skripsi analisis kebutuhan sdm kesehatan …repository.stikes-bhm.ac.id/346/1/skripsi layla...

163
SKRIPSI ANALISIS KEBUTUHAN SDM KESEHATAN BERDASARKAN STANDAR KETENAGAAN MINIMAL PERMENKES NOMOR 75 TAHUN 2014 DI PUSKESMAS KANOR KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018 Oleh : LAYLA SEPTY REVIANA NIM : 201604009 PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN 2018

Upload: others

Post on 23-Oct-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • SKRIPSI

    ANALISIS KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

    BERDASARKAN STANDAR KETENAGAAN MINIMAL

    PERMENKES NOMOR 75 TAHUN 2014 DI PUSKESMAS KANOR

    KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

    Oleh :

    LAYLA SEPTY REVIANA

    NIM : 201604009

    PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

    PEMINATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN

    STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

    2018

  • ii

    SKRIPSI

    ANALISIS KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

    BERDASARKAN STANDAR KETENAGAAN MINIMAL

    PERMENKES NOMOR 75 TAHUN 2014 DI PUSKESMAS KANOR

    KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

    Diajukan untuk memenuhi

    Salah satu persyaratan dalam mencapai gelar

    Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM)

    Oleh :

    LAYLA SEPTY REVIANA

    NIM : 201604009

    PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

    PEMINATAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN

    STIKES BHAKTI HUSADA MULIA MADIUN

    2018

  • iii

    LEMBAR PERSETUJUAN

    Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing dan telah

    dinyatakan layak mengikuti Ujian Sidang

    SKRIPSI

    ANALISIS KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

    BERDASARKAN STANDAR KETENAGAAN MINIMAL

    PERMENKES NOMOR 75 TAHUN 2014 DI PUSKESMAS KANOR

    KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

    Mengetahui,

    Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat

    AVICENA SAKUFA MARSANTI,S.KM.,M.Kes

    NIS. 2015 0114

    Menyetujui,

    Pembimbing I

    SUHADI PRAYITNO,S.KM.,M.M

    NIDK. 8865100016

    Menyetujui,

    Pembimbing II

    H. EDY BACHRUN,S.KM.,M.Kes

    NIDK. 8816940017

  • iv

    LEMBAR PENGESAHAN

    Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi dan

    dinyatakan telah memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar

    Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM)

    Pada Tanggal : ………………...

    Dewan Penguji Tanda Tangan

    1. Ketua Dewan Penguji : Eva Rusdianah, S.KM.,M.PH (…………….)

    2. Penguji 1 : Suhadi Prayitno, S.KM.,M.M (…………….)

    3. Penguji 2 : H. Edy Bachrun, S.KM.,M.Kes (…………….)

    Mengesahkan,

    Ketua STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun

    ZAENAL ABIDIN, S.KM.,M.Kes

    NIS. 2016 0130

  • v

    PERSEMBAHAN

    Bismillahirrohmanirrohim

    Alhamdulillah..Alhamdulillah..Alhamdulillahirobbil’alamin..

    Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi

    nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang

    senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini, yang

    telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan

    cinta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat

    terselesaikan.

    Kupersembahkan karya ini kepada orang yang sangat ku kasihi dan ku sayangi :

    Mama dan Papa tercinta

    Sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasih yang tiada terhingga ku

    persembahkan karya ini kepada mama dan papa yang telah memberikan kasih sayang,

    segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas

    hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini

    menjadi langkah awal untuk membuat mama dan papa bahagia karena ku sadar selama ini

    belum bisa berbuat lebih. Untuk mama dan papa yang membuatku termotivasi dan selalu

    menyiramiku dengan kasih saying yang tak terhingga , selalu mendoakanku, selalu

    menasehatiku menjadi lebih baik, terimakasih mama .. terima kasih papa..

    My Brother

    Untuk adikku,tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersamamu, walaupun

    sering bertengkar hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan, terima

    kasih atas doa dan bantuanmu selama ini, hanya ini yang dapat aku persembahkan. Maaf

    belum bisa menjadi panutan yang seutuhnya, tapi aku akan selalu menjadi yang terbaik

    untukmu..

    My Sweet Heart “AAA”

    Sebagai tanda cinta kasihku, ku persembahkan karya ini untukmu, terima kasih

    untuk kasih sayang, perhatian dan kesabaranmu walaupun jarak yang memisahkan engkau

    selalu mengingatkanku dan memberikanku semangat dari jauh dalam menyelesaikan tugas

    akhir ini. Semoga engkau pilihan yang terbaik untukku dan masa depanku. Thank you so

    much…

    My best friend’s

    Buat sahabatku kurnia suci dan sherly oktavinata yang dari awal kita berjuang

    bersama dari perantauan nan jauh menuju kampus ini untuk mendapatkan gelar S.KM

    terimaksih atas bantuan, doa, nasihat, hiburan dan semangat yang kalian berikan selama

    ini. Buat sahabat – sahabatku angkatan 2016 program alih jenjang kesmas yang turut

    membantu dan meberikan support selama ini “Erlin, mba Famila,Bos Hendro/bos kim, mas

    Hendry, incess, bunda rakha yang selalu aku rusuhin terus, mba sekar, umik/mba siti, mba

    yuni, mba tyaaass, mba dita” terima kasih atas bantuan kalian, semoga keakraban diantara

    kita selalu terjaga. Aminn …

    Terimakasih banyak atas bantuan dan kerjasamanya selama ini, serta semua pihak yang

    sudah membantu selama penyelesaian tugas akhir ini

  • vi

    LEMBAR PERNYATAAN

    Yang bertanda tangan dibawah ini :

    Nama : LAYLA SEPTY REVIANA

    NIM : 201604009

    Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “ANALISIS

    KEBUTUHAN SDM KESEHATAN BERDASARKAN STANDAR

    KETENAGAAN MINIMAL PERMENKES NOMOR 75 TAHUN 2014 DI

    PUSKESMAS KANOR KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018” ini

    adalah bukan skripsi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam

    bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

    Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya

    dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi.

    Madiun, 08 September 2018

    LAYLA SEPTY REVIANA

    NIM. 201604009

  • vii

    DAFTAR RIWAYAT HIDUP

    Nama : Layla Septy Reviana

    Jenis Kelamin : Perempuan

    Tempat / Tanggal Lahir : Bojonegoro, 07 September 1994

    Agama : Islam

    Alamat : Jl. Panglima Polim Gg. Bromo III No.12

    Bojonegoro

    Email : [email protected]

    Riwayat Pendidikan :

    1. SDN Kepatihan Bojonegoro : Tahun 2006

    2. SMPN 2 Bojonegoro : Tahun 2009

    3. SMAN 4 Bojonegoro : Tahun 2012

    4. D3 Kebidanan Akbid Pemkab Bojonegoro : Tahun 2015

    Riwayat Pekerjaan :

    1. Tenaga Kontrak Asisten Bidan di Bidan Praktek Mandiri Bd. Indahyani

    Bojonegoro tahun 2015

    2. Tenaga Kontrak Puskesmas Kanor Kabupaten Bojonegoro tahun 2016

    3. Tenaga Enumerator RISNAKES tahun 2017

    mailto:[email protected]

  • viii

    KATA PENGANTAR

    Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

    melimpahkan rahmat, karunia serta hidayahNYA sehingga saya dapat

    menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Analisis Kebutuhan SDM

    Kesehatan Di Puskesmas Kanor Kabupaten Bojonegoro Th 2018 Berdasarkan

    Standar Ketenagaan Minimal Permenkes Nomor 75 Tahun 2014”.

    Skripsi ini dapat peneliti selesaikan atas bimbingan dan pengarahan serta

    bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pikiran

    kepada peneliti. Untuk itu peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada :

    1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan

    ijin untuk melakukan penelitian.

    2. Kepala Puskesmas Kanor beserta seluruh staf yang telah memberi

    kesempatan dan membantu peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah

    kerja Puskesmas Kanor Kabupaten Bojonegoro.

    3. Zaenal Abidin, S.KM.,M.Kes selaku Ketua STIKES Bhakti Husada Mulia

    Madiun.

    4. Avicena Sakufa Marsanti, S.KM.,M.Kes selaku Kaprodi Kesehatan

    Masyarakat.

    5. Eva Rusdianah, S.KM.,M.PH selaku dosen Penguji Utama atas segala

    waktu dan kesempatan kepada peneliti.

    6. Suhadi Prayitno, S.KM.,M.Kes selaku dosen Pembimbing I atas segala

    waktu dan kesempatan kepada peneliti.

    7. H. Edy Bachrun, S.KM.,M.Kes selaku dosen Pembimbing II atas segala

    waktu dan kesempatan kepada peneliti.

    Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu dan

    teknologi di bidang kesehatan khususnya kesehatan masyarakat. Peneliti

    menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan.

    Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan

    demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang.

    Madiun, 08 September 2018

    Peneliti

  • ix

    Program Studi Kesehatan Masyarakat

    STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun

    2018

    ABSTRAK

    Layla Septy Reviana

    ANALISIS KEBUTUHAN SDM KESEHATAN

    BERDASARKAN STANDAR KETENAGAAN MINIMAL

    PERMENKES NOMOR 75 TAHUN 2014 DI PUSKESMAS KANOR

    KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

    88 halaman + 21 tabel + 5 gambar + lampiran

    Kondisi minimal yang diharapkan agar kegiatan puskesmas dapat

    diselenggarakan dengan baik salah satunya yaitu tenaga kesehatan yang tercukupi

    seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014,

    akan tetapi jumlah tenaga kesehatan di puskesmas saat ini masih belum sesuai

    dengan standar minimal ketenagaan yang ada di Permenkes tersebut, sehingga

    pelayanan di puskesmas kurang optimal dan terjadi tugas rangkap. Tujuan dari

    penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan SDM Kesehatan

    menggunakan Standar Ketenagaan Minimal Permenkes Nomor 75 tahun 2014 di

    Puskesmas Kanor Kabupaten Bojonegoro.

    Desain penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

    Responden atau informan dalam penelitian ini adalah 4 orang dari Dinas

    Kesehatan Kabupaten Bojonegoro dan 2 orang dari Puskesmas Kanor.

    Hasil penelitian ini adalah analisa dari segi input dalam menganalisa

    kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas Kanor terdiri dari prosedur perekrutan

    yang di sesuaikan dengan permenkes nomor 75 tahun 2014, dengan jumlah SDM

    Kesehatan saat ini yaitu 52 orang dengan anggaran dana dari APBN dan APBD.

