Wawan Sobari(FISIP Universitas Brawijaya)S C A L I N G U P ( P E N I

N G K ATA N / P E R LUA S A N ) : S T R AT E G I M E M P E

RC E PAT T R A N S F E R / R E P L I K A S I I N OVA S I P E L

AYA N A N P U B L I K

Disampaikan dalam Rapat TeknisPelaksanaan Replikasi InovasiPelayanan PublikBatu, 25 April 2018

DISCLAIMERBahan Presentasi tentang UPT PK SRAGEN Dikutip dari Presentasi Bupati Sragendalam rangka Hari Pers Nasional 2017, 8 Februari 2017 di Kota Ambon, Maluku.

UPTPKUNIT PELAYANAN TERPADU

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Kantor Untuk Orang Miskin“One

Stop Service” Pelayanan Kemiskinan

AH

B DI DI K

K

Sebelum

- Warga miskin harus melalui banyak UnitKerja, dengan ketidaktahuan prosedur dan keterbatasan informasi.Setiap Unit Kerja mempunyai data yang berbeda dan kriteria yg berbeda tentang kemiskinan.Tidak Efisien, boros waktu, uang, dantenaga.

ada

UPTPK -

-PELAYANAN

TIDAKTERINTEGRASI

MENINGGAL

DINAS PENDIDIKA NBSM

DINAS KESEHATAN JAMKESDA

BAG. SDA RASKI N

BAG. KESRA BEASISWA MAHASISWA

ADAN KLAT KLATETERAMPIL AN DISNAKERT RANS MAGANG JEPANG

DINAS SOSIAL1.2.

RTLH SANGDUTA

DENGAN KRITERIA

DAN SYARAT SERTA DATAKEMISKINAN YANG BERBEDA PADA

MASING-MASING PROGRAM / SKPD

BERAS

ANAKNYA ANAKNYAMAU

KULIAH

INGIN TERAMP

I L/

KERJA

RUMAHTIDAK LAYA

KELUARGAMAU SEKOL

SAKIT

NK

NBS

• SATUKRITER

ENDIDIKANP M

•ASIAL

Setelah

adaUPTP

K

Melaksanakan amanatPasal 34 ayat (1)

UUD1945 “Fakir Miskin

dananak-anak terlantar

dipelihara

oleh

negara”SINGLE DATA BASE

KEMISKINAN

ONE STOPSERVICE

PELAYANANKEMISKINAN

UPTPK

PELAPORAM A N ETERAMPI

LA2.SANG ANG NMAHASI

SDUTA

JEPA NG

WA IASINGLE DATAB ASE

DISNAKER

TRANS

DINAS

PENDI

DIKAN

DINAS KESEHA

TA N

BAG. KES RA

BAG.SDA

BADANDIKLAT

DINSOS

SATU KRITERIA, SINGLE DATABASE, PLUS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN DUKUNGAN JARINGAN

INTERNET KE SEMUA SKPD, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN

EFEKTIF,EFISIEN, GRATIS

SEKSI DATA

SEKSI KESEHATA SEKSI SEKSI SOSIAL EKONOMI

JAMKESDA BS BEASISW RASKI DIKLAT 1.RTLH MAG

KETERPADUANUPTPK

1. KETERPADUAN DATADatabase Tunggal2. KETERPADUAN PELAYANANMeliputi program-program pelayanankemiskinan berbasis Kesehatan, Pendidikan,Sosial Ekonomi, dan Data Pelaporan sertaPengaduan MasyarakatKETERPADUAN SUMBER DAYA MANUSIAStaf UPTPK direkrut dari Unit-unit TeknisKETERPADUAN SYSTEM INFORMATIONMANAGEMENTManajemen Database Tunggal didukung dengan Aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh semua Unit Kerja di Kab. Sragen yangmenangani penanggulangan kemiskinan.

3.

4.

