Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

Bali Post

Edisi :

Hal :

&rtt" b Wu taff2-

Rai Mantra:TantanganWujudkan "Good Governance',

PEMERINTAH Kota (pemkot) Den-pq."I di bawah kepemimpinan Waii KotaI.B. Rai Dharmawijaya Mantra dan WakilWali Kota IGN Jaya Negara, tahun 201brni berhasil mempertahankan prestasidalam l,aporan Hasil Pemeriksaan (LHp)Badan_ Pemeriksaan Keuangan GpIO niPerwakilan Provinsi Bali atis IGuanganPemerintah Kota Denpasar dengan m"rlihqll$ -!a:i_ar Tanpa Pengecualiln (WTp).OpiniWTP atas hasil pengelolaan keuangandaerah ini merupakan yang ketiga kalinyasecara berturut-turut sejak tahun 20i8.LHP BPK diserahkan Kepala psrwakilanBPK RI Provinsi Bali Arman Syifa, Jumat(5/6) kemarin di ruang pertemuan BpK RIPerwakilan Bali, Renon, Denpasar.

Laporan ini diterima Wali Kota I.B. Raiplqryrqwijaya Mantra didampingi Ketuap-e$p_{ota Denpasar I Gusti Nguah Gede,Wakil Ketua DPRD I Made MuliawanArva.&n p-rmpinan SKPD Pemkot Denpasar.Dari hasil pemeriksaan keuangan pimkotDenpasar yang telah kami lakukan selamadua bulan, tahun ini kembali memberikanop4t iryTP," ujar Arman Syifa.

Pada tahun sebelumnya, menurut Ar-man Syifa, pihaknya juga telah melakul<anpenilaian keuangan Pemkot Denpasardengan perolelan opini WTP..'Dariopiniini kami menilai pelaksanaan pengeloliankeuangan Pemkot Denpasai telah ber-jalan secara wajar dan sesuai peraturanperundang-undangan, meski misih harusditingkatkan pada tahun-tahun menda-tang,"jelasnya.

Arman Syifa mengatakan, dari hasil pe-meriksaan keuangan yang telah dilakukanselama dua bulan di Pemkot Denpasar. iniperupalan hasil dari prestasi dan kerjakeras seluruh aparatur Pemkot Denpasar.Dari hasil ini, nantinya dapat sebagai Lahanmasukan kepada DPRD Kota Denpasardengan fungsi pengawasannya, serta da-pat menjadi masukan perbaikan kuatitaslaporan keuangan padi masa yang akandatang.

Wali Kota Rai Mantra mengucapkanterima kasih kepada BPK RI PerwakilanBali yang telah melakukan pemeriksankeuangan Pemkot Denpasar, yang tahun

Denpasar Pertahanl(an Mp Tiga Kali lerturut-turut

WTP - Kepala Peru,ahilan BpK RIPrcuinsi Bali Annan Sylfa menyerah-!gn- pe_VrhaySaan opini- WIp Eepad.aWali Kota Denposar I.B. Rat bhar-ry. gr41iqa1 a M ont r a d,i ru an g p e rt ern u anBPK RI Perwahilan Bali,-Eenon, Den-pasar, Jumat (5/6) hemarin.

ini kembaii memberikan opini WTp. Wali{o!a R_1114_4antra juga m-enyadari. per-olehan WTP ini menjidi taniansan yines-angat berat ke depan. Dengan arahaidari BPK RI Perwakilan BaIi, diharap_kan dapat terus memberikan bimbinganuntuk perbai-kan ke depan yang harus*rlit-indaklanjuti. Dengan ilogin dood Gouer-nance, merupakan hal yang sangat beratuntuk dicapai yang disesuiikan densansituasi dan kondisi pemerintahan slaatini. Dengan tuntutan transparansi yangall'ntabel,_ sangat sulit dipenuhi tanpididukung dengan kapasitai dan supportdarr yang berwewenang. "Dari opini ini,lita harus bisa menjadi yang le6ih baikdengan pembenahah dan perbaikansl"tep yflrg harus terus ditingkatkan,"ujar Rai Mantra.

Ketua DPRD Kota Denpasar I Gst.Ne"".+.Gede ?engatakan,-DpRD yangmemiliki tugas fungsi pokok dalam pengaiwasan di Pemkot Denpasar, dengan haiilpemeriksaan ini dapat sebagii acuanuntuk pembenahan diri.'Mudah--mudahanperolehan WTP ini dapat menjadi tindaklanjut pembenahan diri, dan akan terusmelakukan koordinasi untuk melakukanpembenahan ke depan," ujarnya. (ad4fg)

'fe---S-,

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

\^ $a-rr Pc\,' {{l*traffir4lW"es Bali Post'\'{SitElr'/

Edisi

Hal

: Saft" I tu4r ,o{t

:&

lB-,/^.' 4tr'{L\.

qWP

Ter:ganjal Pengelolaan,fiset

Klungkung GrgalRaih PredikatwTP

Semarapura (Bali Post)-_ Predi\at {aiar Tanpa Pengecualian (wrP) dalam hasll pemeriksaan BpKP_erwa,kilan Fali, narnpaknya masih jauh dari Kabupate4 Klungkung. Sebab,KluTgkung di bawah kepemimpinan Nyoman suwirta.,kefnbali gagal meraihpredikat teratas BPK tersebut. Klungkung hanya meraih iopini Wajir DenganPengecualian (W-DP). i i,

Hasil penilaian tersebutdiakui Kepala Dinas Penda-patan, Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah Ka'bupatenKlungkung Gusti Ngurah Pu-tra, saat ditemui, Jumat (5/6)kemarin. Hasil pemeriksaanyang diumumkan untuk Ka-bupaten Klungkung, KamisIalu di Denpasar, memperli-hatkan Klungkung belum bisamengatasi sejumlah masalahyang selalu berulang tahun didalam catatan BPK. Urusanpredikat BPK, nampaknyaKlungkung masih kalah jauhdengan sejumlah kabupatenlain di Bali, yang berhasilmeraih WTP tahun ini, sep-erti Buleleng, Tabanan danGianyal.

Gusti Ngurah Putra men-gatakan ada sejumlah cata-tan BPK untuk Klungkung.Masalah paling serius adalahterkait dengan pengelolaanaset yang tak kunjung beresdalam beberapa tahun tera-khir. Pengelolaan aset seperti

tanah, gedung dan peralatanIainnya, kata Gusti NgurahPutra. sebagaimana cata-tan BPK, baik keberadaan,bagaimana dan siapa yangmengelolanya harus jelas.Sehingga dapat dipertang-gungjawabkan dan memu-dahkan pemeriksaan olehBPK. Namun, seperti apaproblem detail dari masalahpengelolaan aset ini sebe-narnya, Gusti Ngurah Putrabelum bisa meirjelaskan.

"Itu sifatnya teknis, kabidsaya' lebih tahu," jelasnya.Menyikapi hasil ini, masalahaset harus bisa dituntaskantahun ini, jika ingin meraihpredikat WTP untuk pertamakalinya tahun depan.

Padahal, kata dia, BupatiKlungkung Nyoman Suwirtasangat berharap hal ini har-us ditangani dengan cepat.'Apapun yang menjadi komit-men pimpinan, tentu kamiakan sikapi," tegasnya. Diluar masalah aset, Gusti Ngu-

rah Putra memastikan tidakada temuan kerugian negaradalam catatan BPK. Seh-ingga. ia yakin jika masalahaset bisa diatasi tahun ini, ta-hun depan Klungkung bukantidak mungkin bisa mengikutijejak kabupaten lain yangsudah lebih dulu merasakanpredikat WTP di BaIi.

