sumber: walhi jakarta - kontras.org pemetaan penanganan kasus oleh... · kota kendari demi...
TRANSCRIPT
-
Matriks Kasus Pelanggaran HAM di Sektor SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup WALHI Jakarta No Kronologis Kasus Waktu
Pelaporan Penerima Janji Yang dilakukan Efek Status Kasus
1 Penembakan dan sweeping yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap warga di 7 (tujuh) desa yang menolak keberadaan TPST Bojong. 5 orang luka tertembak, 34 orang ditahan, dan pengrusakan rumah akibat sweeping yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Selain kriminalisasi, warga juga menghadapi tindakan premanisme yang dilakukan oleh PT. WGS dan Pemerintah, dan aparat kepolisian yang membiarkan tindakan premanisme tersebut
23 November 2004
AH. Garuda Nusantara dan Enny Soeprapto
Membantu menyelesaikan kasus ini dan turun ke lapangan
AH. GaruNusantara dan Enny Soeprapto langsung turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, dan mengirimkan surat ke pihak-pihak yang berkonflik antara lain ke Kepolisian, Bupati Bogor dan PT. WGS.
da Kasus pelanggaran HAM masih terus terjadi, meskipun Komnas HAM telah turun ke lapangan
Untuk yang kedua kalinya, MM. Billah juga datang ke lapangan ketika kondisi di lapangan kembali memanas, sayangnya MM. Billah berada disana, bukan dalam kapasitasnya sebagai anggota Komnas HAM
Meskipun warga berhasil memperjuangkan hak atas lingkungannya, sampai saat ini ketidakjelasan tindaklanjut dari kerja-kerja Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus ini sehingga pelaku-pelaku pelanggar HAM tidak terkena hukuman atas tindakan pelanggaran HAM yang telah dilakukan.
2 Petani di Bulukumba yang melakukan perlawanan terhadap PT. Lonsum yang mengokupasi tanah petani, dihadapkan pada tindakan kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat Kepolisian dan PT. Lonsum.
Aparat kepolisian
22 Juli 2003 MM. Billah Komnas akan menempuh langkah-langkah cepat dan mendesak untuk menyelesaikan kasus ini, dengan mengirimkan surat dan membentuk
Komnas HAM kemudian menurunkan tim yang diketuai oleh MM. Billah. Perkembangan lanjutannya Tim Gabungan Komnas
Hasil dari temuan Komnas yang menyatakan tidak adanya indikasi pelanggaran HAM di Bulukumba
Sampai saat ini, masyarakat masih terus berjuang untuk terus melakukan reclaiming terhadap tanah mereka yang diambil oleh PT.
Sumber: WALHI Jakarta
-
melakukan penembakan terhadap ratusan petani yang menduduki kantor polisi, yang mengakibatkan 3 orang petani tewas, 36 orang ditangkap, 26 orang masuk kedalam DPO. Ini belum termasuk sejumlah korban luka tembak dan petani yang mengungsi ke hutan-hutan atau daerah lain yang belum diketahui jumlahnya.
tim pencari fakta untuk turun melakukan pemantauan dan investigasi di lapangan
HAM yang dipimpin oleh MM. Billah pada siaran persnya tanggal 19 September 2003 yang disampaikan di Makassar meyatakan bahwa dalam kasus Bulukumba Tim menemukan indikasi kuat adanya Pelanggaran HAM Berat, yang tentu saja melukai rasa keadilan bagi korban.
telah melukai rasa keadilan bagi korban, dan bahkan Kapolda Sulsel segera mengalihkan kasus ini menjadi kasus kriminalisasi terhadap aktivis WALHI Sulsel
Lonsum.