    Dari segi proses dalam menganalisa kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas

    Kanor terdiri dari Perencanaan usulan kebutuhan tenaga. Dari segi output yaitu

    pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan. Kemudian dari segi impact yaitu dampak

    yang timbul akibat kekurangan tenaga kesehatan tersebut.

    Berdasarkan uraian diatas sebaiknya Dinas Kesehatan Kabupaten

    Bojonegoro melakukan penataan kembali tenaga kesehatan agar sesuai dengan

    kebutuhan puskesmas sehingga pemerataan tenaga kesehatan bisa optimal dengan

    menentukan skala prioritas.

    Kata Kunci : analisis kebutuhan, tenaga kesehatan, puskesmas

    Kepustakaan : 19 (2006-2017)

  • x

    Public Health Study Program

    STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun

    2018

    ABSTRACT

    Layla Septy Reviana

    ANALYSIS OF THE NEEDS OF HEALTH HUMAN RESOURCES BASED

    ON MINIMAL LABOR STANDARDS PERMENKES NUMBER 75 OF

    2014 IN KANOR HEALTH CENTER BOJONEGORO YEAR 2018

    88 pages + 21 tables + 5 pictures + enclosures

    The minimum conditions are expected so that the activities of health centers

    can be carried out properly, one of which is the health personnel that is fulfilled as

    stated in the Minister of Health Regulation No. 75 of 2014, but the number of

    health workers at the health center is currently not in accordance with the

    minimum standards of labor in Permenkes this, so the service at the health center

    is less optimal and there are multiple tasks. The purpose of this study was to

    analyze the needs of Health Human Resources using the Ministry of Health's

    Minimum Workforce Standards No. 75 of 2014 at the Kanor Health Center in

    Bojonegoro District.

    Descriptive research design with a qualitative approach. Respondents or

    informants in this study were 4 people from the Bojonegoro Health Office and 2

    people from the Kanor Health Center.

    The results of this study are analysis in terms of input in analyzing the needs

    of Health Human Resources at the Kanor Health Center consisting of recruitment

    procedures that are adjusted to the number 75 regulation in 2014, with the number

    of Health Human Resources currently 52 people with budget funds from the

    National Budget and Regional Budget. In terms of the process in analyzing the

    needs of Health Human Resources at the Kanor Health Center, it consists of

    Planning proposed energy needs. In terms of output, the fulfillment of health

    human resources needs. Then in terms of impact, the impact arising from the

    shortage of health workers.

    Based on the description above, the Bojonegoro Health Office should

    reorganize health workers to suit the needs of the health center so that the

    distribution of health workers can be optimal by determining the priority scale.

    Key words : needs analysis, health personnel, health center

    Kepustakaan : 19 (2006-2017)

  • xi

    DAFTAR ISI

    Sampul Depan.................................................................................................... i

    Sampul Dalam ................................................................................................... ii

    Lembar Persetujuan ........................................................................................... iii

    Lembar Pengesahan........................................................................................... iv

    Lembar Persembahan ........................................................................................ v

    Lembar Pernyataan Keaslian Penelitian .......................................................... vi

    Daftar Riwayat Hidup ....................................................................................... vii

    Kata Pengantar................................................................................................... viii

    Abstrak ............................................................................................................... ix

    Abstract .............................................................................................................. x

    Daftar Isi ............................................................................................................ xi

    Daftar Tabel ....................................................................................................... xiii

    Daftar Gambar ................................................................................................... xiv

    Daftar Lampiran ................................................................................................ xv

    Daftar Singkatan ................................................................................................ xvi

    BAB 1 PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 5 1.3 Tujuan ......................................................................................................... 6

    1.3.1 Tujuan Umum ................................................................................ 6 1.3.2 Tujuan Khusus ............................................................................... 6

    1.4 Manfaat ....................................................................................................... 7

    1.5 Keaslian Penelitian..................................................................................... 8

    BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

    2.1 Konsep Fasilitas Pelayanan Kesehatan .................................................... 9

    2.1.1 Definisi Fasilitas Pelayanan Kesehatan ........................................ 9 2.1.2 Jenis – jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan ................................. 9 2.1.3 Tingkatan Pelayanan dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan ....... 10

    2.2 Konsep Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ................................. 10 2.2.1 Definisi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) .................... 10 2.2.2 Prinsip penyelenggaraan Puskesmas ............................................ 11

    2.2.3 Tugas Puskesmas ........................................................................... 12 2.2.4 Fungsi Puskesmas .......................................................................... 12 2.2.5 Kategori Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja

    dan kemampuan penyelenggaraan ................................................ 14

    2.2.6 Kategori Puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan ...... 17 2.2.7 Struktur Organisasi ....................................................................... 17

    2.2.8 Upaya Kesehatan di Puskesmas .................................................... 18 2.3 Konsep Sumber Daya Manusia Kesehatan .............................................. 20

    2.3.1 Definisi SDM Kesehatan ............................................................... 20

    2.3.2 Perencanaan SDM Kesehatan ....................................................... 20 2.4 Konsep Teori Metode Analisa Beban Kerja (ABK) ................................ 23

  • xii

    2.4.1 Definisi Metode Analisa Beban Kerja (ABK) ............................ 23

    2.4.2 Langkah-Langkah Metode Analisa Beban Kerja (ABK) ............ 23 2.5 Konsep Teori Metode Standar Ketenagaan Minimal ............................. 28

    2.5.1 Definisi Metode Standar Ketenagaan Minimal .......................... 28

    2.5.2 Langkah-Langkah Metode Standar Ketenagaan Minimal .......... 29 2.6 Konsep Teori Metode Ratio Penduduk .................................................... 36

    2.6.1 Tujuan metode ratio penduduk ..................................................... 37

    2.6.2 Jenis data dan informasi yang diperlukan .................................... 37

    2.6.3 Langkah – langkah ....................................................................... 39

    BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL

    3.1. Keranga Konseptual ................................................................................... 55

    BAB 4 METODE PENELITIAN

    4.1 Desain Penelitian ....................................................................................... 57 4.2 Informan Penelitian.................................................................................... 57

    4.3 Variabel Penelitian dan Dimensi Penelitian ............................................. 58 4.3.1 Variabel Penelitian......................................................................... 58 4.3.2 Dimensi Penelitian ......................................................................... 58

    4.4 Instrumen Penelitian .................................................................................. 59 4.5 Lokasi dan Waktu Penelitian .................................................................... 59 4.6 Prosedur Pengumpulan Data .................................................................... 60

    4.6.1 Data Primer ................................................................................... 61 4.6.2 Data Sekunder ............................................................................... 61

    4.7 Teknik Analisis Data ................................................................................ 61

    4.8 Validasi data .............................................................................................. 63

    4.9 Etika Penelitian ......................................................................................... 65

    BAB 5 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

    5.1 Hasil Penelitian .......................................................................................... 67 5.1.1 Gambaran Umum........................................................................... 67 5.1.2 Penyajian Karakteristik Data Umum ............................................ 75

    5.1.3 Hasil Penelitian .............................................................................. 76 5.2 Pembahasan ................................................................................................ 87

    5.2.1 Input ................................................................................................ 87

    5.2.2 Proses .............................................................................................. 88 5.2.3 Output ............................................................................................. 89 5.2.4 Impact ............................................................................................. 90

    BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

    6.1 Kesimpulan ................................................................................................. 92

    6.2 Saran ........................................................................................................... 94

    DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 95

    LAMPIRAN ...................................................................................................... 97

  • xiii

    DAFTAR TABEL

    Nomor Judul Tabel Halaman

    Tabel 1.1 Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2015 – 2017 .......... 3

    Tabel 1.2 Keaslian penelitian ................................................................... 8

    Tabel 2.1 Standar Ketenagaan Puskesmas ................................................ 29

    Tabel 2.2 Contoh Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK Puskesmas

    Kawasan Perkotaan ................................................................... 30

    Tabel 2.3 Contoh Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK Puskesmas

    Kawasan Pedesaan .................................................................... 32

    Tabel 2.4 Contoh Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK Puskesmas

    Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil .................................. 34

    Tabel 2.5 Tersedianya daftar target (sasaran) ratio kebutuhan SDMK

    tahun 2014, 2019, dan 2025 sebagai dasar perhitungan

    kebutuhan SDMK di suatu wilayah ........................................... 38

    Tabel 2.6 Data (asumsi) angka pertumbuhan penduduk, pegawai masuk,

    dan pegawai keluar (contoh: Perawat) di Indonesia tahun 2014 ...... 39

    Tabel 2.7 Perhitungan Proyeksi penduduk Indonesia Tahun 2014 – 2025 ..... 41

    Tabel 2.8 Proyeksi Kebutuhan SDMK ...................................................... 42

    Tabel 2.9 Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan SDMK (Contoh:

    Perawat) di Indonesia Tahun 2014-2025 ................................... 44

    Tabel 2.10 Proyeksi Kebutuhan SDMK (contoh: Perawat) di Indonesia

    Tahun 2014-2025 ...................................................................... 45

    Tabel 2.11 Perhitungan Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun

    2014-2025 ................................................................................ 47

    Tabel 2.12 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan SDMK Provinsi .................... 48

    Tabel 2.13 Proyeksi Kebutuhan Nakes (Perawat) di Provinsi Jawa Timur

    Tahun 2014-2025 ...................................................................... 49

    Tabel 2.14 Contoh: Penghitungan SUPPLY (Produksi Lulusan Institusi

    Pendidikan Keperawatan di Jawa Timur) .................................. 51

    Tabel 2.15 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan SDMK (Contoh: Perawat) di

    Jawa Timur Tahun 2014-2025 .................................................. 53

    Tabel 5.1 Jumlah tenaga puskesmas kanor saat ini ................................... 71

    Tabel 5.2 Karakteristik Informan .............................................................. 75

    Tabel 5.3 Jumlah SDM Kesehatan di Puskesmas Kanor Tahun 2017 ........ 77

    Tabel 5.4 Perhitungan jumlah SDM Kesehatan di Puskesmas Kanor saat

    ini dengan Standar Ketenagaan Minimal Permenkes Nomor 75

    tahun 2014 ................................................................................ 81

  • xiv

    DAFTAR GAMBAR

    Nomor Judul Gambar Halaman

    Gambar 3.1 Kerangka Konsep .................................................................... 55

    Gambar 4.1 Triangulasi teknik pengumpulan data ....................................... 63

    Gambar 4.2 Triangulasi Sumber data .......................................................... 64

    Gambar 5.1 Peta Wilayah kerja Puskesmas Kanor ...................................... 69

    Gambar 5.2 Struktur Organisasi Puskesmas Kanor ...................................... 74