5. KETERPADUAN ANGGARANAnggaran pelayanan berasal dari semua Unit Kerja pengampu

program

SINGLE DATABASE

Form Survey diadopsi dari 14 kriteria kemiskinan BPS

MENJADI RUJUKAN TUNGGAL

SEMUA UNIT KERJA DALAM PENENTUAN SASARAN PROGRAM KEMISKINAN

TERSUSUN ATAS DATA TNP2K

(2011), PPLS BPS (2011) AND

HASIL SURVEY

SURVEY LAPANGAN

SUB BA

USAHA

KEPALA

USAHA

GTATA

KASIE Data dan Pengaduan KASIE

kesehatanKASIE Pendidikan KASIE Sosial dan

Ekonomi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASIUPTPK KABUPATEN SRAGEN

Pegawai UPTPK diambil dari DPMP BAPPEDA DAN LITBANG, DINAS

KETERPADUAN SUMBER DAYA MANUSIA

TSP,KESEHATAN, DINAS PENDIDIKAN, BAGIAN KESRA, DINAS PERINDAG,

DLL.

KETERPADUAN DATA / SISTIM INFORMASI MANAJEMEN

SIM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

KETERPADUAN DATA / SISTIM INFORMASI MANAJEMEN

KETERPADUAN DATA / SISTIM INFORMASI MANAJEMEN

VILLAGE

VILLAGE Dinas

KominfoOPD MATRAVILLAG

E

SUB-DISTRICT

BAZUPTPK

SUB-DISTRICSTRAGEN

VILLAGE

IT NETWORKSUPPORT

CFCD

VILLAGE

VILLAGE

MATRA

CFCD

ANGGARANKETERPADUAN ANGGARAN

PROGRAMUNIT KERJA/ SKPD

DUKUNGAN

2 LAIN

WargaMiskin/

target

Program

UPT

PK

Mitra Kesejahteraan Rakyat (menerima donasi sukarela dari PNS Sragen fokus untuk bedah Rumah Tidak Layak Huni)

Corporates Forum for Community Development (Forum Pengusaha untuk penyaluran CSR BUMN/BUMD/BUMS) .

HASIL YANG DICAPAI (SEBELUM DAN SESUDAH UPTPK/ISUPR)A. Jaminan Kesehatan Daerah

JAMKESDA18000

016000014000012000010000080000

9 359260000 740000 112120000 20

2012 2013

2014

2015

2016

Sebelum keberadaan UPTPK, Before the existence of UPTPK/ISUPR, banyak warga miskin yang tidak terkover dalam Jamkesda . Setelah UPTPK, lebih banyak warga miskin yang mendapatkan Jamkesda karena data riil yang sudah didapatkan.

163724

59068 4756

b. Beasiswa

Mahasiswa Miskin di PTN Pulau Jawa

BEASISWA MAHASISWA MISKIN20

0180 174160140120 100100806040200

2012

2013

2014

2015

2016

Sebelum UPTPK, hanya ada beberapa warga miskin yang mendapatkan beasiswa dari Pemkab Sragen, lainnya adalah warga mampu dan anak pejabat. Setelah UPTPK, sejak tahun 2012 sd 2016 terdapat 174 mahasiwa miskin yg mendapat beasiswa untuk melanjutkan ke level lebih tinggi (Universitas / Sekolah Tinggi Negeri). Ini disebabkan informasi yang terakses mudah dan tanpa diskriminasi.

146

67

31

c. RUSELAWATI (Rumah Sehat Layak dan Aman Sukowati) / RehabRTLH

RUSELAWATI7000

062109 598796000

0517435000

040000300002000010000

02011

2012

2013

2014

2015

2016

Sebelum UPTPK, terdapat 62.109 RTLH . Karena keterbatasan data dan keberpihakan, kegiatan rehab RTLH tidak signifikan hasilnya. Setelah UPTPK, data kemiskinan dan penghuni RTLH terlihat jelas. Oleh karena itu, pada tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan2016 terdapat 10.366 RTLH yang diperbaiki oleh Pemkab Sragen. Anggaran tidak hanya dari APBD, tapi juga APBN, APBD Prop, MATRA, dan CFCD.

