Abstract

Indonesia is the state law and is not state power as regulated in the Article (1) Sub Article (3)

Indonesia Constitution of the year 1945 Its mean that the state and the government of Indonesia

is based the law not the power To implementing the concept of rule of law of Indonesia

government and to accomodete all interest of the people democracy constitutional and

parliamentary system are both of the other mechanism which used by Indonesia as mentioned in

the Constitution of 1945 Refering to the history of democracy development and the willingness

to make more effective and efficient of the parliament institution since the year of 2009

Indonesia started to use the parliament threshold (25) in the public election especially for

member of parliament Eventhough the implementation of the above system has been

complaining by the part of the people the parliament of Indonesia (DPR) has confirmed to

increase the parliamentary threshold (becoming 35) for the public election of the year 2014

Keywords Parliamentary threshold Public election Democracy

1 PENDAHULUAN

a Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara

Hukum (Rechtstaat) dan bukan Negara Kekuasaan (machstaat)1 Dengan telah dilakukannya

amandemen terhadap UUD 1945 maka Penjelasan UUD 1945 tersebut telah ditiadakan Isi

serta muatan Penjelasannya telah dimasukan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945

Sebagaimana disebutkan di atas di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 pasca amandemen

ketiga2 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum artinya di dalam interaksi

berbangsa dan bernegara senantiasa didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang telah

disepakati bersama oleh rakyat yang ada di dalam negara Indonesia

Penegasan tengang negara hukum di dalam UUD 1945 sebelum amandemen terdapat di

dalam Penjelasan UUD 1945 dan tidak dicantumkan di dalam Batang Tubuh UUD 19453

Hal ini di dalam praktek ketatanegaraan dapat menimbulkan berbagai pemahaman (multi

tafsir) terhadap UUD 1945 Oleh karena itu pada saat terjadinya amandemen dan untuk

menghindari berbagai pemahaman (multi tafsir) maka Majlis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) saat itu berupaya untuk memasukan istilah negara hukum yang tadinya di dalam

Penjelasan UUD 1945 dimasukan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 Sebagai bagian dari

pelaksanaan negara hukum dimaksud dalam praktek katatanegaraan di berbagai negara

diimplementasikan dalam pembentukan lembaga parlemen sebagai lembaga perwakilan

1 Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) Sistem Pemerintahan

I Indonesia ialah Negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat)

1 Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat) 2 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (setelah amandemen) Negara Indonesia adalah negara hukum 3 Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) Sistem pemerintahan negara ialah Indonesia negara berdasarkan

atas hukum (rechtstaat) Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka

(machtstaat)

rakyat yang diharapkan akan mampu mengakomodir atau menampung aspirasi keinginan

seluruh rakyat

Di Indonesia lembaga parlemen dilaksanakan dalam suatu lembaga Majlis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di dalamnya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Di Amerika Serikat lembaga patlemen

dilaksanakan dalam suatu lembaga Kongres Amerika Serikat yang di dalamnya terdiri dari

lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) dan Dewan Negara Bagian

(Senat) Dan begitu juga beberapa negara melengkapi kelembagaan parlemen dengan

barbagai sistem

Di dalam mengisi kelembagaan parlemen tersebut dalam praktek ketatanegaraan di

berbagai negara sistem perekrutan anggota parlemen khususnya di bidang legislatif

dilakukan dengan suatu sistem yang tanpa batas (parliamentary un-threshold) yaitu

perekrutan anggota parlemen dibuka seluas-luasnya kepada calon-calon terpilih tanpa

memperhatikan berapa persen hasil suara partai politiknya Hal ini dimaksudkan agar

keterwakilan rakyat dalam parlemen dapat dimaksimalkan dengan mengabaikan bagaimana

efesiensi dari lembaga parlemen itu sendiri

Di sisi lain terdapat pula penggunaan dengan sistem terbatas (parliamentary threshold)

yaitu perekrutan anggota parlemen tidak dibuka seluas-luasnya kepada calon-calon terpilih

akan tetapi akan diperhatikan berapa persen hasil suara partai politiknya Hal ini tentu

dimaksudkan agar lembaga parlemen dapat berjalan sangat efesien di mana lembaga

parlemen akan diisi oleh partai-partai yang memperoleh hasil pemilu yang telah sesuai

dengan ambang batas (threshold) yang telah ditetapkan

Dari kedua sistem parlementariat tersebut di atas memiliki sisi baik dan juga sisi

buruknya Sistem parlemen tanpa batas (parliamentary un-threshold) memiliki sisi kebaikan

di mana semua aspirasi rakyat dalam skala kecil apapun akan duduk diparlemen dan ini

mungkin merupakan implementasi demokrasi secara komprehensif Namun demikian system

ini memiliki sisi buruk di mana dikarenakan semua anggota terpilih dari hasil pemilihan

sekecil apapun dapat duduk di parlemen Dan berakibat lembaga parlemen akan terdapat

banyak faksi dan kepentingan yang sudah pasti pelaksanaannya akan menjadi tidak efesien

Sementara itu parlemen dengan system terbatas (parliamentary threshold) memiliki sisi

kebaikan di mana para anggota parlemen dari partai yang telah melampaui ambang batas

yang telah ditetapkan yang akan duduk di parlemen sehingga di parlemen tidak terlalu

banyak faksi dan kepentingan dan sudah tentu parlemen dapat berjalan lebih efisien Namun

demikian sistem ini memiliki sisi buruknya yaitu dengan diberikannya ambang batas tertentu

bagi calon anggota parlemen yang akan duduk maka bagi partai yang secara nasional tidak

berhak duduk di parlemen akan tetapi secara perseorangan hasil pemilihan umum

memperoleh tempat di parlemen akan menjadi tergusur haknya karena diakibatkan

penerapan sistem parlemen threshold Dan inilah sesungguhnya hal-hal yang tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum

ldquoParliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 35 prosen yang

berlaku secara nasional dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Anggota Legislatif dianggap berbahaya sehingga aturan PT tersebut dibatalkan MK

Selanjutnya Mahfud MD mengatakan bahwa MK setuju jika PT dinaikan dari 25

menjadi 35 Langkah itu agar terjadi penyederhanaan parpol secara alami berdasarkan

seleksi rakyat Namun pemberlakuan secara nasional melanggar konstitusirdquo4

Mahfud MD menjelaskan bahaya pertama dari PT secara nasional yakni kursi di DPRD

KabupatenKota akan hilang jika parpol tersebut tidak mampu mencapai 35 ditingkat

nasional Sebagai contoh Partai Damai Sejahtera yang kuat di Sumatra Utara atau Nusa

4 Mahfud MD Kompas Com Tanggal 26 Januari 2012

Tenggara Timurrdquoakan tetapi di pusat lemah masa kursinya lalu dihabisirdquo jadi itu

membunuh keberagaman di daerahrdquo5

Bahaya yang kedua ada kemungkinan dengan PT 35 kursi di DPRD KabupatenKota

tidak terbagi Mahfud member contoh misalnya ada 30 parpol mengikuti pemilu Jika

perolehan masing-masing parpol ternyata merata maka masing-masing parpol hanya

mendapat 3333 Dengan demikian kursi tidak bisa dibagi lantaran tak memenuhi PT

atau misalnya dari 30 partai hanya tiga partai yang memenuhi mencapai PT misalnya

PDIP 7 Demokrat 7 Golkar 7 jadi 21 Nah yang lain jadi tidak terbagi karena

tidak mencapai PT Itu bertentangan dengan konstitusi kalau pemilu tidak menghabiskan

kursi yang disediakan untuk diisi oleh rakyat6

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia khususnya perkembangan

lembaga legislative memiliki catatan yang tidak signifikan Hal ini dapat dilihat dari

perkembangan lembaga parlemen sejak period eke 1 (1945-1949) periode ke II (1949-1950)

periode ke III (1950-1959) sampai period eke IV (1959-1998) belum menggambarkan

adanya lembaga parlemen yang mampu memberikan keterwakilan secara demokratis Hal ini

dapat dilihat dari belum terlaksananya suatu pemilihan umum yang benar-benar terlaksana

secara jujur adil bebas dan rahasia

Selanjutnya dengan bergeloranya era perubahan yang ditandai dengan adanya tuntutan

reformasi di berbagai bidang khususnya di bidang hukum sejak period eke V (1998-2004)

dimulailah wacana pembentukan lembaga parlemen yang dipilih secara demokratis

Dimulainya dengan membentuk Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang

No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Yang

pada tahun 2012 ditetapkan kembali Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Dari ketiga Undang-undang itulah sudah

5 Mahfud MD Ibid 6 Mahfud MD Ibid

mulai dirintis adanya penerapan sistem parliamentary threshold atau ambang batas untuk

duduk di dalam lembaga parlemen

b Permasalahan

Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1 Apakah sistem parlemen threshold merupakan bagian dari proses demokrasi

2 Sejauh manakah parlemen threshold memiliki peran dalam perkembangan demokrasi

di Indonesia

3 Bagaimanakah para elit politik di Indonesia menyikapi penerapan sistem parlemen

threshold

c Tujuan dan Manfaat

1 Tujuan

Dengan penulisan ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang jelas

kepada para stakeholdersmasyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan

demokrasi khususnya dengan diterapkannya sistem parlemen threshold dalam

pemilihan umum

2 Manfaat

a Teoritis

Akan mampu mengembangkan dan memperkaya referensi-referensi yang bersifat

teoritis berkenaan dengan demokrasi secara umum dan sistem parlemen threshold

secara khusus

b Praktis

Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di

Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan

sistem parlemen threshold di Indonesia

d Kerangka Teori

Grand Theory (Teori Utama)

Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori

hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo

8 yang

berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman

modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh

Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu

ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum

dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo

Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu

mencakup empat elemen penting yaitu

1 Perlindungan hak azasi manusia

2 Pembagian kekuasaan

3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang

4 Peradilan tata usaha negara9

7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012

Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from

German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of

rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is

often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran

hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai

negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika

8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan

yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid

1 PENDAHULUAN

a Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dengan tegas mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara

Hukum (Rechtstaat) dan bukan Negara Kekuasaan (machstaat)1 Dengan telah dilakukannya

amandemen terhadap UUD 1945 maka Penjelasan UUD 1945 tersebut telah ditiadakan Isi

serta muatan Penjelasannya telah dimasukan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945

Sebagaimana disebutkan di atas di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 pasca amandemen

ketiga2 mengatur bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum artinya di dalam interaksi

berbangsa dan bernegara senantiasa didasarkan kepada aturan-aturan hukum yang telah

disepakati bersama oleh rakyat yang ada di dalam negara Indonesia

Penegasan tengang negara hukum di dalam UUD 1945 sebelum amandemen terdapat di

dalam Penjelasan UUD 1945 dan tidak dicantumkan di dalam Batang Tubuh UUD 19453

Hal ini di dalam praktek ketatanegaraan dapat menimbulkan berbagai pemahaman (multi

tafsir) terhadap UUD 1945 Oleh karena itu pada saat terjadinya amandemen dan untuk

menghindari berbagai pemahaman (multi tafsir) maka Majlis Permusyawaratan Rakyat

(MPR) saat itu berupaya untuk memasukan istilah negara hukum yang tadinya di dalam

