TATA KELOLA

OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN TERPADU

1

Palu, 31 Maret - 2 April 2015

Engko Sosialine M

2

TATA SAJI

Fokus Program

Pengelolaan Obat

dan Perbekkes

Indikator Kinerja

Kegiatan 2015-2019

Sampling untuk Uji

Mutu

Peran Dinkes Prov,

Kab/Kota

FOKUS PROGRAM

1. Menjamin ketersediaan obat dan perbekkes

2. Standarisasi harga obat

3. Persiapan dan implementasi one gate policy dalam manajemen tata kelola obat

4. Implementasi e-monev katalog dan e-logistik obat

PENGELOLAAN OBAT-PERBEKKES

PEMILIHAN /

SELEKSI

PERENCANAAN

PENGADAAN DISTRIBUSI

PENGGUNAAN

MONITORING & EVALUASI

TATA KELOLA OBAT-

PERBEKKES TERPADU

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah Provinsi

Pemerintah Daerah

Kabupaten/ Kota

KESEHATAN: URUSAN WAJIB YG TERKAIT PELAYANAN DASAR

SDM

KESEH

ATAN

PEM

BER

DA

YAA

N M

ASY.

UPA

YA K

ESEHATA

N

FAR

MA

SI, ALK

ES, M

AK

AN

AN

KETERSEDIAAN OBAT: - Pusat: Obat Program Nasional - Pemda: Obat PKD dan obat program nasional

(dalam kondisi tertentu)

- LP-LPO

- E-logistic

Perpres No. 4

Tahun 2015

5

IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT

Kewajiban Perpres No. 70/2012 :

tidak eksplisit

- Perpres No. 4/2015 WAJIB

- Komitmen 3 pihak (IF, PBF, Satker)

- Kepastian hukum bagi penyediaan obat

Obat Tayang

Berdasarkan

Fornas

- Perpanjangan kontrak payung s.d. 31 Desember 2015

- Percepatan proses penayangan obat di E-Catalogue

- Belum tayang, gunakan metode pengadaan lain sesuai ketentuan

RKO - Perencanaan yg akurat

- Dukungan data RKO dari Satker dan Faskes

- E-Monev Realisasi thd RKO

- Kepastian penyediaan bagi Industri Farmasi

- Tidak terjadi over/under supply

- Didorong agar obat sdh didistribusikan ke prov

Sistem e-Purchasing

- Jangkauan internet

- Kecepatan akses

- Koordinasi dg Kemenkominfo

- Server terpisah

- Aplikasi baru

Petunjuk Pelaksanaan Permenkes No. 63 tahun 2014 ttg Pengadaan Obat

berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) *)

Jika ada kendala operasional dalam aplikasi, pembelian e-catalogue secara manual dengan pemesanan langsung ke penyedia /industri farmasi

Penolakan oleh industri farmasi dg menyampaikan alasan penolakan metode pengadaan lain

Satker melaporkan penolakan kepada LKPP, cc ke Binfar & Alkes

FKTP dan FKTRL swasta yang bekerjasama dengan BPJS: dapat melaksanakan pengadaan obat berdasarkan katalog elektronik

melakukan pembelian e-catalogue secara manual dengan pemesanan langsung ke penyedia /industri farmasi

*) Proses revisi disesuaikan dengan Perpres No. 4 Tahun 2015

Hal Baru pada Kontrak Payung

Kewajiban IF Penyedia:

Menanggapi pesanan melalui e-purchasing paling lambat 7 hari kalender

Penerapan Sanksi:

Pengenaan denda 5 kali lipat (500%) dan disetor ke kas negara dalam hal IF Penyedia:

Tidak menanggapi pesanan 3 kali berturut-turut

Tidak melayani seluruh atau sebagian pesanan sesuai kapasitas yg didaftarkan

Tidak mengirimkan seluruh atau sebagian pesanan sesuai transaksi

7

0

20

40

60

80

100

120

D.I

.Y

Jati

m

Bal

i

Kal

bar

Kal

ten

g

Kal

sel

Kal

tim

Kal

tara

Suls

el

Sult

ra

Sult

eng

Sulb

ar

Sulu

t

Go

ron

talo

N.T

.B

N.T

.T

Mal

uku

Mal

uku

Uta

ra

Pap

ua

Bar

at

Pap

ua

2013

2014

2015

Realisasi E-Purchasing Provinsi Wilayah Timur (Milyar Rupiah)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Jawa Timur D.I. Yogyakarta SulawesiSelatan

Bali

4,11 1,30 0,44 0,94

34,14 28,47

13,98

36,32

19,37

80,43

9,87

38,13 2013

2014

2015

Realisasi E-Purchasing di 4 RS (Wilayah Timur) (Milyar Rupiah)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Sumatera Selatan Jawa Tengah

