sengketa kepemilikan tanah di batas wilayah desa …sengketa kepemilikan tanah di batas wilayah desa...
TRANSCRIPT
1
SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI BATAS WILAYAH DESA
(Studi di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)
Dzia Firdausy1, Iwan Permadi
2, Agus Yulianto
3
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono Nomor 169. Malang
Email: [email protected]
Abstract
According to the provisions of Article 19 UUPA yuncto Article 3 and Article 4 PP
24 of 1997 on Land Registration, the purpose of land registration is to provide
legal certainty and legal protection for land rights holders. However, the
application for registration of land by landowners based AJB 12/7/II/Kec.Sgs/
2009 in the village of Banjararum, by the District Land Office. Malang otherwise
cannot be processed further and therefore above ground objects petitioned the
registration has been published SHM 731/ Desa Tunjungtirto, whereas land based
AJB has never applied for the registration of land or a certificate issued
previously. This study examines to what legal consequences as well as any legal
action taken by the owner of the land by AJB in order to obtain their rights. The
method used in this research is juridical empirical method. The results of this
research note that the owner of the land by AJB lose the right to be able to carry
out the registration of his property. The loss of the right to obtain a certificate as
proof of entitlement. The loss of the right to obtain a guarantee of protection and
legal certainty. Legal efforts have been taken by the owner of the land by AJB is
to file a lawsuit to the State Administrative Court in Surabaya and still own and
control the physical object has its soil. Suggestions from this study is that each
participating village chief to becoming a mediator in resolving this matter
amicably. District Land Office. Malang checks and reassessment of the physical
data and juridical data on the object land in dispute. The government create a
system that can be accessed online with regard to the boundaries of the region, in
particular the territorial boundaries between villages in the county.
Key words: land tenure dispute, borders, land registry, legal certainty
Abstrak
Menurut ketentuan Pasal 19 UUPA yuncto Pasal 3 dan Pasal 4 PP No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk
memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang
hak atas tanah. Namun permohonan pendaftaran tanah oleh pemilik tanah
1 Mahasiswa, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
Malang. 2 Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3 Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2
berdasarkan AJB No.12/7/II/Kec.Sgs/2009 di Desa Banjararum, oleh Kantor
Pertanahan Kab. Malang dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut dan oleh
karena atas obyek tanah yang dimohonkan pendaftaran telah terbit SHM
No.731/Desa Tunjungtirto, padahal tanah berdasarkan AJB belum pernah
dimohonkan pendaftaran tanah ataupun diterbitkan sertifikat sebelumnya.
Penelitian ini mengkaji mengenai apa akibat hukum serta apa saja upaya hukum
yang ditempuh oleh pemilik tanah berdasarkan AJB agar memperoleh haknya.
Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis empiris. Hasil
dari penelitian ini diketahui bahwa pemilik tanah berdasarkan AJB kehilangan hak
untuk dapat melaksanakan pendaftaran tanah miliknya. Hilangnya hak untuk
memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti hak. Hilangnya hak untuk mendapatkan
jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Upaya hukum yang telah
ditempuh oleh pemilik tanah berdasarkan AJB adalah dengan mengajukan
gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya dan tetap memiliki dan
menguasai secara fisik atas obyek tanah yang dimilikinya. Saran dari penelitian
ini adalah, masing-masing Kepala Desa turut serta untuk mejadi mediator dalam
menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Kantor Pertanahan Kab. Malang
melakukan pengecekan dan pengukuran ulang terhadap data fisik dan data yuridis
atas obyek tanah yang menjadi sengketa. Pemerintah membuat sistem yang dapat
diakses secara online berkaitan dengan batas-batas wilayah, khususnya batas-
batas wilayah antar Desa di Kabupaten.
Kata kunci: sengketa kepemilikan tanah, batas wilayah, pendaftaran tanah,
kepastian hukum
Latar Belakang
Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memerlukan keberadaan orang lain
untuk kelangsungan hidupnya. Itu dapat dilihat dalam kesehariannya, manusia
senantiasa membutuhkan bantuan dari orang lain. Semakin tinggi tingkat
kebutuhan manusia, semakin banyak pula ia melibatkan orang lain dalam upaya
memenuhi taraf hidup yang dia harapkan. Pada gilirannya akan memperbanyak
perbuatan hukum yang dia lakukan dengan orang lain. Maka, semakin banyak
pula hubungan hukum yang dia lakukan dengan subyek hukum lain. Hubungan
hukum yang dimaksud dapat berupa, transaksi jual beli, sewa menyewa, hutang
piutang, dan bentuk-bentuk hubungan hukum yang lain, sesuai dengan kebutuhan
yang dikehendakinya pada saat itu.
Salah satu wujud hubungan hukum yang terjadi di antara manusia sebagai
subyek hukum adalah di bidang pertanahan. Antara lain, kegiatan pendaftaran tanah.