57229 54809 52838

d. Sang Duta (Santunan Uang Duka Cita)

SANG DUTA300

0

2500

2000

1500

1000

500251

02012

2013

2014

2015

2016

Sebelum UPTPK, saat seorang warga miskin meninggal dunia, ahli warisnya tidak mendapatkan bantuan apapun untuk upacara pemakaman, padahal masih banyak rangkaian ritual yang harus dilakukan yang berbiaya tinggi. Setelah UPTPK, warga miskin mendapat Sang Duta. Program ini sangat bermakna bagi warga miskin.

2857

16001299

906

PENURUNAN

ANGKA

KEMISKINAN

KAB.

SRAGEN *

15.93

16

sarkan data SUSENAS BPS tahun 2011 mencapai 17.95%. Setelah keberadaan UPTPK tahunturun menjadi 16.72% , tahun 2013 turun menjadi 15.93% , tahun 2014 turun menjadi 14.87%,2015 turun menjadi 14.86%

* Berbagai faktor

Angka Kemiskinan Kab. Sragen201918 17.9517 16.7215

14.8714.8614131211102011 2012 2013 2014 2015

Dan pencapaian puncaknya adalah.....

Elemen-elemen dasar dan signifikan

dari UPTPK diakomodasi oleh

Kemensos, Kemenpan RB dan

BAPPENAS ke dalam RPJMN 2015

2019 dalam bentuk SLRT (Sistem

Layanan Rujukan Terpadu)

–

PADA TAHUN 2016 BAPPENAS DAN KEMENSOS MENGIMPLEMENTASIKAN

SLRT DI50 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

SCALING UP UPT PK SRAGEN“PADA TAHUN 2016 BAPPENAS DAN KEMENSOSMENGIMPLEMENTASIKAN SLRT DI 50KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA”

POLICY

TRANSFER/REPLIKASI

POLICY TRANSFER: DEFINISI

REPLIKASI

Policy transfer, emulation and lesson drawing all refer to a process in which knowledge about policies, administrative arrangements, institutions etc. in one time and/or place is used in the development of policies, administrative arrangements and institutions in another time and/or place (transfer kebijakan, emulasi dan lesson-drawing mengacu pada proses di mana, pengetahuan tentang kebijakan,pengaturan administratif, institusi, dll. dalam satu waktu dan / atau tempat digunakan dalam pengembangan kebijakan, administrasi pengaturan dan institusi di lain waktu dan / atau tempat) (Dolowitz dan Marsh, 1996: 344)

Sumber: igovernment.in

TRANSFERABILITY: PRASYARAT

REPLIKASI

(MK3)

1. relative advantage(keuntungan/manfaat relatif)Compatibility (TingkatKecocokan)complexity (TingkatKompleksitas/kerumitan)past policy (kerangka regulasi)

2.

3.

4.

TRANSFER SEBAGAI

KONSTRUKSI

SOSIAL

“Antara Motif edukasi dan/atau kualifikasi”

PERKEMBANGAN TERBARU.....Policy transfer in the modern sense is therefore something different. It assumes the absence of overt coercion. Theoretically, if states are distinct and sovereign, we would not expect –as an initial condition– transfer, emulation and certainly not coercive imposition”. (Transfer kebijakan dalam pengertian modern karenanya berbeda, mengasumsikan tidak adanya pemaksaan yang jelas. Secara teoritis, jika negara khas dan berdaulat, kita tidak akanmengharapkan - sebagai kondisi awal -transfer, persaingan dan tentu saja tidak memaksakan pemaksaan) (Magdaléna Hadjiisky, Leslie A. Pal and Christopher Walker, 2017)

SCALING

UP

Ruth Simmons ET.AL (2007)