  • xv

    DAFTAR LAMPIRAN

    Hal

    Lampiran 1 Surat Rekomendasi Bakesbangpol ........................................... 97

    Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian .................................................................. 98

    Lampiran 3 Permohonan Informan ............................................................. 99

    Lampiran 4 Persetujuan Informan .............................................................. 100

    Lampiran 5 Pedoman Wawancara .............................................................. 101

    Lampiran 6 Transkrip data dan kode ........................................................... 103

    Lampiran 7 Kode dan Kata Kunci ............................................................... 141

    Lampiran 8 Kategori ................................................................................... 142

    Lampiran 9 Lembar Dokumentasi ............................................................... 144

    Lampiran 10 Form Revisi ........................................................................... 146

    Lampiran 11 Lembar Konsultasi ................................................................. 147

  • xvi

    DAFTAR SINGKATAN

    ABK : Analisis Beban Kerja

    ANJAB : Analisis Jabatan

    APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

    BKD : Badan Kepegawaian Daerah

    BKN : Badan Kepegawaian Negara

    BKPP : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

    BLUD : Badan Layanan Umum Daerah

    BP : Balai Pengobatan

    BPJS : Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial

    BPS : Badan Pusat Statistik

    DO : Drop Out

    DTPK : Definisi Operasional Terkait Pelayanan Kesehatan

    FASKES : Fasilitas Kesehatan

    FASYANKES : Fasilitas Pelayanan Kesehatan

    FTP : Faktor Tugas Penunjang

    IPM : Indeks Pembangunan Manusia

    JKE : Jam Kerja Efektif

    JKN : Jaminan Kesehatan Nasional

    KAFKTP : Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

    KB : Keluarga Berencana

    KEMENKES : Kementrian Kesehatan

    KEP : Kurang Energi Protein

    MENKOKESRA : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

    KIA : Kesehatan Ibu dan Anak

    MENKES : Menteri Kesehatan

    NAKES : Tenaga Kesehatan

    PAN-RB : Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

    PERMENKES : Peraturan Menteri Kesehatan

    PNS : Pegawai Negeri Sipil

    PPSDM : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

    PTT : Pegawai Tidak Tetap

    PUSKESMAS : Pusat Kesehatan Masyarakat

    RENSTRA : Rencana Strategi RI

    RIFASKES : Riset Fasilitas Kesehatan

    RPTK : Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

    RS : Rumah Sakit

    SBK : Standar Beban Kerja

    SDM : Sumber Daya Manusia

    SDMK : Sumber Daya Manusia Kesehatan

    SK : Surat Keputusan

    SKPD : Satuan Kerja Perangkat Desa

    SOP : Standar Operasional Prosedur

    SOTK : Susunan Organisasi Tata Kerja

  • xvii

    SPO : Standar Prosedur Operasional

    STIKES : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan

    STP : Standar Tugas Penunjang

    UKM : Usaha Kesehatan Masyarakat

    UKP : Usaha Kesehatan Perorangan

    UPTD : Unit Pelayanan Teknis Daerah

  • 1

    BAB 1

    PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Kesehatan merupakan salah satu komponen utama dalam Indeks

    Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat mendukung terciptanya Sumber

    Daya Manusia yang sehat, cerdas, terampil dan ahli menuju keberhasilan

    pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan salah satu hak

    dasar masyarakat yaitu hak untuk memperolah pelayanan kesehatan. Oleh

    sebab itu dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan telah dilakukan

    perubahan cara pandang (mindset) dari paradigma sakit menuju paradigma

    sehat sejalan dengan visi Indonesia Sehat.

    World Health Organization (2006) melaporkan bahwa tenaga kesehatan

    memberikan konstribusi hingga 80% dalam keberhasilan pembangunan

    kesehatan dan salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan krisis ketenagaan

    Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yaitu melalui pendidikan dan

    pelatihan, bersama dengan perbaikan kebijakan manajemen SDM. (Kurniati

    dan Efendi,2012).

    Perencanaan SDM merupakan proses sistematis yang digunakan untuk

    memprediksi permintaan dan penyediaan SDM dimasa yang akan datang.

    Secara sederhana analisiskebutuhan pegawai merupakan suatu proses analisis

    yang logis dan teratur untuk mematuhi jumlah dan kualitas pegawai yang

    diperlukan dalam suatu unit organisasi. Tujuannya agar setiap pegawai pada

  • 2

    semua unit organisasi mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan

    wewenang tanggung jawabnya.(Rachmawati, 2008).

    Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

    ditetapkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan,

    pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan

    dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Rencana Strategis

    Kementerian Kesehatan 2010 – 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan

    Menteri Kesehatan RI Nomor 021/MENKES/SK/1/2011 yang diperbaharui

    dengan Kepmenkes Nomor 32/Menkes/SK/1/2013, dimana salah satu misi

    Kementerian Kesehatan adalah menjamin ketersediaan dan pemerataan

    sumber daya kesehatan. Ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan

    termasuk di dalamnya adalah tenaga kesehatan yang mencukupi dalam

    jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara efektif sesuai dengan

    kepentingan masyarakat secara adil, terutama di Daerah Tertinggal

    Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah

    kesehatan (Anonimous, 2013).

    Jumlah SDM kesehatan pada tahun 2012 sebanyak 707.234 orang dan

    meningkat menjadi 877.088 orang pada tahun 2013. Dari seluruh SDM

    kesehatan yang ada, sekitar 40% bekerja di Puskesmas. Jumlah tenaga

    kesehatan sudah cukup banyak tetapi persebarannya tidak merata. Selain itu,

    SDM kesehatan yang bekerja di Puskesmas tersebut, komposisi jenis

    tenaganya pun masih sangat tidak berimbang. Sebagian besar tenaga

    kesehatan yang bekerja di Puskesmas adalah tenaga medis (9,37 orang per

  • 3

    Puskesmas), perawat-termasuk perawat gigi (13 orang per Puskesmas), bidan

    (10,6 orang per Puskesmas). Sedangkan tenaga kesehatan masyarakat hanya

    2,3 orang per Puskesmas, sanitarian hanya 1,1 orang per Puskesmas, dan

    tenaga gizi hanya 0,9 orang per Puskesmas. Rifaskes mengungkap data

    bahwa tenaga penyuluh kesehatan di Puskesmas juga baru mencapai 0,46

    orang per Puskesmas (Renstra, 2015).

    Data tenaga kesehatan dari segi kuantitas mulai dari tahun 2015 – 2017

    sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1.

    Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2015 – 2017

    Jumlah Tenaga Kesehatan

    Tahun Indonesia Jawa Timur Bojonegoro

    2015 876.984 orang 103.974 orang 2.617 orang

    2016 1.000.780 orang 116.303 orang 2.040 orang

    2017 1.145.723 orang 134.781 orang 1.965 orang

    Sumber : Data SDK Departemen Kesehatan RI tahun 2016 dan Data SDK

    Dinas Kesehatan Bojonegoro

    Dan di Puskesmas Kanor pada tahun 2017 terdapat 51 orang, akan

    tetapi belum memenuhi standar ketenagaan minimal puskesmas kawasan

    pedesaan dengan rawat inap berdasarkan Permenkes No.75 Tahun 2014

    tentang puskesmas.

    Puskesmas Kanor adalah Puskesmas yang merupakan bagian dari

    wilayah Propinsi Jawa Timur dengan tipe Puskesmas Rawat Inap.

    Berdasarkan SK Bupati Bojonegoro No. 188/342/KEP/412.013/2017 dan

    beralamatkan di Jalan Raya Kanor No. 10, Tambahrejo Kec. Kanor Kab.

    Bojonegoro. Pada tahun 2017 Puskesmas Kanor Bojonegoro mempunyai 9

    TT dengan 3 dokter umum, 1 doker gigi, 29 bidan, 13 perawat, 1 analis

  • 4

    laborat, 1 tenaga administrasi, 1 sopir, 2 pekarya dan sarana penunjang

    lainnya (Profil Puskesmas Kanor Bojonegoro, 2017)

    Menurut Kepala Tata Usaha Puskesmas Kanor, penyelenggaraan

    pembangunan kesehatan memerlukan sumber daya kesehatan yang terdiri dari

    berbagai jenis tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan melaksanakan

    upaya kesehatan dengan paradigma sehat. Keperluan tersebut harus

    direncanakan dan diperhitungkan dengan mempertimbangkan jumlah tenaga

    yang sudah ada, pertumbuhan penduduk dan program yang akan dicapai di

    masa mendatang. Di Puskesmas Kanor masalah ketenagaan sangatlah kurang

    menurut kompentensi yang ada karena masih ada tenaga kesehatan

    merangkap beberapa program sehingga hasil capaiannya belum optimal.

    Puskesmas Kanor setiap tahun sudah mengajukan penambahan tenaga

    kesehatan ke Dinkes Kabupaten Bojonegoro yaitu dokter, perawat, bidan,

    Apoteker/ Asisten Apoteker, Sanitarian, Ahli Gizi dan manajemen

    administrasi.

    Saat ini pengadaan tenaga kesehatan tenaga dokter, bidan dan perawat

    masih merupakan salah satu prioritas Kementerian Kesehatan sehingga

    diharapkan dapat meminimalisiasi kesenjangan tenaga kesehatan. Di sisi lain

    seiring dengan moratorium maka di Puskesmas Kanor khususnya dan secara

    umum di Kabupaten Bojonegoro masih belum memenuhi standar tenaga

    kesehatan di semua jenis tenaga seperti, dokter umum, dokter gigi,

    nutrisionis, sanitarian, analis hingga tenaga non medis yang tak kalah

    mendesak terutama tenaga administrasi dan keuangan seiring dengan adanya

  • 5

    Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan di Indonesia

    sejak 1 Januari 2014.

    SDM merupakan bagian terpenting dari sebuah pelaksanaan pelayanan,

    maka penelitian ini akan difokuskan pada SDM yang terkait dengan jumlah

    kebutuhan yang diperlukan disertai dengan gambaran kualifikasi yang

    dibutuhkan nantinya dalam pengadaan kebutuhan tersebut. Karena dengan

    jumlah yang cukup dan didukung oleh kualifikasi yang tepat maka secara

    tidak langsung akan membantu pimpinan atau manajemen untuk

    mengoptimalisasikan SDM melalui asas the right man in the right place.

