LAPORAN KEGIATAN ON THE JOB LEARNING (OJL)

PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH LPPKS SURAKARTA PENGELOLAAN SARANA PRASARANAA.

Rasional Keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajarandi sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dewasa ini masih sering ditemukan banyak sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai bantuan, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang tidak optimal penggunaannya dan bahkan tidak dapat lagi digunakan sesuai dengan fungsinya. Hal itu disebabkan antara lain oleh kurangnya kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan yang memadai. Seiring dengan perubahan pola pemerintahan setelah diberlakukannya otonomi daerah, maka pola pendekatan manajemen sekolah saat ini berbeda pula dengan sebelumnya, yakni lebih bernuansa otonomi. Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, diperlukan penyesuaian manajemen sarana dan prasarana. Sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Hal itu terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. 1

2. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, maka pemerintahmelalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tetang Standar NasionalPendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikansecara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa; (1)Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot,peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya,bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjangproses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuanpendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruangpimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruangperpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi,ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah,tempat bermain, tempat bekreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untukmenunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Standar sarana dan prasarana untuk SMP/MTS mencakup kriteriaminimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Hal ini

tertuang dengan jelaspada permen 24 tahun 2007, dengan standar inilah segala sesuatu yangberhubungan dengan proses pembelajaran di sekolah seharusnya ada,berfungsi, cukup dalam jumlah dan memenuhi spesifikasi untuk menunjangproses belajar tersebut. Agar proses pengelolaan sarana prasarana di sekolah dapat berjalanmaksimal dalam menunjang proses pembelajaran, maka diperlukan KepalaSekolah yang mampu dan memahami tentang manajemen sarana danprasarana pendidikan persekolahan berbasis sekolah. Hal ini sesuai dengankebijakan yang telah digariskan oleh Depdikanas tentang standar kompetensiyang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah, salah satu di antaranya adalahdimensi kompetensi manajerial. Dalam hal ini Kepala Sekolah harus memilikikemampuan mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangkapencapaian tujuan sekolah secara maksimal. 2

3. B. Tujuan Tujuan kajian pengelolaan sarana prasarana adalah agar Calon Kepala Sekolah dapat memahami cara-cara pengelolaan sarana dan prasarana sekolah/madrasah sebagai perwujudan kompetensi manajerial calon kepala sekolahC. Kompetensi yang Diharapkan Kompetensi yang diharapkan dimiliki calon Kepala Sekolah dapat: 1. Perencanaan kebutuhan fasilitas (bangunan, peralatan, perabot, lahan, infrastruktur) sekolah sesuai dengan Permen 20 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah; 2. Pengelolaan pengadaan fasilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3. Pengelolaan pemeliharaan fasilitas, baik perawatan preventif maupun perawatan terhadap kerusakan fasilitas sekolah; 4. Pengelolaan kegiatan iventaris sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan sistem pembukuan yang berlaku; dan 5. Pengelolaan penghapusan barang inventaris sekolah.D. Langkah -langkah Kegiatan Langkah-langkahnya: 1. Mempelajari sumber materi/referensi dan panduan sarana prasarana 2. Menyusun instrumen kajian sarana dan prasarana 3. Melakukan survey ke sekolah dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan jadwal kajian 4. Meminjam Dokumen profil sekolah tentang penyediaan sarana dan prasarana 5. Melakukan inventarisasi pengelolaan sarana prasarana di sekolah dengan instrumen yang telah disusun 6. Melakukan analisis terhadap hasil kajian sarana dan prasarana 7. Melakukan diskusi dengan pihak sekolah (bagian sarana dan prasarana) tentang hasil analisis dan menyampaikan temuan-temuan yang perlu direvisi dan dikembangkan lebih lanjut 3

4. E. Hasil Kajian Berdasarkan hasil kajian dan wawancara menunjukkan bahwa 1. Semua sekolah magang sudah memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran hanya sebagian belum memadai baik kuallitas maupun kuantitas. Di SMP 25 dan SMP 24 untuk media dan buku-buku referensi penunjang pembelajaran belum memadai. Sedangkan di SMP 2 di ruang kelas sudah terpasang LCD. 2. Semua sekolah magang memiliki sarana prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, kantin, tempat berolah raga, dan tempat beribadah. Tetapi ruang laboratorium di SMP 24 dan SMP 25 juga belum memadai 3. Proses perencanaan sarana dan prasarana untuk masing-masing sekolah magang berkaitan dengan: perencanaan, prosedur perencanaan dan pengadaan sudah berjalan dengan baik. 4. Pengadaan (cara-cara pengadaan, prosedur pengadaan, proses pengadaan dan pengendalian sarana prasarana) juga sudah cukup baik dan hampir sama di tiga sekolah magang. 5. Terkait dengan penyediaan alat dan sumber belajar SMP 25 dan SMP

24 Surakarta sudah memenuhi kondisi sarana prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan untuk SMP Negeri 2 sudah memenuhi tahapan Standar Nasional Pendidikan. 6. Pemeliharaan fasilitas dan bangunan sudah dilaksanakan secara rutin dan berkala sesuai prosedur yang berlaku. 7. Inventarisasi sarana dan prasarana meliputi pengadministrasian barang inventaris, klasifikasi dan kode barang inventaris, dan pelaporan juga sudah baik tetapi belum tertib administrasinya 8. Penghapusan sarana dan prasarana di SMP 25 dan SMP 2 belum pernah, sedangkan di SMP 24 yang sudah melakukan penghapusan sesuai prosedur yang berlaku yaitu melalui pemusnahan barang-barang yang sudah rusak dan pelelangan. Untuk proses pelelangan dilakukan SMP 24 untuk buku-buku bekas Sekolah Teknik (ST) yang sudah tidak terpakai). 4

5. F. Refleksi Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa peralatan penunjang pembelajaran sebagian besar belum memadai khususnya media pembelajaran dan laboratorium. Sedangkan prosedur pengelolaan sarana prasarana di masing -masing sekolah sudah berjalan baik.G. Penutup Berdasarkan hasil kajian dan refleksi maka dapat diberikan saran tindak lanjut berkaitan pengelolaan sarana prasarana sekolah sebagai berikut: 1. Sekolah magang (khususnya SMP 25 dan SMP 24) perlu membuat perencanaan dan usulan ke pemerintah atau penggalian dana secara mandiri untuk pengadaan sarana pendidikan khususnya media pembelajaran dan buku-buku referensi untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran. 2. Sekolah magang (khususnya SMP 25 dan SMP 24) perlu membuat usulan untuk pembangunan ruang lab (moving class) ke pemerintah atau penggalian dana secara mandiri agar proses belajar mengajar dapat optimal. 3. Kepala sekolah perlu menertibkan proses inventarisasi dan pengadministrasian barang di sekolah masing-masing agar pengelolaan sarana prasarana dapat terkendali dengan baik.DAFTAR PUSTAKABSNP, 2010. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan HukumBSNP, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum 5