Salah satu pihak yang paling dominan dalam kegiatan pendaftaran tanah adalah
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yakni pejabat umum yang diberi wewenang
untuk menjadi mitra instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Hal ini ditegaskan
3
dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, yaitu :
“Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut peraturan pemerintah
ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”
Sedangkan pengertian pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, antara lain
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis. Tertuang dalam bentuk peta dan daftar,
mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk
pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.
Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah dengan kegiatan dan
sistem yang sudah. Bahkan objektif pendaftaran tanah sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), semakin
disempurnakan posisinya, untuk memberikan jaminan yuridis dan jaminan teknis
dalam arti kepastian batas fisiknya.Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum
merupakan tujuan utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan
oleh Pasal 19 ayat (1)UUPA. Maknanya, memperoleh sertifikat bukanlah sekedar
fasilitas, tetapi merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin Undang-
undang.4
Ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA, menyatakan sertifikat tanah
yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun ketentuan ini
belum dapat menjaminnya karena dalam sistem publikasi negatif yang dianut
UUPA senantiasa memberikan kesempatan kepada seseorang yang merasa
mempunyai hak yang lebih kuat untuk menggugatnya ke pengadilan dengan
mengemukakan bukti-bukti hak yang dimilikinya.5 Ini berarti sertifikat tanah
4 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 74. 5Menurut A.P Parlindungan dalam Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012), hlm. 7.
4
yang diterbitkan bukanlah alat bukti yang mutlak, sehingga sertifikat bisa
dibatalkan.
Meskipun telah mendapat pengakuan dalam UUPA, sertifikat belum
menjamin kepastian hukum kepemilikannya, karena dalam peraturannya sendiri
memberi peluang dimana sepanjang ada pihak lain yang merasa memiliki tanah
dapat menggugat pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat secara
keperdataan ke Peradilan Umum, atau menggugat Kepala BPN/Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, atau gugatan
yang menyangkut teknis administrasi penerbitannya.6
Seiring dengan meningkatnya kebutuhan atas tanah, dalam praktik
pelaksanaan pendaftaran tanah dewasa ini, ternyata banyak menimbulkan
permasalahan hukum, bahkan tidak sedikit yang berujung pada persengketaan di
pengadilan. Fakta itu telah menimbulkan kesan negatif, seolah program
pendaftaran tanah yang dilaksanakan selama ini, belum memberikan kepastian
hukum yang seutuhnya.
Salah satu contoh kasus yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mengenai
pendaftaran tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/7/II/Kec. Sgs/2009,
dengan obyek tanah di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten
Malang, yang terganjal proses pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten
Malang dikarenakan telah terlebih dahulu terbit sertifikat, namun data yuridis
yang tertuang dalam sertifikat tersebut menunjuk pada obyek tanah di Desa yang
berbeda, yaitu Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
Kasus ini bermula dari keinginan pembeli yaitu Tuan Achmad Setiyono
untuk mensertifikatkan tanah miliknya yang masih berupa tanah bekas hak adat.
Tanah tersebut dibelinya dari Tuan M. Kholil Hadi selaku penjual yang
dibuktiakan dengan Akta Jual Beli No. 12/7/II/Kec. Sgs/2009, pada 12 Februari
2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Drs. Cholik MM, selaku Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT). Jual beli tersebut dibuat atas obyek berupa tanah bekas hak
Milik Adat, yang tercatat dalam Buku C Desa No. 665, Persil 209, Kelas D.IV,
seluas 3.065 M2, terletak di wilayah administrasi Desa Banjararum, Kecamatan
Singosari, Kabupaten Malang.
6Ibid., hlm. 2-3.
5
Pada tanggal 12 April 2014 Tuan Achmad Setiyono telah mengajukan
berkas permohonan pendaftaran hak milik terhadap obyek berupa tanah bekas hak
Milik Adatyang tercatat dalam Buku C Desa No. 665, Persil 209, Kelas D.IV,
seluas 3.065 M2, terletak di wilayah administrasi Desa Banjararum, Kecamatan
Singosari, Kabupaten Malang, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Malang, dengan kelengkapan berkas yang telah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yuncto
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah yuncto Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan
Pertanahan, yakni :
1. Mengisi dan menyerahkan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, tertanggal 12 April 2014, dan telah
diterima Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang pada tanggal 2 Mei
2014;
2. Mengisi blangko dan menyerahkan Surat Pernyataan Telah Memasang
Tanda Batas, tertanggal 27 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh
Tuan Achmad Setiyono serta ditandatangani oleh para pemilik yang
berbatasan serta diketahui dan membenarkan Kepala Desa Banjararum,
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Bapak Za’fari.