    Berdasarkan adanya kasus tersebut maka peneliti menganggap bahwa

    pentingnya menganalisa SDM Kesehatan. Mengacu dari latar belakang

    pemikiran inilah maka peneliti tertarik untuk mengambil judul : “Analisis

    Kebutuhan SDM Kesehatan Berdasarkan Standar Ketenagaan Minimal

    Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 di Puskesmas Kanor Kabupaten

    Bojonegoro Tahun 2018”

    1.2 Rumusan Masalah

    Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan

    permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah analisis kebutuhan SDM

    Kesehatan berdasarkan standar ketenagaan minimal permenkes nomor 75

    tahun 2014 di Puskesmas Kanor Kabupaten Bojonegoro ?

  • 6

    1.3 Tujuan

    1) Tujuan Umum

    Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan SDM

    kesehatan menggunakan Standar Ketenagaan Minimal Permenkes Nomor

    75 Tahun 2014 di Puskesmas Kanor Kabupaten Bojonegoro

    2) Tujuan Khusus

    Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

    1) Menganalisa input (Prosedur, SDM, anggaran) dalam menganalisis

    kebutuhan SDM kesehatan menggunakan Standar Ketenagaan

    Minimal Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 di Puskesmas Kanor

    Kabupaten Bojonegoro

    2) Mengidentifikasi proses penyusunan rencana dan pemenuhan

    kebutuhan SDM Kesehatan di Puskesmas Kanor, perbandingan

    jumlah ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas Kanor saat ini

    dengan Standar Ketenagaan Minimal Permenkes Nomor 75 Tahun

    2014 serta penganggaran dana rencana dan pemenuhan kebutuhan

    SDM Kesehatan.

    3) Mengidentifikasi output penyusunan rencana dan pemenuhan

    kebutuhan SDM Kesehatan, hasil perhitungan jumlah SDM Kesehatan

    sesuai dengan standarisasi, serta anggaran dana.

    4) Mengidentifikasi dampak yang timbul akibat kekurangan atau

    kelebihan SDM Kesehatan di Puskesmas Kanor

  • 7

    1.4 Manfaat

    1) Manfaat bagi mahasiswa sendiri adalah mengharapkan bertambahnya

    pemahaman mengenai perhitungan SDM dilihat dari standar ketenagaan

    minimal

    2) Bagi puskesmas, diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi

    mengenai jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan pada pelayanan di

    Puskesmas Kanor. Agar konsistensi dan kualitas pelayanan yang diberikan

    dapat mencapai maksimal dan dapat memberikan citra yang baik kepada

    masyarakat.

    3) Bagi STIKES Bhakti Husada Mulia, Hasil penelitian ini dapat digunakan

    sebagai acuan tambahan dalam pembuatan skripsi serupa tentang Sumber

    Daya Manusia Kesehatan.

  • 8

    1.5 Keaslian Penelitian

    Penelitian tentang analisis kebutuhan SDM Kesehatan berdasarkan

    standar ketenagaan minimal permenkes nomor 75 tahun 2014 di Puskesmas

    Kanor Kabupaten Bojonegoro merupakan penelitian yang pernah dilakukan

    oleh peneliti terdahulu seperti pada tabel di bawah ini :

    Tabel 1.2 Keaslian Penelitian

    Judul Metode

    Penelitian

    Hasil Persamaan Perbedaan

    Analisa tingkat

    kecukupan

    tenaga

    kesehatan

    dokter, dokter

    gigi, perawat

    dan bidan di

    Puskesmas

    Kabupaten Ponorogo (Siti

    Luluk, 2016)

    Kualitatif Kondisi tenaga

    kesehatan

    dokter, dokter

    gigi, perawat

    dan bidan yang

    tidak sesuai

    dengan standar

    minimal

    permenkes no 75 tahun 2014

    Variabel :

    tingkat

    kebutuhan

    tenaga

    kesehatan

    Lokasi

    penelitian di

    Kabupaten

    Ponorogo

    Tingkat

    kecukupan

    tenaga

    kesehatan

    strategis

    Puskesmas di

    Indonesia

    (Didik

    Budijanto,

    2015)

    Kualitatif Kondisi

    puskesmas yang

    kekurangan

    dokter umum

    ada di 5

    provinsi

    Variabel :

    tingkat

    kebutuhan

    tenaga

    kesehatan

    Lokasi

    penelitian di

    seluruh

    Indonesia

    Analisis kebutuhan dan

    kualifikasi

    tenaga dokter

    dan perawat di

    pelayanan rawat

    inap RSUD

    Bangkinang

    Kabupaten

    Kampar (Yurna

    Ningsih, 2010)

    Kualitatif Adanya perbedaan yang

    signifikan

    mengenai

    gambaran

    jumlah perawat

    dengan SDM

    yang tersedia

    saat ini

    Variabel : tingkat

    kebutuhan

    tenaga

    kesehatan

    Metode yang digunakan

    menggunakan

    WISN

    (Worklood

    Indicator of

    Staffing Need)

    lokasi di

    Kabupaten

    Kampar

  • 9

    BAB 2

    TINJAUAN PUSTAKA

    2.1 Konsep Fasilitas Pelayanan Kesehatan

    2.1.1 Definisi Fasilitas Pelayanan Kesehatan

    Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk

    menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif

    maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau

    masyarakat (Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas).

    2.1.2 Jenis – jenis fasilitas pelayanan kesehatan

    Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud terdiri atas :

    1) Tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan

    2) Pusat kesehatan masyarakat

    3) Klinik

    4) Rumah sakit

    5) Apotek

    6) Unit transfusi darah

    7) Laboratorium kesehatan

    8) Optikal

    9) Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum

    10) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

  • 10

    2.1.3 Tingkatan Pelayanan dalam fasilitas pelayanan kesehatan

    Fasilitas Pelayanan Kesehatan memiliki tingkatanpelayanan yang terdiri atas :

    1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, memberikan pelayanan

    kesehatan dasar.

    2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat kedua, memberikan pelayanan

    kesehatan spesialistik

    3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat ketiga, memberikan pelayanan

    kesehatan sub spesialistik.

    (Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas).

    2.2 Konsep Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

    2.2.1 Definisi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)

    Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan

    kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya

    kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya

    promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang

    setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang

    Puskesmas).

  • 11

    2.2.2 Prinsip penyelenggaraan Puskesmas

    Prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi :

    1) Prinsip Paradigma Sehat

    Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen

    dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi

    individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

    2) Prinsip Pertanggungjawaban Wilayah

    Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan

    kesehatan di wilayah kerjanya.

    3) Prinsip Kemandirian Masyarakat

    Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga,

    kelompok, dan masyarakat.

    4) Prinsip Pemerataan

    Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan

    terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa

    membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.

    5) Prinsip Teknologi tepat guna

    Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan

    teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah

    dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.

  • 12

    6) Prinsip Keterpaduan dan kesinambungan

    Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM

    dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan

    yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

    (Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas).

    2.2.3 Tugas Puskesmas

    Tugas Puskesmas adalah melaksanakan kebijakan kesehatan untuk

    mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka

    mendukung terwujudnya kecamatan sehat (Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang

    Puskesmas).

    2.2.4 Fungsi Puskesmas

    1) Fungsi penyelenggara UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya

    a) Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan

    masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan

    b) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan

    c) Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan

    masyarakat dalam bidang kesehatan

    d) Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan

    masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang

    bekerjasama dengan sektor lain terkait

    e) Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya

    kesehatan berbasis masyarakat

  • 13

    f) Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas

    g) Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan

    h) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu,

    dan cakupan Pelayanan Kesehatan

    i) Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat,

    termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon

    penanggulangan penyakit.

    2) Fungsi penyelenggara UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya

    a) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif,

    berkesinambungan dan bermutu

    b) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya

    promotif dan preventif

    c) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada

    individu, keluarga, kelompok dan masyarakat

    d) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan

    dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung

    e) Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan

    kerja sama inter dan antar profesi

    f) Melaksanakan rekam medis

    g) Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan

    akses Pelayanan Kesehatan

    h) Melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan

  • 14

    i) Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan

    kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya

    j) Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan

    Sistem Rujukan.

    3) Fungsi Puskesmas sebagai wahana pendidikan Tenaga Kesehatan.

    Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang Puskesmas).

    2.2.5 Kategori Puskesmas

    Puskesmas dikategorikan menjadi:

    1) Puskesmas kawasan perkotaan

    a) Kriteria kawasan perkotaan sebagai berikut:

    (1) Aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduknya pada sektor

    non agraris, terutama industri, perdagangan dan jasa

    (2) Memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar

    radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, bioskop, atau

    hotel

    (3) Lebih dari 90% (sembilan puluh persen) rumah tangga memiliki listrik

    (4) Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan

    b) Karakteristik Puskesmas Kawasan Perkotaan :

    (1) Memprioritaskan pelayanan UKM

    (2) Pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat

  • 15

    (3) Pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan

    kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat

    (4) Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas

    dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

    (5) Pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan

    permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan

    2) Puskesmas Kawasan Pedesaan

    a) Kriteria kawasan pedesaan sebagai berikut:

    (1) Aktivitas lebih dari 50% (lima puluh persen) penduduk pada sektor

    agraris

    (2) Memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, pasar dan

    perkotaan radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km,

    tidak memiliki fasilitas berupa bioskop atau hotel

    (3) Rumah tangga dengan listrik kurang dari 90% (Sembilan puluh persen)

    (4) Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas sebagaimana

    dimaksud

    b) Karakteristik Puskesmas Kawasan Pedesaan :

    (1) Pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat

    (2) Pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan

    kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat

    (3) Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas

    dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

  • 16

    (4) Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola

    kehidupan masyarakat perdesaan

    3) Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil

    a) Kriteria kawasan terpencil dan sangat terpencil sebagai berikut:

    (1) Berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil,

    gugus pulau, atau pesisir

    (2) Akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, jarak tempuh

    pulang pergi dari ibukota kabupaten memerlukan waktu lebih dari 6 jam,

    dan transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau

    cuaca

    (3) Kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan yang tidak

    stabil

    b) Karakteristik Puskesmas Kawasan terpencil dan sangat terpencil :

    (1) Memberikan pelayanan UKM dan UKP dengan penambahan kompetensi

    tenaga kesehatan

    (2) Dalam pelayanan UKP dapat dilakukan penambahan kompetensi dan

    kewenangan tertentu bagi dokter, perawat, dan bidan

    (3) Pelayanan UKM diselenggarakan dengan memperhatikan kearifan local

    (4) Pendekatan pelayanan yang diberikan menyesuaikan dengan pola

    kehidupan masyarakat di kawasan terpencil dan sangat terpencil

    (5) Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas

    dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan

  • 17

    (6) Pelayanan UKM dan UKP dapat dilaksanakan dengan pola gugus

    pulau/cluster dan/atau pelayanan kesehatan bergerak untuk meningkatkan

    aksesibilitas

    (Permenkes No.75 Tahun 2014 tentang puskesmas).