1,54 2,39

16,25

45,38

15,37

23,58 2013

2014

2015

Realisasi E-Purchasing di 2 RS (Wilayah Barat) (Milyar Rupiah)

MONEV IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT (1)

Untuk monev data realisasi e-catalogue terhadap rencana kebutuhan obat (RKO)

Menggunakan data realisasi e_purchasing di LKPP, realisasi manual Kemkes dari

Industri Farmasi secara berkala

LKPP

Server e-Catalog LKPP

Server e-Catalog Khusus

Kemenkes : Obat dan Alkes

Server Aplikasi E-Monev

Kemenkes

Aplikasi Rencana Kebutuhan Obat (RKO)

Aplikasi Data Realisasi Manual

dll

MONEV IMPLEMENTASI e-CATALOGUE OBAT (2)

Direktorat Bina Obat Publik melalui:

–Email: e_katalog@kemkes.go.id

–Telepon: 081281753081 atau

(021) 5214872

Keluhan e-Catalogue Obat

14

Distribusi & monev

Pengelolaan obat

program di IF

Pusat (terpadu):

TB

Kusta

Malaria

Filariasis

Kesehatan Jiwa

Kesehatan Ibu,

Anak dan Gizi

PENYEMPURNAAN E-LOGISTIK: MONITORING KETERSEDIAAN

Bank

Data E-

Logistik

Pusat/Kemkes

Instalasi Farmasi

Kementrian Kesehatan

Internet

Internet

Internet

Instalasi Farmasi

Kabupaten/Kota

Instalasi Farmasi

Propinsi

Upload Data

Wajib Upload Data

Wajib

Puskesmas Puskesmas Puskesmas Puskesmas

Integrasi

LPLPO

Integrasi

laporan

Distribusi & monev

IKK Target 2015 2016 2017 2018 2019

Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

77 80 83 86 90

Persentase (%) IFK yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar

55 60 65 70 75

Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015-2019

Definisi Operasional & Formula Perhitungan IKK

IKK Definisi Operasional Formula Perhitungan

Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas

Persentase jumlah item obat indikator yang tersedia di puskesmas

Persentase IFK yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar

Persentase IFK yang melaksanakan pengelolaan obat sesuai standar & nilai lebih besar atau sama dengan 70

OBAT INDIKATOR

NO NAMA OBAT

1 Garam Oralit

2 Obat Anti Tuberculosis Anak

3 Obat Anti Tuberculosis Dewasa

4 Glibenklamid

5 Magnesium Sulfat injeksi 20 %

6 Tablet Tambah Darah

7 Vaksin BCG

8 Vaksin TT

9 Amoxicillin 500 mg tab

10 Amoxicillin syrup kering

11 Parasetamol 500 mg tab

12 Albendazol tab

13 Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCL)

14 Oksitosin injeksi

15 Metilergometrin Maleat inj 0,200 mg-1 ml

16 Diazepam injeksi 5 mg/mL

17 Furosemid tablet 40 mg

18 Fitomenadion (Vit K) injeksi

19 Kaptopril tab

20 Deksametason tab

Sampling untuk uji mutu obat akan dilakukan oleh Badan POM dan Jajarannya

Metoda uji dan biaya menjadi tanggungjawab Badan POM

Daftar Instalasi Farmasi Kab/Kota lokus sampling telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi

Tetap mempertimbangkan ketersediaan obat Penatausahaan Persediaan: daftar obat yang

disampling agar dibuatkan dokumen BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ( SE Menkes No. KU/Menkes/417/VIII/2013)

Sampling untuk Uji Mutu Obat di Instalasi Farmasi Prov, Kab/Kota

Biaya pengelolaan dan pengemasan kembali obat program

Biaya distribusi obat program provinsi ke kab/kota.

Monitoring ketersediaan obat dan vaksin. Harmonisasi & Integrasi perencanaan kebutuhan

obat (RKO) dan implementasi pengelolaan obat satu pintu (One Gate Policy).

Penerapan e-logistic & e-catalogue. Pembekalan tenaga kefarmasian dalam

pengelolaan vaksin instalasi farmasi Kab/Kota.

Program Dekonsentrasi Dit Bina Obat Publik dan Perbekkes Tahun 2015

Peran Dinkes Prov, Kab/Kota

Menjamin ketersediaan obat:

Pengadaan secara e-purchasing

Implementasi e-logistic

Pelaporan obat indikator

Meningkatkan manajemen tata kelola obat dan perbekkes di instalasi farmasi

21

22

Terima kasih

Rencana Kebutuhan Obat

Satker, Faskes Tahun 2015 Tahun 2016

Dinkes Kab/Kota 505 256

RS Pemerintah 461 255

RS Swasta 79 2

Lain-lain (Apotek PRB)

51

23

perencanaan