Penjelasan UUD 1945 dimasukan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 Sebagai bagian dari

pelaksanaan negara hukum dimaksud dalam praktek katatanegaraan di berbagai negara

diimplementasikan dalam pembentukan lembaga parlemen sebagai lembaga perwakilan

1 Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) Sistem Pemerintahan

I Indonesia ialah Negara yang berdasarkan hukum (rechtstaat)

1 Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat) 2 Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (setelah amandemen) Negara Indonesia adalah negara hukum 3 Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) Sistem pemerintahan negara ialah Indonesia negara berdasarkan

atas hukum (rechtstaat) Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan kekuasaan belaka

(machtstaat)

rakyat yang diharapkan akan mampu mengakomodir atau menampung aspirasi keinginan

seluruh rakyat

Di Indonesia lembaga parlemen dilaksanakan dalam suatu lembaga Majlis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di dalamnya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Di Amerika Serikat lembaga patlemen

dilaksanakan dalam suatu lembaga Kongres Amerika Serikat yang di dalamnya terdiri dari

lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) dan Dewan Negara Bagian

(Senat) Dan begitu juga beberapa negara melengkapi kelembagaan parlemen dengan

barbagai sistem

Di dalam mengisi kelembagaan parlemen tersebut dalam praktek ketatanegaraan di

berbagai negara sistem perekrutan anggota parlemen khususnya di bidang legislatif

dilakukan dengan suatu sistem yang tanpa batas (parliamentary un-threshold) yaitu

perekrutan anggota parlemen dibuka seluas-luasnya kepada calon-calon terpilih tanpa

memperhatikan berapa persen hasil suara partai politiknya Hal ini dimaksudkan agar

keterwakilan rakyat dalam parlemen dapat dimaksimalkan dengan mengabaikan bagaimana

efesiensi dari lembaga parlemen itu sendiri

Di sisi lain terdapat pula penggunaan dengan sistem terbatas (parliamentary threshold)

yaitu perekrutan anggota parlemen tidak dibuka seluas-luasnya kepada calon-calon terpilih

akan tetapi akan diperhatikan berapa persen hasil suara partai politiknya Hal ini tentu

dimaksudkan agar lembaga parlemen dapat berjalan sangat efesien di mana lembaga

parlemen akan diisi oleh partai-partai yang memperoleh hasil pemilu yang telah sesuai

dengan ambang batas (threshold) yang telah ditetapkan

Dari kedua sistem parlementariat tersebut di atas memiliki sisi baik dan juga sisi

buruknya Sistem parlemen tanpa batas (parliamentary un-threshold) memiliki sisi kebaikan

di mana semua aspirasi rakyat dalam skala kecil apapun akan duduk diparlemen dan ini

mungkin merupakan implementasi demokrasi secara komprehensif Namun demikian system

ini memiliki sisi buruk di mana dikarenakan semua anggota terpilih dari hasil pemilihan

sekecil apapun dapat duduk di parlemen Dan berakibat lembaga parlemen akan terdapat

banyak faksi dan kepentingan yang sudah pasti pelaksanaannya akan menjadi tidak efesien

Sementara itu parlemen dengan system terbatas (parliamentary threshold) memiliki sisi

kebaikan di mana para anggota parlemen dari partai yang telah melampaui ambang batas

yang telah ditetapkan yang akan duduk di parlemen sehingga di parlemen tidak terlalu

banyak faksi dan kepentingan dan sudah tentu parlemen dapat berjalan lebih efisien Namun

demikian sistem ini memiliki sisi buruknya yaitu dengan diberikannya ambang batas tertentu

bagi calon anggota parlemen yang akan duduk maka bagi partai yang secara nasional tidak

berhak duduk di parlemen akan tetapi secara perseorangan hasil pemilihan umum

memperoleh tempat di parlemen akan menjadi tergusur haknya karena diakibatkan

penerapan sistem parlemen threshold Dan inilah sesungguhnya hal-hal yang tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum

ldquoParliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 35 prosen yang

berlaku secara nasional dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Anggota Legislatif dianggap berbahaya sehingga aturan PT tersebut dibatalkan MK

Selanjutnya Mahfud MD mengatakan bahwa MK setuju jika PT dinaikan dari 25

menjadi 35 Langkah itu agar terjadi penyederhanaan parpol secara alami berdasarkan

seleksi rakyat Namun pemberlakuan secara nasional melanggar konstitusirdquo4

Mahfud MD menjelaskan bahaya pertama dari PT secara nasional yakni kursi di DPRD

KabupatenKota akan hilang jika parpol tersebut tidak mampu mencapai 35 ditingkat

nasional Sebagai contoh Partai Damai Sejahtera yang kuat di Sumatra Utara atau Nusa

4 Mahfud MD Kompas Com Tanggal 26 Januari 2012

Tenggara Timurrdquoakan tetapi di pusat lemah masa kursinya lalu dihabisirdquo jadi itu

membunuh keberagaman di daerahrdquo5

Bahaya yang kedua ada kemungkinan dengan PT 35 kursi di DPRD KabupatenKota

tidak terbagi Mahfud member contoh misalnya ada 30 parpol mengikuti pemilu Jika

perolehan masing-masing parpol ternyata merata maka masing-masing parpol hanya

mendapat 3333 Dengan demikian kursi tidak bisa dibagi lantaran tak memenuhi PT

atau misalnya dari 30 partai hanya tiga partai yang memenuhi mencapai PT misalnya

PDIP 7 Demokrat 7 Golkar 7 jadi 21 Nah yang lain jadi tidak terbagi karena

tidak mencapai PT Itu bertentangan dengan konstitusi kalau pemilu tidak menghabiskan

kursi yang disediakan untuk diisi oleh rakyat6

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia khususnya perkembangan

lembaga legislative memiliki catatan yang tidak signifikan Hal ini dapat dilihat dari

perkembangan lembaga parlemen sejak period eke 1 (1945-1949) periode ke II (1949-1950)

periode ke III (1950-1959) sampai period eke IV (1959-1998) belum menggambarkan

adanya lembaga parlemen yang mampu memberikan keterwakilan secara demokratis Hal ini

dapat dilihat dari belum terlaksananya suatu pemilihan umum yang benar-benar terlaksana

secara jujur adil bebas dan rahasia

Selanjutnya dengan bergeloranya era perubahan yang ditandai dengan adanya tuntutan

reformasi di berbagai bidang khususnya di bidang hukum sejak period eke V (1998-2004)

dimulailah wacana pembentukan lembaga parlemen yang dipilih secara demokratis

Dimulainya dengan membentuk Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang

No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Yang

pada tahun 2012 ditetapkan kembali Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Dari ketiga Undang-undang itulah sudah

5 Mahfud MD Ibid 6 Mahfud MD Ibid

mulai dirintis adanya penerapan sistem parliamentary threshold atau ambang batas untuk

duduk di dalam lembaga parlemen

b Permasalahan

Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1 Apakah sistem parlemen threshold merupakan bagian dari proses demokrasi

2 Sejauh manakah parlemen threshold memiliki peran dalam perkembangan demokrasi

di Indonesia

3 Bagaimanakah para elit politik di Indonesia menyikapi penerapan sistem parlemen

threshold

c Tujuan dan Manfaat

1 Tujuan

Dengan penulisan ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang jelas

kepada para stakeholdersmasyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan

demokrasi khususnya dengan diterapkannya sistem parlemen threshold dalam

pemilihan umum

2 Manfaat

a Teoritis

Akan mampu mengembangkan dan memperkaya referensi-referensi yang bersifat

teoritis berkenaan dengan demokrasi secara umum dan sistem parlemen threshold

secara khusus

b Praktis

Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di

Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan

sistem parlemen threshold di Indonesia

d Kerangka Teori

Grand Theory (Teori Utama)

Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori

hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo

8 yang

berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman

modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh

Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu

ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum

dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo

Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu

mencakup empat elemen penting yaitu

1 Perlindungan hak azasi manusia

2 Pembagian kekuasaan

3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang

4 Peradilan tata usaha negara9

7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012

Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from

German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of

rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is

often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran

hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai

negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika

8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan

yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid

rakyat yang diharapkan akan mampu mengakomodir atau menampung aspirasi keinginan

seluruh rakyat

Di Indonesia lembaga parlemen dilaksanakan dalam suatu lembaga Majlis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di dalamnya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Di Amerika Serikat lembaga patlemen

dilaksanakan dalam suatu lembaga Kongres Amerika Serikat yang di dalamnya terdiri dari

lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representative) dan Dewan Negara Bagian

(Senat) Dan begitu juga beberapa negara melengkapi kelembagaan parlemen dengan

barbagai sistem

Di dalam mengisi kelembagaan parlemen tersebut dalam praktek ketatanegaraan di

berbagai negara sistem perekrutan anggota parlemen khususnya di bidang legislatif

dilakukan dengan suatu sistem yang tanpa batas (parliamentary un-threshold) yaitu

perekrutan anggota parlemen dibuka seluas-luasnya kepada calon-calon terpilih tanpa

memperhatikan berapa persen hasil suara partai politiknya Hal ini dimaksudkan agar

keterwakilan rakyat dalam parlemen dapat dimaksimalkan dengan mengabaikan bagaimana

efesiensi dari lembaga parlemen itu sendiri

Di sisi lain terdapat pula penggunaan dengan sistem terbatas (parliamentary threshold)

yaitu perekrutan anggota parlemen tidak dibuka seluas-luasnya kepada calon-calon terpilih

akan tetapi akan diperhatikan berapa persen hasil suara partai politiknya Hal ini tentu

dimaksudkan agar lembaga parlemen dapat berjalan sangat efesien di mana lembaga

parlemen akan diisi oleh partai-partai yang memperoleh hasil pemilu yang telah sesuai

dengan ambang batas (threshold) yang telah ditetapkan

Dari kedua sistem parlementariat tersebut di atas memiliki sisi baik dan juga sisi

buruknya Sistem parlemen tanpa batas (parliamentary un-threshold) memiliki sisi kebaikan

di mana semua aspirasi rakyat dalam skala kecil apapun akan duduk diparlemen dan ini

mungkin merupakan implementasi demokrasi secara komprehensif Namun demikian system

ini memiliki sisi buruk di mana dikarenakan semua anggota terpilih dari hasil pemilihan

sekecil apapun dapat duduk di parlemen Dan berakibat lembaga parlemen akan terdapat

banyak faksi dan kepentingan yang sudah pasti pelaksanaannya akan menjadi tidak efesien