    2.2.6 Kategori Puskesmas berdasarkan kemampuan penyelenggaraan

    1) Puskesmas Non Rawat Inap

    Puskesmas non rawat inap adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan

    pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal

    2) Puskesmas rawat inap

    Puskesmas rawat inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya

    untuk meenyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan

    kebutuhan pelayanan kesehatan

    (Permenkes No.75 Tahun 2014).

    2.2.7 Struktur Organisasi

    Organisasi Puskesmas disusun oleh dinas kesehatan kabupaten/kota

    berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas, organisasi

    Puskesmas paling sedikit terdiri atas :

    1) Kepala Puskesmas

    Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas, Kepala Puskesmas

    merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:

    tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi

    manajemen kesehatan masyarakat, masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua)

  • 18

    tahun, telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas. Kepala Puskesmas

    bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas, dalam melaksanakan

    tanggung jawab Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan

    kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.

    2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

    3) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

    4) Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium

    5) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas

    pelayanan kesehatan

    2.2.8 Upaya Kesehatan di Puskesmas

    Puskesmas menyelenggarakan upaya yaitu : upaya kesehatan masyarakat

    tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, upaya

    kesehatan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

    1) Upaya Kesehatan Masyarakat tingkat pertama meliputi :

    a) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

    Upaya kesehatan masyarakat esensial meliputi :

    (1) Pelayanan Promosi Kesehatan

    (2) Pelayanan Kesehatan Lingkungan

    (3) Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, dan Keluarga Berencana

    (4) Pelayanan Gizi

    (5) Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

  • 19

    Upaya kesehatan masyarakat esensial ini harus diselenggarakan oleh setiap

    Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal

    kabupaten/kota bidang kesehatan.

    b) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan merupakan upaya kesehatan

    masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif

    dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan

    dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi

    sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas.

    2) Upaya kesehatan perseorangan

    Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dilaksanakan dalam bentuk:

    a) Rawat Jalan

    b) Pelayanan Gawat Darurat

    c) Pelayanan Satu Hari (One Day Care)

    d) Home Care

    e) Rawat Inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.

  • 20

    2.3 Sumber Daya Manusia Kesehatan

    2.3.1 Definisi SDM Kesehatan

    Sumber daya manusia kesehatan (SDM Kesehatan) merupakan tatanan

    yang menghimpun berbagai upaya perencanaan. Pendidikan, dan pelatihan, serta

    pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna

    mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Tenaga kesehatan

    adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang kesehatan,

    berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan

    upaya kesehatan.

    Ada 2 bentuk dan cara penyelenggaraan SDM kesehatan, yaitu :

    1) Tenaga kesehatan, yaitu semua orang yang bekerja secara aktif dan

    profesional di bidang kesehatan berpendidikan formal kesehatan atau tidak,

    yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan.

    2) SDM Kesehatan yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya

    perencanaan, pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan

    secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan

    masyarakat setinggi-tingginya.

    2.3.2 Perencanaan SDM Kesehatan

    Perencanaan SDM Kesehatan adalah proses estimasi terhadap jumlah

    SDM berdasarkan tempat, keterampilan, perilaku yang dibutuhkan untuk

    memberikan upaya kesehatan. Perencanaan dilakukan menyesuaikan dengan

    kebutuhan pembangunan kesehatan, baik lokal, nasional, maupun global dan

  • 21

    memantapkan keterkaitan dengan unsur lain dengan maksud untuk menjalankan

    tugas dan fungsi institusinya yang meliputi : jenis, jumlah dan kualifikasi

    Dasar dari peningkatan perencanaan mutu SDM kesehatan yaitu kebijakan

    peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas,

    yang dilaksanakan melalui:

    1) Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas, termasuk

    mengembangkan desa siaga

    2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan

    3) Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin

    4) Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat

    5) Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat seak usia dini

    6) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar

    Perencanaan terdiri dari 3 kelompok yaitu :

    1) Perencanaan tingkat Institusi meliputi : Puskesmas, Rumah Sakit (RS),

    poliklinik, dan lain sebagainya.

    2) Perencanaan tingkat Wilayah meliputi : institusi + organisasi.

    3) Perencanaan untuk bencana meliputi : pra-, pada saat dan pasca bencana.

    Peningkatan perencanaan SDM Kesehatan yang sedang diupayakan :

    1) Implementasi Kepmenkes RI No. 81/MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman

    Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di Tingkat Propinsi,

    Kabupaten/Kota, dan Rumah Sakit

  • 22

    2) Penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan dalam pencapaian sasaran

    pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panang bidang

    kesehatan

    Prospek ke depan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan

    1) Peningkatan, pembinaan, dan pengawasan PPSDMK

    2) Peningkatan perencanaan SDM kesehatan

    3) Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan

    4) Peningkatan sumber daya pendukung

    Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dapat dilakukan dengan cara :

    1) Pengembangan karir dokter/ dokter gigi/ apoteker

    2) Pengembangan sistem penilaian kinera pada unit kerja independent

    3) Peningkatan kompetensi melalui Tugas Belajar Pendidikan/ Pelatihan

    Penyusunan kebutuhan SDM kesehatan mutlak dalam konteks penyusunan

    pengembangan SDM, namun perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahannya.

    Metode penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan harus

    mempertimbangkan kebutuhan epidemiologi, permintaan (demand) akibat beban

    pelayanan kesehatan, sarana upaya pelayanan kesehatan yangditetapkan,

    danstandar atau nilai tertentu (Astiena, 2009).

  • 23

    2.4 Konsep Teori Metode Analisa Beban Kerja (ABK)

    2.4.1 Definisi Metode Analisa Beban Kerja (ABK)

    Metode ABK Kes adalah suatu metode perhitungan kebutuhan SDMK

    berdasarkan pada beban kerja yang dilaksanakan oleh setiap jenis SDMK pada

    tiap fasilitas pelayanan pelayanan kesehatan (Fasyankes) sesuai dengan tugas

    pokok dan fungsinya. Metode ini digunakan untuk menghitung kebutuhan semua

    jenis SDMK.

    2.4.2 Langkah-Langkah Metode Analisa Beban Kerja (ABK)

    1) Menetapkan Fasyankes dan Jenis SDMK

    Untuk menetapkan Jenis SDMK dapat mengacu pada:

    a) Daftar Pengelompokan dan Jenis SDMK

    b) Daftar Nama Jabatan Fungsional Tertentu

    Data dan informasi Fasyankes, Unit / Instalasi, dan jenis SDMK dapat diperoleh

    dari:

    (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) institusi

    (2) Undang-undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

    (3) Permenkes No. 73 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Umum di

    Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

    (4) Permen PAN-RB tentang Jabatan Fungsional Tertentu (28 Jenis Jabatan

    Fungsional Tertentu)

  • 24

    Selain Jenis SDMK bersumber dari kebijakan tersebut diatas, juga dapat

    digunakan dari sumber-sumber sebagai berikut:

    (1) Peraturan daerah Provinsi Tingkat Provinsi tentang Organisasi dan Tata

    Kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

    (2) Data hasil Analisis Jabatan (Peta jabatan dan Informasi Jabatan) dari

    SKPD masing-masing.

    (3) Pedoman teknis SPO (Standar Prosedur Operasional) setiap Tugas Pokok

    dan Fungsi Jabatan.

    2) Menetapkan Waktu Kerja Tersedia (WKT)

    Waktu Kerja Tersedia (WKT) adalah waktu yang dipergunakan oleh SDMK

    untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

    Dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 telah ditentukan jam kerja

    instansi pemerintah 37 jam 30 menit per minggu, baik untuk yang 5 (lima) hari

    kerja ataupun yang 6 (enam) hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan Kepala

    Daerah masing-masing. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara

    Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai

    Negeri Sipil, Jam Kerja Efektif (JKE) sebesar 1250 jam per tahun. Demikian juga

    menurut Permen PA-RB No. 26 tahun 2011, Jam Kerja Efektif (JKE) antara 1192

    - 1237 jam per tahun yang dibulatkan menjadi 1200 jam per tahun atau 72000

    menit per tahun baik yang bekerja 5 hari kerja maupun 6 hari kerja per minggu.

  • 25

    Informasi untuk menetapkan Waktu Kerja Tersedia bersumber dari:

    (1) Perka BKN No.19 tahun 2011

    (2) Permenkes No. 53 tahun 2013

    3) Menetapkan Komponen Beban Kerja (Tugas Pokok, Tugas Penunjang,

    Uraian Tugas), dan Norma Waktu

    Komponen beban kerja adalah jenis tugas dan uraian tugas yang secara

    nyata dilaksanakan oleh jenis SDMK tertentu sesuai dengan tugas pokok dan

    fungsi yang telah ditetapkan. Norma Waktu adalah rata-rata waktu yang

    dibutuhkan oleh seorang SDMK yang terdidik, terampil, terlatih dan berdedikasi

    untuk melaksanakan suatu kegiatan secara normal sesuai dengan standar

    pelayanan yang berlaku di fasyankes bersangkutan. Kebutuhan waktu untuk

    menyelesaikan kegiatan sangat bervariasi dan dipengaruhi standar pelayanan,

    standar operasional prosedur (SOP), sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia

    serta kompetensi SDMK itu sendiri. Rata-rata waktu ditetapkan berdasarkan

    pengamatan dan pengalaman selama bekerja dan kesepakatan bersama sesuai

    dengan kondisi daerah. Agar diperoleh data rata-rata waktu yang cukup akurat dan

    dapat dijadikan acuan, sebaiknya ditetapkan berdasarkan waktu yang dibutuhkan

    untuk menyelesaikan tiap kegiatan pokok oleh SDMK yang memiliki kompetensi,

    kegiatan pelaksanaan standar pelayanan, standar prosedur operasional (SPO) dan

    memiliki etos kerja yang baik.

  • 26

    Data dan informasi dapat diperoleh dari:

    a) Komponen Beban Kerja dapat diperoleh : Daftar Nama Jabatan Fungsional

    Tertentu

    b) Norma Waktu atau Rata-rata Waktu tiap kegiatan pokok dapat diperoleh dari

    data Analisis Jabatan (Anjab) tiap jabatan dari Fasyankes yang bersangkutan.

    c) Bilamana Norma Waktu atau Rata-rata Waku per kegiatan tidak ada dalam

    Anjab institusi, dapat diperoleh melalui pengamatan atau observasi langsung

    pada SDMK yang sedang melaksanakan tugas dan kegiatan.