PENGERTIAN SCALING UP

The effort to magnify the impact ofservice innovations successfully tested inpilot or experimental projects, so as tobenefit more people and to foster policyand programme development on alasting basis (Upaya untukmemperbesar dampak inovasi layananyang berhasil diuji dalam proyekpercontohan atau percobaan, sehinggadapat memberikan manfaat bagi lebihbanyak orang dan untuk mendorong pengembangan kebijakan danprogram secara langgeng)

Sumber: Slideshare

ELEMEN SCALING

UP

1. The innovation designatesbeing scaled up

what is

“Inovasi yang sedang ditingkatkan”

2. the resource organization or teamrefers to the individuals andorganizations that have been involved inthe development and testing of theinnovations and/or seek to facilitate theirwider use (organisasi atau tim inovatormengacu pada individu dan organisasiyang telah terlibat dalampengembangan dan pengujian inovasidan / atau berusaha untukmemfasilitasi penggunaannya yang lebih luas.)

Sumber: jpip.or.id

3. The user organization refers to theinstitutions or organizations within whichthe innovations are expected to bewidely adopted and implemented.(Organisasi pengguna adalahpadalembaga atau organisasi di manainovasi diharapkan diadopsi secaraluas dan diimplementasikan)

Sumber: suaramedianasional

4. The scaling-up strategy designatesthe means by which the innovation iscommunicated, transferred or otherwisepromoted (Strategi bagaimana inovasi

dikomunikasikan,dipromosikan.)

ditransfer

atau

Sumber: sarah.com

5. The environment of scaling upincludes both the people andcommunities : innovation as well as

Lingkungan mencakup orang-orang danmasyarakat: inovasi serta berbagaiaktor, sektor, dan pengaruh yangmembentuk proses mendorongintervensi yang sukses dalam scalingup.

Ini termasuk pengaturan kebijakan, sistem politik, budaya birokrasi, sektor kesehatan, konteks sosio-ekonomi dan budaya dan pengaruh tren global.

themultiple actors,

sectorsthat shape the processsuccessful interventions

and influencesof bringingto scale.These include the policy setting,

thepolitical system, bureaucratic culture,health sector, the socioeconomic andcultural contexts and the influence of global trends.

the

KEBERHASILAN

SCALING

UP

INOVASI YANG AKAN DI-SCALE UP, SEBAIKNYA...▪berdasarkan bukti nyata atau didukung oleh orang atau lembaga yang dihormatiagar dapat dipercaya;▪dapat diamati untuk memastikan bahwa pengguna potensial dapat melihat hasilnya;▪relevan untuk mengatasi masalah yang dirasakan terus menerus atau tajam;▪memiliki keuntungan relatif dibandingkan dengan praktik yang ada;▪mudah ditiru dan dimengerti;▪kompatibel dengan nilai, norma, dan fasilitas yang ditetapkan pengguna potensial;▪dapat diuji tanpa pengguna potensial untuk menyelesaikan adopsi.

SYARAT TIM SCALING UPpemimpin yang efektif dan termotivasi yang kredibilitas dengan organisasi pengguna;visi pemersatu;

memiliki otoritas dan memiliki

apresiasi terhadap kapasitas dan keterbatasan organisasi pengguna;pemahaman tentang lingkungan politik, sosial dan budaya di mana terjadi;kemampuan untuk menghasilkan sumber daya keuangan dan teknis;keterampilan teknis yang relevan;kapasitas pelatihan;keterampilan manajemen.

peningkatan

KARAKTER LEMBAGA PENGGUNA▪anggota organisasi pengguna merasakan kebutuhan akan inovasi;▪organisasi pengguna memiliki kapasitas implementasi yang sesuai;▪waktu dan keadaannya benar;▪organisasi pengguna memiliki kepemimpinan yang efektif dan advokasi internal;▪sumber daya dan organisasi pengguna memiliki karakteristik serupa dan berada dalam kedekatan fisik.

STRATEGI SCALING UP YANG BERHASIL

ITU..