Sementara itu parlemen dengan system terbatas (parliamentary threshold) memiliki sisi

kebaikan di mana para anggota parlemen dari partai yang telah melampaui ambang batas

yang telah ditetapkan yang akan duduk di parlemen sehingga di parlemen tidak terlalu

banyak faksi dan kepentingan dan sudah tentu parlemen dapat berjalan lebih efisien Namun

demikian sistem ini memiliki sisi buruknya yaitu dengan diberikannya ambang batas tertentu

bagi calon anggota parlemen yang akan duduk maka bagi partai yang secara nasional tidak

berhak duduk di parlemen akan tetapi secara perseorangan hasil pemilihan umum

memperoleh tempat di parlemen akan menjadi tergusur haknya karena diakibatkan

penerapan sistem parlemen threshold Dan inilah sesungguhnya hal-hal yang tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum

ldquoParliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 35 prosen yang

berlaku secara nasional dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Anggota Legislatif dianggap berbahaya sehingga aturan PT tersebut dibatalkan MK

Selanjutnya Mahfud MD mengatakan bahwa MK setuju jika PT dinaikan dari 25

menjadi 35 Langkah itu agar terjadi penyederhanaan parpol secara alami berdasarkan

seleksi rakyat Namun pemberlakuan secara nasional melanggar konstitusirdquo4

Mahfud MD menjelaskan bahaya pertama dari PT secara nasional yakni kursi di DPRD

KabupatenKota akan hilang jika parpol tersebut tidak mampu mencapai 35 ditingkat

nasional Sebagai contoh Partai Damai Sejahtera yang kuat di Sumatra Utara atau Nusa

4 Mahfud MD Kompas Com Tanggal 26 Januari 2012

Tenggara Timurrdquoakan tetapi di pusat lemah masa kursinya lalu dihabisirdquo jadi itu

membunuh keberagaman di daerahrdquo5

Bahaya yang kedua ada kemungkinan dengan PT 35 kursi di DPRD KabupatenKota

tidak terbagi Mahfud member contoh misalnya ada 30 parpol mengikuti pemilu Jika

perolehan masing-masing parpol ternyata merata maka masing-masing parpol hanya

mendapat 3333 Dengan demikian kursi tidak bisa dibagi lantaran tak memenuhi PT

atau misalnya dari 30 partai hanya tiga partai yang memenuhi mencapai PT misalnya

PDIP 7 Demokrat 7 Golkar 7 jadi 21 Nah yang lain jadi tidak terbagi karena

tidak mencapai PT Itu bertentangan dengan konstitusi kalau pemilu tidak menghabiskan

kursi yang disediakan untuk diisi oleh rakyat6

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia khususnya perkembangan

lembaga legislative memiliki catatan yang tidak signifikan Hal ini dapat dilihat dari

perkembangan lembaga parlemen sejak period eke 1 (1945-1949) periode ke II (1949-1950)

periode ke III (1950-1959) sampai period eke IV (1959-1998) belum menggambarkan

adanya lembaga parlemen yang mampu memberikan keterwakilan secara demokratis Hal ini

dapat dilihat dari belum terlaksananya suatu pemilihan umum yang benar-benar terlaksana

secara jujur adil bebas dan rahasia

Selanjutnya dengan bergeloranya era perubahan yang ditandai dengan adanya tuntutan

reformasi di berbagai bidang khususnya di bidang hukum sejak period eke V (1998-2004)

dimulailah wacana pembentukan lembaga parlemen yang dipilih secara demokratis

Dimulainya dengan membentuk Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang

No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Yang

pada tahun 2012 ditetapkan kembali Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Dari ketiga Undang-undang itulah sudah

5 Mahfud MD Ibid 6 Mahfud MD Ibid

mulai dirintis adanya penerapan sistem parliamentary threshold atau ambang batas untuk

duduk di dalam lembaga parlemen

b Permasalahan

Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1 Apakah sistem parlemen threshold merupakan bagian dari proses demokrasi

2 Sejauh manakah parlemen threshold memiliki peran dalam perkembangan demokrasi

di Indonesia

3 Bagaimanakah para elit politik di Indonesia menyikapi penerapan sistem parlemen

threshold

c Tujuan dan Manfaat

1 Tujuan

Dengan penulisan ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang jelas

kepada para stakeholdersmasyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan

demokrasi khususnya dengan diterapkannya sistem parlemen threshold dalam

pemilihan umum

2 Manfaat

a Teoritis

Akan mampu mengembangkan dan memperkaya referensi-referensi yang bersifat

teoritis berkenaan dengan demokrasi secara umum dan sistem parlemen threshold

secara khusus

b Praktis

Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di

Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan

sistem parlemen threshold di Indonesia

d Kerangka Teori

Grand Theory (Teori Utama)

Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori

hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo

8 yang

berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman

modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh

Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu

ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum

dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo

Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu

mencakup empat elemen penting yaitu

1 Perlindungan hak azasi manusia

2 Pembagian kekuasaan

3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang

4 Peradilan tata usaha negara9

7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012

Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from

German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of

rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is

often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran

hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai

negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika

8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan

yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid

Dari kedua sistem parlementariat tersebut di atas memiliki sisi baik dan juga sisi

buruknya Sistem parlemen tanpa batas (parliamentary un-threshold) memiliki sisi kebaikan

di mana semua aspirasi rakyat dalam skala kecil apapun akan duduk diparlemen dan ini

mungkin merupakan implementasi demokrasi secara komprehensif Namun demikian system

ini memiliki sisi buruk di mana dikarenakan semua anggota terpilih dari hasil pemilihan

sekecil apapun dapat duduk di parlemen Dan berakibat lembaga parlemen akan terdapat

banyak faksi dan kepentingan yang sudah pasti pelaksanaannya akan menjadi tidak efesien

Sementara itu parlemen dengan system terbatas (parliamentary threshold) memiliki sisi

kebaikan di mana para anggota parlemen dari partai yang telah melampaui ambang batas

yang telah ditetapkan yang akan duduk di parlemen sehingga di parlemen tidak terlalu

banyak faksi dan kepentingan dan sudah tentu parlemen dapat berjalan lebih efisien Namun

demikian sistem ini memiliki sisi buruknya yaitu dengan diberikannya ambang batas tertentu

bagi calon anggota parlemen yang akan duduk maka bagi partai yang secara nasional tidak

berhak duduk di parlemen akan tetapi secara perseorangan hasil pemilihan umum

memperoleh tempat di parlemen akan menjadi tergusur haknya karena diakibatkan

penerapan sistem parlemen threshold Dan inilah sesungguhnya hal-hal yang tidak sesuai

dengan prinsip-prinsip demokrasi secara umum

ldquoParliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen sebesar 35 prosen yang

berlaku secara nasional dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

Anggota Legislatif dianggap berbahaya sehingga aturan PT tersebut dibatalkan MK

Selanjutnya Mahfud MD mengatakan bahwa MK setuju jika PT dinaikan dari 25

menjadi 35 Langkah itu agar terjadi penyederhanaan parpol secara alami berdasarkan

seleksi rakyat Namun pemberlakuan secara nasional melanggar konstitusirdquo4

Mahfud MD menjelaskan bahaya pertama dari PT secara nasional yakni kursi di DPRD

KabupatenKota akan hilang jika parpol tersebut tidak mampu mencapai 35 ditingkat

nasional Sebagai contoh Partai Damai Sejahtera yang kuat di Sumatra Utara atau Nusa

4 Mahfud MD Kompas Com Tanggal 26 Januari 2012

Tenggara Timurrdquoakan tetapi di pusat lemah masa kursinya lalu dihabisirdquo jadi itu

membunuh keberagaman di daerahrdquo5

Bahaya yang kedua ada kemungkinan dengan PT 35 kursi di DPRD KabupatenKota

tidak terbagi Mahfud member contoh misalnya ada 30 parpol mengikuti pemilu Jika

perolehan masing-masing parpol ternyata merata maka masing-masing parpol hanya

mendapat 3333 Dengan demikian kursi tidak bisa dibagi lantaran tak memenuhi PT

atau misalnya dari 30 partai hanya tiga partai yang memenuhi mencapai PT misalnya

PDIP 7 Demokrat 7 Golkar 7 jadi 21 Nah yang lain jadi tidak terbagi karena

tidak mencapai PT Itu bertentangan dengan konstitusi kalau pemilu tidak menghabiskan

kursi yang disediakan untuk diisi oleh rakyat6

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia khususnya perkembangan

lembaga legislative memiliki catatan yang tidak signifikan Hal ini dapat dilihat dari

perkembangan lembaga parlemen sejak period eke 1 (1945-1949) periode ke II (1949-1950)

periode ke III (1950-1959) sampai period eke IV (1959-1998) belum menggambarkan

adanya lembaga parlemen yang mampu memberikan keterwakilan secara demokratis Hal ini

dapat dilihat dari belum terlaksananya suatu pemilihan umum yang benar-benar terlaksana

secara jujur adil bebas dan rahasia

Selanjutnya dengan bergeloranya era perubahan yang ditandai dengan adanya tuntutan

reformasi di berbagai bidang khususnya di bidang hukum sejak period eke V (1998-2004)

dimulailah wacana pembentukan lembaga parlemen yang dipilih secara demokratis

Dimulainya dengan membentuk Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang

No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Yang

pada tahun 2012 ditetapkan kembali Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Dari ketiga Undang-undang itulah sudah

5 Mahfud MD Ibid 6 Mahfud MD Ibid

mulai dirintis adanya penerapan sistem parliamentary threshold atau ambang batas untuk

duduk di dalam lembaga parlemen

b Permasalahan

Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1 Apakah sistem parlemen threshold merupakan bagian dari proses demokrasi

2 Sejauh manakah parlemen threshold memiliki peran dalam perkembangan demokrasi

di Indonesia

3 Bagaimanakah para elit politik di Indonesia menyikapi penerapan sistem parlemen

threshold

c Tujuan dan Manfaat

1 Tujuan

Dengan penulisan ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang jelas

kepada para stakeholdersmasyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan

demokrasi khususnya dengan diterapkannya sistem parlemen threshold dalam

pemilihan umum

2 Manfaat

a Teoritis

Akan mampu mengembangkan dan memperkaya referensi-referensi yang bersifat

teoritis berkenaan dengan demokrasi secara umum dan sistem parlemen threshold

secara khusus

b Praktis

Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di

Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan

sistem parlemen threshold di Indonesia

d Kerangka Teori

Grand Theory (Teori Utama)

Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori

hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo

8 yang

berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman

modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh

Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu

ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum

dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo

Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu

mencakup empat elemen penting yaitu

1 Perlindungan hak azasi manusia

2 Pembagian kekuasaan

3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang

4 Peradilan tata usaha negara9

7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012

Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from

German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of

rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is

often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran

hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai

negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika

8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan

yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid

Tenggara Timurrdquoakan tetapi di pusat lemah masa kursinya lalu dihabisirdquo jadi itu

membunuh keberagaman di daerahrdquo5

Bahaya yang kedua ada kemungkinan dengan PT 35 kursi di DPRD KabupatenKota

tidak terbagi Mahfud member contoh misalnya ada 30 parpol mengikuti pemilu Jika

perolehan masing-masing parpol ternyata merata maka masing-masing parpol hanya

mendapat 3333 Dengan demikian kursi tidak bisa dibagi lantaran tak memenuhi PT

atau misalnya dari 30 partai hanya tiga partai yang memenuhi mencapai PT misalnya

PDIP 7 Demokrat 7 Golkar 7 jadi 21 Nah yang lain jadi tidak terbagi karena

tidak mencapai PT Itu bertentangan dengan konstitusi kalau pemilu tidak menghabiskan

kursi yang disediakan untuk diisi oleh rakyat6

Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia khususnya perkembangan

lembaga legislative memiliki catatan yang tidak signifikan Hal ini dapat dilihat dari

perkembangan lembaga parlemen sejak period eke 1 (1945-1949) periode ke II (1949-1950)

periode ke III (1950-1959) sampai period eke IV (1959-1998) belum menggambarkan

adanya lembaga parlemen yang mampu memberikan keterwakilan secara demokratis Hal ini

dapat dilihat dari belum terlaksananya suatu pemilihan umum yang benar-benar terlaksana

secara jujur adil bebas dan rahasia

Selanjutnya dengan bergeloranya era perubahan yang ditandai dengan adanya tuntutan

reformasi di berbagai bidang khususnya di bidang hukum sejak period eke V (1998-2004)

dimulailah wacana pembentukan lembaga parlemen yang dipilih secara demokratis

Dimulainya dengan membentuk Undang-undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan

Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang

No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Yang

pada tahun 2012 ditetapkan kembali Undang-undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan

Umum Calon Anggota DPR DPD dan DPRD Dari ketiga Undang-undang itulah sudah

5 Mahfud MD Ibid 6 Mahfud MD Ibid

mulai dirintis adanya penerapan sistem parliamentary threshold atau ambang batas untuk

duduk di dalam lembaga parlemen

b Permasalahan

Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1 Apakah sistem parlemen threshold merupakan bagian dari proses demokrasi

2 Sejauh manakah parlemen threshold memiliki peran dalam perkembangan demokrasi

di Indonesia

3 Bagaimanakah para elit politik di Indonesia menyikapi penerapan sistem parlemen

threshold

c Tujuan dan Manfaat

1 Tujuan

Dengan penulisan ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang jelas

kepada para stakeholdersmasyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan

demokrasi khususnya dengan diterapkannya sistem parlemen threshold dalam

pemilihan umum

2 Manfaat

a Teoritis

Akan mampu mengembangkan dan memperkaya referensi-referensi yang bersifat

teoritis berkenaan dengan demokrasi secara umum dan sistem parlemen threshold

secara khusus

b Praktis

Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di

Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan

sistem parlemen threshold di Indonesia

d Kerangka Teori

Grand Theory (Teori Utama)

Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori

hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo

8 yang

berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman

modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh

Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu

ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum

dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo

Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu

mencakup empat elemen penting yaitu

1 Perlindungan hak azasi manusia

2 Pembagian kekuasaan

3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang

4 Peradilan tata usaha negara9

7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012

Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from

German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of

rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is

often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran

hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai

negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika

8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan

yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid

mulai dirintis adanya penerapan sistem parliamentary threshold atau ambang batas untuk

duduk di dalam lembaga parlemen

b Permasalahan

Dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut

1 Apakah sistem parlemen threshold merupakan bagian dari proses demokrasi

2 Sejauh manakah parlemen threshold memiliki peran dalam perkembangan demokrasi

di Indonesia

3 Bagaimanakah para elit politik di Indonesia menyikapi penerapan sistem parlemen

threshold

c Tujuan dan Manfaat

1 Tujuan

Dengan penulisan ini diharapkan akan mampu memberikan informasi yang jelas

kepada para stakeholdersmasyarakat Indonesia dalam menyikapi perkembangan

demokrasi khususnya dengan diterapkannya sistem parlemen threshold dalam

pemilihan umum

2 Manfaat

a Teoritis

Akan mampu mengembangkan dan memperkaya referensi-referensi yang bersifat

teoritis berkenaan dengan demokrasi secara umum dan sistem parlemen threshold

secara khusus

b Praktis

Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di

Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan

sistem parlemen threshold di Indonesia

d Kerangka Teori

Grand Theory (Teori Utama)

Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori

hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo

8 yang

berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman

modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh

Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu

ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum

dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo

Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu

mencakup empat elemen penting yaitu

1 Perlindungan hak azasi manusia

2 Pembagian kekuasaan

3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang

4 Peradilan tata usaha negara9

7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012

Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from

German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of

rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is

often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran

hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai

negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika

8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan

yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid

Akan mampu memberikan informasi yang jelas kepada para pelaku politik di

Indonesia dalam menyikapi perkembangan demokrasi khususnya penerapan

sistem parlemen threshold di Indonesia

d Kerangka Teori

Grand Theory (Teori Utama)

Sebagai teori utama di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada teori

hukum dalam bentuk konsep ldquoRechtstaatrdquo7 dan konsep ldquoRule of Lawrdquo

8 yang

berkembang dalah sejarah peradaban manusia khususnya di bidang hukum Di zaman

modern konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh

Immanuel Kant Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu

ldquoRechtstaatrdquo sedangkan dalam Anglo AmerikaSaxon konsep negara hukum

dikembangkan oleh AV Decey dengan ldquothe Rule of Lawrdquo

Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebut dengan istilah ldquoRechtsstaatrdquo itu

mencakup empat elemen penting yaitu

1 Perlindungan hak azasi manusia

2 Pembagian kekuasaan

3 Pemerintahan berdasarkan undang-undang

4 Peradilan tata usaha negara9

7 OpCit httpusconstitutionnetconsthtml 28012012

Rechtstaat (GermanRechtstaat) is a concept in Constitutional European legal thinking originally borrowed from

German jurisprudence which can be translated as ldquolegal staterdquo ldquostate of lawrdquo ldquostate of justicerdquo or ldquostate of

rightsrdquo It is a ldquoconstitutional staterdquo in with the exercise of government power is contrained by the law and is

often tied to the Anglo American concept of the rule of law (Rechtstaan adalah merupakan konsep pemikiran

hukum Eropa Kontinental yang aslinya diambil dari jurisprudence German yang dapat diterjemahkan sebagai

negara hukum keadilan negara hak-hak negara merupakan konstitusi negara yang dilakukan pada kekuasaan negara yang berkaitan dengan hukum dan sering digunakan terhadap konsep aturan hukum Anglo Amerika

8 Ibid The rule of law is a legal maxim that the states no person is immune to law (the rule of law adalah aturan

yang tertinggi dalam negara tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum 9 Ibid

Middle Theory (Teori Pendukung)

Sebagai teori pendukung di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu kepada

teori hukum dalam bentuk konsep ldquothe supremacy of lawrdquo10

ldquoequality before the lawrdquo11

ldquodue process of lawrdquo12

ldquolimitation of powerrdquo13

ldquoindependent and impartial judiciaryrdquo

14dan ldquoprotection of human rightsrdquo

15 Dari konsep-konsep hukum tersebut diharapkan

10

Ibid

The supremacy of the law is a fundamental concept in the western democratic order The rule of law requires

boths citizens and government to be subject to known and standing laws The supremacy of law also requires generality in the law This principle is a further development of the principle of equality before the law Laws

should not be made in respect of particular person (supremasi hukum adalah konsep dasar dalam demokrasi

barat Peraturan hukum membutuhkan keduanya warga negara dan pemerintah untuk menjadi pihak yang

mengatahui dan melaksanakan hukum Supremasi hukum juga membutuhkan pengembangan dalam hukum

Prinsip-prinsip ini merupakan pengembangan yang berkelanjutan atas prinsip kesamaan dimuka hukum Hukum

tidak harus dibuat dalam hal kepentingan orangpribadi) 11 Ibid

Equality before the law or equality under the law or legal egalitarianism is the principle under which each

individual is subject to the same laws with no invidual or group having special legal privileges No one exempt or

included more than another Article 7 of Universal Declaration of Human Rights states that ldquoAll are equal before

the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law The phrasa ldquoequality before the law ldquothe motto of the state Nebraska and appears on it state seal (kesetaraan di muka hukum atau

kesepahaman hukum merupakan prinsip yang mengikat setiap individu sebagai subjek atas kesamaan hukum di

mana tidak ada individu atau kelompok yang memiliki keberlakuan khusus terhadap hukum Tidak ada

seorangpun melebihi atau melampaui hukum Pasal 7 Deklarasi PBB tentang HAM bahwa ldquo semua sama di

depan hukumrdquo dan tidak ada diskriminasi terhadap persamaan perlindungan hukum Phrase ldquokesamaan di muka

hukumrdquo merupakan ldquomotordquo dari Nebraska dan hadirnya pada negara maritime tersebut 12

Ibid

Due process of law is a fundamental constitutional guarantee that all legal proceedings and an opportunity to be

heard before the government act to take away onersquos life or property also a Constitutional guarantee that a law

shall not be un reasonable (Proses hukum adalah dasar jaminan konstitusi bahwa semua proses hukum akan

berjalan adil dan akan diberikan pemberitahuan atas kumpulan2 dan diberikan kesempatan untuk didegar sebelum pemerintah mengambil tindakan terhadap kehidupan seseorang atau kepemilikan seseorang juga jamina

n konstitusi bahwa hukum akan memberikan alasan lagi 13 Ibid

Limitation the power is adefinition of power of the state every function of institution of the state has a certainly a

job description and authority (pembatasan kekuasaan merupakan definisi kekuasaan negara sehingga setiap

fungsi institusi memiliki deskripsi pekerjaan tertentu dana kewenangannya 14 Ibid

Independent and impartial judiciary is a fairly act of judiciary field no one and no others can intervent to the

implementation of judiciary process (peradilan yang bebas dan berdiri sendiri merupakan tindakan yang adil

dalam lapangan peradilan di mana tidak seorangpun dan orang lain pun dapat mengintervensi terhadap proses peradilan

15 Ibid

Protection of human rights is a obligation of the state to obey the protection to the rights of the privacy and

individual act of the people (perlindungan hak azasi manusia adalah merupakan kewajiban negara untuk

melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak pribadi dan tindakan individu masyarakat)

dapat memberikan gambaran dan mampu mendukung atas dapat terlaksananya konsep

hukum dalam teori utama yaitu konsep ldquoRechtstaatrdquo dan ldquothe Rule of Lawrdquo

Applied Theory (Teori Pelaksanaan)

