salinan perubahan kedua atas peraturan ......modal tumbuh dari rp56,9 triliun pada tahun 2004...

SALINAN

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI

PENANAMAN MODAL NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA

STRATEGIS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan

tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal,

telah diundangkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi

Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Badan Koordinasi

Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi

Penanaman Modal;

b. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi Badan

Koordinasi Penanaman Modal melalui perbaikan tata

kelola pemerintahan yang baik dan kebijakan

penganggaran yang berbasis pada program prioritas

nasional, perlu dilakukan penyempurnaan atas

- 2 -

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan

Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019

sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun

2017 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015

tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi

Penanaman Modal Tahun 2015-2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman

Modal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala


2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi

Penanaman Modal Tahun 2015-2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

- 3 -

5. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang

Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan

Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L)

2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 860);

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan


2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1791).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 4

TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN

KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019.

- 4 -

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015

tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman

Modal Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 560) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Kepala

BKPM Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis

Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 217),

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juni 2019

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 683

- 6 -

LAMPIRAN

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN

MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4

TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TAHUN 2015-2019

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini membahas kondisi umum serta potensi dan permasalahan

penanaman modal. Bagian Kondisi Umum akan membahas karakteristik

perkembangan penanaman modal selama 5 (lima) tahun terakhir. Bagian

Potensi dan Permasalahan membahas perkembangan domestik dan eksternal

yang akan mempengaruhi kinerja penanaman modal serta permasalahan

yang harus dihadapi.

1.1 Kondisi Umum Penanaman Modal

Kinerja penanaman modal dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi

domestik dan eksternal. Perekonomian Indonesia pada periode 2010-2014

tumbuh cukup tinggi (rata-rata 5,8% atau lebih tinggi dari periode 2005-

2009 yaitu 5,6%) namun cenderung melambat sejak triwulan II/2013.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada awal periode (tahun 2010-2011)

didorong oleh tingginya harga-harga komoditi (commodities super cycle)

utamanya akibat meningkatnya permintaan komoditi sejalan dengan

pertumbuhan ekonomi dunia khususnya Tiongkok (rata-rata 9,8%). Pada

periode tersebut, perekonomian dunia tumbuh rata-rata 4,75% didorong oleh

kebijakan quantitative easing Amerika.

Selanjutnya, normalisasi kebijakan moneter Amerika (tapering off),

lambatnya pemulihan ekonomi kawasan Euro, melemahnya perekonomian

Jepang dan melambatnya perekonomian Tiongkok mengakibatkan

melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2013-2014.

Melambatnya ekonomi dunia khususnya Tiongkok berdampak pada

melemahnya harga-harga komoditi yang selanjutnya mengakibatkan

turunnya ekspor Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi pada periode 2010-2014 terutama didorong

oleh pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) yaitu

rata-rata 6,8% dan ekspor barang dan jasa (periode 2010-2011). Peran

investasi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin besar yang tercermin dari

terus meningkatnya kontribusi PMTB dalam Produk Domestik Bruto (PDB)

- 7 -

yaitu dari 21,0% pada tahun 2004, 31,0% pada tahun 2010, menjadi 32,6%

pada tahun 2014.

Perkembangan investasi yang dicatat BKPM secara berkala dalam

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencakup data realisasi

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Proyek penanaman modal dikategorikan PMA jika terdapat saham warga

negara asing, atau badan usaha asing atau pemerintah asing walaupun

hanya 1 (satu) lembar saham. Pada periode 2010-2014, kinerja penanaman

modal (PMDN dan PMA) sangat baik, yaitu tumbuh rata-rata sebesar 28,7%

atau lebih tinggi dari periode 2004-2009 yaitu 19,0%. Realisasi penanaman

modal tumbuh dari Rp56,9 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp136,0 triliun

pada tahun 2009 dan mencapai Rp463,1 triliun pada tahun 2014 (meningkat

3,4 kali lipat dibanding tahun 2009).

Perkembangan positif lainnya adalah semakin meningkatnya peran

PMDN. Peran PMDN meningkat dari 27,2% (Rp15,5 triliun) pada tahun 2004

menjadi 28,4% (Rp38,6 triliun) pada tahun 2009 dan 33,7% (Rp156,1 triliun)

pada tahun 2014. Meningkatnya peran PMDN didorong oleh pertumbuhan

PMDN yang lebih tinggi (rata-rata 32,9%) dibandingkan PMA (rata-rata

26,5%).

Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi PMDN dan PMA Jenis Penanaman

Modal 2004

Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total Realisasi PMDN dan PMA (Rptriliun)

56,9 111,2 74,9 129,7 154,6 136,0 208,5 251,3 313,2 398,6 463,1

PMDN (Rptriliun) 15,5 30,7 20,8 36,2 20,4 38,6 60,5 76,0 92,2 128,2 156,1

% terhadap Total 27,2 27,6 27,6 27,9 13,2 28,4 29,0 30,2 29,4 32,2 33,7

PMA (Rptriliun) 41,4 80,5 54,1 93,5 134,2 97,4 148,0 175,3 221,0 270,4 307,0

Dalam US$ miliar 4,6 8,9 6,0 10,4 14,9 10,8 16,2 19,5 24,6 28,6 29,2

% terhadap Total 72,8 72,4 72,4 72,1 86,8 71,6 71,0 69,8 70,6 67,8 66,3

Total Realisasi PMDN dan PMA per sektor (Rptriliun)

56,9 111,2 74,9 129,7 154,6 136,0 208,5 251,3 313,2 398,6 463,1

Primer (Rptriliun) 3,8 9,3 8,4 11,1 4,8 8,8 41,0 60,5 73,7 86,8 91,7

% terhadap Total 6,7 8,4 11,2 8,6 3,1 6,5 19,7 24,1 23,5 21,8 19,8

Sekunder (Rptriliun) 36,1 52,6 45,8 68,7 56,9 54,6 54,8 99,6 155,8 201,0 199,1

% terhadap Total 63,4 47,3 61,1 53,0 36,8 40,1 26,3 39,6 49,7 50,4 43,0

Tersier (Rptriliun) 17,0 49,3 20,7 49,9 92,9 72,6 112,7 91,2 83,7 110,8 172,3

% terhadap Total 29,9 44,3 27,6 38,5 60,1 53,4 54,1 36,3 26,7 27,8 37,2

Total Realisasi PMDN dan PMA per wilayah

(Rptriliun)

56,9 111,2 74,9 129,7 154,6 136,0 208,5 251,3 313,2 398,6 463,1

Luar Jawa (Rptriliun) 20,4 31,1 21,9 33,9 20,3 25,1 68,5 103,2 137,6 168,4 199,8

% terhadap Total 35,9 28.0 29.2 26,1 13,1 18,5 32,9 41,1 43,9 42,2 43,1

Jawa (Rptriliun) 36,5 80,1 53,0 95,8 134,3 110,9 140,0 148,1 175,6 230,2 263,3

% terhadap Total 64,1 72,0 70,8 73,9 86,9 81,5 67,1 58,9 56,1 57,8 56,9

Keterangan: Kurs Rata-Rata 2004-2012 US$ 1 : Rp9.000,00 Kurs Tahun 2013 (Triwulan I dan Triwulan II) US$ 1 : Rp9.300,00 Kurs Tahun 2013 (Triwulan III dan Triwulan IV) US$ 1 : Rp9.600,00 Kurs Tahun 2014 (Triwulan I-II) US$ 1 : Rp10.500,00 Kurs Tahun 2014 (Triwulan IV) US$ 1 : Rp11.600,00

Kinerja penanaman modal dari sisi sektoral belum mendukung

terjadinya transformasi ekonomi menuju industrialisasi, yang ditunjukkan

oleh meningkatnya kontribusi sektor primer dari rata-rata 7,5% pada periode

tahun 2005-2009 menjadi 21,8% periode tahun 2010-2014. Pertumbuhan

penanaman modal yang tinggi pada sektor primer didorong oleh

- 8 -

meningkatnya harga komoditi dunia. Adapun, kontribusi sektor sekunder

dan tersier masing-masing turun dari rata-rata 47,7% dan 44,8% pada

periode 2005-2009 menjadi 41,8% dan 36,4% pada periode 2010-2014.

Sementara itu, kinerja penanaman modal dari sisi kewilayahan

menunjukkan terjadinya perbaikan sebaran yang sangat signifikan.

Kontribusi penanaman modal di luar Pulau Jawa meningkat dari rata-rata

23,0% pada periode 2005-2009 menjadi 40,6% pada periode 2010-2014.

Peningkatan sebaran penanaman modal hampir terjadi di seluruh wilayah di

luar Pulau Jawa. Peningkatan tertinggi terjadi di Kalimantan yaitu dari rata-

rata 4,4% pada periode 2005-2009 menjadi 14,4% pada periode 2010-2014,

disusul oleh Sulawesi dari 1,7% menjadi 5,6%, Papua dari 0,2% menjadi

4,0%, Bali dan Nusa Tenggara dari 1,0% menjadi 3,3%, Maluku dari 0,1%

menjadi 0,7%. Penurunan kontribusi penanaman modal hanya terjadi di

wilayah Sumatera yaitu dari 15,6% pada periode 2005-2009 menjadi 12,7%

pada periode 2010-2014. Meskipun terjadi penurunan kontribusi

penanaman modal di wilayah Sumatera, namun nilai penanaman modal di

wilayah tersebut meningkat cukup tinggi (lebih dari 2 kali lipat).

Meningkatnya sebaran penanaman modal di luar Pulau Jawa didorong oleh

meningkatnya kegiatan penanaman modal di sektor primer.

Berdasarkan data realisasi penanaman modal periode 2010-2014,

sekitar 42% dari total realisasi penanaman modal adalah perluasan usaha.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menanamkan

modalnya dapat mengembangkan usahanya. Selanjutnya, Singapura (USD

26,0 miliar), Jepang (USD 12,1 miliar), Amerika Serikat (USD 7,4 miliar),

Korea Selatan (USD 6,8 miliar) dan Belanda (USD 5,6 miliar) merupakan 5

(lima) negara asal penanaman modal terbesar pada periode 2010-2014.

Meningkatnya penanaman modal sejalan dengan meningkatnya

kepercayaan penanam modal terhadap perekonomian Indonesia, antara lain

ditopang dengan meningkatnya peringkat utang Indonesia oleh lembaga-

lembaga pemeringkat utang, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Perkembangan Peringkat Utang Indonesia

Lembaga Pemeringkat Utang 2004 2005-2009 2010-2014

Japan Credit Rating Agency Ltd. (JCR) B+ BB+ BBB- Fitch Rating B+ BB+ BBB- R&I B BB+ BBB- Standar and Poor (S&P) B+ BB- BB+ Moody’s Investor Service B3 Ba2 Baa3

Sumber: Bank Indonesia, 2014 Keterangan: B : Rentan terhadap bisnis yang merugikan BB, Ba : Kurang rentan dalam jangka pendek, namun menghadapi ketidakpastian BBB, Baa : Investment grade

Perbaikan peringkat utang Indonesia merupakan hasil dari berbagai

kebijakan Pemerintah, antara lain: (a) perbaikan iklim penanaman modal, (b)

pengelolaan kebijakan makro ekonomi yang prudent, dan (c) penciptaan

stabilitas politik dan keamanan yang kondusif.

- 9 -

Terjaganya stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang

cukup tinggi, stabilitas politik dan keamanan, masuknya Indonesia dalam

peringkat investment grade, dan berbagai upaya memberi citra positif kepada

opinion makers telah mendorong peningkatan daya saing investasi Indonesia.

Beberapa hasil survei lembaga pemeringkat internasional telah

menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi, antara lain:

1. Survei yang dilakukan oleh Japan Bank for International Cooperation

(JBIC) sejak tahun 2012, menempatkan Indonesia menjadi tiga besar

negara tujuan investasi perusahaan manufaktur Jepang, bahkan pada

tahun 2013 Indonesia menempati peringkat pertama.

2. Pricewaterhouse Coopers (PwC) menempatkan Indonesia peringkat

pertama dari negara-negara APEC sebagai tujuan investasi utama 3-5

tahun kedepan pada survei tahun 2013.

3. AmCham (American Chamber for Commerce) menempatkan Indonesia

menjadi peringkat pertama tujuan investasi kawasan ASEAN.

4. UNCTAD menempatkan Indonesia pada peringkat 4 (empat) sebagai top

prospective host economic tahun 2013-2015.

5. Survei The Foreign Direct Investment Confidence Index pada tahun 2012

menempatkan Indonesia pada peringkat 9 sebagai negara tujuan FDI.

6. World Economic Forum menempatkan Indonesia pada peringkat 34 dari

144 negara dalam Global Competitiveness Index (GCI) tahun 2014-2015.

Meskipun Pemerintah telah melakukan berbagai rencana aksi untuk

meningkatkan iklim usaha namun belum terjadi perbaikan peringkat

kemudahan berusaha di Indonesia yang signifikan. Survei Ease of Doing

Business (EODB) 2015 yang dilakukan World Bank-International Finance

Corporation (World Bank-IFC) masih menempatkan Indonesia pada peringkat

114. Meskipun telah terjadi perbaikan 3 (tiga) peringkat dibandingkan tahun

sebelumnya namun peringkat tersebut masih tergolong buruk. Peringkat

tersebut menempatkan Indonesia jauh dibawah negara-negara tetangga

seperti Malaysia (peringkat 18), Filipina (peringkat 95), bahkan rata-rata

kemudahan berusaha di kawasan Asia Timur dan Pasifik (peringkat 92).

Selanjutnya, peringkat Indonesia dalam hal kemudahan memulai usaha

(starting a Business) jauh lebih buruk yaitu peringkat 155 pada tahun 2015

meskipun telah terjadi sedikit peningkatan yaitu dari 158 di tahun 2014.

Untuk memperbaiki peringkat EODB, Pemerintah telah menerbitkan

berbagai paket kebijakan. Paket kebijakan terakhir diumumkan pada bulan

Oktober 2013 berupa 17 Rencana Aksi Peningkatan Kemudahan Berusaha.

Rencana aksi tersebut mencakup 5 (lima) rencana aksi perbaikan memulai

usaha, 2 (dua) rencana aksi kemudahan memperoleh akses listrik, 2 (dua)

rencana aksi kemudahan pembayaran pajak dan premi asuransi, 2 (dua)

rencana aksi percepatan penyelesaian perkara perdata perjanjian, 1 (satu)

rencana aksi percepatan penyelesaian perkara kepailitan, 1 (satu) rencana

aksi kemudahan pencatatan kepemilikan hak atas tanah dan bangunan, 3

(tiga) rencana aksi kemudahan perizinan terkait pendirian bangunan, serta 1

(satu) rencana aksi mempermudah perolehan kredit.

- 10 -

Rencana aksi terkait memberikan kemudahan untuk memulai usaha

(starting business) adalah:

1. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)

mengenai pendaftaran tenaga kerja dan program jaminan sosial yang

memuat penyederhanaan proses menjadi secara simultan 1 (satu) hari

kerja dari semula pendaftaran ini selama 14 hari dan pendaftaran

kepesertaan Jamsostek selama 7 (tujuh) hari (simultan);

2. Penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mengatur

penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga

proses dapat dilakukan 3 (tiga) hari secara simultan dari semula selama

15 hari;

3. Penerbitan Perda tentang PTSP dan pelimpahan kewenangan dari

Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala PTSP; dan

4. Perubahan UU Perseroan Terbatas dalam rangka peniadaan persyaratan

modal dasar dan modal disetor.

Upaya yang dilakukan BKPM dalam rangka perbaikan iklim

penanaman modal antara lain:

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan

harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);

2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan

penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman

modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan

3. Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi

Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan online tracking system. Jenis

perizinan yang telah dapat dilayani melalui SPIPISE adalah: Izin Prinsip,

Izin Usaha dan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Barang Modal

dan Bahan Baku. Hingga akhir tahun 2014, jumlah Provinsi,

Kabupaten/Kota, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

(KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang telah

menyelenggarakan PTSP sebanyak 493 PTSP dan 343 PTSP diantaranya

telah menerapkan SPIPISE. Tabel 1.3 menunjukkan Kabupaten/Kota

yang telah mengimplementasikan SPIPISE. Implementasi SPIPISE masih

terkonsentrasi di KBI (Kawasan Barat Indonesia), yakni Sumatera, Jawa,

dan Kalimantan.

Tabel 1.3 Perkembangan Penyelenggaraan PTSP

No. Daerah Jumlah

Penyelenggaraan

PTSP

Nomenklatur

BPM-PTSP

Implementas

i SPIPISE

Pendelegasian bagi yang

sudah terbentuk

Urusan penanaman

modal bagi PTSP

yang telah terbentuk

Terbentuk Belum Sudah Belum Ada Belum Sudah Belum Gabung Pisah

1 Provinsi 34 34 0 4 30 33 1 34 0 27 7

2 Kabupaten 416 364 52 4 412 236 180 356 8 227 137 3 Kota 98 97 1 1 97 69 29 96 1 53 44 4 KPBPB 5 4 1 0 5 4 1 4 0 3 1

5 KEK 8 2 6 0 8 1 7 2 0 1 1

Total 561 501 60 9 552 343 218 492 9 311 190

SPIPISE terdiri atas tiga sub sistem informasi utama, yaitu sub sistem

- 11 -

informasi penanaman modal, sub sistem pelayanan penanaman modal, dan

sub sistem pendukung pelayanan perizinan. Sub sistem informasi

penanaman modal memberikan layanan mengenai peluang investasi,

peraturan perundang-undangan, dan tata cara pengajuan perizinan dan

nonperizinan penanaman modal.

Sementara itu, sub sistem utama yaitu pelayanan penanaman modal

menyediakan layanan pengajuan aplikasi dan pemrosesan aplikasi secara

elektronik dan online. Sistem ini dapat digunakan oleh penanam modal

untuk mengajukan aplikasi perizinan dan nonperizinan secara online. Sub

sistem ini menyediakan aplikasi elektronik yang dapat digunakan dari front

office, back office, hingga tata usaha dalam memproses perizinan penanaman

modal di PTSP Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kawasan Ekonomi Khusus

(KEK), serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Selain itu, untuk menciptakan transparansi dalam proses perizinan, SPIPISE

menyediakan tracking system yang memungkinkan penanam modal

memantau proses penyelesaian permohonan perizinan dan nonperizinan

penanaman modal.

Untuk mendukung pelayanan tersebut, SPIPISE menyediakan sub

sistem layanan pendukung berupa master data untuk mendukung proses

pertukaran data antara SPIPISE dengan sistem yang dibangun K/L, Online

Business Intelligence (BI) untuk mendukung proses perencanaan dan

pemantauan penanaman modal, Electronic Data File (EDF), dan Help Desk.

Berdasarkan kajian yang dilakukan BKPM, jumlah perizinan dan

nonperizinan yang harus dimiliki untuk melakukan usaha hampir di semua

sektor masih banyak dan membutuhkan waktu yang lama untuk

memperolehnya. BKPM mengelompokkan perizinan dan nonperizinan

menjadi:

1. Perizinan dan nonperizinan terkait pembentukan badan usaha antara

lain: izin prinsip penanaman modal, badan hukum, NPWP/PPPKP, dan

TDP.

2. Perizinan dan nonperizinan terkait tahap konstruksi/realisasi antara lain:

ketetapan rencana kota, Izin Lokasi/Situ, Izin Lingkungan dan AMDAL,

AMDAL LALIN, IMB, HGB, Ketenagakerjaan, Utilitas, BPJS, Fasilitas (API,

Masterlist, Tax Allowance, Tax Holiday), dan Izin Usaha.

3. Perizinan dan nonperizinan terkait perlindungan konsumen antara lain

Pendaftaran Produk, Izin Edar, dan SNI.

Berdasarkan kajian tersebut, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk

memperoleh perizinan dan nonperizinan terkait pembentukan badan usaha

dan tahap konstruksi berdasarkan Standard Operation Procedure (SOP)

untuk sektor industri manufaktur adalah 793 hari, sektor pertanian

(perkebunan) 939 hari, dan bidang perhubungan 743 hari. Untuk itu, perlu

dilakukan harmonisasi dan penyederhanaan perizinan dan nonperizinan

terkait dengan penanaman modal.

- 12 -

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, Pemerintah

menerbitkan Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dan

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan atau dikenal sebagai Daftar

Negatif Investasi (DNI). Daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha

yang terbuka dengan persyaratan dievaluasi dan disempurnakan secara

berkala sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kepentingan nasional

berdasarkan kajian, temuan, dan usulan penanam modal. Peraturan

Presiden terbaru untuk DNI adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun

2014. Peraturan Presiden ini merupakan pengganti dari peraturan

sebelumnya yang ditujukan untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman

modal di Indonesia dan dalam rangka pelaksanaan komitmen Indonesia

dalam kaitannya dengan Association of Southeast Asian Nations/ASEAN

Economic Community (AEC).

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

Pada periode 2015-2019, kinerja penanaman modal di Indonesia

diharapkan tumbuh tinggi namun terdapat down risk (risiko perlambatan)

akibat keringnya likuiditas dunia, menurunnya harga komoditas dunia,

tekanan neraca pembayaran, hambatan perizinan dan nonperizinan serta

makin restriktifnya ketentuan investasi di sektor hulu sumber daya alam.

Beberapa faktor yang diperkirakan akan dapat mempertahankan atau

bahkan meningkatkan kinerja penanaman modal di Indonesia pada periode 5

(lima) tahun mendatang antara lain:

Pertama, masih tingginya kepercayaan dan minat penanam modal

untuk berinvestasi di Indonesia yang tercermin dari survei-survei yang telah

disebutkan di atas. Salah satu komponen penting untuk menjaga

kepercayaan penanam modal adalah kebijakan fiskal dan moneter yang

prudent (berhati-hati). Sempat terjadi penurunan kepercayaan terhadap

ketahanan fiskal Indonesia namun telah terkoreksi dengan keputusan

Pemerintah untuk mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Selain

itu, kecenderungan rendahnya harga minyak dunia dalam jangka menengah

akan memberikan dampak positif terhadap ruang fiskal dan posisi neraca

pembayaran Indonesia.

Kedua, besarnya pasar domestik menjadi daya tarik penanaman

modal sebagaimana telah ditunjukkan oleh survei yang dilakukan JBIC.

Jumlah penduduk yang besar yaitu sekitar 255,5 juta (proyeksi tahun 2015)

dengan struktur demografi muda serta banyaknya jumlah penduduk

berpendapatan menengah dan tinggi (sekitar 223,6 juta) menjadikan

Indonesia sebagai pasar paling menarik di Asia. Sementara itu, pasar

Tiongkok diproyeksikan mengalami penurunan sejalan dengan struktur

demografi yang menua akibat kebijakan satu anak. Berbagai survei dan data

penanaman modal menunjukkan telah terjadi pergeseran paradigma

investasi di Indonesia dari resource base ke market base khususnya

substitusi impor. Untuk itu, arah kebijakan penanaman modal harus

- 13 -

mendorong berkembangnya sektor yang memproduksi barang konsumsi

(market base) didukung oleh sektor yang mengolah sumber daya alam

menjadi bahan baku (hilirisasi).

Ketiga, dikeluarkannya berbagai kebijakan hilirisasi komoditi primer

pertambangan, pertanian dan perikanan akan mendorong penanaman modal

jika dilaksanakan secara konsisten dan didukung kebijakan lintas sektoral.

Program hilirisasi akan memperkokoh struktur ekonomi sekaligus

menghapus missing middle dan menjaga ketahanan neraca pembayaran.

Pengembangan industri hilir akan mengurangi impor bahan baku dan

penolong yang saat ini mencapai 93% total impor (BPS, 2015). Komitmen

Pemerintah yang tinggi untuk mengeksploitasi kekayaan laut Indonesia yang

sangat besar dan pembatasan kapal berbendera asing akan mendorong

penanaman modal di sektor kelautan yang mencakup perikanan tangkap

dan budidaya, serta industri pengolahan ikan.

Keempat, kondisi lingkungan eksternal positif terhadap investasi di

Indonesia lima tahun mendatang antara lain: (a) komitmen dari negara-

negara maju dan berkembang untuk memajukan perekonomian dunia; (b)

perekonomian Asia yang diperkirakan menjadi kawasan ekonomi dinamis

baru yang dimotori perekonomian Tiongkok dan negara-negara industri baru

di Asia (Korea Selatan, India, dan ASEAN); (c) terbentuknya pasar tunggal

dan satu kesatuan basis produksi ASEAN pasca berlakunya Masyarakat

Ekonomi ASEAN (MEA) 2015; serta (d) Indonesia menjadi Ketua Indian Ocean

Rim Association (IORA) periode tahun 2015-2017 yang akan dimanfaatkan

untuk pengembangan sentra ekonomi di kawasan pantai barat Pulau

Sumatera, serta peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber

daya hayati laut di kawasan Samudera Hindia wilayah barat Pulau

Sumatera.

Dalam pertemuan G-20 di Australia pada bulan November 2014,

negara-negara G-20 sepakat mendorong pertumbuhan ekonomi global hingga

2,1 persen lebih tinggi pada 2018. Tambahan pertumbuhan ekonomi global

tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi global hingga USD 2.000

triliun. G-20 juga sepakat meningkatkan investasi, perdagangan, mendorong

terciptanya kompetisi bisnis yang adil dan pengentasan kemiskinan. Untuk

mendorong perdagangan global, G-20 sepakat untuk mengurangi tarif ekspor

impor, menyederhanakan prosedur kepabeanan, serta mengurangi

hambatan dagang. Dalam forum tersebut telah dikeluarkan juga 21

communique atau keputusan bersama, yang mana dari jumlah tersebut tiga

diantaranya terkait dengan infrastruktur. Negara-negara G-20 sepakat untuk

membantu dan mendorong investasi pembangunan infrastruktur di negara-

negara berkembang.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan Asia diperkirakan

menjadi daya tarik aliran modal asing yang jenuh di pasar negara maju.

Faktor utama yang mempengaruhinya adalah potensi pasar yang besar,

pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia yang tinggi, melambatnya

- 14 -

pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju (AS dan Uni Eropa),

tersedianya sumber daya alam sebagai sumber bahan baku dan tenaga kerja

sebagai faktor produksi.

Terbentuknya pasar tunggal MEA 2015 dapat mempengaruhi investasi

di Indonesia karena akan membuka peluang bagi negara anggota ASEAN

untuk menarik FDI. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN terbesar

diharapkan mampu memanfaatkan peluang ekonomi dan investasi yang

lebih besar dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya karena Indonesia

akan menjadi bagian dari regional hub-production. Penanam modal dapat

memanfaatkan Indonesia sebagai tujuan investasi untuk memanfaatkan

pasar Indonesia yang besar sekaligus pintu masuk pasar negara anggota

ASEAN lainnya. Namun demikian Pemerintah harus melakukan perbaikan

daya saing perekonomian nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan manfaat kerjasama IORA bagi

kepentingan nasional, Indonesia akan menerapkan strategi multiplication of

authrority, yaitu tindakan bersama dari berbagai lapisan untuk menuju

tujuan bersama. IORA merupakan forum kerjasama regional negara-negara

di kawasan Samudera Hindia yang didirikan pada tahun 1997,

beranggotakan 20 negara, yaitu: Australia, Banglades, India, Indonesia, Iran,

Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles,

Comoros, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni

Emirat Arab dan Yaman. Terdapat 6 (enam) fokus kerjasama IORA, yaitu: (a)

keselamatan dan keamanan maritim; (b) fasilitasi perdagangan dan investasi;

(c) manajemen perikanan; (d) manajemen risiko bencana alam; (e) kerjasama

di bidang akademik, sains, dan teknologi; serta (f) pertukaran kebudayaan

dan pariwisata.

