ruu keperawatan untuk peningkatan derajat kesehatan.2012
DESCRIPTION
ruukTRANSCRIPT
1. Memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat yang akan memanfaatkan pelayanan keperawatan
2. Meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan dan mutu pelayanan keperawatan
3. Mempercepat keberhasilan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat
4. Memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi tenaga perawat yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan keperawatan
Hakekad setiap UU adalah mengatur perilaku anggota masyarakat yang akan menjamin berlangsungnya interaksi antar anggota masyarakat secara harmonis dan lancar
Untuk warga profesi keperawatan, pengaturan perilaku dalam bentuk UU Keperawatan, terutama pada dua interaksi pokok
Interaksi antara sesama warga keperawatan
Interaksi antara warga keperawatan dengan pihak-pihak lain diluar keperawatan
80 % Kegiatan pelayanan di Rumah Sakit adalah pelayanan/Asuhan Keperawatan (Gilles, 2000)
75% Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas adalah kegiatan Keperawatan (DEPKES 2005)
60 % tenaga Kesehatan adalah Perawat yang tersebar tidak terbatas kondisi geografis
Survei 2010: Ada kesenjangan antara harapan masyarakat dengan kompetensi saat ini yaitu 92,3% : 68,7%
Survei (studi kualitatif) 2010: mayoritas perawat menyatakan bahwa beban kerja sangat berat karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsi perawat
Riset alasan perawat Indonesia bekeja di Belanda, Kuwait dan Jepang karena ingin meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi
Potensi brain drain bukan brain circulation
Sciortino (1995) di 26 puskesmas di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah: perawat senior mendiagnosis klinis (medis) dan memberikan pengobatan dengan bantuan perawat yunior
Survei Depkes & WHO, 2005: perawat di praktek-praktek swasta: (1) melakukan diagnosa medis (92.6%); (2) tulis resep (93.1%); (3) memberi pengobatan (97.1%); (4) melakukan pre-natal periksa (70.1%) dan tindakan postnatal
Sutoto (2006) di 2 puskesmas kota dan 2 puskesmas daerah pedesaan: 92% perawat melakukan diagnosis medis dan 93% memberi pengobatan
Sejak tahun 2000 ada 33 Kasus penangkapan Perawat yg sedang melayani masyarakat di 7 Propinsi yang baru dilaporkan datanya.
Tidak ada perlindungan hukum perawat di Puskesmas karena tidak jelas pengaturan kewenangan dan metode pelimpahan wewenang
Lebih dari 80 % tindakan yang dilakukan oleh Perawat di RS dapat dikatagorikan ilegal karena tidak jelas pengaturannya.
Kontroversi kewajiban Perawat menolong Gawat Darurat (di pidana) disisi lain tidak boleh menyimpan obat
Tidak ada perlindungan perawat dalam melakuakan Pekerjaan di Sarana Kesehatan
Pelayanan Keperawatan: bagian Integral dari Pelayanan Kesehatan, keperawatan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan Kesehatan
Tugas dan Fungsi Perawat yang luas dalam pelayanan kesehatan mencakup dimensi: fisik, psikososial, kultural dan spiritual untuk memanusiakan manusia secara utuh
Sifat pelayanan keperawatan yang konstan, kontinyu (247), koordinatif dan advokatif
Namun, hampir sebagian besar intervensi keperawatan terhadap manusia melanggar hukum, oleh karena itu perlu ada perlindungan dalam pelaksanaannya.
Keperawatan sebagai profesi dengan pemenuhan karakteristik profesi, berkewajiban mengamalkan kekeilmuan keperawatan dan memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat pada tiap tatanan pelayanan kesehatan
Harus ada kejelasan kewenangan dan batas tanggung jawab dalam pelayanan Kesehatan penting untuk totalitas melayani masyarakat
Perlu pengaturan mekanisme Pendelegasian wewenang, dan sistem Rujukan untuk peningkatan cakupan dan kualitas Pelayanan
Pelayanan Perawat perlu diakui oleh Masyarakat Mengangkat CITRA PERAWAT INDONESIA
Amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat (1): “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir & batin, bertempat tinggal & mendapatkan lingkungan hidup yang baik & sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Negara menyediakan pengaturan yang kuat untuk menjamin pelayanan Kesehatan masyarakat dengan Professionalitas dan akuntabilitas Perawat.
