88

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan

baik oleh individu ataupun oleh perusahaan dengan tujuan untuk

merestrukturisasi utang-utangnya melalui cara pengajuan rencana

perdamaian oleh Debitor kepada Para Kreditornya. Pengajuan rencana

perdamaian tersebut harus mendapatkan persetujuan kuorum dari Para

Kreditor sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU agar dapat

diimplementasikan menjadi perdamaian yang sah dan mengikat

restrukturisasi utang antara Debitor dan Para Kreditornya.

Proses PKPU yang dilaksanakan oleh PT. Mandala Airlines sudah

memenuhi ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam mensahkan rencana perdamaian

yang telah diajukan PT. Mandala Airlines telah memenuhi persyaratan

dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 281 Undang-Undang Kepailitan

dan PKPU tersebut.

Pengesahan Rencana Perdamaian PT. Mandala Airlines yang kemudian

mengikat menjadi Perjanjian Perdamaian dengan Para Kreditornya

89

tersebut meskipun telah memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, terlihat bahwa masih kurangnya

perlindungan yang diberikan oleh mekanisme restrukturisasi utang

dengan PKPU melalui Pengadilan Niaga terhadap Para Kreditor yang

memiliki tagihan kecil (para pemegang tiket, agen perjalanan, atau

supplier) karena berdasarkan kuorum yang telah terpenuhi secara

Undang-Undang, Para Kreditor tak terkecuali Kreditor Kecil harus

tunduk terhadap skema perdamaian yaitu konversi utang menjadi saham

yang telah terpenuhi secara formalitas tersebut, meskipun dapat saja

terdapat beberapa atau bahkan banyak Kreditor yang memiliki tagihan

kecil yang tidak menyetujuinya. Dilihat dari satu sisi, dapat dijelaskan

bahwa Para Kreditor yang memiliki jumlah tagihan yang kecil belum

tentu memahami peran dan fungsi mereka sebagai pemegang saham di

perseroan (Debitor). Apabila dilihat dari sisi lain (misalnya dari segi

bisnis), menjadi pemegang saham dari suatu perusahaan akan tetap

memiliki resiko, yaitu bisa saja perusahaan tersebut mengalami kerugian

sehingga para pemegang saham yang berasal dari konversi utang akan

semakin mengalami kerugian.

2. Alasan-alasan yang telah dikemukakan pada poin-poin sebelumnya

membuktikan bahwa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37

Tahun 2004 belum dapat secara optimal/maksimal memberikan manfaat

ataupun perlindungan terhadap Para Kreditor yang memiliki tagihan

kecil. Seharusnya terdapat batasan-batasan baik dalam Undang-Undang

90

Kepailitan dan PKPU maupun dalam peraturan lainnya mengenai

perlindungan terhadap Para Kreditor yang memiliki jumlah tagihan kecil

tersebut, misalnya khusus untuk utang kepada Para Kreditor yang

memiliki jumlah tagihan kecil, Debitor yang bersangkutan dapat

melakukan pembayaran cicilan utang tersebut dalam periode waktu

tertentu atau diberikan suatu masa grace period untuk Debitor melakukan

pembayaran kepada Para Kreditor yang dimaksud, atau kepada investor

baru yang menjadi pemegang saham pada Debitor menyelesaikan jumlah-

jumlah tagihan kecil yang seharusnya tidak perlu dikonversi menjadi

saham.

B. Saran

1. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 masih

memiliki kelemahan, khususnya yang terkait dengan PKPU sehingga

diperlukan adanya perangkat hukum lainnya untuk menunjang peraturan

perundang-undangan yang telah ada dan perangkat hukum tersebut dapat

memberikan perlindungan hukum bagi Para Kreditor yang memiliki

jumlah tagihan kecil yang tidak menyetujui adanya konversi tagihannya

tersebut menjadi saham.

2. Diperlukan adanya revisi atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 terutama untuk Bab yang

berkaitan dengan PKPU.