TATA RUANG dan PENGEMBANGAN

WILAYAH“PENGEMBANGAN DAN PEMEKARAN WILAYAH KALIMANTAN UTARA”

NAMA KELOMPOK :

Gradian Reza A. (1009035005)

Wanda Merry Dedintha (1009035008)

Nuri Irianti (1009035009)

Devita Irianti W. (1009035013)

Sekar Inggar R. (1009035048)

Yulia Ardan (1009035053)

Latar Belakang Maraknya tuntutan pemekaran daerah yang seolah tidak terbendung

merupakan dampak dari kebijakan desentralisasi yang mulai diterapkan pada era reformasi tahun 1999. Dewasa ini, fenomena pemekaran daerah menjadi wacana yang ramai dan tidak asing lagi dibicarakan masyarakat. Banyaknya pemekaran wilayah di Indonesia disebabkan karena banyaknya keinginan masyarakat agar lebih sejahtera hidupnya dan lebih terjamin kehidupannya dibandingkan dengan keadaan mereka sewaktu masih berada di wilayah induk,selain itu mereka juga berkeinginan untuk mengelola potensi-potensi di wilayah mereka untuk meningkatkan kesejahteraaan mereka.

Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk

mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Definisi Pengembangan dan Pemekaran Wilayah

• Pengembangan wilayah merupakan suatu upaya untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara harmonis melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan budaya.

• Pemekaran wilayah adalah salah satu hal yang menarik di otonomi daerah. Tujuannya tentu saja adalah untuk menjadikan wilayah hasil pemekaran tersebut menjadi lebih maju dan mensejahterakan masyarakatnya.

Teori Pengembangan dan Pemekaran Wilayah

• Konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah untuk meningkatkan fungsi dan perannya dalam menata kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehateraan masyarakat. Pengaruh globalisasi, pasar bebas dan regionalisasi menyebabkan terjadinya perubahan dan dinamika spasial, sosial, dan ekonomi antarnegara, antardaerah (kota/kabupaten), kecamatan hingga perdesaan.

• Pembentukan daerah baru pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan yang lebih baik, kehidupan demokratis yang semakin berkembang, pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, keamanan dan tatanan yang semakin bagus serta hubungan yang selaras antar daerah .

Tujuan dari Pengembangan dan Pemekaran Wilayah

Pengembangan wilayah bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan sosial.

Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:1. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;2. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;3. percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah;4. percepatan pengelolaan potensi daerah;5. peningkatan keamanan dan ketertiban;

Faktor-Faktor Pendukung Pengembangan dan Pemekaran Wilayah

Agar pengembangan dan pemekaran daerah dapat memenuhi visi dan tujuannya, ada beberapa faktor yang dapat dijadikan pedoman, yaitu :

a. Faktor Ekonomib. Faktor Sosial Politikc. Faktor Kemandirian Daerahd. Faktor Organisasi dan Manajemene. Jangkauan Pelayananf. Faktor Kualitas Pelayanan Publikg. Faktor tata pemerintahan yang baik (good gevernance)h. Faktor Responsiveness

STUDI KASUS

Apa saja kemungkinan dampak yang muncul akibat pengembangan dan pemekaran wilayah DOB Kalimantan Utara....???

Profil Kalimantan Utara Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi ini berbatasan langsung dengan negara

tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara terletak di Kabupaten Bulungan. Memiliki luasan wilayah 70.109,34 km2 dengan jumlah penduduk berkisar 524.656 jiwa. Saat ini, Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda Indonesia, resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012. Infrastruktur pemerintahan Kalimantan Utara masih dalam proses persiapan yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun.

Dalam melaksanakan pemerintahannya, Kalimantan Utara dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten sebagai berikut:a. Kota Tarakanb. Kabupaten Bulunganc. Kabupaten Malinaud. Kabupaten Nunukane. Kabupaten Tana Tidung

Wacana Dampak Pengembangan dan Pemekaran Wilayah Kaltara- Masih perlu penyelesaian batas antardaerah

khususnya batas DOB Kaltara dengan Kaltim sepanjang 600 km karena belum adanya batas yang dibuat secara khusus sebagai penanda

- Perlu kesiapan antisipasi penurunan drastis pembiayaan DOB Kaltara sampai dengan 94,86 persen pasca terbantuknya DOB.

- Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu mengemukakan jika Kaltara terbentuk diperkirakan akan terjadi pengurangan anggaran yang signifikan, sehingga hanya dapat membiayai belanja pegawai saja dan akibatnya pelayanan masyarakat dan pembangunan tidak dapat terbiayai.

- Dampak negatif pembentukan Kaltara bagi provinsi Kalimantan Timur adalah berkurangnya luasan hutan primer yang dimilikinya mengingat sebagian besar hutan primer berada di kawasan Malinau dan Bulungan.

- Dampak negatif lainnya adalah dari segi alokasi dana yang akan dikeluarkan Provinsi Kalimantan Utara yang cukup tinggi untuk kepentingan pengadaan pemilihan umum, penggantian kop-kop perkantoran, pembangunan kantor-kantor pemerintahan baru, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dan fasilitas lainnya.

KESIMPULAN • Dampak positif DOB adalah adanya pengakuan dari segi sosial politik bagi

masyarakat daerah pengembangan DOB, namun kebijakan pemekaran juga bisa memicu konflik antar masyarakat, antar pemerintah daerah yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah konflik horisontal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, juga sering berimplikasi pada ketegangan antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. dan dampak positif dari segi ekonomi terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru. Namun, kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus dibayar dengan ongkos yang mahal, terutama anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan daerah lainnya.

• Masalah yang terjadi pada pengembangan dan pemekaran wilayah Kalimantan Utara adalah batas fisik kedua provinsi yang hanya ditandai oleh keadaan alam, berkurangnya luasan hutan primer Kalimantan Timur mengingat sebagian besar hutan primer berada di Malinau dan Bulungan, serta besarnya alokasi dana yang harus dikeluarkan oleh Provinsi Kaltara.