sistem akuntansi piutang...sistem akuntansi piutang 08.indd 101 24/01/2017 14:49:06 102 akuntansi...

Bab 8

101

Selesai mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu:

1. Menjelaskan definisi piutang di pemerintah daerah. 2. Menjelaskan klasifikasi piutang di pemerintah daerah. 3. Menjelaskan jurnal standar terkait piutang di SKPD, beserta ilustrasinya. 4. Menjelaskan jurnal standar terkait piutang di PPKD, beserta ilustrasinya.

Sistem Akuntansi Piutang

08.indd 101 24/01/2017 14:49:06

102

Aku

ntan

si P

emer

inta

han

Dae

rah

Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi pemanfaatannya maupun akuntabilitasnya. Seluruh standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri, baik dalam pengakuan, pengukuran, maupun pengungkapannya. Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tahun 2005 menjelaskan bahwa piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termasuk Wajib Pajak/Wajib Bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Aset yang berupa piutang di Neraca harus dikelola agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value). Alat untuk menyesuaikannya adalah dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang, korporasi, dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu, tergantung kondisi dari debiturnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah berikut.

PENDAHULUAN

Jenis PiutangPersentase Penyisihan Piutang

Berdasarkan Umur Piutang

Kriteria Piutang Pajak Daerah

< 1 tahun dari tanggal jatuh

tempo.

1 s.d. 2 tahun dari tanggal jatuh

tempo.

> 2 s.d. 5 tahun dari tanggal jatuh

tempo.

> 5 tahun dari tanggal jatuh

tempo.Piutang Pajak Daerah 0,5% 10% 50% 100%

Kriteria Piutang Retribusi Daerah

0 s.d. 1 bulan 1 s.d. 3 bulan 3 s.d. 12 bulan > 12 bulan

Piutang Retribusi Daerah

0,5% 10% 50% 100%

Kriteria Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah

belum lunas s.d. tanggal jatuh

tempo.

belum lunas s.d. 1 bulan sejak tanggal surat

tagihan pertama.


tagihan kedua.


tagihan ketiga.Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah

0,5% 10% 50% 100%

08.indd 102 24/01/2017 14:49:07

103

Bab 8

Sistem A

kuntansi Piutang

KLASIFIKASI

KlasifikasiPiutang Pajak DaerahPiutang RetribusiPiutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang DipisahkanPiutang Lain-Lain PAD yang SahPiutang Transfer Pemerintah PusatPiutang Transfer Pemerintah LainnyaPiutang Transfer Pemerintah Daerah LainnyaPiutang Pendapatan LainnyaBagian Lancar Tagihan Jangka PanjangBagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas LainnyaBagian Lancar Tagihan Penjualan AngsuranBagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian DaerahUang Muka

Kode Akun Uraian Akun1 1 3 Piutang Pendapatan1 1 3 1 Piutang Pajak Daerah1 1 3 1 1 Piutang Pajak Kendaraan Bermotor1 1 3 1 2 Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor1 1 3 1 3 Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor1 1 3 1 4 Piutang Pajak Air Permukaan1 1 3 1 5 Piutang Pajak Rokok

dan seterusnya.1 1 3 2 Piutang Retribusi1 1 3 2 1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan1 1 3 2 2 Piutang Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan1 1 3 2 3 Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta1 1 3 2 4 Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat1 1 3 2 5 Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

dan seterusnya.1 1 3 3 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan1 1 3 3 1 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah

dan seterusnya.(Bersambung)

08.indd 103 24/01/2017 14:49:07

104

Aku

ntan

si P

emer

inta

han

Dae

rah

(Lanjutan)

Kode Akun Uraian Akun1 1 3 4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah1 1 3 4 1 Piutang Jasa Giro1 1 3 4 2 Piutang Bunga Deposito

dan seterusnya.1 1 3 5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan1 1 3 5 1 Piutang Bagi Hasil Pajak

dan seterusnya.1 1 3 6 Piutang Transfer Pemerintah Lainnya 1 1 3 6 1 Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur

dan seterusnya.1 1 3 7 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya1 1 3 8 Piutang Pendapatan Lainnya

