sosialisasi rightsizing bumn 2012

17
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PROGRAM RIGHTSIZING BUMN MENUJU BUMN DENGAN JUMLAH DAN SKALA USAHA IDEAL UNTUK DAYA SAING GLOBAL YANG BERKELANJUTAN oleh: Pandu Djajanto Deputi Bid. Restrukturisasi & Perencanaan Strategis BUMN (Batam, 14 Juni 2012)

Upload: sitta-rosdaniah

Post on 09-Sep-2015

231 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

Tentang program rightsizing BUMN 2012

TRANSCRIPT

  • POTRET BUMN

  • Kementerian BUMNPerkembangan Jumlah BUMN*Saat ini, terdapat 140 BUMN dan 15 Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas, yang tersebar di hampir seluruh sektor ekonomi. BUMN beroperasi di berbagai sektor penting perekonomian, membuka kesempatan pengembangan dan sinergi yang luas.Jumlah BUMNJumlah anak perusahan BUMN dengan kepemilikan BUMN mayoritas (di atas 50%) mencapai sekitar 173, dimana laporan keuangannya sudah dikonsolidasikan dalam laporan keuangan BUMN (sebagai induk perusahaan).

    20082009201020112012

    Tbk1414171818Persero Non Tbk114113112109108Perum1314141414Total BUMN141141142141140Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas2119151515

  • Kementerian BUMNHighlight BUMN Saat Ini*Per 31 Desember 2011, TOTAL ASET BUMN MENCAPAI RP2.960 TRILIUN ATAU SETARA DENGAN 40% DARI PDB;Per 31 Desember 2011, total Pendapatan Usaha BUMN mencapai Rp1.348 trilliun (18% dari PDB) dengan Laba Bersih mencapai Rp119,1 trilliun (2% dari PDB);Nilai tersebut berasal dari data keuangan Tahun 2011 (unaudited) 141 BUMN dan masih berdasarkan nilai buku (book value), yang diproyeksikan dapat meningkat hingga 2x lipat bila diukur berdasarkan hasil revaluasi (fair value).

    Deskripsi/Tahun200920102011(Unaudit)Total Aktiva (Rp Milyar) 2,241,388 2,505,4632,959,922Total Ekuitas (Rp Milyar) 565,811 601,798 716,406Total Pendapatan (Rp Milyar) 950,975 1,077,709 1,348,480Total Laba Bersih (Rp Milyar) 88,895 102,514 119,076ROA4.14%4.26%4.02%ROE16.33%17.34%16.62%CAPEX (Rp Milyar)107,337199,908211,562OPEX (Rp Milyar) 903,232 988,357 1,055,945Dividen (Triliun)26.130.128.8Pajak-pajak (Rp Triliun)94,392 105,208115,6Kapitalisasi Pasar BUMN TerbukaNilai Kapitalisasi Rp866 triliun (25.93%)Program Kemitraans.d. 2011 realisasi Rp 14,72 TProgram Bina Lingkungans.d. 2011 realisasi Rp 4,86 TBesaran Kredit Usaha Rakyat (KUR)s.d. 2011 realisasi Rp44,8 TJumlah Penerima KURs.d. 2011 realisasi 4.752.450 unitNilai PSO BUMN (Rp Milyar)112,865160,346234,665

  • Dari 141 BUMN, sebagian besar adalah perusahaan dengan Kinerja dan skala usaha yang relatif kecil. Lebih dari 93% dari Total ASET dan LABA BERSIH serta 91% EKUITAS dan 89% PENJUALAN seluruh BUMN berasal dari hanya dari 25 BUMN terbesar (data tahun 2011).BUMN Terbesar dan Proporsinya Terhadap Total (Rp. Trilliun)Perum BulogPT ASKESPT Garuda Indonesia, TbkPT Perkebunan Nusantara IIIPT TASPENPT Jasa Marga, TbkPT Pegadaian PT Bank Tabungan Negara, TbkPT Angkasa Pura IIPT Pelabuhan Indonesia IIPT Timah, TbkPT Angkasa Pura I1. PT Pertamina 2. PT Perusahaan Listrik Negara3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk PT Bank Mandiri TbkPT Telkom, TbkPT Bank Negara Indonesia, TbkPT Pupuk IndonesiaPT Perusahaan Gas Negara,TbkPT Semen Gresik TbkPT JAMSOSTEKPT Aneka Tambang, TbkPT Karakatau Steel TbkPT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk25 BUMN TerbesarPT Bank Rakyat Indonesia TbkPT Bank Mandiri TbkPT Telkom TbkPT Bank Negara Indonesia TbkPT PGN TbkPT Semen Gresik TbkPT Aneka Tambang Tbk

    13 BUMN TbkPT Krakatau Steel TbkPT TB Bukit Asam TbkPT Garuda IndonesiaTbkPT Jasa MargaTbkPT BTN TbkPT Timah TbkProfil 25 BUMN Terbesar

    AsetEkuitas Penjualan Laba bersihTotal 20112.960,12716,681.348,99119,1013 Tbk %5641,7220,4356,611.657,56299,02275,6867,4125 BUMN%92,9290,8789,2593,042.750,55651,241.204,03110,81

  • Kementerian BUMNKontribusi BUMN dalam Perekonomian Nasional*Kontribusi Dividen & Pajak BUMN dalam APBNKontribusi penerimaan dividen selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:*) Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP) terdiri atas: Penerimaan SDA, Deviden BUMN, PNBP Lainnya (Surplus BI), dan Pendapatan Badan Layanan UmumKontribusi dividen berada pada rentang 9,08% sd 12,18% terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak.Rp Triliun