6. Depdiknas, 2007. Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan Berbasis Sekolah. Materi Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah. Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.Kemendiknas dan Kemenag RI, 2011. Materi Pelatihan Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah. Dirjen Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional - Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.LPPKS, 2011. Bahan Pembelajaran Pengelolaan Sarana dan Prasarana. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Surakarta. 6

Program Kerja Sarana

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menunjang proses pembangunan masyarakat, dan turut bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Oleh karena itu,

kegiatan sekolah dalam semua bidang harus relevan dan terpadu dengan kebutuhan dan aktifitas keseharian masyarakat, agar kedua belah pihak dapat mewujudkan kerjasama

yang sebaik-baiknya dalam meningkatkan kualitas layanan pembelajaran dan keluarannya.

Hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Hubungan ini bersifat sukarela berdasarkan keyakinan dan

kesadaran, bahwa sekolah merupakan bagian integral dari masyarakat. Dengan hubungan tersebut diharapkan tumbuhnya kreatifitas dan dinamika kedua belah pihak, sehingga

hubungan itu bersifat aktif dinamis. Hal ini memungkinkan sifat keterbukaan masyarakat terhadap inovasi.

Perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang masyarakat untuk dapat meningkatkan peran serta dalam pengelolaan pendidikan.

Untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, sekolah harus dapat menjalin kerja sama secara sinergis dengan keluarga dan masyarakat. Kerja sama secara

sinergis itu diperlukan untuk menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan, agar peserta didik menjadi manusia yang berpendidikan (

well-educated ), dan warga negara yang produktif ( productive citizens ).

Jika seluruh komponen masyarakat dapat bekerja sama untuk mendukung proses pengajaran dan pembelajaran yang demikian, niscaya peserta didik akan berhasil dalam

menempuh pendidikannya, bukan hanya dalam mencapai jenjang pendidikan yang dicita-citakan, tetapi juga berhasil dalam kehidupannya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka agar pelaksanaan tugas Wakil Kepala Sekolah SMA KH.Zainal Musthafa Sukamanah Urusan Hubungan Masyarakat berdayaguna dan

berhasilguna, tepat sasaran sesuai harapan, perlu disusun Program Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dimaksud.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai pegangan dalam penyusunan program kerja ini, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Struktural ; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ; 5. Peraturan Bupati Tasikmalaya Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Atas Pada Dinas Pendidik an Kabupaten

Tasikmalaya ; 6. Program Kerja SMA KH. Zainal Musthafa Sukamanah Tahun Pelajaran 2009/2010

C. Peran dan Fungsi

Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana berperan sebagai pembantu Kepala Sekolah dalam pelaksanaan urusan kehumasan, yang bertugas :

a. menyusun rencana kegiatan urusan Sarana dan Prasarana; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan Sarana dan Prasarana; c. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana; d. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana ; e. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana; f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas ; g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan

Untuk menjalankan peran tersebut, Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 2. Menciptakan komunikasi aktif dan harmonis serta dinamis dengan instansi terkait, baik secara horizontal dan atau secara vertikal. 3. Melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan, organisasi, maupun dunia usaha dan pemerintah berkenaan dengan penyeleng garaan pendidikan yang bermutu. 4. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 5. Memberikan masukan, pertimbangan kepada Kepala SMA KH. Zainal Musthafa mengenai :

a. kebijakan dan program sekolah, b. Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), dan c. hal-hal lain yang terkait dengan urusan Sarana dan Prasarana

6. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisifasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 7. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelengga raan pendidikan. 8. Menjelaskan berbagai program dan kebijakan sekolah kepada orangtua,masyarakat, dan pihak-pihak terkait yang peduli pendidikan. 9. Mengatur jadwal pertemuan orangtua siswa secara berkala.

D. Sifat dan Tujuan

Program Kerja Wakil Kepala Sekolah SMA KH. Zainal Musthafa Urusan Sarana dan Prasarana merupakan pedoman kerja yang bersifat rasional dan transfaran.

Penyusunan Program Kerja ini dimaksudkan agar pelaksanaan tugas urusan Sarana dan Prasarana terarah dan tepat sasaran, sehingga berdayaguna dan berhasilguna dalam

rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan orangtua yang memiliki komitmen dan loyalitas tinggi, serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah, yang

difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.

Dengan program ini, diharapkan Wakil Kepala SMA KH. Zainal Musthafa Sukamanah Urusan Sarana dan Prasarana, bisa :

1. Menggali dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa mayarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan.

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta msyarakat dalam penye lenggaraa n pendidikan. 3. Meningkatkan kerjasama yang harmonis dan dinamis dengan berbagai instansi terkait, baik secara vertikal dan atau horizontal.

4. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

BAB II PROGRAM UMUM

Program Umum ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program kerja yang akan digunakan sebagai dasar pijakan dalam menjalankan tugas Wakil Kepala SMA KH.Zainal

Musthafa Urusan Sarana dan Prasarana. Walaupun demikian, program umum ini bukanlah merupakan satu-satunya rujukan.

Adapun materi program dimaksud adalah :

1. membantu petugas seksi Tata Usaha dan seksi DPP; 2. mengusahakan, mengadakan, memelihara dan mengembangkan sarana pendidikan intra dan extra kurikuler; 3. merealisir dan merehabilitasi kerusakan sarana persekolahan berdasarkan urutan urgensinya; 4. menciptakan suasana lingkungan sekolah yang dapat meningkatkan inovasi dan motivasi pendidikan.