UU No 36 tahun 2009 pasal 63 ayat (1),(2),(3),(4):
” keperawatan adalah sebuah entitas yang telah diakui secara Yuridis, dalam hal penyembuhan, pemulihan dan pengendalian memerlukan perawatan yang berdasarkan ilmu Keperawatan, tentu memerlukan pengaturan lebih lanjut secara teknis Profesi dalam bentuk UU keperawatan”
Kasus Perawat Misran yang telah dimenangkan oleh Keputusan MA bahwa perlu amendemen pasal dan ayat tertentu dari UU No. 36/2009 tentang Kesehatan (Kasus pak Misran dihukum atas putusan PN dan PT yang memvonis 3 bulan kurungan subsider Rp. 2,5 juta, karena memberikan pengobatan pada masyarakat didaerah yang tidak ada dokter, apoteker dan Apotik, sementara Misran adalah petugas negara yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pelayanan kesehatan (sebagai Kepala Puskesmas Pembantu yang telah bertugas selama 18 tahun tanpa masalah dalam melayani masyarakat
40 % puskesmas di Indonesia tidak memiliki dokter seluruh pelayanan kesehatan dilakukan oleh Perawat.
Bajawa, Kompas - Untuk mendapatkan pertolongan medis, warga Desa Benteng Tawa, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur, harus ke RSU Daerah Bajawa yang berjarak 67 kilometer. Biaya angkutan umum pergi pulang Rp 40.000 per orang.
Alternatif lain, warga berobat ke Puskesmas Marunggela di pusat kota Kecamatan Riung Barat. Berjarak lebih jauh melewati tiga kecamatan. Biaya ojek pp Rp 150.000/orang, angkutan umum, Rp 70.000/orang.
Kondisi memprihatinkan ini terjadi karena sejak 6 bulan lalu tidak ada perawat yang bertugas di Puskesmas Pembantu (Pustu) Lindi yang berjarak sekitar 7 km dari desa itu.
Fenomena “Ponari” menunjukkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan kesehatan yg rasional, karena keterbatasan pengetahuan. Perawat sangat dekat dg masyarakat dapat mengatasi fenomena tsb.
Kurang pemberdayaan Peran Perawat, al: tidak ada kebijakan peran perawat di puskesmas, sejak 2003 Program PERKESMAS dihapus dari program pokok puskesmas, sehingga perawat sulit melayani masyarakat sesuai dengan fungsi sebenarnya “Asuhan Keperawatan”.
Tidak didapatkan jaminan yang aman untuk praktik mandiri Perawat yang mendekatkan keterjangkauan masyarakat
Perawat dalam pelayanan kesehatan bertanggung jawab sendiri terhadap peran sebagai perawat (akuntabilitas). Namun tanpa UU Keperawatan, terjadi kasus Perdata dan Pidana, Perawat menjadi tersangka, bukan dokter penanggung jawab.
Sebagai akibat tingginya insiden dan prevalen penyakit di pedesaan, yang penanggulangannya telah sangat memerlukan intervensi medis, dan sementara itu penyebaran tenaga dokter di pedesaan tidak merata Sekitar 30% Puskemas di Indonesia, tidak
memiliki tenaga dokter Perlu diberdayakan tenaga keperawatan
dalam menangulangi masalah kesehatan yang telah memerlukan intervensi medis
Jumlah perawat: Jumlah saat ini 500.000 orang perawat Indonesia
Penyebaran perawat Pwt Puskesmas : 55.194 orang (pusdtin Depkes) Pwt di RS : 113.555 orang (pusdatin Depkes) Selebihnya berada di RS Swasta, Klinik, Balai
pengobatan, praktik mandiri, pengajar dll. Pertumbuhan perawat mencapai 20 ribu-24
ribu/th, dengan tingkat penyerapan hanya kurang dari 10 % pertahun
Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia masih menghadapi pelbagai masalah kesehatan masyarakat yang bersifat komplekBeratnya beban kesehatan (triple burden)Sistem kesehatan yang belum menunjangDukungan politik yang rendah
Perawat, sebagai bagian dari tenaga kesehatan, juga dituntut untuk berperan aktif menanggulangi masalah kesehatan masyarakat
Sistem
kesehatan
Politik
kesehatan
Beban
kesehatan
Penyebaran tenaga
tidak merata
Insiden dan prevalen penyakit
tinggi
20
Profesi keperawatan di Indonesia dalam dua dasa warsa terakhir memang telah berkembang. Sayangnya perkembangan tersebut, karena terlalu memusatkan pada kewenangan dan kompetensi keperawatan menimbulkan beberapa masalah1. Fokus pada perawat klinik (clinical nurse).
