Standar Praktek Kerja Profesi Apoteker

A. Tempat Praktek Kerja Profesi   1. Praktek Kerja Profesi di Apotek     a. Aspek Administrasi dan Perundang-undangan

  (1). Aspek legal yang meliputi pendirian apotek   (2). Pelayanan di Apotek b. Aspek Manajerial   (1). Administrasi antara lain     (a). Pembukuan     (b). Laporan     (c). Pengelolaan resep   (2). Pengelolaan perbekalan farmasi     (a). Perencanaan pengadaan     (b). Cara pemesanan     (c). Penyimpanan/pergudangan     (d). Penjualan     (e). Pengelolaan obat rusak dan kadaluwarsa   (3). Pengelolaan sumber daya manusia c. Aspek Pelayanan Kefarmasian   (1). Pelayanan atas resep

  (2). Pelayanan OTR, OWA, Obat Keras, Psikotropika dan Narkotika dan perbekalan farmasi lainnya

  (3). Pelayanan KIE   (4). Monitoring penggunaan obat d. Aspek Bisnis   (1). Permodalan   (2). Analisis Keuangan   (3). Perpajakan   (4). Strategi pengembangan

  2. Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit     a. Organisasai Rumah Sakit dan Farmasi Rumah Sakit

  (1). Klasifikasi RS  (2). Struktur organisasi RS   (3). Panitia Farmasi RS   (4). Komisi Farmasi dan Terapi   (5). Formularium RS   (6). Struktur Organisasi Farmasi RS   (7). Standar Pelayanan FRS   (8). Akreditasi RS b. Pengelolaan Perbekalan Farmasi di RS  (1). Perencanaan dan seleksi

    (a). Anggaran obat    (b). Sistem perencanaan    (c). Pemilihan suplier  (2). Pengadaan    (a). Prioritas pengadaan    (b). Metode pengadaan  (3). Penyimpanan     (a). Tata-letak sistem pergudangan RS     (b). Sistem Penyimpanan   (4). Distribusi     (a). Sistem distribusi     (b). Pengendalian distribusi   (5). Penggunaan obat     (a). Studi penggunaan obat     (b). Penggunaan obat yang rasional c. Sistem Pengendalaian pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit  (1). Model sistem pengendalian   (2). Pelaksanaan pengendalian di IFRS d. Peran Fungsional Apoteker   (1). Pelayanan informasi obat dan konseling   (2). TDM (Therapeutic Drug Monitoring)   (3). DTM (Drug Therapeutic Monitoring)   (4). Penanganan obat-obat cytotoxic   (5). TPN (Total Parenteral Nutrition) dan iv-admixture   (6). Pelayanan farmasi klinik   (7). DUE (Drug Utility Evaluation)   (8). RDU (Rational Drug Use)   (9). Produksi dan kontrol kualitas   (10). Farmakoekonomi e. CSSD   (1). Ruang lingkup CSSD   (2). Jenis dan macam-macam sterilisasi   (3). Resistensi mikroba   (4). Infeksi nosokomial f. Penanganan Limbah  (1). Penanganan limbah cytotoxic   (2). Penanganan limbah IFRS yang lain

  3. Praktek Kerja Profesi di Industri Farmasi (Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetika)

    a. Organisasi b. Personalia c. Bangunan

d. Registrasie. Validasif. Air untuk Industri Farmasi g. Manajemen material (Flow of Material) h. Manufakturing i. Jaminan mutu (QA and QC) j. Pergudangan k. PPIC l. Penelitian dan Pengembangan m. Penanganan Limbah n. Sarana Penunjang

  4. Praktek Kerja Profesi di Lembaga Pemerintah (Dinkes, Badan POM atau Balai POM, Puskesmas)

    a. Kebijakan dalam bidang obat dan kesehatan seperti dalam hal pemilihan, pengadaan dan distribusi obat untuk kebutuhan nasional

b. Pengelolaan : pengawasan, pengaturan dan distribusi obat dan perbekalan farmasi lainnya

c. Pendidikan dan pelatihan bidang farmasid. Pendaftaran dan perijinan e. Aspek pengujian

B. Kriteria tempat Praktek Kerja Profesi   1. Apotek     a. Kehadiran Apoteker setiap hari

b. Apotek aktif dengan jumlah resep minimal 5 lembar/hari c. Jumlah dan jenis obat yang beredar bervariasi minimal sama dengan Rumah Sakit tipe

D d. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKP e. Mempunyai reputasi yang baik (tidak/belum pernah terlibat dalam penyalahgunaan

obat) f. Dapat membimbing sesuai pedoman PTF g. 1 SKS PKP setara dengan 8 jam praktek selama 1 minggu (5 hari kerja) 40

jam/minggu   2. Rumah Sakit     a. Rumah Sakit Tipe A dan B

b. Rumah Sakit Tipe C, dan harus yang memiliki Komisi Farmasi dan Terapi c. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKP d. Dapat membimbing sesuai pedoman PTF e. 1 SKS PKP setara dengan 8 jam praktek selama 1 minggu (5 hari kerja) atau 40

jam/minggu   3. Industri Farmasi     a. Telah CPOB

b. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKP

c. Dapat membimbing sesuai pedoman PTF d. Jenisnya: Industri Obat, Industri Bahan Baku Obat, Industri Kosmetika, Industri Obat

Tradisional, Industri Makanan, dan Industri Alat Kesehatan e. 1 SKS PKP setara dengan 8 jam praktek selama 1 minggu (5 hari kerja) atau 40

jam/minggu.   4. Lembaga Pemerintahan     a. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKP

b. Dapat membimbing sesuai pedoman PTF c. Jenisnya : Badan POM, Balai POM, Sub Dinas Farmasi Propinsi, Sub Dinas Farmasi

Kabupaten/Kota, Fungsional Farmasi di Pemerintahan, dan Fungsional Farmasi di Puskesmas.

d. 1 SKS PKP setara dengan 8 jam praktek selama 1 minggu (5 hari kerja) atau 40 jam/minggu.

C. Kriteria Dosen/Pembimbing Praktek Kerja Profesi   1. Dosen/Pembimbing dari PTF minimal mempunyai jenjang Pendidikan Strata 2.   2. Memiliki Standar Kompetensi Apoteker   3. Ahli atau spesialis dalam bidangnya   4. Telah direkomendasikan oleh APTFI atau ISFI

Comments (0)

Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi

Posted on 02 March 2009 by Admin Web

I. Macam Praktek Kerja Profesi 1. Praktek Kerja Profesi di Apotek2. Praktek Kerja Profesi di Rumah Sakit3. Praktek Kerja Profesi di Industri Farmasi4. Praktek Kerja Profesi di Pemerintahan

   II. Tempat PKP

Instansi yang sesuai dengan SK APTFI No. 002/APTFI/MA/ 2008 tentang Standar Praktek Kerja Profesi Apoteker

   III. Sistem

1. Peserta PKP adalah mahasiswa aktif program PPA yang mendaftarkan diri utk mengikuti kegiatan PKP

2. Telah ada MoU antara PTF dan Instansi tempat PKP3. PTF mengajukan proposal kegiatan PKP kepada instansi tempat PKP4. PTF dan instansi menentukan waktu PKP5. PTF wajib menyediakan buku harian PKP guna pemantauan kegiatan PKP6. PTF dan instansi masing-masing menentukan Dosen Pembimbing PKP

Catatan : Kriteria Dosen/Pembimbing Praktek Kerja Profesi 1. Dosen/Pembimbing dari PTF minimal mempunyai jenjang Pendidikan Strata 2 dalam

bidang ilmu kefarmasian.  Memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker (dalam kondisi tertentu PTF/ISFI dapat

mengambil kebijaksanaan lain).  Dosen/Pembimbing dari luar PTF adalah :  a. Dosen/Pembimbing PKP di apotek, rumah sakit, dan industri farmasi adalah apoteker

anggota ISFIb. Dosen/Pembimbing PKP (teknis) adalah seseorang yang ditunjuk oleh institusi

tempat PKP2. Dosen/Pembimbing dari luar PTF direkomendasi oleh PTF atau ISFI.

   IV. Prosedur

1. Peserta PKP wajib mengikuti pembekalan.  a. Pembekalan Umum yang diselenggarakan oleh PTF dengan mengundang pembicara

yang ahli dalam bidangnyab. Pembekalan khusus yang dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapangan dari PTF

2. Peserta PKP wajib mengikuti seluruh proses kegiatan.3. Peserta PKP wajib membuat laporan sementara/ mencatat setiap kegiatan dan

disyahkan/ditandatangani/diparaf oleh DP/Pembimbing yang ditunjuk4. Peserta PKP wajib membuat laporan akhir yang disyahkan/ditandatangani oleh D/P baik

D/P-PTF maupun D/P-I    V. Penilaian

Nilai PKP adalah gabungan dari: 1. Nilai laporan (termasuk disini nilai test oleh DP-PTF, misal : 15 %)2. Nilai institusi tempat PKP (DP-I) (mis : 35 %)3. Nilai ujian (mis : 50 %). Nilai ujian dapat berupa ujian tulis, atau ujian lisan

(komprehensip-PKP)Catatan :

SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA PROFESI ditandatangani oleh 21 Perguruan Tinggi Farmasi peserta Rapat Koordinasi Pendidikan Tinggi Farmasi Penyelenggara pendidikan Apoteker pada tanggal 30 April 2008 di Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Comments (0)

Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Ujian Apoteker

Posted on 02 March 2009 by Admin Web

I. Pengertian Ujian Apoteker :Ujian Apoteker adalah ujian semua matakuliah termasuk PKP dan yang tercantum dalam

kurikulum pada tahap Program Pendidikan Apoteker (PPA) pada suatu PTF yang berhak menyelenggarakan PPA.

   II. Sistem

1. Peserta Ujian Apoteker :   a. Adalah mahasiswa aktif program PPA yang sedang atau telah mengambil beban

pendidikan yang ditentukan pada PPAb. Mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian apotekerc. Memenuhi persyaratan yang berlaku.

2. Penguji Ujian Apoteker Adalah seseorang yang minimal mempunyai jenjang Pendidikan Strata 2 dalam bidang ilmu kefarmasian atau yang setara dan memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker atau mendapat rekomendasi dari PTF atau PD ISFI.

   III. Prosedur

1. Penguji Ujian Apoteker ditetapkan oleh Pimpinan PTF2. Penguji Ujian Apoteker untuk PKP dari luar PTF (ISFI) ditetapkan bersama oleh PTF

dan PD ISFI atas dasar usulan yang diajukan oleh pimpinan PTF3. Pelaksanaan ujian apoteker dapat berupa ujian tulis maupun ujian lisan (komprehensip)4. Penentuan kelulusan sebagai Apoteker melalui rapat Yudisium yang dihadiri oleh Dosen

Penguji   IV. Kriteria Minimal Kelulusan

1. Telah mengambil semua beban pendidikan pada tahap PPA2. IPK = atau > dari 2,503. Tidak ada nilai E

 Catatan :

SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA PROFESI ditandatangani oleh 21 Perguruan Tinggi Farmasi peserta Rapat Koordinasi Pendidikan Tinggi Farmasi Penyelenggara pendidikan Apoteker pada tanggal 30 April 2008 di Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Comments (0)

Modul Pendidikan Praktek Kerja Profesi Pada Program Pendidikan Apoteker

Posted on 02 March 2009 by Admin Web

A. Praktek Kerja Profesi Di Apotek

I. Tujuan PKP :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

II. Manfaat PKP :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

III. Aspek Administrasi dan Perundang-undangan

1. Aspek legal pendirian apotek

a. Studi kelayakan pendirian apotek

(1) lokasi yang strategis(2) modal : BEP (Break Even Point), PBP (Pay Back Periode), dan ROI (Return of Invesment).

b. Tata cara pendirian apotek Mengikuti PerMenKes No.922/MenKes/Per/X/1993 dan KepMenKes No. 1332/ MenKes/SK/X/2002

Catatan:1. Peserta PKP mengetahui, mempelajari dan memahami Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dan dasar pendirian Apotek2. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah maka peraturan-peraturan yang ada telah mengalami perubahan disesuaikan dengan kebijakan daerah masing-masing.

2. Aspek pelayanan

a. Alur pelayananb. Tata ruang apotekc. Model pelayanand. Sistem kontrol dalam pelayanan

3. Aspek Perundang-undangan yang terkait dengan praktek profesi farmasi.

IV. Aspek Manajerial

a. AdministrasiAdministrasi diperlukan untuk menampung seluruh kegiatan di apotek dan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan, meliputi : pembukuan dan pelaporanPengelolaan Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan Apotek merupakan sarana kesehatan yang berkewajiban mendistribusikan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. Pengelolaan perbekalan farmasi ini meliputi: perencanaan pengadaan, cara pemesanan, penyimpanan/pergudangan, penjualan, kontrol inventori, dan pengelolaan obat rusak dan kadaluwarsa.b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

V. Aspek Pekerjaan KefarmasianDalam aspek ini kegiatan peserta PKP dapat di kelompokan kedalam 6 bidang yaitu:

a. Administrasi pembelian, penerimaan barang, dan penyimpanan (sistem FIFO, FEFO, dsb)b. Penerimaan resep (tugas mahasiswa peserta PKP adalah melakukan skrining (admistratif, farmasetik, dan klinis)), mengentri kedalam komputer untuk mengetahui apakah obat dalam resep tersedia, perhitungan dosis dan biaya sekaligus memberikan harga dan menginformasikan kepada klien.c. Peracikan, penyiapan obat, dan etiket/aturan pakai

(1). Penyiapan obat berdasarkan resep.(2). Penyiapan OTR, OWA, Obat Keras, Psikotropika dan Narkotika serta perbekalan farmasi lainnya

d. Asuhan kefarmasian, penyerahan, KIE (Konseling Infor-masi Edukasi), dan pelayanan residensial.e. Pengarsipan dan dokumentasi (misalnya : resep, pencatatan PMR (Patient Medication Record), laporan-laporan, dsb).f. Monitoring penggunaan obat (PMR (Patient Medication Record))g. Pelaporan, penyimpanan, dan pemusnahan obat narkotika dan psikotropika.

VI. Aspek Bisnis

(1). Permodalan(2). Analisis Keuangan(3). Perpajakan(4). Strategi pengembangan

B. Praktek Kerja Profesi Di Rumah Sakit

I. Tujuan PKP :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

II. Manfaat PKP :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

III. Organisasai Rumah Sakit dan Farmasi Rumah Sakit

(1). Klasifikasi RS(2). Struktur organisasi RS(3). Panitia Farmasi dan Terapi/Komisi Farmasi dan TerapiAdalah suatu badan penasehat dan pelayanan yang berfungsi sebagai penghubung antara staf medik dan instalasi farmasi. Komisi ini terdiri dari dokter, apoteker, dan tenaga kesehatan lain yang dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan RS(4). Struktur Organisasi Farmasi RS(5). Standar Pelayanan FRS(6). Akreditasi RS

IV. Pengelolaan Perbekalan Farmasi di RS

(1). Perencanaan dan seleksi

(a). Anggaran obat(b). Sistem perencanaan(c). Pemilihan suplier

(2). Pengadaan

(a). Prioritas pengadaan(b). Metode pengadaan

(3). Penyimpanan

(a). Tata-letak sistem pergudangan RS(b). Sistem Penyimpanan

(4). Distribusi

(a). Sistem distribusi(b). Pengendalian distribusi

V. Sistem Pengendalian Mutu pada Instalasi Farmasi Rumah Sakit

(1). Model sistem pengendalian(2). Pelaksanaan pengendalian di IFRS

VI. Peran Fungsional Apoteker

(1). Pelayanan informasi obat dan konseling(2). TDM (Therapeutic Drug Monitoring)(3). DTM (Drug Therapeutic Monitoring): MESO, Interaksi obat(4). Penanganan obat-obat cytotoxic(5). TPN (Total Parenteral Nutrition) dan iv-admixture(6). DUE (Drug Utility Evaluation)(7). RDU (Rational Drug Use)(8). Produksi dan kontrol kualitas(9). Farmakoekonomi(10). Pelayanan farmasi bangsal(11). Patient safety (medication error)(12). Pelayanan farmasi rawat jalan(13). Pengendalian infeksi (misalnya,infeksi nosokomial)(13). Pelayanan farmasi klinik lainnya

VII. CSSD (Pusat Sterilisasi Perlengkapan Medik=PSPM)

(1). Ruang lingkup CSSD(2). Jenis dan macam-macam sterilisasi

VIII. Penanganan Limbah Rumah Sakit

(1). Penanganan limbah cytotoxic(2). Penanganan limbah IFRS yang lain

C. Praktek Kerja Profesi Di Industri Farmasi

I. Tujuan PKP :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari prinsip, CPOB, CPOTB, atau CPKB dan penerapannya dalam industri farmasi.

4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

II. Manfaat PKP :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.

III. Organisasi : Gambaran organisasi Industri Farmasi yang efektif dan efisien

IV. CPOB/CPOTB/CPKB;Aspek CPOB/CPOTB/CPKB yang harus dipenuhi oleh suatu industri farmasi adalah:

a. Ketentuan umum : CPOB/CPOTB/CPKB menyangkut seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin bahwa produk obat dibuat dengan benar dan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan.b. Personalia : petugas yang terlibat dalam pembuatan obat harus memenuhi persyaratan tertentu seperti : memiliki pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan sesuai dengan tugasnya secara profesional dan kesadaran untuk mewujudkan CPOB/CPOTB/CPKB.c. Bangunan dan fasilitasLokasi di tempat yang terhindar dari pencemaran lingkungan, kontruksi bangunan harus memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku, rancang bangun dan tata letak ruang disesuaikan dengan kegiatan Kelas ruangan dan AHU (Air Handling Unit)d. Peralatane. Sanitasi dan hygienef. Produksi : unit proses, pengemasan, inproses controlg. Pengawsan mutuh. Inspeksi dirii. Penanganan terhadap keluhan obat, penarikan kembali dan obat kembalianj. Registrasi

V. Registrasi : Pengumpulan data-data baik hasil penelitian dan pengembangan yang berupa formulasi, farmakologi dan toksikologi, proses produksi dan data-data teknik lainnya yang diperlukan untuk pendaftaran (registrasi) produk baru.VI. Validasi : adalah suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, peralatan, dan mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan selalu mencapai hasil yang diinginkan.

VII. Air untuk Industri Farmasi : Kualitas air yang diguna-kan pada industri farmasi harus dijaga kualitasnya baik untuk proses produksi maupun untuk kepeluan lainnya. Dilakukan pemeriksaan pendahuluan yang berupa pemeriksaan kimia, fisika dan bakteriologis, dilanjutkan dengan treatmen yang berjenjang tergantung dari peruntukannya.

VIII. Manajemen material (Flow of Material): Berhubungan dengan permintaan pembelian seperti bahan baku, bahan kemas, bahan pendukung produksi, peralatan dan barang investasi, termasuk evaluasi penawaran, pembelian, surat pesanan, proses inspeksi dan pembayaran

IX. Manajemen Produksi : Produksi dilaksanakan dengan meng-ikuti prosedur yang telah ditetapkan yang dapat menjamin spesifikasi produk yang memenuhi persyaratan. Kegiatan produksi disesuaikan dengan rencana produksi, baik bulanan maupun tahunan.

X. Jaminan mutu: Jaminan mutu adalah tahapan yang amat penting dari CPOB/CPOTB/CPKB, GMP, GLP (cara ber-laboratorium yang baik), GCP(cara uji klinik yang baik). Sistemnya hendaknya dirancang dengan benar untuk menjamin bahwa tiap obat yang dihasilkan mengandung bahan dan mutu yang benar. Terdiri dari pengendalian mutu, pemastian mutu dan pengawasan mutu pasca produksi

XI. PergudanganFungsi gudang ada 4 yaitu: penerimaan, enyimpanan, pendistribusian dan penghitungan barang

a. Penerimaan barang : eksternal maupun internal. Penerimaan eksternal meliputi : barang untuk produksi (raw material and packaging material), barang non produksi, barang untuk promosi, dan obat returb. Penyimpanan barang: Perlu diperhatikan kondisi penyim-panan dalam hal ini bahan obat dan obat memerlukan perlakuan khusus terutama suhu penyimpananc. Pendistribusian barang: Untuk pendistribusian barang terutama produk jadi perlu adanya persyaratan yang telah dipenuhi yang dinyatakan dalam kara released dari bagian pengawasan mutu. Pendistribusian ada 2 macam yaitu internal dan eksternal. Distribusi internal adalah distribusi barang yang akan digunakan secara internal, sedang distribusi eksternal dimaksudkan untuk barang yang akan didistribusikan ke luar perusahaan, termasuk penyerahan produk jadi kepada distributor.d. Penghitungan barang: Gudang juga berfungsi sebagai pengendali jumlah (stock) persediaan barang dan produk jadi

XII. PPIC (Production Planning and Inventory Control = Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan)Bagian ini berfungsi sebagai pengelola pesanan, pengen-dalian material, perencanaan, dan evaluasi produksi

XIII. Penelitian dan Pengembangan: Berfungsi untuk melakukan penelitian dan pengembangan,utamanya produk baru yang berupa pengembangan formula (formula standar, formula alternatif, dan melakukan percobaan dalam skala kecil), pengembangan analisa (pemeriksaan yang tervalidasi, studi stabilitas) dan pengembangan kemasan (komposisi dan desain kemasan).

