sitem administrasi negara kesatuan republik … · ppt file · web view2008-08-06 · (sankri)...
TRANSCRIPT
1
ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN
REPUBLIKINDONESIA(SANKRI)
SISTEM
DISAJIKAN OLEH :SOEWARTO HANDOKOPUSDIKLAT DEPDIKNAS
2
SANRI
SANKRIMembahas tentang Ad. Negara Indonesia
SISTEM
SUS + DUK
SPPN
Sebagai
Mengenai Koordinasi + hub. kerja
4
TPU
TPK
Paham SANKRI yang berlaku (UUD 1945/Amand)
Peserta Memahami+MampuMenjelaskan
1. ADNEG Suatu sistem2. SUS+DUK LEMBAGA3. SPPN4. Pentingnya koordinasi
5
ADMINISTRASI NEGARA SEBADMINISTRASI NEGARA SEBAAGAI SISTEMGAI SISTEM
PENGERTIAN SISTEM :PENGERTIAN SISTEM :
Kamus Webster:Suatu kesatuan (unity) yang komplekdibentuk oleh bagian yangberbeda(diverse), masing-masing terikat pada(subjected to) rencana yang sama atau kontribusi (serving)untuk mencapai tujuan yang sama
KBBI :Seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan membentuk totalitas
6
ADMINISTRASIADMINISTRASIL.D. WHITE :L.D. WHITE :
Suatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha Suatu proses yang umum terdapat dalam semua usaha kelompok, negara ataupun swasta,sipil ataupun militer , kelompok, negara ataupun swasta,sipil ataupun militer , berskala kecil maupun besar.berskala kecil maupun besar.
DIMOCK AND DIMOCKPada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja sama kelompok.
SISTEM ADMINISTRASI terdiri dari :1. Manusia - 2 orang/lebih2. Tujuan 3. Tugas Saling mempengaruhi4. Kerja sama 5. Sarana
7
ADMINISTRASI NEGARAADMINISTRASI NEGARA
PFIFFNER AND PRESTHUS :PFIFFNER AND PRESTHUS : Koordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakan Koordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakan kebijakan negarakebijakan negara
ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI LUAS:Keseluruhan kegiatan LEMBAGA NEGARA dalam rangka mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA
ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI SEMPIT:Keseluruhan kegiatan LEMBAGA EKSEKUTIF dalam rangka mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA/PEMERINTAHAN
INTERAKSI ADMINISTRASI NEGARA : Dengan faktor EKOLOGI/LINGKUNGAN Yaitu ALAMI/SOSIAL Saling mempengaruhi
8
UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI NEGARANEGARA
1.MANUSIA - 1.MANUSIA - Pejabat kenegaraan/pemerintahanPejabat kenegaraan/pemerintahan - Masyarakat yang dilibatkan- Masyarakat yang dilibatkan
2.TUJUAN - Wujudkan kebijakan negara
- Pecahkan permasalahan - Penuhi kebutuhan masyarakat - Layani masyarakat
3.TUGAS - Kegiatan mencakup semua sektor/bidang
4. KERJA SAMA - Berbagai mekanisme dan cara ( rencana, program, prosedur, briefing, rapat, dst.)5. SARANA - Dana, gedung kantor, perabotan, peralatan, kendaraan,dst.
9
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA SISTEM ADMINISTRASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIKESATUAN REPUBLIK INDONESIAA
1. Pengertian1. Pengertian
Dalam Arti LuasDalam Arti Luas Dalam Arti Sempit Dalam Arti Sempit Sistem Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Negara (SPN)Negara (SPN)
Sistem penyelenggaraan Sistem penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya.dalam segala aspeknya.
Sistem Penyelenggaraan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Pemerintahan Negara (SPPN)(SPPN)
Keseluruhan sistem Keseluruhan sistem penyelenggara-an kekuasaan penyelenggara-an kekuasaan pemerintahan (executive pemerintahan (executive power) dengan asas-asas power) dengan asas-asas pokok SPPNpokok SPPN
Dengan memanfaatkan/mendayagunakan kemampuan:Dengan memanfaatkan/mendayagunakan kemampuan:Aparatur negara dan seluruh Aparatur negara dan seluruh rakyatrakyat
Pemerintah dan segenap Pemerintah dan segenap aparatur pemerintah.aparatur pemerintah.
Dana dan daya yang tersedia secara nasional.Dana dan daya yang tersedia secara nasional. Demi tercapainya tujuan.Demi tercapainya tujuan.
Demi terlaksananya tugas nasional/negaraDemi terlaksananya tugas nasional/negara
10
Kesisteman SPN dan SPPNKesisteman SPN dan SPPN
NoNo Sub Sub SistemSistem
SPNSPN SPPNSPPN
1.1. ManusiaManusia Aparatur Negara dan Aparatur Negara dan Seluruh rakyat.Seluruh rakyat.
Pejabat Lembaga Pejabat Lembaga Pemerintah/EksekutifPemerintah/Eksekutif
2.2. TujuanTujuan Melindungi bangsa dan tumpah darah IndonesiaMelindungi bangsa dan tumpah darah IndonesiaMemajukan kesejahteraan umumMemajukan kesejahteraan umum
Cerdaskan kehidupan bangsaCerdaskan kehidupan bangsaIkut melaksanakan ketertiban dunia.Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
3.3. TugasTugas Penyelenggaraan kehidupan Penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam negara dan bangsa dalam segala aspeknyasegala aspeknya
Penyelenggaraan Penyelenggaraan keseluruhan kekuasaan keseluruhan kekuasaan pemerintahanpemerintahan
4.4. Kerjasama Kerjasama (antar)(antar)
Aparatur secara horisontal/vertikalAparatur secara horisontal/vertikalKomponen dalam masyarakatKomponen dalam masyarakat
Komponen aparatur negara dengan masyarakatKomponen aparatur negara dengan masyarakatSektor Pem./Negara dengan masyarakatSektor Pem./Negara dengan masyarakat
55 SaranaSarana Semua dana dan daya yang tersedia secara nasional Semua dana dan daya yang tersedia secara nasional (baik milik pemerintah maupun milik masyarakat)(baik milik pemerintah maupun milik masyarakat)
11
ASASASASUMUM
PENYELENGGARA
NEGARA
DASARHUKUM
XI/MPR/1998
UU 28/1999
PENY. NEGARABB / KKN
7 ASAS
KEPASTIAN
HUKUM
TERTIBPENY.
NEGARA
KEPENTINGANUMUM
KETERBUKAAN
PROPORSIONALITAS
PROFESIONALITAS
AKUNTABILITAS
PEJABAT NEGARA- YG MELAKSANAKAN FUNGSI L,E,Y- YG TUPOKSI BERKAITAN PENY. NEG, SESUAI PPuu
UU 32 / 2004
E
E
12
Fungsi Aparatur NegaraFungsi Aparatur Negara
a. Fungsi Aparatur Negara, adalah:• Melayani.• Mengayomi, dan• Memberdayakan
.
Masyarakat
b. Fungsi-Fungsi tersebut dilaksanakan oleh:• Aparatur Pemerintah.• Aparatur Kenegaraan.
13
Landasan Administrasi Negara Landasan Administrasi Negara IndonesiaIndonesia
NoNo LandasanLandasan KeteranganKeterangan1.1. Idiil-PancasilaIdiil-Pancasila Sebagai Dasar NegaraSebagai Dasar Negara
Sumber Hukum Dasar Negara Sumber Hukum Dasar Negara (Tap MPR No.III/MPR/2000)(Tap MPR No.III/MPR/2000)
2.2. Konstitusional-Konstitusional-UUD 45 UUD 45
Perubahan: 1999, 2000, 2001, 2002.Perubahan: 1999, 2000, 2001, 2002. Landasan Konstitusional bagi SANKRILandasan Konstitusional bagi SANKRI Landasan bagi penyelenggaraan Landasan bagi penyelenggaraan
administrasi negara Indonesiaadministrasi negara Indonesia3.3. Operasional Operasional UU 25/2004 UU 25/2004 SISRENBANGNAS SISRENBANGNAS
Perpres 7/2005 (RPJM Nasional)Perpres 7/2005 (RPJM Nasional) ADAM, ADEM, MESRAADAM, ADEM, MESRA
4.4. Kebijakan LainKebijakan Lain1.1. TertulisTertulis2.2. Tidak tertulisTidak tertulis
1. Peraturan perundang-undangan-1. Peraturan perundang-undangan-kepastian hukum, lindungi aparatur kepastian hukum, lindungi aparatur negara/masyarakat.negara/masyarakat.
2. Bukan peraturan perundang-undangan-2. Bukan peraturan perundang-undangan-pidato kenegaraan, program Kab.pidato kenegaraan, program Kab.