3 Operasi yang digelar pada Oktober 2002 oleh Pemda terhadap masyarakat adat dan petani Meler-Kuwus, Ruteng Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan dalih pengamanan areal kawasan hutan lindung. Akibat dari operasi tersebut masyarakat adat dan petani Meler-Kuwus mengalami tindak kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Tim Terpadu Pemkab Manggarai (gabungan Mapolres Manggarai, Kodim 1612, Kejari, Satuan Pol PP, Dinas Kehutanan, BKSDA, aparat Pemda serta beberapa orang preman yang diduga dibayar), yang mengakibatkan
MM. Billah Komnas HAM berjanji akan segera menindaklanajuti pengaduan ini dengan menurunkan tim pemantauan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah mengambil tindakan dengan menurunkan Tim Pemantauan yang di ketuai oleh MM. Billah (ketua Sub Komisi Pemantauan saat itu), serta beranggotakan Hasballah M.Saad, 3 (tiga) orang asisten komisoner, serta seorang kriminolog dari Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala. Saat itu, Tim memulai pekerjaan pemantauan dari tanggal 22 April hingga tanggal 24 April 2004, di
Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM diputuskan untuk selesai dengan rekomendasi dilakukan proses negosiasi, padahal korban dan tim advokasi yang mendampingi kasus ini mendesak agar kasus ini didorong pada proses
Sumber: WALHI Jakarta
-
Sejak kedua operasi tersebut digelar telah terjadi tindakan penangkapan dan penyiksaan warga Meler-Kuwus, mengakibatkan sedikitnya 117 rumah/pondok dibakar, 7 rumah dirobohkan, 7 orang menderita gangguan psikologis, 2 orang gila, 19 orang hilang, 1 ibu meninggal dunia, dan 91 orang ditangkap dan dipenjara, ratusan ibu-ibu dan anak-anak traumatik ditambah 2.000 ha lahan tanaman produktif petani siap panen (kopi, vanili, cengkeh, nangka, kemiri, pisang, kacang-kacangan, dan holtikultura) dibabat dan dibakar. Sejak kedua operasi tersebut digelar telah terjadi tindakan penangkapan dan penyiksaan warga Meler-Kuwus, mengakibatkan sedikitnya 117 rumah/pondok dibakar, 7 rumah dirobohkan, 7 orang menderita gangguan psikologis, 2 orang gila, 19 orang hilang, 1 ibu meninggal dunia, dan 91 orang ditangkap dan dipenjara, ratusan ibu-ibu dan anak-anak traumatik ditambah 2.000 ha lahan tanaman produktif petani siap panen
Kupang dan Manggarai. Selanjutnya, hasil dari pemantauan ini ditindaklanjuti dengan Penyelidikan lebih lanjut oleh KOMNAS HAM dengan menurunkan Tim yang sama pada tanggal 31 Agustus 2004 hingga 4 September 2004 di Kupang da Manggarai.
pro justicia, namun desakan itu tidak dipenuhi oleh Komnas HAM
Sumber: WALHI Jakarta
-
(kopi, vanili, cengkeh, nangka, kemiri, pisang, kacang-kacangan, dan holtikultura) dibabat dan dibakar
4 Tindakan kekerasan dan pembunuhan sewenang-wenang terhadap masyarakat adat dan petani di Desa Runtu, Kecamatan Arut Selatan (Arsel), Kabupaten Kota Waringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Di mana dalam peristiwa ini dilaporakn bahwa pasca insiden berdarah pada hari Kamis, 26 Mei 2005 yang mengakibatkan tewasnya 1 orang warga, 2 orang luka tertembak, serta setidaknya 40-an warga ditangkap dan sempat ditahan
2 Juni 2005 Amidhan dan Syafrudin Bahar
Komisoner berjanji akan segera melakukan kordinasi cepat dengan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim G. Nusantara serta para komisoner yang berada di Sub Komisi Hak Sosial Politik (Hak Sipol) untuk mengambil langkah-langkah penting dan mendesak terhadap penanganan kasus ini, sebagaimana yang diharapkan oleh Tim (Pengadu).
Mengirimkan surat ke Kapolda Kalteng, dan Kapolres, serta Bupati Kotawaringin Barat
Tidak berpengaruh terhadap para pelaku pelanggar HAM, karena memang selama ini dianggap tidak ada yang mampu menghadapi para aktor pelanggar HAM ini, termasuk Komnas HAM
Untuk sementara kondisi keamanan warga masih terkendali, meskipun terus diliputi rasa kekhawatiran, karena pelaku pelanggar HAM masih dengan leluasa bergerak.