Kerjasama IORA berperan penting untuk: (a) memastikan wilayah

perairan di sekitar Indonesia akan tetap menjadi sumber kerjasama bagi

semua negara dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembangunan

dan kemakmuran Indonesia, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan

perdagangan, ketahanan pangan, lapangan pekerjaan, pertumbuhan

ekonomi, keselamatan dan keamanan maritim terkait dengan Samudera

Hindia; (b) mendukung hubungan dan kerjasama bilateral dengan negara-

negara di lingkar Samudera Hindia; serta (c) konektifitas antara negara-

negara di kawasan Samudera Hindia khususnya anggota IORA, bukan hanya

pada sektor infrastruktur, namun juga pada tataran people-to-people

connectivity. BKPM akan secara aktif mendukung pengembangan wilayah

barat Pulau Sumatera, khususnya untuk pengembangan pariwisata,

perikanan dan logistik sesuai dengan rencana Pemerintah.

1.2.2 Tantangan dan Permasalahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-

2019 menetapkan tantangan utama pembangunan yang terkait dengan

penanaman modal dapat dikelompokkan atas: (a) pembangunan tata kelola

- 15 -

untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien; (b) pertumbuhan

ekonomi; (c) percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah; serta (d)

percepatan pembangunan kelautan.

Merujuk kepada RPJMN tersebut maka tantangan

Pertama dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

adalah meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi

birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan publik terkait penanaman modal adalah penyelenggaraan PTSP

secara utuh di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan

PTSP dibentuk untuk memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan

perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal. Namun saat ini belum

seluruh Kementerian dan Lembaga yang memiliki kewenangan untuk

memberikan perizinan dan nonperizinan terkait penanaman modal

melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan tersebut kepada

PTSP Pusat (BKPM). Demikian pula belum seluruh PTSP Provinsi dan

Kabupaten/Kota menerima pelimpahan atau pendelegasian kewenangan

perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal dari Gubernur

dan Bupati/Walikota. Selain itu masih terjadi ketidakseragaman

nomenklatur.

Kedua, pertumbuhan ekonomi saat ini belum optimal, salah satu

faktor penyebabnya adalah rendahnya efisiensi ekonomi atau produktivitas

ekonomi yang ditunjukkan oleh rendahnya sumbangan Total Factor

Productivity (TFP) dalam pertumbuhan ekonomi. Untuk menjadi negara

berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian Indonesia harus

tumbuh antara 6-8 persen per tahun. Untuk mewujudkan pertumbuhan

yang tinggi tersebut secara berkelanjutan, maka pertumbuhan ekonomi

harus bersifat inklusif dan tetap didukung oleh kebijakan menjaga stabilitas

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan inklusif

akan dicapai melalui reformasi yang menyeluruh (comprehensive reform).

Langkah-langkah reformasi yang menyeluruh dapat dilakukan antara

lain dengan kebijakan: (a) mengefisienkan kelembagaan ekonomi melalui

penciptaan iklim usaha yang produktif dan kepastian hukum bagi dunia

usaha; (b) perbaikan tata kelola yang antara lain dengan melakukan right

government policy; dan (c) memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan

domestik.

Right government policy di bidang penanaman modal diperlukan karena

masih banyaknya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah yang

tidak harmonis dan distorsif sehingga menyebabkan tidak efektifnya

kebijakan insentif dan tingginya biaya transaksi bagi dunia usaha, seperti

tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya. Upaya yang perlu

dilakukan antara lain harmonisasi kebijakan serta penyederhanaan

perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal. Upaya lain

yang akan dilakukan untuk mengoreksi disharmonis peraturan perundang-

undangan Pusat dan Daerah adalah memberikan fasilitasi penyelesaian

- 16 -

masalah (debottlenecking) kepada perusahaan-perusahaan yang

menanamkan modalnya di Indonesia.

Ketiga, percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Pemerintah terus mendorong pemerataan investasi utamanya di luar Pulau

Jawa khususnya Papua dan Papua Barat. Keterbatasan infrastruktur

menjadi salah satu tantangan untuk mewujudkan target pemerataan

penanaman modal. Penanaman modal yang berbasis pengolahan sumber

daya alam didorong di luar Pulau Jawa. Untuk itu, tantangan yang dihadapi

adalah menjamin ketersediaan infrastruktur khususnya energi (listrik dan

gas) serta logistik.

Ketersediaan infrastruktur saat ini masih sangat terbatas. Rata-rata

rasio elektrifikasi nasional pada tahun 2014 sekitar 81,5%. Di kawasan

timur Indonesia rasio elektrifikasinya jauh lebih rendah dari rata-rata rasio

elektrifikasi nasional. Selain masih rendahnya rasio elektrifikasi, kualitas

listrik (service level) masih buruk. Sementara itu, pengembangan industri

pengolahan berbasis sumber daya alam, khususnya smelter, membutuhkan

listrik yang sangat besar dan stabil.

Untuk mendorong penanaman modal yang lebih merata, pada tahun

2015-2019 Pemerintah telah berkomitmen untuk membangun infrastruktur

tenaga listrik sebesar 35,9 GW. Selain itu, akan dibangun 172 pelabuhan

baru, 65 dermaga penyeberangan baru, 15 bandara baru, 3.258 km jalur

kereta, 2.650 km jalan baru, 1.000 km jalan tol, serta pengembangan 14

Kawasan Industri (KI) dan 7 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di luar Pulau

Jawa.

Untuk mencapai target tersebut, dalam lima tahun kedepan

kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia adalah Rp5.519,4 triliun. Dari

jumlah tersebut, pendanaan Pemerintah hanya berkisar 40,14% atau sekitar

Rp2.215,6 triliun selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga terdapat selisih

pendanaan sekitar Rp3.303,8 trilliun (Bappenas, 2014). Pemerintah akan

melakukan kaji ulang struktur APBN antara lain dengan mengurangi subsidi

BBM dan mengalokasikannya untuk pembangunan infrastruktur. Tantangan

ke depan adalah mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan

infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

maupun non KPS (Business to Business). Selain itu, Pemerintah Indonesia

telah berkomitmen untuk bergabung dengan Asian Infrastructure Invesment

Bank (AIIB) yang diinisiasi oleh Pemerintah Tiongkok. Dengan demikian,

tantangan berikutnya adalah pemanfaatan kesepakatan G-20 maupun AIIB

untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Keempat, terdapat empat risiko tekanan perekonomian global yang dapat

mempengaruhi penanaman modal di Indonesia, yaitu:

1. Melambatnya perekonomian dunia. Skenario pesimis terus berlangsung.

Pada bulan Januari 2015, IMF dalam laporannya di World Economic

Outlook (WEO) merevisi kebawah pertumbuhan ekonomi dunia.

- 17 -

Penurunan harga minyak yang sangat besar (55%) belum dapat

mengimbangi faktor negatif antara lain melemahnya investasi dunia

akibat memburuknya ekspektasi terhadap pertumbuhan perekonomian

jangka menengah di negara maju dan negara berkembang. Semua negara

utama dunia terkoreksi pertumbuhannya kecuali Amerika. Pertumbuhan

ekonomi Tiongkok, Jepang, kawasan Euro, Rusia dan negara-negara

eksportir minyak terkoreksi.

2. Rendahnya harga komoditi dunia atau berakhirnya era commodities super

cycle (peningkatan permintaan komoditi dunia).

3. Terjadinya kekeringan likuiditas dunia akibat kebijakan “normalisasi”

moneter atau penghentian stimulus moneter (tapering off quantitative

easing) pada akhir tahun 2014. Kebijakan tersebut akan diikuti dengan

kenaikan suku bunga dunia.

4. Meningkatnya persaingan dengan negara tetangga, terutama Malaysia,

Thailand, dan Vietnam dalam menarik penanaman modal khususnya

pasca diberlakukannya MEA. Saat ini, posisi daya saing tenaga kerja

Indonesia tergolong rendah dibandingkan ASEAN lainnya, artinya

Indonesia tidak dapat lagi mengandalkan pada tenaga kerja murah.

Faktor lain yang kurang kompetitif terdapat dalam bidang infrastruktur,

techno readiness dan financial market development.

Kelima, Sejak awal tahun 2012 terjadi depresiasi/pelemahan nilai

tukar rupiah yang didorong oleh:

1. Faktor Eksternal: apresiasi nilai tukar dolar AS terhadap hampir seluruh

mata uang akibat rencana kenaikan FFR (Federal Fund Rate) dan

kebijakan Quantitative Easing ECB (European Central Bank) dan BOJ

(Bank of Japan) yang diikuti oleh sejumlah negara.

2. Faktor Internal: defisit transaksi berjalan (current account). Terdapat

risiko missmatch utang luar negeri swasta dan hanya 13,6% melakukan

lindung tunai (forex hedging).

Tren perkembangan kurs rupiah terhadap USD sejak tahun 2010 dapat

dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap USD

- 18 -

Sumber : Bank Indonesia, 2015

Penurunan nilai tukar rupiah relatif lebih baik dibandingkan negara

lain, namun masih terdapat masalah struktural yaitu defisit neraca berjalan

sebesar USD 26 miliar (2,95% PDB) pada tahun 2014. Untuk menjaga

ketahanan neraca pembayaran, Bank Indonesia menargetkan defisit neraca

pembayaran tahun 2015 pada kisaran 2,5-3,0% dari PDB. Sumber-sumber

defisit transaksi berjalan (current account) utamanya adalah:

1. Defisit neraca perdagangan akibat menurunnya harga komoditi.

2. Defisit neraca jasa yang sangat besar diakibatkan tingginya

ketergantungan kepada jasa angkutan luar negeri (freight) sehingga perlu

dilakukan upaya mendorong transaksi perdagangan ekspor dari free on

board (fob) menjadi cost, insurance and freight (cif) dengan

mengembangkan jasa pelayaran, logistik dan asuransi.

3. Besarnya repatriasi modal. Hampir semua negara ASEAN memberikan

insentif untuk reinvestment.

Untuk memperbaiki kinerja neraca pembayaran melalui peningkatan

ekspor dan penurunan impor, dibutuhkan kebijakan yang cukup kuat untuk

mendorong reformasi struktural. Dalam bidang penanaman modal, kebijakan

tersebut diarahkan untuk menjaga kepercayaan penanaman modal,

mendorong reinvestasi (mengurangi remiten) dan mendorong investasi

sektor-sektor prioritas, memperkuat neraca perdagangan seperti sektor

industri substitusi impor bahan baku, orientasi ekspor dan pariwisata.

Untuk lebih jelasnya, matrik neraca pembayaran Indonesia sejak tahun 2010

dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Neraca Pembayaran Indonesia 2010-2014 (Juta USD)

- 19 -

KETERANGAN 2010 2011 2012 2013 2014 Total

2014 Q1 Q2 Q3 Q4

I. Transaksi Berjalan 5,144 1,685 -24,418 -29,115 -4,149 -8,939 -6,963 -6,181 -26,233

A. Barang 31,003 33,825 8,680 5,833 3,350 -375 1,560 2,368 6,902

- Ekspor, fob 149,966 191,109 187,346 182,089 43,937 44,505 43,606 43,242 175,29

0

- Impor, fob -

118,963 -

157,284 -

178,667 -

176,256 -40,588 -44,880 -42,046 -40,874

-

168,387

1. Barang Dagangan Umum

29,983 32,215 6,711 4,069 2,832 -703 1,192 2,072 5,393

- Ekspor 148,866 189,432 185,337 180,294 43,414 44,171 43,232 42,941 173,75

7

- Impor -

118,884 -

157,217 -

178,626 -

176,225 -40,581 -44,874 -42,039 -40,868

-168,36

3

2. Barang Lainnya 1,020 1,610 1,969 1,765 518 328 368 295 1,509

B. Jasa - jasa -9,791 -9,803 -10,564 -12,072 -2,230 -2,920 -2,595 -2,788 -10,532

C. Pendapatan Primer -20,698 -26,547 -26,628 -27,055 -6,354 -7,178 -7,133 -7,157 -27,822

D. Pendapatan

Sekunder 4,630 4,211 4,094 4,178 1,085 1,534 1,204 1,396 5,220

II. Transaksi Modal 50 33 51 45 1 7 3 15 27

III. Transaksi Finansial 26,476 13,603 24,858 21,964 7,189 13,864 14,728 7,779 43,559

- Aset -7,294 -16,453 -17,971 -15,467 -6,245 -2,907 -3,917 1,031 -12,039

- Kewajiban 33,770 30,057 42,829 37,431 13,434 16,771 18,645 6,748 55,598

1. Investasi Langsung 11,106 11,528 13,716 12,295 3,288 3,459 5,945 2,574 15,266

2. Investasi Portofolio 13,202 3,806 9,206 10,875 8,703 8,046 7,441 1,611 25,802

3. Derivatif Finansial -94 69 13 -334 -140 45 -57 -61 -213

4. Investasi Lainnya 2,262 -1,801 1,922 -871 -4,662 2,314 1,399 3,655 2,705

IV. Total (I + II + III) 31,670 15,321 491 -7,105 3,040 4,932 7,768 1,613 17,353

V. Selisih Perhitungan

Bersih -1,327 -3,465 -275 -220 -974 -636 -1,292 797 -2,105

VI. Neraca Keseluruhan (IV + V)

30,343 11,857 215 -7,325 2,066 4,297 6,475 2,410 15,249

VII. Cadangan Devisa dan yang terkait

-30,343 -11,857 -215 7,325 -2,066 -4,297 -6,475 -2,410 -15,249

Memorandum:

- Posisi Cadangan Devisa

96,207 110,123 112,781 99,387 102,592 107,678 111,164 111,862 111,86

2

Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah

7.56 6.74 6.15 5.47 5.73 6.05 6.31 6.44 6.44

- Transaksi Berjalan (% PDB)

0.72 0.20 -2.78 -3.18 -1.97 -3.97 -2.99 -2.81 -2.95

Sumber : Bank Indonesia, 2015 Catatan : 1) Berdasarkan BPM6, namun penggunaan tanda "+" dan "-" mengikuti BPM6 2) Tidak termasuk cadangan devisa dan yang terkait 3) Negatif berarti surplus dan positif berarti defisit

Dengan berlakunya MEA 2015, Indonesia tidak dapat hanya

mengandalkan besarnya potensi pasar domestik untuk menarik penanam

modal. Untuk itu, perlu diciptakan iklim penanaman modal yang lebih

berdaya saing yang mencakup perbaikan pelayanan perizinan dan

nonperizinan, stabilitas politik, perbaikan kondisi infrastruktur, serta

kemudahan dalam mendapatkan fasilitas. Dari Tabel 1.5 terlihat bahwa

beberapa negara ASEAN memiliki iklim penanaman modal, infrastruktur dan

fasilitas fiskal yang lebih menarik, khususnya untuk pendirian kantor pusat,

jasa perdagangan global dan reinvestment.

- 20 -

Tabel 1.5 Perbandingan Faktor Penentu Penanaman Modal Negara-Negara ASEAN Faktor Penentu Singapura Malaysia** Thailand Indonesia Vietnam Filipina

A. Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi

(%), 2013

3,8 4,7 1,7 5,7 5,4 7,1

GDP PPP (USD bn), 2014 445,2 746,8 990,0 2.554,3 509,5 694,6

GDP PPP per capita (USD/tahun), 2014

81.345,6 24.520,0 14.136,3 10.156,0 5.621,4 6.985,0

Tingkat suku bunga (%),

2013

5,2 4,6 4,1 7,0 5,4 3,7

Inflasi (%), 2014 1,3 2,9 2,0 5,9 5,2 4,6 Current account balance

(%/GDP), 2014

17,5 4,3 2,8 -3,2 4,1 3,2

Public debt /GDP (%), 2011

118,2 53,5 40,50 24,50 57,3 49,4

B. Iklim Usaha

Peringkat Ease of Doing Business, 2014

1 18 26 114 78 95

Peringkat kemudahan

memulai usaha , 2014 6 13 75 155 125 161

Peringkat Logistic

Performance Index, 2014 5 25 35 53 48 57

Peringkat Corruption

Perception Index, 2014 7 50 85 104 119 85

C. Perpajakan

Tarif pajak, 2014 17% 25% 20% 25% 22% 30% Tax holiday 5-30 tahun

Perusahaan pioneer

sektor manufaktur, jasa keuangan, dan

pelayaran.

5-10 tahun (Malaysia Super

Corridor - KEK, Sabah, Sarawak, Kuala Lumpur

Financial District)

Industri pioneer di sektor manufaktur (world class,

teknologi tinggi), R&D,

perusahaan perangkat lunak,

dan jasa keuangan.

3-8 tahun.

Pertanian, R&D,

pengembangan SDM, infrastruktur, green

investment, industri-industri farmasi, energi terbarukan,

dan pesawat.

5-10 tahun.

Logam dasar, kilang minyak

dan kimia organik dari minyak dan gas, mesin, energi

terbarukan dan peralatan komunikasi.

4 tahun sejak menerima

keuntungan.

Penelitian sains dan perkembangan teknologi,

Infrastruktur, Produk software

Pendidikan, Kesehatan,

Kebudayaan dan olahraga.

6+2 tahun perusahan pioneer

4+3 tahun non pioneer.

Industri pioneer: manufaktur, agrikultur, kehutanan,

pertambangan dan energi yang menggunakan teknologi

baru.

Tax allowance Tarif pajak sebesar 5-15%

selama 3-20 tahun.

Kantor pusat, perdagangan global,

maritim, jasa keuangan, dan sewa pesawat.

Pengurangan PKP sebesar 70%

selama 5 tahun (kondisi tertentu).

Industri pioneer, jasa keuangan,

dan perdagangan global, industri berorientasi ekspor,

perusahaan riset, kantor pusat (HQ).

50% pengurangan PKP

setelah tax holiday berakhir, pengecualian dividen,

pengurangan untuk pengeluaran tertentu (listrik,

air, konstruksi).

Sektor dan lokasi tertentu.

Pengurangan PKP sebesar

30% dari nilai investasi, akselerasi depresiasi pajak,

perpanjangan loss carry forward, pengurangan pajak

dividen untuk WP LN.


Tarif 10% selama 15 tahun

atau 20% selama 10 tahun.


Pengurangan PKP sebesar

50% dari biaya untuk gaji selama 5 tahun.

Industri padat karya.

Insentif non pajak Subsidi untuk pengembangan SDM dan R&D.

Kemudahan memulai usaha Kemudahan memulai usaha Kemudahan memulai usaha Tanah dari pemerintah (hibah)

Kemudahan memulai usaha

Sumber: PricewaterhouseCooper, 2013 *) World Bank, 2014 **) Malaysian Investment Development Authority (MIDA), 2015

- 21 -

Memperhatikan perkembangan dan tantangan di atas, BKPM sebagai

lembaga yang memiliki peranan penting dan strategis dalam upaya

mendorong peningkatan penanaman modal harus lebih responsif, pro-aktif,

ramah, dan customer oriented dalam memberikan pelayanan kepada para

stakeholders penanaman modal. Hal tersebut harus tercermin dalam

penyusunan kerangka regulasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien,

dengan tetap menjaga kepentingan nasional. Selain itu, BKPM akan secara

aktif memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan insentif terkait

penanaman modal.

- 22 -

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Bab ini berisikan: (i) Visi; (ii) Misi; (iii) Tujuan BKPM; serta (iv) Sasaran

Strategis BKPM, yang akan digunakan sebagai panduan untuk menyusun

kerangka kelembagaan BKPM, kerangka regulasi penanaman modal dan

program kegiatan BKPM.

2.1 Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan

pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden Terpilih

Republik Indonesia Periode 2014-2019, Visi BKPM tahun 2015-2019 adalah

Visi Pemerintahan Kabinet Kerja yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

BKPM menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Presiden sesuai

dengan Tugas dan Fungsi BKPM yang diamanatkan dalam UU Nomor 25

Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Penjabaran Visi sesuai dengan

peran yang dapat dilakukan BKPM adalah sebagai berikut:

Pertama, berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan sebagaimana

tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu hak setiap

bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan yang terbaik bagi

bangsanya. Bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mewujudkan

kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. UUD 1945

mengamanatkan prinsip demokrasi dalam pembangunan ekonomi untuk

mewujudkan kedaulatan ekonomi. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi

diperlukan kegiatan penanaman modal untuk mentransformasikan potensi

ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal, baik

yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan semangat

gotong royong.

Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi, BKPM bersama

Kementerian/Lembaga terkait akan lebih berperan aktif dalam forum

kerjasama ekonomi internasional untuk melindungi kepentingan Indonesia.

Berbagai kesepakatan internasional khususnya Bilateral Investment

Agreement/BIT (Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman

Modal/P4M) akan dievaluasi untuk dilakukan penyesuaian dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan Indonesia

khususnya hak negara untuk mengatur perekonomiannya. Perjanjian

internasional meskipun ditujukan untuk mendorong penanaman modal

namun tidak boleh mengurangi kedaulatan negara dalam mengambil

keputusan-keputusan ekonomi untuk kepentingan nasional.

- 23 -

Kedua, kemandirian di bidang ekonomi adalah kemampuan negara

untuk antara lain memenuhi sendiri kebutuhan pembangunannya,

pembiayaan pembangunan, dan kebutuhan dasar. Kemandirian tidak berarti

terisolasi tetapi didasarkan pada saling ketergantungan antar bangsa.

Kemandirian ekonomi nasional yang mempunyai daya saing ditandai dengan

peningkatan produksi dalam negeri, kedaulatan energi, kedaulatan pangan,

berkembangnya ekonomi dan industri kreatif serta manufaktur yang

didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, dan terlindunginya

ekonomi rakyat.

UU Nomor 25 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa asas kemandirian

dalam penyelenggaraan penanaman modal yaitu mengedepankan potensi

bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing

demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Kemandirian dalam penanaman

modal tercermin dari makin tingginya peran PMDN. Kemampuan berdaya

saing menjadi kunci untuk mencapai kemandirian dan pembangunan

dengan semangat gotong royong.

Ketiga, bangsa yang berkepribadian adalah bangsa yang memiliki

karakter dan memegang teguh nilai-nilai budaya yang tinggi. Pembangunan

pada hakikatnya adalah pembangunan manusia antara lain karakter dan

kualitas. Untuk itu, kegiatan penanaman modal tidak boleh merusak nilai-

nilai kepribadian bangsa. Bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai

kepribadian bangsa (moral dan budaya) tertutup bagi penanaman modal

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria dan

Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha

Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penananam Modal. Beberapa

bidang usaha yang berlandaskan nilai-nilai kepribadian yang baik seperti

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan akan terus didorong dengan

berlandaskan semangat gotong royong.

Semangat gotong royong dalam kegiatan ekonomi dapat diwujudkan

dalam bentuk kerjasama dua pihak atau lebih pelaku usaha berdasarkan

kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan sehingga dapat

memperkuat keterkaitan diantara berbagai skala pelaku usaha (misalnya

Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi/UMKMK dengan Usaha Besar

baik PMA maupun PMDN). Kegiatan penanaman modal di beberapa bidang

bidang usaha telah diwajibkan bermitra dengan UMKMK sesuai Peraturan

Presiden Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup

dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman

Modal. Untuk mendorong pelaksanaan ketentuan tersebut lebih efektif,

BKPM akan lebih intensif menginventarisasi UMKMK yang potensial,

memfasilitasi promosi dan mempertemukan dengan mitra Usaha Besar

potensial.

- 24 -

Selain itu, semangat gotong royong dapat juga diwujudkan dalam

bentuk upaya pemerataan sebaran kegiatan penanaman modal berdasarkan

wilayah. Saat ini, sebaran kegiatan ekonomi termasuk penanaman modal

masih terpusat di Pulau Jawa. Berbagai upaya akan dilakukan untuk

meningkatkan penanaman modal di luar Pulau Jawa khususnya Provinsi

Papua dan Papua Barat.

2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi BKPM mengacu pada 3 (tiga) dari

7 (tujuh) Misi Kabinet Kerja periode 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan

sesuai tugas dan fungsi BKPM adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera

Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera dari

sisi ekonomi tercermin antara lain dari pendapatan per kapita yang tinggi,

rendahnya tingkat pengangguran, kualitas pekerjaan atau produktivitas

tenaga kerja, pengurangan tingkat kemiskinan serta distribusi

pendapatan yang lebih merata. RPJMN 2015-2019 menargetkan pendapat

per kapita tumbuh dari Rp43,4 juta tahun 2014 menjadi Rp72,2 juta

pada tahun 2019; tingkat pengangguran terbuka turun dari 5,94%

menjadi 4,0-5,0%; tingkat kemiskinan turun dari 10,96% menjadi 7,0-

8,0%; serta Indeks Gini turun dari 0,41 menjadi 0,36.

Penanaman modal merupakan bagian penting untuk mewujudkan misi

tersebut. Melalui penanaman modal akan tercipta pertumbuhan ekonomi,

lapangan kerja dan pendapatan yang selanjutnya dapat meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Kemampuan perekonomian untuk

menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh kualitas kegiatan

penanaman modal.

2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

Bangsa yang berdaya saing adalah bangsa yang memiliki kapasitas untuk

menghadapi tantangan persaingan internasional. Persaingan antar bangsa

tidak dapat dihindari mengingat semakin terbukanya perdagangan

internasional. Dari salah satu sisi, persaingan sangat diperlukan untuk

meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan. Sementara itu,

di sisi yang lain, tanpa persiapan untuk meningkatkan kapasitas yang

baik persaingan dapat menghancurkan perekonomian. Kerjasama

ekonomi internasional yang dihasilkan pemerintah harus berkualitas

yaitu dapat dimanfaatkan oleh dunia usaha Indonesia untuk

meningkatkan daya saingnya.

- 25 -

Kegiatan penanaman modal pada sektor-sektor yang produktif dan

memperkuat struktur ekonomi akan dapat meningkatkan daya saing

bangsa. Peningkatan daya saing bangsa tidak hanya pada kapasitas

untuk bersaing dalam memproduksi serta memperdagangkan barang dan

jasa namun juga dalam menarik arus penanaman modal. Daya saing

bangsa dalam menarik penanaman modal ditentukan oleh banyak faktor

antara lain iklim usaha, kondisi ekonomi, stabilitas politik dan keamanan,

potensi market, ketersediaan sumber daya alam, kualitas dan

ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur dan

energi, sistem perpajakan dan insentif.