14
Faktor-Faktor LingkunganFaktor-Faktor Lingkungan
ASTA GATRA ( 8 UJUD)
TRIGATRA (ALAMIAH)
Saling Mempengaruhi
PANCA GATRA (SOSIAL)
•Geografi•Demografi•Kekayaan Alam (SDA)
•Idiologi•Politik•Ekonomi•Sosbud•Hankam
LANDASANLANDASAN
SANKRSANKRII
15
UUD 1945
SEBELUMAMD.
SESUDAHAMD.
PEMBUKAAN
BATANG TUBUH
PENJELASAN
16 BAB37 PASAL 49 AYAT2 PASAL AT. PERALIHAN2 AYAT AT. TAMBAHAN
PEMBUKAAN
BATANG TUBUH
21 BAB73 PASAL170 AYAT3PASAL AT. PERALIHAN2 AYAT AT. TAMBAHAN
16
Dasar Perubahan UUD 1945
UUD 45 (Pra)
MPR Menetapkan UUD+GBHN
Pasal 37
UUD 45 (Pasca).
Psl 37
Pasal 3
Minimal 2/3 harus hadirPutusan Minimal 2/3 dari yang hadir
1. USRUBPAS Diajukan minimal 1/3 anggota MPR
2. Secara tertulis3. Minimal dihadiri 2/3
ang. MPR4. Putusan 50% + 15. Bentuk negara (NKRI)
tidak dapat diubah
Berlangsung
I. Disahkan 19 Okt. 1999
II. Disahkan 18 Ags. 2000
III. Disahkan 10 Nov. 2001
IV. Disahkan 10 Agst. 2002
Psl 3 MPR mengubah + menetapkan UUD
17
•Amandemen UUD 1945
•Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
•Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
•Otonomi Daerah•Kebebasan Pers•Mewujudkan
kehidupan demokrasi
Tuntutan Reformasi
Jumlah:•16 bab•37 pasal•49 ayat•4 pasal A.P•2 ayat A.T•Penjelasan
Sebelum Perubahan
•Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
•Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
•Pasal-pasal multitafsir•Pengaturan lembaga
negara oleh Presiden melalui pengajuan UU
•Praktek ketatanegaraan tidak sesuai dengan jiwa Pembukaan UUD 1945
Dasar Pemikiran Perubahan
Menyempurnakan aturan dasar:
•Tatanan negara•Kedaulatan Rakyat•HAM•Pembagian
kekuasaan•Kesejahteraan Sosial•Eksistensi negara
demokrasi dan negara hukum
•Sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan bangsa
Tujuan Perubahan
•Pasal 3 UUD 1945•Pasal 37 UUD 1945•TAP MPR
No.IX/MPR/1999•TAP MPR
No.IX/MPR/2000•TAP MPR
No.XI/MPR/2001
Dasar Yuridis
•Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
•Tetap mempertahankan NKRI
•Mempertegas sistem presidensiil
• Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal (Batang Tubuh)
• Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”
Kesepakatan Dasar
•Sidang Umum MPR 1999
Tgl.14-21 Okt 1999•Sidang Tahunan MPR
2000 Tgl.7-18 Agt 2000•Sidang Tahunan MPR
2001 Tgl.1-9 Nov 2001•Sidang Tahunan MPR
2002 Tgl.1-11 Agt 2002
Sidang MPR
Jumlah:•21 bab•73 pasal•170 ayat•3 pasal A.P.•2 Pasal A.T.•Tanpa Penjelasan
Hasil Perubahan
1 HAL-HAL POKOK DALAM RANGKAIAN PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
3 PenyajiI
4 PenyajiI
18
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIATAHUN 1945
PEMBUKAAN
(Preambule)
Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksana kan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2 II
19
BAB BENTUK DAN KEDAULATAN (Pasal 1)3
Negara Kesatuan
Negara Hukum ***)
Berbentuk Republik
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD ***)
II
20
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman
KY
UUD 1945
PUSAT
DAERAH
TUNMiliter
AgamaUmum
Lingkungan Peradilan
kpu bank sentra
l
DPR DPDMPR
PERWAKILAN BPK PROVINSI
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BPK MA MK
4
TNI/POLRI
dewan pertimbangan
Kementerian Negara
Presiden/Wakil Presiden
II
PEMDA PROVINSI
DPRDKPD
PEMDA KAB/KOTA
DPRDKPD
21
Pasal 24 (1)***memegang kekuasaan
kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
MAMK
Pasal 4 (1)memegang kekuasaan
pemerintahan
PRESIDEN
Lembaga-lembaga yang memegang kekuasaan menurut UUD
Pasal 20 (1)*memegang kekuasaan
membentuk UU
DPR
II5
22
MPRPasal 2 (1)****
ANGGOTADPR
dipilih melalui pemilu
ANGGOTADPD
dipilih melalui pemilu
1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ];
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 3 ayat (2)***/**** ];
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3)***/****];
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***];
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].
Wewenang
BAB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
II6
23
Presiden/Wakil Presiden
BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Presiden/Wakil Presiden
Antara lain:1. “…memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD “[Pasal 4 (1)];2. “…berhak mengajukan RUU kepada DPR” [Pasal 5 (1)*];3. “…menetapkan peraturan pemerintah” [Pasal 5 (2)*];4. “…memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan
Bangsa”[Pasal 9 (1)*];5. “…memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU” (Pasal 10);6. “…dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain” [Pasal 11 (1)****];7. “…membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR” [Pasal 11 (2)***];8. “…menyatakan keadaan bahaya” (Pasal 12);9. “…mengangkat duta dan konsul” [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];10. “…menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 13 (3)*];11. “…memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” [Pasal 14 (1)*];12. “…memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR” [Pasal 14 (2)*];13. “…memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU” (Pasal 15)*;14. “…membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden” (Pasal 16)****;15. Tentang pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];16. Tentang pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];17. Tentang hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];18. Tentang pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];19. Tentang peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];20. Tentang penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];21. Tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];22. Tentang pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus
seorang warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta mampu secara
rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil
Presiden. [Pasal 6 (1)***]
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakyat [Pasal 6A (1)***]
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima
tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali
masa jabatan. (Pasal 7 *)
II7
24
MPRKPU
2diusulkan
sebelum pemilu[Pasal 6A (2)
***]
4memperoleh jumlah suara >50% dalam
pemilu dengan sedikitnya 20% di setiap Prov.
yang tersebar di lebih dari 1/2 jml
Prov.[Pasal 6A (3)***]
4adalam hal tidak ada
pasangan calon terpilih, dua pasangan calon
yang mendapat suara terbanyak 1 dan 2 dlm
pemilu dipilih oleh rakyat secara langsung
dan yg memperoleh suara terbanyak dilantik
[Pasal 6A (4)****]
5melantik
[Pasal 3 (2) ***/****]
sebelum memangku
jabatan, bersumpah di
hadapan[Pasal 9 (1)*]
Calon
Presiden dan
Wapres
Presiden/Wapres
Parpol/ Gab. Parpol Peserta Pemilu
3Pemilu
1Presiden dan
Wakil Presiden dipilih dalam
satu pasangan secara langsung
oleh rakyat[Pasal 6A (1)***]
BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
RAKYAT
Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama
lima tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya
untuk satu kali masa jabatan.
(Pasal 7 *)
II8
25
BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAPemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden
DPRMK MPR
Presiden dan/atau
Wakil Presiden terus
menjabat
Presiden dan/atau
Wakil Presiden
diberhentikan
Pasal 7A1
Pasal 7B (1)2Pasal 7B (2)3
Pasal 7B (3)4
Pasal 7B (4)5 Pasal 7B (5)6
Pasal 7B (6)
Pasal 7B (7)
7
8
Usul tidak diterima
Usulditerim
a
1. DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden (Pasal 7A ***);2. usul tsb dpt diajukan dgn terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan
memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat [Pasal 7B (1)***];
3. pendapat DPR tersebut dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan [Pasal 7B (2)***];4. pengajuan hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang
hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR [Pasal 7B (3)***];5. wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)***];
6. bila terbukti melakukan pelanggaran hukum dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR [Pasal 7B (5)***];
7. wajib menyelenggarakan sidang untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima [Pasal 7B (6)***];
8. keputusan diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir, setelah Presiden dan/atau wakil presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan [Pasal 7B (7)***].