Materi Program tersebut dijabarkan secara rinci sebagai berikut :

A. Program Tahunan

Berdasarkan peran dan fungsi Wakil Kepala Sekolah Urusan Kehumasan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, maka secara garis besar program tahunan Wakil Kepala

SMA KH. Zainal Musthafa Urusan Sarana dan Prasarana, adalah sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan urusan Sarana; a. program tahunan, b. program semester, c. program tri wulan, d. program bulanan, e. program mingguan

2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urusan Sarana; a. rumusan kebijakan program tahunan b. rumusan kebijakan program semester c. rumusan kebijakan program tri wulan d. rumusan kebijakan program bulanan e. rumusan kebijakan program mingguan

3. menyusun pedoman teknis pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana; a. pedoman teknis pelaksanaan program tahunan b. pedoman teknis pelaksanaan program semester c. pedoman teknis pelaksanaan program tri wulan d. pedoman teknis pelaksanaan program bulanan e. pedoman teknis pelaksanaan program mingguan

4. melaksanakan evaluasi pelaksanaan urusan Sarana dan Prasarana; a. evaluasi pelaksanaan program tahunan b. evaluasi pelaksanaan program semester c. evaluasi pelaksanaan program tri wulan d. evaluasi pelaksanaan program bulanan e. evaluasi pelaksanaan program mingguan

5. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas ; a. laporan hasil pelaksanaan program tahunan b. laporan hasil pelaksanaan program semester c. laporan hasil pelaksanaan program tri wulan d. laporan hasil pelaksanaan program bulanan e. laporan hasil pelaksanaan program mingguan

B. Program Semester

Dalam setiap awal dan atau akhir semester, SMA KH. Zainal Musthafa melalui program kegiatan Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana :

1. Mengadakan pertemuan dengan Komite Sekolah, orangtua siswa, dan alumni dalam rangka :

a. Meningkatkan peran serta masyarakat,orang tua dan alumni dalam peningkatan mutu layanan pendidikan. b. Mendorong masyarakat, orang tua dan alumni dalam menjalankan fungsinya sebagai : advisory body ( pemberi pertimbangan ), supporting agency (pendukung), baik yang

berwujud financial, pemikiran maupun tenaga kependidikan, controlling agency ( pengontrol ) dalam rangka transparansi dan akuntabili tas keluaran pendidikan,

evaluating agency ( penilai dan pengawas ) terhadap kebijaklan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. c. Meningkatkan tanggung jawab masyarakat, orang tua dan alumni dalam menghimpun dana dari berbagai sumber untuk kelengkapan sarana dan fasilitas pendidikan. d. Mensosialisasikan program sekolah.

2. Meningkatkan peran sebagai mediator antara pemerintah ( eksekutif ) dan atau legislatif dengan masyarakat sekolah.

a. Meningkatkan hubungan dengan berbagai instansi terkait baik secara vertikal, dan atau horizontal dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan dan faktor -faktor

penunjang lainnya. b. Meningkatkan hubungan dengan lembaga- lembaga pendidikan lain, organisasi, perusahaan, dan atau perorangan untuk meningkatkan kerjasama yang baik dalam peningkatan

kualitas layanan pembelajaran. c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian dalam menangkal kerawanan sosial, khususnya penanggulangan kenakalan remaja.

3. Secara berkala melaporkan hasil temuan, baik kemajuan dan atau kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program kepada atasan langsung.

C. Program Tri Wulan

Program Tri Wulan Wakil Kepala SMA KH. Zainal Musthafa Urusan Sarana dan Prasarana diprioritaskan pada hal-hal berikut : 1. Pertemuan Intern Karyawan/wati SMA KH.Zainal Musthafa secara routin untuk meningkatkan disiplin dan tanggung jawab pelaksanaan tugas demi mencapai target program

kerja sekolah dengan prestasi dan hasil kerja yang bisa dibanggakan. 2. Konsultasi dengan pihak Yayasan, Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan Kab. Tasikmalaya dalam menanggulangi tuntutan kebutuhan sekolah, baik tenaga kependidikan,

dan atau sarana dan fasilitas penunjang lainnya. 3. Melaporkan hasil temuan, baik kemajuan, dan atau kendala yang meng hambat dalam pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.

E. Program Bulanan

Kegiatan Wakil Kepala SMA KH. Zainal Musthafa Urusan Sarana dan Prasarana dalam setiap bulannya, adalah :

1. Membuat laporan secara periodik tentang penggunaan/pengelolaan barang-barang milik sekolah

2. Melaporkan hasil temuan, baik kemajuan, dan atau kendala yang meng hambat pelaksanaan tugas kepada atasan langsung.

F. Program Mingguan

Sedangkan kegiatan Wakil Kepala SMA KH. Zainal Musthafa Urusan Sarana dan Prasarana dalam setiap minggunya, adalah :

1. Berkonsultasi dengan kepala sekolah mengenai sarana yang dimiliki sekolah untuk memelihara dan mengembangkan sarana pendidikan intra dan ekstra kurikuler.

2. Melaporkan hasil temuan, baik kemajuan,dan atau kendala yang menghambat pelaksanaan tugas.

BAB III JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN WAKASEK URUSAN SARANA PRASARANA

PERENCANAAAN SARANA DAN PRASARANA PERSEKOLAHAN SEBAGAI SUMBER BELAJAR

Filed under: PENDIDIKAN — 2 Komentar Desember 24, 2011

PERENCANAAAN SARANA DAN PRASARANA PERSEKOLAHAN

A. Hakikat Perencanaan Sarana dan Prasarana Persekolahan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), kataperencanaan berasal dari kata rencana yang mempunyai arti rancangan atau rangka dari sesuatu yang akan dilakukan atau dikerjakan pada masa yang akan datang. Menurut Terry (2005), perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Hal senada juga dikemukakan oleh Nana Sudjana (2002) bahwa perencanaan adalah

proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang.

Selanjutnya, oleh Dwiantara dan Sumarto (2004) dikemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional dalam pengadaan, pengelolaan, penggunaan, pengorganisasian, maupun pengendalian sarana dan prasarana.

Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya perencanaan merupakan suatu proses kegiatan untuk menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan

sesuai dengan kebutuhan.

Dengan demikian perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

B. Tujuan Perencanaan Sarana dan Prasarana Persekolahan

Pada dasarnya tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan adalah:

1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, 2. Untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaannya. Salah

rencana dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.

C. Manfaat Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persekolahan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan, yaitu:

(1) Dapat membantu dalam menentukan tujuan,

(2) Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan,

(3) Menghilangkan ketidakpastian, dan

(4) Dapat dijadikan sebagai

suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

D. Unsur-Unsur yang Terlibat Dalam Perencanaan Sarana dan Prasarana Persekolahan

Agar maksud pemenuhan tuntutan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan maka dalam kegiatan perencanaan perlu mengikut sertakan berbagai unsur atau pihak yang terkait di dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah. Tujuannya adalah agar unsur atau pihak yang terkait dapat memberikan masukan sesuai dengan bidang keahliannya. Dalam hal ini maka unsur -unsur yang perlu dilibatkan adalah : Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Guru, Kepala Tata Usaha dan Bendahara, serta BP3 atau Komite Sekolah.