5 Kekerasan dan Tindakan Pelanggaran HAM dalam Kasus Perkebunan Sawit PT Panca Surya Agrindo (PT PSA) Riau dengan para petani di Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Riau yang terjadi pada tanggal 20 November 2004
23 Maret 2005 Lies Sugondo Komnas berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan komisioner yang lain dan menempuh langkah-langkah urgency dengan mengirimkan surat ke pihak-pihak yang berkepentingan
Mengirimkan surat ke Bupati dan Kapolres Rokan Hulu. Komnas HAM, dalam hal ini Amidhan turun ke lapangan, itupun bukan karena agenda pemantauan, melainkan atas desakan dari tim
Nasib korban tidak mengalami perubahan
Masih terkatung-katung, karena perusahaan masih dengan leluasa bergerak
Sumber: WALHI Jakarta
-
advokasi yang berada di Riau
6 Terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Brimob yang mengawal perusahaan, 1 orang tewas ditembak dalam jarak dekat dan ratusan warga lainnya ditangkap dan dianiyaya. Sejumlah besar pasukan Brimob bersiap mengawasi jalannya aksi pendudukan masyarakat. Mereka melakukan intimidasi dengan menangkap seorang warga yang kemudian dipaksa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aparat brimob terkejut begitu mendengar syair tanah air yang diucapkan hanya air, warga yang ditahan menjelaskan bahwa tanah mereka sudah diambil oleh Australia.
2004 Hasballah M Saad dan MM Billah
Komnas HAM berjanji akan melakukan tindakan yang cepat dan mendesak sebagaimana yang diminta oleh pengadu
Tim Komnas HAM yang terdiri dari MM Billah dan Hasbalah M Saad serta beberapa staf tiba di Maluku pada tanggal 25 Mei 2004 untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di lokasi tambang pada
-
senang menolak pembangunan bandara yang berada di tanah pertanian petani, sehingga mengakibatkan sedikitnya 8 orang petani ditahan, 14 orang tertembak, dan puluhan orang lainnya luka-luka akibat tindakan repressif aparat kepolisian.
pengadu. Untuk langkah petama, Komns akan mengirmkaan surat ke pihak2 terkit
untuk melakukan pemantauan, yang dalam hal ini dilakukan oleh MM. Billah
karena kriminalisasi terus dilakukan, khususnya kepada aktivis dan pemimpin-pemimpin kelompok tani
petani
8 Konflik panjang antara nelayan tradisonal dengan nelayan modern jaring batu sudah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu telah mengakibatkan sejumlah pelanggaran HAM, antara lain kriminalisasi terhadap nelayan tradisional. Selain itu juga pembiaran terhadap pelanggaran perundang-undangan yang telah memicu konflik yang berujung pada pelanggaran HAM di Kabupaten Bengkalis
23 Maret 2005 Lies Sugondo Komnas berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan komisioner yang lain dan menempuh langkah-langkah urgency dengan mengirimkan surat ke pihak-pihak yang berkepentingan
Komnas HAM hanya mengirimkan surat ke instansi terkait, antara lain ke Polres Bengkalis dan Bupati Bengkalis
Surat-surat yang dikirimkan oleh Komnas HAM tidak berpengaruh banyak terhadap kondisi di lapangan. Kriminalisasi terus saja terjadi
Masih ada satu orang nelayan yang ditahan di Polres Bengkalis, dan upaya banding di pengadilan tinggi ditolak.
9 Kasus Korumba Dimana 12 KK akan terancam dengan penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sultra bersama dengan Pemerintah Kota Kendari demi kepentingan penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional tahun 2006.
2005 Amidhan dan Safrudin Bahar
Komisoner berjanji akan segera melakukan koordinasi cepat dengan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim G. Nusantara serta mengambil langkah-langkah penting dan
Mengirimkan surat ke instansi-instansi terkait, antara lain Departemen Agama, Gubernur Sultra dan Polda Sultra. Komnas HAM dalam hal ini MM. Billah datang ke lokasi dan melakukan upaya
Kegagalan mediasi yang dilakukan oleh Komnas, semakin merugikan masyarakat, karena akhirnya 12 KK tersebut tetap digusur
12 KK melakukaan gugatan hukum terhadap pemerintah atas penggusuran paksa yang terus dilakukan untuk pelaksanaan MTQ
Sumber: WALHI Jakarta
-
mendesak terhadap penanganan kasus ini, sebagaimana yang diharapkan oleh Tim (Pengadu) dengan mengirimkan surat kepada instansi-instansi terkait. Komnas HAM juga mengusulkan akan membantu untuk memediasi antara pihak yang bersengketa dalam hal ini 12 KK tersebut dan pemerintah provinsi Sultra.