3. Mengisi blangko dan menyerahkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan
Penetapan Batas, tertanggal 27 Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani
oleh Tuan Achmad Setiyono serta disetujui dan ditandatangani oleh para
pemilik yang berbatasan serta diketahui dan membenarkan Kepala Desa
Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Bapak Za’fari.
4. Mengisi blangko dan menyerahkan Letter C Desa, tertanggal 27 Maret 2014,
yang dibuat oleh dan ditandatangani Kepala Desa Banjararum, Kecamatan
Singosari, Kabupaten Malang, Bapak Za’fari;
5. Mengisi blangko dan menyerahkan Surat Pernyataan (sebagaimana
dimaksud PER.MEN.AGR.BPN No. 3/1997 Ps. 76 ayat 2,3), tertanggal 27
Maret 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tuan Achmad Setiyono
6
serta disaksikan pejabat Perangkat Desa Banjararum, Kecamatan Singosari,
Kabupaten Malang yaitu Bapak Supriadi dan Bapak Sutrisno, termasuk
diketahui Kepala Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten
Malang, Bapak Za’fari;
6. Mengisi blangko dan menyerahkan Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa
(sebagaimana dimaksud Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI
No. 1 Tahun 2010), tertanggal 27 Maret 2014, yang dibuat dan
ditandatangani oleh Tuan Achmad Setiyono serta disaksikan pejabat
Perangkat Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang yaitu
Bapak Supriadi dan Bapak Sutrisno, termasuk diketahui Kepala Desa
Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Bapak Za’fari;
7. Mengisi blangko dan menyerahkan Surat Pernyataan Tanah Dikuasai Secara
Fisik (sebagaimana dimaksud Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
RI No. 1 Tahun 2010), tertanggal 27 Maret 2014, yang dibuat dan
ditandatangani oleh Tuan Achmad Setiyono serta diketahui/ dibenarkan
Kepala Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Bapak
Za’fari;
8. Mengisi blangko dan menyerahkan Surat Pernyataan, tertanggal 27 Maret
2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tuan Achmad Setiyono serta
disetujui dan ditandatangani oleh para pemilik yang berbatasan serta
diketahui dan membenarkan Kepala Desa Banjararum, Kecamatan Singosari,
Kabupaten Malang, Bapak Za’fari.
Bahwa guna memperkuat dalil hukum, guna membuktikan bahwasanya
obyek berupa tanah bekas Milik Adat yang kini secara de facto dikuasai dan
dimiliki oleh Tuan Achmad Setiyono tersebut berada di dalam wilayah
administrasi Desa Banjararum Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Tuan
Achmad Setiyono tatkala mengajukan berkas permohonan pendaftaran/sertifikasi
hak milik sebagaimana dimaksud dalam perkara ini, telah menyerahkan pula
kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang kelengkapan
berkas sebagai data formil mendukung, antara lain:
7
a. Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat,tertanggal 27 Maret 2014, yang
dibuat oleh dan ditandatangani Kepala Desa Banjararum Kecamatan
Singosari, Kabupaten Malang, Bapak Za’fari.
b. Surat Keterangan Riwayat Tanah, tertanggal 16 Januari 2009, No.
372/421.730.006/2009, yang dibuat oleh dan ditandatangani Kepala Desa
Banjararum Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Bapak Za’fari.
c. Surat Keterangan Riwayat Tanah, tertanggal 10 Maret 2014, No.
145/421.630.006/2009, yang dibuat oleh dan ditandatangani Kepala Desa
Banjararum Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Bapak Za’fari.
d. Surat Keterangan,tertanggal 12 Agustus 2014, No.
004.1/16/421.730.007/VIII/2014, yang dibuat oleh dan ditandatangani
Kamituwo, Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang,
Bapak Burhanudin.
Namun oleh sebab sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 26
Mei 2015 idak ada kejelasan kelanjutan proses penerbitan sertifikatnya, maka
pada tanggal 26 Mei 2015, melalui surat resmi Tuan Achmad Setiyono
mempertanyakan perihal kelanjutan proses permohonan pendaftaran/sertifikasi
hak milik terhadap obyek berupa tanah bekas Milik Adat dimaksud kepada
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang.
Pada tanggal 28 Mei 2015, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Malang menerbitkan Surat, yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya
permohonan Tuan Achmad Setiyono untuk melakukan pendaftaran hak milik
terhadap obyek berupa tanahbekas hak Milik Adatmiliknya yang terletak di
wilayah administrasi Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang,
tidak dapat diproses lebih lanjut dan oleh karena itu dinyatakan pula telah dicoret
dari daftar permohonan pendaftaran, dengan dasar alasan sebagai berikut:
a. Bahwa di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat Hak Milik No. 731/Desa
Tunjungtirto seluas 4.209 meter persegi atas nama MOEHAMMAD
SOEBADJI;
b. Bahwa tanah tersebut sedang dalam sengketa batas wilayah antara Desa
Tunjungtirto dengan Desa Banjararum, yang beberapa waktu yang lalu
8
telah dilakukan pengecekan lapang dan mediasi, namun hingga saat ini
belum ada kesepakatan dan titik temu;
Setelah menerima Surat dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Malang tersebut, Tuan Achmad Setiyono baru mengetahui keberadaan atau
adanya Sertifikat Hak Milik No. 731/Desa Tunjungtirto, Surat Ukur tanggal 12
Juli 2007, No. 00032/2007, Luas 4.209 meter persegi, diterbitkan tanggal 23 Juli
2007 atas nama MOEHAMMAD SOEBADJI.