E. Persyaratan yang Harus Diperhatikan dalam Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan.

Dalam perencanaan sarana dan prasaran pendidikan persekolahan, maka ada beberapa persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan sebagai berikut;

1. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar.

2. Perencanaan harus jelas.

Untuk hal tersebut maka kejelasan suatu rencana dapat dilihat pada:

Tujuan dan sasaran atau target yang harus dicapai serta ada penyusunan perkiraan biaya/harga keperluan pengadaan.

1. Jenis dan bentuk tindakan/kegiatan yang akan dilaksanakan. 2. Petugas pelaksana, misalnya; guru. Karyawan, dan lainlain. 3. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan. 4. Kapan dan di mana kegiatan dilaksanakan. 5. Harus diingat bahwa suatu perencanaan yang baik adalah yang realistis, artinya

rencana tersebut dapat dilaksanakan..

6. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan.

7. Mengikuti pedoman (standar) jenis, kuantitas dan kualitas sesuai dengan skala prioritas.

8. Perencanaan pengadaan sesuai dengan plafond anggaran yang disediakan. 9. Mengikuti prosedur yang berlaku. 10. Mengikutsertakan unsur orang tua murid, 11. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan

kondisi yang tidak disangka-sangka. 12. Dapat didasarkan pada jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (4-5 tahun),

jangka panjang (10 – 15 tahun).

F. Prosedur Perencanaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persekolahan.

Untuk perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

G. Identifikasi dan Menganalisis Kebutuhan Sekolah

Identifikasi adalah pencatatan dan pendaftaran secara tertib dan teratur terhadap seluruh kebutuhan sarana dan prasarana sekolah yang dapat menunjang kelancaran proses belajarar mengajar, baik untuk kebutuhan sekarang maupun yang akan datang. Hal-hal yang terkait dalam identifikas dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarana di sekolah, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Adanya kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan sekolah.

b. Adanya sarana dan prasarana yang rusak, dihapuskan, hilang atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan penggantian.

c. Adanya kebutuhan sarana dan prasarana yang dirasakan pada jatah perorangan jika terjadi mutasi guru atau pegawai sehingga turut mempengaruhi kebutuhan sarana dan prasarana.

d. Adanya persedian sarana dan prasarana untuk tahun anggaran mendatang.

Inventarisasi Sarana dan Prasarana Yang Ada

Setelah identifikasi dan analisis kebutuhan dilakukan, selanjutnya diadakan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan dan pencatatan barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris secara teratur menurut ketentuan yang belaku.

Mengadakan Seleksi

Dalam tahapan mengadakan seleksi, perencanaan sarana dan prasarana meliputi:

a. Menyusun konsep program

Prinsip dalam menyusun program:

1) Ada penanggung jawab yang memimpin pelaksanaan program

2) Ada kegiatan kongkrit yang dilakukan

3) Ada sasaran (target) terukur yang ingin dicapai

4) Ada batas waktu

5) Ada alokasi anggaran yang pasti untuk melaksanakan program.

b. Pendataan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendataan barang:

1) Jenis barang

2) Jumlah barang

3) Kondisi (kualitas) barang.

Sumber Anggaran/Dana

Pendanaan untuk pengadaan, pemeliharaan, penghapusan, dan lain-lain dibebankan dari APBN/APBD, dan bantuan dari BP3 atau Komite Sekolah. Adapun perencanaan anggaran dilaksanakan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Fungsi perencanaan penganggaran adalah untuk memutuskan rincian menurut standar yang berlaku terhadap jumlah dana yang telah ditetapkan sehingga dapat menghindari pemborosan.

G. Perencanaan Pengadaan Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak

1. Perencanaan Pengadaan Barang Bergerak.

a. Barang habis pakai.

1. Menyusun daftar sarana sekolah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan rencana kegiatan sekolah tiap bulan.

2. Memperkirakan biaya untuk pengadaan barang tersebut setiap bulan. 3. Menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan,

tengah tahunan, dan kemudian menjadi rencana tahunan.

b. Barang tidak habis dipakai.

1. Menganalisis dan menyusun keperluan sarana dan prasaran sesuai dengan rencana kegiatan sekolah serta memperhatikan fasilitas yang masih ada dan yang masih dapat dipakai.

2. Memperkirakan biaya sarana dan prasarana yang direncanakan dengan memperhatikan standar yang telah ditentukan.

3. Menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, urgensi kebutuhan dan menyusun rencana pengadaan tahunan.

2. Perencanaan pengadaan barang tidak bergerak.

a. Tanah

1. Menyusun rencana pengadaan tanah berdasarkan analisis kebutuhsn bangunan yang akan didirikan serta lokasi yang ditentukan berdasarkan pemetaan sekolah.

2. Mengadakan survai tentang adanya fasilitas sekolah seperti: jalan, listrik, air, telepon, transportasi dan sebagainya.

3. Mengadakan survai harga tanah. 4. Menyusun rencana anggaran biaya bangunan.

b. Bangunan

Menyusun rencana bangunan yang akan didirikan berdasarkan analisis kebutuhan secara lengkap dan teliti.

1. Mengadakan survai terhadap tanah dimana bangunan akan didirikan, hal luasnya, kondisi, situasi, status, perizinan dan sebagainya.

2. Menyusun rencana konstruksi dan arsitektur bangunan sesuai pesanan. 3. Menyusun rencana anggaran biaya sesuai harga standar yang berlaku di daerah

yang bersangkutan. 4. Menyusun pentahapan rencana anggaran biaya (RAB) yang disesuaikan dengan

rencana pentahapan pelaksanaan secara teknis, serta memperkirakan anggaran yang akan disediakan setiap tahun, dengan memperhatikan skala prioritas yang telah ditetapkan

5. berdasarkan kebijakan Dinas Pendidikan.

PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN

A. Hakikat Pengadaan Sarana dan Prasarana Persekolahan

Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan

persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

B. Cara-cara Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah

Ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Beberapa alternatif cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pembelian

Pembelian adalah merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan sekolah membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual atau supplier untuk mendapatkan sejumlah sarana dan prasarana sesuai dengan

kesepakatan kedua belah pihak. Pembelian dilakukan apabila anggarannya tersedia, seperti pembelian meja, kursi, bangku, lemari, papan tulis, wirelles, dan sebagainya. Pengadaan sarana dan prasarana dengan cara pembelian ini merupakan salah satu cara yang dominan dilakukan sekolah dewasa ini.

2. Pembuatan Sendiri

Pembuatan sendiri merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan membuat sendiri yang biasanya dilakukan oleh guru, siswa, atau pegawai. Pemilihan cara ini harus mempertimbangkan tingkat efektifitas dan efesiensinya apabila dibandingkan dengan cara pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang lain. Pembuatan sendiri biasanya dilakukan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang sifatnya sederhana dan murah, misalnya alat-alat peraga yang dibuat oleh guru atau murid.

3. Penerimaan Hibah atau Bantuan

Penerimaan hibah atau bantuan yaitu merupakan cara pemenuhan sarana dan prasaran pendidikan persekolahan dengan jalan pemberian secara cuma-cuma dari pihak lain. Penerimaan hibah atau bantuan harus dilakukan dengan membuat berita acara.

4. Penyewaan

Yang dimaksud dengan penyewaan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan dengan jalan pemanfaatan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan sekolah dengan cara membayar berdasarkan perjanjian

sewa-menyewa. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini hendaknya dilakukan apabila kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara dan temporer.

5. Pinjaman

Yaitu penggunaan barang secara cuma-cuma untuk sementara waktu dari pihak lain untuk kepentingan sekolah berdasarkan perjanjian pinjam meminjam. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara ini hendaknya dilakukan apabila

kebutuhan sarana dan prasarana bersifat sementara dan temporer dan harus mempertimbangkan citra baik sekolah yang bersangkutan.

6. Pendaurulangan

Yaitu pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang berguna untuk kepentingan sekolah.

7. Penukaran

Penukaran merupakan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan menukarkan sarana dan prasarana yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan organisasi atau instansi lain. Pemilihan cara pengadaan

sarana dan prasarana jenis ini harus mempertimbangkan adanya saling menguntungkan di antara kedua belah pihak, dan sarana/prasarana yang dipertukarkan harus merupakan sarana dan prasarana yang sifatnya berlebihan atau dipandang dan dinilai sudah

tidak berdaya guna lagi.

8. Perbaikan atau Rekondisi

Perbaikan merupakan cara pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dengan jalan memperbaiki sarana dan prasarana yang telah mengalami kerusakan, baik dengan perbaikan satu unit sarana dan prasarana maupun dengan jalan penukaran instrumen yang baik di antara instrumen sarana dan prasarana yang rusak sehingga instrumen-instrumen yang baik tersebut dapat disatukan dalam satu unit atau beberapa unit, dan pada akhirnya satu atau beberapa unit sarana dan prasarana tersebut dapat dioperasikan atau difungsikan.

C. Prosedur Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Implementasinya

Prosedur pengadaan barang dan jasa harus mengacu kepada Kepres No. 80 tahun 2003 yang telah disempurnakan dengan Permen No. 24 tahun 2007. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah umumnya melalui prosedur sebagai berikut:

1. Menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. 2. Mengklasifikasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 3. Membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana yang ditujuakan kepada

pemerintah bagi sekolah negeri dan pihak yayasan bagi sekolah swasta. 4. Bila disetujui maka akan ditinjau dan dinilai kelayakannya untuk mendapat

persetujuan dari pihak yang dituju.

5. Setelah dikunjungi dan disetujui maka sarana dan prasarana akan dikirim ke sekolah yang mengajukan permohonan pengadaan sarana dan prasarana tersebut.

D. Proses Pengadaan Berbagai Jenis Sarana dan Prasarana

Sekolah

Berikut dijelaskan pengadaan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan:

1. Buku

Yang dimaksud dengan buku disini ialah buku pelajaran, buku bacaan, buku perpustakaan dan buku-buku lainnya. Buku yang dapat dipakai oleh sekolah meliputi buku teks utama, buku teks pelengkap, buku bacaan baik fiksi maupun non fiksi, buku sumber dan sebagainya. Tentang jenis-jenis buku harus mengacu pada standar di atas yang antara lain meliputi:

1. Buku teks utama adalah buku pokok yang menjadi pegangan guru dan murid yang subtansinya mengacu pada kurikulum yang berlaku.

2. Buku teks pelengkap adalah buku yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan buku teks utama yang digunakan oleh murid dan guru yang seluruh isinya menunjang kurikilum.

3. Buku bacaan non fiksi adalah buku bacaan yang ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan. Pada umumnya buku bacaan non fiksi menunjang salah satu bidang studi. Sistematika penyusunannya tidak seperti buku teks pelengkap tetapi disajikan secara populer.

4. Buku bacaan fiksi adalah buku bacaan yang ditulis tidakberdasarkan fakta atau kenyataan, melainkan berdasarkankhayalan penulis. Isi buku bacaan fiksi biasanya berbentuk cerita yang tidak benar-benar terjadi.

Untuk pengadaan buku dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu:

a. Membeli

b. Menerbitkan sendiri

c. Menerima bantuan/hadiah

d. Menukar.

Dalam hal ini yang biasa dilakukan oleh sekolah adalah membeli dan menerima bantuan/hibah. Sebab jika menerbitkan sendiri akan sangat membutuhkan waktu yang lama, sedangkan jika menukar tidak semua materi akan sesuai dengan materi yang diajarkan atau dengan kurikulum.

2. Alat

Alat yang dimaksud dalam hal ini terdiri atas alat-alat kantor dan alat-alat pendidikan. Adapun yang termasuk alat kantor ialah alat-alat yang biasa digunakan di kantor seperti: mesin tulis, mesin hitung, mesin stensil, komputer, alat-alat pembersih dan sebagainya.

Sedangkan yang termasuk dalam alat pendidikan ialah alat-alat yang secara fungsional digunakan dalam proses belajar mengajar seperti alat peraga, alat praktik, alat laboratorium, alat kesenian, alat olah raga dan sebagainya. Pengadaan alat kantor dan alat pendidikan dapat dilaksanakan dengan cara:

a. Membeli

b. Membuat sendiri

c. Menerima bantuan/ hibah/hadiah.

3. Perabot

Perabot ialah barang-barang yang berfungsi sebagai tempat untuk menulis, istirahat, tempat penyimpanan alat atau bahan.

