rpp horti kultura

RANCANGAN

DraftRANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ...... TAHUN 2012 2013TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMenimbang:bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura;Mengingat:1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURA.BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.2. Budidaya organik adalah sistem budidaya yang mengandalkan bahan-bahan alami dan membatasi penggunaan bahan kimia sintetik, dengan tujuan untuk menyediakan produk hortikultura yang aman bagi kesehatan produsen dan konsumen serta menjaga keseimbangan lingkungan dan menjaga siklus alaminya. 3. Pelaku usaha hortikultura, selanjutnya disebut pelaku usaha, adalah petani, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

4. Prasarana hortikultura adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama usaha hortikultura.

5. Sarana hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang dibutuhkan dalam usaha hortikultura.

6. Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik, kimiawi, dan biologis bahan komoditas hortikultura menjadi bentuk produk turunan.7. Fasilitas adalah sesuatu yang disediakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi pelaku usaha untuk memudahkan dan meningkatkan kegiatan usaha hortikultura. 8. Insentif adalah sesuatu yang diberikan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada pelaku usaha untuk meningkatkan motivasi dan kinerja usaha hortikultura.9. Komoditas unggulan adalah komoditas yang memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal;

10. Sistem informasi adalah serangkaian prosedur untuk melaksanakan suatu fungsi dan kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis penganalisisan, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data dan informasi;11. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.12. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hortikultura.

Kemdag: ketentuan mengenai pemberian insentif perlu disesuaikan dengan ketentuan WTO dan akan dikaji terlebih dahulu.

Pasal 2Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan fasilitas dan insentif untuk mengembangkan usaha hortikultura.

Pasal 3Ruang lingkup pemberian fasilitas dan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a. jenis dan kriteria usaha hortikultura penerima fasilitas dan insentif;

b. bentuk fasilitas dan insentif;

c. syarat dan tata cara pemberian fasilitas dan insentif; dand. pembinaan dan pengawasan.BAB II

JENIS DAN KRITERIA USAHA HORTIKULTURA PENERIMA

FASILITAS DAN INSENTIFPasal 4(1) Jenis usaha hortikultura yang menerima diberikan fasilitas dan insentif meliputi usaha: a. perbenihan;

b. budidaya;

c. panen dan pascapanen;

d. pengolahan;

e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;

f. penelitian; dan

g. wisata agro.(Catatan : Jenis usaha berdasarkan pada UU nomor 13 tahun 2010, pasal 50)

(2) Jenis usaha hortikultura yang diberikan fasilitas dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi: a. usaha hortikultura mikro dan kecil;Kem Kop dan UKM: perlu disesuaikan istilah apakah usaha hortikultura mikro dan kecil (sesuai dengan UU Hortikultura) atau usaha mikro dan kecil hortikultura (sesuai dengan UU UKM)? Cat: disesuaikan dengan UU Hortikultura.b. usaha hortikultura yang ramah lingkungan;

c. usaha hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah;

d. usaha budidaya organik; dan/ataue. usaha hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan.(Catatan : Jenis usaha sesuai UU nomor 13 tahun 2010, pasal 55)

BI: perlu diklasifikasi usaha mana saja yang diutamakanPasal 5(1) Usaha hortikultura mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. nilai kekayaan bersih; ataub. hasil penjualan tahunan.(2) Nilai kekayaan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (1) huruf a tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(3) Penetapan usaha hortikultura mikro dan kecil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(Catatan : Sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM)Pasal 6Usaha hortikultura yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi usaha hortikultura yang tidak membahayakan kesehatan dan keamanan manusia, hewan, tumbuhan, dan sumber daya hortikultura lainnya.Yang dimaksud Sumber daya hortikultura lainnya adalah:(1) Sumber daya alam yang meliputi lahan, air, iklim, dan genetik; dan

(2) Sumber daya buatan yang meliputi prasarana dan sarana hortikultura.