    4) Menghitung Standar Beban Kerja

    Standar Beban Kerja (SBK) adalah volume/kuantitas pekerjaan selama 1

    tahun untuk tiap jenis SDMK. SBK untuk suatu kegiatan pokok disusun

    berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaiakan setiap kegiatan (Rata-

    rata Waktu atau Norma Waktu) dan Waktu Kerja Tersedia (WKT) yang sudah

    ditetapkan.

    Rumus SBK (Standar Beban Kerja) :

    Standar Beban Kerja (SBK) =

    Waktu Kerja

    Tersedia

    Norma Waktu per Kegiatan Pokok

  • 27

    Tujuan :

    Dihasilkannya SBK SDMK untuk setiap kegiatan pokok.

    Data dan informasi dapat diperoleh dari:

    a) Data WKT (Waktu Kerja Tersedia) diperoleh dari Langkah 2

    b) Data Norma Waktu atau Rata-rata Waktu setiap kegiatan pokok diperoleh

    dari Langkah 3

    5) Menghitung Standar Kegiatan Penunjang

    Tugas Penunjang adalah tugas untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan baik

    yang terkait langsung atau tidak langsung dengan tugas pokok dan fungsinya yang

    dilakukan oleh seluruh jenis SDMK.

    Faktor Tugas Penunjang (FTP) adalah proporsi waktu yang digunakan untuk

    menyelesaikan setiap kegiatan per satuan waktu (per hari atau per minggu atau per

    bulan atau per semester).

    Standar Tugas Penunjang adalah suatu nilai yang merupakan pengali

    terhadap kebutuhan SDMK tugas pokok.

    Langkah-langkah perhitungan, sebagai berikut :

    a) Waktu Kegiatan = Rata-rata waktu x 264 hr, bila satuan waktu per hari

    = Rata-rata waktu x 52 mg, bila satuan waktu per

    minggu

    = Rata-rata waktu x 12 bln, bila satuan waktu per

    bulan

    = Rata-rata waktu x 2 smt, bila satuan waktu per smt

  • 28

    b) Faktor Tugas Penunjang (FTP) = (Waktu Kegiatan) : (WKT) x 100

    c) Standar Tugas Penunjang (STP) = (1 / (1- FTP/100)), sebagai faktor pengali.

    6) Menghitung Kebutuhan SDMK Per Institusi / Fasyankes

    Data dan informasi yang dibutuhkan per Fasyankes, sebagai berikut :

    a) Data yang diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya yaitu:

    (1) Waktu Kerja Tersedia (WKT) …dari langkah-02

    (2) Standar Beban Kerja (SBK) …langkah-04, dan

    (3) Standar Tugas Penunjang (STP)….langkah-05

    b) Data Capaian (Cakupan) tugas pokok dan kegiatan tiap Fasyankes selama

    kurun waktu satu tahun.

    Rumus Kebutuhan SDMK sebagai berikut:

    2.5 Metode Standar Ketenagaan Minimal

    2.5.1 Pengertian

    Metode Standar Ketenagaan Minimal merupakan hasil pengembangan dari

    metode Analisis Beban Kerja (ABK) yang digunakan untuk perencanaan

    kebutuhan SDMK di berbagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) seperti

    Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan Faskes lainnya.

    Kebutuhan SDMK = Capaian (1th)

    Standar Beban Kerja X STP

  • 29

    Adapun langkah perhitungan kebutuhan SDM berdasarkan Standar

    Ketenagaan Minimal, yaitu :

    1. Penetapan Standar Ketenagaan Minimal Fasyankes

    2. Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK Fasyankes

    2.5.2 Langkah – langkah perhitungan kebutuhan SDM di Puskesmas :

    1) Langkah 1

    Penetapan Standar Ketenagaan Minimal Fasyankes (Standar Ketenagaan

    Puskesmas dan Standar Ketenagaan Minimal Rumah Sakit)

    Standar Ketenagaan Minimal SDMK Puskesmas menurut Permenkes No. 75

    tahun 2014 tentang Puskesmas

    SDMK Puskesmas terdiri dari Tenaga Kesehatan (Nakes) dan tenaga non

    kesehatan. Jenis dan jumlah Nakes dan tenaga non kesehatan dihitung berdasarkan

    analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang

    diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah

    kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan (Faskes)

    tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.

    Jenis sdmk paling sedikit terdiri atas:

    1) Dokter atau dokter layanan primer;

    2) Dokter gigi;

    3) Perawat;

    4) Bidan;

    5) Tenaga kesehatan masyarakat;

  • 30

    6) Tenaga kesehatan lingkungan;

    7) Ahli teknologi laboratorium medik;

    8) Tenaga gizi; dan

    9) Tenaga kefarmasian.

    Standar Ketenagaan Minimal SDMK Puskesmas berdasarkan Permenkes

    No.75 tahun 2014 tentang Puskesmas, sebagai berikut :

    Tabel 2.1 Standar Ketenagaan Puskesmas

    No. Jenis Tenaga

    Puskesmas

    Kawasan Perkotaan

    Puskesmas

    Kawasan Pedesaan

    Puskesmas kawasan

    Terpencil dan Sangat Terpencil

    Non RI RI Non RI RI Non RI RI

    1 Dokter atau dokter

    layanan primer 1 2 1 2 1 2

    2 Dokter gigi 1 1 1 1 1 1

    3 Perawat 5 8 5 8 5 8

    4 Bidan 4 7 4 7 4 7

    5 Tenaga kesmas 2 2 1 1 1 1

    6 Tenaga kesling 1 1 1 1 1 1

    7 Ahli teknologi

    Lab. medik 1 1 1 1 1 1

    8 Tenaga gizi 1 2 1 2 1 2

    9 Tenaga kefarmasian 1 2 1 1 1 1

    10 Tenaga Adminintrasi 3 3 2 2 2 2

    11 Pekarya 2 2 1 1 1 1

    Jumlah 22 31 19 27 19 27

    Sumber : Buku Standar Ketenagaan Minimal PPSDM Kemenkes RI 2014

    Keterangan:

    Standar ketenagaan sebagaimana tersebut diatas:

    a) Merupakan kondisi minimal yang diharapkan agar Puskesmas dapat

    terselenggara dengan baik.

    b) Belum termasuk tenaga di Puskesmas Pembantu dan Bidan Desa.

  • 31

    2) Langkah 2

    Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK Fasyankes (Puskesmas)

    Rencana Kebutuhan SDMK Puskesmas

    (1) Puskesmas Kawasan Perkotaan

    Contoh: Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK Puskesmas Kawasan

    Perkotaan “M” di Kabupaten “X” Tahun 2018

    Tabel 2.2 Contoh Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK

    Puskesmas Kawasan Perkotaan

    No. Jenis SDMK

    Puskesmas Perkotaan

    “M” (Non Rawat Inap)

    Puskesmas Perkotaan “N”

    (Rawat Inap)

    Jml.

    SDMK

    saat ini

    Standar

    SDMK

    Kesenja

    ngan

    Jml.

    SDMK

    Standar

    SDMK

    Kesenja

    ngan

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

    1 Dokter atau dokter

    layanan primer 1 1 0 1 2 -1

    2 Dokter gigi 1 1 0 1 1 0

    3 Perawat 5 5 0 6 8 -2

    4 Bidan 3 4 -1 5 7 -2

    5 Tenaga Kesmas 0 2 -2 1 2 -1

    6 Tenaga kesling 1 1 0 1 1 0

    7

    Ahli teknologi

    Laboratorium

    medic

    0 1 -1 1 1 0

    8 Tenaga gizi 1 1 0 1 2 -1

    9

    Tenaga

    kefarmasian 0 1 -1 1 2 -1

    10

    Tenaga

    Adminintrasi 1 3 -2 2 3 -1

    11 Pekarya 4 2 +2 5 2 +3

    Jumlah 17 22 -5 23 31 -7

    Sumber : Buku Standar Ketenagaan Minimal PPSDM Kemenkes RI 2014

  • 32

    Cara pengisian tabel, sebagai berikut :

    1) Isi pada kolom (3) dan kolom (6) dengan data jumlah SDMK yang ada saat

    ini sesuai jenis dan jumlahnya

    2) Isi pada kolom (4) dengan data Standar SDMK Puskesmas Perkotaan

    3) Isi pada kolom (5) = (3) – (4) adalah Kesenjangan Jumlah SDMK di

    Puskesmas Kawasan Perkotaan Non Rawat Inap

    4) Isi pada kolom (8) = (6) – (7) adalah Kesenjangan Jumlah SDMK di

    Puskesmas Kawasan Perkotaan Rawat Inap

    5) Masing-masing jenis SDMK pada kolom (5) dan (8), hasilnya dapat Plus (+)

    berarti kelebihan SDMK atau Minus (-) berarti kekurangan atau Nol ( 0 )

    berarti sesuai antara jumlah SDMK saat ini dengan standar Jumlah SDMK

    (Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas).

  • 33

    (2) Puskesmas Kawasan Pedesaan

    Contoh : Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK Puskesmas Kawasan

    Pedesaan “N” di Kabupaten “X” Tahun 2018

    Tabel 2.3 Contoh Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK Puskesmas

    Kawasan Pedesaan

    No. Jenis SDMK

    Puskesmas Kawasan

    Pedesaan“N” (Non

    Rawat Inap)

    Puskesmas Kawasan

    Pedesaan “N” (Rawat

    Inap)

    Jml.

    SDMK

    saat ini

    Standar

    SDMK

    Kesenja

    ngan

    Jml.