Padahal peluang kerja perawat klinik sangat terbatas, karena sangat tergantung dari perkembangan pelayanan klinik (RS). Tidak mengherankan jika saat ini diperkirakan sekitar 150.000 sd 200.000 perawat tidak memiliki pekerjaan
21
2. Perawat memang ditempatkan pula di komunitas, tetapi pemanfaatan tenaga perawat tidak optimal
Penyelesaian masalah kesehatan masyarakat di pedesaan telah memerlukan intervensi medis
Tetapi kompetensi perawat yang ditempatkan di pedesaan terbatas pada intervensi keperawatan
3. Akibatnya, penyelesaian masalah kesehatan masyarakat menjadi terhambat.
Terbatasnya kompetensi dan ruang gerak perawat menyebabkan banyak masalah kesehatan masyarakat tidak terselesaikan
22
Menyadari pentingnya penyelesaian masalah kesehatan masyarakat, tidak hanya sebagai realisasi pewujudan hak asasi manusia, tetapi juga sebagai modal dasar keberhasilan pembangunan bangsa, maka pelbagai langkah terobosan perlu dilakukan
Kompetensi dan ruang gerak perawat tidak lagi terbatas pada intervensi keperawatan, tetapi juga intervensi medis berupa penyembuhan penyakit serta pemulihan kesehatan
Perlu mengembangkan perawat komunitas (community nurse) yang ditempatkan di pedesaan
23
Pengembangan perawat komunitas yang dimaksudkan
tidak hanya memiliki kompetensi keperawatan
tetapi juga kompetensi tambahan lainnya, sesuai dengan permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat
Penanggulangan penyakit menular dan wabah
Penatalaksanaan penyakit rakyat Pertolongan pertama dan tanggap darurat
24
Untuk hasil pembangunan kesehatan yang optimal, pelimpahan kompetensi medis tertentu kepada perawat komunitas (skill mixed competences) perlu dilakukan
Dibanyak negara pelimpahan kompetensi medis tertentu kepada perawat bukan merupakan hal baru
Terbukti telah berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara memuaskan
Globalisasi suatu tantangan versus ancaman serius terhadap martabat bangsa.
Belum ada sistem “Registered Nurse (RN)”, belum terstandarisasi kompetensi perawat secara nasional
Lebih dari 1000 perawat Indonesia bekerja di Jepang 50% candidate nurse (belum RN), 50 % menjadi care worker berpotensi menurunkan kompetensi (deskilling)
Hampir semua perawat di Timur Tengah dan sebagian Eropa bekerja di bawah supervisi perawat negara lain (karena bukan “RN”)
Hasil riset (Hamid, et.al,2011): tanpa regulasi secara nasional = tanpa pengakuan internasional; perlu peningkatan kemampuan (stress management, time management dan assertiveness training).
27
3. Mensukseskan pengesahan UU Keperawatan yang memberikan kewenangan dan kompetensi pelimpahan kepada perawat, terutama yang bekerja di pedesaan (perawat komunitas)
Menyusun panduan pelayanan sesuai dengan kompetensi yang dilimpahkan (skill mix competences)
Melaksanakan pelatihan tambahan untuk perawat sesuai dengan kompetensi pelimpahan
Menyempurnakan kurikulum keperawatan sesuai dengan penambahan kompetensi pelimpahan