Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A(K)KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

STRATEGI PENGAWALAN MUTU

PROFESI DOKTER DAN DOKTER GIGI

DALAM RANGKA PERLINDUNGAN

MASYARAKAT DI ERA GLOBAL

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

Amanah UU NO 29 tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran

Melindungi Masyarakat

Guidance untukdokter/dokter gigi

Kepastian hukum

STRProfesional

Kompeten

KKI

Pasal 6 Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai fungsi

pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan

dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran,

dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis

UU 29/2004 Ps 6;26

Pasal 26 (1). Standar pendidikan profesi kedokterandan standar pendidikan profesi kedokteran gigi

disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.

KKI

DR/DRG

StandarPendidikan/Ko

mpetensi

PembukaanFK/FKG

MONEV

UJI Kompetensi

KUOTA Penerimaan

Fellowship

CPD (seminar/Wor

kshop)

Spesialis-subspesialis

MKDKI

STR/STR-P

HULU HILIR

STANDAR PENDIDIKAN/KOM

PETENSI

Sistem Penerimaan

Proses Pembelajaran

Sistem Evaluasi

Level Kompetensi

Kendali mutu dan biaya

Jaminan Mutu Lulusan

Berlaku S1, Sp1,Fellow, Sp2

Standar

Pendidikan

Profesi

DOKTER/DOKT

ER GIGI

DOKTER/DRG

SPESIALIS

AIP + OP, Kolegium, ARSPI,

DIKTI, KEMKES

Kolegium Spe + OP, AIP,

ARSPI, DIKTI, KEMKES

Standar

Kompetensi

DOKTER/DOKT

ER GIGI

DOKTER/DRG

SPESIALIS

AIP + OP, Kolegium, ARSPI,

DIKTI, KEMKES

Kolegium Spe + OP, AIP,

ARSPI, DIKTI, KEMKES

Ps 26 (1-4) UU 29/2004

MAHASISWA/PPDS/PPDGS

Standarpendidikan-kompetensi

PROSES

UJI KOMPETENSISERTFIKAT

KOMPETENSI

Dr/Drg/DrSp/DrgSp

PROSES

SERTFIKAT KOMPETENSI

STR

ANGKA KREDIT (SKP)

CPDSTANDAR?

REGISTRASI BARU

RE-REGISTRASI

SYAHKAN

KKI

Ps 28:2. Pendidikan dan pelatihan kedokteran atau kedokteran gigi

berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi.

CPD

Standarisasi Format

Standarisasi Pelaksanaan

Konten oleh profesi

Standarisasi MONEV

PEMBINAAN

Regulasi danDiseminasi

Disiplin Profesi

Pedomanpraktik yang

baik

Koordinasidengan

Stakeholder

PemeriksaanmelaluiMKDKI

KOMPETEN, PROFESIONAL, BERKARAKTER

REGULASI TKWNA

Alih Iptekdok

Bakti Sosial/PelayananSementara

Pndidikan/Pelatihan

Pelayanan Permanen

Penelitian

Syarat Komunikasi (Bahasa)

Persyaraan khusus

Hanya Spesialis-Subspesialis

Daerah ‘tertentu’

Pengawasan melibatkan Profesi

MONEV Pelaksanaan

BENTUK PENGAWALAN

PENEGAKAN DISIPLIN (Theory of the apple bad)

Konsil Kedokteran Indonesia 2018

Mekanisme pendisipilinan

Membuang apel busuk

Expelling form the professions

PENJAMINAN MUTU DI RS

DOKTER/Dokter Gigi

SPESIALIS-SUBSPESIALIS

RUMAH SAKIT (KOMITE MEDIK)

KEWENANGAN KLINIS

(clinical privilege)

EVALUASI BERKALA

COMPETENCE vs PRIVILEGE

COMPETENCE

• Kemampuan yang dimilikiseorang dokter untuk melakukan tindakan medis

• Karakteristik yang melekat pada pribadi seseorang

• Diperoleh secara pribadi melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja

PRIVILEGE (AUTHORITY )

• Kewenangan yang diberikan oleh “penguasa” kepada dokter untuk melakukan tindakan medis ditempat (RS) tertentu

• Dapat dicabut (dilarang melakukan pelayanan tersebut dalam jurisdiksi tertentu) oleh pemberi kewenangan (“penguasa”)

KEMRISTEKDIKTI

KEMKES

ORGANISASI PROFESI

INSTITUSI PENDIDIKAN

/RSP KKI

MASYARAKAT

DOKTER/DOKTER GIGI

Stakeholders

PENDIDIKAN

AKADEMIK

PROFESI*)

RISTEK-DIKTI

Stakeholders

StakeholdersStakeholder

s

StakeholdersStakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholder

UU 20/2013……….

*) akademik-profesi

RISTEK-DIKTI

KKI

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

StakeholdersStakeholder

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

StakeholdersStakeholder

Amandemen UU 29/2004 dan UU 20/2013……….

Ke depan

SISTEM KESEHATAN

PELAYANAN

PROFESI*)

KEMKES

KKI

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

StakeholdersStakeholder

Ke depan

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

Stakeholders

StakeholdersStakeholder

PenataanOrganisasi

PembuatanRegulasi

Diseminasi danImplementasi

KKI 1

KKI 2

KKI 3

KKI

Arah Pendidikan Kedokteran

Penyusunan Sistem KesehatanNasional

Penjaminan dan PengawasanMutu Profesi

Pengawasan Mutu PendidikanKedokteran

Pengawasan RS Pendidikan

Peningkatan peran sertaMasyarakat

Dipresentasikan padaSARASEHAN KKI

13 Desember 2018

DokterSpesialis (36)

Dokter Gigi Spesialis (9)

Fellowship

Subspesialis

SPES

IALI

SKONSIL KEDOKTERAN

INDONESIA

KONSIL KEDOKTERAN

INDONESIA

STRSTR-KT

UU 29/2004 Ps 8 (c)mengesahkan penerapan cabangilmu kedokteran dan kedokteran gigi;