Catatan : - Koreksi alinea ke 2 masuk ke Bab Penjelasan

Sumber daya hortikultura lainnya :a. Usaha hortikultura yang membahayakan lahan misalnya budidaya di daerah dengan kemiringan lebih dari ketentuan.

b. Usaha hortikultura yang membahayakan air misalnya menimbulkan pencemaran di perairan

c. Usaha hortikultura yang membahayakan iklim misalnya menggunakan sarana yang dapat menimbulkan efek rumah kaca

d. Usaha hortikultura yang membahayakan sumberdaya genetik misalnya eksplorasi sumberdaya genetik yang terancam punah, usaha wisata agro yang tidak memperhatikan fungsi lingkungane. Usaha hortikultura yang membahayakan prasarana misalnya usaha budidaya di daerah dengan kemiringan lebih dari ketentuan yang mengakibatkan longsor, banjir bandang dan merusak prasarana hortikultura.

f. Usaha hortikultura yang membahayakan sarana misalnya usaha distribusi, perdagangan dan pemasaran yang tidak mengikuti SOP yang benar sehingga mengakibatkan kerusakan sarana.

Pasal 7(1) Usaha hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan/atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi komoditas yang memiliki potensi daya saing dan memperhatikan kearifan lokal.(2) Potensi daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian agroekosistem, nilai strategis, potensi komersial, dan keunggulan spesifik.(3) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai dan cara atau kebiasaan hidup yang dipelihara dan diwarisi secara turun temurun.

Catatan: Didalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2010, pasal 43 mengamanatkan Pemerintah/pemerintah daerah menetapkan produk (bukan komoditas) unggulan. Untuk itu perlu dipertimbangkan penggantian kata komoditas menjadi produk unggulan (Dalam ketentuan umum dan Batang Tubuh perlu disesuaikan) Pasal 8(1) Usaha budidaya organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ayat (2) huruf d yaitu:a. menggunakan bahan alami;

b. aman bagi kesehatan produsen dan konsumen; dan

c. menjaga keseimbangan lingkungan.(2) Budidaya organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan pupuk, pestisida, dan zat pengatur tumbuh dari bahan kimia sintesis.Catatan : Ada perbedaan pengertian Budidaya Organik pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan membatasi penggunaan bahan kimia sintetik

Pasal 9(1) Usaha hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi penelitian dan pengembangan di bidang:

a. perbenihan;

b. budidaya;

c. panen dan pascapanen;

d. pengolahan;

e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran; dan/atauf. wisata agro.

(2) Ketentuan mengenai penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Catatan : Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur penelitian dan pengembangan, baik pertanian, kehutanan, LIPI dan lain-lainBAB IIIBENTUK FASILITAS DAN INSENTIFBagian KesatuBentuk FasilitasParagraf 1

Umum

Pasal 10Bentuk fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit meliputi:a. kemudahan perizinan;b. pemanfaatan lahan; c. akses permodalan;

d. penjaminan;e. pemasaran; dan/atau

f. kemudahan kerja sama/kemitraan.

Catatan: Sesuai dengan UU 13/2010 Bab Penjelasan pasal 55 ayat (1)

Paragraf 2Kemudahan PerizinanPasal 11

Bentuk kemudahan perizinan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:

a. informasi perizinan; dan

b. pelayanan perizinan.

Pasal 12(1) Informasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi informasi mengenai jenis izin usaha, persyaratan, dan tata cara pemberian izin.

(2) Informasi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 13(1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.Kemdagri:

Apakah ada pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat?Cat: masih ada beberapa pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah pusat. Misal: ...(2) Syarat dan tata cara penyelenggaraan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3Pemanfaatan Lahan

Pasal 14(1) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b untuk pengembangan hortikultura meliputi:

a. Tanah/lahan yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah; yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian hak, atau dasar penguasaannya.BPN: Hak Guna Bangunan tidak termasuk

b. Pemanfaatan tanah/lahan sebagaimana dimaksud pada butir a tidak termasuk:

1) tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan, yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan

Catatan: ditambah koma untuk memperjelas kalimat

2)tanah yang dikuasai pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung dan sudah berstatus, maupun atau belum berstatus Barang Milik Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan, atau sifat dan tujuan pemberian haknya.Catatan: ditambah koma, dan penggantian kata maupun menjadi atau, untuk memperjelas kalimat(2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan di lahan terlantar yang tidak atau belum dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.DJKN Kemkeu:

Perlu ada pengecualian untuk BMN.(3) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Catatan: Ayat (2) dan (3) seharusnya tidak berwarna merah. Ayat 3 ditambah dengan kata-kata dan ayat (2)Paragraf 4

Akses Permodalan

Pasal 15 (1) Akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah meliputi kemudahan mendapatkan [penjaminan] pinjaman tanpa agunan dan subsidi bunga.(2) Akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha hortikultura yang memenuhi kelayakan usaha.BI:

akses permodalan hanya merupakan fasilitas teknis atau pemerintah membuka semacam kredit program? Apakah subsidi bunga juga tanpa agunan? Kelayakan usaha dilihat dari sisi mana?Cat: Pemerintah telah menyelenggarakan program penjaminan.