Contoh: meja, kursi, lemari, rak, filling kabinet dan sebagainya. Dalam pengadaan perabot sekolah, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti segi antropometri, ergonomi. Estetika, dan segi ekonomis.

1. Antropometri, artinya pengadaan perabot dengan memperhitungkan tinggi badan atau ukuran penggal-penggal tubuh pemakai (misalnya siswa dan tenaga kependidikan lainnya).

2. Ergonomis, maksudnya perabot yang akan diadakan tersebut memperhatikan segi kenyamanan, kesehatan, dan keamanan pemakai,

3. Estetis, yaitu perabot tersebut hendaknya menyenangkan untuk dipakai karena bentuk dan warnanya menarik.

4. Ekonomis, maksudnya perabot bukan hanya berkaitan dengan harganya tetapi merupakn transformasi wujud efisiensi dan efektifitas dalam pengadaan dan pendayagunaannya.

4. Bangunan

Pengadaan bangunan dapat dilaksanakan dengan cara:

a. Membangun bangunan baru

Membangun bangunan baru meliputi:

1. Mendirikan, memperbaharui (rehabilitasi/renovasi), memper-luas, mengubah dengan cara membongkar seluruh atau sebagian bangunan gedung.

2. Pembuatan pagar halaman, jalan, pengerasan halaman, pemasangan pompa/menara air, pengadaan listrik.

3. Kegiatan pekerjaan tanah yang meliputi; pengurugan tanah, perbaikan tanah dan penyelidikan tanah.

4. Membangun baru terdiri dari kegiatan perencanaan, kegiatan pelaksanaan, dan kegiatan pengawasan lapangan.

b. Membeli bangunan

1. Pada prinsipnya membeli bangunan yang sudah jadi termasuk tanahnya tidak diperbolehkan. Tetapi dalam hal24 hal luar biasa, dapat diusulkan kepada Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas dengan disertai alasan-alasan yang kuat melalui Menteri Pendidikan Nasional.

2. Setelah ada persetujuan dan dananya sudah tersedia, selanjutnya dilakukan penawaran harga dari pemiliknya melalui Panitia Pembebasan Tanah setempat yang dibentuk berdasarkan kepres 80 tahun 2003.

3. Apabila antara harga penawaran dan harga penaksiran Panitia sudah ada kecocokan, maka dapat langsung diselesaikan akte jual beli di depan Notaris/Pejabat Pembuat akte Tanah dan selanjutnya diselesaikan balik nama sertifikat tanah.

1) c. Menyewa bangunan

2) Apabila diperlukan untuk keperluan gedung sekolah, gudang dan sebagainya, maka suatu instansi diperkenankan untuk menyewa bangunan, dengan syarat anggaran untuk membayar sewa itu harus sudah tersedia lebih dahulu.

3) Untuk menetapkan besarnya sewa, pemilik bangunan perlu dimintakan pengesahan/penetapan lebih dahulu kepada Panitia Sewa Menyewa atau Kantor Urusan

4) Perumahan setempat.

5) Setelah ditetapkan sewanya, dibuat Surat Perjanjian (kontrak) antara pihak penjual dan pihak yang menyewakan, jika dianggap perlu dilakukan dengan akte notaris.

6) Gedung sekolah milik swasta (bersubsidi) dahulu pernah mendapat subsidi dari Pemerintah cq Departemen Pendidikan Nasional, apabila dipakai oleh sekolah negeri,

7) berdasarkan peraturan subsidi yang sekarang masih berlaku tidak perlu dibayar sewanya, tetapi pemakai wajib memelihara bangunan tersebut sebagaimana mestinya.

d. Menerima hibah bangunan

1) Departemen Pendidikan Nasional dapat menerima hibah bangunan berikut tanah dari pihak lain (Pemerintah Daerah/ Swasta).

2) Agar ada dasar hukumnya, sebaiknya pelaksanaannya dilakukan dengan Akte Notaris Pejabat Pembuat Akte tanah setempat.

e. Menukar bangunan

1) Penukaran bangunan atau pemindahtanganan barang tidak bergerak milik negara pada umumnya diatur dalam Keputusan Presiden tentang pelaksanaan APBN, yaitu segala sesuatu harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan terlebih dahulu.

2) Bangunan milik negara yang tidak memenuhi fungsinya lagi, lokasinya terlalu ramai atau tanahnya terlalu sempit untuk diadakan perluasan bangunan, dapat diusulkan untuk ditukarkan dengan bangunan milik pihak lain yang sudah jadi atau masih akan dibangun di lokasi lain. Usul penukaran diajukan kepada Menteri Pendidikan Nasional dengan dilampiri:

a) Alasan-alasan penukaran

b) Penaksiran sementara harga tanah/bangunan lama

c) Penaksiran sementara harga tanah/bangunan baru

d) Surat-surat pemilikan tanah/bangunan lama

e) Gambar situasi/denah dari tanah/bangunan lama

f) Gambar situasi/denah dari tanah/bangunan baru.

Catatan: Pada prinsipnya usul penukaran itu menguntungkan Negara dalam arti Pemerintah mendapat penggantian tanah/bangunan baru yang lebih luas dan memenuhi persyaratan.

3) Setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan, maka perlu dibentuk Panitia Penaksir yang terdiri atas wakil-wakil dari Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Keuangan, Departeman Kimpraswil, Departemen Dalam Negeri, BPN dan Pemerintah Daerah, untuk menetapkan penaksiran harga tanah/bangunan yang lama dan harga tanah/bangunan baru.

4) Apabila kedua penaksiran itu sudah disepakati, maka dapat diselesaikan Surat Perjanjian Penukaran di depan Notaris Pejabat Pembuat Akte Tanah. Penyerahan tanah/bangunan lama, baru boleh dilakukan setelah tanah/bangunan baru selesai dibangun menurut Surat

5) Perjanjian dan diteima baik oleh Departemen Pendidikan Nasional.

6) Selanjutnya diselasaikan balik nama sertifikat tanah/bangunan baru, dan diselasaikan pula

7) penghapusan tanah/bangunan lama dari daftar inventaris dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.

5. Tanah

Pengadaan tanah dapat dilaksanakan dengan cara:

1) Membeli

2) Menerima bantuan/hadiah

3) Menukar

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengadaan tanah adalah:

Menyusun rencana pengadaan tanah yang lokasi dan luasnya sesuai dengan keperluan.