    SDMK

    Standar

    SDMK

    Kesenja

    ngan

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

    1 Dokter atau dokter

    layanan primer 1 1 0 1 2 -1

    2 Dokter gigi 0 1 -1 0 1 -1

    3 Perawat 3 5 -2 4 8 -4

    4 Bidan 2 4 -2 4 7 -3

    5 Tenaga Kesmas 0 1 -1 1 1 0

    6 Tenaga kesling 1 1 0 1 1 0

    7 Ahli teknologi

    Laboratorium medic 0 1 -1 0 1 -1

    8 Tenaga gizi 1 1 0 0 2 -2

    9 Tenaga kefarmasian 0 1 -1 1 1 0

    10 Tenaga

    Adminintrasi 1 2 -1 2 2 0

    11 Pekarya 3 1 +2 3 1 +2

    Jumlah 12 19 -7 17 27 -10

    Sumber : Buku Standar Ketenagaan Minimal PPSDM Kemenkes RI 2014

    Cara pengisian tabel, sebagai berikut :

    1) Isi pada kolom (3) dan kolom (6) dengan data jumlah SDMK yang ada saat

    ini sesuai jenis dan jumlahnya

    2) Isi pada kolom (4) dengan data Standar SDMK Puskesmas Pedesaan

  • 34

    3) Isi pada kolom (5) = (3) – (4) adalah Kesenjangan Jumlah SDMK di

    Puskesmas Kawasan Pedesaan Non Rawat Inap

    4) Isi pada kolom (8) = (6) – (7) adalah Kesenjangan Jumlah SDMK di

    Puskesmas Kawasan Pedesaan Rawat Inap

    5) Masing-masing jenis SDMK pada kolom (5) dan (8), hasilnya dapat Plus (+)

    berarti kelebihan SDMK atau Minus (-) berarti kekurangan atau Nol ( 0 )

    berarti sesuai antara jumlah SDMK saat ini dengan standar Jumlah SDMK

    (Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas)

  • 35

    (3) Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil

    Contoh : Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK Puskesmas Kawasan

    Terpencil dan Sangat Terpencil “O” di Kabupaten “X” Tahun 2018

    Tabel 2.4 Contoh Perhitungan Rencana Kebutuhan SDMK Puskesmas

    Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil

    No. Jenis SDMK

    Puskesmas Kawasan

    Terpencil dan Sangat

    Terpencil “0” (Non

    Rawat Inap)

    Puskesmas Kawasan

    Terpencil dan Sangat

    Terpencil “0” (Rawat

    Inap)

    Jml.

    SDMK

    saat ini

    Standar

    SDMK

    Kesenja

    ngan

    Jml.

    SDMK

    Standar

    SDMK

    Kesenja

    ngan

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

    1

    Dokter atau

    dokter layanan

    primer

    0 1 -1 0 2 -1

    2 Dokter gigi 0 1 -1 0 1 -1

    3 Perawat 3 5 -2 5 8 -3

    4 Bidan 2 4 -2 2 7 -5

    5 Tenaga Kesmas 0 1 -1 0 1 -1

    6 Tenaga kesling 1 1 0 1 1 0

    7

    Ahli teknologi

    Laboratorium

    medic

    0 1 -1 0 1 -1

    8 Tenaga gizi 0 1 -1 0 2 -2

    9 Tenaga

    kefarmasian 0 1 -1 0 1 -1

    10 Tenaga

    Adminintrasi 1 2 -1 2 2 0

    11 Pekarya 3 1 +2 3 1 +2

    Jumlah 10 19 -9 13 27 -14

    Sumber : Buku Standar Ketenagaan Minimal PPSDM Kemenkes RI 2014

    Cara pengisian tabel, sebagai berikut :

    1) Isi pada kolom (3) dan kolom (6) dengan data jumlah SDMK yang ada saat

    ini sesuai jenis dan jumlahnya

  • 36

    2) Isi pada kolom (4) dengan data Standar SDMK Puskesmas Kawasan

    Perkotaan

    3) Isi pada kolom (5) = (3) – (4) adalah Kesenjangan Jumlah SDMK di

    Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Non Rawat Inap

    4) Isi pada kolom (8) = (6) – (7) adalah Kesenjangan Jumlah SDMK di

    Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Rawat Inap

    5) Masing-masing jenis SDMK pada kolom (5) dan (8), hasilnya dapat Plus (+)

    berarti kelebihan SDMK atau Minus (-) berarti kekurangan atau Nol ( 0 )

    berarti sesuai antara jumlah SDMK saat ini dengan standar Jumlah SDMK

    (Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang Puskesmas

    2.6 Konsep Teori Metode Ratio Penduduk

    Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan untuk wilayah digunakan

    Metode Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan berdasarkan Target Rasio Tenaga

    Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk. Metode ini sudah mempertimbangkan

    beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah kebutuhan SDMK yang

    direncanakan, sebagai berikut:

    1) Pegawai Masuk, terdiri dari:

    a) Pengangkatan SDMK baru

    b) Pengangkatan (pindah masuk)

    2) Pegawai Keluar, terdiri dari:

    a) SDMK yang pensiun

  • 37

    b) SDMK yang meninggal dan yg tidak mampu bekerja karena sakit atau

    cacat

    c) SDMK yg keluar, mengundurkan diri, dipecat

    Disamping perhitungan proyeksi untuk memberikan gambaran

    kecenderungan kebutuhan SDMK tersebut di atas, dalam “Perencanaan

    Kebutuhan SDMK berdasarkan Rasio Tenaga terhadap Penduduk”, maka

    dilengkapi dengan perhitungan kecenderungan produksi lulusan dari Institusi

    Pendidikan di bidang Kesehatan.

    2.6.1 Tujuan metode ratio penduduk

    1) Menghasilkan data proyeksi kebutuhan SDMK di suatu wilayah pemerintah

    daerah Provinsi dan Pemerintah (Nasional).

    2) Menghasilkan proyeksi lulusan tenaga kesehatan dari institusi pendidikan di

    bidang kesehatan untuk setiap jenis tenaga kesehatan.

    2.6.2 Jenis data dan informasi yang diperlukan

    1) Perhitungan proyeksi kebutuhan SDMK terhadap penduduk

    a) Data penduduk (sumber data: BPS 5 tahun terakhir)

    b) Data angka pertumbuhan penduduk (sumber data: BPS 5 tahun terakhir)

    c) Data jenis dan jumlah SDMK tahun terakhir (Sumber data: BKD,

    institusi kesehatan swasta)

    d) Data target ratio SDMK terhadap penduduk tahun 2014, 2019, dan 2025

    (sumber data: Kepmenko Kesra No. 54 Tahun 2014 tentang Rencana

    Pengembangan Tenaga Kesehatan (RPTK) Tahun 2011-2025)

  • 38

    e) Data pengangkatan baru (jumlah dan jenis) tahun terakhir (Sumber data:

    BKN, BKD, institusi kesehatan swasta)

    f) Data pindahan jenis dan jumlah Nakes yg pindah masuk tahun terakhir.

    (Sumber data: BKN, BKD, institusi swasta)

    g) Data Nakes yang pensiun, SDMK yang meninggal dan yg tidak mampu

    bekerja karena sakit / cacat (Sumber data: BKN, BKD, institusi swasta)

    h) Data SDMK yg keluar, mengundurkan diri, dipecat (Sumber data: BKN,

    BKD, institusi swasta)

    i) Data pertambahan SDMK jenis tertentu per tahun, 3 tahun terakhit

    (Sumber: BKD dan BKN)

    2) Perhitungan produksi tenaga kesehatan tingkat provinsi di Indonesia

    a) Data program studi pendidikan tenaga kesehatan provinsi tertentu

    b) Jumlah mahasiswa baru yang diterima tahun akademik 3 tahun terakhir

    c) Data pertambahan SDMK jenis tertentu per tahun, 3 tahun terakhit

    (Sumber: BKD dan BKN)

    d) Data mahasiswa yang keluar alasan lain (DO) 3 tanhun terakhir per prodi

    tertentu

  • 39

    2.6.3 Langkah – langkah

    1) Menetapkan Target Rasio Kebutuhan SDMK Berdasarkan Penduduk Tujuan:

    Tersedianya daftar target (sasaran) ratio kebutuhan SDMK tahun 2014, 2019,

    dan 2025 sebagai dasar perhitungan kebutuhan SDMK di suatu wilayah.

    Tabel 2.5 Tersedianya daftar target (sasaran) ratio kebutuhan

    SDMK tahun 2014, 2019, dan 2025 sebagai dasar perhitungan

    kebutuhan SDMK di suatu wilayah.

    No. Jenis Nakes

    Terget Ratio per 100.000 penduduk (Kepmenko

    Bidang Kesra No.54 Tahun 2013)

    2014 2019 2025

    1 Dokter Spesialis 10 11 12

    2 Dokter Umum 40 45 50

    3 Dokter Gigi 12 13 14

    4 Perawat 158 180 200

    5 Bidan 100 120 130

    6 Perawat Gigi 15 18 21

    7 Apoteker 9 12 15

    8 Ass. Apoteker 18 24 30

    9 SKM 13 16 18

    10 Sanitarian 15 18 20

    11 Nutrisionis / Ahli

    Gizi 10 14 18

    12 Keterapian Fisik 4 5 6

    13 Keterapian

    Medis 14 16 18

    Sumber: RPTK Tahun 2011-2025 (Kepmenko Kesra No.54 Tahun 2013)

  • 40

    2) Menetapkan Data (asumsi) SDMK masuk (pengangkatan baru dan pindah

    masuk) dan SDMK keluar ( pensiun, meninggal/tidak mampu bekerja karena

    sakit/cacat, dan pindak ke tempat lain)

    Tabel 2.6 Data (asumsi) angka pertumbuhan penduduk, pegawai

    masuk, dan pegawai keluar (contoh: Perawat) di Indonesia tahun 2014

    No Komponen Indonesia Jawa Timur

    (1) (2) (3) (4)

    1

    Laju

    pertumbuhan

    penduduk (r)

    Tahun 2010-2015 1.38 % per

    th 0.67 % per th

    Tahun 2015-2020 1.19 % per

    th 0.53 % per th

    Tahun 2020-2025 1.00 % per

    th 0.38 % per th

    2 Pegawai

    masuk

    a. Pengangkatan baru

    6.8 % per

    th 6.8 % per th

    b. Pindah masuk 0.5 % per

    th 0.5 % per th

    3 Pegawai

    Keluar

    a. Pensiun 1.0 % per

    th 1.0 % per th

    b. Meninggal dan

    tidak mampu

    bekerja karena sakit / cacat

    0.5 % per

    th 0.5 % per th

    c. Keluar, cuti

    besar, dipecat 1.0

    % per

    th 1.0 % per th

    Keterangan :

    a) Data tentang Laju pertumbuhan penduduk (Indonesia dan Jawa Timur)

    diperoleh dari BPS Nasional Katalog 2101018

    b) Data Pertambahan SDMK (contoh: Perawat) adalah data asumsi yakni

    jumlah SDMK yang ada di suatu wilayah selama 3 tahun kemudian dihitung

    Angka rata-rata pertambahannya

  • 41

    c) Data Pegawai Masuk dan Pegawai Peluar dapat diperoleh dari BKD. Data

    jumlah SDMK tertentu (misal: Perawat) per tahun kemudian dibagi dengan

    total SDMK tertentu (Perawat) tersebut dikalikan 100%

  • 26

    3) Perhitungan Proyeksi penduduk Indonesia Tahun 2014 – 2025 (10 Tahun)

    Tabel 2.7 Perhitungan Proyeksi penduduk Indonesia Tahun 2014 – 2025

    42

  • 27

    4) Perhitungan Proyeksi Kebutuhan SDMK (contoh: Perawat) di Indonesia Tahun 2014 – 2019

    Tabel 2.8 Proyeksi Kebutuhan SDMK

    43

  • 28

    Keterangan :

    1. Penduduk G4 = Laju pertumbuhan penduduk th 2010-2015

    2. Pengangkatan Baru G7 = % pengangkatan baru

    Pegawai masuk (pindah masuk) G8 = %.pindah masuk

    3.