▪pesan yang jelas tentang keuntungan dari inovasi dibuat terlihat;▪kontak pribadi dan komunikasi informal;▪Keterlibatan awal anggota organisasi pengguna;▪adaptasi inovasi ke konteks lokal;▪pendekatan partisipatif;▪bantuan teknis dan pendekatan yang mendukung;▪waktu yang cukup untuk menerapkan pendekatan baru;▪saluran difusi yang kuat;▪dukungan pelatihan untuk memastikan transfer keterampilan;▪penggunaan sistematis bukti tentang proses dan hasil dari peningkatan skala;▪fokus berkelanjutan pada keberlanjutan.

STRATEGI SCALING UP

STRATEGI 1: PILIH TIPE SCALING

UP

YANG

TEPAT

Spontaneous

Guided: Expansion Diversification Policy, political, legal initiatives (KebijakanDiversifikasihukum)

Ekspansi,

politik,

inisiatif

Sumber: slideplayer

STRATEGI 2:

TENTUKAN

CARA

DISEMINASI

Personal:

Training, technical assistance, policy dialogues, advocacy Impersonal:Web sites, publications,policy briefings

Sumber: suaramerdeka

STRATEGI 3: PILIHAN

ORGANISASIONAL

Aditif atau multiplikatifTerpusat atau terdesentralisasiAdaptif atau tetapBertahap atau cepatPartisipatif atau terdorong oleh/ ahli

Additive or multiplicativeCentralized or decentralizedAdaptive or fixedGradual or rapidParticipatory or donor/expert

driven

donor

STRATEGI

4:

PERHITUNGAN BIAYA/SUMBERDAYA

▪Menilai biaya▪Skala ekonomi▪Memobilisasi dana

Sumber: rumahinspirasi.com

STRATEGI 5: MENENTUKANDAN EVALUASI

TEKNIK

MONITORING

Statistik layanan, surveiStudi khususPenilaian lokalAnalisa lingkunga

n

Sumber: rumahinspirasi.com

FAKTOR PENDUKUNG (ENVIRONMENT)

1. LINGKUNGAN KEBIJAKAN DAN POLITIKMemetakan setting kebijakanMemetakan konteks politik

2. LINGKUNGAN

BIROKRASI

Budaya

Birokrasi

Sumber: antikorupsi.org

3. KARAKTERISTIK PELAYANAN PUBLIKMembedakan atau spesifikasi pelayanan publik, misal, bidang kesehatan,pendidikan, administrasi, ekonomi, dan lainnya

4. MEMPERHITUNGKAN KONTEKS SOSIO -EKONOMI DANKONTEKS BUDAYAKonteks membentuk kebutuhan serta permintaan untuk inovasi layanan, dan menyarankan cara yang tepat untuk mengatur pemberian layanan.Kekuatan sosial membentuk permintaan dan pasokan layananKekuatan sosial dan budaya juga menciptakan peluang dan kendala untuk membawa inovasi layanan untuk diperluas.

MENGUKUR

KEMUNGKINAN

SCALINGUP: 3 LENSA

HCD PLUS

3LENSA

+

Sesuai keinginan pengguna

Bisa diimplementsikan

Bisa dibiayai

Target waktu tepat

BAGAIMANAUP?

KERANGKA

KEBIJAKAN

SCALING

Elemen

Antisipasi kegagalan (success), strategi, lingkungan

Kebijakan scaling up

4 lensa HCD +plus

BAGAIMANA KERANGKA SCALING UP?

PENGAMBILAN KEBIJAKAN

(DECISION -MAKING

FRAMEWORK)

Sumber: antikorupsi.org

Pemangku Kepentingan Kontribusi

1. Biro Organisasi

2. Dinas

3. Kementerian/Lembaga

4. Masyarakat, swasta, ormas, LSM

TERIMA

KASIH..SEMOGA

BERMANFAAT

Sumber: rumahrollen