3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat dan berbasiskan kepentingan nasional

Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,

tantangan yang dihadapi antara lain mengembangkan industri kelautan,

industri perikanan, perniagaan laut, membangun konektivitas maritim

melalui tol laut serta meningkatkan pendayagunaan potensi laut dan

dasar laut. Untuk itu peran penanaman modal sangat diperlukan dalam

upaya memanfaatkan sumber daya kelautan untuk pembangunan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Peran ekonomi maritim dalam struktur perekonomian Indonesia belum

berkembang dengan baik bila dibandingkan dengan potensi kelautan

Indonesia. Pertumbuhan PDB bidang kelautan memerlukan dukungan

kebijakan melalui peraturan yang mendorong para pelaku bisnis tertarik

melakukan penanaman modal pada bidang ekonomi yang berbasiskan

maritim. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui

kebijakan fiskal dan moneter yang progresif berbasiskan kepentingan

nasional sehingga penanaman modal dapat berkembang dan mendorong

pertumbuhan ekonomi di bidang kemaritiman.

2.3 Tujuan BKPM

Tujuan yang ingin dicapai BKPM dalam lima tahun ke depan

didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan

yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Presiden

periode 2015-2019. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPM sebagaimana

disebutkan pada UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum

Penanaman Modal, BKPM menetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun

2015-2019, yaitu:

“Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing dalam rangka

Mendorong Penanaman Modal yang Berkualitas dan Berkelanjutan”

Tujuan ini diarahkan pada upaya untuk memberikan kemudahan,

kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan,

mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di Pusat

dan Daerah, meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur

- 26 -

perizinan dan nonperizinan, memberikan insentif fiskal dan non fiskal yang

lebih menarik dan transparan, serta memfasilitasi penyelesaian

permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal

(debottlenecking). Selain itu, tujuan ini juga disusun dalam rangka

mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor-sektor prioritas,

peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi

Papua dan Papua Barat, peningkatan peran UKM dalam perekonomian

melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN, peningkatan

efektivitas strategi dan upaya promosi penanaman modal, memfasilitasi

percepatan penanaman modal dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta

(KPS), peningkatan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk

kepentingan nasional, serta peningkatan peran perencanaan sebagai nerve

kegiatan di unit-unit BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi.

2.4 Sasaran Strategis BKPM

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi, serta Tujuan BKPM telah

ditetapkan sasaran strategis yang akan dicapai pada periode 2015-2019,

adalah:

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal yang

prima dan responsif

Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya kualitas

pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif adalah

meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas

pelayanan penanaman modal di BKPM.

Sasaran 2: Meningkatnya realisasi penanaman modal

Sebagai indikator tercapainya sasaran meningkatnya realisasi

penanaman modal adalah:

a. Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal

b. Meningkatnya rasio realisasi penanaman modal di luar Pulau

Jawa

c. Meningkatnya rasio realisasi PMDN

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis diatas, BKPM

menetapkan target dari masing-masing indikator kinerja sebagai ikhtisar dari

hasil capaian berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan.

Keterkaitan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target per tahun

dari masing-masing indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

- 27 -

Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran Indikator Target

2015 2016 2017 2018 2019

Mewujudkan iklim penanaman

modal yang berdaya saing dalam rangka mendorong penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan

Meningkatkan kualitas pelayanan

penanaman modal yang prima dan responsif

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) atas pelayanan penanaman modal di BKPM

3,10 dari skala 4

3,15 dari skala 4

3,20 dari skala 4

3,25 dari

skala 4

3,30 dari

skala 4

Meningkatnya realisasi penanaman modal

Nilai realisasi penanaman modal

Rp519,5T Rp594,8T Rp678,8T Rp 765,0T

Rp 850,0T

Rasio

realisasi penanaman modal di luar Jawa

45,60% 49,10% 52,80% 57,40% 62,00%

Rasio Realisasi PMDN

33,80% 35,00% 36,30% 37,60% 38,90%

Gambaran peta strategi dalam upaya mencapai Visi BKPM 2015-2019 dapat

dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini.

- 28 -

Gambar 2.1 Peta Strategi Pencapaian Visi BKPM

- 29 -

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA KELEMBAGAAN,

DAN KERANGKA REGULASI,

Bab ini akan membahas mengenai arah kebijakan dan strategi

nasional, arah kebijakan dan strategi BKPM, program dan kegiatan BKPM,

kerangka kelembagaan BKPM, serta kerangka regulasi penanaman modal.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional di bidang penanaman modal

dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2015-2019 pada agenda pembangunan nasional nomor 6 (enam),

“Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional”,

dengan sub agenda prioritas “Penguatan Investasi”. Sasaran yang hendak

dicapai dalam rangka “Penguatan Investasi” untuk lima tahun ke depan

adalah:

1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan

di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019.

2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting

a business) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019,

sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada

Ease of Doing Business (EoDB).

3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap

Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1% pada tahun 2019.

4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp933 triliun pada

tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi

38,9%.

Berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi global dan nasional, target

penanaman modal Tahun 2018 disesuaikan dari RP 792,5 Triliun menjadi

Rp765,0 Triliun melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan Rencana Kerja (Renja)

BKPM Tahun 2018. Sementara itu, target penanaman modal Tahun 2019

disesuaikan dari Rp933,0 Triliun menjadi Rp850,0 Triliun melalui Peraturan

Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang RKP Tahun 2019 dan Renja BKPM

Tahun 2019.

Tabel 3.1 Proyeksi Realisasi Investasi dan Rasio PMDN terhadap

Realisasi Investasi

Perkembangan Investasi 2015 2016 2017 2018 2019

Realisasi PMA dan PMDN (RpTriliun) 519,5 594,8 678,8 765,01 850,02

Rasio PMDN (%) 33,8 35,0 36,3 37,6 38,9

Asumsi Nilai Tukar: Rp. 12.000/USD

Keterangan:

1) Berdasarkan target penanaman modal dalam RKP Tahun 2018 dan Renja BKPM Tahun 2018

2) Berdasarkan target penanaman modal dalam RKP Tahun 2019 dan Renja BKPM Tahun 2019

- 30 -

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu

pertama adalah peningkatan iklim investasi dan iklim usaha untuk

meningkatkan efisiensi proses perizinan bisnis; dan kedua adalah

peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua

pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat

maupun di daerah.

A. Peningkatan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha

Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi proses

perizinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia,

serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

Adapun strategi yang ditempuh adalah:

1. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang

terutama dilakukan melalui:

a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar

kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras

dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah

dengan penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi terkait Investasi.

b. Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang

menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan

berusaha.

c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya

perizinan, baik di pusat maupun di daerah.

d. Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah dijabarkan

ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian

perizinan lokasi usaha dan investasi.

2. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan

daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara lain: sektor

migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis

sumber daya alam.

3. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan,

kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan

pengusaha, melalui:

a. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain dengan

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang

memiliki kewenangan.

b. Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat), untuk

menyatukan perizinan tingkat pusat pada satu tempat layanan

perizinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:

1) Pengembangan kelembagaan PTSP Pusat.

2) Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses

perizinan secara paralel untuk menghemat waktu, serta

pengembangan layanan pengaduan permasalahan perizinan.

3) Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perizinan,

sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas

layanan.

- 31 -

4) Pengembangan tracking system perizinan di PTSP Pusat.

4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non

fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan, yang dapat:

a. Mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan

mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa

dan luar Pulau Jawa.

b. Mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan

infrastruktur energi nasional.

c. Mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan

baku atau barang modal sederhana.

d. Mendorong investor terutama investor dalam negeri untuk

mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri.

e. Mendorong investasi sektor minyak dan gas yang mempertimbangkan

aspek kesulitan geologi dan meningkatkan produktivitas sumur-sumur

tua, daerah baru, dan laut dalam.

5. Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan

lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan

untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencarikan

solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha

yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.

6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan

hubungan industrial yang harmonis melalui:

a. Penyempurnaan peraturan yang dapat mendorong investasi padat

pekerja agar dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya.

b. Dalam menghadapi transisi hubungan industrial sesuai dengan

lingkungan domestik dan internasional.

c. Sistem hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip dan

standar yang mengakui secara efektif terhadap kebebasan berserikat,

dan hak untuk berorganisasi serta collective bargaining.

7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan

penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan

kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang

sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik

nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan,

melalui:

a. Reposisi dan penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU).

b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan

usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi

pasar.

c. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi,

keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik.

d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan

prinsip persaingan usaha yang sehat.

- 32 -

e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil, dan

mikro.

B. Peningkatan Investasi Yang Inklusif Terutama Dari Investor Domestik

Kebijakan ini ditujukan untuk mengembangkan dan memperkuat

investasi di sektor riil, terutama PMDN, yang dapat mendorong

pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan

berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber

daya lokal. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

1. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor:

a. Yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih

bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasil pertanian,

produk turunan migas, dan hasil pertambangan.

b. Yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat

menyerap tenaga kerja lokal.

c. Yang mendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhan pasar

dalam negeri.

d. Yang berorientasi ekspor, terutama produk olahan nonmigas berbasis

sumber daya alam.

e. Yang mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan

produksi global (Global Production Network), baik sebagai perusahaan

subsidiary, contract manufacturer, maupun independent supplier.

f. Yang mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri

dalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupun

sub komponen.

2. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang:

a. Pengembangan potensi investasi daerah (regional champions) sesuai

dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan

kesiapan dalam menarik investasi.

b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong investor awareness and

willingness, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.

c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan

daerah, terutama untuk UKM.

d. Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan pelaku bisnis

(terutama UKM).

3. Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama melalui:

a. Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dengan

mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan

saling menguntungkan.

b. Penguatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan

pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan

kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi

pelaksanaan kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi

kemitraan PMA dan UKM.

- 33 -

4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:

a. Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efektif yang

antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi Tourism, Trade,

and Investment (TTI), pengembangan kantor promosi terpadu di

negara-negara tertentu, serta optimalisasi peran kantor perwakilan

investasi di luar negeri (IIPC: Indonesian Investment Promotion Center).

b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif yang

dapat:

(i) Mendukung pengembangan sektor industri dalam negeri dalam

jangka pendek, menengah dan panjang.

(ii) Mendorong persebaran investasi di luar Pulau Jawa dengan

mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah.

c. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis

antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.

5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan

dunia usaha. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah

satu alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk

memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun

kuantitas.

6. Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antar wilayah

yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah.

7. Pengembangan investasi keluar (outward investment), diutamakan pada

ketahanan energi (energy security) dan ketahanan pangan (food security)

dengan mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek

pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian nasional.

8. Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadap perekonomian

nasional, yang secara bertahap akan dilakukan melalui tiga jalur proses

pengalihan, yaitu:

a. Alih kepemilikan ke masyarakat domestik melalui pasar modal.

b. Alih teknologi/keahlian kepada pengusaha dan pekerja domestik.

c. Alih proses produksi dengan secara bertahap meningkatkan porsi

pemasok domestik bagi kebutuhan bahan baku, barang setengah jadi,

serta jasa-jasa industri.

Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung oleh

pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di

pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam

menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN/ASEAN Economic Community

(AEC) 2015.

- 34 -

Daya saing ini diperlukan mengingat Indonesia harus berkompetisi

dengan sesama anggota ASEAN. AEC akan mendorong terbentuknya

kawasan bebas di ASEAN dimana barang, jasa, investasi, tenaga kerja

berpendidikan, dan modal akan bebas keluar-masuk. Terdapat empat pilar

kebijakan dalam kawasan ASEAN ini, yaitu: (a) pembentukan ASEAN sebagai

pasar tunggal dan basis produksi regional; (b) ASEAN sebagai kawasan

berdaya saing tinggi; (c) ASEAN sebagai kawasan pembangunan ekonomi

yang merata; dan (d) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi dengan

perekonomian dunia.

Kebijakan RPJMN 2015-2019 yang terkait penanaman modal

diharapkan sejalan dengan beberapa rekomendasi yang telah ditetapkan

dalam AEC, antara lain: (a) meningkatkan konektivitas infrastruktur dan

komunikasi; (b) mengintegrasikan sektor industri di ASEAN; dan (c)

peningkatan peran swasta dalam membangun AEC.

Beberapa kebijakan dan strategi yang tercantum dalam agenda

prioritas lain terkait penanaman modal adalah:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan daerah melalui peningkatan

harmonisasi peraturan perundangan daerah dengan peraturan

perundangan sektoral dan investasi.

2. Pelaksanaan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat

untuk menciptakan kepastian investasi.

3. Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas

prospektif melalui promosi investasi agroindustri.

4. Penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan investasi berbasis

keterkaitan usaha (backward-forward linkages).

5. Penciptaan daya tarik sektor pertanian bagi petani/tenaga kerja muda

melalui peningkatan investasi dalam negeri di pedesaan terutama dalam

industrialisasi dan mekanisasi pertanian.

6. Penerapan kebijakan harga dan insentif yang tepat untuk mendorong

investasi di bidang energi baru terbarukan.

7. Peningkatan pembiayaan investasi melalui pengembangan lembaga yang

sudah ada serta pengkajian pembentukan lembaga keuangan baru dan

penyusunan kerangka regulasi terkait.

8. Penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi melalui pinjaman

dan kredit, pengembangan lembaga yang sudah ada, pengkajian

pembentukan lembaga keuangan baru serta penyusunan kerangka

regulasi terkait dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan

iklim investasi pemerintah.

9. Penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu

wadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan berisiko tinggi.

10. Sinkronisasi pemanfaatan tata ruang sebagai dasar/landasan perizinan

investasi.

- 35 -

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BKPM

Peran BKPM dalam melaksanakan agenda prioritas “Penguatan

Investasi” disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam UU

Nomor 25 Tahun 2007. UU Nomor 25 Tahun 2007 menugaskan BKPM

melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan

menyelenggarakan pelayanan penanaman modal. Meskipun kebijakan

ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pembina sektor namun BKPM dapat

memberikan rekomendasi agar selaras dengan kebijakan umum penanaman

modal yang ditetapkan dalam UU Nomor 25 tahun 2007. Dalam rangka

koordinasi pelaksanaan kebijakan, BKPM mempunyai tugas dan fungsi:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang

penanaman modal.

2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.

3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan

pelayanan penanaman modal.

4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah

dengan memberdayakan badan usaha.

5. Membuat peta penanaman modal Indonesia.

6. Mempromosikan penanaman modal.

7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan

penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan

daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan

menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup

penyelenggaraan penanaman modal.

8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi

permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan

kegiatan penanaman modal.

9. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan

penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.

10. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, BKPM bertanggung jawab

terhadap pencapaian sasaran meningkatnya penanaman modal menjadi

Rp850 Triliun pada tahun 2019 dan kontribusi PMDN sebesar 38,9%. Untuk

sasaran yang lain akan menjadi tanggung jawab bersama

Kementerian/Lembaga pembina sektor dan pemerintah daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, posisi BKPM menjadi sangat penting

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam agenda pembangunan

ekonomi nasional. Penanaman modal memberikan efek pengganda terhadap

perekonomian yang cukup besar dengan mendorong sektor riil melalui

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja yang

dapat menurunkan kesenjangan antar wilayah.

- 36 -

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum

Penanaman Modal menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga Pemerintah

Non Kementerian dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan

penanaman modal. Dokumen RUPM merupakan perencanaan yang bersifat

jangka panjang dan berfungsi untuk mensinergikan dan

mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait. Sejalan dengan

dokumen tersebut, BKPM perlu mempertimbangkan arah kebijakan sebagai

berikut: (i) perbaikan iklim penanaman modal; (ii) persebaran penanaman

modal; (iii) fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; (iv)

penanaman modal yang berwawasan lingkungan; (v) pemberdayaan Usaha

Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK); (vi) pemberian fasilitas,

kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; serta (vii) promosi

penanaman modal.

Gambar 3.1 Fase Rencana Umum Penanaman Modal

RUPM berisikan rencana aksi yang terbagi menjadi 4 (empat) fase

implementasi (Gambar 3.1), dan saat ini merupakan fase transformasi dari

percepatan pembangunan infrastruktur dan energi menuju pengembangan

industri skala besar. Hal ini juga telah sejalan dengan arahan perekonomian

Indonesia yang mengalami transformasi menuju industrialisasi.

Dengan memperhatikan hal-hal di atas, BKPM menerjemahkan dua

pilar kebijakan dan strategi nasional menjadi arah kebijakan dan strategi

BKPM, yaitu: pertama adalah menciptakan iklim penanaman modal yang

berdaya saing, dan kedua adalah meningkatkan penanaman modal yang

berkualitas dan berkelanjutan.

A. Peningkatan Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing

Kebijakan-kebijakan dalam pilar pertama ini ditujukan untuk

meningkatkan penanaman modal secara umum melalui percepatan realisasi

penanaman modal dari proyek "on the pipeline" melalui pemberian

kemudahan perizinan dan nonperizinan, fasilitasi penyelesaian masalah dan

meningkatkan kepastian hukum. Upaya untuk meningkatkan penanaman

modal secara keseluruhan sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian

sasaran pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Upaya ini diharapkan dapat

membalikkan kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan

- 37 -

penanaman modal yang saat ini terjadi. Adapun rincian arah dan strategi

yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan

perizinan dan nonperizinan penanaman modal, melalui:

a. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (PTSP Pusat) di

BKPM yang dilakukan melalui:

1) Penguatan kelembagaan PTSP Pusat melalui pelimpahan atau

pendelegasian kewenangan perizinan dan nonperizinan dari

Kementerian/Lembaga kepada BKPM atau menempatkan pejabat

penghubung (Liaison Officer/LO) Kementerian/Lembaga di BKPM.

2) Penyederhanaan, standarisasi prosedur dan penyelenggaraan

proses perizinan paralel untuk mempersingkat waktu.

3) Penguatan Investment Relation Unit dalam rangka meningkatkan

layanan pengaduan permasalahan perizinan.

4) Peningkatan kapasitas aparatur PTSP.

5) Perubahan mindset aparatur menjadi problem solver dan lebih

tanggap.

6) Pemanfaatan SPIPISE untuk melayani penanam modal dan

mendorong penanam modal mengajukan aplikasi perizinan secara

online dan memanfaatkan fasilitas tracking system.

b. Mendorong penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia PTSP

di daerah, antara lain melalui:

1) Penilaian kualifikasi PTSP di daerah.

2) Sosialisasi dan pelatihan aparat PTSP terkait peraturan dan tata

cara pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

3) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam

pembinaan PTSP di Daerah.

Pelaksanaan perizinan penanaman modal secara utuh melalui PTSP

Pusat beserta proses penyederhanaan perizinan dilakukan secara

bertahap mulai dari sektor prioritas. Demikian pula, penguatan

kelembagaan PTSP di daerah dimulai dari wilayah yang sangat potensial

dan strategis.

2. Mengembangkan SPIPISE untuk mendukung penyelenggaraan PTSP di

Pusat dan Daerah yang mudah, cepat, murah dan transparan, melalui:

a. Mengembangkan aplikasi elektronik pelayanan perizinan dan

nonperizinan yang dilimpahkan atau didelegasikan kepada PTSP Pusat

dan Daerah.

b. Mengembangkan sistem pertukaran data untuk mengintegrasikan

sistem informasi pelayanan perizinan dan nonperizinan

Kementerian/Lembaga dengan SPIPISE.

c. Mengembangkan dan memanfaatkan online tracking system dalam

proses perizinan dan nonperizinan untuk PTSP Pusat dan Daerah,

serta dashboard informasi kinerja PTSP yang dapat diakses

Menteri/Pimpinan Lembaga dan Presiden.

d. Melakukan validasi dan pengolahan data untuk meningkatkan akurasi

dan pemanfaatan data penanaman modal untuk perencanaan,

monitoring, perumusan kebijakan dan pelayanan penanaman modal.

- 38 -

3. Meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan

dan nonperizinan penanaman modal dimulai dari sektor dan wilayah

prioritas:

a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah terkait

penanaman modal.

b. Menyusun rekomendasi penghapusan peraturan perundang-undangan

di pusat dan daerah yang menghambat penanaman modal.

4. Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif

fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan untuk

mengembangkan penanaman modal pada sektor prioritas, wilayah di

Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat serta

mendukung kebijakan tertentu antara lain green investment dan transfer

teknologi, melalui kegiatan:

a. Melakukan analisa sektoral, perbandingan kebijakan pemberian

fasilitas antar negara ASEAN dan daya saing serta dampak analisa

perbaikan prosedur.

b. Menyusun rekomendasi kebijakan insentif termasuk kriteria, prosedur,

kewajiban dan monitoring.

c. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kewajiban penanam

modal dalam memanfaatkan fasilitas.

5. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif

memfasilitasi penyelesaian permasalahan/hambatan dalam pelaksanaan

penanaman modal (debottlenecking), melalui strategi:

a. Inventarisasi proyek penanaman modal strategis/prioritas yang

mengalami hambatan.

b. Identifikasi masalah dan penanggungjawab teknis.

c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga pembina teknis

untuk mencari solusi dan menyusun timeline penyelesaian masalah.

d. Mengusulkan perubahan regulasi jika diperlukan.

e. Monitoring dan menyusun laporan perkembangan penyelesaian

masalah kepada Menteri/Kepala Lembaga serta Presiden dan Wakil

Presiden.

B. Peningkatan Penanaman Modal Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan

Arah kebijakan pilar kedua meningkatkan penanaman modal yang

berkualitas dan berkelanjutan ditujukan untuk mendorong penanaman

modal pada sektor yang menjadi prioritas nasional, mendorong pemerataan

pembangunan antar wilayah, inklusif, mendorong kemandirian,

pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing dan ketahanan

perekonomian nasional. Kebijakan ini diperlukan untuk memperbaiki kinerja

ekonomi yang saat ini terjadi yaitu antara lain meningkatnya kesenjangan

pembangunan antar masyarakat, wilayah dan kerusakan lingkungan.

Adapun rincian arah dan strategi yang akan ditempuh adalah sebagai

berikut:

- 39 -

1. Mendorong penanaman modal pada sektor-sektor prioritas:

a. Infrastruktur, termasuk KEK dan KI.

b. Industri manufaktur, termasuk industri padat karya, industri

orientasi ekspor, industri substitusi impor, dan industri hilirisasi.

c. Maritim, termasuk perikanan dan cold storage.

d. Agrikultur.

e. Pariwisata, antara lain destinasi wisata 10 Bali Baru.

f. Industri lifestyle, antara lain ekonomi kreatif dan industri digital.

Percepatan realisasi kegiatan penanaman modal pada sektor tersebut

dilakukan melalui strategi:

a. Penyusunan rencana penanaman modal antara lain peta peluang

penanaman modal di sektor tersebut yang telah memperhatikan

kesesuaian dan ketersediaan lahan, potensi dan prioritas daerah,

jaminan bahan baku, serta arah kebijakan kementerian teknis

terkait.

b. Pelayanan perizinan dan nonperizinan sebagai prioritas tahap

pertama penyelenggaraan PTSP.

c. Perbaikan iklim penanaman modal melalui harmonisasi dan

penyederhanaan perizinan dan nonperizinan penanaman modal

sektor-sektor tersebut.

d. Monitoring, debottlenecking dan fasilitasi penyelesaian masalah

proyek-proyek strategis, antara lain:

1) Menginventarisasi proyek PMA/PMDN strategis yang sudah

mendapat persetujuan dari Pemerintah (on the pipeline) yang perlu

difasilitasi.

2) Penyusunan inventarisasi masalah masing-masing proyek.

3) Fasilitasi penyelesaian masalah perizinan dan nonperizinan

dengan kementerian/lembaga dan daerah.

4) Penyusunan rencana aksi bersama pemilik proyek untuk

menyusun timeline penyelesaian permasalahan (oleh PTSP Pusat).

5) Pelaksanaan rencana aksi serta monitoring dan evaluasi setiap 3

(tiga) bulan.

e. Penyusunan rekomendasi kebijakan penanaman modal kepada

Pemerintah antara lain:

1) Kebijakan pemberian fasilitas fiskal berupa tax allowance, tax

holiday, serta pembebasan bea masuk atas barang impor barang

modal dan bahan baku/penolong.

2) Peraturan perundangan terkait Daftar Bidang Usaha Yang

Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di

Bidang Penanaman Modal.

3) Peraturan pelaksanaan Undang-Undang khususnya untuk sektor

prioritas terkait penanaman modal untuk menjamin kepastian

hukum dan menarik bagi penanam modal.

f. Pelaksanaan kegiatan promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk

memasarkan sektor-sektor prioritas tersebut.

Khusus sektor ketenagalistrikan, percepatan realisasi kegiatan

penanaman modal dilakukan melalui antara lain:

- 40 -

a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sektor

ketenagalistrikan melalui PTSP sebagai prioritas tahap pertama.

b. Penyederhanaan waktu dan prosedur perizinan terkait dengan sektor

ketenagalistrikan (saat ini masih diperlukan 52 izin / rekomendasi /

pertimbangan teknis).

c. Percepatan pemberian izin, antara lain:

1) Pemberian dispensasi izin kehutanan (memberikan izin bekerja di

hutan sambil menyelesaikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan).

2) Penerbitan izin jetty secara otomatis apabila Pemda sudah

menerbitkan izin lokasi/izin penetapan lokasi.

3) Penetapan Perhutani sebagai penerima kuasa dari pengguna

hutan untuk membeli lahan pengganti hutan dan

menghutankannya.

4) Kemudahan pemberian izin terhadap rencana pengembangan

sektor ketenagalistrikan tanpa perlu menunggu perubahan RTRW.

5) Pembentukan Tim Pengadaan Tanah khusus program 35 GW.

d. Percepatan proses pengadaan melalui persetujuan proyek

ketenagalistrikan tahun jamak (multi year).

e. Jaminan pasokan gas antara lain:

1) Persetujuan tambahan alokasi gas dan LNG untuk PLN.

2) Persetujuan mekanisme bisnis BBG antara PLN dengan penyedia

gas tanpa melalui trader.

f. Pemberian insentif tarif berupa feed-in tariff untuk pengembangan

EBT, khususnya berdaya kecil.

g. Pemberian kesempatan kepada pihak ketiga untuk berpartisipasi

dalam pembangunan pembangkit listrik serta memasok industri

misalnya melalui skema power wheeling agar PLN tidak menjadi satu-

satunya off-taker.

h. Promosi secara terfokus dan efektif untuk menarik minat penanam

modal di sektor ketenagalistrikan baik di dalam maupun di luar

negeri.

Rekomendasi kebijakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan BKPM

untuk mendorong penanaman modal di sektor-sektor prioritas secara

rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran I.

2. Peningkatan penanaman modal di Luar Pulau Jawa khususnya Provinsi

Papua dan Papua Barat yang dilakukan melalui:

a. Pemetaan potensi sektor-sektor prioritas di wilayah-wilayah Luar

Pulau Jawa, kebutuhan infrastruktur dan pengembangan Kawasan

Ekonomi Khusus.

b. Pengemasan potensi investasi wilayah menjadi menarik.

c. Koordinasi dan fasilitasi percepatan realisasi penanaman modal di

Provinsi Papua dan Papua Barat. BKPM akan menyusun rencana

aksi, fasilitasi dan monitoring secara berkala pelaksanaan rencana

aksi tersebut.

d. Mendorong percepatan pengusulan, penetapan dan pengembangan 7

(tujuh) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 14 Kawasan Industri (KI)

beserta dukungan infrastruktur dan regulasinya khususnya yang

- 41 -

berada di Luar Pulau Jawa.

e. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi kebijakan penanaman modal

dan fasilitas fiskal serta pemberian kemudahan ekspor impor di

kawasan pengembangan ekonomi, antara lain Kawasan ekonomi

Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) khususnya yang berada di

Luar Pulau Jawa.

f. Penyelesaian peraturan mengenai pelimpahan kewenangan perizinan

dan nonperizinan Pusat dan Daerah kepada administrator KEK.

g. Fasilitasi percepatan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan

untuk kawasan pengembangan ekonomi khususnya di Papua dan

Papua Barat.

h. Meningkatkan kapasitas daerah khususnya di Luar Pulau Jawa

dalam mempromosikan potensi wilayahnya dan mempersiapkan

daerahnya menerima dan melayani penanam modal.