II9
26
DPR1Mengangkat Duta dan
Konsul[Pasal 13 (1)]
3menerima
penempatan duta negara
lain[Pasal 13 (3)*]
5grasi dan
rehabilitasi[Pasal 14 (1)*]
7amnesti dan
abolisi[Pasal 14 (2)*]
MA
6pertimbanga
n
8pertimbangan
Presiden
2Pertimbanga
n Duta[Pasal 13 (2)
*]
4pertimbangan
9Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-
lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 *)
BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARAMengangkat duta dan konsul, penempatan duta negara lain, pemberian grasi dan rehabilitasi, pemberian amnesti dan abolisi, serta memberi gelar dan tanda jasa
II10
27
Presiden
1memegang kekuasaan pemerintahan menurut
UUD[Pasal 4 (1)]
2dalam melakukan kewajiban dibantu
oleh satu orang Wapres
[Pasal 4 (2)]4
dibantumenteri negara [Pasal 17
(1)]yang diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden[Pasal 17 (2)*]
membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan[Pasal 17 (3)*]
3membentuk
dewan pertimbangan #)(Pasal 16) ****
#) DPA dihapus
BAB KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN BAB KEMENTERIAN NEGARA
II11
28
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan [Pasal 18 (2)**]menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat [Pasal 18 (5) **]berhak menetapkan peraturan daerah
dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan [Pasal 18 (6)**]
NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 18
(1)**]PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA PEMERINTAH
DAERAHDPRD
BAB PEMERINTAHAN DAERAH
Anggota DPRD dipilih
melalui pemilu
[Pasal 18 (3) **]
Gubernur, Bupati,
Walikota dipilih secara demokratis
[Pasal 18 (4)**]
II1212
29
BAB PEMERINTAHAN DAERAHHubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur dengan UU [Pasal 18B (1)**]Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam UU [Pasal
18B (2)**]
Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU
[Pasal 18A (2)**]
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau
antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan UU dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah [Pasal 18A (1)**]
II1213
30
DPRAnggota DPR dipilih melalui
pemilihan umum[Pasal 19 (1)**]
Anggota DPR dapat
diberhentikan dari jabatannya,
yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-
undang(Pasal 22B**)
BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Fungsi, Wewenang, dan Hak1. “…memegang kekuasaan membentuk UU”
[Pasal 20 (1)*] ;2. “…memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan” [Pasal 20A (1)**] ;3. “…mempunyai hak interpelasi, hak angket,
dan hak menyatakan pendapat” [Pasal 20A (2)**] ;
4. tentang pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ;
5. tentang persetujuan dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian [Pasal 11 (1) dan (2)****] ;
6. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ;
7. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ;
8. tentang pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;
9. tentang persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;10. tentang pembahasan dan persetujuan atas
RAPBN yang diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;
11. tentang pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ;
12. tentang persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY [Pasal 24A (3)***] ;
13. tentang persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY [Pasal 24B (3)***] ;
14. tentang pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;
III
14
31
YA
DPR
UU
Presiden
3
dibahas bersama
[Pasal 20 (2)*]
RUU
4bmengesahkan[Pasal 20 (4)*]
4cdalam hal RUU tidak disahkan, dalam waktu 30
hari, RUU tersebut sah
menjadi UU dan wajib
diundangkan[Pasal 20 (5)**]
1amemegang kekuasaan
membentuk UU[Pasal 20 (1)*]anggota berhak
mengajukan usul RUU
(Pasal 21*)
4atidak boleh
diajukan lagi dalam persi-dangan masa
itu[Pasal 20 (3)*]
4
persetujuan bersama
BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYATPembentukan UU
1bberhak
mengajukan RUU[Pasal 5 (1)*]
2
RUUtertentu
ikut membahas
memberi pertimbang
an
DPD
TIDAK
III15
32
DPRPresiden
3bharus
dicabut[Pasal 22
(3)]
1 dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa, berhak menetapkan peraturan
pemerintah sebagai pengganti undang-undang
[Pasal 22 (1)]
2peraturan pemerintah pengganti UU itu harus mendapat persetujuan
[Pasal 22 (2)]
3amenjadi
UU
3persetujuan
BAB DEWAN PERWAKILAN RAKYATPeraturan Pemerintah pengganti UU
TIDAK
YA
III16
33
Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang
syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam
undang-undang[Pasal 22D (4)***]
DPD
Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi
melalui Pemilu.Anggota DPD dari
setiap provinsi jumlahnya sama dan
jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR.[Pasal 22C (1)*** dan
(2)***]
BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Wewenang1. dapat mengajukan RUU tertentu [Pasal 22D (1)***];2. ikut membahas RUU tertentu [Pasal 22D (2)***];3. memberikan pertimbangan atas RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan,
agama dan RAPBN [Pasal 22D (2)***];4. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK [Pasal 23F
(1)***];5. melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR [Pasal 22D (3)***].
IIII17
34
DPR
UU tertentu
3membahas bersama
4
persetujuan bersama
4bmengesahkan[Pasal 20 (4)*]
4cdalam hal RUU tidak disahkan, dalam waktu 30
hari, RUU tersebut sah
menjadi UU dan wajib
diundangkan[Pasal 20 (5)**]
4atidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*]
1dapat
mengajukan[Pasal 22D
(1)***]RUU tertentu
Presiden
2membahas RUU
tertentu[Pasal 22D
(2)***]
DPD
BAB DEWAN PERWAKILAN DAERAHPembentukan UU tertentu
YA
TIDAK
IIII18
35
AnggotaDPRD
AnggotaDPR
Presiden/Wapres
AnggotaDPD
3dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]
diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu [Pasal 6A (2)***]
5Peserta dari
Perseorangan[Pasal 22E (4)***]
4Peserta dariPartai Politik
[Pasal 22E (3)***]
2‘luber jurdil’ setiap 5 tahun
[Pasal 22E (1)***]untuk memilih
[Pasal 22E (2)***]1diselenggarakan
olehkomisi
pemilihan umum
yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri[Pasal 22E (5)***]
BAB PEMILIHAN UMUM
PEMILU
IIII
19
36
DPRPresiden
1mengajukan
[Pasal 23 (2)***]
RAPBN
4
persetujuan
DPD
4bPemerintah menjalankan
Tahun lalu[Pasal 23
(3)***]
APBN
4aPemerintah
menjalankan
APBN
2 memberi
pertimbangan[Pasal 23 (2)***]
BAB HAL KEUANGANPenyusunan APBN
3membahas bersama
[Pasal 23 (2)***]
RAPBNYA
TIDAK
IIII
20
37
susunan kedudukan kewenangan tanggungjawab
independensi
BAB HAL KEUANGAN bank sentral
diatur dengan undang-undang
bank sentralPasal 23D ****
IIII
21
38
BPK
BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGANKeanggotaan Tugas dan Wewenang
Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa
Keuangan yang bebas dan mandiri [Pasal 23E (1)***]
BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di
setiap provinsi[Pasal 23G (1)***]
Anggota dipilih oleh DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden
[Pasal 23F (1)***]
menyerahkan hasil pemeriksaan
keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
dengan kewenangannya [Pasal 23E (2)***]
IIII
22
39
BPK 2hasil
pemeriksaan diserahkan[Pasal 23E
(2)***]
3hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang
[Pasal 23E (3)***]
DPD DPRD
1memeriksa pengelolaan
dan tanggungjawab keuangan negara[Pasal 23E (1)***]
BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGANPemeriksaan Keuangan Negara
DPR
IIII
23
40
Anggota BPK terpilih
DPR Presiden
DPD
2memberikan pertimbanga
n
1memilih
calon
3diresmika
n
BAB BADAN PEMERIKSA KEUANGANPemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***]
IIII
24
41
BAB KEKUASAAN KEHAKIMANMahkamah Agung
Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian
yang tidak tercela, adil, profesional,
dan berpengalaman di
bidang hukum [Pasal 24A (2)***]
Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial
kepada DPR untuk mendapat per-setujuan dan
ditetap-kan sebagai hakim agung oleh
Presiden [Pasal 24A (3)***]TUN
MiliterAgama
Umum
MAPasal 24A ***
Kewajiban dan Wewenang
1.berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***];
2.mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];3.memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan
rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].
IIIII
25
42
BAB KEKUASAAN KEHAKIMANMahkamah Konstitusi
MKPasal 24C ***
Kewajiban dan Wewenang
1.berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];
2.wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].
IIIII
Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, adil, negarawan yang
menguasai konstitusi dan ketatanegaraan,
serta tidak merangkap sebagai pejabat
negara[Pasal 24C (5)***]
26mempunyai sembilan orang anggota hakim
konstitusi yang ditetapkan oleh
Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan
tiga orang oleh Presiden
[Pasal 24C (3)***]
43
BAB KEKUASAAN KEHAKIMANKomisi Yudisial
KYPasal 24B ***
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai
pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki
integritas dan kepribadian yang
tidak tercela[Pasal 24B (2)***]
Anggota Komisi Yudisial diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR[Pasal 24B (3)***]
Wewenang1.mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***];2.mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].