    Pegawai Pensiun G10= % pension

    Pegawai yang meninggal, sakit / cacat G11= %meninggal & tdk.mamp bekerja karena sakit/cacat

    Peawai keluar, cuti besar, dipecat G12= %keluar, cuti

    4. Penduduk pada baris ke 14 (D14-E14-F14-G14-H14-I14-J14-K14-

    L15-M14-N14-O14) Baris ke 14 dicopy dari tabel 3

    5. Standar Target Rasio SDMK thd.penduduk D15 = Standar Target Rasio tahun 2015

    6. Kebutuhan SDMK berdasarkan Rasio Penddk D16 = (D15/100,000) x D14

    7. Jumlah SDMK (Perawat) awal tahun (saat ini) D17 = diisi jumlah SDMK (Perawat) awal tahun (saat ini)

    8. Kebutuhan SDMK berdasarkan Rasio Penddk D18 = (G6) x (D17) =(6.81/100) x 346,086 =23,568; D29=(G7) x D17)

    9.

    Pegawai Pensiun D21 = (G9) x (D17)

    Pegawai meninggal, tidak mampu bekerja D22 = (G10) x (D17)

    karena sakit / cacat D23 = (G11)x (D17)

    10. Jumlah pegawai masuk D20 = D18+D19

    Jumlah pegawai keluar D24 = D21+D22+D23

    11. SDMK (Perawat) akhir tahun D25 = D17+D20–D24

    12. SDMK (Perawat) di awal tahun berikutnya E17 = Copy penduduk akhir th.2014 pada D25; demikian F17, dst

    13. Kesenjangan kebutuhan SDMK (Perawat) D26 = D17 – D25

    44

  • 29

    Dengan cara perhitungan yang sama, maka hasil perhitungan seperti pada Tabel 2.9 berikut.

    Contoh :

    Tabel 2.9 Hasil Perhitungan Proyeksi Kebutuhan SDMK (Contoh: Perawat) di Indonesia Tahun 2014-2025

    45

  • 30

    5) Perhitungan Proyeksi DEMAND (Kebutuhan SDMK)

    Dari Tabel Proyeksi Kebutuhan SDMK (Perawat) di Indonesia tahun 2014-2025 diatas, maka Kebutuhan dan

    Ketersedian serta Kesenjangan SDMK (Perawat) sebagai berikut:

    Tabel 2.10 Proyeksi Kebutuhan SDMK (contoh: Perawat) di Indonesia Tahun 2014-2025

    46

  • 47

    Penjelasan:

    a) Proyeksi Penduduk Provinsi (contoh : Provinsi Jawa Timur) tahun 2014-2025

    b) Target Rasio SDMK (contoh : Perawat) terhadap Jumlah Penduduk, tahun

    2014, 2019, dan 2025 (Kepmenko Bidang Kesra No.54 Tahun 2013)

    c) Proyaksi Kebutuhan SDMK (Perawat) berdasarkan Target Rasio SDMK

    (Perawat) terhadap Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2014-2025

    d) Jumlah SDMK (contoh: Perawat) diawal tahun (data existing / saat ini)

    e) Proyeksi Kebutuhan SDMK (Perawat) Tahun 2014-2025 yang dihitung dari

    [Jumlah SDMK (Perawat) yang ada saat ini ditambah dengan SDMK yang

    masuk (Pengangkatan baru dan Pindah masuk)] dikurang ((SDMK (Perawat)

    Pensiun, yang meninggal, sakit / cacat, dan keluar, cuti besar dan dipecat)].

    f) Kesenjangan SDMK (Perawat) adalah selisih Jumlah Kebutuhan SDMK

    (Perawat) berdasarkan rasio penduduk dengan Jumlah SDMK (Perawat) di

    akhir tahun

  • 26

    Contoh : Provinsi Jawa Timur

    Tabel 2.11 Perhitungan Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2025

    Cara perhitungan tabel 2.11 sama dengan cara perhitungan pada langkah 3 (Tabel 2.7)

    Dengan cara perhitungan yang sama seperti pada Langkah 4 Tabel 2.8, maka hasil Proyeksi Kebutuhan SDMK (Perawat)

    Jawa Timur tahun 2014-2025, seperti tabel 2.12 berikut.

    48

  • 27

    Tabel 2.12 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan SDMK Provinsi

    49

  • 28

    Dari hasil perhitungan pada tabel 2.8 tersebut diatas, maka dapat ditetapkan Proyeksi Kebutuhan SDMK (contoh :

    Perawat) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2025, Tabel 2.13 berikut.

    Tabel 2.13 Proyeksi Kebutuhan Nakes (Perawat) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2025

    50

  • 51

    Penjelasan :

    a) Proyeksi Penduduk Provinsi (contoh : Provinsi Jawa Timur) tahun 2014-2025

    b) Target Rasio SDMK (contoh : Perawat) terhadap Jumlah Penduduk, tahun

    2014, 2019, dan 2025 (Kepmenko Bidang Kesra No.54 Tahun 2013)

    c) Proyaksi Kebutuhan SDMK (Perawat) berdasarkan Target Rasio SDMK

    (Perawat) terhadap Jumlah Penduduk Jawa Timur Tahun 2014-2025.

    d) Jumlah SDMK (contoh: Perawat) diawal tahun (data existing / saat ini)

    e) Proyeksi Kebutuhan SDMK (Perawat) di Jawa Timur Tahun 2014-2025 yang

    dihitung dari [Jumlah SDMK (Perawat) yang ada saat ini ditambah dengan

    SDMK yang masuk (Pengangkatan baru dan Pindah masuk)] dikurang

    ((Nakes (Perawat) Pensiun, yang meninggal, sakit / cacat, dan keluar, cuti

    besar dan dipecat)].

    f) Kesenjangan SDMK (Perawat) adalah selisih Jumlah Kebutuhan Nakes

    (Perawat) berdasarkan rasio penduduk dengan Jumlah SDMK (Perawat) di

    akhir tahun

  • 26

    6) Perhitungan Proyeksi SUPPLY (Produksi Lulusan dari Institusi Pendidikan (contoh di Jawa Timur) Produksi

    institusi pendidikan di bidang kesehatan, sebagai contoh berikut adalah tabel perhitungan produksi (supply)

    pendidikan D3 Keperawatan di sebuah provinsi (contoh: di Jawa Timur).

    Tabel 2.14 Contoh: Penghitungan SUPPLY (Produksi Lulusan Institusi Pendidikan Keperawatan di Jawa Timur)

    52

  • 53

    Penjelasan perhitungan sebagai berikut :

    a) Tahun proyeksi pendidikan D3 Keperawatan: dari tahun 2014 s/d 2025

    b) Mahasiswa baru yang diterima pada tahun akademik 2014/2015 (tahun 2014)

    se Provinsi Jawa Timur = 8,500 mahasiswa baru.

    c) Mahasiswa lama (registrasi ulang) = 10,400 orang

    d) Jumlah mahasiswa yang terdaftar di tahun 2014/2015 (Tahun 2014) =

    Mahasiswa baru yang diterima + Mahasiswa lama

    e) Jumlah mahasiswa yang DO tahun 2014/2015 (tahun 2014) = 425 mahasiswa

    f) Juml. mahasiwa yg melanjutkan = juml. mahasiswa yg terdaftar th 2014/2015

    – Juml. mahasiswa yg DO – Jml.mhsw yg lulus

    g) Lulusan (jumlah) = Juml.mhsw baru – Juml.mhsw DO = 8,500 – 425 = 8,075

  • 26

    7) Rekapitulasi Perhitungan Proyeksi SUPPLY (Produksi) dan DEMAND (Kebutuhan) Tahun 2014-2025

    Tabel 2.15 Perhitungan Proyeksi Kebutuhan SDMK (Contoh: Perawat) di Jawa Timur Tahun 2014-2025

    a) Trend Kesenjangan Kebutuhan Nakes dari tahun 2014 s/d 2025 = (Kebutuhan Nakes Berdasarkan Rasio

    Penduduk)-(Tenaga (Perawat) yang ada di akhir tahun)

    b) Trend Lulusan (D3 Keperawatan) dari tahun 2014 s/d 2025

    c) Dengan langkah-langkah dan cara yang sama, maka dapat dihitung trend kebutuhan kesenjangan untuk jenis

    atau jabatan tenaga kesehatan yang lainnya

    54

  • 55

    BAB 3

    KERANGKA KONSEPTUAL

    3.1. Keranga Konseptual

    Kerangka konsep yang dapat dirumuskan pada penelitian ini, adalah

    seperti pada gambar 3.1 berikut:

    Gambar 3.1 Kerangka Konsep

    Input :

    1. Prosedur Perekrutan

    2. Kondisi jumlah SDM Kesehatan saat ini

    di Puskesmas Kanor

    3. Anggaran

    Proses :

    1. Perencanaan kebutuhan SDM

    Kesehatan di Puskesmas Kanor

    berjenjang ke dinas kesehatan

    kabupaten bojonegoro untuk ditindak

    lanjuti, kemudian dilanjutkan ke

    pusat (MenPAN-RB)

    2. Membandingkan jumlah ketersediaan

    SDM Kesehatan di Puskesmas Kanor

    saat ini dengan standar ketenagaan

    minimal permenkes no. 75 tahun

    2014

    3. Penganggaran

    Output :

    Pemenuhuan kebutuhan SDM Kesehatan

    Impact : Dampak yang timbul akibat

    kekurangan atau kelebihan SDM

    Kesehatan di Puskesmas Kanor

    Analisis Kebutuhan SDM

    Kesehatan Berdasarkan

    Standar Ketenagaan

    Minimal Permenkes

    Nomor 75 Tahun 2014 di

    Puskesmas Kanor

    Kabupaten Bojonegoro

    Tahun 2018

    Pelayanan Puskesmas

    Kanor

  • 56

    Berdasarkan kerangka konsep dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa

    penelitian Analisis Kebutuhan SDM Kesehatan Berdasarkan Standar

    Ketenagaan Minimal Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 di Puskesmas Kanor

    Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018. Dari segi input yaitu Prosedur

    Perekrutan, Kondisi jumlah SDM Kesehatan saat in