strategi kemitraan pemerintah, masyarakat, dan korporasi...
TRANSCRIPT
Strategi Kemitraan Pemerintah, Masyarakat, dan Korporasi dalam aspek HAM
05 Desember 2018
Agus Purnomo Managing Director for Sustainability and Strategic Stakeholders Engagement, PT. SMART Tbk
KEBIJAKAN PERUSAHAAN TERHADAP HAM
Mencegah pelanggaran HAM Menghormati HAM Mengurangi dampak
negatif HAM
KEBIJAKAN PERUSAHAAN
Upah yang layak Hak Perempuan dan Anak
Kelestarian Lingkungan
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Tenaga Kerja Migran (Malaysia) Masyarakat Adat
Penguasaan Lahan Jaminan Sosial Air Bersih dan Sanitasi
ISU ISU TERKAIT HAM PADA INDUSTRI KELAPA SAWIT
KEBIJAKAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT. SMART TBK KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN HAM
• Menghormati hak PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) / KBDD (Keputusan Bebas Didahulukan Dan Diinformasikan) masyarakat adat dan komunitas lokal
• Pembangunan ekonomi, sosial, dan komunitas yang positif • Menghormati Hak Asasi Manusia
• Praktik ketenagakerjaan secara bertanggung jawab • Kebebasan berserikat dan keberagaman di tempat kerja • Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
• Rantai pasok yang dapat ditelusuri • Dukungan terhadap pemasok • Uji tuntas dan prosedur penanganan keluhan • Kepatuhan terhadap semua peraturan dan perundangan • Implementasi
ASPEK HAM DALAM SERTIFIKASI KEBERLANJUTAN PADA INDUSTRI SAWIT
• Kebijakan sosial dan lingkungan perusahaan sudah selaras dengan standar sertifikasi keberlanjutan pada industri kelapa sawit.
• Sertifikasi adalah bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan untuk mengadopsi praktik dan standar terbaik dalam produksi kelapa sawit yang bertanggung jawab.
• Prinsip 5 KETENAGAKERJAAN • Menerapkan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) • Meningkatkan kesejahteraan dan
kemampuan pekerja • Larangan mempekerjakan anak di
bawah umur • Memfasilitasi terbentuknya Serikat
Pekerja • Prinsip 6 SOSIAL MASYARAKAT
• memiliki komitmen sosial, kemasyarakatan dan pengembangan potensi kearifan lokal.
• berperan dalam mensejahterakan masyarakat hukum adat/ penduduk asli
• Prinsip 4 SOSIAL MASYARAKAT • Melibatkan komunitas dalam
penyusunan program pengembangan • Menghormati hak adat atau hak legal • Proses negosiasi yang dilakukan
dengan melibatkan komunitas
• Prinsip 6 KETENAGAKERJAAN • Seluruh bentuk diskriminasi dilarang • Menghormati hak bebas berserikat • Tidak mempekerjakan anak-anak • Larangan pelecehan dan kekerasan • Perlindungan terhadap hak-hak
reproduktif • Tidak ada kerja paksa dan
perdagangan pekerja
UPAYA PERUSAHAAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Lapangan perkerjaan di Indonesia
Termasuk
Petani Plasma
Komitmen Perusahaan:
• Mengakui, menghormati, dan memperkuat hak-hak seluruh pekerja termasuk pekerja kontrak, sementara, tenaga kerja lepas, dan buruh migran
• Berkomitmen untuk memastikan bahwa hak-hak semua pekerja sesuai dengan peraturan daerah, hukum nasional, dan konvensi internasional
UPAYA PERUSAHAAN DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
Upah
Rumah
Tunjangan Beras
Insentif Kehadiran
Premi Produktivitas
Ijin Tidak Bekerja
Cuti Tahunan
Cuti Melahirkan
BPJS Tenaga Kerja
BPJS Kesehatan
THR
Lembur
≥ UMP
Ada Untuk Jabatan/Posisi Tertentu
Ada untuk daerah tertentu
Ada untuk posisi tertentu
Ada untuk posisi tertentu
Alat Kerja
Alat Pelindung Diri
Sekolah & Bus Sekolah
Penitipan Anak
Fasilitas Umum/Sosial
Klinik
Serikat Pekerja
Komite Gender
Sarana Pengaduan
LKS Bipartit
Koperasi Karyawan
Kedai Ransum
DIDAPATKAN OLEH SEMUA PEKERJA
DIPEROLEH DENGAN KONDISI TERTENTU
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
KOMPENSASI, MANFAAT, DAN FASILITAS DALAM KETENAGAKERJAAN
ALAT KERJA DAN ALAT PELINDUNG DIRI
PERUSAHAAN MELAKUKAN PERALIHAN BHL MENJADI PEKERJA TETAP
• Peralihan BHL menjadi Pekerja Tetap, dilakukan sesuai dengan:
• Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan • Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun 2014 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) • Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
• Pada tanggal 6 Juni 2017, Perusahaan mengeluarkan Surat Keputusan
Peralihan BHL menjadi Pekerja Tetap:
• Peralihan status hubungan kerja yang semula adalah BHL/BHB berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan status Pekerja Harian Tetap (PHT)
• Status BHL/BHB sudah tidak diberlakukan kembali di kemudian hari • Implementasi peralihan status tenaga kerja tersebut disesuaikan dengan
kebutuhan Perusahaan dan dilakukan secara bertahap melalui proses seleksi dan peninjauan terhadap kinerja BHL/BHB yang ada saat ini
• Perusahaan memenuhi tuntutan pasar seperti Standar Sertifikasi, LSM, dan Pembeli untuk melakukan transformasi status kerja
• Hingga November 2018 sudah ada 8,603 BHL yang diterima menjadi Pekerja Tetap. • Proses tansformasi ini menimbulkan berbagai dampak, antara lain:
• Peluang kerja bagi perempuan • Peluang kerja bagi mereka yang berumur di atas 55 tahun • Berbagai keluhan dari perorangan maupun organisasi
KEMAJUAN TRANSFORMASI KETENAGAKERJAAN DI PT SMART Tbk
Nov 17 Nov 18Permanen 8.120 16.723BHL/BHB 22.523 7.476
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
L PNov-17 6,171 1,949 8,120Nov-18 10,034 6,689 16,723
Permanen TotalTahun
L PNov-17 6,982 15,541 22,523Nov-18 2,990 4,486 7,476
BHL TotalTahun
Komitmen Perusahaan: KSLG yang mengandung nilai HAM disosialisasikan secara berkelanjutan ke seluruh anggota perusahaan
dan juga ke seluruh rantai pasok
Contoh inisiatif:
1. Melakukan program kemamputelusuran ke seluruh pabrik kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan
2. Melakukan program kemamputelusuran hingga kebun kelapa sawit
UPAYA PERUSAHAAN TERKAIT HAM BERSAMA RANTAI PASOK
Kemamputelusuran hingga perkebunan untuk seluruh pabrik perusahaan / PT. SMART Tbk, tahun 2017
Kemamputelusuran hingga perkebunan untuk seluruh pabrik independen, tahun 2020
Kemamputelusuran penuh Hingga pabrik
Pabrik penyuplai independen
Pemetaan Partisipatif adalah kunci dalam menjaring dukungan masyarakat terhadap konservasi hutan
Perusahaan telah melakukan: • Pemetaan Partisipatif di 100 desa
dengan hasil 100 peta indikatif batas desa dan profil desa (memenuhi UU Desa)
• Rencana Konservasi Partisipatif di 11 desa
Progres saat ini
CONTOH SINERGI ANTARA PERUSAHAAN, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH … 1
CONTOH SINERGI ANTARA PERUSAHAAN, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH … 2
LITIGASI (Hanya dilakukan
bila tidak terjadi kesepakatan)
MEDIASI &
NEGOSIASI
Peraturan Mahkamah Agung No.1/2016
Untuk mendukung upaya mediasi dan negosiasi, Perusahaan memiliki sekitar 100 staff dengan sertifikat nasional sebagai mediator
Mengatur perlindungan hak asasi manusia untuk komunitas (penduduk asli, karyawan, konsumen). Mediasi dan negosiasi dilakukan dengan
mengedepankan prinsip PADIATAPA/KBDD/FPIC
PERUSAHAAN MENGEDEPANKAN UPAYA MEDIASI DAN NEGOSIASI
CEK DATA DAN DOKUMEN INTERNAL • Peta Ijin Lokasi/HGU • Peta dan Berita Acara Ganti
Rugi
VERIFIKASI AWAL • Pertemuan dengan
pengklaim • Kesepakatan untuk
verifikasi lapangan
VERIFIKASI LAPANGAN • Tim bersama dan saksi • Penggunaan alat verifikasi
(GPS)
OVERLAY • Hasil dari verifikasi
lapangan dioverlay dengan peta ganti rugi
KROSCEK • Tumpang tindih dengan
lahan yang sudah diganti rugi
NEGOSIASI • Kedua pihak memiliki surat
kuasa untuk bernegosiasi • Memiliki kewenangan • Kesepakatan
MEDIASI • Menunjuk mediator • Kedua pihak memiliki surat
kuasa untuk bermediasi • Memiliki kewenangan • Kesepakatan
LITIGASI • Sidang pengadilan
SOP PERUSAHAAN TENTANG ALUR MEDIASI DAN NEGOSIASI
CONTOH MEDIASI & NEGOSIASI: STUDI KASUS ORANG RIMBA DI JAMBI
1. Mengeluarkan kebijakan khusus terkait HAM
2. Menyelesaikan panduan operasional pemenuhan HAM
3. Melakukan internal audit HAM sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi
4. Meningkatkan kapasitas staf opesional tentang bisnis dan HAM
KOMITMEN PERUSAHAAN KE DEPAN
Terima Kasih