IIIII
27
44
BAB WILAYAH NEGARA
WILAYAH NEGARA
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-
batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 25A) **
IIIII
28
45
WARGA NEGARA
DAN PENDUDUK
warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain
yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara [Pasal 26 (1)]
BAB WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 (1)]
Penduduk ialah warga negara Indonesia dan
orang asing yang bertempat tinggal
di Indonesia [Pasal 26 (2)**]
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27
(2)]
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 28)
Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 (3)**]
IIIII
29
46
HAK ASASI
MANUSIA
BAB HAK ASASI MANUSIA IIIIII
30
membentuk keluarga, keturunan dan perlindungan
anak dari kekerasan dan diskriminasi
(Pasal 28B) **mengembangkan dan memajukan diri, serta
mendapat pendidikan dan manfaat dari IPTEK
(Pasal 28C) **
kebebasan beragama, meyakini kepercayaan,
memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal, kebebasan berserikat,
berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E) **
berkomunikasi dan memperoleh
informasi(Pasal 28F) **
pengakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja dan kesempatan yg sama dalam pemerintahan
(Pasal 28D) **
hidup sejahtera lahir dan batin, memperoleh pelayanan
kesehatan, mendapat perlakuan khusus (Pasal 28H)
**
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dan
bebas dari perlakuan diskriminatif(Pasal 28I) **
berkewajiban menghargai hak orang
dan pihak lain serta tunduk kepada pembatasan UU
(Pasal 28J) **
mempertahankan hidup dan kehidupan
(Pasal 28A) **
perlindungan diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat, dan harta benda serta bebas dari penyiksaan
(Pasal 28G) **
47
Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa [Pasal 29 (1)]
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu [Pasal 29 (2)]
BAB AGAMA
A G A M A
IIIIII
31
48
Usaha hankamneg dilaksanakan
melalui sishankamrata oleh TNI dan POLRI sbg kekuatan utama, dan rakyat sbg
kekuatan pendukung
[Pasal 30 (2)**]
Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam
usaha pertahanan dan
keamanan negara
[Pasal 30 (1)**] sebagai alat negara yang
menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat
bertugas melindungi, mengayomi,
melayani masyarakat, serta
menegakkan hukum
[Pasal 30 (4)**]
Pertahanan dan Keamanan Negara
TNI (AD, AL, AU)
POLRITugas
BAB PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
Susunan dan kedudukan TNI, POLRI, hubungan kewenangan TNI dan POLRI
di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha hankamneg, serta hal-hal yang terkait dengan
hankam diatur dengan UU [Pasal 30 (5)**]
sebagai alat negara bertugas
mempertahankan, melindungi, dan
memelihara keutuhan dan
kedaulatan negara[Pasal 30 (3)**]
III
IV
32
49
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%
dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional [Pasal 31 (4)****]
negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Nasional [Pasal 32 (2)****]
Pemerintah memajukan ilmu penge- tahuan dan teknologi dengan men- junjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia [Pasal 31 (5)****]
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang [Pasal 31 (3)****]
negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia
di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya[Pasal 32 (1)****]
Setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan[Pasal 31 (1)****]
Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya[Pasal 31 (2)****]
BAB PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN III
IV
33
50
34BAB PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL III
IV
PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN KESEJAHTERAA
N SOSIAL
disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas
kekeluargaan[Pasal 33 (1)]
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara [Pasal 33 (2)]
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)]
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional [Pasal 33 (4)****]
Fakir miskin dan anak-anak yang
terlantar dipelihara oleh negara
[Pasal 34 (1)****]
Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan mem-berdayakan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan [Pasal 34 (2)****]
Negara bertanggung jawab atas penyediaan
fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak [Pasal 34 (3)****]
51
BAB BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN
ATRIBUT KENEGARAAN
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih (Pasal 35)
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia (Pasal 36)
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Pasal 36A) **
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya (Pasal 36B) **
III
IV
35
52
MPRberwenang
mengubah dan menetapkan
[Pasal 3 (1)***]
Pasal-pasal
Perubahan
UUD
Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3
dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)****]
Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan
dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya [Pasal
37 (2)****]
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)****]
Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan
sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR [Pasal 37
(4)****]
Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan [Pasal 37
(5)****]
BAB PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR III
IV
36
53
Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****)
Pasal IISemua lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini ****)
Pasal IIIMahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ****)
ATURAN PERALIHAN
ATURAN PERALIHAN
III
IV
37
54
Pasal IMajelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003 ****)
Pasal IIDengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal ****)
ATURAN TAMBAHAN
ATURAN TAMBAHAN
III
IV
38
55
Fungsi-Fungsi NegaraFungsi-Fungsi Negara
11. . Fungsi KonstitutifFungsi Konstitutif Fungsi Kedaulatan serta Fungsi Kedaulatan serta penetapan UUD penetapan UUD
Pelaksana: MPR (Ps.1, 3 Pelaksana: MPR (Ps.1, 3 dan 37)dan 37)2.2. Fungsi EksekutifFungsi Eksekutif Fungsi Penyelenggaraan Fungsi Penyelenggaraan
pemerintahan pemerintahan NegaraNegara
Pelaksana: Presiden Pelaksana: Presiden (Pasal 4)(Pasal 4)3.3. Fungsi Legislatif Fungsi Legislatif Fungsi Pembuatan Undang-Fungsi Pembuatan Undang-
UndangUndang Pelaksana: DPR (Ps. 20, 20A, 21 dan Pelaksana: DPR (Ps. 20, 20A, 21 dan 22) 22)
44.. Fungsi YudikatifFungsi Yudikatif Penyelenggaraan kekuasaan Penyelenggaraan kekuasaan kehakimankehakiman Pelaksana: MA, MK, KY, (Ps. 24, Pelaksana: MA, MK, KY, (Ps. 24,
24A, B, 24A, B, dan C) dan C)55.. Fungsi AuditFungsi Audit Penyelenggaraan pemeriksaan Penyelenggaraan pemeriksaan
tanggung jawab keuangantanggung jawab keuangan Pelaksana: BPK (Psl 23E)Pelaksana: BPK (Psl 23E)
56
Pembagian Fungsi Diantara Alat Kelengkapan Negara dalam Pembagian Fungsi Diantara Alat Kelengkapan Negara dalam rangka Pelaksanaan Tujuan/Tugas Nasional/Negara Untuk rangka Pelaksanaan Tujuan/Tugas Nasional/Negara Untuk
Mewujudkan Cita-Cita Nasional.Mewujudkan Cita-Cita Nasional.
Cita-Cita Nasional Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur
TUJUAN NASIONAL• Lindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia• Majukan kesejahteraan umum• Cerdaskan kehidupan bangsa• Ikut melaksanakan ketertiban dunia
MPRMPR PRESIDENPRESIDEN DPRDPR DPDDPD BPKBPK MAMA MKMK
Konsitutif Konsitutif -Eksekutif-Eksekutif-Legislatif-Legislatif
LegislatiLegislatiff
Legislatif Legislatif --AuditifAuditif
YudiYudi katifkatif
Yudi Yudi katifkatif
Semangat:•Melayani masyarakat
•Mengayomi masyarakat•Memberdayakan masyarakat
Fungsi-fungsi negara
57
Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahunan
Definisi : Suatu mekanisme lima tahunan untuk pengambilan keputusan bangsa dalam sistem penyelenggaraan negara.
Meliputi kegiatan kenegaraan sebagai berikut:1. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun2. Presiden, dan Wapres dipilih langsungmemegang jabatan
selama masa 5 tahun3. Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali4. Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam SU MPR
yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan majelis dan SI-MPR yang diselenggarakan untuk itu.
5. Tugas-tugas Presiden yang terkait dengan mekanisme ini, antara lain:a. Mengajukan RUU-APBN dibahas bersama DPR dengan
mempertimbangkan DPD.b. MPR mengadakan sidang tahunanc. Mengajukan RUU yang diperlukan untuk
melaksanakan UUD 1945
59
ASAS – ASASPOKOK SPN( 7 KUNCI )
1
2
3
4
5
6
7
IND. ADALAH NEG. HUKUM (PS 1 AYAT 3)
SISTEM KONSTITUSIONAL (PS 1 AYAT 2)TIDAK BERSIFAT ABSOLUTISME
KEK. NEG. TERTINGGI DITANGAN RAKYAT (PS 1 AYAT 2)PRES + WKL DIPILIH LANGSUNG (PS 6A AYAT 1)
PRES = PEMEGANG KEK. PEM. NEG (PS 4 AYAT 1)
PRES. TDK BTGJWB KPD DPR, TETAPI DPR DAPAT MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN PRES (PS 7 A/B = IMPEACHMENT)
MENTERI NEG = PEMBANTU PRES (PS 17 / 1+2)
KEK. KEP. NEG. TIDAK TAK TERBATAS(PS 7/7A)
60
1. DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden (Pasal 7 C)
Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah KUAT
2. DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR (Pasal 7A,B)3. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20 A)4. Pengangkatan Panglima TNI AD/AU/AL dan Kapolri dengan persetujuan DPR (Tap MPR No.VII/MPR/2000) 5. Pengangkatan Hakim Agung, dan Gubernur BI
dengan persetujuan DPR.(UU 23/1999)
6. Pengangkatan Duta, pemberian amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR7. Pernyataan perang/damai/perjanjian atas persetujuan DPR.