Sebagai teori pelaksanaan di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu

kepada teori hukum dalam bentuk konsep ldquoDemocracy Staterdquo16

ldquoParliament Systemrdquo

17ldquoPublic Ellection Systemrdquo

18 dan ldquoParliament Threshold Systemrdquo Negara demokrasi

secara umum dapat diartikan sebagai negara yang pemerintahan yang sungguh-sungguh

melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya Akan tetapi pengertian kehendak rakyat

dapat juga ditafsirkan menjadi suara terbanyak dari rakyat19

Parliament sistem adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang dalam

pembentukan lembaga legislatifnya menggunakan sistem perwakilan Secara etimologi

(tata bahasa) parliament berasal dari bahasa Yunani ldquoparlerdquo yaitu sesuatu yang

ditempatkan Kemudian secara istilah parlemen sebagai kata benda adalah merupakan

tempat yang akan diduduki oleh para wakil rakyat yang terpilih20

16 wwwwikipediacom 28 Januari 2012

Democracy is a form of government in which all eligible citizens have an equal say in the decision that affect

their lives Democracy allows eligible citizens to participate equally either direcly or through elected

representatives in the proposal development and creation of law It encompasses social economic and culture

conditions that enable the free and equal practice of political self-determination 17 Ibid

A parliamentary system is a system of democratic government in which the executive branch (the government)

derives its legitimacy from and accountable to the legislature (the parliament) the executive ang legislative

branches are thus interconnected In a parliamentary sysrem the head of the state normally a different person

from the head of government This is in contrast to a presidential system where the head of state also serves as

head of government and where the executive branch doesnrsquot derive its legitimacy from the legislative 18 Ibid

An election is formal decisions-making process by which a population choose an individual to hold public office

Election have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated sinc the 17 th

centuryElections may fill officers in the legislature somtims in the executive and judiciary and for regional and local government This process is also used in many other private and business organizations from clubs to

voluntary associations and corporations 19 CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia0 Pradnya Paramita Jakarta 2001 Hlm 113 20 Ibid

dapat memberikan gambaran dan mampu mendukung atas dapat terlaksananya konsep

hukum dalam teori utama yaitu konsep ldquoRechtstaatrdquo dan ldquothe Rule of Lawrdquo

Applied Theory (Teori Pelaksanaan)

Sebagai teori pelaksanaan di dalam penelitian ini dapat diuraikan dengan mengacu

kepada teori hukum dalam bentuk konsep ldquoDemocracy Staterdquo16

ldquoParliament Systemrdquo

17ldquoPublic Ellection Systemrdquo

18 dan ldquoParliament Threshold Systemrdquo Negara demokrasi

secara umum dapat diartikan sebagai negara yang pemerintahan yang sungguh-sungguh

melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya Akan tetapi pengertian kehendak rakyat

dapat juga ditafsirkan menjadi suara terbanyak dari rakyat19

Parliament sistem adalah merupakan suatu sistem pemerintahan yang dalam

pembentukan lembaga legislatifnya menggunakan sistem perwakilan Secara etimologi

(tata bahasa) parliament berasal dari bahasa Yunani ldquoparlerdquo yaitu sesuatu yang

ditempatkan Kemudian secara istilah parlemen sebagai kata benda adalah merupakan

tempat yang akan diduduki oleh para wakil rakyat yang terpilih20

16 wwwwikipediacom 28 Januari 2012

Democracy is a form of government in which all eligible citizens have an equal say in the decision that affect

their lives Democracy allows eligible citizens to participate equally either direcly or through elected

representatives in the proposal development and creation of law It encompasses social economic and culture

conditions that enable the free and equal practice of political self-determination 17 Ibid

A parliamentary system is a system of democratic government in which the executive branch (the government)

derives its legitimacy from and accountable to the legislature (the parliament) the executive ang legislative

branches are thus interconnected In a parliamentary sysrem the head of the state normally a different person

from the head of government This is in contrast to a presidential system where the head of state also serves as

head of government and where the executive branch doesnrsquot derive its legitimacy from the legislative 18 Ibid

An election is formal decisions-making process by which a population choose an individual to hold public office

Election have been the usual mechanism by which modern representative democracy has operated sinc the 17 th

centuryElections may fill officers in the legislature somtims in the executive and judiciary and for regional and local government This process is also used in many other private and business organizations from clubs to

voluntary associations and corporations 19 CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia0 Pradnya Paramita Jakarta 2001 Hlm 113 20 Ibid

Selanjutnya Public Election adalah bahasa umum yang dipergunakan dalam bahasa

pergaulan internasional Secara etimologi (tata bahasa) ldquopublicrdquo artinya ldquoumumrdquo dan

ldquoelectionrdquo artinya ldquopemilihanrdquo Secara istilah ldquopublic electionrdquo dapat diartikan suatu

proses pemilihan umum yang akan menentukan siapa-siapa saja yang akan duduk dalam

jabatan-jabatan kekuasaan negara21

Parliament threshold secara etimologi (tata bahasa) terdiri dari dua kata yaitu

ldquoparliamentrdquo22

yang berarti ldquoperwakilanrdquo dan ldquothresholdrdquo yang berarti ldquoambang pinturdquo

Secara istilah ldquoparliament thresholdrdquo23

dapat diartikan sebagai ambang batas perolehan

suara minimal partai politik dalam pemilihan umum untuk diikutkan dalam penentuan

kursi di DPR dan DPRD24

2 TINJAUAN UMUM

a Konsep Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan genus begrip dalam penelitian telah ditemukan dalam

kepustakaan terdapat lima macam konsep negara hukum25

Sebagai genus begrip yaitu

(i) negara hukum menurut Al Qurrsquoan dan As-Shunah (ii) negara hukum menurut konsep

Eropa Kontinental dengan ldquoRechtstaatrdquo misalnya Perancis German Belanda (iii)

negara hukum menurut konsep di negara-negara Anglo Saxon dengan ldquothe Rule of Lawrdquo

misalnya antara lain Inggris Amerika Serikat dan negara-negara persemakmuran (iv)

suatu konsep negara hukum yang disebut dengan ldquoSociality Legalityrdquo yang diterapkan

antara lain di negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet RRC Korea Utara Kuba

Vietnam dan sebagai negara komunis (v) konsep negara hukum Pancasila sebagaimana

21 Ibid 22 John M Echols Hassan Shadily Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005 23 Ibid 24 wwwwikipediacom 28 Januari 2013 25 Muhammad Taher Azhari OpCit Hlm 83

yang dianut oleh Negara Republik Indonesia dan ditegaskan di dalam ketentuan UUD

1945

b Konsep Negara Demokrasi

Negara demokrasi adalah suatu negara yang di dalam pelaksanaannya senantiasa

didasarkan kepada kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang tertinggi (souvereignity) dari

rakyat tidak didasarkan kepada kekuasaan kelompok golongan atau rejim tertentu

Kedaulatan (souvereignity) sepenuhnya berada pada kedaulatan rakyat dan rakyatlah

yang berdaulat Kedaulatan rakyat diatur secara konstitusional dalam kesepakatan

bersama yang dibentuk dalam suatu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Misalnya di

Indonesia dengan UUD 194526

dan Amerika Serikat dengan Konstitusi Amerika Serikat

Di dalam pelaksanaan demokrasi mengacu kepada praktek negara-negara secara umum

dikenal dengan istilah ldquodemokrasi konstitusionalrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan

sebuah pemerintahan yang terbatas kekuasaanya yaitu dibatasi oleh ldquohukumrdquo Dan

ldquodemokrasi totaliterrdquo yaitu demokrasi yang mencita-citakan pemerintah yang tidak

dibatasi kekuasannya27

Selain itu dikenal pula bentuk-bentuk demokrasi yang dibuat

sesuai dengan keinginan penguasa dalam suatu negara

c Lembaga Parlemen

Demokrasi adalah suatu system di mana rakyat dapat mensepakati semua keinginan

bersama bagaimana cara mengaturnya bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana

penyelesaiannya jika terdapat permasalahan diantara mereka Salah satu cara bagaimana

rakyat dapat mensepakati dan mengakomodir semua keinginannya maka dibentuklah

suatu lembaga yang akan mewadahi setiap keinginannya karena pada dasarnya bahwa

26 Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 (kedaukatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UuD) 27 Nirsquomatul Huda OpCit Hlm 242

tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan

rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi

akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara

dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi

tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat

Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen

dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar

(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar

(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek

ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah

merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir

semaksimal mungkin

d Lembaga Partai Politik

Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan

kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan

ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki

keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi

politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di

dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan

menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single

party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara

para wakil yang ada di dalamnya

3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD

a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD

Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang

batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau

parlemen28

UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan

Pasal 105

Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD

KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil

perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah

pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100

Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)

Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta

pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka

BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu

dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang

bersangkutan

Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU

namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan

harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam

sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana

dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem

pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup

b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD

28

Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum

mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah

mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di

lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya

25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29

UU No 10 Tahun 2008

Pasal 200

Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara

untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh

para saksi peserta pemilu dan Bawaslu

Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan

oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta

pemilu dan Bawaslu Provinsi

Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota

ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi

peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota

Pasal 2001

Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai

politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling

lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan

suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)

hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (3)

KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik

untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah

hari pemungutan suara

Pasal 202

Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara

sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah

secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan

perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota

Pasal 203

Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan

suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan

perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan

Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah

jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai

politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)

c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan

DPRD

Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan

penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara

nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya

lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen

Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas

parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai

politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari

jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari

jumlah suara yang sah secara nasional30

UU No 8 Tahun 2012

Pasal 206

Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara

untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri

oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu

Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan

oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan

Bawaslu Provinsi

Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota

ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta

pemilu dan bawasluKabupatenKota

Pasal 207

Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai

politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon

anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan

suara

Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling

lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara

Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD

DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament

threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan

risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun

2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK

tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament

threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis

Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK

Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD

KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945

Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun

2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu

legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan

menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan

Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta

4 PEMBAHASAN

a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi

Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di

dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya

dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara

Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang

demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di

muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di

dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)

terjaminnya hak azasi manusia

Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling

utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak

kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan

keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam

pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah

merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang

filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di

dalam implementasinya

Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu

sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh

keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang

tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan

maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem

ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen

b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang

demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia

berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231

Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali

percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman

Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden

Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo

Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa

kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah

dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde

baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)

partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia

telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya

telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap

demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi

sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945

Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam

pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit

31

politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang

lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu

mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan

penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)

c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik

Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan

untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut

sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam

suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai

negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada

seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya

dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring

(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan

negara

suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah

benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah

salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan

keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat

terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan

salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap

calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai

politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat

baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai

politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih

karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat

5 PENUTUP

a Kesimpulan

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang

diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25

x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun

2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar

tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien

b Saran

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun

materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar

lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen

hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja

3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota

legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan

penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas

saja yang akan dipilih oleh rakyat

6 Daftar Pustaka

CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta

2001

Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007

Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa

Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997

John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005

Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007

M Machfud MD Parliament Threshord Com

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2003

Undang-Undang No 10 Tahun 2008

Undang-Undang No 8 Tahun 2012

7 Riwayat Hidup Penulis

Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi

Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan

studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada

tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager

PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai

HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan

tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah

Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas

Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II

tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi akan mampu memenuhi kenginan

rakyat karena pada dasarnya bahwa tidaklah mungkin dalam suatu proses demokrasi

akan mampu memenuhi keinginan semua rakyat Karena itu di dalam hukum tata negara

dikenal dengan yang namanya ldquolembaga parlemenrdquo yaitu suatu lembaga yang menjadi

tempat perwakilan rakyat dan diharapkan akan mampu mewakili keinginan rakyat

Di dalam praktek-praktek ketatanegaraan di berbagai negara lembaga parlemen

dilaksanakan dengan sistem satu kamar (unicameral) seperti RRC Misalnya dua kamar

