telaah kritis modul manajemen stratejik
DESCRIPTION
Pendalaman Materi Manajemen Stratejik di Lembaga Administrasi Negara, Pejompongan-Jakarta, 11 Januari 2012TRANSCRIPT
dadang-solihin.blogspot.com 2
3dadang-solihin.blogspot.com
Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MATempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248HP : 0812 932 2202PIN BB : 277878F0Email : [email protected] :
http://dadang-solihin.blogspot.com
Materi• Manajemen Stratejik• Reformasi Perencanaan
– Penyusunan Renstra K/L– Penyusunan RPJMD– Penyusunan Renstra SKPD
• Reformasi Penganggaran• Reformasi Birokrasi• Reformasi Procurement• Monitoring dan Evaluasi
4dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 5
dadang-solihin.blogspot.com 6
Efektif, Efisien
Untuk melaksanakan tugas sehari-hariUntuk Alumni PIM 2 (Eselon II)
Up-to-date
APLICABLE
Apa itu MS?
dadang-solihin.blogspot.com 7
Pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang untuk mencapai tujuan.
Proses P.O.A.C untuk mencapai tujuansecara efektif dan efesien.
Optimalisasi seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan melalui proses POAC
Siklus Manajemen Pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 8
Planning/ Budgetting
• Reformasi Perencanaan (UU 25/2004 ttg SPPN)• Reformasi Penganggaran (UU 17/2003 ttg Keuangan
Negara)
Organizing
• Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres 81 Tahun 2010)
• Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 (Permenpan 20 Tahun 2010)
• Pedoman pelaksanaan RB (Permenpan 7 sd 15 Tahun 2011)
Actuating• Reformasi Pengadaan (Perpres 54/2010 ttg
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)
Controlling• Monitoring dan Evaluasi (PP 39/2006 ttg Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan)
Log-Frame
dadang-solihin.blogspot.com 9
Tujuan JM Negara/ Daerah
IMPACT
Tujuan JM Organisasi
OUTCOME
Pengadaan Barjas
OUTPUT
M5
INPUT
Visi/MisiVisi/Misi
RPJMN/RPJMD
Renstra K/L- SKPD
• Perpres 54/2010 • Permen PPN 5/2009• Permendagri 54/2010
• UU 25/2004• Permendagri 54/2010
Tahapan MSTahap 1 : • Formulasi strategi: penyusunan visi, misi, profil organisasi
dan tujuan/sasaran jangka panjang; • Analisa lingkungan eksternal dan internal, serta lingkungan
persaingan untuk menetapkan strategi utama dan kebijakan (tingkat korporasi, bisnis dan fungsi);
Tahap 2 : • Implementasi strategi (program, anggaran dan prosedur)
memuat penyesuaian struktur organisasi, kepemimpinan dan budaya organisasi;
Tahap 3 : • Evaluasi strategi (proses evaluasi implementasi strategi dan
pengukuran kinerja organisasi).
dadang-solihin.blogspot.com 10
1/2
Tahapan MS
dadang-solihin.blogspot.com 11
visi & misi
perumusan strategi
perencanaan strategi
penyusunan program
pelaksanaan kegiatan
penganggaran program
pemantauan kegiatan
evaluasi kegiatan
trendwatching SWOT, envisioning
2/2
Tools MS• Systems Thinking
Sebuah disiplin yang melihat struktur yang mendasar dan menyeluruh dari situasi yang sangat kompleks.
• Scenario Planning Perencanaan berdasarkan berbagai proyeksi tentang masa-depan yang potensial, yang merupakan kombinasi tentang prakiraan apa yang mungkin terjadi dengan asumsi-asumsi mengenai apa yang akan terjadi di masa depan.
• Balance ScorecardScorecard adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja suatu organisasi atau skor individu. Balanced dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja organisasi/individu diukur secara berimbang dari dua aspek: keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, internal dan eksternal.
dadang-solihin.blogspot.com 12
13dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu SPPN
SPPN adalah Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan Untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan
Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
14dadang-solihin.blogspot.com
Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
15dadang-solihin.blogspot.com
Proses PerencanaanPendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.
Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
16dadang-solihin.blogspot.com
NASIONAL DAERAHDokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional(RPJP-Nasional)
UU (Ps. 13 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)
Perda (Ps. 13 Ayat 2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJM-Nasional)
Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-Daerah)
Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)
Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Peraturan Pimpinan SKPD( Ps. 21 Ayat 3)
17dadang-solihin.blogspot.com
Status Hukum Dokumen Perencanaan
dadang-solihin.blogspot.com 18
Renstra-KL• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.
• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan dengan RPJMN karena Renstra K/L harus berpedoman dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja yang akan dicapai oleh Presiden.
dadang-solihin.blogspot.com 19
Fungsi/Manfaat RenstraFungsi/Manfaat Renstra
• Sebagai penuntun arah• Minimalisasi ketidakpastian• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
20dadang-solihin.blogspot.com
Muatan Renstra-KL
dadang-solihin.blogspot.com 21
1. Visi2. Misi3. Tujuan dan Sasaran Strategis 4. Arah Kebijakan Pembangunan5. Program dan Kegiatan6. Kebutuhan Pendanaan
Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:
Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian/ Lembaga
Informasi tentang keluaran (output) dan sumberdaya bersifat indikatif
Substansi Renstra-KL
dadang-solihin.blogspot.com 22
Alur Penyusunan Renstra-KL
dadang-solihin.blogspot.com 23
Penetapan Renstra-KL
Proses Politik
Proses Teknokratik
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah
Trilateral meeting antara K/L, Bappenas, dan Kementerian Keuangan
Mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN dan RPJPN 2005-2025
Renstra-KL ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan K/L
Proses penyusunan Renstra-KL yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas (platform) Presiden
Alur Penyusunan Renstra-KL
dadang-solihin.blogspot.com 24
Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara
dadang-solihin.blogspot.com 25
ORGANISASI KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LEMBAGA TINGGI NEGARA
ESELON I
ESELON II
Program-program Teknis dilaksanakan
oleh organisasi Lembaga Tinggi
Negara
Renstra-KL bagi Kementerian
dadang-solihin.blogspot.com 26
ORGANISASI KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMENTERIAN
ESELON I
ESELON II
Program Teknis dilaksanakan oleh 1 (satu) unit organisasi
Eselon 1A yang bersifat memberikan pelayanan eksternal
Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator
dadang-solihin.blogspot.com 27
ORGANISASI KEMENTERIAN/
LEMBAGA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
ESELON I
ESELON II
• Disarankan untuk 1 (satu) Program Teknis digunakan oleh seluruh Eselon 1A terkait
• Indikator kinerja masing-masing Eselon 1A muncul dalam indikator kinerja program
Renstra-KL bagi LPND
dadang-solihin.blogspot.com 28
ORGANISASI KEMENTERIAN/
LEMBAGA
LPND & LEMBAGA NON STRUKTURAL
ESELON I
ESELON II
LPND dan Lembaga Non-Struktural akan
menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk
Lembaganya
Sistematika Penulisan Renstra-KL
dadang-solihin.blogspot.com 29
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Kondisi Umum 1.2 Potensi dan Permasalahan
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN/LEMBAGA2.1 Visi Kementerian/Lembaga2.2 Misi Kementerian/Lembaga2.3 Tujuan 2.4 Sasaran Strategis
Kementerian/Lembaga
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Sesuai dengan penugasan RPJMN
pada K/L, terkait dengan prioritas nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku III).
Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
mencakup yang dilakukan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya)
Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau Lintas Program dalam K/L yang bersangkutan
Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dari masing-masing Program
Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur K/L, meliputi sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
BAB IV PenutupLAMPIRANMatriks Kinerja K/L Matriks Pendanaan K/L
Tahap Penyusunan Renstra-KL
1. Identifikasi isu-isu strategis atau pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi;
2. Identifikasi asas legal bagi K/L dalam pelaksanaan tugas dan justifikasi fungsi dan kewenangannya,;
3. Identifikasi struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya.
4. Identifikasi data-data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan selama proses penyusunan Renstra-KL.
1. Kondisi Umum K/L Hasil evaluasi terhadap
pencapaian program dan kegiatan
Hasil aspirasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan K/L
2. Identifikasi Potensi dan Permasalahan K/L
Uraian kondisi umum serta potensi dan permasalahan K/L dituangkan dalam Bab I. Pendahuluan pada subbab 1.1 Kondisi Umum K/L, dan 1.2 Potensi dan Permasalahan K/L.
1. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh K/L pada akhir periode perencanaan.
2. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
Uraian Visi dan Misi K/L dituangkan dalam dokumen Renstra-KL Bab II. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L, pada subbab 2.1 Visi K/L, dan 2.2 Misi K/L.
dadang-solihin.blogspot.com 30
(3) Penyusunan Visi dan Misi K/L
(2) Identifikasi Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan K/L
(1) Persiapan
1/4
Tahap Penyusunan Renstra-KL
dadang-solihin.blogspot.com 31
(4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran Strategis K/L
1. Tujuan: Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan berlaku pada periode jangka
menengah; Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka
menengah; Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh K/L; dan Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan,
serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi K/L2. Sasaran: Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L; Mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua program dalam K/L; Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan Dilengkapi dengan target kinerja.
Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3 dan 2.4).
2/4
Tahap Penyusunan Renstra-KL
dadang-solihin.blogspot.com 32
(5) Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi
1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai
dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN) selain bertanggungjawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya sendiri.
Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan Kebijakan (subbab 3.1).
2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L Memuat program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang
penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam jangka menengah serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis.
Program-program tersebut harus mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN (Buku I, II, III) sesuai dengan bidang terkait.
Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan dan Strategi (subbab 3.2).
3/4
Tahap Penyusunan Renstra-KL
dadang-solihin.blogspot.com 33
(7) Penyusunan Target dan Pendanaan K/L (berbasis KPJM)
(6)Penyusunan Program dan Kegiatan
1. Program K/L2. Kegiatan K/L3. Indikator Kinerja Program dan
Kegiatan K/L4. Indikator Kinerja Program (Outcome)5. Indikator Kinerja Kegiatan (Output)6. Target Kinerja
1. Penelaahan (review) program dan kegiatan.
2. Penyusunan program dan kegiatan baru untuk periode 2010-2014.
3. Penyusunan anggaran tahun dasar (2010) bagi program dan kegiatan baru
4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka Menengah.
4/4
Merupakan program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (pelayanan eksternal)
Mencerminkan tupoksi unit organisasi eselon 1 A
Nomenklatur program bersifat unik/ khusus tidak duplikatif untuk masing-masing organisasi pelaksananya
Harus dapat dievaluasi pencapaian kinerjanya berdasarkan periode waktu tertentu
Dilaksanakan dalam periode jangka menengah, perubahan hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan evaluasi
Merupakan program yang digunakan oleh beberapa organisasi eselon 1 A yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelayanan aparatur dan/ atau administrasi pemerintahan
Nomenklatur program dibuat unik untuk setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan membedakan kode programnya
Ditujukan untuk menunjang pelaksanaan program teknis
Program K/LProgram GenerikProgram Teknis
34dadang-solihin.blogspot.com
Kegiatan K/L Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan
kerja setingkat Eselon II Tindakan mobilisasi personil, belanja barang dan modal sebagai
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.a. Kegiatan Teknis
Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka pencapaian Sasaran Nasional.
b. Kegiatan GenerikKegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis.
dadang-solihin.blogspot.com 35
Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/La. Relevant, indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,
serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga
mudah untuk dimengerti dan digunakan.c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian
tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.
d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja.
e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.
dadang-solihin.blogspot.com 36
Indikator Kinerja Program (Outcome)
Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai dengan visi, misi dan tupoksinya;
Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L (visi, misi dan sasaran strategis K/L); dan
Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.
dadang-solihin.blogspot.com 37
Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian outcome program.
Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai dengan tupoksinya;
Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur; Output kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome
program; dan Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu
tertentu.
