejadian atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan kehilangan jiwa manusia, kerusakan aset atau kehancuran lingkungan hidup.

• Bantuan darurat bencana :

upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.

• Bencana:

suatu peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh alam, atau manusiayang menyebabkan gangguan terhadap keberfungsian suatu masyarakat, hilangnya jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan, serta melampaui kemampuan dan sumber daya masyarakat untuk menanggulanginya.

• Kapasitas:

aset, sumber daya, kekuatan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat/lembaga yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

• Kerentanan:

kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman tertentu.

• Kesiapsiagaan:

upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

• Mitigasi:

upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, baik secara fisik-struktural.

I-8

• Mitigasi Fisik:

upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.

• Mitigasi Non Fisik:

upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkankerentanan dan/ atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

• Penanggulangan Bencana:

upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana; mitigasi bencana; kesiapsiagaan; rehabilitasi dan rekonstruksi.

• Pengurangan Risiko Bencana:

upaya sistematis untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, strategi dan tindakan yang dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan hilang atau rusaknya aset serta harta benda akibat bencana, baik melalui upaya mitigasi bencana (pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan) ataupun upaya mengurangi kerentanan (fisik, material, sosial, kelembagaan, perilaku/sikap).

• Pencegahan (prevention):

upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.

• Peringatan dini:

upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

• Pemulihan:

upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.

• Rehabilitasi:

I-9

perbaikan semua aspek pelayanan publik dan kehidupan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah bencana.

• Rekonstruksi:

upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa perbaikan fisik, sosial dan ekonomi untuk mengembalikan pelayanan publik dan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana.

Upaya perbaikan jangka menengah dan jangka panjang berupa perbaikan fisik, sosial, ekonomi dan budaya untuk mengembalikan semua aspek dan fungsi kehidupan pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelum bencana

• Risiko:

kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu karena suatu ancaman berubah menjadi bencana. Risiko dapat berupa kematian, terluka, sakit, gangguan kejiwaan, terpaksa mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda, hilangnya rasa aman dan terganggunya kegiatan masyarakat.

• Tanggap Darurat:

segala upaya yang dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan bencana, yang terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian.