sosialisasi siharka
TRANSCRIPT
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
(Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
1
SIHARKAOleh :
Inspektorat Kabupaten Kendal
LATAR BELAKANG
Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang
Bentuk Transparansi Aparat Sipil Negara
Penguatan Integritas Aparatur
DASAR HUKUM1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPK)3. Inpres 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi4. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN; 5. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN; 6. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian
LHKPN; 7. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan
LHKPN Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan; 8. Surat Edaran Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi
Atas Ketidakpatuhan Terhadap Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Muatan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015
Menetapkan pejabat wajib lapor LHKPN;
Menetapkan wajib lapor bagi seluruh pegawai ASN yang tidak wajib LHKPN untuk menyampaikan LHKASN;
Menggunakan formulir LHKASN yang telah ditetapkan dalam surat edaran ini;
Menugaskan APIP untuk mengelola LHKASN;
Peninjauan kembali jabatan dan sanksi jika tidak memenuhi ketentuan ini;
Sanksi bagi pegawai di lingkungan APIP yang menyalahi kewenangan
LHKPN DAN LHKASN
URAIAN LHKPN LHKASNSUBYEK Pejabat Negara dan
pejabat strategis serta potenisal/rawan KKN
seluruh ASN selain yang berkewajiban LHKPN
TUJUAN PENYAMPAIAN KPK Pimpinan Organisasi Melalui APIP
Pengelolaan KPK APIP
LAMPIRAN BUKTI Wajib melampirkan bukti
Tidak wajib melampirkan bukti
WAKTU PENYAMPAIAN 2 (dua) bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan
1 (satu) bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan
DEFINISI
LHKASN•Dokumen penyampaian
daftar harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi aparatur sipil negara
DEFINISI LHKASN
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
Daftar Seluruh Harta
Kekayaan
Aparatur Sipil Negara beserta
Pasangan dan Anak yang masih menjadi
tanggungan
Yang dituangkan dalam Formulir
LHKASN yang telah ditetapkan
Men.PANRB
9
Cara memperoleh formulir LHKASN
10
Mengunduh dari www.menpan.go.id, versi .xls atau .pdf
Menggandakan Formulir LHKASN sesuai kebutuhan
Menggunakan aplikasi Si-Harkahttp://siharka.menpan.go.id
MUATAN LHKASN
• Data Pribadi• Data Istri/Suami• Data Anak Tanggungan• Data Anak Tidak Tanggungan
DATA PRIBADI DAN KELUARGA
• Harta Tidak Bergerak• Harta Bergerak• Surat Berharga• Kas (Tabungan, Deposito, dll)• Piutang/Hutang
HARTA KEKAYAAN
11
• Penghasilan dari Jabatan• Penghasilan dari Profesi• Penghasilan dari Usaha Lain• Penghasilan dari Hibah/lainnya• Penghasilan dari Suami/Istri
bekerja
PENGHASILAN
• Pengeluaran per Tahun
PENGELUARAN
• Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN
HARTA YANG DILAPORKAN
HARTA ASN
HARTA SUAMI /
ISTRI
HARTA ANAK
TANGGUNGAN
HARTA KEKAYAAN
12
ATAS NAMA SIAPAPUN
PENYAMPAIAN LHKASN
WAKTU PENYAMPAIAN
1. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
2. 1 (satu) bulan setelah diangkat dalam jabatan;
3. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.
DITUJUKAN
PIMPINAN ORGANISASI melalui APIP
(INSPEKTORAT)
FORM LHKASN
FORM LHKASN
FORM LHKASN - HARTA
FORM LHKASN - HARTA
FORM LHKASN - PENGHASILAN
Aplikasi SIHARKAhttp://siharka.menpan.go.id
19
LHKASN
Kenapa Menggunakan SIHARKA????
20
21
Cara pengisiannya :Kunjungi http://siharka.menpan.go.idisi username dengan NIP dan password isi sesuai dengan yang telah diberikan oleh masing-masing Instansi
22
23
2. Lengkapi data pribadi dan Ubah password anda
24
25
3.Klik Laporan Baru… isi masing-masing point dengan cara klik panah hijau
26
27
28
29
30
31
32
HARTA BERGERAK
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tampilan Laporan Dikembalikan ke Wajib Lapor
TUGAS APIP DALAM LHKASNMemonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;
Berkoordinasi dengan unit koordinator LHKASN;
Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;
Melakukan klarifikasi kepada wajib lapor yang mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun atas pelaksanaan edaran ini kepada Pimpinan Instansi dan ditembusan kepada Menteri PAN dan RB.
49
50
Tata Cara Pemanfaatan Fasilitas Pencarian :Gunakan fasilitas pencarian di tabel Daftar Laporan untuk mencari data LaporanKolom yang bisa dicari hanya No Laporan, Pelapor, NIP,Tanggal Lapor, Unit Kerja.Untuk pencarian berdasarkan Tanggal Lapor, gunakan format tanggal berikut "yyyy-mm-dd". Contoh 31 Desember 2015 ditulis "2015-12-31".
Tahapan pengiriman pelaporan :
Tahap Input : Pelaporan masih dalam tahap penginputan
oleh pegawai bersangkutan yang selanjutnya harus dikirim ke Inspektorat
Verifikasi Inspektorat :Pelaporan yang telah dikirim oleh pegawai akan di
periksa untuk diverifikasi oleh Inspektorat
Telah Diverifikasi :Pelaporan telah diverifikasi oleh Inspektorat dan
dikirim ke Admin MENPAN51
TAHAPAN VERIFIKASI OLEH APIP:
1. AWAL
2. SUBSTANSI Menunggu Surat Edaran
Kemenpan RB3. KELANJUTAN
52
SEKIAN
SEMANGAT MEMBANGUN INTEGRITAS KENDAL JUJUR OPTIMIS SEDERHANA SPIRITUAL