Lantas apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemilik tanah
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/7/II/Kec.Sgs/2009 agar dapat membuktikan
bahwa dirinya adalah benar-benar pemilik atas tanah tersebut sehingga dapat
memperoleh haknya untuk mendaftarkan tanah miliknya di Kantor Pertanahan
Kabupaten Malang, dan mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum
atas kepemilikan tanah tersebut.
Mengingat sistem pendaftaran tanah yang dianut di Negara Indonesia adalah
sistem pendaftaran tanah negatif bertendensi positif, yang artinya walaupun
terdapat bukti pemilikan hak atas tanah (sertifikat) yang mempunyai kekuatan
hukum tetapi masih dimungkinkan untuk dipersoalkan (dibatalkan) oleh pihak
lain yang mempunyai alasan hukum yang kuat melalui sistem peradilan hukum
tanah Indonesia. Karena tujuan utama dari pendaftaran tanah adalah memberikan
jaminan kepastian hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 UUPA. Maka
memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas, tetapi merupakan hak pemegang
hak atas tanah yang dijamin Undang-undang.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, perumusan masalah sekaligus
merupakan pembahasan yang akan diteliti sebagai berikut. Bagaimanakah akibat
hukum bagi pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
12/7/II/Kec.Sgs/2009 di Desa Banjararum atas terbitnya Sertifikat Hak Milik
Nomor 731/Desa Tunjungtirto? Upaya hukum apa yang telah ditempuh oleh
pemilik tanah berdasarkanAkta Jual Beli Nomor 12/7/II/Kec. Sgs/2009agar dapat
menerima haknya untuk melaksanakan pendaftaran hak atas tanah di Kantor
Pertanahan Kabupaten Malang?
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah
yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk
9
menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang
objeknya adalah hukum itu sendiri.7 Sehubungan dengan jenis penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, maka pendekatan yang
dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach).
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai
dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.8Secara yuridis penelitian
difokuskan untuk mengkaji akibat hukum bagi pemilik tanah berdasarkan Akta
Jual Beli Nomor 12/7/II/Kec.Sgs/2009 atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor
731/Desa Tunjungtirto.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.
Secara yuridis penelitian memfokuskan untuk mengkaji akibat hukum bagi
pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/7/II/Kec.Sgs/2009 atas
terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 731/Desa Tunjungtirto dan upaya hukum
yang dapat ditempuh oleh pemilik tanah berdasarkan akta jual beli tersebut.
Sedangkan secara sosiologis, penelitian ini untuk mengkaji kepemilikan tanah
sertapenyebab sengketa kepemilikan atas obyek berupa tanah bekas hak Milik
Adat, yang tercatat dalam Buku C Desa No. 665, Persil 209, Kelas D.IV, seluas
3.065 M2, terletak di wilayah administrasi Desa Banjararum, Kecamatan
Singosari, Kabupaten Malang.
7 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia,
2011), hlm. 57. 8Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Gafindo
Persada, 2004), hlm. 167.
10
Pembahasan
A. Akibat Hukum Bagi Pemilik Tanah Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
12/7/II/Kec.Sgs/2009 di Desa Banjararum Atas Terbitnya Sertifikat Hak
Milik Nomor 731/Desa Tunjungtirto dengan Menggunakan Teori Kepastian
Hukum
Menurut Peter Mahmud Marzuki, Teori Kepastian hukum mengandung 2
(dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah
karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap
individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang
melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim
yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah
diputuskan.9
Akibat hukum terhadap pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
12/7/II/Kec.Sgs/2009 di Desa Banjararum atas terbitnya Sertifikat Hak Milik
Nomor 731/Desa Tunjungtirto, dianalisis dengan menggunakan Teori Kepastian
Hukum dari Peter Mahmud Marzuki :
1. Aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan
apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
Pendaftaran tanah merupakan persoalan yang sangat penting dalam
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA), karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses
lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah.10
Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data
yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan
9Peter Mahmud Marzuki, loc.cit.
10Ibid.