Paragraf 5Penjaminan

Pasal 16(1) Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam bentuk penjaminan pinjaman untuk usaha hortikultura mikro dan kecil(2) Penjaminan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk imbal jasa penjaminan atau pembagian resiko (risk sharing)(3) Imbal jasa penjaminan atau pembagian resiko (risk sharing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Paragraf 6Pemasaran

Pasal 17(1) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilakukan untuk kelancaran pemasaran produk hortikultura.

(2) Kelancaran pemasaran produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, menteri terkait, dan pemerintah daerah dalam bentuk:

a. sistem informasi pasar;

b. promosi;

c. kemudahan ekspor dan pengendalian impor;

d. pendampingan pemasaran;

e. kelembagaan; dan/atauf. pasar hortikultura.Catatan : Tidak perlu penjelasan karena uraian mengenai kemudahan ekspor dan pengendalian impor sudah dicantumkan dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Pasal 18(1) Sistem informasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 17 ayat (2) huruf a paling sedikit menyediakan informasi mengenai:

a. jenis komoditas hortikultura;

b. permintaan dan penyediaan;

c. harga komoditas; dand. peluang dan tantangan pasar.(2) Sistem informasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara aktual, lengkap, tepat, dan berkelanjutan.Catatan : koreksi rujukan pasal 19 menjadi pasal 17. Pasal 19(1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 17 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bersama pelaku usaha hortikultura.(2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri secara terencana dan berkelanjutan.Catatan : koreksi rujukan pasal 19 menjadi pasal 17Pasal 20(1) Kemudahan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 17 ayat (2) huruf c dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan produk hortikultura di dalam negeri.

(2) Kemudahan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. bantuan biaya transportasi;

Ditjen Anggaran: huruf a dihapus.Cat: setuju untuk dihapusb. penyediaan sarana dan prasarana pendukung ekspor;

c. penguatan rantai pasok produk hortikultura Indonesia ke luar negeri.Catatan : - koreksi rujukan pasal 19 menjadi pasal 17.g. Bantuan biaya transportasi misalnya ? (mohon masukan)h. Penyediaan sarana dan prasarana ekspor misalnya pembangunan gudang pendingin di pelabuhan atau bandara.

i. Penguatan rantai pasok produk hortikultura Indonesia ke luar negeri misalnya pemanfaatan perwakilan RI di luar negeri sebagai market intelligent, Penyediaan informasi pasar, fasilitasi promosi

Pasal 21(1) Pengendalian impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 17 ayat (2) huruf c memperhatikan:

a. keamanan pangan produk hortikultura;

b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;

c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk hortikultura;

d. persyaratan kemasan dan pelabelan;

e. standar mutu; dan

f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan.Catatan : f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, sesuai dengan ketentuan SPS (Sanitary and Phytosanitary)

(2) Pengendalian impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. pengaturan waktu dan tempat pemasukan;

b. jumlah dan jenis produk hortikultura yang dapat dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia;

c. wajib mendapat izin dari menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri;

d. standar mutu komoditas hortikultura; dane. standar teknis sanitary and phytosanitary.Catatan : koreksi rujukan pasal 19 menjadi pasal 17Pasal 22Pendampingan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 17 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara memperluas pasar, memperlancar proses, dan membantu mengatasi persoalan pemasaran.Catatan : koreksi rujukan pasal 19 menjadi pasal 17Pasal 23(1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 17 ayat (2) huruf e ditingkatkan kapasitas dan posisi tawarnya, dalam pemasaran.(2) Penguatan kelembagaan juga dilakukan dengan pengembangan manajemen rantai pasok hortikultura.

(3) Kelembagaan pemasaran dapat merupakan bagian dari kelompok tani, gabungan kelompok tani, badan usaha milik petani atau pedagang, asosiasi, gabungan asosiasi atau dewan komoditas.