1 1 4 Piutang Lainnya1 1 4 1 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang1 1 4 2 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya1 1 4 3 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran1 1 4 4 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah1 1 4 5 Uang Muka

1 1 5 Penyisihan Piutang1 1 5 1 Penyisihan Piutang Pendapatan1 1 5 1 1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah1 1 5 1 2 Penyisihan Piutang Retribusi1 1 5 1 3 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

dan seterusnya.1 1 5 2 Penyisihan Piutang Lainnya

dan seterusnya.

1 1 6 Beban Dibayar di Muka1 1 6 1 Beban Pegawai Dibayar di Muka1 1 6 1 1 Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar di Muka1 1 6 2 Beban Barang Dibayar di Muka1 1 6 3 Beban Jasa Dibayar di Muka

(Bersambung)

08.indd 104 24/01/2017 14:49:07

105

Bab 8

Sistem A

kuntansi Piutang

(Lanjutan)

Kode Akun Uraian Akun1 1 6 4 Beban Pemeliharaan Dibayar di Muka1 1 6 5 Beban Lainnya

9 1 8 Beban Penyisihan Piutang9 1 8 1 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan9 1 8 1 1 Beban Penyisihan Piutang Pajak9 1 8 1 2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi9 1 8 1 3 Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkandan seterusnya.

9 1 8 2 Beban Penyisihan Piutang Lainnya

JURNAL STANDAR DI SKPDBerikut jurnal standar pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah oleh SKPD.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun

Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Piutang … XXXXXX Pendapatan … -LO XXX

Berikut jurnal standar jika Wajib Retribusi melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun

Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXXXXX Piutang … XXXXXX Pendapatan Denda … -LO (jika ada) XXX

Jurnal LRA

TanggalNomor Bukti

Kode Akun Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXXXXX Pendapatan … -LRA XXXXXX Pendapatan Denda … -LRA (jika ada) XXX

08.indd 105 24/01/2017 14:49:07

106

Aku

ntan

si P

emer

inta

han

Dae

rah Berikut jurnal standar ketika Bendahara Penerimaan menyetorkan retribusi tersebut

ke kas daerah.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun

Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX RK-PPKD XXXXXX Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Berikut jurnal standar saat menerima nota kredit dari bank jika Wajib Retribusi menyetor langsung ke kas daerah, yakni ke bank yang ditunjuk.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti


XXX XXX XXX RK-PPKD XXXXXX Piutang … XXX

Jurnal LRA

TanggalNomor Bukti


XXX XXX XXX Perubahan SAL XXXXXX Pendapatan … -LRA XXX

CONTOH KASUS di skpd

Piutang Retribusi

BP2T mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Daerah nomor 1770/X/2015 tertanggal 18 Oktober 2015 atas retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp5.000.000. Terkait hal tersebut, Wajib Retribusi belum melakukan pembayaran atas SKR Daerah yang dikeluarkan. Berikut ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi/kejadian tersebut.

Jurnal LO

TanggalNomorBukti

Kode Akun

Uraian Debit (Rp)Kredit (Rp)

18 Oktober 2015

1770/X/2015 1.1.3.02.26 Piutang Retribusi IMB 5.000.0008.1.2.26.01 Pemberian IMB-LO 5.000.000

Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2015 diterima pembayaran dari Wajib Retribusi atas SKR Daerah, yang mana Bendahara Penerimaan SKPD telah menerima pembayaran tersebut dengan bukti TBP 2015-1110. Berikut ayat jurnal yang diperlukan PPK-SKPD untuk mencatat transaksi tersebut.