(bicameral) seperti Indonesia Amerika Serikat dan United Kingdom dan banyak kamar

(multicameral) walaupun sistem ini jarang digunakan dalam praktek-prektek

ketatanegaraan Penggunaan sistem parlementariat seperti ini sesungguhnya adalah

merupakan bagaimana semua keinginan rakyat di dalam suatu negara dapat diakomodir

semaksimal mungkin

d Lembaga Partai Politik

Partai politik adalah merupakan salah satu alat atau jembatan untuk memberikan

kesempatan kepada rakyat untuk bersepakat memilih wakil-wakilnya yang akan

ditempatkan di lembaga parlemen Dengan partai politiklah rakyat yang memiliki

keinginan dan kepentingan yang sama untuk bersepakat membentuk suatu organisasi

politik yang bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan di dalam negara Di

dalam praktek berpolitik diberbagai negara pada dasarnya dapat dilakukan dengan

menggunakan sistem banyak partai (multi-parties) dua partai (bi-parties) dan satu (single

party) Penggunaan sistem partai politik tersebut ditentukan oleh kesepakatan diantara

para wakil yang ada di dalamnya

3 PELAKSANAAN PARLEMEN THRESHOLD

a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD

Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang

batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau

parlemen28

UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan

Pasal 105

Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD

KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil

perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah

pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100

Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)

Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta

pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka

BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu

dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang

bersangkutan

Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU

namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan

harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam

sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana

dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem

pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup

b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD

28

Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum

mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah

mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di

lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya

25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29

UU No 10 Tahun 2008

Pasal 200

Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara

untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh

para saksi peserta pemilu dan Bawaslu

Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan

oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta

pemilu dan Bawaslu Provinsi

Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota

ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi

peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota

Pasal 2001

Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai

politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling

lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan

suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)

hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (3)

KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik

untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah

hari pemungutan suara

Pasal 202

Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara

sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah

secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan

perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota

Pasal 203

Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan

suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan

perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan

Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah

jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai

politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)

c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan

DPRD

Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan

penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara

nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya

lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen

Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas

parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai

politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari

jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari

jumlah suara yang sah secara nasional30

UU No 8 Tahun 2012

Pasal 206

Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara

untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri

oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu

Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan

oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan

Bawaslu Provinsi

Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota

ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta

pemilu dan bawasluKabupatenKota

Pasal 207

Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai

politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon

anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan

suara

Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling

lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara

Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD

DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament

threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan

risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun

2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK

tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament

threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis

Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK

Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD

KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945

Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun

2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu

legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan

menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan

Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta

4 PEMBAHASAN

a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi

Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di

dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya

dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara

Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang

demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di

muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di

dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)

terjaminnya hak azasi manusia

Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling

utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak

kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan

keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam

pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah

merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang

filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di

dalam implementasinya

Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu

sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh

keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang

tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan

maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem

ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen

b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang

demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia

berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231

Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali

percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman

Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden

Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo

Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa

kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah

dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde

baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)

partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia

telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya

telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap

demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi

sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945

Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam

pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit

31

politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang

lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu

mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan

penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)

c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik

Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan

untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut

sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam

suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai

negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada

seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya

dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring

(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan

negara

suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah

benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah

salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan

keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat

terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan

salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap

calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai

politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat

baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai

politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih

karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat

5 PENUTUP

a Kesimpulan

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang

diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25

x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun

2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar

tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien

b Saran

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun

materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar

lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen

hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja

3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota

legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan

penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas

saja yang akan dipilih oleh rakyat

6 Daftar Pustaka

CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta

2001

Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007

Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa

Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997

John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005

Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007

M Machfud MD Parliament Threshord Com

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2003

Undang-Undang No 10 Tahun 2008

Undang-Undang No 8 Tahun 2012

7 Riwayat Hidup Penulis

Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi

Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan

studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada

tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager

PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai

HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan

tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah

Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas

Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II

a UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan DPRD

Di dalam ketentuan Undang-undang No 12 Tahun 2003 tidak mengatur tentang ambang

batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative atau

parlemen28

UU No 12 Tahun 2003 menyebutkan

Pasal 105

Ayat (1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD

KabupatenKota dari setiap Partai Politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil

perhitungan suara yang sah yang diperoleh Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah

pemilihan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) Pasal 100

Ayat (1) dan Pasal 101 ayat (3)

Ayat (2) Dari hasil perhitungan seluruh suara yang sah diperoleh Partai Politik peserta

pemilu di suatu daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan angka

BPP dengan cara membagi jumlah suara yang sah seluruh Partai Politik peserta pemilu

dengan jumlah kursi anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota yang

bersangkutan

Ayat (3) Tata cara penentuan BPP untuk setiap daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU

namun demikian sejarah lahirnya UU di atas adalah merupakan suatu pemenuhan

harapan masyarakat dan rakyat Indonesia dalam melakukan suatu perubahan dalam

sistem demokrasi di Indonesia khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislative Di mana

dalam UU tersebut telah dilaksanakan suatu sistem pemilihan umum dengan sistem

pencalonan anggota legislative proporsional walaupun masih tertutup

b UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPR dan DPRD

28

Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum

mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah

mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di

lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya

25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29

UU No 10 Tahun 2008

Pasal 200

Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara

untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh

para saksi peserta pemilu dan Bawaslu

Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan

oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta

pemilu dan Bawaslu Provinsi

Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota

ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi

peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota

Pasal 2001

Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai

politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling

lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan

suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)

hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (3)

KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik

untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah

hari pemungutan suara

Pasal 202

Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara

sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah

secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan

perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota

Pasal 203

Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan

suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan

perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan

Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah

jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai

politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)

c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan

DPRD

Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan

penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara

nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya

lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen

Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas

parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai

politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari

jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari

jumlah suara yang sah secara nasional30

UU No 8 Tahun 2012

Pasal 206

Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara

untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri

oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu

Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan

oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan

Bawaslu Provinsi

Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota

ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta

pemilu dan bawasluKabupatenKota

Pasal 207

Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai

politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon

anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan

suara

Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling

lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara

Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD

DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament

threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan

risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun

2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK

tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament

threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis

Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK

Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD

KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945

Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun

2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu

legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan

menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan

Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta

4 PEMBAHASAN

a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi

Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di

dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya

dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara

Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang

demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di

muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di

dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)

terjaminnya hak azasi manusia

Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling

utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak

kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan

keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam

pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah

merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang

filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di

dalam implementasinya

Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu

sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh

keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang

tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan

maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem

ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen

b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang

demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia

berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231

Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali

percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman

Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden

Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo

Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa

kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah

dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde

baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)

partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia

telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya

telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap

demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi

sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945

Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam

pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit

31

politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang

lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu

mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan

penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)

c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik

Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan

untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut

sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam

suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai

negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada

seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya

dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring

(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan

negara

suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah

benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah

salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan

keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat

terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan

salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap

calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai

politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat

baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai

politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih

karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat

5 PENUTUP

a Kesimpulan

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang

diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25

x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun

2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar

tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien

b Saran

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun

materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar

lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen

hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja

3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota

legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan

penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas

saja yang akan dipilih oleh rakyat

6 Daftar Pustaka

CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta

2001

Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007

Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa

Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997

John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005

Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007

M Machfud MD Parliament Threshord Com

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2003

Undang-Undang No 10 Tahun 2008

Undang-Undang No 8 Tahun 2012

7 Riwayat Hidup Penulis

Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi

Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan

studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada

tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager

PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai

HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan

tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah

Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas

Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II

Berbekal kepada pengalaman pemilu legislative tahun 2004 yang dirasakan masih belum

mampu memberikan keterwakilan rakyat secara maksimal maka dibentuklah UU No 10

Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota legislative Undang-undang di atas telah

mengatur tentang ambang batas (parliament threshold) suatu partai politik untuk duduk di

lembaga legislative adalah partai politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya

25 (duasetengah persen) dari jumlah suara yang sah secara nasional29

UU No 10 Tahun 2008

Pasal 200

Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara

untuk anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh

para saksi peserta pemilu dan Bawaslu

Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi ditetapkan

oleh KPU Provinsi dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta

pemilu dan Bawaslu Provinsi

Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota

ditetapkan oleh KPU Kabupaten dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi

peserta pemilu dan Bawaslu KabupatenKota

Pasal 2001

Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai

politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling

lambat 30 (tigapuluh) hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan

suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)

hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (3)

KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik

untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah

hari pemungutan suara

Pasal 202

Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara

sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah

secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan

perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota

Pasal 203

Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan

suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan

perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan

Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah

jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai

politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)

c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan

DPRD

Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan

penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara

nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya

lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen

Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas

parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai

politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari

jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari

jumlah suara yang sah secara nasional30

UU No 8 Tahun 2012

Pasal 206

Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara

untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri

oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu

Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan

oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan

Bawaslu Provinsi

Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota

ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta

pemilu dan bawasluKabupatenKota

Pasal 207

Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai

politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon

anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan

suara

Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling

lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara

Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD

DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament

threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan

risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun

2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK

tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament

threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis

Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK

Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD

KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945

Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun

2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu

legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan

menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan

Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta

4 PEMBAHASAN

a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi

Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di

dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya

dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara

Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang

demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di

muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di

dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)

terjaminnya hak azasi manusia

Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling

utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak

kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan

keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam

pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah

merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang

filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di

dalam implementasinya

Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu

sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh

keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang

tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan

maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem

ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen

b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang

demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia

berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231

Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali

percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman

Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden

Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo

Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa

kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah

dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde

baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)

partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia

telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya

telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap

demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi

sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945

Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam

pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit

31

politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang

lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu

mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan

penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)

c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik

Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan

untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut

sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam

suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai

negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada

seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya

dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring

(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan

negara

suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah

benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah

salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan

keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat

terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan

salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap

calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai

politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat

baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai

politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih

karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat

5 PENUTUP

a Kesimpulan

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang

diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25

x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun

2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar

tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien

b Saran

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun

materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar

lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen

hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja

3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota

legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan

penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas

saja yang akan dipilih oleh rakyat

6 Daftar Pustaka

CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta

2001

Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007

Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa

Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997

John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005

Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007

M Machfud MD Parliament Threshord Com

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2003

Undang-Undang No 10 Tahun 2008

Undang-Undang No 8 Tahun 2012

7 Riwayat Hidup Penulis

Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi

Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan

studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada

tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager

PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai

HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan

tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah

Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas

Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II

Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan

suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas)

hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (3)

KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai politik

untuk calon anggota DPRD KabupatenKota paling lambat 12 (dua belas) hari setelah

hari pemungutan suara

Pasal 202

Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara

sekurang-kurangnya 25 (duasetengan koma lima persen) dari jumlah suara yang sah

secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR

Ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam penentuan

perolehan suara kursi DPRD Provinsi dan DPRD KabupatenKota

Pasal 203

Ayat (1) Partai Politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan

suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) tidak disertakan pada perhitungan

perolehan kursi DPR di masing-masing daerah pemilihan

Ayat (2) Suara untuk perhitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah

jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi jumlah suara sah partai

politik peserta pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 202 Ayat (1)

c Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD dan

DPRD

Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan

penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara

nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya

lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen

Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas

parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai

politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari

jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari

jumlah suara yang sah secara nasional30

UU No 8 Tahun 2012

Pasal 206

Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara

untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri

oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu

Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan

oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan

Bawaslu Provinsi

Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota

ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta

pemilu dan bawasluKabupatenKota

Pasal 207

Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai

politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon

anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan

suara

Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling

lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara

Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD

DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament

threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan

risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun

2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK

tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament

threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis

Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK

Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD

KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945

Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun

2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu

legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan

menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan

Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta

4 PEMBAHASAN

a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi

Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di

dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya

dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara

Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang

demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di

muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di

dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)

terjaminnya hak azasi manusia

Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling

utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak

kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan

keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam

pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah

merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang

filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di

dalam implementasinya

Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu

sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh

keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang

tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan

maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem

ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen

b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang

demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia

berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231

Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali

percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman

Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden

Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo

Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa

kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah

dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde

baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)

partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia

telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya

telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap

demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi

sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945

Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam

pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit

31

politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang

lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu

mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan

penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)

c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik

Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan

untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut

sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam

suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai

negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada

seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya

dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring

(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan

negara

suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah

benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah

salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan

keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat

terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan

salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap

calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai

politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat

baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai

politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih

karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat

5 PENUTUP

a Kesimpulan

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang

diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25

x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun

2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar

tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien

b Saran

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun

materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar

lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen

hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja

3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota

legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan

penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas

saja yang akan dipilih oleh rakyat

6 Daftar Pustaka

CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta

2001

Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007

Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa

Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997

John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005

Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007

M Machfud MD Parliament Threshord Com

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2003

Undang-Undang No 10 Tahun 2008

Undang-Undang No 8 Tahun 2012

7 Riwayat Hidup Penulis

Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi

Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan

studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada

tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager

PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai

HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan

tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah

Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas

Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II

Mengacu kepada hasil pemilihan umum tahun 2009 dan dengan memperhatikan

penerapan parlemen threshold 25 (duasetengah persen) kali suara yang sah secara

nasional yang diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 masih dirasakan belum efisiennya

lembaga parlemen di mana masih banyaknya partai politik yang duduk di parlemen

Maka dari itu dibentuklah uU No 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang ambang batas

parliament threshold suatu partai politik untuk duduk di lembaga legislative adalah partai

politik yang mendapatkan suara sekurang-kurangnya 25 (duasetengah persen) dari

jumlah suara yang sah secara nasional dinaikan menjadi 35 (tiga setengah persen) dari

jumlah suara yang sah secara nasional30

UU No 8 Tahun 2012

Pasal 206

Ayat (1) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara

untuk calon anggota DPD ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri

oleh para saksi peserta pemilu dan Bawaslu

Ayat (2) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi ditetapkan

oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan

Bawaslu Provinsi

Ayat (3) Perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD KabupatenKota

ditetapkan oleh KPU dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi peserta

pemilu dan bawasluKabupatenKota

Pasal 207

Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai

politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon

anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan

suara

Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling

lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara

Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD

DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament

threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan

risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun

2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK

tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament

threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis

Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK

Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD

KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945

Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun

2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu

legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan

menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan

Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta

4 PEMBAHASAN

a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi

Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di

dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya

dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara

Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang

demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di

muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di

dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)

terjaminnya hak azasi manusia

Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling

utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak

kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan

keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam

pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah

merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang

filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di

dalam implementasinya

Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu

sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh

keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang

tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan

maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem

ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen

b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang

demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia

berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231

Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali

percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman

Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden

Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo

Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa

kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah

dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde

baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)

partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia

telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya

telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap

demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi

sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945

Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam

pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit

31

politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang

lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu

mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan

penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)

c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik

Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan

untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut

sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam

suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai

negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada

seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya

dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring

(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan

negara

suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah

benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah

salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan

keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat

terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan

salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap

calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai

politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat

baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai

politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih

karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat

5 PENUTUP

a Kesimpulan

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang

diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25

x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun

2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar

tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien

b Saran

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun

materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar

lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen

hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja

3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota

legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan

penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas

saja yang akan dipilih oleh rakyat

6 Daftar Pustaka

CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta

2001

Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007

Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa

Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997

John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005

Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007

M Machfud MD Parliament Threshord Com

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2003

Undang-Undang No 10 Tahun 2008

Undang-Undang No 8 Tahun 2012

7 Riwayat Hidup Penulis

Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi

Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan

studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada

tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager

PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai

HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan

tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah

Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas

Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II

Ayat (1) KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara partai

politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling

lambat 30 (tiga puluh) hari setelah hari pemungutan suara

Ayat (2) KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon

anggota DPRD Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah hari pemungutan

suara

Ayat (3) KPU KabupatenKota menetapkan calon anggota DPRD KabupatenKota paling

lambat 12 (dua belas) hari setelah hari pemungutan suara

Secara yuridis UU No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD

DPRD KabupatenKota khususnya yang mengatur tentang ambang batas (parliament

threshold) sebagaimana diatur dalam pasal 208 telah dilakukan uji formil dan materil dengan

risalah perkara nomor 51PUU-X2012 telah diputuskan bahwa pasal 208 UU No 8 Tahun

2012 dalam beberapa bagian dinyatakan bertentangan dengan UUD Dengan putusan MK

tersebut mencerminkan bagaimana secara hukum sistem ambang batas (parliament

threshold) untuk duduk di lembaga parlemen telah mendapatkan pengujian secara yuridis

Bunyi pasal 208 UU No 8 Tahun 2012 pasca putusan MK

Beberapa bagian dari isi pasal 208 yang menyebutkan ldquoDPRD provinsi DPRD

KabupatenKotardquo tidak diberlakukan karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945

Sebagai kesimpulan dari telah diputuskannya tentang pengujian pasal 208 UU No 8 tahun

2012 maka sistem ambang batas (parliament threshold) yang akan diterapkan untuk pemilu

legislative pada tahun 2014 adalah 35 kali suara sah secara nasional yang akan

menentukan siapa-siapa saja calon anggota legislative yang akan duduk di Dewan

Perwakilan Rakyat RI Senayan Jakarta

4 PEMBAHASAN

a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi

Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di

dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya

dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara

Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang

demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di

muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di

dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)

terjaminnya hak azasi manusia

Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling

utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak

kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan

keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam

pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah

merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang

filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di

dalam implementasinya

Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu

sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh

keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang

tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan

maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem

ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen

b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang

demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia

berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231

Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali

percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman

Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden

Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo

Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa

kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah

dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde

baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)

partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia

telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya

telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap

demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi

sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945

Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam

pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit

31

politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang

lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu

mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan

penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)

c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik

Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan

untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut

sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam

suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai

negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada

seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya

dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring

(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan

negara

suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah

benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah

salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan

keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat

terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan

salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap

calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai

politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat

baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai

politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih

karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat

5 PENUTUP

a Kesimpulan

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang

diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25

x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun

2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar

tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien

b Saran

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun

materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar

lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen

hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja

3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota

legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan

penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas

saja yang akan dipilih oleh rakyat

6 Daftar Pustaka

CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta

2001

Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007

Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa

Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997

John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005

Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007

M Machfud MD Parliament Threshord Com

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2003

Undang-Undang No 10 Tahun 2008

Undang-Undang No 8 Tahun 2012

7 Riwayat Hidup Penulis

Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi

Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan

studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada

tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager

PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai

HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan

tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah

Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas

Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II

4 PEMBAHASAN

a Sistem Parlemen Threshold Dalam Hubungannya dengan Domokrasi

Demokrasi adalah merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang dikembangkan di

dalam sistem ketatanegaraan diberbagai negara di dunia Demokrasi pada dasarnya

dimaksudkan untuk memberikan kepada rakyat agar memiliki kedaulatan dalam negara

Indikator-indikator suatu pemerintahan dapat dikatakan sebagai suatu pemerintahan yang

demokratis diantaranya (a) menjadikan hukum sebagai panglima (b) kesetaraan di

muka hukum (c) setiap penerapan sanksi atas suatu pelanggaran hukum harus di

dasarkan kepada hukum (d) tersedianya sistem peradilan yang independen dan (e)

terjaminnya hak azasi manusia

Dari berbagai macam bentuk dan sistem demokrasi sesungguhnya tujuan yang paling

utama dari demokrasi adalah terjaminnya hak-hak individual rakyat maupun hak-hak

kolektifitas masyarakat untuk dapat turut serta dan berpartisipasi dalam menentukan