Tahun lalu sewaktr,r mem-peroleh predikat serupa, Pem-kab Klungkung mencanan-gkan berbagai upaya. salahsatunya dengan melakukanpendataan ulang masalahaset. Temuan BPK soal asetsaat itu paling banyak terjadidi Dinas Pekerjadn Umum(PU) dan Dinas PendidikanPemuda dan Olahraga (Dis-dikpora). Sehingga, denganevaluasi menyeluruh saatitu, Klungkung menargetkandapat WTP tahun ini. Namun,nampaknya target itu masihjauh terealisasi, jika masalahaset belum tertangani dengantuntas. (kmb81)

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

\. .,.,rr x- /Uu*S.#

W Bali Post

Edisi

Hal

: =fogp 6 fu, &lr3

Korupsi Pipanisasi

Banding, MantanKadis PUKarungasem Divonis Lebih TinggiDenpasar (Bali Post)

Majelis halrim Pengadilan Tinggi (Pf) Den-pas€u rupanya tidak sependapat dengan majelishqkim Tipikor Denpasar yang meuyidangkanperkara dugaan korupsi pipanisasi Karan-gasem, dengan terdakwa mantan Kepala DinasPekerjaan Umum (PtD Karangasem Ir. I WayanArnawa. Ya, di tingkat banding, hakim^Pl justrumenjatuhkan vonis lebih tinggi terhailap Arnawa,yakni dari 1,5 tahun penjara menjadi dua tahunpenlara.

'Memperbaiki putusan Pengaatilan Tindak Pi-dana Korupsi tingat pertama Pengadilan Topikorpada Pengadilan Negeri Denpasar mengenailamanyh putusan," kata hakim dalam anar putu-san yang sudah diterima pihak Kejaksaan Tinggi(Kejati) Bali sebagai penuntut umum.

Saat dimintai konfirmasi mengenai vonis PItersebut, Jumat (5/6) kemarin, kuaea hukumArnawa. Ketut Bakuh. membenarkan bahwaputusan Arnawa naik. 'Ya naik menjadi duatahun " katanya.

Informasi lainnya yang diterima, bahwaperkara ini kemungkinan akan sampai ke ting-kat kasasi. Paslanya, tim jaksa penuntut umum(JP[D Hari Soetopo yang ditemui di Kejati Bali,mengisyaratkan bahwa pihaknya melakukanupayahulum kasasi. Sebab, vonis PldanPenga-dilan Tingkat Pertama masih jauh dari tuntutanjaksa. $s5.1umnya, JPU dari Kejati BaIi dalamamar tuntutannya meminta pada majelis hakimuntuk menghulum Arnawa selama 3,5 tahunpenjara dan denda Rp l0ojuta subsidair 6 bulankunrngan.

Sebagaimana diketahui, Wayan Arnawa yang

mantan Kadis PU Karangasem divonis 1,5 tahunoleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Denpasar.Dalam amar putusan yang dibacakan majelishakim pimpinan Hasoloan Sianturi, terdakwaAr-nawa dinyatakan tidak terbukti bersalah sesuaidakrraan primer Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31Tahlrn 1999 tentang fipikor, sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah kedalam tlU No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 4yat 1 ke-l KUHP jo Pasal&l KUHP. Namrur, terdahn'a dinyatakanterbuktibersalah yakni mengu4tungkan pihak lain atausuatu korporasi sesuai dakwaan subsider, yaknipasal 3jo Pasal 18 UU NIo. 31 Tahun 1999 tentangTipikor yang diubah ddn ditambah menjadi UUNo. 20 Tahun 2001.

|alam perkara iru tdrdakwa selaku lGdis PUKabupaten IGrangasem. dalam rentang waktutahun 2009 dan 2010, menjadi Kuasa Peng-guna Anggaran (KPA) dan telah menerbitkansurat persetujuan pembayaran dalam proyekpengembangan sistem distribusi air minumdan pengadaan konstrulsi jaringan air minumyang lazim dikenal sebagai proyek pipanisasi.Proyek senilai Rp 29 miliar ini untuk empatkecamatan, yakni Kecamatan Abang, Keca-matan Karangasem, Xlecamatan Manggis danKecamatan Kubu. Proyek tersebut dikerjakanPT Adhi Karya (Persero) selaku pemenangtender. Dalam kurun waktu 2009 hingga 2010,realisasi anggzrran negara untuk pembayaranpipa galvani senilai Rp 9.874.405.380, sedangkannilai barang yang diterima beserta ongkos kirimadalah Rp 6. 17O.082.O7 S.Sehingga terjadi selisihRp 3.704.323.302 sebagai' kerugian keuangannegara. (kmb37)