mediasi, namun upaya mediasi yang digagas oleh Komnas gagal
paksa
10 Kasus ITP Kalsel Terdapat 3.697 jiwa keluarga nelayan di Desa Rampa, Semayap, Kotabaru Hilir dan Kotabaru Hulu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan Indonesia didera penderitaan akibat hilangnya sumber kehidupan nelayan. Derita tersebut muncul ketika PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk (PT ITP), yang dimiliki oleh Heidelberg Cement Group Jerman bergerak dibidang usaha semen, berlokasi di Tarjun Kabupaten Kotabaru
2005 Komnas berjanji akan segera melakukan langkah-langkah mendesak, dengan mengirimkan surat ke instansi-instansi terkait
Komnas mengirimkan surat ke Gubernur Kalsel dan Kapolda Kalsel
Surat dari Komnas HAM tidak berpengruh terhadap tindakan kriminalisasi aktivis dan pengurus OR
PT. ITP berhasil dipaksa untuk bertemu dengan organisasi rakyat, karena adanya desakan dari Internasional kepada PT. ITP di Jerman
Sumber: WALHI Jakarta
-
Kalimatan Selatan melakukan pengerukan Alur dan Kolam Perairan Fasilitas Dermaga, berdasarkan Ijin Menteri Perhubungan KP 134 Tahun 2002 tanggal 30 April 2002. Hingga akhirnya pada tanggal 16 Juni 2004, setelah melakukan aksi selama tujuh hari, Polres Kotabaru melakukan pembubaran aksi secara paksa yang diikuti dengan pemukulan terhadap nelayan dan aktivis, serta 3 (tiga) orang aktivis Lingkungan Hidup atas nama Rahmat Sumarlin (28)--aktivis WALHI Kalsel; Kisworo (29)aktivis Sumpit Kalsel, Abu Sayaff (31), serta 2 (dua) orang nelayan Rampa masing-masing H. Abdullah (60) dan Zainal (35), ditangkap dan ditahan di Kepolisian Resort Kotabaru. Pada tanggal 19 Juni 2004, dua nelayan yang ditangkap hanya dijadikan saksi, dan pada tanggal 21 Juni 2004, ketiga aktivis lingkungan hidup telah ditangguhkan penahanannya. Namun upaya mengkriminalkan nelayan belumlah berhenti, dimana PT. ITP mengadukan Ketua dan Sekretaris Ikatan Nelayan Saijaan sebagai tersangka.
Sumber: WALHI Jakarta
-
11 Aksi premanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna melalui Satpol PP, Dinas Kehutanan dan preman terhadap masyarakat adat Kontu Muna-Sulawesi Tenggara, aksi premanisme tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban pada masyarakat. Aksi premanisme yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Muna tersebut bertujuan untuk mengusir secara paksa masyarakat adat Kontu Muna Sulawesi Tenggara dari tanahnya yang telah ditempati secara turun temurun, yang diklaim oleh negara sebagai kawasan hutan lindung
30 November 2005
Komnas HAM berjanji akan segera melakukan upaya yang cepat dan mendesak, termasuk untuk turun melakukan pemantauan di lapangan
Tim Komnas HAM turun ke lapangan
Turunnya Komnas ke lapangan, justru semakin berdampak buruk kepada korban, Komnas HAM jug tidak berupaya memberikan perlindungan hukum kepada petani yang ditemui
Tindakan kekerasan, intimidasi, dan bahkan penggusuran paksa terhadap petani di Kontu oleh Pemkab Muna dengan menggunakan Satpol PP dan preman-preman bayaran. Bahkan beberapa waktu belakangan ini, kondisinya semakin memanas
12 Penembakan yang dilakukan oleh TNI AU terhadap petani di Kampung Cibitung Kecamatan Rumpin, yang mempertahankan tanahnya yang diambil oleh TNI untuk kepentingan pembuatan water training. Dalam insiden ini, 3 orang terluka terkena tembakan, 5 orang ditangkap dan mengalami penyiksaan, dan belasan orang lainnya terluka terkena pukulan, baik kepada laki-laki maupun perempuan.