Catatan : koreksi rujukan pasal 19 menjadi pasal 17Pasal 24(1) Pasar hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 17 ayat (2) huruf f diselenggarakan oleh Menteri, menteri terkait, dan/atau pemerintah daerah dengan membangun, mengelola, dan mengembangkan:a. pasar tradisional;

b. pasar induk hortikultura di kawasan hortikultura;

c. pasar hortikultura berkala di lokasi strategis;

d. pasar lelang;

e. bursa komoditas komoditi; danf. kontrak budidaya.Catatan : - Huruf b sampai dengan f sesuai dengan UU 13/2010 Pasal 91, sedangkan huruf a merupakan hasil diskusi

j. Komoditas diganti dengan komoditi sesuai dengan UU 13/2010 Pasal 91k. Pasar hortikultura berkala di lokasi strategis misalnya pasar tani, pasar pada hari-hari dan/atau event tertentul. Kontrak budidaya misalnya . ? (mohon masukan)

(2) Pasar hortikultura dalam bentuk pasar modern dapat dibangun, dikelola, dan dikembangkan oleh pelaku usaha hortikultura dengan kewajiban mengutamakan pemasaran produk hortikultura dalam negeri.Catatan : koreksi rujukan pasal 19 menjadi pasal 17Paragraf 7Kemudahan Kerja Sama/Kemitraan

Pasal 25(1) Kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dilakukan atas dasar saling menguntungkan, saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling mempercayai.(2) Kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. fasilitasi pertemuan para pihak yang akan melakukan kerja sama/kemitraan;b. memberikan standar mengenai perjanjian/kontrak yang baik termasuk di dalamnya hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, serta penyelesaian apabila terjadi perselisihan;c. mengadvokasi dan memberikan arah penyelesaian dalam perselisihan;d. memberikan informasi mengenai harga, mutu, komoditas hortikultura; dane. bimbingan, pembinaan, dan edukasi terhadap pelaku usaha.

(3) Kemudahan kerja sama/kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, menteri terkait, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.(4) Kemudahan kerjasama/kemitraan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bentuk Insentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 26Bentuk insentif yang diberikan kepada pelaku usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b paling sedikit berupa:a. Insentif pajak dan retribusi;

b. peningkatan kualitas prasarana hortikultura;

c. bantuan sarana hortikultura;d. bantuan pembiayaan bagi penerbitan sertifikat;

e. penghargaan; dan/atauf. keringanan biaya penerbitan sertifikat tanah, terutama untuk usaha hortikultura mikro dan kecil.Catatan : - bentuk insentif huruf a, b, c, d, e, dan f, sesuai dengan penjelasan pasal 55 pada UU no. 13/2010m. bentuk insentif huruf c merupakan hasil diskusi

n. Kata Insentif pada huruf a sesuai dengan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU 36/2008 tentang Fasilitas PPh dan UU 42/2009 tentang Fasilitas PPN (masukan dari Kementerian Keuangan)Paragraf 2

Insentif pajak dan Retribusi

Pasal 27(1) Insentif pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 26 huruf a meliputi pajak pusat dan pajak daerah.(2) Insentif pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Catatan : koreksi rujukan pasal 28 menjadi pasal 26Paragraf 3Peningkatan Kualitas Prasarana HortikulturaPasal 28(1) Peningkatan kualitas prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 26 huruf b ditujukan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, menekan kehilangan hasil, dan meningkatkan daya saing produk hortikultura.(2) Peningkatan kualitas prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup prasarana untuk budidaya, distribusi, pengolahan, dan pemasaran.(3) Prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. jaringan irigasi;

b. pengolah limbah;

c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi pascapanen sampai ke pasar;

d. pelabuhan dan area transit;

e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi pascapanen;

f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;

g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;

h. rumah (penaung tanaman) atau penaung tanaman yang memenuhi persyaratan teknis;

i. gudang berpendingin;

j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi persyaratan teknis; dan/atauk. pasar.Catatan : Sesuai dengan UU 13/2010, Pasal 31