11
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya
bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan
rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Tugas penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berada di seluruh
wilayah Indonesia merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, yang
ditugaskan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana
yang telah disebutkan di dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997, yang menyatakan : “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh
Badan Pertanahan Nasioanal”,yuncto Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden
Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia, yang menyatakan : “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, BPN RI menyelenggarakan fungsi: Perumusan dan
pelaksanaan kebijakan dibidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan
pemberdayaan masyarakat”.
Kewajiban pemegang hak untuk dapat membuktikan kepemilikan hak
atas tanahnya diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur mengenai pembuktian hak. Pasal 23
huruf a angka 2 menyebutkan bahwa hak atas tanah baru dibuktikan dengan
asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak
milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna
bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. Sedangkan dalam Pasal 24 ayat
(1) dan ayat (2) menjelaskan tentang pembuktian hak lama, yaitu apabila
(1) Untuk keperluan pendaftaran tanah, hak atas tanah yang berasal dari
konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai
adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan
atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistemik atau oleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik,
dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak
pihak lain yang membenaninya.
(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat
pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak
dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang
tanah yang bersangkutan selama 20 (duapuluh) tahun atau lebih
secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-
pendahulunya.
12
a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara
terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,
serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
b. penguasaan tersebut sebelum maupun selama pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahka
oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang
bersangkutan ataupun pihak lainnya.
2. Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena
dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat
mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara
terhadap individu
Perbuatan hukum pendaftaran tanah merupakan suatu peristiwa penting
karena menyangkut segi hak keperdataan seseorang dan bukan hanya sekedar
kegiatan administratif. Hak keperdataan seseorang merupakan Hak Asasi
Manusia yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh sesama manusia
lainnya dalam rangka terwujudnya kedamaian dalam ikatan hubungan
kemasyarakatan.11
Kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah
yang berdaulat. Dengan landasan ini undang-undang dalam arti formal dan
Undang-Undang Dasar sendiri merupakan tumpuan dasar bagi tindakan
pemerintah. Pentingnya jaminan kepastian hukum bagi seluruh warga negara
sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat 1 Undang–Undang Dasar
1945 bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.
Atas dasar itu, pengaturan yang jelas mengenai jaminan kepastian
hukum kepemilikan tanah sangat penting bagi rakyat suatu bangsa,
sebagaimana perintah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Pasal 19 ayat
(1) yang berbunyi : “untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah
diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.12
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka akibat
hukum bagi Tuan Achmad Setiyono selaku pemilik tanah atas obyek berupa tanah
11
Bachtiar Effendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan
Pelaksanaannya, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 15. 12
A.P. Parlindungan, loc. cit.
13
bekas hak Milik Adat, yang tercatat dalam Buku C Desa No. 665, Persil 209,
Kelas D.IV, seluas 3.065 M2, terletak di wilayah administrasi Desa Banjararum,
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang berdasarkan Akta Jual beli Nomor
12/7/II/Kec.Sgs/2009, atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 731/Desa
Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dengan menggunakan
Teori Kepastian Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, adalah :
1. Pemilik tanah berdasarkan Akta Jual beli Nomor 12/7/II/Kec.Sgs/2009,
kehilangan haknya untuk dapat melaksanakan pendaftaran tanah miliknya.
Padahal pendaftaran tanah diadakan oleh pemerintah di seluruh wilayah
Republik Indonesia dalam rangka menjamin kepastian hukum kepemilikan
tanah, sebagaimana perintah Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), Pasal
19 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan tanah miliknya,
yaitu berkaitan dengan kepastian status hak yang didaftar, kepastian subyek
hak, kepastian obyek hak. Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bentuk dari hilangnya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi
pemilik tanah berdasarkan Akta Jual beli Nomor 12/7/II/Kec.Sgs/2009
sebagai pemegang suatu bidang tanah adalah dengan hilangnya hak untuk
memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti hak sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka pemilik tanah
berdasarkan Akta Jual beli Nomor 12/7/II/Kec.Sgs/2009, kehilangan haknya
untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat 1 Undang–Undang Dasar
1945.
14
B. Upaya Hukum Yang Telah Ditempuh Oleh Pemilik Tanah Berdasarkan
Akta Jual Beli Nomor 12/7/II/Kec.Sgs/2009 di Desa Banjararum Agar
Memperoleh Haknya Untuk Melaksanakan Pendaftaran Tanah di
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang
Sehubungan dengan upaya hukum yang telah ditempuh oleh pemilik tanah
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/7/II/Kec/Sgs/2009 di Desa Banjararum agar
memperoleh haknya untuk melaksanakan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan
sebelumnya bahwa pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
12/7/II/Kec/Sgs/2009 di Desa Banjararum telah kehilangan hak konstitusionalnya
sebagai warga negara yang telah melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan
tanah miliknya di Kantor Pertanahan.
