surat edaran direktur jenderal pajak nomor se-...
TRANSCRIPT
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-20/PJ/2017
TENTANG
PENGAWASAN WAJIB PAJAKPASCA PERIODE PENGAMPUNAN
PAJAK
SPH SKetWP
Gateway
LaporanGateway
Salah Tulis/Hitung
Pembetulanatas SKet
LaporanWP
TIP/KPDE
DataEksternal/
Internal
SPTPENGAWASAN PASCA
PERIODE TA
KERANGKA UMUM
PENGAWASAN WP PASCA PERIODE TA
Pengawasan WP PascaPeriode TA
Pengawasan Dalam
Rangka TA
Pengawasan secaraumum
WPTidak
Ikut TA
WP IkutTA
WPTidak
Ikut TA
WP IkutTA
Pasal 18 (2) UU TA
Untuk Masa/Tahun Pajak
setelah TahunPajak Terakhir
KetidaksesuaianHarta, Pelunasan
Uang Tebusan, danLaporan WP
Seluruh jenis pajakbelum daluwarsa
Prioritas
1
1
3
2
2
RUANG LINGKUP••
•
•
Ketentuan UmumPengawasan terhadap WP yangtidak ikut TAPengawasan terhadap WP yangikut TAPenanganan data dan/atauinformasi sehubunganPengawasan WP Pasca PeriodeTA
AKTOR
ACCOUNT REPRESENTATIVESEKSI PENGAWASAN DAN
KONSULTASI II/III/IV
AR/PELAKSANA SEKSIEKSTENSIFIKASI &
PENYULUHAN
FUNGSIONAL/PETUGASPEMERIKSA PAJAK
SE-20/PJ/2017
SE-10/PJ/2017 & SE-11/PJ/2017
PENGAWASAN TERHADAP WP TIDAK IKUT TA
WAJIB PAJAK TIDAK IKUTTA
ARSEKSI WASKON
II/III/IV
AR/PELAKSANA SEKSIEKSTENSIFIKASI &
PENYULUHAN
PEMERIKSAAN
Data Internal/Eksternal
APPROWEB LEMBARPENGAWASA
N
WP
NPWP
NON-NPWP
NPWPJABATAN
DIARSIPKAN
Data Harta sesuaiKetentuan Pasal 18
ayat (2) UU TA SE-10/PJ/2017 & SE-11/PJ/2017
PENGAWASAN SECARA UMUMWAJIB PAJAK TIDAK IKUT TA
ARSEKSI WASKON
II/III/IV
AR/PELAKSANA SEKSIEKSTENSIFIKASI &
PENYULUHAN
Data Internal/Eksternal
APPROWEB
SP2DK
PEMERIKSAAN
SELURUH JENIS PAJAK DENGANMEMPERHATIKAN DALUARSA
PENETAPAN
PENGAWASAN TERHADAP WP IKUT TA
PENGAWASAN WP IKUT TA
•
•
Pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajakuntuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajakterakhir; Ketidaksesuaian data dan/atauinformasi mengenai Harta, pelunasan uangtebusan dan laporan Wajib Pajak.
Ketidaksesuaian data dan/atau informasimengenai Harta, pelunasan uang tebusan danlaporan Wajib Pajak.
PENGAWASAN WP IKUT TA Pelaksanaan kewajiban perpajakan
1. Kompensasi kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Masa
2. Kompensasi kerugian fiskal dalam SPT Tahunan
3. Potensi sumber penghasilan bagi WP (taxbase)
4. Biaya amortisasi untuk aktiva tidak berwujud
5. Biaya penyusutan untuk aktiva berwujud
6. Pengawasan terhadap pengalihan hak
ARSEKSI WASKON
II/III/IV
AR/PELAKSANA SEKSIEKSTENSIFIKASI &
PENYULUHAN
PEMERIKSAAN
PROSEDUR
SP2DKKEWAJIBANWP TAHUN2016 dst.
PENGAWASAN WP IKUT TA Pelaksanaan kewajiban perpajakan
PENGAWASAN WP IKUT TA Ketidaksesuaian data dan/atau informasi
PENGAWASAN WP IKUT TA Ketidaksesuaian Data dan/atau Informasi
1. Gagal Repatriasi dan/atau Gagal Tahan (Holding) 3 Tahun
2. Penggelembungan nilai harta dalam SPT Terakhir
3. Penyesuaian Nilai Harta akibat Surat Pembetulan atas SKet
4. Harta belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan
5. Tidak menyampaikan Laporan Wajib Pajak
ARSEKSI WASKON
II/III/IV
AR/PELAKSANA SEKSIEKSTENSIFIKASI &
PENYULUHAN
JAWAB
Data Internal/Eksternal
APPROWEB
SURATPERINGATAN
WP
KIRIM(TIDAKSESUAI)
TIDAKKIRIM
TIDAK JAWAB
TIDAK SESUAI
SESUAI
DIARSIPKAN
LEMBARPENGAWASA
N
PEMERIKSAAN
STOP
PENGAWASAN WP IKUT TA Ketidaksesuaian data dan/atau informasi
1 & 5
2,3,4
PENGAWASAN SECARA UMUMWAJIB PAJAK IKUT TA
ARSEKSI WASKON
II/III/IV
AR/PELAKSANA SEKSIEKSTENSIFIKASI &
PENYULUHAN
Data Internal/Eksternal
APPROWEB
SP2DK
PEMERIKSAAN
≥ 2016SELURUH JENIS PAJAK
Penanganan data dan/atau informasisehubungan Pengawasan WP
Pasca Periode TA
AKSES DATA•
•1.2.