(4) Prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibangun dan dikelola secara terencana dan terintegrasi di antara komponen prasarana hortikultura.(5) Pembangunan prasarana hortikultura juga harus terintegrasi dengan pembangunan nasional, pembangunan daerah, dan pembangunan sektoral. (6) Pembangunan dan pengelolaan dilakukan oleh Menteri, menteri yang bertanggung jawab di bidang prasarana, gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.(7) Pengelolaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Catatan : koreksi rujukan pasal 28 menjadi pasal 26Paragraf 4

Bantuan Sarana HortikulturaPasal 29(1) Bentuk bantuan sarana hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 26 huruf c dapat berupa natura, natura bersubsidi, dana pengadaan, atau pengaturan rantai pasok. (ada penjelasan)(2) Sarana Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. benih bermutu dari varietas unggul;

b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;

c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah lingkungan;

d. bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan; dan

e. alat dan mesin yang menunjang hortikultura. (3) Menteri, menteri terkait, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan kemampuan anggaran memberikan bantuan sarana kepada pelaku usaha hortikultura.Catatan : - koreksi rujukan pasal 28 menjadi pasal 26o. Ayat 1 Perlu penjelasan (lihat di Bab Penjelasan)p. Ayat 2 sesuai dengan UU 13/2010, Pasal 32

Paragraf 5Bantuan Pendanaan Bagi Penerbitan SertifikatPasal 30(1) Bantuan untuk penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f huruf d diberikan kepada jenis usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan program sertifikasi tanah yang dibiayai dari APBN dan/atau APBD. (3) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan kemampuan anggaran memberikan bantuan biaya penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Catatan : - koreksi rujukan pasal 28 menjadi pasal 26 huruf dParagraf 6PenghargaanPasal 31(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Pasal 26 huruf d huruf e diberikan kepada pelaku usaha hortikultura untuk memotivasi dalam mengembangkan usaha hortikultura.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Presiden, Menteri, menteri terkait, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.Catatan : koreksi rujukan pasal 28 menjadi pasal 26 huruf eParagraf 7Keringanan Biaya Penerbitan Sertifikat Tanah terutama untuk Usaha Hortikultura Mikro dan KecilPasal 32(1) Keringanan biaya penerbitan sertifikat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.(2) Pemberian keringanan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam dengan Peraturan Menteri.BPN: perlu disesuaikan dengan PP No. 13 Th 2010 mengenai kriteria penerima.BAB IV

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN

FASILITAS DAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Syarat Pemberian Fasilitas dan/atau Insentif

Pasal 33(1) Syarat pemberian fasilitas dan/atau insentif kepada pelaku usaha hortikultura meliputi:a. memiliki tanda daftar bagi usaha mikro dan kecil;b. memiliki izin usaha bagi usaha menengah dan besar;KLH: perlu ada dokumen lingkungan untuk menampung usaha yang sudah ada sebelum terbit UU 32 Th 2009

Penjelasan huruf b:

Pemerolehan izin usaha telah dilengkapi dengan izin lingkungan.c. diselenggarakan oleh warga negara Indonesia (WNI) atau badan usaha milik WNI;

d. memiliki sertifikat Tata Cara Yang Baik sesuai dengan Pasal 7 ayat (1);e. memiliki sertifikat budidaya organik;

f. mengembangkan produk unggulan hortikultura;

g. menghasilkan inovasi teknologi atau rekayasa sosial; atau

h. memproduksi sarana hortikultura yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.Catatan : koreksi huruf dKemsetneg:

perlu ada syarat umum yang bersifat kumulatif dan syarat khusus(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat pemberian fasilitas dan/atau insentif diatur dengan Peraturan Menteri.Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian Fasilitas dan/atau InsentifPasal 34(1) Tata cara pemberian fasilitas dan/atau insentif usaha hortikultura dilakukan dengan inventarisasi, verifikasi, validasi, penetapan, dan penyaluran.

(2) Pemberian fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, menteri terkait, gubernur, atau bupati/walikota.

Pasal 35(1) Pemberian fasilitas dan/atau insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan oleh Menteri atau menteri terkait.

(2) Pemberian fasilitas dan/atau insentif dapat juga diberikan oleh Presiden apabila usaha hortikultura memiliki dampak politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan.

(3) Bupati/walikota melakukan inventarisasi calon penerima fasilitas dan/atau insentif untuk diusulkan kepada gubernur.

(4) Gubernur melakukan verifikasi calon penerima fasilitas dan/atau insentif atas usulan bupati/walikota, selanjutnya hasilnya diusulkan kepada Menteri atau menteri terkait.

