dipaparkan oleh:Dosen STPMD APMDPeraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. enis Peraturan di desa meliputi: a. Peraturan Desa! ". Peraturan Bersama Kepala Desa! dan #. Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang$undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah di"ahas dan disepakati "ersama BPD. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau le"ih Kepala Desa dan "ersi%at mengatur. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan "ersi%at mengatur. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang "ersi%at konkrit, indi&idual, dan 'nal. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala DesaMateri muatan Perdes adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggiPerdes adalah sebuah perangkat hukum untuk memerintah maupun mengelola barang-barang publik. Sebagai bentuk kebijakan publik, Perdes adalah bentuk regulasi (aturan main) desa yang mempunyai banyak fungsiFungsi Perdes ( egulasi ) !. Sebagai pembatas apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakat"#. Menegaskan pola-pola hubungan antar lembaga di desa" $. Mengatur pengelolaan barang-barang publik di desa" %. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan"&. Menegaskan sumber-sumber penerimaan desa" '. Memastikan penyelesaian masalah dan penangan konflik" Prinsip$Prinsip Peraturan DesaPerdesPerdes harus bersifat konstitusional, artinya membatasi yang berkuasa dan melindungi yang lemah(idak bertentangan dengan perda dan peraturan di atasnyaMen)iptakan ketertibanMemudahkan, artinya memberi ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan kreasi, potensi, ino*asi dan mendapatkan akses, serta memberi insentifMembatasi, artinya men)egah eksploitasi terhadap SD+ dan ,arga masyarakat, men)egah penyalahgunaan kekuasaan, dan men)egah dominasiMendorong pemberdayaan masyarakat, artinya memberi ruang partisipasi masyarakat, dan melindungi minoritas(al )ang Perlu Diperhatikan Dalam Mem"uat Perdes*A+as Peraturan Perundang$undangan,:!. -ejelasan (ujuan (setiap pembentukannya mempunyai tujuan yang jelas)#. -elembagaan atau organ pembentuk yang tepat (harus dibuat oleh lembaga.pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang ber,enang)$. -esesuaian antara jenis dan materi muatan(harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundangan)%. Dapat dilaksanakan (harus memperhatikan efekti*itas dalam masyarakat baik se)ara filosofis, yuridis maupun sosiologis)&. -edayagunaan dan kehasilgunaan (dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) '. -ejelasan rumusan" dan (harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai ma)am interpretasi dalam pelaksanaannya)/. -eterbukaan ( proses pembentukannya dari peren)anaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka )0. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan.atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggiTahap Persiapan dan Pembahasan Peraturan Desaan)angan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif 1PDMasyarakat berhak memberikan masukan baik se)ara tertulis maupun lisan terhadap an)angan Peraturan DesaMasukan se)ara tertulis maupun lisan dari masyarakat dapat dilakukan dalam proses penyusunan ran)angan Peraturan Desaan)angan Peraturan Desa dibahas se)ara bersama oleh Pemerintah Desa dan 1PDan)angan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama 1PD2asil e*aluasi ran)angan Perdes disampaikan oleh 1upati.3alikota kepada -epala Desa paling lama #4 ( dua puluh ) hari sejak ran)angan Peraturan Desa tersebut diterimaPRINSIP PEMBUATANPERDES YG DIDASARKAN KEARIFAN LOKALPrinsip Demokrasi, artinya hrs men)erminkan keterbukaan, pelibatan masy, aspek pengakuan thd hak-hak masy, kemajemukandan pertanggung ja,aban publik.Prinsip keberan!"