sumber-sumber han

28
Loading… KELOMPOK 3 Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MH

Upload: aldo-pasha-permana

Post on 17-Nov-2015

57 views

Category:

Documents


20 download

DESCRIPTION

Presentrasi Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara

TRANSCRIPT

PowerPoint Presentation

Loading

KELOMPOK 3Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MH

PRESENTASIKELOMPOK 3Oleh :- Aldo Pasha Permana 3111 3023- Heru Triono 3111 3005- Roni Jaya Putra 3111 3003- Sintong Lumbunraja 3111 3095- Radiapo Hasiholan Sinaga 3111 3105- Herman 3111 3059

Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 3

Sumber Sumber HAN

Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 3

Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 3

Pengertian Sumber HukumJenis Jenis Sumber HANAnalisa Terkait Sumber HANYang Kami Jelaskan ?

Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 3

Pengertian Sumber HukumJenis Jenis Sumber HANAnalisa Terkait Sumber HANDisini akan dibahas apa Pengertian dari Sumber Hukum itu sendiri .Disini akan dibahas : Sumber Hukum MaterilSumber Hukum FormalDisini akan dijelaskan Penerpan dari Sumber Hukum itu sendiri .Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 3

Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 3

Semoga Presentasi ini bisa Bermanfaat untuk Kita Semua

Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 3

Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 3

Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 3

SELAMAT MEMPERHATIKAN

START

Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 3

Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 3

Pengertian Sumber Hukum

Sumber Hukum adalah Segala Sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya Aturan Hukum.

Sumber Hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.

Sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Sumber Hukum Sebagai Asas atau Sebagai Permulaan dari Hukum.

Sumber Hukum Sebagai Sumber dimana kita dapat Mengenal Hukum itu sendiri seperti UU dll.Itulah Beberapa Pengertian dari Sumber Hukum

KELOMPOK 3Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MH1

13

Sumber Hukum dalam HAN ada 2 Yaitu :

Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi isi dari suatu hukum.Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dapat dilihat dari bentuk dan pembentukan suatu hukum.Kesimpulan

Dengan demikian sumber hukum formal merupakan pemberian bentuk pernyataan bahwa sumber hukum materiil dinyatakan berlaku, dan ini berarti bahwa sumber hukum materiil bisa berlaku jika sudah diberi bentuk atau dinyatakan berlaku dengan hukum formal.Jenis Jenis Sumber HukumDosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 32

14

Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi isi dan aturan hukum HAN :

SUMBER HISTORIK (SEJARAH)

SUMBER SOSIOLOGIS/ANTROPOLOGIS

SUMBER FILOSOFIS

SUMBER EKONOMI

Sumber Hukum MateriilDosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 33

15

Sejarah Hukum atau Sejarah Lainnya dapat menjadi Sumber Hukum Materiil dalam arti ikut berpengaruh atas penentuan materi aturan hukum, misalnya dalam studi perkembangan hukum, dari sudut sejarah ini ada dia jenis sumber hukum, yaitu :

UU dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Karena terdapat unsur yang dianggap baik maka oleh pemerintah dapat dijadikan materi pembuatan peraturan perundang-undangan dan diberlakukan sebagai bahan untuk hukum positif. Contoh : Hukum Romawi --> Hukum Perancis --> Hukum Belanda --> Hukum Hindia Belanda --> Hukum indonesia.Dokumen-dokumen yaitu dokumen-dokumen dari suatu masa hingga diperoleh gambaran tentang hukum yang berlaku di masa itu yang mungkin dapat diterima untuk dijadikan bahan hukum positif untuk saat sekarang. Contoh : Prasasti Majapahit Tentang Sumpah Palapa Gajahmada berbunyi Bhinneka Tunggal Ika.

Sumber Historik (Sejarah) Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 34

16

Menyoroti lembaga-lembaga sosial sehingga dapat diketahui apa yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Berdasarkan pengetahuan dari lembaga-lembaga sosial itu dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain secara sosiologis, sumber hukum adalah faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan materi hukum positif.

Contoh : Pandangan Ekonomis, Agamis dan Psikologi Masyarakat.