(5) Menteri atau menteri terkait melakukan validasi penerima fasilitas dan/atau insentif atas usulan gubernur, selanjutnya hasilnya ditetapkan dalam keputusan Menteri atau menteri terkait.

Pasal 36(1) Pemberian fasilitas dan/atau insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/walikota.

(2) Bupati/walikota melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi calon penerima menjadi penerima fasilitas dan/atau insentif, selanjutnya hasilnya ditetapkan dalam keputusan bupati/walikota.

Pasal 37(1) Pemberian fasilitas dan/atau insentif yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dilakukan oleh gubernur.

(2) Bupati/walikota melakukan inventarisasi calon penerima fasilitas dan/atau insentif untuk diusulkan kepada gubernur.

(3) Gubernur melakukan verifikasi dan validasi atas usulan bupati/walikota, selanjutnya hasilnya ditetapkan dalam keputusan gubernur.

Pasal 38(1) Pelaku usaha yang telah ditetapkan sebagai penerima fasilitas dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 berkewajiban: a. memanfaatkan fasilitas dan/atau insentif sesuai program yang disepakati; danb. melaporkan pemanfaatan fasilitas dan/atau insentif kepada bupati/walikota, gubernur, Menteri, atau menteri terkait.

(2) Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penghentian fasilitas dan/atau insentif.(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan, pelaporan dan penghentian fasilitas dan/atau insentif diatur lebih lanjut dalam dengan Peraturan Menteri. Catatan : Koreksi ayat (1) dan Ayat (3)

Pasal 39Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi, verifikasi, validasi, penetapan penerima fasilitas dan/atau insentif serta penyaluran fasilitas dan/atau insentif ditetapkan dengan Peraturan Menteri.BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

UmumPasal 40(1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pemberian fasilitas dan/atau insentif usaha hortikultura.(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau berjenjang oleh Menteri, menteri terkait, gubernur, bupati/walikota dengan melibatkan peran serta masyarakat.Bagian Kedua

PembinaanPasal 41(1) Pembinaan dilakukan terhadap pelaku usaha hortikultura meliputi penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan serta pendampingan.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang penyuluhan.

(3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku usaha dalam meningkatkan kinerja usaha hortikultura.

(4) Bimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaku usaha untuk dapat memenuhi persyaratan dan/atau tata cara memperoleh dan memanfaatkan fasilitas dan/atau insentif.Catatan : Ayat 1: Koreksi tanda komaBagian Ketiga

PengawasanPasal 42(1) Pengawasan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan pemanfaatan fasilitas dan/atau insentif.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: pelaporan pelaku usaha, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan fasilitas dan/atau insentif.

(3) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan terhadap proses pemberian dan pemanfataan fasilitas dan/atau insentif.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan fasilitas dan/atau insentif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIKETENTUAN PENUTUPPasal 43Peraturan Menteri, dan menteri terkait sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah ini harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan

Pasal 44Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan pada tanggal

Menteri Hukum dan HAM

AMIR SYAMSUDDIN

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMBERIAN FASILITAS DAN INSENTIF USAHA HORTIKULTURACatatan : Koreksi Judul

I. UMUM

Pembangunan sub sektor hortikultura telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi sektor pertanian maupun perekonomian nasional, yang dapat dilihat dari PDB, jumlah rumah tangga yang mengandalkan sumber pendapatan dari subsektor hortikultura, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan hortikultura juga berperan dalam pariwisata, antara lain menyediakan buah, sayuran, dan tanaman hias di tempat wisata, hotel, restoran/rumah makan dan agrowisata.

Pengembangan usaha hortikultura di Indonesia dewasa ini, sebagian sudah berkembang dengan baik namun sebagian besar usaha hortikultura belum berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa usaha yang dinilai belum berkembang dengan baik, antara lain adalah:

a. Usaha hortikultura mikro dan kecil, merupakan bagian terbesar dari usaha hortikultura, memiliki aset dan omset tahunan yang rendah bahkan sangat rendah.

b. Usaha hortikultura yang ramah lingkungan. Budidaya hortikultura termasuk yang banyak menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia secara berlebihan, sehingga dapat mengganggu kesehatan manusia dan kelestarian lingkungan.