Rincian rencana aksi terkait pengembangan wilayah tahun 2015-2019

secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran II.

3. Peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam

perekonomian melalui kemitraan dengan usaha besar PMA dan PMDN,

BKPM akan melakukan kegiatan:

a. Penyediaan kajian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

yang diwajibkan untuk bermitra dan bentuk kemitraan.

b. Penyediaan daftar UKM yang potensial dan perusahaan skala besar

yang wajib bermitra sesuai daftar bidang usaha yang tertutup dan

terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal.

c. Pelaksanaan matchmaking UKM dengan perusahaan skala besar yang

wajib bermitra dan melakukan monitoring.

d. Pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka

pembinaan kemitraan usaha dengan strategi naik kelas/aliansi.

4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:

a. Pengembangan dan pendayagunaan peran Kantor Investasi Luar

Negeri (Indonesian Investment Promotion Center/IIPC).

b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif yang

dapat dilakukan melalui:

1) Market intelligence.

2) Pengembangan bahan promosi dalam berbagai media.

3) Mengundang perusahaan yang berhasil mengembangkan

usahanya di Indonesia untuk menyampaikan success story dalam

kegiatan promosi BKPM di negaranya.

4) Mempromosikan peluang kegiatan penanaman modal yang lebih

konkret tidak hanya potensi penanaman modal.

c. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis

antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.

d. Perubahan mindset dari promosi menjadi marketing.

e. Peningkatan promosi ke dalam negeri khususnya kepada perusahaan

yang telah menanamkan modalnya untuk mengembangkan

usahanya.

- 42 -

f. Fasilitasi keikutsertaan UKM dalam promosi.

g. Fasilitasi penanaman modal keluar (outward investment) dalam

rangka mendukung ketahanan energi (energy security) dan ketahanan

pangan (food security) serta mewujudkan Indonesia menjadi regional

player khususnya di ASEAN.

5. Dalam rangka mendorong penanaman modal di sektor infrastruktur,

BKPM sesuai dengan perannya sebagai front office dan clearing house

agent akan secara aktif memfasilitasi percepatan investasi dengan skema

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dari tahap perencanaan hingga

financial closing. Daftar pengembangan infrastruktur prioritas tahun

2015-2019 secara lengkap baik yang akan didanai melalui APBN/APBD

maupun yang akan ditawarkan kepada swasta dapat dilihat dalam Anak

Lampiran III.

6. Meningkatkan pemanfaatan kerjasama ekonomi internasional untuk

kepentingan nasional yaitu meningkatkan PMA sektor prioritas, kerja

sama penanaman modal untuk meningkatkan daya saing bersama, serta

melindungi dan mendorong penanaman modal Indonesia keluar (outward

investment). Kebijakan ini akan dilakukan melalui:

a. Mendorong dan memfasilitasi kerjasama antar dunia usaha.

b. Mengembangkan kerangka kerjasama penanaman modal dalam

rangka meningkatkan daya saing bersama di pasar global.

c. Menyusun template Bilateral Investment Agreement/BIT dan

Concession Treaty berdasarkan hasil review perjanjian BIT agar

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

d. Melakukan sosialisasi pemanfaatan kerjasama internasional kepada

dunia usaha dan pemerintah daerah.

e. Menyiapkan posisi Pemerintah Indonesia dalam fora internasional.

7. Meningkatkan peran perencanaan sebagai nerve kegiatan-kegiatan yang

diselenggarakan unit-unit kerja agar lebih efektif dan terintegrasi,

melalui:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan penanaman modal.

b. Menyiapkan rencana penanaman modal yang terintegrasi antara

sektor, jaminan bahan baku, wilayah dan kebutuhan infrastruktur.

c. Menyiapkan dan mengemas informasi usulan proyek-proyek prioritas,

pengembangan kawasan, infrastruktur prioritas.

d. Melakukan market sounding dan policy dialogue proyek prioritas.

e. Menyiapkan usulan fasilitas dan regulasi untuk mendorong

percepatan realisasi penanaman modal proyek prioritas.

f. Melakukan evaluasi dan penyusunan rencana strategis BKPM.

- 43 -

3.3 Program dan Kegiatan BKPM

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi BKPM, Program dan Kegiatan

BKPM Tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya BKPM (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas

BKPM, antara lain penyelenggaraan PTSP dan mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini

adalah meningkatnya akuntabilitas kelembagaan, dengan indikator adalah

sebagai berikut :

a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

b. Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

a. Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi

Secara Elektronik (SPIPISE).

b. Pengelolaan data dan informasi penanaman modal.

c. Pengembangan sumber daya manusia.

d. Peningkatan pelayanan hukum penanaman modal.

e. Perencanaan dan evaluasi program dan anggaran BKPM.

f. Penyempurnaan produk hukum penanaman modal serta peningkatan

pelayanan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan tata usaha

pimpinan.

g. Peningkatan kapasitas kelembagaan BKPM.

h. Pengawasan/pemeriksaan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di

lingkungan BKPM.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas

BKPM melalui penyediaan sarana dan prasana aparatur yang memadai.

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kinerja

lembaga melalui ketersediaan sarana dan prasarana dalam rangka

menunjang tugas dan fungsi BKPM dengan indikator indeks kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan /

pengadaan / peningkatan sarana dan prasarana BKPM yang didalamnya

termasuk penyediaan bantuan pengadaan alat pengolahan data (Personal

Computer/PC) di PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis)

Program ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan salah satu sub

agenda prioritas nasional “Penguatan Investasi”. Sasaran yang akan dicapai

melalui program ini adalah meningkatnya kualitas iklim penanaman modal

dan realisasi investasi, dengan rincian sasaran program sebagai berikut:

- 44 -

a. Terwujudnya perencanaan penanaman modal dan penyusunan

rekomendasi kebijakan yang terintegrasi, kolaboratif, dan

implementatif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman

modal.

b. Meningkatnya iklim penanaman modal dalam rangka peningkatan

daya saing penanaman modal.

c. Meningkatnya daya tarik penanaman modal Indonesia melalui promosi

yang terpadu dan efektif bagi penanam modal dalam dan luar negeri

yang berpijak pada peningkatan daya saing penanaman modal.

d. Meningkatnya kerjasama di bidang penanaman modal untuk

mendorong investasi dan melindungi kepentingan nasional dalam

rangka peningkatan daya saing penanaman modal.

e. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan

responsif dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.

f. Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui kegiatan

pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman

modal dalam rangka peningkatan daya saing penanaman modal.

Indikator Sasaran Program Peningkatan Daya Saing Penanaman

Modal adalah sebagai berikut :

a. Perbaikan kemudahan memulai berusaha.

b. Rencana investasi.

c. Persentase kesepakatan/perjanjian/perundingan kerjasama

penanaman modal yang telah diimplementasikan.

d. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal

di BKPM.

e. Realisasi penanaman modal.

f. Peta potensi sektor prioritas.

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal dilaksanakan

melalui kegiatan:

Bidang Perencanaan Penanaman Modal

a. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri

agribisnis dan sumber daya alam lainnya.

b. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri

manufaktur.

c. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan

kawasan.

d. Perencanaan pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK).

e. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang

infrastruktur.

f. Fasilitasi percepatan investasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

a. Deregulasi kebijakan penanaman modal.

b. Pengembangan potensi penanaman modal daerah.

c. Pemberdayaan usaha nasional.

- 45 -

Bidang Promosi Penanaman Modal

a. Peningkatan kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal.

b. Promosi penanaman modal sektoral terpadu dan terintegrasi di dalam

dan luar negeri.

c. Fasilitasi daerah dalam rangka kegiatan promosi penanaman modal.

d. Penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman

modal untuk kegiatan di dalam dan di luar negeri.

Bidang Kerjasama Penanaman Modal

a. Kerjasama standardisasi perizinan dan nonperizinan penanaman

modal daerah.

b. Kerjasama pembinaan teknis perizinan dan nonperizinan penanaman

modal daerah.

c. Kerjasama penanaman modal luar negeri.

d. Penyelenggaraan kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

penanaman modal di daerah.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal

a. Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha.

b. Peningkatan Kualitas Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik.

c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Berusaha.

d. Fasilitasi Kepatuhan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha.

e. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat (BKPM).

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah I (Sumatera).

b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah II (DKI

Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan).

c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah III (Jawa

Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi).

d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah IV (Jawa

Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

3.4 Kerangka Kelembagaan BKPM Dalam RPJMN 2015-2019, dalam rangka mengoptimalkan dan

mempercepat upaya pencapaian sasaran pembangunan terdapat 3 (tiga)

mekanisme pelaksanaan kebijakan (delivery mechanism) yaitu kerangka

regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan. Kerangka

kelembagaan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 5 Tahun 2014 adalah perangkat Kementerian/Lembaga

struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara

yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi

Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN.

- 46 -

Bagian kerangka kelembagaan ini akan menjelaskan mengenai

kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya

pencapaian sasaran strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit

organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya

manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumber daya

manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Penyusunan kerangka kelembagaan harus mempertimbangkan

prinsip-prinsip:

1. Keterkaitan, kontribusi dan peran K/L dalam mencapai tujuan

pembangunan jangka panjang di dalam RPJPN, prioritas pembangunan di

dalam RPJMN, dan visi misi Presiden.

2. Penataan kelembagaan yang mengacu kepada kebijakan pembangunan,

kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundang-

undangan terkait yang berlaku, dan memperhatikan prinsip-prinsip

pengorganisasian yang efektif, efisien dan transparan.

3. Terbentuknya struktur organisasi untuk mewujudkan rencana kerja yang:

a. sejalan dengan upaya pencapaian visi misi Presiden.

b. sesuai dengan kapasitas pengelolaan sumber daya K/L yang

bersangkutan.

c. sesuai dengan ketersediaan anggaran.

4. Merupakan proses evaluasi (audit) terhadap struktur organisasi

kelembagaan yang sudah ada.

RPJMN 2015-2019 menetapkan "Penguatan kelembagaan pelayanan

perizinan terpadu satu pintu tingkat pusat (PTSP Pusat) yang dilengkapi

dengan online tracking system dan transparansi informasi tahapan proses,

lama waktu guna meningkatkan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih

kondusif" sebagai prioritas penguatan kerangka kelembagaan dan menjadi

tugas BKPM.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP ditujukan untuk

mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta

memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat,

mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau. Perpres tersebut

merupakan pengganti Perpres Nomor 27 Tahun 2009. Peraturan Presiden

yang baru tersebut utamanya bertujuan untuk menghilangkan dualisme

kelembagaan antara Perangkat Daerah di bidang Pelayanan Penanaman

Modal (PDPPM) Provinsi dan Perangkat Daerah di bidang Penanaman Modal.

Selain pelimpahan atau pendelegasian kewenangan pemberian izin

usaha oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Kepala BKPM, semua K/L

menempatkan pejabat penghubung pada PTSP Pusat di BKPM untuk

memproses perizinan dan memberikan pelayanan informasi. Dengan

demikian, BKPM menangani izin prinsip, Angka Pengenal Impor-Produsen

(API-P), Angka Pengenal Importir-Umum (API-U), fasilitas bea masuk, dan

fasilitas perpajakan serta izin usaha yang baru dilimpahkan atau

didelegasikan oleh K/L sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.2.

- 47 -

Gambar 3.2 Jenis dan Alur Proses Perizinan dan Nonperizinan di

Bidang Penanaman Modal

Proses pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terdapat di BKPM

tersebut telah mengikuti Standard Operating Procedure (SOP) antara 3-10

hari kerja. Adapun pelayanan perizinan dan nonperizinan yang

diselenggarakan di BKPM telah mendapatkan sertifikat SNI ISO 9001:2008

(Quality Management System Requirements) dalam pelayanan perizinan dan

nonperizinan sejak tahun 2013. Mekanisme SOP serta pelayanan perizinan

dapat dipantau melalui Service Performance Monitoring (SPM) dashboard yang

dapat diakses oleh Presiden, Wakil Presiden, dan K/L yang tergabung dalam

PTSP Pusat di BKPM. Sementara itu, penanam modal dapat memonitor

proses pelayanan perizinan atau nonperizinan melalui tracking system yang

terdapat dalam SPIPISE. Hal ini dilakukan demi tercapainya proses perizinan

yang cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi. Skema mekanisme

layanan pada PTSP Pusat di BKPM dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Mekanisme Layanan di PTSP Pusat

- 48 -

Presiden Republik Indonesia memberikan arahan pada Rapat Terbatas

Kabinet tanggal 23 Agustus 2016 yang membahas mengenai Evaluasi Kinerja

PTSP, diantaranya agar PTSP benar-benar satu pintu, memberikan

pelayanan yang cepat, terpadu dan terintegrasi, karena investasi merupakan

kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Presiden juga menekankan

bahwa koordinasi antar PTSP Pusat dan PTSP Daerah harus berjalan dengan

baik. Oleh karena itu, diperlukan standardisasi pelayanan investasi yang

tersinergi dan terkoordinasi antara PTSP Pusat dan PTSP Daerah.

Berdasarkan data realisasi investasi periode 2011-2016, terdapat

kesenjangan antara realisasi investasi dengan rencana investasi (realisasi

investasi hanya 18% dari rencana investasi). Penyebab kesenjangan tersebut

antara lain:

1. Banyaknya jenis perizinan dan nonperizinan di daerah;

2. Lambatnya pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah;

3. Tidak adanya standarisasi perizinan dan nonperizinan di daerah; dan

4. Kurangnya kompetensi aparatur daerah dalam memberikan pelayanan

perizinan dan nonperizinan terkait dengan penanaman modal.

Peran BKPM dalam perundingan kerjasama internasional bidang

penanaman modal bergeser dari semula merupakan leading sector menjadi

peserta. Hal ini mengingat bahwa tren kerjasama internasional saat ini

dalam bentuk Free Trade Agreement (FTA) dengan Kementerian Perdagangan

menjadi leading sector, dimana investasi merupakan salah satu bagian dari

kerjasama dimaksud. Selain itu, Pemerintah sedang melakukan moratorium

atas kerjsama internasional bidang penanaman modal dalam kerangka

bilateral (Bilateral Investment Treaty-BIT/Perjanjian Perlindungan dan

Peningkatan Penanaman Modal-P4M), bahkan tidak

memperpanjang/discontinue P4M yang telah habis masa berlakunya. Dengan

bergesernya peran BKPM tersebut, maka perlu dilakukan reorientasi tugas

dan fugsi Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal menjadi lebih fokus

ke kerjasama dalam negeri (daerah), termasuk dalam rangka mendukung

peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam mendorong peningkatan realisasi investasi di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun

2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, diamanatkan

bahwa pembinaan dan pengawasan teknis urusan pemerintahan bidang

penanaman modal dan PTSP daerah dilakukan oleh Kepala BKPM. Dengan

demikian, BKPM memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap Dinas Penanaman Modal dan

PTSP Daerah, termasuk penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan terkait

penanaman modal.

- 49 -

Sejalan dengan tugas tersebut, BKPM melakukan reorientasi tugas dan

fungsi Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal yang lebih fokus ke

kerjasama dalam negeri (daerah), dari 3 (tiga) direktorat yaitu Direktorat

Kerjasama Bilateral dan Multilateral, Direktorat Kerjasama Regional, dan

Direktorat Kerjasama Dunia Usaha Internasional digabungkan menjadi 1

(satu) direktorat yaitu Direktorat Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri.

Dua direktorat lainnya direorientasi tugas dan fungsinya sehingga menjadi 2

(dua) direktorat baru yaitu:

1. Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Nonperizinan

Penanaman Modal Daerah; dan

2. Direktorat Kerjasama Pembinaan Teknis Perizinan dan Nonperizinan

Penanaman Modal Daerah.

Reorientasi tugas dan fungsi Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal

tersebut tercantum dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2017

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM. Peraturan tersebut juga memuat

tentang penambahan 1 (satu) unit Direktorat di Deputi Bidang Pelayanan

Penanaman Modal serta peningkatan peran Subbidang Pengelolaan

Infrastruktur Jaringan dan Perangkat Keras setingkat Eselon IV menjadi

Bidang Infrastruktur dan Jaringan setingkat Eselon III pada Pusat

Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal.

Sejak diresmikannya PTSP Pusat di BKPM, penyelenggaraan Layanan

Perizinan Cepat 3 (Tiga) Jam Kerja yang merupakan layanan prioritas bagi

investor dengan kriteria tertentu, serta semakin banyaknya jumlah dan jenis

perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM, perlu

untuk menambah satu unit Direktorat yang menangani penyelenggaraan

layanan prioritas penerbitan perizinan dan nonperizinan serta koordinasi

dan pemantauan atas penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM yang

bertanggung jawab secara langsung kepada Deputi Bidang Pelayanan

Penanaman Modal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, BKPM menambah

Unit Direktorat Pelayanan Prioritas di bawah Unit Deputi Bidang Pelayanan

Penanaman Modal.

Sementara itu dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan

perizinan pada PTSP Pusat di BKPM, diperlukan penguatan infrastruktur

dan jaringan sistem teknologi informasi yang berperan penting dalam

keberhasilan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang

akan serba otomasi dan terintegrasi antara PTSP Pusat dan PTSP Daerah.

Penguatan infrastruktur dan jaringan sistem teknologi informasi tersebut

dilakukan dengan meningkatkan peran Subbidang Pengelolaan Infrastruktur

Jaringan dan Perangkat Keras setingkat Eselon IV menjadi unit kerja

setingkat Eselon III yaitu Bidang Infrastruktur dan Jaringan.

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya

adalah melalui penyedian sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik (Online Single Submission - OSS) sebagaimana

- 50 -

diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang

Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha

melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan

penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui

OSS tersebut pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan

Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

(PP 24/2018), Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya

disebut sebagai Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi

penanaman modal. Lembaga OSS sebagaimana dimaksud di atas adalah

BKPM. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan juga bahwa Deputi

Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas dan fungsi untuk

melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan operasional OSS,

proses bisnis dan pengembangan OSS, pelayanan berbantuan dan fasilitas

berusaha, serta pemantauan kepatuhan perizinan berusaha. Restrukturisasi

Organisasi Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal memiliki tugas dan

fungsi untuk masing-masing Direktorat sebagaimana tercantum dalam

Peraturan Kepala BKPM Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat

atas Peraturan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 Tentang Organisasi Dan

Tata Kerja BKPM.

- 51 -

Gambar 3.4 Struktur Kelembagaan BKPM Tahun 2015-2019

- 52 -

3.5 Kerangka Regulasi Penanaman Modal

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam

rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan

penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Bagian

kerangka regulasi penanaman modal ini berisi tentang gambaran umum

peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh BKPM dalam

pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan

kerangka regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis BKPM.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan

penanaman modal diperlukan kerangka peraturan perundang-undangan,

antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan kepastian hukum terkait penanaman modal:

a. Perubahan peraturan perundang-undangan sektoral dalam rangka

penyederhanaan perizinan dan nonperizinan terkait dengan

penanaman modal baik jangka waktu lama proses maupun jenis

perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan oleh

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

b. Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan

penetapan standar prosedur dan waktu pengurusan perizinan dan

nonperizinan penanaman modal yang akan menjadi payung hukum

bagi semua Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan

pemerintah daerah untuk mengoptimalkan implementasi Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Online Single Submission (OSS).

c. Pembenahan peraturan perundang-undangan yang mengatur

mengenai pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, terutama bagi: (i)

investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi

nasional; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat

menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana; (iii) investor

dalam negeri yang mengembangkan industri pengolahan bahan

tambang dalam negeri; serta (iv) investasi sektor minyak dan gas,

dengan mempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan mendorong

peningkatan produktivitas sumur-sumur tua, eksplorasi daerah baru,

dan laut dalam.

d. Melakukan review secara berkala terhadap Peraturan Presiden Nomor

44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman

Modal agar lebih menarik bagi investor dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan serta kesepakatan internasional yang

baru.

2. Dalam rangka peningkatan layanan penanaman modal:

a. Mendorong penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Pemerintah Non Kementerian dan Peraturan Daerah terkait Norma,

Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam rangka penerbitan perizinan dan

nonperizinan melalui OSS.

b. Mendorong penyusunan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

Pemerintah Non Kementerian dan Peraturan Daerah mengenai

- 53 -

pelaksanaan proses perizinan dan nonperizinan melalui OSS bagi

perizinan dan nonperizinan yang belum dilaksanakan melalui OSS.

3. Selain itu, akan dilakukan upaya perbaikan beberapa peraturan

perundang-undangan untuk mendorong percepatan realisasi dan

meningkatkan daya tarik penanaman modal, antara lain:

a. Perubahan peraturan perundang-undangan terkait perizinan

pertanahan dan perizinan lokasi.

b. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait

penanaman modal di bidang kerjasama pemerintah dengan badan

usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk mempercepat

pembangunan infrastruktur.

c. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait

pembatasan kenaikan upah provinsi dan kabupaten/kota yang

mengakibatkan beban industri semakin besar dan menurunkan daya

saing sehingga akan tercipta hubungan industrial yang sehat dalam

penanaman modal untuk mendukung pengembangan sumber daya

manusia di Indonesia.

d. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait

penyederhanaan perizinan lingkungan.

e. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Bebas

dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

f. Mendorong perubahan peraturan perundang-undangan terkait

ketahanan pangan.

g. Mendorong penerbitan peraturan terkait fasilitas, kemudahan

dan/atau insentif penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus

seperti mendorong penerbitan peraturan pemerintah tentang fasilitas

fiskal yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009

tentang Kawasan Ekonomi Khusus untuk dapat memberikan

kepastian dan kemudahan bagi investor untuk melakukan penanaman

modal di Kawasan Ekonomi Khusus.

h. Mendorong perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015

tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di

Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu

dengan memberikan kepastian dalam pemberian fasilitas tax allowance

untuk mendorong minat investasi baru.

i. Mendorong penerbitan peraturan perundang-undangan terkait fasilitas

pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan meliputi:

1) Industri pionir strategis.

2) Industri padat karya.

3) Industri yang memberikan nilai tambah, orientasi ekspor dan

substitusi impor.

4) Penanaman modal untuk pengembangan daerah-daerah remote dan

perbatasan.

- 54 -

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini terdiri dari target penanaman modal, target kinerja dan

kerangka pendanaan.

4.1 Target Penanaman Modal

Dalam kerangka ekonomi makro RPJMN 2015-2019, Pemerintah

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,0%, tingkat inflasi rata-

rata 4,0% dan nilai tukar rata-rata Rp11.900. Untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi tersebut, dibutuhkan total investasi (PMTB) Rp22.534

triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan dengan periode 5

(lima) tahun sebelumnya (2010-2014). Peran PMTB terhadap PDB pada

periode 2015-2019 rata-rata sebesar 35,4% atau meningkat dibandingkan

periode 5 (lima) tahun sebelumnya (32,6%). Dengan demikian, diharapkan

peran investasi semakin meningkat dalam pertumbuhan ekonomi.

Untuk membiayai sumber investasi tersebut, diharapkan dari kredit

perbankan sebesar Rp5.694 triliun, penerbitan saham sebesar Rp734 triliun,

penerbitan obligasi sebesar Rp3.428 triliun, dan dana internal masyarakat

atau perusahaan sebesar Rp8.555 triliun. Sisanya diharapkan akan dibiayai

melalui pembiayaan luar negeri sebesar Rp4.070 triliun.

Tabel 4.1 Proyeksi Ekonomi Makro dan Sumber Investasi

Total

2010-2014

Proyeksi Tahun Total 2015-2019* 2015 2016 2017 2018 2019

Pertumbuhan PDB (%) 6,0 5,8 6,6 7,1 7,5 8,0 7,0

Inflasi 8,2 5,0 4,0 4,0 3,5 3,5 4,0

Kurs nilai tukar Rupiah 11.600 12.000 12.150 12.100 12.050 12.000 11.900

Kurs nilai tukar Rupiah (digunakan PMA/PMDN)

10.500 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

PDB Harga Berlaku 41.384 11.837 13.224 14.829 16.562 18.514 74.996

Investasi (PMTB) (RpTriliun) 13.479 3.945 4.500 5.188 5.978 6.947 26.558

- Investasi Pemerintah (RpTriliun) 1.048 493 673 763 937 1.158 4.024

- Investasi Masyarakat (RpTriliun) 12.431 3.452 3.827 4.425 5.042 5.789 22.534

a. Kredit Perbankan (RpTriliun) 2.480 752,4 894 1.078 1.323 1.646 5.694

% PDB 5,8 6,4 6,8 7,3 8,0 8,8 7,6

b. Luar Negeri (RpTriliun) 2.111 617 703 799 911 1.040 4.070

% PDB 5,0 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,4

c. Penerbitan Saham (RpTriliun) 270 74 103 152 181 224 734

% PDB 0,6 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,0

d. Penerbitan Obligasi (RpTriliun) 1.203 443 606 705 803 925 3.428

% PDB 2,8 3,8 4,6 4,8 4,9 5,0 4,6

e. Dana Internal Masyarakat

(RpTriliun) 6.356 1.565 1.521 1.691 1.824 1.954 8.555

% PDB 14,9 13,2 11,5 11,4 11,0 10,5 11,4

Keterangan: *) Pertumbuhan PDB dan inflasi dihitung berdasarkan rata-rata Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, diolah BKPM

Pertumbuhan investasi periode 2015-2019 akan didorong oleh

investasi Pemerintah dan Masyarakat. Investasi Pemerintah diharapkan akan

meningkat peranannya, terutama untuk membiayai proyek-proyek

infrastruktur, yaitu dari 9,6% pada tahun 2014 menjadi 16,7% pada tahun

2019. Adapun investasi masyarakat termasuk dunia usaha diharapkan juga

- 55 -

meningkat secara nominal dari Rp3.144 triliun pada tahun 2014 menjadi

Rp5.789 triliun pada tahun 2019 atau meningkat sekitar 84%.

BKPM menargetkan penanaman modal (PMDN dan PMA) tumbuh rata-

rata 12,9% pada periode 2015-2019 yaitu dari Rp463,1 triliun pada tahun

2014 menjadi Rp850,0 triliun pada tahun 2019. Penentuan target tersebut

telah mempertimbangkan potensi penanaman modal dan risiko

ketidakpastian dan perlambatan ekonomi dunia.