Maka untuk itu diperlukan suatu upaya hukum agar pemilik tanah
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/7/II/Kec/Sgs/2009 di Desa Banjararum
dapat melaksanakan haknya untuk mendaftarkan tanah miliknya di Kantor
Pertanahan Kabupaten Malang.
Definsi upaya adalah: usaha, ikhtiar untuk mencapai maksud tertentu.13
Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang telah ditempuh oleh pemilik tanah
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/7/II/Kec/Sgs/2009, maka peneliti perlu
memperoleh data primer dengan cara mewawancarai Tuan Achmad Setiyono
selaku pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/7/II/Kec/Sgs/2009.
Tuan Achmad Setiyono menyatakan bahwa sebelum melakukan upaya hukum di
Pengadilan, terlebih dahulu mempertanyakan perihal kejelasan proses pendaftaran
tanah miliknya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Namun
jawaban yang diterima adalah bahwa salah satu alasan tidak berjalannya proses
pendaftaran tanah milik Tuan Achmad Setiyono adalah karena atas obyek tanah
yang saya ajukan permohonan pendaftaran tersebut telah terlebih dahulu
diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 731/Desa Tunjungtirto seluas 4.209 meter
persegi atas nama MOEHAMMAD SOEBADJI. Sertifikat tersebut diterbitkan
pada tahun 2007 dengan dasar pemecahan.”14
13
G. Setya Nugraha, et. al., Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: Karina, 2010), hlm. 613 14
Wawancara dengan pemilik tanah berdasarkan AJB No. 12/7/II/Kec.Sgs/2009 Tuan
Achmad Setiyono, Rumah Tuan Achmad Setiyono, 15 Maret 2016.
15
Oleh sebab itu, setelah mengetahui hal tersebut beliau melakukan upaya
hukum sebagai usaha agar memperoleh haknya untuk mendaftarkan tanah yang
telah dibelinya dari Tuan M. Kholil Hadi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
12/7/II/Kec.Sgs/2009 di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Upaya hukum
yang dilakukan oleh Tuan Achmad Setiyono adalah dengan mengajukan gugatan
ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tuan Achmad Setiyono (atau disebut juga
Penggugat) yang telah memberikan kuasa kepada salah seorang Advokat di Kota
Malang, yaitu Bapak H.M. Kairupan, SH, M.Hum melayangkan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan
Pertanahan Kabupaten Malang (atau disebut juga Tergugat).
Menurut Bapak H.M. Kairupan, SH, M.Hum selaku Advokat/Kuasa Hukum
Penggugat, adapun yang menjadi sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini
adalah:15
1) Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, yaitu Surat
No.1510/019-35.07/V/2015, tertanggal 28 Mei 2015, Perihal: Tanggapan atas
Permohonan, yang menyatakan bahwa permohonan Penggugat untuk
melakukan pendaftaran hak milik terhadap obyek tanah bekas Milik Adat
tidak dapat diproses lebih lanjut, dan oleh karena itu dinyatakan pula telah
dicoret dari daftar permohonan pendaftaran, selanjutnya disebut KTUN Obyek
Sengketa No. 1.
2) Sertifikat Hak Milik No. 731/Desa Tunjungtirto, Surat Ukur tanggal 12 Juli
2007, No. 00032/2007, Luas 4.209 meter persegi, diterbitkan tanggal 23 Juli
2007 atas nama MOEHAMMAD SOEBADJI, selanjutnya disebut KTUN
Obyek Sengketa No. 2.
Kuasa Hukum Tuan Achmad Setiyono menjelaskan bahwa tindakan hukum
Tergugat yang telah menerbitkan KTUN Obyek Sengketa No. 1 maupun KTUN
Obyek Sengketa No. 2, merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara,
sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9)16 Undang-undang Nomor 5
15
Wawancara dengan Bapak H.M. Kairupan, SH, M.hum, Advokat/Penasehat Hukum,
Kantor Pengacara/Penasehat Hukum, 20 Maret 2016. 16
Bunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan
oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara
yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”
16
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yuncto Undang-undang Nomor
9 Tahun 2004 Perubahan Pertama Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yuncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-
undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan tindakan hukum,
bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum.