-> Karena Hukum akan sesuai dengan Realitas Sosial/Kehidupan masyarakat

Sumber Sosiologis/AntropologisDosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 35

17

Dari Sudut Filsafat ada dua masalah penting yang dapat menjadi sumber hukum, yaitu :

Ukuran untuk menentukan bahwa sesuatu itu bersifat adil, karena hukum dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan sebagai sumber hukum materiil bagi HAN.Faktor-faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum. Hukum itu diciptakan agar ditaati, oleh sebab itu semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum harus diperhatikan dalam pembuatan aturan HAN.

Sumber FilosofisDosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 36

18

Faktor ekonomi terdapat dalam kehidupan masyarakat yang tersusun dalam struktur ekonomi masyarakat akan mempengaruhi aturan-aturan hukum.

Contoh : Aturan tentang BBM subsidi hanya untuk sepeda motor dan kendaraan umum.

Faktor ekonomi itu merupakan dasar yang riil yang sangat berpengaruh sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil bagi HAN.

Sumber EkonomiDosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 37

19

Sumber-sumber hukum formal dari HAN adalah :

UNDANG-UNDANG (HAN TERTULIS)

PRAKTEK ADMINISTRASI NEGARA (KONVENSI)

YURISPRUDENSI

DOKTRIN

Sumber Hukum FormalDosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 38

20

Dalam hal yang dimaksud dengan UU sebagai sumber hukum formil mecakup semua produk hukum dalam segala bentuk dan cara pembuatannya yang mengikat semua penduduk secara langsung.Dalam pasal 7 UU No. 10 tahun 2004 tentang pembentukan pemerintahan peraturan perundang-undangan, jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),b. Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU),c. Peraturan Pemerintah (PP),d. Peraturan Presiden (PERPRES),e. Peraturan Daerah (PERDA), termasuk didalamnya Qanun yang berlaku di Nangroe Aceh Darussalam serta Perdasus dan Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua. Peraturan daerah (PERDA) meliputi peraturan-peraturan berikut.1) Peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur.2) Peraturan daerah kabupaten/kota yang dibuat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/wali kota.3) Peraturan desa/peraturan yang setingkat. Peraturan ini dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Undang-Undang (HAN Tertulis)Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 39

21

Konvensi sebagai sumber hukum adalah berupa praktek pejabat pemerintahan. Konvensi tidak tertulis tetapi dipraktekkan didalam kenyataan oleh pejabat administrasi negara, Konvensi ini penting, mengingat HAN selalu bergerak dan berkembang dan dituntut perubahannya oleh situasi pada saat itu. (contoh : asas-asas umum pemerintahan yang baik) Tuntutan situasi yang sering terjadi secara mendadak dan cepat serta sulit diimbangi dengan lahirnya hukum tertulis maka konvensi itu dipakai sebagai sumber hukum.

Contoh : Upacara Bendera Peringatan Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus, Peletakan Posisi Photo Presiden dan Wakil Presiden di Kantor-kantor pemerintahan, Setiap Sidang DPR dengan anggota baru maka dipilih menjadi ketua sementara dan wakil ketua sementara sebelum terpilihnya Ketua dan wakil ketua MPR/DPR dengan memperhatikan umur anggota yang tertua dan yang termuda, Program 100 hari kerja kabinet baru, Acara menyerahkan cinderamata dengan tamu negara.

Praktek Administrasi Negara (Konvensi)Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 310

22

Yurisprudensi adalah putusan hakim administrasi negara (PTUN) yang telah lalu yang memutuskan perkara administrasi negara dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yurisprudensi lahir berkaitan dengan prinsip hukum bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya yg terdapat dalam UU No.14 Tahun 1 970 Pasal 27 ayat (1) .Kewenangan bagi hakim untuk mencari sendiri aturan hukum untuk memutus, yang disebabkan belum adanya aturan hukum yang berkaitan dengan pokok sengketa, sehingga hakim menggali hukum berdasarkan keyakinannya sendiri sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat.

YurisprudensiDosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 311

23

Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum. Pendapat ahli hukum dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi yang kemudian dapat dijadikan dasar timbulnya kaidah-kaidah hukum dalam HAN.