Tabel 4.2 Proyeksi Ekonomi dan Investasi Tahun 2015-2019

2014 Proyeksi Tahun Total

2015-2019* 2015 2016 2017 2018 2019

PDB Harga Berlaku (Rp Triliun) 10.200,9 11.837 13.224 14.829 16.562 18.514 74.996 Investasi (PMTB) harga berlaku

(Rp Triliun) 3.477 3.945 4.500 5.188 5.978 6.947 26.558

Investasi berdasarkan Institusi

I. Pemerintah (Rp Triliun) 333 493 673 763 937 1.158 4.024 % PMTB 9,6 12,5 15,0 14,7 15,7 16,7 14,9

% Pertumbuhan 27,9 48,0 36,5 13,3 22,8 23,6 28,9 II. Masyarakat (Rp Triliun) 3.144 3.452 3.827 4.425 5.041 5.789 22.534 A. Koperasi, Usaha Mikro dan

Kecil (Rp Triliun) 717,6 865,9 982,8 1.157,1 1.352,1 1.599,1 5.957,0

% PMTB 20,6 22,0 21,8 22,3 22,6 23,0 22,4 % Pertumbuhan 19,3 20,7 13,5 17,7 16,8 18,3 17,4 B. Usaha Menengah dan Besar

(Rp Triliun) 2.426,1 2.585,7 2.844,3 3.267,7 3.689,5 4.189,9 16.577,1

1. PMDN dan PMA (Rp Triliun)

463,1 519,5 594,8 678,8 792,5 933,0 3.518,6

% PMTB 13,3 13,2 13,2 13,1 13,3 13,4 13,2 % Pertumbuhan 16,2 12,2 14,5 14,1 16,7 17,7 15,1

2. Lain-lain (Hulu Migas) (Rp Triliun)

1.963,0 2.066,2 2.249,5 2.588,9 2.897,0 3.256,9 13.058,5

Keterangan : *) Persentase dihitung berdasarkan rata-rata, angka PDB yang digunakan merupakan harga dasar tahun 2010

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Kementerian Koperasi dan UKM, serta diolah BKPM

Sesuai dengan meningkatnya kemampuan pengusaha dalam negeri

dan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk membangun kemandirian

ekonomi, PMDN diharapkan meningkat peranannya dari 32,7% pada tahun

2014 menjadi 38,9% pada tahun 2019. Untuk itu, PMDN diharapkan

tumbuh rata-rata 19,5% pada periode 2015-2019. Peran PMA masih

diperlukan untuk kegiatan usaha yang risikonya masih tinggi, biaya yang

besar, membuka akses pasar, dan transfer teknologi. Selain itu, seperti

terlihat pada Tabel 4.3 bahwa masih dibutuhkan pendanaan dari luar negeri

untuk menjaga ketahanan neraca pembayaran yang diperkirakan masih

menghadapi tekanan dari neraca perdagangan (defisit ekspor-impor).

Tabel 4.3 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana 2014 Proyeksi Tahun Total

2015-2019* 2015 2016 2017 2018 2019

PMDN (Rp Triliun) 156,1 175,8 208,4 249,8 297,8 363,0 1.294,8

% Total 33,7 33,8 35,0 36,8 37,6 38,9 36,4

% Pertumbuhan 21,8 12,6 18,6 19,9 19,2 21,9 19,5

PMA (Rp Triliun) 307,0 343,7 386,4 429,0 494,7 569,9 2.223,8

Dalam USD miliar 29,2 28,6 32,2 35,8 41,2 47,5 185,3

% Total 66,3 66,2 65,0 63,2 62,4 61,1 63,6

% Pertumbuhan 13,5 12,0 12,4 11,0 15,3 15,2 13,2

TOTAL 463,1 519,5 594,8 678,8 792,5 933,0 3.518,6

Keterangan: *) Persentase pertumbuhan dihitung berdasarkan rata-rata Sumber : Hasil Analisis, 2014

- 56 -

Kegiatan penanaman modal diarahkan untuk memperkuat struktur

ekonomi dan menciptakan nilai tambah yang tinggi. Dari Tabel 4.4 terlihat

bahwa peran penanaman modal di sektor sekunder meningkat dari 42,9%

pada tahun 2014 menjadi 55,5% pada tahun 2019 sesuai dengan bidang

usaha prioritas nasional. Penanaman modal di sektor primer masih dianggap

penting, khususnya untuk menjaga ketahanan pangan, menjamin pasokan

bahan baku hilir perkebunan, mineral dan energi, serta sektor prioritas

kemaritiman. Sementara itu, sektor jasa akan diarahkan untuk logistik dan

tenaga listrik.

Tabel 4.4 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Sektor

Sektor 2014 Proyeksi Tahun Total

2015-2019* 2015 2016 2017 2018 2019

Primer (Rp Triliun) 91,5 88,4 97,6 107,9 119,3 131,8 550,2

% Total 19,8 17,0 16,4 15,9 15,1 14,1 15,7

% Pertumbuhan 5,4 -3,4 10,4 10,6 10,6 10,5 6,5

Sekunder (Rp Triliun) 198,9 267,5 313,5 363,2 431,9 517,8 1.893,9

% Total 42,9 51,5 52,7 53,5 54,5 55,5 53,5 % Pertumbuhan -1,1 34,5 17,2 15,9 18,9 19,9 19,6 Tersier (Rp Triliun) 172,7 163,6 183,7 207,7 241,3 283,4 1.079,7 % Total 37,3 31,5 30,9 30,6 30,4 30,4 30,8

% Pertumbuhan 55,9 -5,3 12,3 13,1 16,2 17,4 14,0

TOTAL 463,1 519,5 594,8 678,8 792,5 933,0 3.518,6


Untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah,

penanaman modal akan didorong ke luar Pulau Jawa, khususnya industri

pengolahan yang berbasis sumber daya alam seperti smelter, hilirisasi

perkebunan dan kemaritiman. Untuk itu, peran penanaman modal di luar

Pulau Jawa diharapkan meningkat dari 43,1% pada tahun 2014 menjadi

62,0% pada tahun 2019 atau meningkat rata-rata 23,7% yaitu dari Rp 199,8

triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 578,5 triliun pada tahun 2019

sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 4.5. Untuk itu, perlu didukung

dengan pembangunan infrastruktur, pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK), dan pemberian insentif fiskal.

Tabel 4.5 Proyeksi PMA/PMDN 2015-2019 Berdasarkan Wilayah

Wilayah 2014 Proyeksi Tahun Total

2015-2019* 2015 2016 2017 2018 2019

Jawa (Rp Triliun) 263,3 282,6 302,6 317,4 337,6 354,5 1594,7 % total 56,9 54,4 50,9 46,8 42,6 38,0 46,5 Sumatera (Rp Triliun) 71 75,2 90,2 106,5 132,2 163,1 567,2

% total 15,3 14,5 15,2 15,7 16,7 17,5 15,9 Kalimantan (Rp Triliun) 71,6 74,5 88,8 109 128,1 156,9 557,3 % total 15,5 14,3 14,9 16,1 16,2 16,8 15,7 Sulawesi (Rp Triliun) 29,2 27,8 38,1 51,3 72,7 102,6 292,5

% total 6,3 5,3 6,4 7,6 9,2 11,0 7,9 Bali dan Nusa Tenggara (Rp Triliun) 11,1 19,0 24,9 31,9 43,2 58,1 177,1 % total 2,4 3,7 4,2 4,7 5,5 6,2 4,8 Maluku (Rp Triliun) 1,4 7,3 9,5 13,4 16,1 18,7 65

% total 0,3 1,4 1,6 2,0 2,0 2,0 1,8 Papua (Rp Triliun) 15,5 33,2 40,8 49,3 62,6 79,1 265 % total 3,3 6,4 6,9 7,3 7,9 8,5 7,4

TOTAL 463,1 519,5 594,8 678,8 792,5 933,0 3.518,6


Matrik proyeksi penanaman modal 2015-2019 berdasarkan sektor dan

wilayah secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran II.

- 57 -

4.2 Target Kinerja

Berdasarkan proyeksi penanaman modal 2015-2019, BKPM menyusun

target kinerja Tahun 2015-2019 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Dalam upaya mencapai target kinerja pada masing-masing program, BKPM

menyusun kegiatan yang secara rinci dapat dilihat pada Anak Lampiran I.

Tabel 4.6 Target Kinerja BKPM Tahun 2015-2019

Program Sasaran Indikator Target Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019

Program peningkatan daya saing penanaman modal

Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi

Perbaikan kemudahan memulai berusaha

8 prosedur

8 prosedur

7 prosedur

6 prosedur

5 prosedur

Rencana investasi 865,8T 991,3T 1.131,3T 1.275,0T 1.416,7T

Persentase kesepakatan/ perjanjian/ perundingan kerjasama penanaman modal yang telah

diimplementasikan

78% 85% 86% 87% 88%

Jumlah perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang distandarisasi

- - - 2

dokumen usulan

2 dokumen usulan

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal di BKPM

3,10 dari skala 4

3,15 dari skala 4

3,20 dari skala 4

3,25 dari skala 4

3,3 dari skala 4

Realisasi penanaman modal

519,5T 594,8T Rp.678,8T 765,0T 850,0T

Peta Potensi Sektor prioritas

12 12 12 12 12

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKPM

Meningkatnya akuntabilitas kelembagaan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

WTP WTP WTP WTP WTP

Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

B B B A A

Program peningkatan

sarana dan prasarana aparatur BKPM

Meningkatnya kinerja lembaga melalui ketersediaan sarana dan prsarana dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BKPM

Indeks kualitas dan

kuantitas sarana dan prasarana

2,8 dari skala 5

3,1 dari skala 5

3,3 dari skala 5

3,4 dari skala 5

3,6 dari skala 5

4.3 Kerangka Pendanaan

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral

Meeting) antara BKPM, DJA dan Bappenas pada tanggal 3 April 2016 dan 20

Mei 2016 telah disepakati bahwa Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur dihapuskan, dikarenakan pada Tahun 2017 BKPM telah

selesai melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana gedung. Untuk

menunjang program kegiatan BKPM Tahun 2015-2019 telah ditetapkan pagu

indikatif sebesar Rp2.921,51 miliar yang akan didanai melalui APBN yang

dapat dilihat pada Tabel 4.7. Rincian kebutuhan pendanaan untuk masing-

masing kegiatan tiap tahun dapat dilihat pada Anak Lampiran I.

Tabel 4.7 Kerangka Pendanaan BKPM Tahun 2015-2019

Program Rencana Pendanaan (RpMiliar)

Total Alokasi 2015-2019 (RpMiliar) 2015 2016 2017 2018 2019

Program peningkatan daya saing penanaman modal

434,19 406,95 291,45 315,21 302,18 1.749,97

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BKPM

148,57 231,68 233,12 233,02 313,88 1.160,27

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKPM

7,23 4,03 - - - 11,26

TOTAL ANGGARAN 589,99 642,66 524,57 548,23 616,06 2.921,51

- 58 -

BAB V

PENUTUP

Agar dapat lepas dari Middle Income Trap, dalam Buku I Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Pemerintah

menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi yaitu rata-rata 7,0% dan

investasi (PMTB) rata-rata 10,2% pada tahun 2015-2019. Untuk mencapai

pertumbuhan PMTB yang tinggi tersebut, BKPM menargetkan pertumbuhan

PMDN/PMA rata-rata 12,9%. Sejalan dengan RPJMN, pada periode 2015-

2019, BKPM juga akan mendorong peningkatan kualitas penanaman modal.

Kualitas penanaman modal tercermin dari makin meningkatnya peranan

PMDN, meratanya sebaran penanaman modal, peningkatan penanaman

modal yang memberikan nilai tambah tinggi, penguatan struktur ekonomi

(mendukung hilirisasi dan ketahanan neraca pembayaran), serta penciptaan

lapangan pekerjaan. Selain itu, BKPM akan memulai mendorong penanaman

modal ke luar (outward investment) dalam rangka mendukung ketahanan

pangan, energi, dan perluasan pasar (menjadi regional player).

Target kuantitas dan kualitas penanaman modal tahun 2015-2019,

dapat dicapai dengan berbagai kebijakan yang mendukung penanaman

modal, salah satunya adalah peningkatan iklim penanaman modal dan

peningkatan promosi penanaman modal di dalam negeri. Salah satu

kebijakan peningkatan iklim penanaman modal yang akan dilakukan oleh

BKPM adalah harmonisasi dan penyederhanaan peraturan di bidang

penanaman modal. Harmonisasi dan penyederhanaan peraturan di bidang

penanaman modal sangat penting untuk dilakukan mengingat banyaknya

peraturan yang tumpang tindih dan lamanya proses perizinan baik di Pusat

maupun di Daerah. Berbagai kebijakan dalam bidang pelayanan penanaman

modal dilakukan demi tercapainya proses perizinan dan nonperizinan yang

cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.

Untuk mendorong peran PMDN, BKPM akan meningkatkan kegiatan

promosi di dalam negeri yang terpadu dan efektif dalam rangka mendorong

minat penanam modal dalam negeri pada bidang usaha yang strategis dan

menjadi prioritas nasional. Selain itu, BKPM juga akan meningkatkan

perannya dalam mendorong penanaman modal sektor prioritas,

pengembangan wilayah, dan infrastruktur strategis dari tahap perencanaan,

promosi, pelayanan penanaman modal, perbaikan regulasi penanaman

modal, pengendalian, dan fasilitasi penyelesaian masalah.

- 59 -

Kegiatan tersebut dalam Renstra BKPM 2015-2019 dituangkan dalam

rencana program kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Rencana tersebut

disusun terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional, sektoral, dan

daerah melalui koordinasi yang intensif dengan Bappenas, K/L, dan

Perangkat Daerah. Hal ini dimaksudkan agar semua kebijakan yang telah

direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan saling mendukung satu

sama lain. Seluruh kegiatan tersebut telah dilakukan dalam kegiatan

Penyusunan Rencana Strategis BKPM 2015-2019.


REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.


- 60 -

ANAK LAMPIRAN I



NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN

KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI

PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

MATRIK PROGRAM / KEGIATAN DAN PENDANAAN BKPM TAHUN 2015 - 2019

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME /

OUTPUT

SUB KEGIATAN INDIKATOR

OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK

DILANJUTKAN

TARGET ALOKASI (Rp. Miliar)

TOTAL

ALOKASI

2015-2019

(Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

PROGRAM

DUKUNGAN MANAJEMEN

DAN

PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS

LAINNYA BKPM

Meningkatnya

kapasitas kelembagaan

BKPM dalam

mendukung tugas dan

fungsi BKPM

Opini Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dilanjutkan WTP WTP WTP WTP WTP

148,57 231,68 233,12 233,02 313,88 1.160,27

Kategori Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah

Dilanjutkan B B B B B

Persentase tercapainya sarana

dan prasarana kerja

Baru - - 100% - -

Pengawasan/pe

meriksaan fungsional

terhadap

pelaksanaan tugas di

lingkungan BKPM

INDIKATOR:

- Survei kepatuhan

kepada

pegawai - Penilaian

institusi yang berwenang

1. Penyelenggaraan

pengawasan/pemeriksaan (audit

internal)

Jumlah laporan

pengawasan/pemeriksaan

49 laporan 49 laporan 46 laporan - -

3,95 2,9 1,87 1,77 1,74 12,22 Inspektorat

(Eselon II Mandiri)

2. Penelaahan anggaran

Jumlah laporan penelaahan

anggaran

3 laporan 3 laporan - - -

3. Penilaian mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi

Jumlah dokumen

penilaian mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi atau Nilai PMPRB

1 dokumen 1 dokumen 80 80 85

4. Pemeriksaan

terhadap pelaksanaan

pelayanan PTSP pusat (Audit

Layanan)

Jumlah dokumen

pemeriksaan terhadap

pelaksanaan

pelayanan PTSP pusat (Audit

Layanan)

- - 1 laporan - -

- 61 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

5.Layanan Audit Internal

Nilai akuntabilitas Kinerja BKPM

- - - Baik BB

Opini Badan

Pemeriksa

Keuangan (BPK)

- - - WTP WTP

Tingkat Maturitas

Penyelenggaraan

SPIP

- - - 2 2,5

Tingkat Kapabilitas APIP

- - - 2 2

Persentase Laporan

WBS, Gratifikasi dan Benturan

Kepentingan

- - - 80 100

Tingkat Kepuasan Pemangku

Kepentingan terhadap

Inspektorat

- - - 3,5 3,2

Pengawasan/ pemeriksaan

fungsional

terhadap pelaksanaan

tugas di lingkungan

BKPM

Meningkatnya kepatuhan

pegawai dan

institusi BKPM terhadap

peraturan perundang-

undangan

INDIKATOR:

- Survei kepatuhan

kepada pegawai

- Penilaian

institusi yang berwenang

1. Penyelenggaraan pengawasan/pemeri

ksaan

Jumlah laporan pengawasan/pemer

iksaan

Dilanjutkan 49 laporan 49 laporan 49 laporan 49 laporan 49 laporan

3,95 3,95 4,35 4,35 4,57 21,17 Inspektorat (Eselon II

Mandiri)

2. Penelaahan

anggaran

Jumlah laporan

penelaahan anggaran

Dilanjutkan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan

3. Penilaian mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi

Jumlah dokumen penilaian mandiri

pelaksanaan

reformasi birokrasi

Dilanjutkan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Peningkatan

kapasitas kelembagaan

BKPM

Meningkatnya

kualitas kelembagaan

penanaman modal

INDIKATOR: Survei

kepuasan pegawai

1. Jumlah

administrasi kelembagaan BKPM

Laporan administrasi

kelembagaan

Dilanjutkan 1 laporan 1 laporan 4 Jenis

Administras

i

4 Jenis Administras

i

4 Jenis Administras

i

94,26 174,28 184,94 183,24 179,36 816,09 Biro Umum

(Setama)

2. Pengadaan sarana dan

prasarana kerja

Persentase

terawatnya sarana dan prasarana

kerja

Dilanjutkan 100% 100% 100% 100% 100%

3. Pembayaran Gaji

dan Tunjangan

Persentase terawatnya sarana

dan prasarana

kerja

Dilanjutkan - - 12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

12 Bulan

Layanan

Pengembangan

Sistem

Pelayanan Informasi dan

Perizinan Investasi Secara

Elektronik

Meningkatnya

cakupan dan

kualitas pelayanan

Sistem Pelayanan

Informasi dan

1. Penyelenggaraan

sosialisasi

pemanfaatan sistem kepada PTSP Daerah

dan investor

Jumlah Provinsi

dan Kab/Kota yang Mengikuti

Sosialisasi dan Pelatihan

Tidak

dilanjutkan 50 Kab/Kota - - - -

20,88 27,58 26,25 28,55 111,84 215.1 Pusat

Pengolahan

Data dan Informasi

(Eselon II Mandiri)

Kegiatan

Prioritas

Nasional (Usulan

Bappenas dan

BKPM)

- 62 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

(SPIPISE) Perizinan Investasi

Secara

Elektronik (SPIPISE)

2. Pengembangan aplikasi perizinan

dan nonperizinan

yang dilimpahkan kepada PTSP

Nasional (BKPM), Provinsi dan

Kabupaten/Kota,

serta KEK dan FTZ

Jumlah

Pengembangan Sistem Aplikasi

Perizinan dan Non Perizinan yang

yang dilimpahkan kepada PTSP

Nasional (BKPM),

Provinsi dan Kabupaten/Kota,

serta KEK dan FTZ

1 paket

sistem 1 paket

1 paket

sistem aplikasi

2 paket 3 paket

3. Implementasi SPIPISE di beberapa

Kab/Kota

Jumlah PTSP Provinsi dan

Kabupaten/Kota

serta KEK dan FTZ yang terhubung

dengan SPIPISE dan Tracking

System

Dilanjutkan 50 Kab/Kota 80 Kab /

Kota 50 Kab /

Kota 50 Kab /

Kota 30 Kab /

Kota

4. Pengembangan database dan

informasi

penanaman modal yang terintegrasi

untuk mendukung pelayanan,

pemantauan, dan perencanaan

penanaman modal

Jumlah Pengembangan

database dan

informasi penanaman modal

yang terintegrasi

Dilanjutkan - 1 paket 1 paket 1 paket -

Jumlah Pengembangan

Sistem Pendukung SPIPISE

1 paket - - -

-

5. Pengembangan

Sistem Online Single Submission (OSS)

Jumlah

Pengembangan sistem OSS

- - - - 1 paket

sistem

6. Pengembangan

data centre, DRC,

jaringan dan sistem keamanan informasi

yang handal

Jumlah

pengembangan

data center, DRC, jaringan dan sistem

keamanan informasi yang

handal

Pengembangan kegiatan

sebelumnya

- 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

7. Pengadaan 5 Unit Server dan Storage

serta 1 paket Annual

Technical Support (ATS)

Jumlah Penggantian

Perangkat Keras dan Lisensi

- -

1 paket

perangkat

keras

- -

8. Pengadaan alat

pendukung sistem perizinan nasional

Pengadaan

Perpanjangan Lisensi / Annual

Technical Support (ATS)

- - - 1 paket 1 paket

- 63 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

9. Pengembangan Sistem Informasi

Kewajiban

Kemitraan PMA/PMDN dengan

UMKM

Tersedianya Sistem Informasi

Kewajiban

Kemitraan PMA/PMDN dengan

UMKM

- - 1 Sistem

Aplikasi - -

Pengelolaan data dan

informasi penanaman

modal

Meningkatnya kemudahan

mengkases data dan

informasi

penanaman modal

INDIKATOR:

Hasil survei

kemudahan akses data

dan informasi penanaman

modal

1. Validasi data penanaman modal

Jumlah data

penanaman modal

yang tervalidasi

Dilanjutkan -

10.000 Surat

Persetujuan/IU

10.000 Surat

Persetujuan/IU

10.000 Surat

Persetujuan/IU

10.000 Surat

Persetujuan/IU

1,88 1,18 1,00 0,9 3,35 8,31 Pusat Pengolahan

Data dan Informasi

(Eselon II

Mandiri)

2. Penyajian data

dan informasi

penanaman modal

Tersedianya data dan informasi

penanaman modal

yang akurat

Baru - 1 paket - 1 paket 1 paket

Jumlah Buku dan

Data Informasi Penanaman Modal

- - 300 buku - -

Meningkatnya penyebaran

Laporan Perkembangan

Penanaman

Modal di dalam dan

luar negeri

Jumlah Laporan Perkembangan

Penanaman Modal

4 Laporan - - - -

Pengembangan sumber daya

manusia

Meningkatnya kualitas

aparatur BKPM dan

aparatur

daerah bidang penanaman

modal

INDIKATOR:

Hasil survei kualitas

aparatur BKPM dan

aparatur daerah bidang

penanaman

modal

1. Penyelenggaraan Diklat Struktural,

Diklat Teknis dan Diklat Fungsional

Jumlah aparatur pusat dan daerah

yang mengikuti Diklat Struktural,

Diklat Teknis dan

Diklat Fungsional

Dilanjutkan 500 orang 500 orang - - -

13,8 13,8 10,53 10,13 8,64 56.9 Pusat Pendidikan

dan Pelatihan

(Eselon II

Mandiri)

2. Kurikulum dan Modul Diklat

Jumlah kurikulum diklat

- 12

Kurikulum

/ Modul

1 kurikulum

1 kurikulum

1 kurikulum

Jumlah modul iklat - 9 modul 9 modul 9 modul

3. Pelaksanaan

analisa kebutuhan pendidikan dan

pelatihan

laporan hasil

analisa kebutuhan pendidikan dan

pelatihan

Baru - 1 laporan - - -

4. Pelatihan PTSP bidang penanaman

modal kepada Provinsi dan

Kabupaten/Kota

serta KEK dan FTZ

Jumlah aparatur PTSP Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota

serta KEK dan FTZ

yang terlatih

Dilanjutkan 1.500 orang 1.500 orang 1.500 orang 1.500 orang 1.200 orang

5. Penyelenggaraan

Diklat TOT PTSP

bidang penanaman modal untuk

aparatur diklat Provinsi

Jumlah aparatur

diklat provinsi yang memiliki sertifikasi

TOT

Baru - 68 orang 60 orang 60 orang 50 orang

- 64 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

6. Penyelenggaraan bimbingan teknis

SPIPISE untuk PTSP

Provinsi dan Kabupaten/Kota

serta KEK dan FTZ

Jumlah aparatur PTSP Provinsi dan

Kabupaten/Kota

serta KEK dan FTZ yang memahami

SPIPISE

Baru - 150 orang 60 orang 60 orang 60 orang

7. Penyelenggaraan diklat teknis khusus

dan Pemagangan bagi aparatur BKPM

Jumlah aparatur BKPM yang

memiliki kemampuan teknis

khusus

Baru

(Dipindahkan

dari Pelayanan)

- 160 orang 50 orang 50 orang 50 orang

8. Aparatur Pusat

dan daerah yang mengikuti Diklat

Struktural, Diklat Teknis dan Diklat

Fungsional

Jumlah Aparatur

BKPM yang mengikuti Diklat

Struktural

- - 15 orang 15 orang 12 orang

Jumlah Aparatur BKPM yang

mengikuti Diklat Teknis


Jumlah Aparatur

BKPM yang mengikuti Diklat

Fungsional


Jumlah aparatur BKPM yang

mengikuti

pendidikan S2


Peningkatan pelayanan

hukum penanaman

modal

Meningkatnya pelayanan

hukum

INDIKATOR: Survei

kepuasan

pelayanan hukum

1. Pelaksanaan konsultasi pelayanan

hukum

Jumlah pelayanan

konsultasi hukum Dilanjutkan 45 layanan

200

layanan

200

layanan

200

layanan 190 layanan

3,4 2,1 1,64 1,64 1,62 10,39 Pusat Bantuan

Hukum (Eselon II

Mandiri) 2. Penanganan sengketa/kasus di

bidang penanaman modal

Jumlah

penanganan kasus di bidang

penanaman modal

Dilanjutkan 22 kasus 25 kasus 25 kasus 25 kasus 24 kasus

Perencanaan

dan evaluasi program dan

anggaran BKPM

Meningkatnya

kualitas perencanaan

program dan anggaran

BKPM

INDIKATOR:

- Survei kepuasan

penyelenggara

an program dan anggaran

- Penurunan jumlah revisi

anggaran

1. Penyusunan

rencana program dan kegiatan

Jumlah dokumen

rencana program dan kegiatan

Dilanjutkan 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 4 dokumen

3,40 2,58 1,90 1,90 3,05 12,83 Biro

Perencanaan Program

dan Anggaran

(Setama)

2. Penyusunan

rencana anggaran BKPM

Jumlah dokumen

anggaran BKPM Baru 40 DIPA 40 DIPA 3 dokumen 3 dokumen 5 dokumen

3. Pelaksanaan

monitoring dan evaluasi program/

kegiatan BKPM Terselenggaranya

monitoring dan evaluasi

program/kegiatan BKPM

Dilanjutkan 1 laporan 1 laporan 20 Kegiatan 20 Kegiatan 28 Kegiatan

- 65 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Penyempurnaan produk hukum

penanaman

modal serta peningkatan

pelayanan hubungan

masyarakat,

keprotokolan dan tata usaha

pimpinan


peraturan

perundang-undangan,

hubungan masyarakat,

keprotokolan

dan ketatausahaan

pimpinan INDIKATOR:

Hasil survei kepuasan stakeholder

1. Penyusunan peraturan

perundang-

undangan di bidang penanaman modal

Jumlah peraturan perundang-

undangan di


Dilanjutkan dengan

pengembanga

n kegiatan sebelumnya

4 PUU 5 PUU 5 PUU 5 PUU 5 PUU

7 7,25 5 4,9 4,26 28,41 Biro Peraturan

Perundang-

undangan, Hubungan

Masyarakat dan Tata

Usaha

Pimpinan (Setama)

2. Penyelenggaraan

kehumasan

Jumlah kegiatan

kehumasan Dilanjutkan 60 kegiatan 60 kegiatan 57 kegiatan 57 kegiatan 57 kegiatan

3. Penyelenggaraan keprotokolan dan

ketatausahaan pimpinan

Jumlah kegiatan

pendampingan pimpinan

Dilanjutkan 60 kegiatan 60 kegiatan 60 kegiatan 60 kegiatan 60 kegiatan

PROGRAM

PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

BKPM

Meningkatny

a kuantitas dan kualitas

sarana dan prasarana

Persentase

tercapainya peningkatan

sarana dan prasarana kerja di

pusat dan daerah

Dilanjutkan 100% 100% - - - 7,23 4,03 0 0 0 11,26

Pembangunan/pengadaan/

peningkatan sarana dan

prasarana

Meningkatnya kuantitas dan

kualitas sarana dan

prasarana

INDIKATOR:

Hasil survei kepuasan

pegawai

terhadap sarana dan

prasarana

Pengembangan sarana dan

prasarana

Persentase tersedianya sarana

Dilanjutkan 100% 100% - - - 7,23 4,03 0 0 0 11,26 Biro Umum

(Setama)

Penyediaan sarana pengolahan data di

BKPM, Provinsi dan

Kabupaten/ Kota Jumlah sarana

pengolahan data di

BKPM, Provinsi dan Kabupaten/ Kota

Baru

(Dipindahkan dari Dalaks)

410 unit 160 unit - - -

PROGRAM PENINGKATAN

DAYA SAING PENANAMAN

MODAL


iklim penanaman

modal dan

realisasi investasi

Nilai Realisasi Penanaman Modal

Dilanjutkan 519.5 T 594.8 T 631,5 T 795,0 T 850,0 T

434,1

9

406,9

5

291,4

5

315,2

1 302,18 1.749,97

Rasio realisasi

penanaman modal di luar Jawa

Dilanjutkan 45,60% 49,10% 52,80% 57,00% 57,00%

Rasio realisasi

investasi PMDN Dilanjutkan 33,80% 35,00% 36,30% 37,00% 37,00%

Peningkatan deregulasi

kebijakan penanaman

modal

Meningkatnya kualitas iklim

penanaman modal

INDIKATOR: Hasil survei

kemudahan berusaha

(Ease of Doing

1. Perumusan kebijakan dalam

rangka perbaikan iklim penanaman

modal dan

kemudahan berusaha

Tersedianya rumusan kebijakan

dalam rangka perbaikan iklim

penanaman modal

dan kemudahan berusaha


sebelumnya

1 paket rumusan

1 paket rumusan

- 1 paket

rumusan 1 paket

rumusan

11,48 10,29 7,5 10,575 10,358 50,203 Direktorat Deregulasi

Penanaman Modal

(PIPM)

Kegiatan Prioritas

Nasional (Usulan

Bappena

s dan BKPM)

2. Perumusan

rekomendasi regulasi sektoral

Jumlah rekomendasi

regulasi sektoral


sebelumnya

1 paket rekomendasi

1 paket rekomenda

si

- 1 paket

rekomenda

si

1 paket rekomendas

i

- 66 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Business) di Indonesia

(IFC, WEF,

UNCTAD, dan pemeringkat

lainnya)

3. Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan

penanaman modal di

dalam negeri

Jumlah peserta sosialisasi yang

memahami

kebijakan penanaman modal

di dalam negeri

Pengembanga


640 orang 900 orang - - 640 orang

4. Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan

penanaman modal di luar negeri

Jumlah kegiatan/peserta

sosialisasi kebijakan

penanaman modal

di luar negeri

Pengembanga


14 kegiatan 200 orang - - 14 kegiatan

5. Penyelenggaraan evaluasi atas

kebijakan daerah dalam rangka

meningkatkan daya saing daerah

Tersedianya evaluasi kebijakan

daerah dalam rangka

meningkatkan daya saing daerah

Baru - 1 laporan - 1 laporan 1 laporan

6. Pemetaan

kebijakan iklim investasi negara-

negara pesaing

Tersusunnya

pemetaan kebijakan investasi

negara-negara

pesaing

Baru - 1 laporan - 1 laporan -

7. Rencana Aksi Peningkatan

Peringkat EODB

- - Peringkat

75 40

Peringkat 40

Peringkat

Peringkat memulai

usaha - - 75 75 144

Peringkat mendirikan

bangunan

- - 3 3 108

Peringkat Pendaftaran Hak

Atas Tanah (HGB)

- - 94 94 106

Peringkat kemudahan

penyambungan listrik

- - 9 9 38

Peringkat

kemudahan

pembayaran pajak

- - 148 90 114

Peringkat

kemudahan

peningkatan akses perkreditan

- - 28 28 55

Peringkat

kemudahan penegakan kontrak

- - 8 8 145

Peringkat

kemudahan penyelesaian

perkara kepailitan

- - 41 41 38

- 67 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Peringkat kemudahan

perlindungan

terhadap investor minoritas

- - 29 29 43

Peringkat

kemudahan perdagangan lintas

negara

- - 105 105 112

Rekomendasi simplifikasi

peraturan perizinan

dan pelaporan di 5 (lima) sektor

prioritas (berorientasi ekspor

dan padat karya)

Jumlah Rumusan

Kebijakan

Penyederhanaan Peraturan dan

Bisnis Proses Perizinan di Pusat

Baru - -

1 Paket

Rumusan Rekomenda

si

- -

Rekomendasi simplifikasi

peraturan perizinan di daerah

Jumlah Rumusan Kebijakan

Penyederhanaan Peraturan dan

Bisnis Proses

Perizinan di Pusat

Baru - -

1 Paket

Rumusan Rekomenda

si

- -

Rekomendasi regulasi investasi

terkait substitusi impor, padat karya

dan lokasi di Indonesia Timur

Jumlah Rekomendasi

regulasi investasi terkait substitusi

impor, padat karya dan lokasi di

Indonesia Timur

Baru - - 1 Kegiatan - -

Kegiatan Konsolidasi

Penanaman Modal antara Pusat dan

Daerah

Jumlah Kegiatan

Konsolidasi Penanaman Modal

antara Pusat dan Daerah

Baru - - 1

Rekomenda

si

- -

Penyederhanaan

perizinan yang menghambat

investasi

Jumlah usulan

regulasi peraturan yang menghambat

investasi

- - -

10 Usulan

Rekomendasi

10 Usulan

Rekomendasi

Fasiltasi dan diseminasi kebijakan

penanaman modal

Jumlah kegiatan diseminasi

kebijakan

penanaman modal dan konsolidasi

penanaman modal antara pusat,

perwakilan RI di

luar negeri dan daerah

- - - 2 Kegiatan 2 Kegiatan

- 68 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Pelaksanaan simplifikasi,

harmonisasi dan

sinkronisasi peraturan perizinan

investasi tingkat pusat/kementerian

lembaga dan daerah

Jumlah rumusan rekomendasi

peraturan perizinan

tingkat Pusat/Kementerian

Lembaga dan daerah yang

disimplifikasi,

diharmonisasi dan disinkronisasi

- - -

2 Usulan

Rekomenda

si

2 Usulan

Rekomenda

si

Pengembangan

potensi penanaman

modal daerah

Meningkatnya

kualitas informasi

peluang penanaman

modal di

daerah


Indeks Kepuasan

Masyarakat

(IKM)

1. Penyelenggaraan workshop

pengembangan

potensi daerah dan sosialisasi Sistem

Informasi Potensi

Investasi Daerah (SIPID)

Jumlah workshop

pengembangan

potensi daerah dan

sosialisasi Sistem Informasi Potensi

Investasi Daerah (SIPID)

Tidak dilanjutkan

Workshop di

5 daerah

dan sosialisasi di

5 daerah

- - - -

7,19 7,5 1,5 8,15 4,96 29,3 Direktorat

Pengembangan Potensi

Daerah (PIPM)

2. Penyusunan

kajian dan pemetaan tentang potensi

daerah serta pengembangan

potensi wilayah investasi dan

pengembangan

industri

Jumlah kajian dan

pemetaan tentang potensi daerah

serta pengembangan

potensi wilayah investasi dan

pengembangan

industri

Tidak dilanjutkan

1 kajian dan 15 pemetaan

daerah

- - - -

3. Pemutakhiran informasi potensi

penanaman modal daerah secara

elektronik melalui Sistem Informasi

Potensi Investasi

Daerah (SIPID)

Jumlah daerah

yang termutakhirkan

potensi penanaman modalnya

Dilanjutkan 34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi - -

4. Pemberdayaan Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam rangka

peningkatan daya saing dan daya tarik

investasi

Jumlah aparatur Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang memahami

metode/cara-cara meningkatkan daya

saing dan daya

tarik investasi

Baru 500 orang 450 orang 400 orang - -

5. Pelaksanaan identifikasi dan

pemetaan potensi peluang investasi

daerah sebagai masukan bahan

promosi investasi

Jumlah pemetaan

potensi dan peluang investasi di

daerah

Baru 15 daerah 17 daerah 8 daerah - -

Meningkatnya

kualitas informasi

peluang

Perkuatan peta

potensi dan peluang investasi daerah

Jumlah pemetaan potensi dan

peluang investasi

Dilanjutkan - - - 15 peta potensi

18 peta potensi

- 69 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

penanaman modal di

daerah

Pengembangan sistem informasi

potensi investasi

daerah

Pengembangan sistem informasi

potensi investasi

daerah

Dilanjutkan - - - 1 paket

sistem

1 paket

sistem

Pemutakhiran sistem informasi potensi

investasi daerah

Jumlah daerah yang data potensi

investasi daerahnya termutakhirkan

Dilanjutkan - - - 34 provinsi 15 provinsi

Perkuatan kapasitas

SDM dalam aplikasi sistem informasi

berbasis spasial

Jumlah aparatur

daerah yang mengikuti

workshop tentang

pemetaan potensi dan peluang

investasi daerah

Dilanjutkan - - - 200 orang 80 orang

Pemberdayaan usaha nasional

Meningkatnya kemitraan

Usaha Kecil dan Menengah

(UKM) dengan usaha besar

INDIKATOR: Jumlah UKM

yang bermitra

1. Pelaksanaan forum komunikasi

pemberdayaan usaha nasional

Jumlah pelaksanaan forum

komunikasi pemberdayaan

usaha nasional

Tidak

dilanjutkan 6 daerah - - - -

8,75 9,2 9,6 2,31 4,96 34,82 Direktorat Pemberday

aan Usaha (PIPM)

2. Pelaksanaan matchmaking di

dalam dan luar

negeri

Jumlah pelaksanaan matchmaking di

dalam dan luar negeri

Tidak

dilanjutkan

12 daerah (6

daerah/6

luar negeri)

- - - -

3. Pelaksanaan

pelatihan peningkatan

kemampuan kewirausahaan

UMKMK

Jumlah

pelaksanaan pelatihan

peningkatan kemampuan

kewirausahaan

UMKMK

Tidak

dilanjutkan 6 daerah - - - -

4. Pelaksanaan kajian peningkatan

partisipasi UMKM

Jumlah UKM potensial dan

PMA/PMDN yang melaksanakan

kemitraan usaha

Tidak dilanjutkan

2 kajian - - - -

5. Melakukan kajian KBLI yang

diwajibkan untuk

bermitra dan bentuk kemitraannya

Tersedianya kajian bidang usaha yang

diwajibkan bermitra

Baru - 1 kajian - - -

6. Pendataan UKM

yang berpotensi untuk bermitra dan

perusahaan PMA/PMDN yang

diwajibkan untuk

bermitra

Tersedianya data

UKM yang berpotensi untuk

bermitra dan data perusahaan

PMA/PMDN yang

diwajibkan untuk bermitra

Baru 1 buku

direktori 1 buku direktori

1 buku direktori

- -

- 70 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

7. Penyelenggaraan matchmaking UKM

dengan perusahaan

besar yang diwajibkan bermitra

Jumlah kemitraan UKM dengan

perusahaan PMA/PMDN

Baru 20

Kemitraan

20

Kemitraan

20

Kemitraan - -

8. Penyelenggaraan

pemantauan atas pelaksanaan

kemitraan yang diwajibkan DNI

Jumlah

perusahaan yang dipantau atas

kewajiban bermitra sesuai DNI

Baru - 200

perusahaan 200

perusahaan - -

9. Kemitraan usaha

nasional

Jumlah kemitraan

usaha nasional Baru - - -

25

kemitraan

25

kemitraan

10. Perkuatan data realisasi perusahaan

PMA/PMDN yang

diwajibkan bermitra dengan UKM

Jumlah data realisasi

perusahaan

PMA/PMDN yang diwajibkan

bermitra dengan UMKM sesuai

dengan DNI

Baru - - - 1 paket 1 paket

11. Diseminasi bidang usaha yang

wajib bermitra bagi

PMA/PMDN

Pemahaman bagi perusahaan

PMA/PMDN, aparat

daerah dan stakeholder

mengenai kemitraan dan

pemberdayaan

UKM Nasional

Baru - - - 120 orang 120 orang

Peningkatan

kualitas strategi

promosi di bidang

penanaman modal

Tersedianya

strategi

promosi penanaman

modal yang berkualitas


kepuasan terhadap

strategi promosi

investasi

1. Pelaksanaan

monitoring dan

evaluasi kegiatan promosi investasi

Monitoring dan

evaluasi kegiatan promosi

Tidak

Dilanjutkan 35 laporan - - - -

65,14 61,39 64 67,65 62,96 321,14 Direktorat

Pengemban

gan Promosi

(Promosi)

2. Perumusan

strategi promosi investasi

Tersedianya

strategi promosi investasi

Dilanjutkan 1 laporan 1 laporan - - -

3. Penyelenggaraan

dan pengembangan sarana promosi

melalui kantor

perwakilan BKPM di luar negeri (IIPC/Indonesian Investment Promotion

Center)

Jumlah penyelenggaraan

dan pengembangan IIPC (Indonesian Investment

Promotion Center) di

luar negeri

Dilanjutkan 11 IIPC 11 IIPC 9 IIPC 9 IIPC 9 IIPC

4. Kegiatan pembinaan IIPC

Jumlah kegiatan pembinaan IIPC

Dilanjutkan 11 laporan 11 laporan 9 IIPC 9 IIPC 9 IIPC

5. Pelaksanaan market intelligence

Tersedianya analisis market

intelligence Dilanjutkan 1 laporan 1 laporan 2 laporan - -

6. Analisis negara pesaing

Jumlah Analisis negara pesaing

Dilanjutkan 1 laporan - - 1 laporan 1 laporan

- 71 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

7. Analisis Negara Target berdasarkan

minat investasi pada

industri Pariwisata

Jumlah Analisis Negara Target

berdasarkan minat

investasi pada industri Pariwisata

- - - 1 laporan 1 laporan

8. Analisis Negara

Target berdasarkan minat investasi pada

Papua

Jumlah Analisis

Negara Target berdasarkan minat

investasi pada Papua

- - - 1 laporan -

9. Analisis Negara

Target berdasarkan

minat investasi Jasa Produktif lainnya

Jumlah Analisis

Negara Target

berdasarkan minat investasi Jasa

Produktif lainnya

- - - - 1 laporan

10. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Jumlah laporan Pembayaran Gaji

dan Tunjangan


Promosi penanaman

modal terfokus dan terintegrasi

berbasis sektor

dan negara

Meningkatnya jumlah

awareness, minat dan

rencana

investasi di sektor dan

kawasan ekonomi

prioritas

INDIKATOR:

- Hasil survei awareness

- Jumlah minat dan

rencana

investasi di sektor dan

kawasan ekonomi

prioritas

1. Kegiatan Pemasaran Investasi

berdasarkan sektor pendukung prioritas

nasional (KEK, KI,

Pariwisata, Berorientasi Ekspor,

Energi, Ketahanan Pangan)

Jumlah kegiatan Pemasaran

Investasi berdasarkan sektor

pendukung

prioritas nasional (KEK, KI,

Pariwisata, Berorientasi

Ekspor, Energi, Ketahanan Pangan)

Dilanjutkan 20 kegiatan 20 kegiatan - 85 kegiatan 85 kegiatan

176,83 169,56 37,33 55,07 50,96 489,75 Direktorat Promosi

Sektoral (Promosi)

2. Penyelenggaraan

promosi penanaman

modal dalam forum-forum internasional

di dalam dan luar negeri

Jumlah kegiatan

promosi

penanaman modal dalam forum-forum

internasional di dalam dan luar

negeri

Baru 4 kegiatan 4 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan

3. Penyelenggaraan promosi melalui

media dalam rangka repositioning

Indonesia sebagai

negara tujuan penanaman modal

Jumlah media

elektronik dan cetak dalam rangka repositioning

Indonesia sebagai negara tujuan

penanaman modal

Baru

4 media elektronik

internasional,

1 media cetak internasional,

2 media elektronik

nasional dan 3 media cetak

nasional

10 media

elektronik - - -

Pemasaran

Investasi berdasarkan

sektor yang berorientasi

pada ekspor di Dalam Negeri

1. Kegiatan

pemasaran investasi berdasarkan sektor

yang berorientasi ekspor Dalam Negeri

Jumlah Kegiatan

pemasaran investasi

berdasarkan sektor yang berorientasi

ekspor Dalam Negeri

- - 36 kegiatan - -

- 72 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Pemasaran Investasi Yang

Terintegrasi

1. Kegiatan Pemasaran Yang

Terintegrasi

Jumlah Kegiatan Pemasaran Yang

Terintegrasi

- - 40 kegiatan - -

Fasilitasi daerah

dalam rangka kegiatan

promosi penanaman

modal

Meningkatnya

kualitas fasilitasi

promosi daerah

INDIKATOR:

Hasil survei

kualitas fasilitasi

promosi daerah

1. Penyelenggaraan

fasilitasi promosi daerah

Jumlah kegiatan

fasilitasi promosi daerah

Dilanjutkan 20 kegiatan 23 kegiatan - - -

15,43 12,18 3,5 5,63 5,49 42,23 Direktorat

Fasilitasi Promosi

Daerah (Promosi)

2. Penyelenggaraan

fasilitasi pelayanan penerimaan misi

penanam modal daerah atau luar

negeri di pusat dan

atau di daerah

Jumlah fasilitasi

pelayanan penerimaan misi

penanam modal daerah atau luar

negeri di pusat dan

atau di daerah

Dilanjutkan 45 kali 50 kali 55 kali 45 kali 45 kali

3. Penyelenggaraan

promosi penanaman

modal daerah di dalam negeri

Jumlah kegiatan

promosi

penanaman modal daerah di dalam

negeri


4. Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Daerah di Luar Negeri

Jumlah Kegiatan Promosi

Penanaman Modal Daerah di Luar

Negeri

- - - 5 kegiatan 5 kegiatan

Penyelenggaraan pameran dan

penyediaan

sarana promosi penanaman

modal untuk kegiatan di

dalam dan luar

negeri


penyelenggara

an pameran dan

penyediaan sarana

promosi

penanaman modal

INDIKATOR:

- Jumlah pengunjung

website

- Hasil survei Indeks

Kepuasan Konsumen

terhadap

sarana promosi

1. Penyediaan informasi promosi

penanaman modal

melalui media cetak dan elektronik

Tersedianya bahan-bahan informasi

potensi penanaman modal

Dilanjutkan

5 jenis

bahan

promosi

5 jenis

bahan

promosi

6 jenis

bahan

promosi

8 jenis

bahan

promosi

6 jenis

bahan

promosi

25,97 23,69 98,76 75,56 89,09 313,07 Direktorat Pameran

dan Sarana

Promosi (Promosi)

2. Penyelenggaraan/

keikutsertaan pada pameran penanaman

modal baik di dalam maupun di luar

negeri

Jumlah

keikutsertaan pada pameran

penanaman modal baik di dalam

maupun di luar

negeri


3. Penyelenggaraan forum pertemuan

berskala internasional bekerja

sama dengan media internasional

Terselenggaranya forum pertemuan

berskala internasional

bekerja sama dengan media

internasional

Dilanjutkan 1 kegiatan 1 kegiatan - 2 kegiatan 2 kegiatan

4. Kegiatan dalam

rangka diseminasi informasi OSS

Jumlah Kegiatan

dalam rangka diseminasi

informasi OSS

Dilanjutkan 2 media 2 media - - 2 media

5. Pengelolaan investment e-tracking

system

Tersedianya investment e-

tracking system Baru 1 laporan 1 laporan - - -

6. Pengembangan website penanaman

modal

Jumlah Pengembangan

website penanaman modal

Dilanjutkan 1 laporan 1 laporan 2 aplikasi 2 laporan 2 laporan

- 73 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

7. Branding Indonesia sebagai

Negara Tujuan

Penanaman Modal

Jumlah Branding Indonesia sebagai

negara tujuan

penanaman modal

- -

19 media elektronik

dan 7

media cetak

- -

8. Media promosi Cetak, Elektronik

dan Luar Ruang

Jumlah Media promosi Cetak,

Elektronik dan Luar Ruang


Kerjasama

bilateral dan multilateral di

bidang

penanaman modal

Meningkatnya

kesepakatan hasil

pertemuan

kerjasama bilateral dan

multilateral di bidang

penanaman modal

INDIKATOR: Jumlah

kesepakatan kerjasama

bilateral dan multilateral di

bidang

penanaman modal

1. Partisipasi BKPM

pada pertemuan kerjasama bilateral

dan multilateral di


Jumlah partisipasi

aktif dalam kerjasama bilateral

dan multilateral

untuk meningkatkan

penanaman modal

Tidak

dilanjutkan 34 laporan 20 laporan 8 laporan - -

11,925 5,993 2,105 - - 20,023 Direktorat

Kerjasama Bilateral

dan

Multilateral (Kerjasama)

2. Penyusunan bahan posisi

pertemuan kerjasama bilateral

dan multilateral di bidang penanaman

modal

Jumlah bahan

posisi pertemuan

kerjasama bilateral dan multilateral di


Tidak dilanjutkan

27 laporan 20 laporan 8 laporan - -

3. Penyelenggaraan

koordinasi internal dan eksternal dalam

kerangka kerjasama pengembangan

ekonomi

Jumlah koordinasi

internal dan eksternal dalam

kerangka kerjasama

pengembangan ekonomi

Tidak

dilanjutkan 6 laporan 4 laporan - - -

4. Penyelenggaraan

sosialisasi

kesepakatan hasil perundingan

bilateral dan multilateral

Jumlah peserta

sosialisasi yang

memahami kesepakatan hasil

perundingan bilateral dan

multilateral

Tidak

dilanjutkan 125 orang 130 orang - - -

5. Penyelenggaraan policy dialogue

untuk penyusunan

posisi kebijakan penanaman modal

pada pertemuan bilateral dan

multilateral

Jumlah rumusan posisi kebijakan

penanaman modal

untuk pertemuan bilateral dan

multilateral

Tidak

dilanjutkan - 3 rumusan - - -

Kerjasama regional di

bidang penanaman

modal

Meningkatnya kesepakatan

hasil pertemuan

kerjasama

regional di bidang

penanaman modal

1. Partisipasi BKPM pada pertemuan

kerjasama regional di bidang

penanaman modal

Jumlah partisipasi

aktif dalam kerjasama regional

untuk meningkatkan

penanaman modal

Tidak


6,45 4,976 1,196 - - 12,622 Direktorat Kerjasama

Regional (Kerjasama)

- 74 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

INDIKATOR: Jumlah

kesepakatan

kerjasama regional di

bidang penanaman

modal

2. Penyusunan bahan posisi

pertemuan


penanaman modal

Jumlah bahan posisi pertemuan


penanaman modal

Tidak


3. Penyelenggaraan sosialisasi

kesepakatan hasil

perundingan regional


memahami

kesepakatan hasil perundingan

regional

Tidak


4. Kajian dan evaluasi

pemanfaatan pasar tunggal ASEAN

(MEA) dalam rangka

peningkatan investasi

Tersedianya kajian dan evaluasi

pemanfaatan pasar tunggal ASEAN

(MEA) dalam

rangka peningkatan

investasi

Tidak

dilanjutkan - 1 kajian - 1 kajian -

Kerjasama dengan dunia

usaha asing di dalam dan di

luar negeri di

bidang penanaman

modal

Meningkatnya manfaat

secara optimal dari

perundingan-

perundingan kerjasama

dengan dunia usaha

internasional

INDIKATOR:

Persentase kesepakatan

atau MoU yang telah

ditindaklanjuti

1. Partisipasi BKPM dalam

pertemuan/perundingan dengan dunia

usaha

Jumlah

pertemuan/perundi

ngan dengan dunia usaha

Tidak


3,29 2,462 3,6 - - 9,352 Direktorat Kerjasama

Dunia Usaha

Internasion

al (Kerjasama)

2. Pedoman outward

investment dan

kajian informasi

pasar serta potensi investasi di luar

negeri kepada

investor Indonesia

Tersedianya data investasi Indonesia

di luar negeri dan peluang investasi di

luar negeri

Tidak


3. Penyelenggaraan

kerjasama

penanaman modal dengan institusi di


Jumlah kerjasama

penanaman modal dengan institusi di

dalam dan luar

negeri

Tidak dilanjutkan

5 MoU 5 MoU 5 MoU - -

4. Penyelenggaraan

sosialisasi kepada pihak-pihak terkait

baik di dalam

maupun di luar negeri mengenai

MoU yang telah ditandatangani


memahami MoU yang telah

ditandatangani

Tidak


5. Forum fasilitasi

minat outward investment kepada

perusahaan nasional

yang berlokasi di daerah (nasional)

Jumlah forum

fasilitasi minat outward investment

kepada perusahaan

nasional yang berlokasi di daerah

Tidak

dilanjutkan 5 Forum - -

- 75 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Kerjasama Standarisasi

Perizinan dan

Nonperizinan Penanaman

Modal daerah

Meningkatnya kerjasama

standarisasi

perizinan dan nonperizinan

penanaman modal daerah

1. Standarisasi tata kelola perizinan dan

nonperizinan


jumlah standar tatakelola perizinan

dan nonperizinan


Kegiatan

baru 2 standar 2 standar 2 standar

0,5 2,5 1,9 4,9 (Kerjasama Standarisa

si Perizinan

dan Non Perizinan

Penanaman Modal

Daerah)