1) Mengadakan survei untuk menentukan lokasi tanah yang baik sesuai dengan maksud serta memperhatikan perencanaan tata bangunan.

2) Mengadakan survai terhadap adanya sarana jalan, listrik, telepon, air , dan alat pengangkutan.

3) Mengadakan survai harga tanah di lokasi yang telah ditentukan untuk bahan pengajuan rencana anggaran dari hasil survai.

4) Mengajukan rencana anggaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan data yang telah disusun.

E. Pengendalian Dalam Pengadaan

Pengadaan barang, baik yang dilakukan sendiri oleh sekolah maupun dari luar sekolah, hendaknya dapat dicatat sesuai dengan keadaan dan kondisinya. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya pengecekan, serta melakukan pengontrolan terhadap keluar/masuknya barang atau sarana dan prasarana milik sekolah. Catatan tersebut dituangkan dalam format pengadaan sarana dan prasarana pendidikan yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai rujukan bagi sekolah dalam melakukan aktivitas pengadaan sarana dan prasarana untuk sekolah.

PEMELIHARAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PERSEKOLAHAN

A. Hakikat Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Persekolahan

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan.

Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan su atu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan mencakup segala daya upaya yang terus menerus untuk mengusahakan agar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari

pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud.

B. Tujuan dan Manfaat Pemeliharaan

1. Tujuan pemeliharaan

Untuk mengoptimalkan usia pakai perlatan. Hal ini sangat penting terutama jika dilihat dari aspek biaya, karena untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan merawat bagian dari peralatan tersebut.

1. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal.

2. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pencekkan secara rutin dan teratur.

3. Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang 4. menggunakan alat tersebut.

2. Manfaat pemeliharaan

1. Jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat.

2. Pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminim mungkin.

3. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindar kehilangan.

4. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang, 5. Pemeliharaan yang baik memberikan hasil pekerjaan yang baik.

C. Macam-macam Pekerjaaan Pemeliharaan

1. Perawatan terus menerus (teratur, rutin)

a. Pembersihan saluran drainase dari sampah dan kotoran

b. Pembersihan ruangan-ruangan dan halaman dari sampah dan kotoran

c. Pembersihan terhadap kaca, jendela, kursi, meja, lemari, dan lain-lain

d. Pembabatan rumput dan semak yang tidak teratur

e. Pembersihan dan penyiraman kamar mandi/wc untuk menjaga kesehatan.

2. Perawatan berkala

a. Perbaikan atau pengecatan kusen-kusen, pintu, tembok dan komponen bangunan lainnya yang sudah terlihat kusam

b. Perbaikan mebeler (lemari, kursi, meja, dan lain-lain)

c. Perbaikan genteng rusak/pecah yang menyebabkan kebocoran

d. Pelapisan plesteran pada tembok yang retak atau terkelupas

e. Pembersihan dan pengeringan lantai, halaman atau selasar yang terkena air h ujan/air tergenang.

3. Perawatan darurat

1. Dilakukan terhadap kerusakan yang tidak terduga sebelumnya dan berbahaya/merugikan apabila tidak diantisipasi secepatnya

2. Perbaikan yang sifatnya sementara dan harus cepat selesai supaya;

Kerusakan tidak bertambah parah Proses pembelajarantidak terganggu

1. Dilaksanakan secara swakelola 2. Harus segera dilakukan perbaikan permanen.

4. Perawatan preventif

Perawatan preventif adalah perawatan yang dilakukan pada selang waktu tertentu dan pelaksanaannya dilakukan secara rutin dengan beberapa kriteria yang ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya perawatan preventif merupakan cara perawatan sarana dan prasarana yang dilakukan sebelum sarana dan prasarana tersebut mengalami kerusakan Tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan sarana dan prasarana tidak bekerja dengan normal dan membantu agar sarana dan prasarana dapat aktif sesuai dengan fungsinya.

Pekerjaan yang tergolong perawatan preventif adalah melihat, memeriksa, menyetel, mengkalibrasi, meminyaki, penggantian suku cadang dan sebagainya. Adapun langkah-langkah dalam perwatan preventif adalah:

a. Menyusun program perawatan preventif di sekolah

b. Membentuk tim pelaksana perawatan preventif sekolah yang terdiri atas; Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, BP3 atau Komite Sekolah

c. Menyiapkan jadwal tahunan kegiatan perawatan untuk setiap peralatan dan fasilitas sekolah

d. Menyiapkan lembar evaluasi untuk menilai hasil kerja perawatan pada masing-masing bagian sekolah

e. Memberi penghargaan bagi mereka yang berhasil meningkatkan kinerja peralatan sekolah dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam merawat sarana dan prasarana sekolah.

D. Bentuk-bentuk Upaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

1. Berdasarkan kurun waktu

Upaya pemeliharaan menurut ukuran waktu dapat dilakukan:

a. Pemeliharaan sehari-hari

Pemeliharaan ini dapat dilakukan setiap hari (setiap akan/sesudah memakai). Pemeliharaan ini dilakukan oleh pegawai yang menggunakan barang tersebut dan

bertanggung jawab atas barang itu, misalnya; pengemudi mobil, pemegang mesin tik, mesin stensil dan sebagainya, harus memelihara kebersihan dan memperbaiki kerusakankerusakan kecil.

b. Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan ini dapat dilakukan secara berkala atau dalam jangka waktu tertentu sesuai petunjuk penggunaan (manual), misalnya 2 atau 3 bulan sekali dan sebagainya (seperti mesin tulis) atau setelah jarak tempuh tertentu (kendaraan bermotor) atau jam pakai tertentu (mesin statis). Upaya pemeliharaan ini biasanya dilakukan sendiri oleh pemegangnya/penanggung jawabnya atau memanggil ahli untuk melakukannya.

2. Berdasarkan umur penggunaan barang

Upaya pemeliharaan menurut umur penggunaan barang dapatdilihat dari dua aspek:

a. Usia barang secara fisik

Setiap barang terutama barang elektronik atau mesin mempunyai batas waktu tertentu dalam penggunaannya.

Untuk peralatan dan mesin kondisi usang itu sangat relatif, oleh karena itu perlu disepakati batas-batasnya. Kalau sebuah mesin kapasitasnya dikatakan 100 % pada waktu baru, maka pada kondisi usang kapasitas total adalah 0 %.

b. Usia barang secara administratif

Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari jarang ditemui barang yang keadaannya secara fisik telah 0 %, sebab kalau terjadi hal yang demikian jelas telah mengganggu kelancaran

kegiatan dalam organisasi. Oleh karena itu biasanya barang dalam kondisi yang kapasitasnya lebih kurang 50 % sudah diusulkan untuk dihapus, karena hanya mempersempit ruangan saja dan biaya perawatannya juga akan lebih besar.