24 Januari 2007 Taheri Noor & Enny Soeprapto
Komnas HAM berjanji akan turun ke lapangan dan mengirimkan surat ke instansi terkait, khususnya ke pihak TNI AU. Bahkan sebelum peristiwa 22 Januari 2007, petani telah mengadu ke Komnas HAM pada bulan November 2006, dimana Taheri Noor berjanji akan datang ke
Komnas HAM yang terdiri dari Taheri Noor dan Enny S, turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan
Karena Komnas hanya bertemu dengan pihak TNI AU, dan hanya sebatas sampai di Kecamatan, kedatangan Komnas HAM dianggap tidak berpengaruh bagi korban yang tetap
Sampai saat ini, pihak TNI AU masih tetap memaksakan kehendaknya untuk membangun water training, meskipun KASAU berjanji tidak akan melakukan tindakan kekerasan lai di lapangan. Selain kasus kekerasan yang dilakukan
Sumber: WALHI Jakarta
-
TNI AU juga melakukan sweeping ke rumah-rumah warga dan melakukan ancaman dan intimidasi yang telah menimbulkan ketakutan dan trauma bagi warga, khususnya ibu-ibu dan anak-anak
lokasi, namun sebelum janjinya dipenuhi, peristiwa 22 Januari telah terjadi
tidak mendapatkan jaminan dari rasa aman
oleh TNI AU belum ada proses hukumnya, demikian juga dengan konflik agrarianya
Sumber: WALHI Jakarta
-
Evaluasi Komnas HAM 2004 KASUS-KASUS YANG DITANGANI Peristiwa Talangsari Kronologis Talangsari Laporan Permohonan Audiensi kepada Ketua Komnas HAM
Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM Audiensi 9 Februari 2004
Nomor Surat 34/SK-KontraS/II/04 Yang Menerima Komnas HAM tidak bersedia menerima Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan - Yang dilakukan - Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Evaluasi Komnas HAM 2005 KASUS-KASUS YANG DITANGANI Peristiwa Talangsari Kronologis
Talangsari Laporan Permohonan Audiensi kepada Ketua Komnas HAM
Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM Audiensi 8 Februari 2005
Nomor Surat 23/SK-KontraS/I/05 Yang Menerima Abdul Hakim G Nusantara, Hasto Atmodjo, Yuwaldi Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan Tim Hasballah M Saad hanya mengerjakan pengkajian pada kasus
Talangsari. Ketua Komnas HAM belum menerima hasil kerja TIM kajian yang di ketuai oleh Hasballah M Saad karena kesibukan akibat Tsunami.
Yang dilakukan - Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Talangsari Laporan Permohonan Audiensi kepada Ketua Komnas HAM
Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM Audiensi 3 maret 2005
47/SK-KontraS/II/2005 Yang Menerima Ruswiyati Soeryasaputra Janji - Sikap/perilaku -
1
-
Respon/kebijakan Atas rekomendasi rapat paripurna 23 Februari dibentuk tim penyelidikan berdasarkan UU No. 39 tahun 1999. Tim terdiri dari Enny suprapto (Kekerasan), Samsudin (Hak hidup), Ruswiyati suryasaputra (Perempuan) dan Muhamad Farid (anak-anak) Tim mulai bekerja pada Akhir Maret hingga Awal April 2005
Yang dilakukan Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo Laporan 16 April 2005 pukul: 08.30-09.45 Wib Audiensi - Yang Menerima / Yang Wawancara
Ruswiyati
Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan Yang dilakukan Wawancara Korban Inisial P
Bobot Pertanyaan Kurang Kronologis waktu Baik Kronologis Tempat Baik Ciri ciri Pelaku Tidak digali Saksi Tidak digali Tindak Pidana Tidak digali Kerugian yang diterima korban Tidak digali Harapan / Tuntutan Korban Tidak digali Materi penting lainnya Proses Islah
Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo Laporan 16 April 2005 pukul: 09.50- 10.15 Wib Audiensi - Yang Menerima / Yang Wawancara
Ruswiyati
Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan Yang dilakukan Wawancara Korban Inisial L
Bobot Pertanyaan Cukup Kronologis waktu Baik Kronologis Tempat Kurang Ciri ciri Pelaku Tidak digali Saksi Tidak digali Tindak Pidana Tidak digali