c. Usaha hortikultura yang mengembangkan komoditas unggulan nasional dan daerah. Dari 323 jenis tanaman hortikultura (Kementan No 511/2006), beberapa di antaranya ditetapkan sebagai komoditas unggulan nasional dan unggulan daerah, namun pengembangan komoditas unggulan tersebut belum berjalan dengan baik.

d. Usaha budidaya organik. Permintaan produk hortikultura organik makin meningkat seiring engan meningkatnya semangat back to nature, namun budidaya hortikultura organik masih belum berkembang.

e. Usaha hortikultura yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan hortikultura masih sangat terbatas padahal preferensi konsumen terhadap produk hortikultura cenderung cepat berubah, sehingga memerlukan penelitian dan pengembangan yang memadai.

Upaya untuk mendorong pengembangan usaha hortikultura telah banyak dilakukan namun belum memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan adanya RPP ini adalah suatu kebijakan dalam bentuk produk hukum yang mengatur pemberian fasilitas dan insentif bagi usaha hortikultura berupa kemudahan jasa dan kemudahan yang bersifat ekonomis. Sasaran lainnya adalah berkembangnya sistem pemberian fasilitas dan insentif kepada pelaku usaha hortikultura dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan petani.Pengaturan pemberian fasilitas dan insentif usaha hortikultura bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha hortikultura yang berdaya saing dan memberikan kontribusi yang bermakna bagi pembangunan ekonomi nasional dan mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemberian fasilitas dan insentif bagi usaha hortikultura perlu diatur karena merupakan kewajiban Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam hal:

a. Pemberian kemudahan pelayanan dalam pengembangan kawasan hortikultura;

b. Pembinaan dan pengembangan kawasan hortikultura;c. Jaminan keamanan kawasan hortikultura dari ganguan fisik, biologis, kimiawi dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. Jaminan keberlangsungan pengembangan hortikultura.

II. PASAL DEMI PASALPasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Usaha hortikultura dikembangkan untuk menggerakkan roda perekonomian yang dapat menciptakan pendapatan, peluang usaha, kesempatan kerja, pemasukan devisa, serta keterkaitan hulu dengan hilir dan dengan sektor lain. ( Menjadi Penjelasan Pasal 2 )Catatan : Koreksi kata-kata dalam kurung

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5Panen dan Pascapanen adalah ..termasuk penyimpanan/pergudangan

Catatan: tidak relevan dengan pasal 5Pasal 5

Cukup Jelas

Panen merupakan rangkaian kegiatan pengambilan hasil budidaya berdasarkan umur, waktu, dan cara sesuai dengan sifat dan/atau karakter produk.

Pascapanen merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dari pengumpulan hasil panen, proses pengangnan pasca panen,termasuk penyimpanan/pergudangan, hingga produk siap dihantarkan ke konsumen.Pasal 6

Yang dimaksud Sumber daya hortikultura lainnya adalah:(1) Sumber daya alam yang meliputi lahan, air, iklim, dan genetik; dan

(2) Sumber daya buatan yang meliputi prasarana dan sarana hortikultura.

Pasal 6 BARU

Untuk mencapai usaha hortikultura yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menerapkan:

a. Tata Cara Produksi Benih Yang Baik;

b. Tata Cara Budidaya Yang Baik;

c. Tata Cara Panen dan Pascapanen Yang Baik;

d. Tata Cara Pengolahan Yang Baik; dan/ataue. Tata Cara Distribusi, Perdagangan, dan Pemasaran Yang Baik;

Catatan : tidak relevan dengan pasal 6

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tanaman tertentu adalah jenis tanaman (misalnya dari famili/golongan leguminoceae yang ditanam sebagai tanaman penutup tanah (cover crop) sebagai pupuk organik yang berfungsi untuk memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah Catatan : Tidak relevan dengan pasal 9 ayat (2)Ayat 2

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Catatan : Tidak ada ayat (3) Pasal 10

huruf aYang dimaksud dengan kemudahan perizinan adalah salah satu bentuk pelayanan publik berupa pemberian izin kepada pelaku usaha, oleh karena itu perlu dilaksanakan dengan mudah, cepat, tepat dan murah. Catatan: pindahan dari penjelasan pasal 14Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan kemudahan perizinan adalah salah satu bentuk pelayanan publik berupa pemberian izin kepada pelaku usaha, oleh karena itu perlu dilaksanakan dengan mudah, cepat, tepat dan murah. Catatan : Tidak relevan dengan isi pasal 14Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keringanan biaya perizinan adalah biaya pengurusan izin usaha yang dibebankan kepada pemohon diupayakan tidak ada atau pembebasan/pengurangan biaya perizinan sesuai dengan jenis dan skala usaha hortikultura.