08.indd 106 24/01/2017 14:49:07

107

Bab 8

Sistem A

kuntansi Piutang

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun

Uraian Debit (Rp) Kredit (Rp)

20 Oktober 2015

TBP 2015-1110

1.1.1.02.01 Kas di Bendahara Penerimaan 5.000.0001.1.3.02.26 Piutang Retribusi IMB 5.000.000

Jurnal LRA

TanggalNomor Bukti

Kode Akun


20 Oktober 2015

TBP 2015-1110

0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.0004.1.2.26.01 Retribusi IMB-LRA 5.000.000

Apabila Wajib Retribusi melakukan pembayaran dengan menyetorkan langsung ke kas daerah, yang mana Bendahara Penerimaan SKPD menerima nota kredit dari bank nomor CN-1678 atas transaksi tersebut. Berikut ayat jurnal yang diperlukan PPK-SKPD untuk mencatat transaksi yang dimaksud.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun Uraian Debit (Rp) Kredit (Rp)

20 Oktober 2015

CN-1678 3.1.3.01.01 RK-PPKD 5.000.0001.1.3.02.26 Piutang Retribusi IMB 5.000.000

Jurnal LRA

TanggalNomor Bukti


20 Oktober 2015

CN-1678 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 5.000.0004.1.2.26.01 Retribusi IMB-LRA 5.000.000

Penyisihan Piutang SKPD

Berdasarkan data piutang pajak PBB yang dikelola Dinas Pendapatan Daerah per tanggal 31 Desember 2015 diketahui saldo piutang yang telah jatuh tempo sebesar Rp120.000.000. Dengan saldo piutang yang telah jatuh tempo tersebut, PPK-SKPD membuat perhitungan penyisihan piutang pajak PBB tahun 2015. Berikut rincian perhitungannya.

Jatuh Tempo Umur Piutang

Jumlah (Rp)

Taksiran Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang (Rp)

< 1 tahun 50.000.000 0,5% 250.0001 s.d. 2 tahun 40.000.000 10% 4.000.000

> 2 s.d. 5 tahun 20.000.000 50% 10.000.000> 5 tahun 10.000.000 100% 10.000.000

Total 120.000.000 24.250.000

08.indd 107 24/01/2017 14:49:08

108

Aku

ntan

si P

emer

inta

han

Dae

rah Asumsi saldo penyisihan piutang tahun 2014 adalah Rp16.500.000. Berdasarkan

perhitungan dengan pendekatan umur piutang diperoleh informasi bahwa beban penyisihan piutang tahun ini sebesar Rp7.750.000 (Rp24.250.000 – Rp16.500.000). Terkait hal ini PPK-SKPD membuat bukti memorial nomor BM-3310 untuk mencatat penyisihan piutang tersebut. Berikut ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi yang dimaksud.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun

Uraian Debit (Rp)Kredit (Rp)

31 Desember 2015

BM-3310 9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang Pajak 7.750.0001.1.5.01.01 Penyisihan Piutang Pajak 7.750.000

JURNAL STANDAR DI PPKD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah menerima Surat Keputusan Kepala Daerah atau hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), namun belum menerima pembayarannya. Berikut jurnal standar yang diperlukan Fungsi Akuntansi untuk mencatat transaksi/kejadian tersebut.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun

Uraian Debit Kredit


BPKAD telah menerima nota kredit dari bank yang merupakan bukti tanda terima pembayaran/bukti penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan, yang mana terjadi pemindahbukuan ke kas daerah. Berikut jurnal standar yang diperlukan Bendahara Penerimaan untuk mencatat transaksi tersebut sebagai penerimaan kas atas pelunasan piutang.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun

Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXXXXX Piutang … XXX

Jurnal LRA

TanggalNomor Bukti

Kode Akun

Uraian Debit Kredit


08.indd 108 24/01/2017 14:49:08

109

Bab 8

Sistem A

kuntansi Piutang

Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah telah menerima PMK/Perpres/Keputusan Gubernur/dokumen yang dipersamakan, namun belum menerima pembayarannya. Berikut jurnal standar yang diperlukan Fungsi Akuntansi untuk mencatat transaksi/kejadian tersebut.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun

Uraian Debit Kredit


Dinas Pendapatan Daerah telah menerima nota kredit dari bank yang merupakan bukti tanda terima pembayaran/bukti penerimaan kas/dokumen yang dipersamakan, yang mana terjadi pemindahbukuan ke kas daerah. Berikut jurnal standar yang diperlukan Bendahara Penerimaan untuk mencatat transaksi tersebut sebagai penerimaan kas atas pelunasan piutang.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun

Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX RK-PPKD BPKAD XXXXXX Piutang … XXX

Jurnal LRA

TanggalNomor Bukti

Kode Akun

Uraian Debit Kredit


CONTOH KASUS DI PPKD

Ilustrasi 1 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pada tanggal 20 Juni 2015 diterima hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BPR Yusuf yang mana berdasarkan hasil RUPS tersebut Pemerintah Kabupaten Syuaib mendapatkan dividen sebesar Rp100.000.000 atas laba tahun 2014 dan nilai ini belum disetorkan ke kas daerah. Terkait hal itu Fungsi Akuntansi PPKD membuat bukti memorial nomor BM-1440 dan melakukan pencatatan dengan jurnal berikut.

08.indd 109 24/01/2017 14:49:08

110

Aku

ntan

si P

emer

inta

han

Dae

rah Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun


20 Juni 2015

BM-1440 1.1.3.03.01 Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD 100.000.000

8.1.3.01.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 100.000.000

Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2015 diterima nota kredit dari bank dengan nomor CN-2990 atas dividen BPR Yusuf sebesar Rp100.000.000. Berdasarkan transaksi tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD BPKAD melakukan pencatatan dengan jurnal berikut.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun


20 Juli 2015 CN-2990 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah 100.000.0001.1.3.03.01 Piutang Bagian Laba atas

Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah/BUMD 100.000.000

Jurnal LRA

TanggalNomor Bukti

Kode Akun


20 Juli 2015 CN-2990 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 100.000.0004.1.3.01.02 BUMD – BPR Yusuf 100.000.000

Keterangan: Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Ilustrasi 2 Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Pada tanggal 1 Oktober 2015 Dinas Pendapatan Daerah menerima dokumen berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK/11/X/2015 tentang Kurang Salur Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Jalan dengan nilai sebesar Rp2.250.000.000, yang mana dana tersebut belum diterima dari pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut, Fungsi Akuntansi melakukan pencatatan dengan jurnal berikut.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun


1 Oktober 2015

PMK/11/X/2015

1.1.3.05.03 Piutang DAK Kurang Salur 2.250.000.0008.2.1.04.01 DAK Bidang Infrastruktur

Jalan-LO 2.250.000.000

08.indd 110 24/01/2017 14:49:08

111

Bab 8

Sistem A

kuntansi Piutang

Pada tanggal 20 November 2015, Bendahara Penerimaan menerima nota kredit dari bank dengan nomor CN-1870, yang mana ada pemindahbukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp2.250.000.000 atas penerimaan kurang salur Dana Alokasi Khusus tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD Dinas Pendapatan Daerah melakukan pencatatan dengan jurnal sebagai berikut.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun


20 November 2015

CN-1870 3.1.3.01.01 RK PPKD – BPKAD 2.250.000.0001.1.3.05.03 Piutang DAK Kurang

Salur 2.250.000.000

Jurnal LRA

TanggalNomor Bukti


20 November 2015

CN-1870 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 2.250.000.0004.2.3.01.01 Dana Alokasi Khusus 2.250.000.000

Keterangan: Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Ilustrasi 3 Piutang Pemerintah Daerah Lainnya

Pada tanggal 20 Oktober 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Syuaib menerima Berita Acara Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah, yang mana dalam dokumen tersebut mencantumkan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Syuaib sebesar Rp500.000.000. Berdasarkan hal tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD Dinas Pendapatan Daerah membuat bukti memorial dengan nomor BM-300 dan melakukan pencatatan dengan jurnal berikut.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun


20 Oktober 2015

BM-300 1.1.3.07.01 Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah 500.000.000

8.2.3.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO 500.000.000

Pada tanggal 21 November 2015 diterima nota kredit dari bank nomor CN-1234, yang mana ada pemindahbukuan ke rekening kas daerah sebesar Rp500.000.000 untuk pelunasan/pencairan atas Berita Acara Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah. Berdasarkan hal tersebut, Fungsi Akuntansi akan melakukan pencatatan dengan jurnal berikut.