3.
Data dan/atau informasi yang disampaikan WajibPajak dalam rangka Pengampunan Pajakdigunakan sebagai basis data perpajakan.Akses data dan/atau informasi diberikan kepada:
Kepala KPPAR Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi danPenyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasidan Penyuluhan, apabila belum terdapat AR SeksiEkstensifikasi dan PenyuluhanPegawai DJP lainnya sesuai tugas dan fungsinya.
SUMBER DATA
1.
2.3.4.
5.
BASIS DATA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK:DATA HARTA WAJIB PAJAK PADA SURAT KETERANGAN/SURAT PERNYATAANDATA HARTA WAJIB PAJAK PADA LAPORAN GATEWAYDATA HARTA WAJIB PAJAK PADA LAPORAN WAJIB PAJAKDATA HARTA DAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK PADA SURATPEMBERITAHUAN TAHUNAN PPhDATA HARTA DAN PENGHASILAN WAJIB PAJAK PADA DATAEKSTERNAL DAN DATA INTERNAL
PENGOLAHAN DATA DAN/ATAU INFORMASI WAJIB PAJAK SEHUBUNGANDENGAN KEGIATAN PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
DIREKTORAT TIP
Menyediakan Data
1. KANTOR PUSAT
DIREKTORAT PKPDIREKTORAT EP
DIREKTORATINTELIJEN
MelakukanPemilahan danKompilasi Data
Data HasilPemilahan dan
Kompilasi
Approweb
PENGOLAHAN DATA DAN/ATAU INFORMASI WAJIB PAJAK SEHUBUNGANDENGAN KEGIATAN PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK
DIREKTORAT TIP
2. KPP DAN KANWIL DJP
KPP
Menemukan datainternal/eksternal dan
merekam dalam aplikasi
Data Hasil Pemilahan danKompilasi
Approweb
Kasi PDI
PegawaiKPP
Melakukan Review danMeneruskan ke Kanwil
DJP WP Terdaftar melaluiAplikasi
Kanwil DJP
Menemukan datainternal/eksternal dan
merekam dalam aplikasi
PegawaiKanwil
DJP
BidangDP3
Melakukan Pemilahandan Kompilasi atas datadari KPP dan Kanwil DJP
KETENTUAN UMUM
PENGAWASAN PASCA PERIODETA DILAKUKAN MELALUI:
Pengawasan dalam rangka TA
Pengawasan secara umum
PENGAWASAN DALAM RANGKA TA:•o
•o
o
WP yang tidak ikut TA ketidaksesuaian data dan/atau informasimengenai Harta.WP yang ikut TAPelaksanaan kewajiban perpajakan WP untukmasa/tahun pajak setelah Tahun Pajak terakhir.Ketidaksesuaian data dan/atau informasimengenai Harta, pelunasan uang tebusan, danlaporan WP.
PRIORITAS
1. WP Tidak Ikut TA 2. WP Ikut TA
Pelaksanaan kewajiban perpajakan WP untukmasa/tahun pajak setelah Tahun Pajakterakhir
PENGAWASAN SECARA UMUM DILAKUKANATAS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAINYANG TELAH DILAKUKAN PENGAWASANDALAM RANGKA TA, ANTARA LAIN:
Untuk WP yang tidak ikut TA, dilakukanterhadap pelaksanaan kewajiban perpajakanuntuk masa/tahun pajak atas seluruh jenispajak dengan memperhatikan daluwarsapenetapan;
•
UNTUK WP YANG IKUT TADILAKUKAN TERHADAP:
pelaksanaan kewajiban perpajakan atasseluruh jenis pajak untuk masa/tahun pajaksetelah Tahun Pajak terakhir selainpengawasan kewajiban perpajakan prioritasyang berhubungan dengan TA.
PENGAWASAN WP TIDAK IKUT TA
1.
2.
Dilakukan atas data dan/atau informasi mengenaiHarta WP yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari1985 - 31 Desember 2015 dan belum dilaporkandalam SPT PPh, yang ditemukan paling lambat 30Juli 2019.Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki NPWPmaka atas WP tersebut diberikan NPWP secarajabatan.
3.
••
4.