61
•Biasa disebut aparatur pemerintah atau aparatur.
•Tugas Pokok - melaksanakan:
Aparatur Pemerintahan
1. Tugas umum/rutin pemerintah: Kamtib, pendidikan, kesehatan, dst.
2. Tugas pembangunan:Melalui program/proyek pembangunan.
•Terdiri atas:
1. Aparatur Pemerintah Pusat.2. Aparatur Pemerintah Daerah3. Aparatur Perekonomian Negara
62
LMBG PN
1. TK PUSAT
2. TK DAERAH
1. DEP2. MENKO3. MENEG4. LPND5. SEK BAN PRES6. JAGUNG7. PERW. DI LN8. TNI9. POLRI10.BADAN/EKSTRA
STRUK+BADAN INDEPENDEN
UU 22/99 UU 32 /2004
AparatPerekonomian
63
Aparatur Perekonomian Negara
Perusahaan Negara (PN)* BUMN (UU.9/1969)*
Perusahaan Daerah (PD)* BUMN (UU.5/1992)*
Bentuk
a. Perjan (PP.6/2000)
b. Perum (PP.13/1998)
c. Persero (PP.12/1998)
Bentuka. Perumda (Pelayanan
Umum)b. Perseropada (Orientasi
Bisnis) Inmendagri 5/1990
64
1. DEPARTEMEN1. UNSUR PELAKSANA PEMERINTAH, DIPIMPIN MENTERI
PEMB. PRES, DIBIDANG MASING - MASING 2. FUNGSI :
a. PELANCARAN LAKBINb. BIN + KORD LAK TUGASc. LITBANGd. LAK WASNAL
3. KW :a. TAP JAK DUKUNG BANG SCR MAKSUDb. SUN REN NASc. TAP JAK SIM NASd. KW LAIN YG MELEKAT PD PPuu
4. SUSUNAN ORG :a. MENTERIb. SESJEN, DIRJEN, IRJEN, KA BADANc. STAF AHLId. PUSAT, INS. VERTIKAL, UPT
65
2. MENKO1. TUGAS : KORDINASI PENYIAPAN = SUNJAK + LAK DLM KEG
PEMERINTAHAN2. TERDIRI : MENKO (POLKAM, EKONOMI, KESRA)3. FUNGSI :
a. KOORDINASI MENTERI + PIMPINAN LPND YG TERKAIT DALAM :• LAKTUGAS, CAM MAS• KETERPADUAN PENYIAPAN PERUMUSAN JAK, SUN
REN+PROG+KEGb. PENGENDALIANc. SUN LAP HASIL EVALUASI, SARAN PRES
4. KW :a. TAP JAK SECARA MAKROb. SUN REN ,AKRO + KLS
4. MENKO DIBANTU ; SETMENKO (UNSUR PEMBANTU) DEPUTI ( UNSUR PELAKSANA), STAF AHLI (UNSUR PEMBANTU BIDANG TERTENTU)
66
3. MEN NEG1. MENANGANI BIDANG TUGAS TERTENTU YG TIDAK
DITANGANI DEPARTEMEN2. CONTOH : BUDPAR, RISTEK, KOP+UKM, LH, PP, PAN, PPN,
BUMN, KOMINFO3. FUNGSI :
a. PERUMUSAN JAKb. KORDINASI + KETERPADUAN SUN REN, MONEV,
PROG+KEGc. PEMBERDAYAAN
4. FUNGSI :a. TAP JAK MENDUKUNG BANG MAKROb. TAP NESKAPE (SPM)c. SUN REN NAS (MAKRO)d. SIM NAS
5. DIBANTU : • SET MEN NEG (UNSUR PEMBANTU)• DEPUTI (UNSUR PELAKSANA)• STAF AHLI (UNSUR PEMBANTU BIDANG TERTENTU)
67
4. L P N D1. LEMBAGA PP DIBENTUK UNTUK LAK TUGAS PEM TERTENTU
2. BERADA DIBAWAH DAN BGTJWB KEPADA PRES3. 23 LPND LAN, ANRI, BKN, PERPUNAS, BAPPENAS, BPS,
BSN, BATAN, BAPETEN, BIN, LEMSANEG, BKKBN, LAPAN, BAKOSURTANAL, BPKP, BPPT, BKPM, BPN, BPOM, BMN, LIPI, LIN, LEMHANAS
4. STATUS DIBAWAH PRES, TETAPI LAKGASOP DIKORDINASIKAN / BINTEK,a. PPN BAPPENAS, BPSb. PAN LAN, BKN, BPKP, ANRIc. RISTEK LIPI, LAPAN, BSN, BPPT, BATAN, BAPETEN,
BAKOSURTANAL5. STRUKTUR :
a. KEPALA / WAKILb. SEKR. UT (PELAKS FUNGSI/STAF)c. DEPUTU (PELAKS FUNGSI LAIN)d. UNIT PENGAWASAN
68
5. SET PEMBANTU PRES
SET NEG
SEKAB
BERKEDUDUKAN + BGTJWB KE PRESTUGAS : DUKUNGAN STAF + PELAYANAN ADM, KPD PRES SELAKU KEPALA NEGARA DLM LENGG KPN,DIPIMPIN : SESNEG
BERKEDUDUKAN + BGTJWB KE PRESTUGAS : DUKUNGAN STAF + PELAYANAN ADM, KPD PRES SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN DLM LENGG KPN,DIPIMPIN : SESKAB
69
6. JAGUNG
1. KEJAKSAAN : LEMB PEM YG LAK KEK NEG DI BIDANG PENUNTUTAN DIPIMPIN JAGUNG BGTJWB KPD PRES
2. TERDIRI OUSAT/ PROP/ KAB-KOT KAJAGUNG, KAJATI, KAJARI
3. DALAM DATUN KEJAKSAAN DPT BERTINDAK DIDALAM/DILUAR PENGADILAN UTK ATAS NAMA NEG/PEM
4. DPT MEMBERIKAN PERTIMB HKM, KEPADA INS PEM LAINNYA
5. DIBANTU SEORANG WAKIL + BEBERAPA JAGUNG MUDA
70
7. PERWAKILAN RI DI LN
= AP YG MEWAKILI KEPENTINGAN RI DI NEGARA LAIN ATAU PADA ORG INTERNASIONAL
TERDIRI
PERWKDIPLOMATIK
PERWKKONSULER
CAKUPAN : SEMUA KEP NEG, DISELURUH WILAYAH NEG PENERIMA
DIPIMPIN : DUBES LB/BP BGTJWB KPD PRES MELALUI MENLU
TUGAS : HUB DIPLOMATIK DG NEGARA PENERIMA, UTK MELINDUNGI KEPENTINGAN WNRI
CAKUPAN : KEP. NEG DIBIDANG KONSULER WILAYAH TERTENTU NEG PENERIMA
DIPIMPIN : KONJEN/KONSUL BGTJWB KPD DUBES LB/BP
TUGAS : MEWAKILI RI DLM LAKHUBKON DIBIDANG EKO, DAG, HUB, BUD
71
8.T N I
PERAN + TUGAS
SUSDUK
PENYELENGG.NEGARA
1.1. AD/ AL/ AUAD/ AL/ AU2.2. DIBAWAH PRESIDENDIBAWAH PRESIDEN3.3. DIPIMPIN PANGLIMA DIPIMPIN PANGLIMA
(DIANGKAT/DIBERHENTIK(DIANGKAT/DIBERHENTIKAN PRESIDEN ATAS AN PRESIDEN ATAS PERSETUJUAN DPR)PERSETUJUAN DPR)
1.1. JAKPOLNEG JAKPOLNEG DSR DSR JAK+LAK GAS TNI)JAK+LAK GAS TNI)
2.2. SIKAP NETRAL DLM SIKAP NETRAL DLM POLITIKPOLITIK
3.3. JUNJUNG DEMOKRASI JUNJUNG DEMOKRASI + HAM+ HAM