Misalnya pemakaian barang yang berwujud seperti kendaraan dinas dengan jangka waktu selama 5 tahun.

3. Pemeliharaan dari segi penggunaan

Barang yang digunakan harus sesuai dengan fungsinya sehingga dapat mengurangi kerusakan pada barang tersebut. Misalnya, penggunaan komputer yang digunakan untuk keperluan kantor, bukan untuk yang lainnya.

4. Pemeliharaan menurut keadaan barang

Pemeliharaan yang dilakukan menurut keadaan barang dilakukan terhadap barang habis pakai dan barang tak habis pakai.

a. Pemeliharaan untuk barang yang habis pakai terutama ditujukan pada saat penyimpanan sebelum barang tersebut dipergunakan.

b. Pemeliharaan terhadap barang tahan lama seperti:

1) Mesin-mesin

Mesin-mesin memerlukan pemeliharaan sehari-hari dan pemeliharaan berkala. Pemeliharaan sehari-hari dilakukan oleh pegawai yang diserahi tugas dan tanggung jawab

terhadap alat-alat tersebut. Misalnya untuk mesin-mesin kantor selalu harus dibersihkan dari debu, disikat pada bagian yang perlu disikat, menutup kembali setelah

dipergunakan. Untuk mesin pembangkit tenaga listrik perlu diperiksa alat pelumas dan alat pendingin. Pemeliharaan alat harus sesuai dengan ketentuan pabrik.

2) Kendaraan

Untuk kendaraan bermotor diperlukan pemeliharaan sehari-hari, berkala, dan perbaikan terhadap kerusakan dengan cara:

- Membersihkan kendaraan

- Memeriksa air radiator

- Memeriksa minyak motor

- Membersihkan dan memeriksa air accu

- Jika terdapat kerusakan. melaporkan ke unit yang mengurus kendaraan untuk mendapat perbaikan.

3) Alat-alat elektronika

Alat-alat elektronika memerlukan pemeliharaan seharihari dan pemeliharaan berkala. Cara pemeliharaannya sama dengan pemeliharaan mesin-mesin kantor. Untuk

beberapa peralatan tertentu cara pemeliharaannya ditentukan oleh pabrik yang memproduksi.

4) Buku-buku

Pemeliharaan terhadap buku-buku dilakukan setiap hari dan berkala. Pemeliharaan setiap hari dilakukan dengan jalan membersihkan buku-buku tersebut secara berkala dengan melakukan penyemprotan obat anti hama untuk waktu-waktu tertentu.

5) Meubiler

Pemeliharaan mebiler pada garis besarnya hanya memerlukan pemeliharaan sehari-hari dan perbaikan jika terjadi kerusakan.

6) Alat-alat laboratorium

Pemeliharaan terhadap alat-alat laboratorium memerlukan pemeliharaan sehari-hari dan untuk sebagian memerlukan pemeliharaan berkala. Khusus untuk alat-alat yang mudah pecah harus diperhatikan mengenai penempatan alat-alat tersebut dengan cara membuatkan kotak-kotak khusus. Sebagian besar dari kewajiban pemeliharaan alat laboratorium dilakukan oleh tenaga tehnis bukan tenaga administratif.

7) Gedung-gedung

Gedung-gedung memerlukan pemeliharaan sehari-hari. Untuk perbaikan berkala misalnya setiap tahun dilakukan pengapuran dan perbaikan terhadap kerusakan. Perbaikan terhadap kerusakan dapat berupa perbaikan ringan yaitu terhadap kerusakan kecil-kecil dan perbaikan berat misalnya rehabilitasi. Perbaikan sehari-hari, pemeliharaan berkala dan perbaikan ringan dibebankan pada anggaran rutin, sedang untuk rehabilitasi biayanya pada anggaran pembangunan. Pemeliharaan gedung sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Penjaga/pesuruh sekolah adalah orang yang bertugas sehari-hari dalam memelihara kebersihan, keamanan, dan berada dibawah pengamatan kepala sekolah. Perlu disadari bahwa mencegah kerusakan lebih muda dari memperbaiki kerusakan.

8) Pemeliharaan ruang kelas

- Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas

- Setiap tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas.

9) Pemeliharaan tanah sekolah

Pemeliharaan terhadap tanah sekolah berupa pemagaran/pemberian tanda batas dan pembersihan. Pelaksanaan pemeliharaan tanah sekolah meliputi:

- Pagar sekolah

Pagar sekolah diusahakan dengan tinggi minimal 185 cm dibuat dari tembok bata atau besi atau kombinasi keduanya, tidak membahayakan keselamatan siswa, bukan tempat memanjat dan tempat melompat siswa.

- Taman sekolah

Taman sekolah direncanakan minimal sepertiga luas tanah sekolah, bisa ditanami tanaman tahun atau buah-buahan, tanaman bunga, rumput sehingga dapat digunakan kawasan areal hijau sekolah.

- Tempat upacara

Lapangan tempat upacara sebaiknya dikeraskan dengan semen/aspal agar pada waktu musim hujan tidak becek dan pada musim panas tidak berdebu yang dapat mengganggu kesehatan.

- Lapangan olah raga

Lapangan untuk senam, basket, bola volli, bulu tangkis, perlu diperhatikan pemeliharaan dan pengaturan pemakaiannya secara bergantian dan sebaiknya dibuatkan jadwal pemakainnya.

E. Hal-hal yang Perlu diperhatikan Sehubungan dengan

Pemeliharaan/ Perawatan Persekolahan

1. Tenaga kerja/tenaga sukarela

a. Guru dan murid

b. Tenaga gotong royong/swadaya masyarakat

c. Pekerja harian lepas/musiman

d. Pekerja harian tetap, antara lain penjaga sekolah

2. Alat dan bahan

a. Alat, seperti lap untuk pembersih, sapu lantai dan sapu lidi,

peralatan kayu, ember, peralatan tembok/batu, kuas cat,

amplas, dan lain-lain.

b. Bahan, seperti batu bata, pasir, semen, air, cat, genteng,

paku, pelitur, seng, dan lain-lain.

3. Jenis atau spesifikasi barang, ada yang perlu perawatan

secara rutin ada juga yang hanya dilakukan secara berkala.