2
-
Kerugian yang diterima korban Tidak digali Harapan / Tuntutan Korban Tidak digali Materi penting lainnya - Teror dan pelecehan terhadap perempuan - perlindungan anak anak
Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo Laporan 16 April 2005 pukul: 10.30-10.45 Audiensi - Yang Menerima / Yang Wawancara
Ruswiyati
Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan - Yang dilakukan Wawancara terhadap Korban Inisial PHS
Bobot Pertanyaan Baik Kronologis waktu Kurang Kronologis Tempat Baik Ciri ciri Pelaku Tidak digali Saksi Tidak digali Tindak Pidana Tidak digali Kerugian yang diterima korban Tidak digali Harapan / Tuntutan Korban Tidak digali Materi penting lainnya
Efek Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
3
-
Kronologis Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo Laporan 16 April 2005 pukul: 10.45-1 1. 50 Audiensi - Yang Menerima / Yang Wawancara
Ruswiyati
Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan - Yang dilakukan Wawancara terhadap Korban Inisial T
Bobot Pertanyaan Baik Kronologis waktu Kurang Kronologis Tempat Baik Ciri ciri Pelaku Kurang Saksi T (Saksi Korban) Tindak Pidana Tidak digali Kerugian yang diterima korban Tidak digali Harapan / Tuntutan Korban Tidak digali Materi penting lainnya Rekayasa penyerbuan (adanya konspirasi), pembagian kompensasi yang tidak adil, adu domba oleh Hendropriyono, penjualan TTD untuk islah
Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo Laporan Sabtu 16 april 2005 pukul: 13.08-13.15 Audiensi - Yang Menerima / Yang Wawancara
Ruswiyati
Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan - Yang dilakukan Wawancara terhadap Korban Inisial W
Bobot Pertanyaan Kurang & Tidak mendalam Kronologis waktu Kurang &Tidak mendalam Kronologis Tempat Tidak digali Ciri ciri Pelaku Tidak digali Saksi W (Saksi Korban) Tindak Pidana Tidak digali Kerugian yang diterima korban Tidak digali
4
-
Harapan / Tuntutan Korban Tidak digali Materi penting lainnya
Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo Laporan Sabtu 16 April 2005 pukul : 13 .15-14.15 Wib Audiensi - Yang Menerima / Yang Wawancara
Ruswiyati
Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan - Yang dilakukan Wawancara terhadap Korban Inisial S
Bobot Pertanyaan Baik Kronologis waktu Kurang Kronologis Tempat Baik Ciri ciri Pelaku Tidak digali Saksi Tidak digali Tindak Pidana Tidak digali Kerugian yang diterima korban Tidak digali Harapan / Tuntutan Korban Tidak digali Materi penting lainnya Kekerasan terhadap perempuan
Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo Laporan Sabtu 16 April 2005 pukul: 14.30-15-15 wib Audiensi - Yang Menerima / Yang Wawancara
Ruswiyati
Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan - Yang dilakukan Wawancara terhadap Korban Inisial SY
Bobot Pertanyaan Baik Kronologis waktu Baik Kronologis Tempat Baik Ciri ciri Pelaku Tidak digali Saksi Tidak digali Tindak Pidana Tidak digali Kerugian yang diterima korban Tidak digali
5
-
Harapan / Tuntutan Korban Tidak digali Materi penting lainnya Proses Islah yang pernah berlangsung
Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Pemantauan Kerja Komnas HAM di Solo Laporan Sabtu 16 April 2005 pukul: pukul: 15.15-16.30 Audiensi - Yang Menerima / Yang Wawancara
Ruswiyati
Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan - Yang dilakukan Wawancara terhadap Korban Inisial SJ
Bobot Pertanyaan Baik Kronologis waktu Tidak digali Kronologis Tempat Baik Ciri ciri Pelaku Tidak digali Saksi Tidak digali Tindak Pidana Tidak digali Kerugian yang diterima korban Tidak digali Harapan / Tuntutan Korban Tidak digali Materi penting lainnya
Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo Laporan Sabtu 16 April 2005, pukul 16.00-16.30 Audiensi - Yang Menerima / Yang Wawancara
Ruswiyati
Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan - Yang dilakukan Wawancara terhadap Korban Inisial ST
Bobot Pertanyaan Baik Kronologis waktu Tidak digali Kronologis Tempat Baik Ciri ciri Pelaku Tidak digali
6
-
Saksi Tidak digali Tindak Pidana Tidak digali Kerugian yang diterima korban Tidak digali Harapan / Tuntutan Korban Tidak digali Materi penting lainnya
Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Pemantauan kerja Komnas HAM di Solo Laporan Sabtu 16 April 2005, pukul 16.30-17.00 Audiensi - Yang Menerima / Yang Wawancara
Ruswiyati
Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan - Yang dilakukan Wawancara terhadap Korban Inisial SG
Bobot Pertanyaan Kurang Kronologis waktu Kurang Kronologis Tempat Baik Ciri ciri Pelaku Tidak digali Saksi Tidak digali Tindak Pidana Tidak digali Kerugian yang diterima korban Tidak digali Harapan / Tuntutan Korban Tidak digali Materi penting lainnya
Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Talangsari Laporan Audiensi 20 Juni 2005
Nomor Surat 206/SK-KontraS/VI/2005 Yang Menerima M Farid Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan telah mengirimkan surat kepada Pangdam Sriwijaya dan Korem
Garuda Hitam, namun belum ada jawaban. Komnas belum ada pleno untuk hasil penyelidikan kasus Talangsari, UU 39 / 1999 tidak berlaku surut jadi pelaku tidak bisa segera
7
-
dipanggil, hanya bisa memeriksa institusi terkait saja. Yang dilakukan Akan menyurati kembali Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Talangsari Laporan Audiensi 19 Juli 2005
Surat Nomor 206/SK-KontraS/VI/2005 Yang Menerima Abdul Hakim Garuda Nusantara Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan Memberi penjelasan bahwa belum ada jawaban surat dari Korem 043
Garuda Hitam atas surat yang dikirim Komnas HAM untuk mendapatkan BAP kasus Talangsari
Yang dilakukan Akan menyurati kembali Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Talangsari Laporan Audiensi 29 September 2005
Nomor Surat 347/SK-KontraS/IX/05 Yang Menerima Eny Soeprapto dan Abdul Hakim Garuda Nusantara. Janji Komnas HAM akan meminta ijin pengadilan negeri untuk
meminta BAP dan berkas terkait dengan kasus Talangsari di Korem 043 Garuda Hitam
Sikap/perilaku - Respon/kebijakan mereka tidak bisa memberikan keterangan karena telah terjadi
pergantian pejabat. Mereka sekarang menunggu BAP Korem dan Kejari. Sedangkan Korem tidak bisa memberikan BAP karena alasan hukum tidak bisa berlaku surut
Yang dilakukan Komnas HAM telah mendatangi Korem, Dinsos, Lapas dan Polsek. Instansi intasnsi terkait
Efek Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Surat Meminta Penjelasan Kasus Talangsari Lampung
Nomor Surat 391/SK-KontraS/XI/2005 Laporan Abdul Hakim Garuda Nusantara SH,LLM Ketua Komnas HAM
23 November 2005 Audiensi -
8
-
Yang Menerima - Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan Tidak direspon Yang dilakukan - Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Surat Meminta Penjelasan Kasus Talangsari Lampung
Nomor Surat 416/SK-KontraS/XII/2005 Laporan Abdul Hakim Garuda Nusantara SH,LLM Ketua Komnas HAM
21 Desember 2005 Audiensi - Yang Menerima - Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan Tidak direspon Yang dilakukan - Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Evaluasi Komnas HAM 2006 KASUS-KASUS YANG DITANGANI Peristiwa Talangsari Lampung Kronologis
Meminta Penjelasan Penyelidikan Peristiwa Talangsari Lampung 1989 Nomor Surat 08/SK-KontraS/I/2006
Laporan Ketua Komnas HAM Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LLM 12 Januari 2006,