4.4. DAPAT DUDUK DAPAT DUDUK JABATAN SIPIL (BILA JABATAN SIPIL (BILA TELAH TELAH PENSIUN/MUNDUR)PENSIUN/MUNDUR)1.1. ALAT NEG/PERTAHANAN ALAT NEG/PERTAHANAN
NKRINKRI2.2. TUGAS : TEGAKKAN TUGAS : TEGAKKAN
KEDAULATAN, KEDAULATAN, KEUTUHAN WILAYAH, KEUTUHAN WILAYAH, MELINDUNGI SBI + STDIMELINDUNGI SBI + STDI
3.3. PENY. WAMIL, CIVIC PENY. WAMIL, CIVIC MISSION DAN BANTUAN MISSION DAN BANTUAN KPD POLRI (TUGAS KPD POLRI (TUGAS KEAMANAN), KEAMANAN), PEMELIHARAAN PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBBPERDAMAIAN PBB
MELANGGARHUKUM TUNDUKTUNDUK
PERADILANPERADILANMILITERMILITER
PERADILANPERADILANUMUMUMUM
HKMHKMMILITERMILITER
HKM HKM PIDANAPIDANAUMUMUMUM
72
9.POLRI
PERAN + TUGAS
SUSDUK
1. PELIHARA KEAMANAN/KETERTIBAN
2. GAK HKM
3. PENGAYOMAN/LAYANAN
4. DARURAT BANTU TNI
5. KEJAHATAN INT
6. PERDAMAIAN DUNIA
1. DIBAWAH PRES2. KAPOLRI DIANGKAT/DIBHTKAN PRES DG PERSETUJUAN DPR
UU 2 / 2002
73
BADAN
EXTRASTRUKTURAL
INDEPENDEN
MEMBERI PERTIMBANGAN, KORDINASI, LAK TUGAS TERTENTUTIDAK BERADA DALAM STR MENKO / DEP / LPND
DEWAN
BADAN
TIM
KOMITE
KOMISI
a. DEWAN EKONOMI NASb. DEWAN PEMULIHAN USAHA NASc. DEWAN PERTIMBANGAN OTDA
a. BADAN PERTIMBANAGN KEPEGAWAIANb. BADAN PELAKSANAN APECc. BAPERJANAS
a. TIM BAKOLAK INPRES – 6b. TIM PENGEMBANGAN INDUSTRI HANKAM
a. KONI
a. KOMNAS HAM ,KOMISI OMBUDSMAN NASb. KOMISI PEMILUc. KPK
10
74
APARATUR PEREKONOMIAN NEGARA
PN = BUMNBADAN USAHA MODALNYA DARI KEKAYAAN NEGARA YG DIPISAHKAN (SUMBER : APBN + KAPITALISASI CADANGAN)MAKSUD BERIKAN SUMB PEREKONOMIAN + UNTUNG + BINA PEGELTERDIRI PERSERO DAN PERUM
UNSURUNSUR PERSEROPERSERO PERUMPERUMa.a. MAKSUD MAKSUD
PENDIRIANPENDIRIANb.b. MODALMODAL
c.c. PENGURUSANPENGURUSANd.d. PENGAWASANPENGAWASANe.e. ORGANISASIORGANISASI
f.f. PENDIRIANPENDIRIAN
g.g. PEMERIKSAANPEMERIKSAAN
MENGEJAR MENGEJAR KEUNTUNGANKEUNTUNGAN
TERBAGI DLM SAHAM TERBAGI DLM SAHAM (51% NEGARA)(51% NEGARA)DIREKSIDIREKSIKOMISARISKOMISARISRUPS, DIREKSI, RUPS, DIREKSI, KOMISARISKOMISARISDIUSULKAN OLEH DIUSULKAN OLEH MENTERI KPD PRESMENTERI KPD PRESAUDITOR EKST YG AUDITOR EKST YG DITETAPKAN RUPS/BPK DITETAPKAN RUPS/BPK
KEMANFAATAN UMUMKEMANFAATAN UMUMTIDAK TERBAGI SAHAM, TIDAK TERBAGI SAHAM, SEMUA MILIK SEMUA MILIK
PEMERINTAHPEMERINTAHDIREKSIDIREKSIDEWAN PENGAWASDEWAN PENGAWASMENTERI, DIREKSI, MENTERI, DIREKSI,
DEWAN DEWAN PENGAWASPENGAWASDIUSULKAN OLEH DIUSULKAN OLEH MENTERI KPD PRESMENTERI KPD PRESAUDITOR EKST YG AUDITOR EKST YG DITETAPKAN DITETAPKAN
MENTERI/BPKMENTERI/BPK
75
PD = BUMDBADAN USAHA MODALNYA SBG/SELURUHNYA DARI KEKAYAAN DAERAH YG DIPISAHKAN
TERDIRI :
PERSERODAPERSERODA PERUMDAPERUMDA
MAKSUDMAKSUD MEMUPUK MEMUPUK KEUNTUNGAN, KEUNTUNGAN, PELAYANAN + PELAYANAN + PEMBINAAN ORG PEMBINAAN ORG HARUS E + E, HARUS E + E, BERORIENTASI :BISBERORIENTASI :BISNISNIS
PUBLIC SERVICEPUBLIC SERVICEDISAMPING CARI DISAMPING CARI UNTUNG PADUNTUNG PAD( E+E, PRINSIP ( E+E, PRINSIP EKONOMI EKONOMI PERUSAHAAN, PERUSAHAAN, PELAYANAN MASY)PELAYANAN MASY)
76
UU 22 / 1999 ( 16 BAB, 134 PASAL )7 MEI 1999
UU 32 / 2004 ( 16 BAB, 240 PASAL )15 OKT 2004
PERTIMBANGAN : SUDAH TDK SESUAI DGN PERKEMBANGAN
KEADAANKETATANEGARAANTUNTUTAN LENG. OTDA
77
AMANDEMEN UUD 45
TAP MPR : IV/MPR/2000 REKOM. JAK DLM LENG OTDATAP MPR : VI/MPR/2002 REKOM. ATAS LAPLAK TUS
MPR (OLEH LTN)TUS MPR : 5/MPR/2003 PENUGASAN KPD MPR UTK
SAMPAIKAN SARAN
UU 12/2003 PEMILU DPR, DPD, DPRDUU 22/2003 SUSDUK MPR, DPR, DPD, DPRDUU 23/2003 PEMILIHAN PRES + WAPRES
UU 17/2003 KEUANGAN NEGARAUU 1/2004 PER BDHR NEG.UU 15/2004 RIK. ATAS LOLA + TGJWB KEUANGAN NEGARA
DASAR PERUBAHAN
12
3
4
78
PPPD
PRES RI YG MEMEGANG KEK PEM RI
GUB, BUP/WALI DAN PERANGKAT DAERAHSBG UNSUR PENYELENGGARA PEM. DAERAH.
( PASAL 1 )
PEMERINTAHAN DAERAH
(PENY, up OLEH PD+DPRD
MENURUT ASAS OT+TP DG PRINSIP
OT LUS DLM SISTEM + PRINSIP NKRI
79
ODDO
DO UNTUK TUR+RUS SENDIRI UP + KEPENTINGAN MASY SET4 SESUAI DGN PPuu
KES.MASY HKM YG MEMP BTS WIL YG BER. TUR+RUS KEP MASY SET4 MNRT PRAKARSA SENDIRI BDSK ASP MASY DALAM SISTEM NKRI.
( PASAL 1 )
W
H W K
80
DESDEKON
TP
PENYERAHAN PEMERINTAHAN OLEH P KPD DO UTK TUR+RUS UP DL SISTEM NKRI
PELIMPAHAN PEMERINTAHAN OLEH P KEPADA GUB SBG WKL PEM. DAN/ATAUKPD INSTANSI VERTIKAL DI WIL. TERSEBUT
PENUGASAN :DARI P KEPADA D DAN ATAU d,DARI PEM. PROV KEPADA KAB/KOT DAN ATAU d,DARI PEM. KAB/KOT KEPADA d,UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU.