08.indd 111 24/01/2017 14:49:08

112

Aku

ntan

si P

emer

inta

han

Dae

rah Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun


21 November 2015

CN-1234 1.1.1.01.01 RK PPKD – BPKAD 500.000.0001.1.3.07.01 Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah 500.000.000

Jurnal LRA

TanggalNomor Bukti

Kode Akun


21 November 2015

CN-1234 0.0.0.00.00 Perubahan SAL 500.000.0004.3.3.01.01 Bagi Hasil dari Pajak-

LRA 500.000.000Keterangan: Pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran (Permendagri Nomor 64 Tahun 2013).

Ilustrasi 4 Penyisihan Piutang PPKD

Berdasarkan data piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang dikelola BPKAD didapatkan informasi bahwa saldo piutang yang telah jatuh tempo sebesar Rp240.000.000. Dari saldo piutang yang telah jatuh tempo tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD BPKAD membuat perhitungan penyisihan piutang TGR selama tahun 2015. Berikut rincian perhitungannya.

Jatuh Tempo Umur Piutang Jumlah (Rp) Penyisihan Jumlah (Rp)Belum lunas s.d. tanggal jatuh tempo. 100.000.000 0,5% 500.000Belum lunas s.d. 1 bulan sejak tanggal surat tagihan pertama. 80.000.000 10% 8.000.000Belum lunas s.d. 1 bulan sejak tanggal surat tagihan kedua. 40.000.000 50% 20.000.000Belum lunas s.d. 1 bulan sejak tanggal surat tagihan ketiga. 20.000.000 100% 20.000.000

Total 240.000.000 48.500.000

Saldo awal penyisihan piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2015 adalah Rp28.000.000. Berdasarkan perhitungan dengan pendekatan umur piutang diketahui beban penyisihan piutang tahun ini sebesar Rp20.500.000 (Rp48.500.000 – Rp28.000.000). Terkait hal tersebut, Fungsi Akuntansi PPKD BPKAD membuat bukti memorial dengan nomor BM-211 dan mencatat penyisihan piutang dengan jurnal berikut.

Jurnal LO

TanggalNomor Bukti

Kode Akun


31 Desember 2015

BM-211 9.1.8.01.01 Beban Penyisihan Piutang TGR 20.500.0001.1.5.01.01 Penyisihan Piutang TGR 20.500.000

08.indd 112 24/01/2017 14:49:09

Tugas Essay

1. Apa yang di sebut dengan piutang?

2. Bagaimana proses penyesuaian agar piutang menjadi piutang netto?

3. Sebutkan jenis piutang beserta persentase nya!

4. Sebutkan klasifikasi piutang?

5. Jelaskan jurnal standar piutang di SKPD!

6. Jelaskan jurnal standar piutang di PPKD!

Petunjuk Pengerjaan

1. Kerjakan dalam format Ms Word dengan memberi identitas :

Nama :

NPM :

Deadline : Hari Sabtu Tanggal 9 Mei 2020

2. Kirim tugas yang sudah dikerjakan ke email :

[email protected] . Dengan subjek email : AKMEN Nama

NPM, Contoh : AKMEN M Nuhudhul Alim 19111000

3. Pengiriman tugas diterima paling lambat Hari Sabtu Tanggal 9 Mei

2020, selebihnya di anggap tidak mengumpulkan.

4. Kehadiran mahasiswa di nilai dari tugas yang dikumpulkan artinya

apabila tidak mengumpulkan dianggap tidak hadir dan tidak

mengumpulkan tugas.

Nb : Kerjakan sesuai petunjuk pengerjaan, hal-hal yang belum jelas

dapat di tanyakan melalui WA : 081276423172
mailto:[email protected]

sistem akuntansi piutang...sistem akuntansi piutang 08.indd 101 24/01/2017 14:49:06 102 akuntansi...

Documents