Doktrin baru dapat menjadi sumber hukum formil bila doktrin diterima oleh masyarakat tanpa melalui proses perundangan biasanya melalui yurisprudensi.

Sebaliknya, doktrin tidak lagi menjadi sumber hukum formil, bila doktrin yang dimaksud pada suatu saat tidak dianggap lagi sesuai dengan perkembangan masyarakat maka doktrin tidak berlaku lagi sebagai sumber hukum formil tanpa dilakukan pencabutannya secara resmi.

DoktrinDosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 312

24

HaluanKepri - Jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) dan honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dikurangi selama bulan Ramadhan 1435 H. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pegawai yang beragama Islam beribadah di bulan suci tersebut.Pengurangan jam kerja itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Kepri cq Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Nomor: 556/BKPP-05/VI/2014. Sesuai SE itu, jam kerja pegawai di lingkungan Pemprov Kepri berkurang dari 36 jam menjadi 32,5 jam selama satu minggu di bulan puasa. Dengan demikian, jam kerja pegawai Pemprov Kepri hingga pukul 15.00 WIB setiap hari, kecuali hari Jumat."Jam kerja pada hari Senin hingga Kamis mulai pukul 08.00 hingga pukul 15.00 WIB. Sedangkan hari Jumat mulai pukul 08.00 hingga pukul 14.00 WIB dan istirahat sholat Jumat pada pukul 11.30 - 13.00 WIB," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri Robert Iwan Loriaux kepada wartawan, Sabtu (28/6).Selain itu, selama bulan puasa Ramadhan, apel pagi dan rutinitas olahraga tiap minggunya ditiadakan. "Selama bulan puasa, apel pagi dan olahraga ditiadakan," kata Robert Iwan Loriaux seraya mengatakan SE itu telah disampaikan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kepri sehingga bisa langsung disosialisasikan dan diterapkan.

Kasus HANDosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 313

25

Peristiwa tersebut terjadi di Kepulauan Riau dan berlaku untuk seluruh PNS di Kepulauan Roai. Kebijakan ini berlaku berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Kepri cq Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Nomor: 556/BKPP-05/VI/2014. Kebijakan ini dibuat karena mempertimbangkan faktor agama, menghormati yang sedang menjalankan ibadah puasa supaya dapat menjalankannya lebih khusuk. Selain itu, diberlakukannya kebijakan ini supaya tidak ada PNS yang meliburkan diri, bermalas-malasan, atau terlambat datang kerja karena alasan berpuasa. Dengan pemotongan jam kerja ini akan juga tetap mengefektifkan kinerja mereka.Mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara muslim yang besar di dunia, dimana mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, maka dapatlah dikatakan bahwa faktor tersebut dapat menjadi pertimbangan dan merupakan sumber hukum materiil dibuatnya Surat Edaran Gubernur tesebut yakni dari faktor sosiologis yang dilihat dari segi agama.Surat Edaran (SE) Gubernur Kepri cq Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Nomor: 556/BKPP-05/VI/2014 juga merupakan sumber Hukum Administrasi Negara di Indonesia yakni sebagai sumber hukum formil, karena Surat Gubernur ini juga merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis di Indonesia. Surat Gubernur ini sebagai sumber hukum formil bagi berlakunya pengurangan jam kerja PNS di Kepulauan Riau.

Analisa KelompokDosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 314

26

Sumber Hukum MateriilSumber Hukum FormalSumber Hukum

Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 3A. HistorisB. Sosiologis / AntropologisC. FilosofisD. EkonomiUU - Berdasarkan Pasal 7 UU No. 10 tahun 2004 :1. UUD2. UU/PERPU3. PP4. PERPRES5. PERDA -Provinsi -Kab/Kota -DesaB. Konvensi C. YurisprudensiD. Doktrin15

THANKS

Semoga Presentasi Ini Bermanfaat

Dosen Pengampu : Ibu Christiani Prasetiasari, SH, MHKELOMPOK 3

Tahu bahwa kita tahu apa yang kita ketahui dan tahu bahwa kita tidak tahu apa yang tidak kita ketahui, itulah pengetahuan sejati. Copernicus (1473154a3)

28