( PASAL 1 )
W
W
81
PEMan DALENGG UP YG MENJADI KW NYA
MENJALANKAN OT LUS UTK TUR + RUS UP BDSK ASAS OT + TP
URUSAN PPPLN, HAN, KAM, YUST, MON+FIS,AGM
DISELENGGARAKAN SENDIRI, ATAU MELIMPAHKAN SBG UP KEPADA PERANGKAT PP/ WKL PP DIDAERAH ATAU MENUGASKAN KPD PEMDA DAN/ATAU PEM DESA
PEMBGUP
( PASAL 10 )
82
PLN
HAN
KAM
YUS
MONFIS
AGM
ANGKAT PJB DIPLO; MENUNJUK WNI DUDUK DLM LEMBG. INT, TAP JAK LN,JAK DAG PERJANJIAN DSB
MEMBENTUK AB, PERANG/DAMAI, NEG.DLM KEADAAN BHY,BANGSISHANRAJATA,JAK WAMIL, DSB
MEMBENTUK POLISI, JAK KAMNAS, MENINDAK SETIAP O/K/O YG KEGIATANMENGGANGGU KAMRA
MENDIRIKAN LEMB.DIL, JAKSA/HKM,LEMBG PEMASYARAKATAN
MAKRO EKON, CETAK UANGJAK MONETER
TAP HARI LIBUR, PENGAKUAN KEBERADAAN SUATU AGAMA
( PASAL 1O )
83
URUSANPEMERINTAHAN
SEPENUHNYAMENJADI PKW
TERJAMINNYA KELANGSUNGANHIDUP NKRI(PLN,HAN,KAM,MONFIS,YUST,AGM)
URUSAN WAJIB
URUSAN MENDASARBERKAITAN TTGH + PELAYANANDASAR WN
1. PERLIND. HAK KONST2. PERLIND. KEP NAS3. PEMENUHAN KOMITMEN NAS YG BHB DG PERJ. INTERNASIONAL
URUSANPILIHAN
URUSAN SCR NYATA, BERPOTENSI UTK MENINGKATKAN KESRA, SESUAI KONDISI, KEKHASAN+POTUNGGULAN DAERAH
84
PENYELENG.
UP
PELAKS. HUB KW ANTARA P/PD (P/K/K) SALING TERKAITTERGANTUNG, SINERGIS
TERDIRI
WAJIB
PILIHAN
BERKAITAN DGN PELAYANANDASAR ( DIKDAS, KESH, KEB HIDUP MIN SAR LING DAS )BERPEDOMAN SPM DILAKS.SCR BERTAHAP,DITETAPKAN PP
UP YG DISERAHKAN DISERTAI DG 3 P SESUAI DG UR YANG DIDES. URUSAN YG DILIMPAHKAN KPD GUB, DISERTAI DG DANA, SESUAI DG URUSANYG DIDEKON
( PASAL 11+12 )
TERKAIT DG POT / UNGG + KHAS DAERAH
85
URUSAN WAJIB
KEWENANGAN
KAB/KOT PROPINSIa) RENDAL BANGb) REN, FAT, WAS TATA RUANGc) LENG. TIB UM + TRAM MASY.d) PENYEDIAAN S/PRAS UMUMe) PENANGANAN BID KESEHATANf) PENYELENGG. DIK DAN ALOKASI SDM POTg) PENANGGULANGAN MAS. SOS LINTAS KAB/KOTh) PENANGANAN BID. NAKER LINTAS KAB/KOTi) FAS, BANG KOP, UK/M TMSK LINTAS KAB/KOTj) DAL LHk) PELAYANAN PERTANAHAN TMSK LINTAS KAB/KOTl) PELAYANAN KEPDDK + CAT SIPILm) PELAYANAN ADUM PEMERINTAHANn) PELAYANAN ADM PENANAMAN MODAL TMSK LINTAS KAB/KOTo) PENY. PEL. DASAR LAIN YG BELUM DPT DILAK
OLEH KAB (M)p) URUSAN WAJIB LAINNYA
DIAMANATKAN PPuu ( PASAL 13 )
86
WILAYAHADMINISTRASI
PERANGKATDAERAH
WILAYAH KERJA GUB, SELAKU WAKIL PP
DAERAH PROP = WILAYAH ADMKARENA GUB (KDH) KARENA JABATANNYA= WAKIL PP (KEPALA WILAYAH)
ORG/LEMB PADA PEMDA YG BGTJWB KPD + MEMBANTU PEMDA
TERDIRI : SETDA, DINDA, LEMTEDA
87
18/2001UU
KHUSUS
N A D1. PEMBERIAN KESEMPATAN LEBIH LUAS
UTK TURRUS (SDA+SDM+SE)2. MENUMBUH KEMBANGKAN PRAKARSA,
KREATIFITAS, DEMOKRASI3. MENINGKATKAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN MENGFUNGSIKAN SCR OPTIMAL DPRD-NAD
4. MENGAPLIKASIKAN SYARIAT ISLAM DLM KEHIDUPAN MASYARAKAT
88
21/2001
UUKHUSUS
PAPUA
1. PENGATURAN KW ANTARA PP DAN PD DG KEKHUSUSAN
2. PENGAKUAN + PENGHORMATAN HAK – HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA + PEMBERDAYAAN SECARA STRATEGIS
3. MEWUJUDKAN PENY. PEMERINTAHAN YG BERCIRI :a. PARTISIPASI DALAM P3 PEM, DAN
LAKBANG MELALUI KEIKUTSERTAAN : TOGA, TOMAS, TODAT + KAUM PEREMP
b. LAKBANG SESUAI KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK ASLI
c. TRANSP + AKUNTABEL4. PEMBAGIAN W,T,TGJWB YG
TEGAS+JELAS ANTARA L,E,Y DAN MAJELIS RAKYAT PAPUA SEBAGAI REPRESENTASI KULTURAL PENDUDUK ASLI
89
A
P O
C
1 RPJMREN
REPETA
APBN
2 LEMB NEG/DEP/LPNDPEMDA
SUN RENSTRA
SUN PROPEDA
3 VISI BANGNASTERWUJUDNYA MASY. IND YG DADEM, DILDA, MAJUSDLM NKRIYANG DIDUKUNG MANUSIA INDONESIA YANG :
A B (ITIT) C D ES M K (HL)
4
TERWUJUDNYA
MISI
PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN
ADAM,ADEM,MESRA
90
O
ARTI
PRINSIP
PP 8/2003HARUS
MEMPERHATIKAN
PENETAPAN PEKERJAAN, POK TUGASPEMBAGIAN PEKERJAAN HUB. KERJA
1) PEMBG. HABIS TUGAS2) PERUMUSAN TUPOKSI3) FUNGSIONALISASI4) KIS5) KONTINUITAS6) LINI+STAF7) KESEDERHANAAN8) FLEXIBILITAS9) PENDELEGASIAN WEWENANG10)POK YG HOMOGEN11)JENJANG DAL12)AKORDION
1) KW YG DIMILIKI PEMDA2) KARAKTERISTIK/ POT.DAERAH3) KEMAMPUAN KEU4) TERSEDIANYA SD.AP5) PENGEMB. POLA KERJASAMA ANTAR DAERAH/PIHAK III
91
A
KOORDINASI
7
1
3
5
6 8
4 2
ARTI : UNTUK MENCAPAI T/S PERLU :1. PENDEKATAN FUNGSIONAL2. KEG.APEM PERLU DIPADUKAN, SERASI
SELARAS (KOORDINASI)
KOORD. TK DAERAH
KOORD. DANHUBUNGAN KERJA
KOORD. PPTHD PEMDA
KOORDINASIAPEMPUSATDI LN
LAK KOR DLM SPPNa. SIDANG KABINETb. RAPAT DILINGK. MENKOc. KOORD. DIANTARA DEP/INST PUSAT
JENISKOORD
VERTIKALHIRARKIS
HORISONTALFUNGSIONAL
F Horisontal
F Diagonal
F TeritorialPEDOMAN
SAR + MEK
1. JAK2. REN3. PROS+TTKERJA4. RAPAT/BRIFING5. S K B6. TIM/PANITIA7. DEWANB8. SAMSAT
a. DIMULAI SAAT PERUMUSAN JAKb. SIAPA YG BGTJWBc. INST. YG BER W + TGJ SCR FUNGd. KEJELASAN W + TUG + TGJ INSTe. PROSEDUR + TATA KERJA – MEKANISME ORGf. KOM+KONS BALIKg. CARI SARANA KOORS YANG TEPAT
92
PENGAWASAN
1
2
3
4
5
PENGERTIAN :
INPRES 15/83
LINGKUP WAS :
PRINSIP :
WAS = FUNGSI MANAJEMENHAKEKAT = MENCEGAH SEDINI MUNGKIN
P (PANG, ROS, WENG)H (HAMBATAN)K (SALAH, GAGAL)
PENCAPAIAN T+S SERTA LAKGAS ORG
HASILNYA INPUT PIMP.DLM PK
HENTIKAN PANG, ROS, WENG
CEGAH TERULANG
CARI CARA > BAIKT :
S :
DUKUNG LANCARNYAPEM + BANG
a. LAK. PEM. TERTIBb. BANG SESUAI PROGRAMc. HASIL BANG DAPAT DINILAId. CEGAH PANG, ROS, WENG, COR
a. KEG. UMUM PEMERINTAHb. JAK YG DIBUAT AP.TK BAWAHc. LAK REN BANGd. PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGe. BUMN + BUMDf. KEG. APEM (KELEMB, KEPEG, KUKAPLAK)
a. OBJEKTIFb. PREVENTIFc. EFISIENd. PENG. BUKAN TUJUANe. PENG. BERPEDOMAN JAK BERLAKUf. TEMUKAN KESALAHAN (APA,SEBAB,SIFAT)g. TINJUT
93
LANGKAH+
PENGEMB.