Catatan : Tidak relevan dengan isi pasal 16Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menyelenggarakan pelayanan perizinan adalah salah satu bentuk pelayanan publik kepada pelaku usaha secara terpadu/tidak tumpang tindih antar instansi yang menangani pemberi izin sehingga mudah, cepat, tepat dan murah.Catatan : Tidak relevan dengan isi pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

imbal jasa asuransi kredit adalah imbal jasa yang menjadi hak perusahaan penjaminan yang bertindak selaku penjamin atas kredit bagi pelaku usaha hortikultura yang disalurkan oleh bank pelaksana)Asuransi Kredit adalah bentuk perlindungan kepada kreditur terhadap risiko macetnya pelunasan sisa pinjaman akibat risiko usaha debitur/pelaku usaha hortikultura yang bersifat natural (bencana alam:kebakaran, banjir, gempa,serangan OPT, dll) Catatan : Tidak relevan dengan isi pasal 19

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)Yang dimaksud dengan bencana alam adalah adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar (risiko) bagi usaha hortikultura. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, hurikan, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar dan wabah penyakit.

Catatan : Tidak relevan dengan isi pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Catatan : Tidak ada ayat (3) dan ayat (4)Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud dengan bantuan program adalah bantuan modal yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada pelaku usaha yang membutuhkan sebagai stimulan untuk mengembangkan usahanya, misalnya Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri Mengakar Masyarakat (LM3), Penggerak Membangun Desa (PMD), dll.

Catatan : Tidak relevan dengan isi pasal 22Pasal 23

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Catatan : disesuaikan dengan jumlah ayat pada pasal 23Pasal 24

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas


Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas


Cukup jelas

Pasal 27

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas


Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas


Ayat (1)

Cukup jelas Perlu Penjelasan mengenai : Sarana Hortikultura berupa Natura, Natura Bersubsidi, dana pengadaan, dan pengaturan rantai pasok .Catatan : tidak relevan dengan isi pasal 29 ayat 1

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan badan usaha milik petani (BUMP) adalah kelembagaan usaha petani yang berbadan hukum, misalnya berupa koperasi, Firma, CV, atau PT)Catatan : tidak relevan dengan isi pasal 29 ayat 2

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup jelasCatatan : jumlah ayat disesuaikan dengan pasal 29 Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Catatan : jumlah ayat disesuaikan dengan pasal 30 Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas Catatan : jumlah ayat disesuaikan dengan pasal 31 Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Catatan : jumlah ayat disesuaikan dengan pasal 32Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Catatan : jumlah ayat disesuaikan dengan pasal 35

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas


Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas


Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas


Pasal 41

Ayat 1

Yang dimakud dengan pelatihan adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usaha hortikultura dengan materi pelatihan disesuaikan dengan bidang usaha yang sedang dikembangkan, misalnya usaha yang ramah lingkungan untuk bidang usaha perbenihan, budidaya, pemasaran, pengolahan.

Ayat 2

Cukup jelasAyat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Catatan : - Ayat 1 pindahan dari Bab penjelasan Pasal 46 ayat (3) jumlah ayat disesuaikan dengan pasal 41

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas


Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimakud dengan pelatihan adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku usaha untuk meningkatkan kinerja usaha hortikultura dengan materi pelatihan disesuaikan dengan bidang usaha yang sedang dikembangkan, misalnya usaha yang ramah lingkungan untuk bidang usaha perbenihan, budidaya, pemasaran, pengolahan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimakud dengan pemeriksaan sewaktu-waktu adalah pemeriksaan yang dilakukan apabila ditemukan ada dugaan penyimpangan terhadap pelaksanaan pemberian fasilitas dan insentif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelasPasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Catatan : jumlah pasal hanya sampai dengan pasal 44

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR .............

PAGE 1

RPP FASILITAS & INSENTIF

FINAL DRAFT (30 Oktober 2012)

rpp horti kultura

Documents