XIV. Penanganan Limbah: Penanganan limbah pada industri farmasi sebagai suatu tanggung jawab dan keharusan ter-hadap masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Penanganan limbah juga sebagai penerapan kebijakan mutu dan lingkungan.

XV. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

D. Praktek Kerja Profesi Di Lembaga Pemerintahan

I. Tujuan PKP :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam lembaga pemerintahan2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan3. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

II. Manfaat PKP :

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di lembaga pemerintahan3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional

III. Kebijakan dalam bidang obat dan kesehatan seperti dalam hal pemilihan,pengadaan dan distribusi obat untuk kebutuhan nasionalIV. Pengelolaan : pengawasan, pengaturan dan distribusi obat dan perbekalan farmasi lainnyaV. Pendidikan dan pelatihan bidang farmasiVI. Pendaftaran dan perijinanVII. Aspek pengujian

Catatan : SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA PROFESI ditandatangani oleh 21 Perguruan Tinggi Farmasi peserta Rapat Koordinasi Pendidikan Tinggi Farmasi Penyelenggara pendidikan Apoteker pada tanggal 30 April 2008 di Fakultas Farmasi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Comments (3)

Hasil Rapat Badan Sertifikasi Profesi Apoteker (BSPA) Yang Diperluas

Posted on 02 March 2009 by Admin Web

Sistem Dan ProsedurProgram Pendidikan Apoteker (SPPPA)

   I Sistem

1. Penyelenggara Program Pendidikan Apoteker adalah PTF yang memenuhi persyaratan yang berlaku yaitu PTF yang program Sarjananya terakreditasi A atau B oleh BAN-PT

2. Peserta Program Pendidikan Profesi Apoteker adalah Sarjana Farmasi dari PTF yang Terakreditasi.

3. Kurikulum PPA adalah kurikulum yang telah ditetapkan oleh APTFI seperti berikut : A. Kurikulum IntiNo Mata Kuliah SKS1. Farmakoterapi Terapan 22. Pelayanan Kefarmasian 23. Compounding and Dispensing 24. Manajemen Farmasi 25. PKP Apotik (wajib) 46. PKP Pilihan Wajib (PKP-RS atau PKP-Industri atau PKP-

Pemerintahan) 4

Jumlah Kurikulum Inti Program Pendidikan Apoteker 16   B. Kurikulum InstitusionalNo Mata Kuliah SKS7. Materi Pembelajaran Institusional Minimal 12

Jumlah SKS Minimal pada Program Pendidikan Apoteker 28    C. Ketentuan Tambahan 1. Jumlah total SKS pada program pendidikan apoteker maksimum 40 SKS2. Diselenggarakan minimal 2 semester3. Diakhiri dengan evaluasi oleh penguji yang dibentuk oleh PTF

4. Dosen/Pendidik atau Pembimbing pada PPA 1. Dosen/Pendidik adalah seseorang yang minimal mempunyai jenjang Pendidikan Strata

2 dalam bidang ilmu kefarmasian dan memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker atau bidang lain yang setara dan/atau mendapat rekomendasi dari PTF atau ISFI.

2. Pembimbing PKP adalah seorang Apoteker yang memiliki Sertifikat Kompetensi Apoteker dan mendapat rekomendasi dari PTF atau ISFI

   II Aturan Pelaksanaan

1. Dosen/Pendidik atau Pembimbing dari PTF ditetapkan oleh PTF.2. Dosen/Pendidik atau Pembimbing dari luar PTF ditetapkan bersama oleh PTF dan ISFI.3. Pelaksanaan PKP mengikuti Standar PKP, Sisdur Pelaksanaan PKP dan Modul PKP yang

telah ditetapkan oleh APTFI