keputusan-keputusan dalam negara Bagaimana macam bentuk dan sistemnya dalam

pelaksanaan demokrasi tidaklah penting Namun demikian karena demokrasi adalah

merupakan suatu teori yang dihasilkan oleh suatu ide gagasan pemikiran dari seorang

filsuf sudah barang tentu demokrasi memiliki berbagai macam bentuk maupun sistem di

dalam implementasinya

Demokrasi adalah merupakan teori yang di dalam pelaksanaanya memerlukan suatu

sarana pendukung hal mana sangat diperlukan agar dapat mengakomodir seluruh

keinginan maupun kepentingan semua orang Menampung semua keinginan orang

tidaklah mudah karena itu diperlukan suatu wadah yang akan mewakili keinginan

maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem

ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen

b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang

demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia

berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231

Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali

percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman

Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden

Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo

Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa

kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah

dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde

baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)

partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia

telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya

telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap

demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi

sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945

Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam

pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit

31

politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang

lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu

mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan

penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)

c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik

Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan

untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut

sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam

suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai

negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada

seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya

dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring

(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan

negara

suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah

benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah

salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan

keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat

terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan

salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap

calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai

politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat

baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai

politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih

karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat

5 PENUTUP

a Kesimpulan

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang

diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25

x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun

2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar

tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien

b Saran

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun

materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar

lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen

hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja

3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota

legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan

penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas

saja yang akan dipilih oleh rakyat

6 Daftar Pustaka

CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta

2001

Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007

Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa

Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997

John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005

Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007

M Machfud MD Parliament Threshord Com

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2003

Undang-Undang No 10 Tahun 2008

Undang-Undang No 8 Tahun 2012

7 Riwayat Hidup Penulis

Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi

Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan

studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada

tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager

PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai

HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan

tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah

Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas

Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II

maupun kepentingan tersebut Wadah yang lazim dipergunakan dalam sistem

ketatanegaraan disebut lrmbaga perwakilan atau lembaga parlemen

b Sistem Parlemen Threshold dan Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Indonesia adalah suatu bentuk negara yang menganut bentuk pemerintahan yang

demokratis Di mana kedaulatan atau kekuasaan yang tertinggi di dalam negara Indonesia

berada di tangan rakyat sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 231

Di dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa kali

percobaan yang dilaksanakan berkaitan dengan keadaan politik dikala itu zaman

Presiden Soekarno berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Terpimpinrdquo zaman Presiden

Soeharto berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Pancasilardquo zaman menjelang era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Liberalrdquo dan zaman pasca era

reformasi berkembang dengan istilah ldquoDemokrasi Konstitutionalrdquo

Seiring dengan zaman dan era tersebut di atas Indonesia juga telah mengalami beberapa

kali melakukan proses pemilihan umum Pada era orde lama tahun 1955 telah

dilaksanakan pemilu pertama yang melibatkan banyak partai selanjutnya pada era orde

baru khususnya pada tahun 1971 telah dilaksanakan pemilihan umum dengan 3 (tiga)

partai sampai pada era reformasi khususnya pada tahun 2004 sampai sekarang Indonesia

telah melaksanakan pemilihan umum dengan banyak partai Indikasi ini sesungguhnya

telah memberikan gambaran kepada kita bahwa Indonesia telah mencoba untuk setahap

demi setahap ingin melaksanakan proses demokrasi kea rah yang lebih baik lagi

sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945

Dari perkembangan pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam

pelaksanaan pemilihan umum dari waktu ke waktu telah tumbuh keinginan dari para elit

31

politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang

lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu

mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan

penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)

c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik

Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan

untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut

sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam

suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai

negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada

seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya

dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring

(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan

negara

suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah

benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah

salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan

keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat

terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan

salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap

calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai

politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat

baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai

politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih

karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat

5 PENUTUP

a Kesimpulan

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang

diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25

x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun

2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar

tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien

b Saran

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun

materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar

lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen

hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja

3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota

legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan

penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas

saja yang akan dipilih oleh rakyat

6 Daftar Pustaka

CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta

2001

Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007

Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa

Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997

John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005

Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007

M Machfud MD Parliament Threshord Com

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2003

Undang-Undang No 10 Tahun 2008

Undang-Undang No 8 Tahun 2012

7 Riwayat Hidup Penulis

Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi

Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan

studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada

tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager

PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai

HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan

tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah

Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas

Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II

politik bangsa agar pelaksanaan pemilu ke pemilu akan senantiasa mencapai hasil yang

lebih baik lagi Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya usulan tentang bagaimana pemilu

mampu menghasilkan lembaga parlemen yang efektif dan efisien Diantaranya dengan

penerapan sistem ambang batas parlemen (parliament threshold)

c Sistem Parlemen Threshold dan Hubungannya dengan Elit Politik

Demokrasi sangat berhubungan dengan kepentingan dari orang-orang yang berkeinginan

untuk duduk dalam jabatan-jabatan negara Orang tersebut secara umum dapat disebut

sebagai ldquoElit Politikrdquo Bagaimana caranya agar semua elit politik dapat diakomodir dalam

suatu kelembagaan maka dibuatlah Undang-undang tentang Partai Politik Sebagai

negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi adalah diberikannya kebebasan kepada

seluruh lapisan masyarakat untuk berkumpul dan berserikat Yang diantaranya

dibentuknya partai-partai politik Partai adalah merupakan sarana untuk menjaring

(recruitment) para calon yang akan duduk di dalam jabatan-jabatan di dalam kekuasaan

negara

suatu cara yang dipergunakan dalam melakukan seleksi agar para calon pemimpin adalah

benar-benar memiliki kompetensi dan kredibel maka dengan kompetisi partai politiklah

salah satu cara yang paling paling relevan untuk saat ini agar semua kepentingan dan

keinginannya dari rakyat dan masyarakat secara umum setidak-tidaknya dapat

terakomodir dengan semaksimal mungkin ldquoParliament Thresholdrdquo adalah merupakan

salah satu cara agar partai-partai politik melakukan seleksi yang sangat ketat terhadap

calon-calon pemimpin yang akan mengisi jabatan-jabatan kekuasaan dalam negara Partai

politik yang melakukan seleksinya sangat baik maka dipastikan akan berhasil sangat

baik karena akan selalu mendapat kepercayaan masyarakat Dan sebaliknya jika partai

politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih

karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat

5 PENUTUP

a Kesimpulan

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang

diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25

x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun

2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar

tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien

b Saran

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun

materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar

lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen

hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja

3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota

legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan

penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas

saja yang akan dipilih oleh rakyat

6 Daftar Pustaka

CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta

2001

Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007

Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa

Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997

John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005

Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007

M Machfud MD Parliament Threshord Com

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2003

Undang-Undang No 10 Tahun 2008

Undang-Undang No 8 Tahun 2012

7 Riwayat Hidup Penulis

Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi

Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan

studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada

tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager

PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai

HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan

tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah

Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas

Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II

politik melakukan seleksinya tidak baik maka dipastikan tidak akan berhasil lebih

karena tidak akan mendapat kepercayaan masyarakat

5 PENUTUP

a Kesimpulan

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu proses demokrasi yang

diterapkan dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) diterapkan dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia dimulai pada pemilu anggota legislative tahun 2009 (25

x suara sah nasional) dan akan diterapkan kembali pada pemilu legislative tahun

2014 (35 x suara sah nasional) yang didasarkan kepada suatu keinginan agar

tercipta suatu lembaga parlemen yang efektif dan efisien

b Saran

1 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia agar dipertahankan karena secara yuridis formil maupun

materil dengan keputusan MK tidak bertentangan dengan konstitusi

2 Penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) untuk duduk di parlemen

khususnya di Indonesia presentasinya dapat ditingkatkan menjadi 5 misalnya agar

lembaga parlemen dapat berjalan secara efektif dan efisien karena lembaga parlemen

hanya akan ditempati oleh sedikit elit saja

3 Kepada para elit partai yang berkeinginan untuk menduduki jabatan sebagai anggota

legislative di parlemen agar selektif dalam memilih kendaraan politik hal ini dengan

penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas

saja yang akan dipilih oleh rakyat

6 Daftar Pustaka

CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta

2001

Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007

Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa

Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997

John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005

Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007

M Machfud MD Parliament Threshord Com

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2003

Undang-Undang No 10 Tahun 2008

Undang-Undang No 8 Tahun 2012

7 Riwayat Hidup Penulis

Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi

Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan

studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada

tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager

PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai

HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan

tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah

Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas

Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II

penerapan sistem ambang batas (parliament threshold) hanya partai yang berkualitas

saja yang akan dipilih oleh rakyat

6 Daftar Pustaka

CST Kansil Etal Ilmu Negara (Umum dan Indonesia) Pradnya Paramita Jakarta

2001

Nirsquomatul Huda Hukum Tata Negara Indonesia Raja Grafindo Persada Jakarta 2007

Muhammad Taher Azhary Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari segi hukum Islam Implementasinya pada periode negara Madinah dan Masa

Kini) Kencana Prenada Media Group Jakarta 1997

John M Echols Hassan Shadilly Kamus Inggris Indonesia Gramedia Jakarta 2005

Jimly Asshiddiqie Hukum Tata Negara di Indonesia Konstitusi Press Jakarta 2007

M Machfud MD Parliament Threshord Com

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 12 Tahun 2003

Undang-Undang No 10 Tahun 2008

Undang-Undang No 8 Tahun 2012

7 Riwayat Hidup Penulis

Dr Yoyon Mulyana Darusman SH MM menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 1986 melanjutkan studi pada Program Studi

Magister Manajemen (S2) pada STIE IPWIJ Jakarta pada tahun 2000 kemudian melanjutkan

studi pada Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Islam Bandung pada

tahun 2012 Pernah bekerja sebagai Kepala Bagian Personalia PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) pada tahun 1981 sampai dengan tahun 1989 sebagai Human Resources Manager

PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai

HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan

tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah

Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas

Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II

PT Asuransi AIU Indonesia Jakarta pada tahun 1989 sampai tahun 1995 Kemudian sebagai

HRD Manager pada PT Asuransi Samsung Tugu Jakarta mulai tahun 1995 sampai dengan

tahun 2001 Sekarang sebagai Dosen Tetap Fakultas Hukum dengan mengampu mata kuliah

Ilmu Negara Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum Menjadi anggota Majlis Pengawas

Notaris (MPD) Daerah Kabupaten Tangerang Dalam jabatan strukturan pernah menjabat

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dekan Fakultas Hukum dan Wakil Rektor II