Adapun yang dimaksud dengan bersifat konkrit, individual dan final, serta
menimbulkan akibat hukum jika dikaitkan dengan kasus ini adalah :
a. Kongkrit, karena objek sengketa KTUN tersebut nyata-nyata dibuat oleh
Tergugat, tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, serta
telah menimbulkan akibat hukum yang menyebabkan kerugian Penggugat,
yakni terhalangnya hak untuk melakukan/melaksanakan pendaftaran hak
milik atas obyek berupa tanah bekas Milik Adat yang kini dikuasai dan
dimilikinya;
b. Individual, bahwa KTUN Obyek Sengketa No. 1 yang diputuskan itu tidak
ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik mengenai alamat maupun hal
yang secara tegas ditujukan kepada diri Penggugat, bahwasanya Tergugat
telah tidak dapat memproses lebih lanjut dan oleh karena itu menyatakan pula
telah mencoret dari daftar permohonan pendaftaran tanah milik Penggugat;
c. Final, karena KTUN Obyek Sengketa No. 1 maupun KTUN Obyek Sengketa
No. 2, yang diputuskan itu sudah berlaku definitif dan memiliki akibat hukum
bagi diri pribadi Penggugat, yang menimbulkan kerugian langsung bagi diri
Penggugat, yakni terhalangnya hak untuk melakukan/melaksanakan
pendaftaran hak milik atas tanah, yang kini dikuasai dan dimilikinya;
Upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat dengan mendaftarkan
gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya pada tanggal 26 Agustus
2015, masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan untuk mengajukan
gugatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yuncto Undang-undang Nomor
9 Tahun 2004 Perubahan Pertama Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yuncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua Undang-
undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya:
17
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilanpuluh hari
terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara.”
Adapun yang menjadi dasar dari gugatan, menurut Tuan Achmad Setiyono
melalui Kuasa Hukumnya menjelaskan bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh
persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku. Selain
telah memenuhi seluruh persyaratan sesuai dengan ketentuan Perundangan-
undangan yang berlaku, data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak
ada yang disengketakan, maka sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1)17 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yuncto Pasal 69
ayat (1)18 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Tergugat wajib
segera menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat.
Dalam KTUN Obyek Sengketa No. 1, pernyataan Tergugat yang telah
mencoret dari daftar permohonan pendaftaran tanah atas sebidang tanah Bekas
Milik Adat yang kini dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat, adalah tanpa dasar
yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Sedangkan berkaitan dengan
KTUN Obyek Sengketa No. 2, tujuan dari pendaftaran tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA adalah untuk menjamin kepastian
hukum. Maka oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia,
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, yakni
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh
sebab itu, tindakan hukum yang wajib dilakukan sebelum menerbitkan sertifikat,
adalah dengan memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, dan
bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya,
batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap
sudut bidang tanah yang bersangkutan, sebagaimana diperintahkan dalam
17
Bunyi: “Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai
dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1)”. 18
Bunyi: “Untuk hak-hak atas tanah, Hak Pengeloaan dan tanah wakaf yang yang sudah
didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya menurut
ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diterbitkan sertifikat”.
18
ketentuan Pasal 17, Pasal 18. Pasal 19, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
KTUN Obyek Sengketa No. 2, adalah sertifikat atau tanda bukti hak yang
nyata-nyata menunjuk pada sebidang tanah yang berada di wilayah administrasi
Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, akan tetapi
dipergunakan sebagai alat bukti hak untuk menghaki (mengklaim) atas sebidang
tanah Bekas Milik Adat yang kini dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat yang
berada di wilayah administrasi Desa Banjararum, Kecamatan Singosari,
Kabupaten Malang.
Tindakan hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tersebut merupakan
tindakan yang bertentangan dengan hukum, yakni melanggar Pasal 19 ayat (1)
UUPA, oleh sebab KTUN Obyek Sengketa No. 2 tersebut justru telah
menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya tentang kebenaran dan kepastian
hukum mengenai keberadaan obyek sebidang tanah yang dimaksud dalam KTUN
Obyek Sengketa No. 2, apakah berada di wilayah administrasi Desa Tunjungtirto,
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, ataukah berada di wilayah administrasi
Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
Secara de facto KTUN Obyek Sengketa No. 2, sebagaimana yang dimaksud
dalam perkara ini, tidak memiliki obyek benda/tanah yang tercatat secara
administratif legal dan sah dalam Buku Desa (Krawangan) maupun Buku Letter C
Desa, di Desa Banjararum Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, namun
sebaliknya tanah bekas Milik Adat yang saat ini dikuasai dan dimiliki Penggugat,
secara administrasi legal dan sah tercatat dalam Buku C Desa No. 665, Persil 209,
Kelas D.IV, seluas 3.065 M2 atas nama Salamoen P. Makmun, terletak di wilayah
administrasi Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
Bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat, yang telah menghalang-
halangi hak hukum Penggugat untuk melakukan pendaftaran hak milik terhadap
obyek berupa tanah bekas Milik Adat, dengan dalih telah diterbitkannya KTUN
Obyek Sengketa No.2, merupakan tindakan yang nyata-nyata telah menimbulkan
ketidakpastian hukum, kerugian, serta ketidakadilan bagi diri Penggugat.