    Tahun Buku200620072008200920102011Tahun Anggaran2007200820092010APBN-P 2011APBN 2012Realisasi Dividen, (Rp triliun)23.229.126.130.128.828.0PNBP APBN*, (Rp triliun)215.1320.6219.5247.2286.6278.0Kontribusi Dividen thdp PNBP APBN, %10.79%9.08%11.87%12.18%10.06%10.07%

    Chart1

    21.557.679.1

    23.2279.9103.12

    29.196.4125.5

    26.192.3118.4

    30.1105.1128.3

    28.8115.61144.41

    Dividen

    Pajak

    Jumlah

    Sheet1

    DividenPajakJumlah

    200621.557.679.1

    200723.2279.9103.12

    200829.196.4125.5

    200926.192.3118.4

    201030.1105.1128.3

    Proyeksi 201128.8115.6144.4

    To resize chart data range, drag lower right corner of range.

  • kebijakanpembinaan bumn

  • BUMN secara konstitusi adalah salah satu pilar/pelaku ekonomi nasionalKementerian BUMNDasar Kebijakan Pembinaan BUMN*

  • Kementerian BUMNTransformasi BUMN menjadi World Class Company*Transformasi Budaya KerjaRestrukturisasiPrivatisasiSinergi BUMNTransformasi budaya kerja BUMN untuk menyamai international best practicesSalah satu hal penting dalam transformasi budaya kerja adalah peran kepemimpinan di Kementerian dan BUMNMeningkatkan kualitas SDMMerekrut tim manajemen terbaikMempertahankan standar-standar Good Corporate Governance (GCG)Melakukan Benchmark terhadap perusahaan-perusahaan terbaik di kawasan dan duniaMendorong BUMN untuk mengeksplorasi peluang-peluang usaha dengan mendayagunakan berbagai kapabilitas BUMNMendorong ekspansi internasionalMendorong sinergi operasi antar BUMNPerampingan (rightsizing) untuk memperoleh jumlah dan skala usaha yang paling idealMelanjutkan restrukturisasi BUMN yang masih merugiOptimalisasiprogram privatisasi dengan penekanan lebih besar pada peningkatan struktur permodalan

  • PROGRAMRIGHTSIZING bumn

  • Kementerian BUMNUpaya Peningkatan Daya Saing BUMN*

  • Kementerian BUMNSkema Pembinaan BUMN ke Depan*Kementerian merencanakan untuk melakukan Perampingan (Rightsizing), salah satunya melalui pembentukan perusahaan-perusahaan holding sektoral dengan tim manajemen yang kuat dan terfokusMenuju pembentukan suatu perusahaan Super Holding untuk mengelola BUMN secara profesionalPergeseran dari birokrasi menjadi manajemen korporasi secara profesional140 BUMN95 BUMN25 BUMN yang fokus pada : Ketahanan Nasional, Engine of GrowthSerta Market Leader Regional

  • Kementerian BUMNUrgensi & Manfaat Program Rightsizing*Urgensi :Saat ini belum ada satupun BUMN yang dapat disebut sebagai pemain internasional, Tingkat persaingan usaha yang semakin tinggi baik di pasar domestik, regional maupun internasional.Diperlukan pembenahan skala usaha BUMN sehingga menciptakan daya kompetisi yang lebih kuat. Perlu sinergi yang lebih kuat dan luas antar BUMN karena BUMN bergerak pada hampir semua sektor usaha.Dunia usaha tidak dapat lagi bergantung pada pertumbuhan organik, diperlukan pertumbuhan unorganik melalui merger, akuisisi, konsolidasi dll.BUMN perlu mendapat level playing field yang sejajar/sama dengan sektor swasta, terutama terkait dengan rigiditas aturan/ketentuan yg mengikat BUMN.

  • Kementerian BUMNBUMN Hasil Rightsizing*20102011201220132014141 BUMN140 BUMN116 BUMN105 BUMN95 BUMNDiharapkan pada Tahun 2014, jumlah BUMN menjadi 95;Program Rightsizing BUMN yang belum terealisir sesuai target waktu, akan dicarry over ke periode berikutnya berlanjut;Saat ini, Master Plan BUMN Tahun 2010-2014 sedang dalam proses revisi (penyesuaian dengan perkembangan terkini).

  • Kementerian BUMNKendala yang Dihadapi*

  • Hal-hal yang Diperlukan SosialisasiKoordinasi ImpilkasiRegulasiPerlunya sosialisasi yang intensif guna menyamakan persepsi mengenai tujuan dari pelaksanaan perampingan/rightsizing BUMNPelaksanaan program perampingan/ rightsizing BUMN tidak hanya melibatkan Kementerian BUMN, namun juga lembaga/ instansi lain, yaitu DPR, Kementerian Keuangan,Kementerian Teknis, Kementerian Hukum dan HAM, serta SetnegBeberapa tindakan perampingan/rightsizing menimbulkan implikasi pajak, yaitu tindakan merger/konsolidasi yg berpotensi memberatkan keuangan BUMN shg memerlukan ketegasan penanganan dari dampak perpajakan tersebutPerlu sgr diterbitkan Instruksi Presiden ttg Perampingan/Rightsizing BUMN sbgmn diamanatkan oleh Inpres No. 1 Th. 2010 ttg Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Th. 2010Kementerian BUMN*

  • KEMENTERIAN BUMNJalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110 situs : www.bumn.go.id