#an adalah bagaimana asas manfaat utk generasi selanjutnyaterpelihara dengan baikPrinsip kea$ian, artinya menyangkut hub. masy. dan negara, pengakuan hak dan ke,ajiban terutama thd masy yg terpinggirkanspt perempuan, buruh dll.TATA %ARA USULAN RAPERDES DARI PEMERINTA& DESAKepaa Desaaperdes diusulkan -ades kpd pimp.1PD dng surat -ades.Pimp 1PD menyampaikan aperdes kpd seluruh angg 1PDutk ditelaah, dipahami dan disiapkan masukan bagipenyempurnaan usulan aperdesdr Pemdes (-ades)Rapa#'Si$an( IPimp 1PD undang semua angg 1PDdng agenda pembahasan dan tanggapanatas aperdes usulan Pemdes (-ades).aperdes yg diajukan dpt ditambah,dikurangi, disempurnakan atau ditolakoleh 1PD dng menyebut s)r tertulis hal ygmenjadi penyempurnaan atau penolakan.2slkan aperdes yg tlah disempurnakan Rapa#'Si$an( IIDilakukan atas undangan 1PDdihadiri Pemdes utk mendengar pendapat akhir 1PD thd aperdes yg diajukan Pemdes (-ades).Sidang ini dpt ambil persetujuan 1PD utkmengesahkan aperdes menjadi Perdes.Menetapkan aperdesPerdes yg telah ditetapkan dngsurat keputusan 1PD, diserahkankpd -ades utk ditandatangani dansegera dilaksanakan.TATA %ARA USULAN RAPERDES DARI BADAN PERMUSYA)ARATAN DESABa$an Perm"s*a+ara#an Desaaperdes hsl musy,arah 1PDdisampaikan s)r tertulis kpd -ades.Pimpinan 1PD menyampaikan aperdes tsb kpd seluruh anggota 1PD utk ditelaahRapa#'Si$an( IPimp 1PD mengundang seluruh angg 1PD dngagenda mendengar tanggapan -ades thd aperdes yg diajukan 1PD.aperdes tsb dpt ditambah, dikurangi, disempurnakan atau ditolak oleh -ades dngmenyebut s)r tertulis hal yg menjadi penyempurnaan atau penolakan.2asilkan aperdes yg telah disempurnakan Rapa#'Si$an( IIDilakukan atas undangan 1PD.+gendanya mendengarkan pendapatakhir -ades thd aperdes yg diajukan 1PD.Sidang ini dpt mengambil ketetapan untukmengesahkan aperdes menjadi Perdes.Menetapkan Perdes. Perdes yg telah ditetapkan dngsurat keputusan 1PD, diserahkan kpd -ades utkditandatangani dan sgr dilaksanakan.Raperdes APBdes,Pungutan dan Penataan Ruangaperdestentang+P1Des,pungutandan penataanruangyangtelahdisetujui bersamadengan1PD,sebelumditetapkan olehkepalaDesapalinglama$(tiga)hari disampaikanoleh-epalaDesakepada 1upati.3alikota untuk die*aluasi.2asile*aluasiaperdesdisampaikanoleh 1upati. 3alikota kepada -epala Desa paling lama#4(duapuluh)harisejakaperdes tersebut diterima.+pabila1upati.3alikotabelummemberikan hasile*aluasiran)angan+P1Des,-epala Desadapatmenetapkanaperdestentang +P1des menjadi Perdes5*aluasiran)anganPerdestentang +P1Des dapat didelegasikan kepada 6amatPengesahan dan Penetapan Peraturan Desaan)angan Perdes yang telah disetujui bersama oleh-epalaDesadan1PDdisampaikanoleh pimpinan1PDkepadakepalaDesapaling lambat/(tujuh)hariterhitungsejaktanggal persetujuanbersama,untukditetapkanmenjadi Peraturan Desaan)anganPeraturanDesa,ajibditetapkan oleh-epalaDesadenganmembubuhkantanda tanganpalinglambat$4harisejakditerimanya an)angan Peraturan Desa tersebut.PeraturanDesa,ajibmen)antumkanbatas ,aktu penetapan pelaksanaanPeraturanDesasejakditetapkandinyatakan mulaiberlakudanmempunyaikekuatan hukumyangmengikat,ke)ualiditentukanlain di dalam Peraturan Desa tersebut.Peraturan Desa tidak boleh berlaku surutPeraturan Desa dimuat dalam 1erita DaerahPemuatanPeraturanDesadalam1erita Daerah dilakukan oleh Sekretaris DaerahPelaksanaanpengumumandapat didelegasikan kepada Sekretaris DesaPenyampaian Peraturan Desa-epada 1upati.3alikotaPeraturan desa disampaikan oleh -epala Desakepada1upati.3alikotamelalui )amatsebagaibahanpenga,asandan pembinaanpalinglambat/(tujuh)hari setelah ditetapkan1eberapa hal 7ang Diatur dengan Perdes Menurut PP /# (ahun #44&Pembentukandanpemberiansebutandusunsesuai kondisisosial-budayamasyarakatsetempat(Pasal$ ayat !,# )Susunanorganisasidantatakerjapemerintahandesa ( Pasal !# ayat & )en)anaPembangunanjangkaMenengahDesa ( Pasal '% ayat # )+nggaranPendapatandan1elanjaDesa(Pasal/$ ayat $ )+nggaran Pendapatan dan 1elanja Desa ( Pasal /$ ayat $ )Pengelolaan -euangan Desa ( Pasal /' )1adan 8saha Milik Desa ( Pasal /0 ayat # )Pembentukan 9embaga -emasyarakatan( Pasal 0: ayat # )Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaan-nya,ajibdisebarluaskanolehPemerintah Desa kepada masyarakat.Struktur Peraturan Desa+. Penamaan.;udul"1. Pembukaan"6. 1atang (ubuh"D. Penutup"5. 9ampiran (bila diperlukan) A. Penamaan Judul!. Setiap Peraturan Desa mempunyai penamaan.;udul#. Penamaan.;udul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan yang diatur$.