Hasil pengujian dituangkan dalam LembarPengawasan yang:
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, atautidak ditindaklanjuti dan diarsipkan
Lembar Pengawasan yang ditindaklanjutimerupakan Usul Pemeriksaan.
PENGAWASAN WP TIDAK IKUT TA
1.
2.
3.
Kompensasi kelebihan pembayaran pajak dalam SPTMasa untuk masa pajak pada akhir Tahun PajakTerakhir ke masa pajak berikutnya;kompensasi kerugian fiskal dalam SPT Tahunanuntuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampaidengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian TahunPajak atau Tahun Pajak berikutnya;harta yang disampaikan dalam SP yang berpotensimenjadi sumber penghasilan bagi WP (taxbase);
PENGAWASAN WP IKUT TA Pelaksanaan kewajiban perpajakan
4.
5.
•••
pengawasan terhadap biaya amortisasi untuk aktiva tidakberwujud yang menjadi Harta Tambahan dalam SuratPernyataan;pengawasan terhadap biaya penyusutan untuk aktivaberwujud yang menjadi Harta Tambahan dalam SuratPernyataan;
6. pengawasan terhadap pengalihan hak atas:Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;Harta berupa saham; dan/atauHarta yang dimiliki secara tidak langsung melalui specialpurpose vehicle.DENGAN MENGGUNAKAN PROSEDUR SP2DK
PENGAWASAN WP IKUT TA Pelaksanaan kewajiban perpajakan
1. Harta WP yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalamwilayah NKRI dan/atau dipertahankan di wilayahNKRI sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentangPengampunan Pajak;
PENGAWASAN WP IKUT TA Ketidaksesuaian data dan/atau informasi
2. pengawasan terhadap Harta dalam SPT PPh Terakhir yangdisampaikan setelah berlakunya UU TA oleh WP yang telahmemperoleh Pengampunan Pajak, namun tidak mencerminkanhasil penjumlahan dari:
Harta yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh padaTahun Pajak Terakhir;Harta yang bersumber dari penambahan utang pada Tahun PajakTerakhir; danHarta yang bersumber dari setoran modal dari pemilik ataupemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir;
sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 s.t.t.d.d 141/PMK.03/2016
PENGAWASAN WP IKUT TA Ketidaksesuaian data dan/atau informasi
3.
4.
5.
pengawasan terhadap Harta yang belum atau kurangdiungkapkan akibat penyesuaian nilai Hartaberdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keteranganyang diakibatkan oleh kesalahan hitung sesuaiketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK-118;pengawasan terhadap Harta WP yang belum/kurangdiungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuaiketentuan Pasal 18 ayat (1) UU TA;pengawasan terhadap laporan Wajib Pajak sesuaiketentuan Pasal 38 PMK-118.
PENGAWASAN WP IKUT TA Ketidaksesuaian data dan/atau informasi
WAJIB PAJAK IKUT TA
a.
b.
c.
d.
2. pengawasan terhadap Harta dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelahberlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajakoleh Wajib Pajak yang telah memperoleh Pengampunan Pajak, namun tidakmencerminkan hasil penjumlahan dari:
Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum SPTPPh Terakhir;Harta yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun PajakTerakhir;Harta yang bersumber dari penambahan utang pada Tahun Pajak Terakhir;danHarta yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang sahampada Tahun Pajak Terakhir;
sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (PMK-118).
C
WAJIB PAJAK IKUT TA
3. pengawasan terhadap Harta yang belum atau kurangdiungkapkan akibat penyesuaian nilai Hartaberdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keteranganyang diakibatkan oleh kesalahan hitung sesuaiketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK-118;
4.pengawasan terhadap Harta Wajib Pajak yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuaiketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
…C
••
1. Hasil pengujian dituangkan dalam LembarPengawasan yang:
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, atautidak ditindaklanjuti dan diarsipkan
2. Lembar Pengawasan yang ditindaklanjutimerupakan Usul Pemeriksaan.
WAJIB PAJAK IKUT TA
WAJIB PAJAK IKUT TA
1. pengawasan terhadap Harta Wajib Pajak yangdialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayahNKRI dan/atau dipertahankan di wilayah NKRIsesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentangPengampunan Pajak;
5. pengawasan terhadap laporan Wajib Pajak sesuaiketentuan Pasal 38 PMK-118.
B
Berdasarkan hasil pengujian untuk kewajibanrepatriasi, holding, dan kewajiban pelaporanjika diketahui terdapat ketidaksesuaian data,ditindaklanjuti dengan menerbitkan SURATPERINGATAN terlebih dahulu.Untuk surat peringatan yang tidak ditanggapiatau ditanggapi namun masih tidak sesuaiditindaklanjuti dengan pemeriksaan
WAJIB PAJAK IKUT TA
••
Hasil pengujian dituangkan dalam LembarPengawasan yang:
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, atautidak ditindaklanjuti dan diarsipkan
Lembar Pengawasan yang ditindaklanjutimerupakan Usul Pemeriksaan.
WAJIB PAJAK IKUT TA