Audiensi - Yang Menerima - Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan Tidak ada respon Yang dilakukan - Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Aksi dan Audiensi memperingati 18 tahun Talangsari Lampung Laporan Audiensi
9
-
Yang Menerima Zoemrotin K Soesilo Janji laporan tim penyelidik kasus Talangsari akan di
selesaikan pada bulan Maret 2006 Sikap/perilaku Respon/kebijakan Mengeluarkan surat bernomor 022/WATU A/II/2006
atas nama Wakil Ketua Komnas HAM Yang dilakukan Tidak ada hasil penyelidikan hingga bulan maret Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Penjelasan Tindak Lanjut Kasus Talangsari
Surat Nomor 150/SK-KontraS/III/2006 Laporan Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH,LLM Ketua Komnas HAM Audiensi - Yang Menerima - Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan Tidak ada respon Yang dilakukan - Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Talangsari Laporan Permohonan Audiensi Abdul Hakim Garuda Nusantara,
SH,LLM Ketua Komnas HAM Audiensi 21 Maret 2006 Yang Menerima Zoemrotin K Soesila (Wakil Ketua Komnas HAM) Janji Kasus Talangsari akan dibawa di Pleno Komnas pada minggu ke
II bulan April 2006. Sikap/perilaku - Respon/kebijakan Baru 2 orang anggota tim dari 4 orang anggota tim penyelidik
yang menyelesaikan laporan Talangsari, 2 orang lagi sampai tanggal 31 maret akan segera menyelesaikan laporan penyelidikan
Yang dilakukan Tidak diketahui hasil pleno minggu ke II bulan April 2006 Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Kronologis Talangsari Laporan Permohonan Audiensi Abdul Hakim Garuda Nusantara,
SH,LLM Ketua Komnas HAM
10
-
Audiensi 19 Mei 2006 Nomor 219/SK-KontraS/V/2006
Yang Menerima Abdul Hakim Garuda Nusantara, Ruswiyati Soerya Saputra, Eni Soeprapto dan Syamsudin
Janji bulan Juni akan ditindak lanjuti dengan membentuk tim legal analisis atas hasil penyelidikan kasus Talangsari
Sikap/perilaku Tidak memberikan salinan laporan tertulis kepada korban dan keluarga korban yang hadir
Respon/kebijakan Komnas Ham sudah menyelesaikan Laporan penyelidikan kasus Talangsari dan menyatakana terdapat unsure pelanggaran HAM Berat
Yang dilakukan Melakukan kajian hukum hingga bulan Juni Efek - Status kasus Penyelidikan berbasis Undang Undang Nomor 39 tahun 1999
tentang HAM Kronologis Talangsari Laporan Audiensi 6 September 2006
Nomor 347/SK-KontraS/VIII/2006 Yang Menerima Tidak ada satupun Komisioner yang menemui karena bertepatan
dengan kebrangkatan menghadiri pelantikan Komda di Padang Janji - Sikap/perilaku - Respon/kebijakan - Yang dilakukan - Efek - Status kasus Kajian Hukum belum selesai Kronologis Talangsari Laporan Audiensi 3 Oktober 2006
Nomor 384/SK-KontraS/ IX/2006 Yang Menerima Zoemrotin K Soesilo Janji Komnas HAM tetap menjadikan kasus Talangsari sebagai
prioritas, analisa hukum dan laporan diselesaikan akhir 2006 dan akan dibahas di sidang paripurna 11 12 Oktober 2006
Sikap/perilaku - Respon/kebijakan - Yang dilakukan Belum ada kejelasan tentang hasil kajian hukum dan tidak
diketahui keputusan paripurna tanggal 11 12 Oktober 2006 Efek - Status kasus Kajian Hukum belum selesai
11
-
Kronologis Talangsari Laporan Permohonan Audiensi kepada Abdul Hakim Garuda Nusantara,
SH,LLM Ketua Komnas HAM Audiensi 9 Februari 2007
Yang Menerima Zoemrotin K Soesilo Janji Komnas HAM akan menyelesaikan kajian hukum pada bulan
maret 2007 dan jika tidak selesai pada bulan maret akan langsung dimintakan membentuk tim projustitia
Sikap/perilaku - Respon/kebijakan - Yang dilakukan Kajian hukum masih dikerjakan oleh tim Talangsari dan saat ini
masih ditangan Eni Soeprapto Efek - Status kasus Kajian Hukum belum selesai
12
matriks_kasus_komnas_ham.docevaluasi komnas T sari 04,05,06.docWawancara Korban Inisial P