LANGKAH
BANG SISTEM
1. TAP TOLOK UKUR BAHAN PEMBANDING2. TAP METODA, WAKTU + FREKUENSI LAKUKAN PENGUKURAN HASIL KERJA3. KUR LAK + PEMBANDING4. TINJUT
1. SESUAIKAN SIFAT/ KEBUTUHAN KEG SISBANGWAS DG OBJEK YANG DIAWASI
2. HASILKAN UMPAN BALIK3. LAPORKAN PENYIMPANGAN4. E+E (MUDAH, CEPAT, TEPAT)5. EKONOMIS6. FLEXIBILITAS7. KESESUAIAN DG SUSUNAN ORG8. MUDAH DIPAHAMI9. TINDAKAN KOREKTIF
10. KEMBANGKAN SELF CONTROL11. KEMBANGKAN WAS SECARA PRIBADI12. PERHATIKAN FAKTOR MANUSIA
94
BERBAGAI PENGAWASANTERHADAP SUATU INSTANSI PEMERINTAH
INSTANSI
EKSEKUTIF
PEMERINTAH DLM ARTI LUAS
1
1
55
5
73B
6
3A
4
2
2
3A
3B
4
5
6
7
WASKAT
WASNALINTERNINSTAN
ITJENBAWASDA PROP/KABKOT
WASNAL EKSTERNINSTANSI/INTERNPEMERINTAH
3A. BPKP
3B. IRJENBANG
WASTEKNALINTERNPEMERINTAH
MENPANLANBKNDLL
WAS EKSTERNPEMERINTAH
WASLEGWAS BEPEKAWASYUD
WASMAS
KPK
95
WASKATINPRES 1/89
TUJUAN
LINGKUP
PRINSIP
SARANA
S A S
1.1. KEG. PEM. UMUMKEG. PEM. UMUM2.2. LAKBANGLAKBANG3.3. PENGELOLAAN KEK + KEUPENGELOLAAN KEK + KEU4.4. BUMN + BUMDBUMN + BUMD5.5. LEMB, KUKAPLAKPEGLEMB, KUKAPLAKPEG 1.1. BG. INTEGRAL MANAJ.BG. INTEGRAL MANAJ.
2.2. BG. INTEGRAL PRO. PEND. BG. INTEGRAL PRO. PEND. APNEGAPNEG
3.3. BG. INTEGRAL BG. INTEGRAL SISWAKUBANGSISWAKUBANG
4.4. KEG. TERUS MENERUSKEG. TERUS MENERUS5.5. PENG. INTERN POKOKPENG. INTERN POKOK6.6. PEMB. SISTEM YG RAHBIM PEMB. SISTEM YG RAHBIM
BWHNBWHN1.1. S OS O2.2. JAKLAKJAKLAK3.3. REN. KERJAREN. KERJA4.4. PROS KERJAPROS KERJA5.5. CAT & LAPCAT & LAP6.6. PEMB. PERSONILPEMB. PERSONIL7.7. PENDUKUNG KELANCARAN PENDUKUNG KELANCARAN
LAKGASLAKGAS
= KEG YG = KEG YG BERSIFAT BERSIFAT DALRUS OLEH A DALRUS OLEH A KPD B SCR PRE + KPD B SCR PRE + REP, AGAR REP, AGAR TUGAS TUGAS BAWAHAN E + EBAWAHAN E + E
TERCIPTANYA KONDISITERCIPTANYA KONDISIMENDUKUNG LANCARNYAMENDUKUNG LANCARNYALAK TUGAS UMUM + BANGLAK TUGAS UMUM + BANG
1.1. DISIPLINDISIPLIN2.2. SEKECIL MUNGKIN PENYALAH GUNAAN WSEKECIL MUNGKIN PENYALAH GUNAAN W3.3. COR + ROSCOR + ROS4.4. PERIZINANPERIZINAN5.5. URUS KEPEGURUS KEPEG
96
INTERPEM
EXTERNALINSTANSI
WASNAL
APARAT
INTERNALINSTANSI
EXTERNPEM
BPKP BPK-ITJEN-INSP (LPND)-BAWASDA-SPI
= WAS YG DILAKUKAN OLEH APARAT YG TUGASNYA LAKWAS= SIFAT INTERN
APA WASKAT TIDAK CUKUP ?
1)1) WASKAT BERSIFAT UMUM WASKAT BERSIFAT UMUM – KURANG MENDALAM– KURANG MENDALAM
2)2) PIMP. YG MELAKUKAN PIMP. YG MELAKUKAN WASKAT KURANG WASKAT KURANG MENGUASAI TEKADMENGUASAI TEKAD
3)3) AP. WASNAL OBJEKTIFAP. WASNAL OBJEKTIF
97
WASTEKNAL
APARATUR
SAJA
MASY +APARA
TUR
KEPADA= PENGAWASAN SBG KONSEKUENSI PELAKSANAAN FUNGSIONALISASI, MERUPAKAN FUNGSI OPERASIONAL INS.
- BKN- LAN- DITJEN ANG.- BAPPENAS
- DEPDIKNAS- POLRI- BPN-DINAS TATA KOTA
= AGAR DITAATI OLEH MASY + AP.
- MENPAN
98
WASLEG(WASPOL)
PUSAT DAERAH
WAS DPR KPDPEMERINTAH( 20 AYAT 1 )
DILAKUKAN DPRD
- HAK MEMINTA KET. KPD PRESIDEN
- HAK MENGADAKAN LIDIK- HAK MENGADAKAN PERUBAHAN UU- HAK MENYATAKAN PENDAPAT- HAK MENGAJUKAN RUU
99
WASMASKONTROL SOSIAL
WAS DILAKUKAN MASYARAKAT
MENGAPA PERLU ?
1) DPR (WASLEG)2) ORG. PROFESI (SEMINAR)3) LSM
KRITERIAOBJEKTIF (TIDAK FITNAH)ADANYA PERBAIKANFAKTA + BUKTI JELASBERITAHUKAN BENTUK PLGGRN/PYMPGNJELASKAN PATOKAN YG DILANGGARSARANJELAS INDENTITAS
PELAKSANAAN
PEMANFAATAN
LANGSUNG(A)
TIDAK LANGSUNG
(B)
1) TATAP MUKA – DIALOG2) TERTULIS3) TERBUKA/MEDIA MASA4) GUGATAN – PRATUN5) UNJUK RASA
1) CEPAT TANGGAPI, BILA TIDAK :
2) TINDAK LANJUT3) SEDIAKAN T4 MENGADU4) UCAPKAN TRIM’S
CITRA PRESTASI IPDENGAN CARA :
1) PNS = ABDI MASY, SELAIN ABDI/ AP. NEG2) PARTISIPASI MASY.3) BB KKN4) KETERBATASAN WASNAL + WASKAT
100
WASYUD
M A M K
NEGARAHUKUM
1) MENGUJI SECARA MATANG PPuu DIBAWAH uu
2) NYATAKAN TIDAK SAH, BILA ADA TUR DIBAWAH uu BILA BERTENTANGAN DG TUR YG LEBIH TINGGI
1. MENGUJI uu TERHADAP UUD
1. CEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG2. WUJUDKAN KEPASTIAN + TERTIB HUKUM
101
KOORDINASI
7
1
3
5
6 8
4 2
KOORD. TK DAERAH
KOORD. DANHUBUNGAN KERJA
KOORD. PPTHD PEMDA
KOORDINASIAPEMPUSATDI LN
LAK KOR DLM SPPNa. SIDANG KABINETb. RAPAT DILINGK. MENKOc. KOORD. DIANTARA DEP/INST PUSAT
JENISKOORD
VERTIKALHIRARKIS
HORISONTALFUNGSIONAL
F Horisontal
F Diagonal
F TeritorialPEDOMAN
SAR + MEK
1. JAK2. REN3. PROS+TTKERJA4. RAPAT/BRIFING5. S K B6. TIM/PANITIA7. DEWANB8. SAMSAT
a. DIMULAI SAAT PERUMUSAN JAKb. SIAPA YG BGTJWBc. INST. YG BER W + TGJ SCR FUNGd. KEJELASAN W + TUG + TGJ INSTe. PROSEDUR + TATA KERJA – MEKANISME ORGf. KOM+KONS BALIKg. CARI SARANA KOORS YANG TEPAT