2. Standarisasi

sistem informasi perizinan dan

nonperizinan penanaman modal

daerah

jumlah standar

sistem informasi perizinan dan


daerah

Kegiatan

baru 2 standar 2 standar 2 standar

Kerjasama

Pembinaan Teknis Perizinan

dan Nonperizinan

Penanaman Modal daerah

Meningkatnya

Kerjasama Pembinaan

Teknis perizinan dan

nonperizinan penanaman

modal daerah

1. Bimbingan teknis



jumlah bimbingan

teknis perizinan dan nonperizinan


Kegiatan

baru 12 kegiatan 4 kegiatan 3 kegiatan

0,5 2,5 1,8 4,8 (Kerjasama

Pembinaan Teknis

Perizinan dan Non

Perizinan Penanaman

Modal

Daerah)

2. Pemantauan



jumlah

pemantauan perizinan dan


daerah

Kegiatan

baru -

30

DPMPTSP

20

DPMPTSP

3. Pengawasan



jumlah

pengawasan perizinan dan


daerah

Kegiatan

baru -

30

DPMPTSP

15

DPMPTSP

Kerjasama Penanaman

Modal Luar

Negeri

Meningkatnya Kerjasama

penanaman

modal luar negeri

1. Partisipasi dalam kerjasama bilateral

dan multilateral

jumlah partisipasi aktif dalam

kerjasama bilateral

dan multilateral untuk

meningkatkan penanaman modal

Kegiatan baru

4

kesepakatan

8

kesepakatan

8

kesepakatan

1,034 6,075 5 12,109 Kerjasama Penanaman

Modal Luar

Negeri

2. penyusunan

bahan posisi pertemuan

kerjasama bilateral

dan multilateral bidang penanaman

modal

Jumlah bahan

posisi pertemuan kerjasama bilateral

dan multilateral di bidang penanaman

modal

Kegiatan

baru

4 bahan

posisi

8 bahan

posisi

8 bahan

posisi

3. Partisipasi dalam kerjasama regional

jumlah partisipasi aktif dalam

kerjasama regional untuk

meningkatkan

penanaman modal

3

kesepakatan

10

kesepakatan

8

kesepakatan

4. penyusunan

bahan posisi

pertemuan kerjasama regional


Jumlah bahan

posisi pertemuan kerjasama regional

di bidang

penanaman modal

3 bahan posisi

10 bahan posisi

8 bahan posisi

- 76 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

5. Penyelenggaraan kerjasama

penanaman modal

Jumlah kerjasama penanaman modal

dengan institusi di


3 MoU 3 MoU 3 MoU

6. Penyelenggaraan

forum fasilitasi minat outward

investment

Jumlah forum

fasilitasi minat outward investment

kepada perusahaan nasional

1 forum 3 forum 3 forum

7. Telaah peluang

dan kebijakan

investment terkait outward investment

Jumlah telaah

peluang dan

kebijakan investasi terkait outward

investment

- 1 paket 1 paket

Peningkatan kualitas

pelayanan persetujuan

penanaman modal


pelayanan penerbitan

surat persetujuan

penanaman

modal


Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM) terhadap kualitas


penanaman

modal

1. Peningkatan kapasitas teknis bagi

aparatur pelaksana pelayanan

penanaman modal

Jumlah penyelenggaran

peningkatan kapasitas teknis

bagi aparatur pelaksana

pelayanan

penanaman modal

Tidak

Dilanjutkan 12 kali - - - -

3,26 2,49 2,8 2,38 0,103 10,93 Direktorat Pengemban

gan Sistem Perizinan

Berusaha (Pelayanan)

2. Penyelenggaraan pelayanan

persetujuan penanaman modal

yang dikeluarkan BKPM dan verifikasi

persetujuan yang

diterbitkan oleh daerah

Jumlah persetujuan

penanaman modal yang dikeluarkan

BKPM dan verifikasi

persetujuan yang

diterbitkan oleh daerah

Dilanjutkan 5000

persetujuan

5100

persetujuan

5300

persetujuan

5600

persetujuan

5600

persetujuan

3. Penyelenggaraan

sinkronisasi dan harmonisasi tata

cara pelayanan penerbitan surat

persetujuan

penanaman modal bagi aparatur

pemerintah propinsi dan kabupaten atau

kota serta

KEK/KPBPB/ KAPET

Jumlah kegiatan

sinkronisasi dan harmonisasi tata

cara pelayanan penerbitan surat

persetujuan

penanaman modal bagi aparatur

pemerintah propinsi dan

kabupaten atau

kota serta KEK/KPBPB/

KAPET

Dilanjutkan

dengan pengembanga

n kegiatan

sebelumnya

23 kali 25 kali 27 kali 29 kali -

4. Penyelenggaraan sosialisasi pedoman

tata cara permohonan aplikasi

penanaman modal


memahami tata cara permohonan

aplikasi

penanaman modal

Dilanjutkan - 150 orang 150 orang -

- 77 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah sosialisasi tata cara

permohonan

aplikasi penanaman modal

- - 2 kegiatan

5. Penyelenggaraan

konsultasi pelayanan informasi

penanaman modal

Jumlah konsultasi

pelayanan informasi

penanaman modal melalui Investment

Relation Unit (IRU)

Penggabungan dari yang

sebelumnya tersebar

- 12000

konsultasi

12000

konsultasi - -

6. Penyusunan

pedoman verifikasi permohonan


Jumlah pedoman penilaian

permohonan

penanaman modal

- 1 Buku

Pedoman

1 Buku

Pedoman -

7. SOP pelayanan


Jumlah SOP


penanaman modal

- - 1 Paket

SOP -

8. SOP pelayanan

terkait penanaman modal di PTSP Pusat

Jumlah SOP

pelayanan terkait penanaman modal

di PTSP Pusat

- - 1 Paket

SOP -

9. Mutu pelayanan persetujuan

penanaman modal di PTSP Pusat

Tingkat mutu pelayanan


di PTSP Pusat

- - IKM: 3,2

dari skala 4 -


pelayanan

perizinan penanaman

modal

Meningkatnya kapasitas dan

kualitas

pelayanan perizinan

penanaman modal


Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) terhadap

kualitas

pelayanan perizinan

penanaman modal


aparatur pelaksana

pelayanan penanaman modal


peningkatan

kapasitas teknis bagi aparatur

pelaksana pelayanan

penanaman modal

Tidak Dilanjutkan

22 kali - - - -

2,92 2,18 2,15 2,11 0,218 9,578 Direktorat Pemantaua

n

Kepatuhan Perizinan


Kegiatan Prioritas

Nasional

(Usulan Bappena

s)

2. Penyelenggaraan pelayanan perizinan

penanaman modal

yang dikeluarkan BKPM dan verifikasi

perizinan yang diterbitkan oleh

daerah

Jumlah perizinan penanaman modal

yang dikeluarkan

BKPM dan verifikasi perizinan

yang diterbitkan oleh daerah

Dilanjutkan 4000

perizinan 4200

perizinan 4400

perizinan 4700

perizinan 4700

perizinan

- 78 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

3. Sinkronisasi dan harmonisasi tentang

tata cara pelayanan

perizinan penanaman modal

bagi aparatur pemerintah propinsi

dan kabupaten atau

kota serta KEK/KPBPB/KAPET

Jumlah kegiatan sinkronisasi dan

harmonisasi

tentang tata cara pelayanan


bagi aparatur

pemerintah propinsi dan

kabupaten atau kota serta

KEK/KPBPB/KAPET

Dilanjutkan 15 kali 20 kali 20 kali 25 kali -

4. Penyusunan

pedoman penilaian

permohonan perizinan

penanaman modal

Jumlah pedoman

penilaian


penanaman modal

Dilanjutkan - 1 buku 1 buku - -

5. Penyelenggaraan sosialisasi pedoman

tata cara permohonan



memahami tata cara permohonan


Dilanjutkan - 150 orang - - 150 orang

Jumlah sosialisasi

tata cara


penanaman modal

- - 2 kegiatan -

6. SOP pelayanan perizinan

penanaman modal

Jumlah SOP pelayanan


- - 1 Paket

SOP -

7. Mutu pelayanan

persetujuan penanaman modal di

PTSP Pusat

Tingkat mutu


penanaman modal

di PTSP Pusat

- - IKM: 3,2

dari skala 4 -


pelayanan fasilitas

penanaman modal


pelayanan fasilitas

penanaman modal


Indeks Kepuasan

Masyarakat

(IKM) terhadap kualitas

pelayanan fasilitas


aparatur pelaksana pelayanan

penanaman modal


peningkatan kapasitas teknis

bagi aparatur pelaksana

pelayanan

penanaman modal

Tidak

Dilanjutkan 8 materi - - - -

3,49 2,68 2,6 2,9 3.15 14,82 Direktorat Pelayanan

Fasilitas (Pelayanan)

2. Fasilitas berusaha Jumlah keputusan pemberian fasilitas

penanaman modal

Dilanjutkan 1000

persetujuan

1000

persetujuan

1030

persetujuan

1100

persetujuan

1150

persetujuan

3. Harmonisasi dan koordinasi tatacara

pelayanan fasilitas berusaha

Harmonisasi/koord

inasi tata cara pelayanan fasilitas

penanaman modal

Baru 1 laporan 1 laporan 5 kegiatan 10 kegiatan 10 kegiatan

- 79 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

penanaman modal

4. Penyusunan pedoman verifikasi

permohonan fasilitas

penanaman modal

Jumlah pedoman verifikasi

permohonan

fasilitas penanaman modal

Dilanjutkan 1 buku

pedoman

1 buku

pedoman

1 buku

pedoman - -

5. Penyelenggaraan

sosialisasi tata cara permohonan fasilitas

penanaman modal

Jumlah peserta

sosialisasi yang memahami tata

cara permohonan fasilitas

penanaman modal

Baru - 150 orang - - -

6. SOP Pelayanan

Fasilitas Penanaman Modal

Jumlah SOP

Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

- - 1 Paket

SOP - -

7. Mutu Pelayanan

Fasilitas Penanaman Modal di PTSP Pusat

Tingkat Mutu

Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

di PTSP Pusat

- - IKM: 3,2

dari skala 4 - -

8. Sosialisasi Tata Cara Permohonan

Fasilitas Penanaman Modal

Jumlah Sosialisasi Tata Cara

Permohonan Fasilitas

Penanaman Modal

- - 1 kegiatan - -

Peningkatan Kualitas

Pelayanan

Prioritas Penanaman

Modal

Meningkatnya Kualitas

Pelayanan

Prioritas Penanaman

Modal

1. Layanan Prioritas Penanaman Modal

Jumlah Layanan Prioritas yang

diselenggarakan

BKPM

- - - 300

kegiatan

300

kegiatan

- - - 2,37 0,155 2,525 Direktorat Pelayanan

Perizinan


2.Sinkronisasi dan harmonisasi tata

cara layanan prioritas penanaman

modal

Jumlah sinkronisasi dan

harmonisasi tata cara layanan

prioritas bagi aparatur

pemerintah

Provinsi Kabupaten/Kota

serta KEK/KPPB/KAPET

- - - 16 kali -

3. Layanan

konsultasi informasi untuk investor

Jumlah konsultasi

pelayanan informasi

penanaman modal

melalui Investor Relation Unit (IRU)

- - - 12000

layanan -

4. Peningkatan mutu


PTSP Pusat

Tingkat mutu


di PTSP Pusat

- - - IKM 3; dari

skala 4 IKM 3; dari

skala 4

5. Pedoman penerbitan perizinan

dan nonperizinan

penanaman modal

Jumlah pedoman penerbitan

perizinan dan


- - - 1 pedoman 1 pedoman

- 80 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

6. Sosialisasi tentang cara perizinan dan

nonperizinan

penanaman modal

Jumlah sosialisasi tentang tata cara

perizinan dan


- - - 2 kegiatan -

Peningkatan

Pelayanan Perizinan

Berusaha

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Perizinan Berusaha

1. Konsultasi

Berbantuan OSS

Jumlah konsultasi

berbantuan OSS - - - - 84.350

konsultasi

- - - - 1,804 1,804 Direktorat

Pelayanan Perizinan


2. Perizinan Non OSS

Jumlah perizinan

non OSS - - - - 6.000 izin

Peningkatan

Kualitas Sistem

Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara

Elektronik

Meningkatnya

Kualitas

Sistem Perizinan

Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik

1. Pelaksanaan Tata

Kelola Sistem

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Jumlah dokumen

tata kelola sistem

perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik

- - - - 5 SOP

- - - - 2,098 2,098 Direktorat

Pengemban

gan Sistem Perizinan


2. Pelaksanaan Integrasi Sistem

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik

Jumlah Sistem Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik yang

Terstandarisasi

- - - - 56 K/L/D

Fasilitasi kepatuhan

pemenuhan

komitmen perizinan

berusaha

Meningkatnya kepatuhan

pemenuhan

komitmen perizinan

berusaha

1. Validasi perizinan berusaha yang telah

diterbitkan oleh OSS

Jumlah perizinan

berusaha yang

divalidasi - - - -

25.000 Nomor

Induk

Berusaha (NIB)

- - - - 1,942 1,942 Direktorat Pemantaua

n

Kepatuhan Perizinan


2. Pemantauan

pemenuhan komitmen perizinan

berusaha

Jumlah

pemantauan pemenuhan

komitmen perizinan berusaha

- - - - 350

perusahaan

Pengembangan

Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu

Pintu (PTSP) Pusat

Meningkatnya

pelayanan penanaman

modal di PTSP

Pusat

1. Rekomendasi

Pengembangan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP)

Nasional

Jumlah

Rekomendasi Pengembangan

Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) Nasional

1 Rekomendas

i

- - - -

- 0,89 1 1,09 1,086 2,977 Direktorat

Deregulasi (PIPM)

2. Pelaksanaan

kajian penyederhanaan

bisnis proses perizinan investasi di

pusat dan di daerah

Tersedianya

penyederhanaan bisnis proses

perizinan investasi di pusat dan di

daerah

- 1 Paket

rekomenda

si

- - -

3. Koordinasi dengan

stakeholder di pusat dan di daerah

Tersedianya

identifikasi regulasi/peraturan

yang memerlukan harmonisasi

- 1 Paket

rumusan -

- 81 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

4. Rumusan rekomendasi

peraturan perizinan


Lembaga yang diharmonisasi dan

disinkronisasi


peraturan perizinan


Lembaga yang diharmonisasi dan

disinkronisasi

- -

1 Paket

rumusan rekomenda

si

- -

5. Rumusan rekomendasi

peraturan perizinan

tingkat daerah yang diharmonisasi dan

disinkronisasi


peraturan perizinan

tingkat daerah yang diharmonisasi

dan disinkronisasi

- -

1 Paket

rumusan

rekomendasi

6. Monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan pelayanan PTSP

Pusat di BKPM

Jumlah monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan pelayanan PTSP

Pusat di BKPM - - - 3 kegiatan 2 kegiatan

7. SOP Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan terkait

penanaman modal di PTSP Pusat

Jumlah SOP Pelayanan

Perizinan dan Non

Perizinan terkait penanaman modal

di PTSP Pusat

- - - 1 Paket

SOP

8. Peningkatan mutu pelayanan PTSP

Tingkat mutu pelayanan di PTSP

Pusat - - - -

IKM 3,2 dari Skala 4

Pengendalian pelaksanaan

penanaman

modal Wilayah I

Mendorong realisasi

penanaman

modal di Wilayah I

(INDIKATOR:

Meningkatnya realisasi

penanaman

modal di wilayah Aceh,

Sumatera Utara,

Sumatera,

Barat, Riau, Jambi,

Kepulauan Riau,

Sumatera Selatan,

Bengkulu,

Kepulauan Bangka

Belitung, dan Lampung)

1. Peningkatan realisasi penanaman

modal di Wilayah I


yang terpantau di

Wilayah I

Dilanjutkan Rp77,93

triliun

Rp89,22

triliun

Rp99,39

triliun

Rp122,4

triliun

Rp153

triliun

7,36 5,96 7,5 6,5 6,45 33,77 Direktorat Wilayah I

(Dalaks)

2. Penyelenggaraan

fasilitasi

penyelesaian masalah penanaman

modal di Wilayah I

Jumlah

perusahaan

difasilitasi penyelesaian

masalah penanaman modal

di Wilayah I

Dilanjutkan 10

perusahaan

10

perusahaan

17

perusahaan

20

perusahaan

20

perusahaan

3. Penyelenggaraan bimbingan

pelaksanaan

kegiatan penanaman modal di Wilayah I

Jumlah aparatur daerah dan

penanam modal

yang memahami ketentuan

pelaksanaan kegiatan

penanaman modal

di Wilayah I


4. Penyelenggaraan

pemberian

penghargaan investasi kepada

perusahaan PMA/PMDN

Terselenggaranya

kegiatan pemberian

penghargaan investasi kepada

perusahaan PMA/PMDN

Dilanjutkan - - 1 kegiatan - -

- 82 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

5. Penyelenggaraan workshop LKPM

secara online bagi

aparatur daerah dan penanam modal di

Wilayah I

Jumlah peserta/jumlah workshop LKPM

secara online bagi

aparatur daerah

dan penanam modal di Wilayah I

Baru 240 orang 300 orang 4 workshop 6 workshop 6 workshop

6. Penyelenggaraan

pengawasan

terhadap penggunaan fasilitas

penanaman modal dan kepatuhan

dalam melaksanakan

ketentuan peraturan

penanaman modal di Wilayah I

Jumlah

perusahaan yang

dilakukan pengawasan

terhadap penggunaan

fasilitas penanaman modal

dan kepatuhan

dalam melaksanakan

ketentuan peraturan

penanaman modal

di Wilayah I

Dilanjutkan 40

perusahaan 45

perusahaan 50

perusahaan 55

perusahaan 75

perusahaan

7. Realisasi investasi

beriorientasi ekspor

di Wilayah I

Nilai Realisasi

investasi

beriorientasi ekspor di Wilayah I

- - Rp10

triliun - -

8 Realisasi Investasi

Sektor Padat Karya di Wilayah I

Nilai Realisasi

investasi beriorientasi ekspor

di Wilayah I

- - Rp5.8 triliun

- -

9. Memfasilitasi penyelesaian

masalah penanaman

modal terhadap perusahaan yang

beriorientasi ekspor di Wilayah I

Jumlah perusahaan yang

difasilitasi

penyelesaian masalah

penanaman modal yang beriorientasi

ekspor di Wilayah I

- - 5

perusahaan - -

10. Penyelenggaraan workshop aplikasi

pencabutan dan pembatalan bagi

aparatur daerah di

Wilayah I

Jumlah workshop aplikasi


aparatur daerah di

Wilayah I

- - - 4 workshop 4 workshop

11. Sosialisasi pedoman kerja

BKPM POLRI di Wilayah I

Jumlah sosialisasi pedoman kerja

BKPM POLRI di Wilayah I


- 83 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

12. Pemberian Interkoneksi Sarana

Data Realisasi

Investasi dan Aplikasi Pembatalan

Pencabutan Perizinan untuk

DPMTSP

Jumlah DPMTSP yang Menerima

Interkoneksi

Sarana Data Realisasi Investasi

dan Aplikasi Pembatalan

Pencabutan

Perizinan

- - - 20 daerah 20 daerah

Pengendalian

pelaksanaan

penanaman modal Wilayah

II

Mendorong

realisasi

penanaman modal di

Wilayah II

(INDIKATOR:

Meningkatnya realisasi

penanaman modal di

wilayah DKI Jakarta, D.I.

Yogyakarta,

Kalimantan Barat,

Kalimantan Timur,

Kalimantan Selatan,

Kalimantan

Tengah, dan Kalimantan

Utara)

1. Peningkatan

realisasi penanaman

modal di Wilayah II

Nilai realisasi

penanaman modal

yang terpantau di Wilayah II

Dilanjutkan Rp155,85

Triliun

Rp178,44

Triliun

Rp181,87

Triliun

Rp214,2

Triliun

Rp238

Triliun

9,79 8,56 6,8 5,3 5,23 35,68 Direktorat

Wilayah II

(Dalaks)

2. Penyelenggaraan

fasilitasi penyelesaian

masalah penanaman modal di Wilayah II

Jumlah

perusahaan difasilitasi


penanaman modal

di Wilayah II

Dilanjutkan

7 Orang

(7 Perusahaan)

7

Perusahaan

27

Perusahaan

30

Perusahaan

30

Perusahaan

3. Penyelenggaraan

bimbingan

pelaksanaan kegiatan penanaman

modal di Wilayah II

Jumlah aparatur

daerah dan

penanam modal yang memahami

ketentuan pelaksanaan

kegiatan

penanaman modal di Wilayah II


4. Penyelenggaraan workshop LKPM secara online bagi

aparatur daerah dan

penanam modal di Wilayah II

Jumlah peserta/ jumlah workshop LKPM secara online

bagi aparatur

daerah dan penanam modal di

Wilayah II

Dilanjutkan 100 orang 175 orang 4 workshop 4 workshop 2 workshop

5. Publikasi pengumuman

kewajiban perusahaan

penanam modal

Terpublikasinya pengumuman

kewajiban perusahaan

penanam modal

Dilanjutkan 33 media 33 media 33 media 2 media 2 media

- 84 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

6. Penyelenggaraan pengawasan

terhadap

penggunaan fasilitas penanaman modal

dan kepatuhan dalam

melaksanakan

ketentuan peraturan penanaman modal di

Wilayah II


dilakukan

pengawasan terhadap

penggunaan fasilitas

penanaman modal

dan kepatuhan dalam

melaksanakan ketentuan

peraturan penanaman modal

di Wilayah II

Dilanjutkan 40

perusahaan

49

perusahaan

56

perusahaan

63

perusahaan

65

perusahaan


beriorientasi ekspor di Wilayah II

Nilai Realisasi

investasi beriorientai ekspor

di Wilayah II

- - Rp7.5 Triliun

- -

8 Realisasi Investasi Sektor Padat Karya

di Wilayah II

Nilai Realisasi Investasi Sektor

Padat Karya di Wilayah II

- - Rp7.2

Triliun - -

9. Memfasilitasi


modal terhadap

perusahaan yang beriorientasi ekspor

di Wilayah II

Jumlah

perusahaan yang difasilitasi

penyelesaian


yang beriorientasi ekspor di Wilayah II

- - 7

perusahaan - -

10. Penyelenggaraan

workshop aplikasi pencabutan dan

pembatalan bagi

aparatur daerah di Wilayah II

10. Jumlah

workshop aplikasi pencabutan dan

pembatalan bagi

aparatur daerah di Wilayah II


11. Sosialisasi

pedoman kerja BKPM POLRI di

Wilayah II

11. Jumlah

sosialisasi pedoman kerja

BKPM POLRI di Wilayah II


Pengendalian

pelaksanaan penanaman

modal Wilayah

III

Mendorong

realisasi penanaman

modal di

Wilayah III

(INDIKATOR: Meningkatnya

realisasi

penanaman modal di

wilayah Jawa Barat, Banten,

1. Peningkatan

realisasi penanaman modal di Wilayah III

Nilai realisasi

penanaman modal yang terpantau di

Wilayah III


triliun Rp208,18

triliun Rp223,93

triliun Rp283,05

triliun Rp323 triliun

8,95 7,53 5 5 4,92 31,4 Direktorat

Wilayah III (Dalaks)

2. Penyelenggaraan


masalah penanaman modal di Wilayah III

Jumlah

perusahaan

difasilitasi penyelesaian


di Wilayah III

Dilanjutkan 12 Orang 12

perusahaan

32

perusahaan

65

perusahaan

65

perusahaan

- 85 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Jawa Tengah dan Sulawesi)


pelaksanaan

kegiatan penanaman modal di Wilayah III


penanam modal

yang memahami ketentuan

pelaksanaan kegiatan

penanaman modal

di Wilayah III


4. Penyelenggaraan workshop LKPM

secara online bagi

aparatur daerah dan

penanam modal di Wilayah III

Jumlah peserta / jumlah workshop

LKPM secara online

bagi aparatur

daerah dan penanam modal di

Wilayah III


5. Penyelenggaraan

pengawasan terhadap


dan kepatuhan dalam

melaksanakan


Wilayah III

Jumlah

perusahaan yang dilakukan

pengawasan terhadap


penanaman modal

dan kepatuhan dalam


peraturan

penanaman modal di Wilayah III

Dilanjutkan 120

perusahaan

48

perusahaan

56

perusahaan

100

perusahaan

172

perusahaan


beriorientasi ekspor di Wilayah III

Nilai Realisasi

investasi beriorientasi ekspor

di Wilayah III

- - Rp15

Triliun - -


di Wilayah III


Padat Karya di Wilayah III

- - Rp11.8

Triliun - -

8. Memfasilitasi


modal terhadap

perusahaan yang beriorientasi ekspor

di Wilayah III

Jumlah


penyelesaian


yang beriorientasi ekspor di Wilayah

III

- - 16

perusahaan - -


pencabutan dan

pembatalan bagi aparatur daerah di

Wilayah III


pencabutan dan

pembatalan bagi aparatur daerah di

Wilayah III


- 86 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019


BKPM POLRI di

Wilayah III


BKPM POLRI di

Wilayah III


11. Penyelenggaraan Forum Investor

Pengendalian Pelaksanaan PMA-

PMDN antara Gubernur,

Bupati/Walikota

dengan Investor

Jumlah Forum Investor

Pengendalian Pelaksanaan PMA-


Bupati/Walikota

dengan Investor

- - - 5 forum 2 forum

Pengendalian pelaksanaan

penanaman modal Wilayah

IV

Mendorong realisasi

penanaman modal di

Wilayah IV (INDIKATOR:

Meningkatnya

realisasi penanaman

modal di wilayah Jawa

Timur, Bali, NTB, NTT,

Maluku,

Maluku Utara, Papua dan

Papua Barat)

1. Peningkatan realisasi penanaman

modal di Wilayah IV


yang terpantau di Wilayah IV


triliun

Rp118,96

triliun

Rp126,31

triliun

Rp145,35

triliun

Rp136

triliun

30,39 32,27 28,45 27,89 26,94 145,94 Direktorat Wilayah IV

(Dalaks)

2. Penyelenggaraan


masalah penanaman modal di Wilayah IV

Jumlah

perusahaan difasilitasi


penanaman modal

di Wilayah IV

Dilanjutkan 8

perusahaan

8

perusahaan

24

perusahaan

30

perusahaan

30

perusahaan


pelaksanaan kegiatan penanaman

modal di Wilayah IV


penanam modal yang memahami

ketentuan pelaksanaan

kegiatan

penanaman modal di Wilayah IV


4. Penyelenggaraan workshop LKPM secara online bagi

aparatur daerah dan

penanam modal di Wilayah IV

Jumlah peserta / jumlah workshop

LKPM secara online

bagi aparatur daerah dan

penanam modal di Wilayah IV


5. Penyelenggaraan pengawasan

terhadap


dan kepatuhan dalam

melaksanakan


Wilayah IV


dilakukan

pengawasan terhadap


penanaman modal

dan kepatuhan dalam


peraturan penanaman modal

di Wilayah IV

Dilanjutkan 40

perusahaan

48

perusahaan

56

perusahaan

100

perusahaan

100

perusahaan

- 87 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

6. Penyelenggaraan pemantauan

perkembangan

realisasi penanaman modal di seluruh

Provinsi dalam rangka

dekonsentrasi

Jumlah proyek yang dipantau

perkembangan realisasinya di 33

Provinsi dalam

rangka dekonsentrasi

1428 proyek

di 33

Provinsi

1428 proyek di

33 Provinsi

1904 proyek di

33 Provinsi

3608 proyek di

33 Provinsi

2448 proyek di

33 Provinsi

7. Realisasi investasi beriorientasi ekspor

di Wilayah IV

Nilai Realisasi investasi


di Wilayah I

- - Rp4 triliun - -


di Wilayah IV


Padat Karya di Wilayah IV

- - Rp10

triliun - -

9. Memfasilitasi


modal terhadap perusahaan yang


di Wilayah IV

Jumlah



penanaman modal

yang beriorientasi ekspor di Wilayah

IV

- - 7

perusahaan - -



aparatur daerah di

Wilayah IV



aparatur daerah di

Wilayah IV



BKPM POLRI di Wilayah IV


BKPM POLRI di Wilayah IV


12. Penyelenggaraan

Forum Investor Pengendalian

Pelaksanaan PMA-


Bupati/Walikota dengan Investor

Jumlah Forum

Investor Pengendalian

Pelaksanaan PMA-


Bupati/Walikota dengan Investor

- - - 1 forum 1 forum

13. Pemeriksaaan

lapangan ke lokasi proyek perusahaan

dalam rangka

penerbitan perizinan dan non perizinan

Jumlah

perusahaan yang dilakukan

pemeriksaaan

lapangan ke lokasi proyek dalam

rangka penerbitan perizinan dan non

perizinan

- - - - 60

perusahaan

- 88 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Penyelenggaraan kualifikasi

Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP)

penanaman modal di daerah


pelayanan

penanaman modal di

daerah

(INDIKATOR:

Jumlah PTSP daerah yang

memenuhi kualifikasi)

1. Penetapan kualifikasi

kelembagaan PTSP

di bidang penanaman modal

Jumlah PTSP yang ditetapkan

kualifikasi

kelembagaannya di bidang penanaman

modal

Dilanjutkan - 561 PTSP 561 PTSP 561 PTSP -

0 13 2 10,7 0,8 26,5 Direktorat Kerjasama

Pembinaan

Teknis Perizinan

dan Non Perizinan

Penanaman

Modal Daerah

Kegiatan Prioritas

Nasional

(Usulan Bappena

s)

2. Pemantauan PTSP di Daerah

Jumlah pelaksanaan

workshop dan pendampingan

sistem informasi

pemeringkatan kelembagaan PTSP

aparatur daerah

- - - 561 PTSP 80 PTSP

Perencanaan pengembangan

penanaman modal sektor

industri

agribisnis dan sumber daya

alam lainnya


pemetaan dan perencanaan

pengembanga

n penanaman modal sektor

industri agribisnis dan

sumber daya alam lainnya

INDIKATOR: Survei

kepuasan stakeholder

mengenai hasil

kajian

1. Pelaksanaan kajian perencanaan

pengembangan penanaman modal

pada sektor industri

agribisnis dan sumber daya alam

lainnya (pemetaan potensi)

Jumlah kajian

perencanaan pengembangan

penanaman modal

pada sektor industri agribisnis

dan sumber daya alam lainnya

Tidak

Dilanjutkan 3 kajian - - - -

6 4,74 2 2,8 2,75 98,7 Direktorat Perencanaa

n Industri Agribisnis

dan

Sumber Daya Alam

Lainnya (Perencana

an)

2. Penyusunan dokumen evaluasi

pelaksanaan

Rencana Umum Penanaman Modal

(RUPM)

Tersedianya dokumen evaluasi

pelaksanaan

Rencana Umum Penanaman Modal

(RUPM)

Tidak

Dilanjutkan 1 dokumen - - - -

3. Pemutakhiran peta peluang

investasi (termasuk insentif) dan

penyusunan profil

proyek strategis sektor industri


lainnya

Jumlah kajian peta peluang investasi

sektor industri


lainnya

Baru - 3 laporan

kajian - - -

4. Kajian pengembangan

penanaman modal

sektor Industri Agribisnis dan

Sumber Daya Alam Lainnya

Jumlah kajian pengembangan

penanaman modal

sektor Industri Agribisnis dan

Sumber Daya alam Lainnya

Baru - - 2 Kajian 3 Kajian 3 Kajian

5. Pelaksanaan

fasilitasi penanaman modal pada sektor

industri agribisnis


Jumlah fasilitasi

penanaman modal pada sektor

industri agribisnis


Dilanjutkan 10 penanam

modal

10 penanam

modal

- - -

- 89 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

6. Pelaksanaan kajian peraturan

perundangan terkait

sektor industri agribisnis dan

sumber daya alam lainnya bidang

penanaman modal

Jumlah kajian peraturan

perundangan

terkait sektor industri agribisnis


bidang penanaman

modal



untuk sektor agribisnis dan


Jumlah kegiatan

policy dialogue

untuk sektor agribisnis dan


Baru - 1 laporan 3 Kegiatan - -

8. Penyusunan

dokumen evaluasi dan pelaksanaan

Rencana Strategis

BKPM 2015-2019 dan penyusunan

naskah akademis Renstra BKPM

Tahun 2020-2024

Tersedianya

dokumen evaluasi dan naskah

akademis Renstra

Dilanjutkan - - - - -

9. Percepatan Implementasi Proyek

Strategi Nasional

(PSN)

Jumlah Proyek Stategis Nasional

(P3N) yang

Terfasilitasi

Baru - - 10 Proyek

10. Fasilitasi

rencana investasi di

sektor industri agribisnis dan


Jumlah Proyek di

sektor agribisnis dan sumber daya

alam lainnya yang

terfasilitasi

Baru - - - 10 Proyek 10 Proyek

11. Penyusunan

Rencana Strategis BKPM

Jumlah laporan

evaluasi pelaksanaan

rencana strategis

BKPM 2015-2019

Baru - - - 1 Dokumen -

Jumlah dokumen rencana stategis

BKPM 2020-2024

Baru - - - - 1 Dokumen


penanaman modal sektor

industri

manufaktur



pengembanga

n penanaman modal sektor

industri manufaktur

1. Pelaksanaan kajian perencanaan



manufaktur (pemetaan potensi)

Jumlah kajian



manufaktur

Tidak

Dilanjutkan 3 kajian - 2 kajian 3 kajian 3 kajian

7 7,74 2 2,5 2,46 21,7 Direktorat Perencanaa

n Industri Manufaktu

r

(Perencanaan)

- 90 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

INDIKATOR: Survei


mengenai hasil

kajian


investasi (termasuk

insentif) dan penyusunan profil

proyek strategis sektor manufaktur

Jumlah kajian peta

peluang investasi sektor manufaktur

Baru - 3 laporan

kajian - - -

3. Fasilitasi rencana

investasi di sektor industri manufaktur

Jumlah fasilitasi

penanaman modal pada sektor

industri

manufaktur

Dilanjutkan

1 laporan

(10 penanam

modal)

10 penanam

modal

- - -

Jumlah proyek di industri

manufaktur yang terfasilitasi

- - - 5 proyek 5 proyek

4. Pelaksanaan

kajian peraturan perundangan terkait

sektor industri manufaktur

Jumlah kajian

peraturan perundangan

terkait sektor industri

manufaktur



untuk sektor

manufaktur

Jumlah kegiatan policy dialogue

untuk sektor

manufaktur

Baru - 1 laporan 3 kegiatan - -

6. Penyelenggaraan sosialisasi RUPM


memahami pentingnya RUPM

Dilanjutkan

5 kali kegiatan di

daerah (250 orang)

300 orang - - -

7. Fasilitasi rencana

penanaman modal di daerah

Jumlah workshop

penyusunan RUPM kepada provinsi

dan

kabupaten/kota

- - 4 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan

8. Penyusunan dokumen evaluasi

pelaksanaan Rencana Umum

Penanaman Modal (RUPM)

Jumlah laporan

evaluasi pelaksanaan RUPM


Perencanaan

pengembangan

penanaman modal di bidang

jasa dan kawasan

Meningkatnya

kualitas


pengembangan penanaman

modal di bidang jasa

dan kawasan

INDIKATOR:

Survei kepuasan

1. Rencana aksi

perencanaan

pengembangan investasi di sektor

jasa dan kawasan

Jumlah kajian

pengembangan

penanaman modal pada sektor jasa

dan kawasan

Tidak Dilanjutkan

6 kajian - 2 kajian 3 kajian 3 kajian

5 4,28 2 2 1,98 15,26 Direktorat

Perencanaa

n Jasa dan Kawasan

(Perencanaan)


investasi (termasuk insentif) dan

penyusunan profil

proyek strategis sektor jasa dan

kawasan

Jumlah kajian peta peluang investasi

sektor jasa dan

kawasan

Baru - 3 laporan

kajian - - -

- 91 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

stakeholder

mengenai hasil

kajian

3. Pelaksanaan fasilitasi penanaman

modal pada sektor

jasa dan kawasan

Jumlah fasilitasi penanaman modal

pada sektor jasa

dan kawasan

Dilanjutkan

1 laporan (10

penanam

modal)

10 penanam

modal

- - -


perundangan terkait sektor jasa dan

kawasan


perundangan terkait sektor jasa

dan kawasan

Baru - 1 laporan 1 laporan - -

5. Policy dialogue

untuk sektor jasa

dan kawasan


untuk sektor jasa

dan kawasan


6. Percepatan

Implementasi

Kemudahan Investasi Langsung

Konstruksi (KLIK)

Jumlah

Pelaksanaan

Percepatan Implementasi

Kemudahan Investasi Langsung

Konstruksi (KLIK)

- - 14 Proyek - -

Jumlah Laporan Fasilitasi

Percepatan

Implementasi Kemudahan

Investasi Langsung Konstruksi (KLIK)

- - - 10 laporan -

Jumlah Proyek di

sektor jasa dan kawasan yang

terfasilitasi


7. Fasilitasi percepatan

pelaksanaan

kemudahan berusaha di

Kawasan Industri (KI)

Jumlah Fasilitasi Percepetan

Pelaksanaan

Kemudahan Berusaha di

Kawasan Industri (KI)

- - - - 10 laporan

Pengembangan

penanaman modal di

Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK).

Meningkatnya

penanaman modal di

Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK)

INDIKATOR:

Jumlah minat

investasi di KEK

1. Penyelenggaraan

fasilitasi penanaman modal di KEK

Jumlah investor

yang berminat masuk KEK

Tidak

Dilanjutkan 5 investor 5 investor - - -

1,5 0,89 1 1 1 5,39 Direktorat

Perencanaan Jasa dan

Kawasan

(Perencanaan)

2. Fasilitasi

koordinasi masalah strategis di KEK

Jumlah laporan

penyelesaian

masalah strategis di KEK

Dilanjutkan 1 laporan - - - -

Jumlah koordinasi

masalah strategis di KEK

1 laporan 4 kegiatan 5 kegiatan 1 kegiatan

3. Penyelenggaraan

sosialisasi tata cara pembentukan dan

melakukan investasi di KEK

Jumlah peserta

sosialisasi yang memahami tata

cara pembentukan dan melakukan

investasi di KEK

Dilanjutkan

5 kegiatan (diusulkan

menjadi 4 kegiatan)

- - - -

- 92 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah peserta yang memahami

peluang investasi di

KEK

- 200 orang - - -

Fasilitasi percepatan

investasi Kerjasama

Pemerintah Swasta

Informasi potensi

investasi dan fasilitasi

proyek strategis

nasional di

bidang infrastruktur

INDIKATOR:

‐ Persentase position paper

proyek yang

akan

ditawarkan - Jumlah

minat investasi yang

tercatat

1. Pengemasan proyek KPS

infrastruktur yang akan ditawarkan

Jumlah proyek KPS


Tidak

Dilanjutkan 3 proyek - - - -

12,02 7,15 1,8 0,9 1,86 28,78 Direktorat Perencanaa

n Infrastrukt

ur

2. Pemutakhiran

peta peluang investasi proyek-

proyek infrastruktur

KPS

Tersedianya peta

peluang investasi proyek-proyek

infrastruktur KPS

Dilanjutkan

dengan pengembanga

n

- - - - -

3. Persiapan proyek-


yang akan ditawarkan kepada

investor

Jumlah "memo

info" proyek


kepada investor

Pengembanga


3 proyek 3 proyek - - -

4. Penyelenggaraan pemasaran

infrastruktur terintegrasi

Jumlah kegiatan pemasaran

infrastruktur terintegrasi

Pengembanga

n kegiatan

sebelumnya

7 laporan 7 laporan - - -

5. Penyelenggaraan

fasilitasi percepatan pelaksanaan proyek

KPS melalui fungsi clearing house

Jumlah fasilitasi

percepatan pelaksanaan

proyek KPS


sebelumnya

10 proyek 10 proyek - - -

6. Percepatan Pelaksanaan proyek

Kerjasama Pemerintah dan

Badan Usaha (KPBU)

Jumlah fasilitasi

percepatan

pelaksanaan proyek KPBU

- - 10 Proyek 5 proyek 5 proyek


penanaman

modal di bidang infrastruktur


pemetaan dan

perencanaan pengembanga

n penanaman modal di

bidang infrastruktur

INDIKATOR: Survei


mengenai hasil

kajian

1. Rencana aksi perencanaan

pengembangan

investasi di sektor infrastruktur

Jumlah kajian pengembangan

penanaman modal

pada sektor infrastruktur

Dilanjutkan 5 kajian - 2 kajian 3 kajian 3 kajian

2,36 2,11 1,2 3,75 2,7 12,12 Direktorat Perencanaa

n

Infrastruktur

2. Pelaksanaan

monitoring proyek-proyek investasi

strategis

Terselenggaranya

monitoring proyek-proyek investasi

strategis

Dilanjutkan - 1 laporan - - -


perundangan terkait sektor infrastruktur


perundangan terkait sektor

infrastruktur


4. Policy dialogue

untuk sektor infrastruktur


untuk sektor

infrastruktur


- 93 -

PROGRAM /

KEGIATAN

SASARAN DAN

INDIKATOR

OUTCOME / OUTPUT


OUTPUT

KEGIATAN BARU

/ DILANJUTKAN

/ TIDAK DILANJUTKAN


TOTAL

ALOKASI

2015-2019 (Rp. Miliar)

UNIT ORGANISASI

PELAKSANA

KET.

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

5. Pembangunan sistem informasi

untuk percepatan


Jumlah Laporan Data dan Sistem

Informasi dalam

rangka percepatan proyek

infrastruktur

- - - 1 laporan -

6. Pemasaran proyek yang siap untuk

diinvestasikan

Jumlah market sounding ready to

offer

- - - 3 kegiatan -

7. Fasilitasi rencana investasi di sektor

infratruktur

Jumlah fasilitasi percepatan

pelaksanaan



8. Analisis stratejik

penanaman modal berbasis

infrastruktur

Jumlah kajian

analisis strategik penanaman modal

berbasis infrastruktur

- - - - 1 kajian

TOTAL ANGGARAN 589,99 642,66 524,57 548,23 616,06 2.921,51


REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.


- 94 -

ANAK LAMPIRAN II



NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN

KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN KOORDINASI

PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

MATRIK PROYEKSI PENANAMAN MODAL TAHUN 2015-2019

V.1 Proyeksi Penanaman Modal Berdasarkan Sektor (Triliun Rupiah)

Sektor

Realisasi Penanaman Modal Total

Realisasi 2010-2014

Rata-Rata Realisasi

2010-2014

Proyeksi Penanaman Modal Total Proyeksi

2015-2019

Rata-Rata Proyeksi

2015-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tanaman Pangan dan Perkebunan

15,8 20,4 24,0 21,8 36,5 118,5 23,7 35,5 39,2 42,9 44,6 43,9 206,1 41,2

Peternakan 1,5 0,4 0,3 0,5 1,0 3,6 0,7 1,4 2,3 3,9 6,2 9,4 23,2 4,6

Kehutanan 0,5 0,1 0,4 0,3 0,6 1,9 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 3,3 0,7

Perikanan 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 1,0 0,2 0,7 1,4 2,9 5,7 10,6 21,4 4,3

Pertambangan 23,1 39,5 48,8 64,2 53,1 228,7 45,7 50,2 54,0 57,5 58,0 55,4 275,1 55,0

Total Primer 41,1 60,5 73,8 86,8 91,6 353,7 70,7 88,4 97,6 107,9 115,2 120,1 529,1 105,8

Industri Makanan 24,6 17,9 27,2 35,1 53,2 158,0 31,6 73,9 86,9 102,3 115,7 129,6 508,4 101,7

Industri Tekstil 1,8 5,5 8,7 9,5 6,0 31,5 6,3 7,7 8,8 9,9 11,0 11,8 49,2 9,8

Industri Kulit, Barang dari kulit dan Sepatu

1,2 2,3 1,5 1,0 2,4 8,4 1,7 3,1 3,5 3,9 4,4 4,5 19,4 3,9

Industri Kayu 0,8 1,0 0,7 0,8 1,3 4,6 0,9 1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 7,2 1,4

Industri Kertas, Barang dari kertas dan Percetakan

1,5 11,6 19,3 17,8 11,6 61,9 12,4 15,6 17,2 19,4 21,2 22,1 95,6 19,1

Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi

10,4 15,9 30,0 38,5 38,1 133,0 26,6 50,7 59,3 67,7 75,3 82,1 335,1 67,0

Industri Karet, Barang dari karet dan Plastik

1,6 5,6 8,8 7,4 8,0 31,4 6,3 9,2 10,3 12,0 13,7 13,2 58,5 11,7

Industri Mineral Non Logam 2,5 8,7 12,0 12,9 21,7 57,9 11,6 29,4 10,3 41,5 47,8 51,9 180,9 36,2

- 95 -

Sektor

Realisasi Penanaman Modal Total

Realisasi 2010-2014

Rata-Rata Realisasi

2010-2014

Proyeksi Penanaman Modal Total Proyeksi

2015-2019

Rata-Rata Proyeksi

2015-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik

6,2 22,7 29,3 39,0 32,3 129,5 25,9 44,9 56,0 65,9 81,2 93,3 341,2 68,2

Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam

#VALUE! 0,4 0,0 0,3 0,2 0,9 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 1,4 0,3

Industri Alat Angkutan dan

Transportasi Lainnya 4,0 7,5 17,2 37,5 22,5 88,6 17,7 29,5 32,6 36,2 41,8 58,3 198,4 39,7

Industri Lainnya 0,3 0,6 0,9 1,2 1,7 4,7 0,9 2,0 2,2 2,5 2,9 3,0 12,6 2,5

Total Sekunder 54,9 99,6 155,8 201,0 198,9 710,2 142,0 267,5 313,5 363,2 416,9 471,7 1.832,8 366,6

Listrik, Gas dan Air 18,1 25,9 17,4 47,0 50,0 158,5 31,7 47,4 53,2 60,3 67,9 75,6 304,5 60,9

Konstruksi 5,7 3,8 6,7 11,0 27,5 54,7 10,9 26,0 29,1 32,8 36,5 40,0 164,4 32,9

Perdagangan dan Reparasi 8,7 7,8 5,4 7,9 9,9 39,6 7,9 9,1 10,0 11,1 12,2 13,2 55,6 11,1

Hotel dan Restoran 3,6 2,6 7,9 5,8 7,4 27,2 5,4 7,3 8,5 10,1 11,9 13,9 51,5 10,3

Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi

51,7 42,3 33,9 26,9 47,4 202,2 40,4 46,0 52,7 60,8 69,6 78,6 307,7 61,5

Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran

9,8 2,5 3,7 8,5 25,8 50,4 10,1 23,7 25,8 28,1 30,4 32,4 140,4 28,1

Jasa Lainnya 15,0 6,3 8,6 3,7 4,7 38,3 7,7 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 22,0 4,4

Total Tersier 112,6 91,2 83,7 110,8 172,7 570,9 114,2 163,6 183,7 207,7 232,9 258,2 1.046,1 209,2

Total Sektor 208,5 251,3 313,3 398,6 463,2 1.634,8 327,0 519,6 594,9 678,8 765,0 850,0 3.408,3 681,7

V.2 Proyeksi Penanaman Modal Berdasarkan Wilayah (Triliun Rupiah)

Wilayah

Realisasi Penanaman Modal Total Realisasi

2010-2014

Rata-Rata Realisasi

2010-2014

Proyeksi Penanaman Modal Total

Proyeksi 2015-2019

Rata-Rata Proyeksi

2015-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aceh 0,1 0,5 1,6 4,5 5,5 12,1 2,4 6,1 6,4 5,3 6,8 4,0 28,6 5,7

Sumatera Utara 2,3 8,5 8,4 13,5 10,1 42,7 8,5 14,9 16,5 20,3 23,6 33,9 109,2 21,8

Sumatera Barat 0,1 1,2 1,6 1,5 1,7 6,1 1,2 2,2 3,8 6,5 8,3 11,2 32,0 6,4

Riau 1,8 9,4 15,8 17,2 22,4 66,6 13,3 18,5 18,5 20,3 23,6 24,0 104,9 21,0

Jambi 0,6 2,3 2,9 3,1 1,5 10,3 2,1 2,6 3,8 4,3 5,3 7,0 23,0 4,6

Sumatera Selatan 3,4 6,1 10,0 8,0 18,5 46,1 9,2 18,9 20,6 25,3 29,0 32,0 125,8 25,2

Bengkulu 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 1,5 0,3 1,0 2,0 2,6 3,8 8,0 17,4 3,5

Lampung 0,6 1,5 1,3 1,8 5,2 10,3 2,1 3,1 3,5 5,3 6,8 6,0 24,7 4,9

Kepulauan Bangka Belitung 0,2 1,8 1,1 1,7 1,7 6,5 1,3 2,6 2,6 2,6 3,8 6,9 18,5 3,7

Kepulauan Riau 1,7 3,3 4,9 3,4 4,2 17,5 3,5 8,0 11,4 9,3 11,4 20,0 60,1 12,0

Total Sumatera 11,0 35,0 47,8 55,0 71,0 219,8 44,0 77,9 89,1 101,8 122,4 153,0 544,2 108,8

DKI Jakarta 63,2 52,7 45,5 30,2 66,2 257,8 51,6 54,6 74,1 88,8 87,9 100,6 406,0 81,2

Jawa Barat 31,2 45,7 49,3 76,5 89,7 292,5 58,5 82,0 91,0 104,0 105,9 121,8 504,7 100,9

Jawa Tengah 1,3 4,3 8,0 17,0 18,6 49,2 9,8 24,0 27,5 41,7 47,2 47,4 187,8 37,6

Daerah Istimewa Yogyakarta

0,1 0,0 1,1 0,6 1,4 3,2 0,6 0,9 1,0 2,1 2,1 4,8 10,9 2,2

- 96 -

Wilayah

Realisasi Penanaman Modal Total Realisasi

2010-2014

Rata-Rata Realisasi

2010-2014

Proyeksi Penanaman Modal Total

Proyeksi 2015-2019

Rata-Rata Proyeksi

2015-2019

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Jawa Timur 24,2 21,5 42,2 67,0 57,4 212,4 42,5 61,1 70,0 60,0 52,8 60,9 304,8 61,0

Banten 19,9 23,8 29,6 39,0 30,0 142,4 28,5 46,0 50,0 61,9 67,4 75,4 300,7 60,1

Total Jawa 140,0 148,1 175,6 230,3 263,3 957,4 191,5 268,6 313,6 358,5 363,3 410,9 1714,9 343,0

Bali 2,9 4,7 7,4 6,7 4,8 26,5 5,3 6,0 7,6 12,2 19,0 14,9 59,7 11,9

Nusa Tenggara Barat 3,8 4,2 5,8 6,0 6,1 25,9 5,2 6,0 6,2 12,2 14,0 14,0 52,4 10,5

Nusa Tenggara Timur 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,1 1,8 1,5 8,2 6,0 7,0 24,5 4,9

Total Bali-Nusa Tenggara 6,7 8,9 13,3 12,8 11,1 52,9 10,6 13,8 15,3 32,6 39,0 35,9 136,6 27,3

Kalimantan Barat 2,7 5,9 6,4 8,7 14,8 38,5 7,7 22,7 16,5 17,1 18,8 34,2 109,3 21,9

Kalimantan Tengah 8,5 8,3 9,3 6,4 11,3 43,7 8,7 9,2 15,1 16,5 28,4 27,6 96,8 19,4

Kalimantan Selatan 3,9 4,6 6,0 10,8 8,0 33,2 6,6 17,2 16,6 20,8 26,0 25,3 105,9 21,2

Kalimantan Timur 17,8 10,8 23,1 28,3 35,7 115,7 23,1 25,9 30,1 34,6 38,6 36,4 165,6 33,1

Kalimantan Utara - 1,2 0,9 0,8 1,8 4,8 1,0 25,4 25,0 3,4 4,6 9,2 67,6 13,5

Total Kalimantan 32,9 30,7 45,6 55,0 71,6 235,9 47,2 100,4 103,3 92,4 116,4 132,7 545,2 109,0

Sulawesi Utara 2,2 2,3 1,1 0,7 1,1 7,4 1,5 1,7 2,5 3,9 6,7 11,5 26,3 5,3

Sulawesi Tengah 1,4 6,0 7,9 8,7 16,2 40,1 8,0 10,0 14,5 21,0 20,4 20,1 86,0 17,2

Sulawesi Selatan 7,2 4,8 7,6 5,3 8,0 32,8 6,6 11,0 12,0 12,0 14,9 19,7 69,6 13,9

Sulawesi Tenggara 0,1 0,2 1,2 2,1 3,0 6,7 1,3 5,7 8,0 10,0 15,9 15,2 54,8 11,0

Gorontalo 0,0 0,1 0,5 0,3 0,1 1,1 0,2 0,2 1,1 1,6 2,7 3,7 9,3 1,9

Sulawesi Barat 1,2 0,3 0,2 0,7 0,9 3,3 0,7 1,2 1,6 1,8 2,1 8,2 14,9 3,0

Total Sulawesi 12,2 13,7 18,5 17,7 29,2 91,3 18,3 29,8 39,7 50,3 62,7 78,4 260,9 52,2

Maluku 0,0 0,1 0,1 0,5 0,1 0,9 0,2 1,0 0,9 6,2 7,3 7,6 23,0 4,6

Maluku Utara 2,2 1,2 1,1 3,7 1,2 9,4 1,9 8,5 6,2 10,2 8,1 9,9 42,9 8,6

Total Maluku 2,3 1,3 1,2 4,2 1,3 10,3 2,1 9,5 7,1 16,4 15,4 17,5 65,9 13,2

Papua Barat 0,2 0,3 0,3 0,8 1,7 3,5 0,7 4,5 4,9 6,6 8,8 6,6 31,4 6,3

Papua 3,2 13,2 10,9 22,8 13,8 63,9 12,8 15,0 21,7 20,2 37,0 15,1 109,0 21,8

Total Papua 3,4 13,5 11,2 23,7 15,6 67,3 13,5 19,5 26,6 26,8 45,8 21,7 140,4 28,1

Total Wilayah 208,5 251,3 313,3 398,6 463,2 1634,8 327,0 519,6 594,9 678,8 765,0 850,0 3408,3 681,7


REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

`THOMAS TRIKASIH LEMBONG

salinan perubahan kedua atas peraturan ......modal tumbuh dari rp56,9 triliun pada tahun 2004...

Documents