Menurut Penggugat terbitnya KTUN Obyek Sengketa No.2, pada dasarnya
merupakan kesalahan yang diperbuat oleh Tergugat, yang menurut Yurisprudensi
19
Mahkamah Agung R.I. maupun menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme, bertentangan dengan asas ketelitian dan kecermatan, yang
sekaligus melanggar asas kepastian hukum, serta keadilan, dan sesuai asasnya
pula tidaklah patut bila kesalahan Tergugat seperti itu dibebankan atau menjadi
resiko Penggugat
Dengan demikian Penggugat berbendapat bahwa dia telah dapat
membuktikan secara yuridis bahwasanya tindakan hukum Tergugat merupakan
tindakan yang bertentangan dengan Perundangan-undangan yang berlaku,
khususnya ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA yunctoPasal 17, Pasal 18.
Pasal 19, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) dan (2) serta Pasal 30 ayat (1) huruf c serta
ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena itu Penggugat
menyatakan bahwa sudah sepatutnya KTUN Obyek Sengketa No. 2, dinyatakan
batal atau tidak sah.
Demikianlah upaya hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat yaitu Tuan
Achmad Setiyono yang merupakan pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 12/7/II/Kec.Sgs/2009 di Desa Banjararum, Kecamatan Singosari,
Kabupaten Malang. Namun sampai dengan dibuatnya tulisan ini, sengketa tanah
yang dimaksud masih belum terselesaikan. Meski demikian, Tuan Achmad
Setiyono sampai saat ini tetap memiliki dan menguasai secara fisik atas obyek
tanah miliknya yang berupa tanah bekas hak Milik Adat, yang tercatat dalam
Buku C Desa No. 665, Persil 209, Kelas D.IV, seluas 3.065 M2, di Desa
Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, walaupun dirinya tidak
dapat mendaftarkan tanahnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Tuan
Achmad Setiyono ingin membuktikan bahwa atas obyek tanah yang dimilikinya
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/7/II/Kec.Sgs/2009 yang dilakukan dengan
sah, secara nyata terletak dan tercatat dalam administrasi Desa Banjararum,
Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dan belum pernah dimohonkan
pendaftaran tanahnya serta belum pernah diterbitkan Sertifikat oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Malang.
20
Simpulan
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian dalam jurnal ini, dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Akibat hukum bagi pemilik tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
12/7/II/Kec.Sgs/2009 di Desa Banjararum atas terbitnya Sertifikat Hak Milik
Nomor 731/Desa Tunjungtirto. Pemilik tanah kehilangan haknya untuk dapat
melaksanakan pendaftaran tanah miliknya. Ketidakpastian hukum terhadap
kepemilikan tanah, berkaitan dengan kepastian status hak yang didaftar,
kepastian subyek hak, kepastian obyek hak. Hilangnya hak untuk
memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah.
Hilangnya haknya untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian
hukum yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Dasar
1945.
2. Upaya hukum yang telah ditempuh oleh pemilik tanah berdasarkan Akta Jual
Beli Nomor 12/7/II/Kec. Sgs/2009 agar dapat menerima haknya untuk
melaksanakan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten
Malang adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara di Surabaya yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan
Kabupaten Malang, setelah mengetahui keberadaan dari Sertifikat Hak Milik
Nomor 731/Desa Tunjungtirto, yang digunakan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Malang untuk menghaki tanah yang dimilikinya berdasarkan Surat
dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, No.1510/019-
35.07/V/2015, Perihal Tanggapan atas Permohonan, tertanggal 28 Mei 2015.
Surat tersebutsebagai KTUN obyek sengketa Nomor 1, dan Sertifikat Hak
Milik Nomor 731/Desa Tunjungtirto sebagai KTUN obyek sengketa Nomor
2. Tetap memiliki dan menguasai secara fisik atas obyek tanah yang
dimilikinya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12/7/II/Kec.Sgs/2009,
walaupun dirinya masih belum dapat mendaftarkan tanahnya di Kantor
Pertanahan Kabupaten Malang.
21
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Ali. Achmad, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta:
Kencana, 2009.
Effendi. Bachtiar, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-
peraturan Pelaksanaannya. Bandung: Alumni, 1993.
Hadjon. Philiphus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.
Surabaya: Bina Ilmu, 2009.
Harsono. Boedi, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-
undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan,
2003.
J. Satrio, Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah. Bandung:Citra Aditya
Bakti,1999.
Marzuki. Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.
Nugraha. G. Setya, et. al., Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: Karina,
2010.
Parlindungan. A.P, Pendaftaran Tanah di Indonesia. (berdasarkan PP No.
24 Tahun 1997) dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998). Bandung: Mandar
Maju, 2009.
Sutedi. Adrian, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta:
Sinar Grafika, 2009.
Sunggono. Bambang, Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1998.
Wahid. Muchtar, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah.
Jakarta: Republika, 2008.
Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yuncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan
22
Pertama Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yuncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua
Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5
tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara .
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah.
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun
1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 1 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.