dadang-solihin.blogspot.com 38
Target Kinerja SMART
dadang-solihin.blogspot.com 39
1. Specific : Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
2. Measurable : Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas dan biaya;
3. Achievable : Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
4. Relevant : Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact yang ditetapkan; dan
5. Time Bond : Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
Penyusunan Pendanaan K/L
dadang-solihin.blogspot.com 40
Program danKegiatan
2005-2009
Evaluasi (PP 21/2004)
Prakiraan Maju
2011 2012
1
3
Struktur Program dan Kegiatan2010-2014
Struktur
Kinerja
2
Penyusunanbased year
2010
2013 2014
4
PaguDefinitif
2010
Program dan kegiatan
2010-2014Pagu
Definitif2010
Program
KegiatanPagu
Definitif2010
Program danKegiatan
2005-2009
Evaluasi (PP 21/2004)
Prakiraan Maju
2011 2012
1
3
Struktur Program dan Kegiatan2010-2014
Struktur
Kinerja
2
Penyusunanbased year
2010
2013 2014
4
PaguDefinitif
2010
Program dan kegiatan
2010-2014Pagu
Definitif2010
Program
KegiatanPagu
Definitif2010
Sumber dan Target Pendanaan
SUMBER PENDANAAN
Berasal dari: Pemerintah (Pusat dan Daerah) Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Public Private Partnership
TARGET PENDANAAN MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA
41dadang-solihin.blogspot.com
42dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu RPJMD• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada:1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan 2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
43
1/2
dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu RPJMDRPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar: 1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang; 2. Bagaimana mencapainya, dan; 3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
44
2/2
dadang-solihin.blogspot.com
Substansi RPJMD• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH • kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan • yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta • kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan.
45dadang-solihin.blogspot.com
46
Persiapan
Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD
Tahap Penyusunan
Rancangan Awal Renstra SKPD
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1 Penyusunan Rancangan
Akhir RPJMD
Penetapan Perda/Perkadatentang RPJMD
3 5
2 4 6
Step by Step Penyusunan RPJMDStep by Step Penyusunan RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Persiapan1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD 14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
47
1
dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Kajian terhadap RPJMD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD10. FGDs untuk setiap Topik11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
48
2
dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD12. Musrenbang RPJMD 13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
49
3
dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
50
4
dadang-solihin.blogspot.com
Tahap Penetapan Perda/Perkada tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD5. Penetapan Ranperda menjadi Perda6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
51
5
dadang-solihin.blogspot.com
Langkah Penyusunan RPJMD
52
Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)(7)
Indikator
dadang-solihin.blogspot.com
Contoh Janji Kampanye HADE 2008
53
1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi Cirebon
2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar Jaminan cagub-cawagub untuk
merealisasikan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun secara gratis selambat-lambatnya 2 tahun masa jabatan.
Transparansi penyaluran dana bantuan pendidikan.
Membuka ruang publik untuk komunikasi dengan masyarakat.
Kebijakan berorientasi pemberdayaan usaha kecil menengah.
Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Membuat peraturan daerah yang transparan.
Menghapus dan menindak tegas pungutan liar.
Membasmi mafia peradilan.3. Pemekaran Kab. Sukabumi.
4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa Barat melalui pembangunan gedung-gedung kesenian bertaraf internasional, mematenkan kesenian khas Jabar.
5. Pengembangan dan penataan kembali kawasan Jatinangor.
6. Membuat kawasan olah raga dan sarana pendukung untuk meningkatkan prestasi olah raga Jabar.
7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional melalui penataan berdaya saing.
8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk organik untuk meningkatkan hasil produksi.
9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor Barat.
10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian untuk menyelamatkan lingkungan.
11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk pengembangan sentra tanaman hias Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.14. Perkembangan skema perekonomian yang
baik.
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/1/2
dadang-solihin.blogspot.com
Contoh Janji Kampanye HADE 2008
54
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran pendidikan 20%.
16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi Jawa Barat.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja.18. Membangkitkan industri genting Kab.
Majalaya.19. Prioritas pembangunan pada daerah yang
belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan masalah kesehatan.
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan.
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga sukarela.
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI asal Jabar. Program KTP berasuransi kesehatan.
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas waktu pelaksanaan 3 tahun masa kepemimpinan. Meliputi: Menyerap satu juta lapangan kerja melalui
pengadaan dan peningkatan UKM dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun.
Pembebasan SPP dan bantuan buku, perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji guru negeri dan swasta, dengan anggaran Rp 200 miliar/tahun.
Meningkatkan kesejahteraan petani melalui dana talangan untuk menjamin stabilitas harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200 miliar/tahun.
Pembangunan jalan dan irigasi dengan anggaran Rp 200 miliar.
Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun untuk operasi pasar ketika harga sembako naik.
Pengembangan dan revitalisasi posyandu untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp 50 miliar/tahun.
Mendukung eksistensi praktisi perkebunan untuk mendapat hak guna usaha.
25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec. Batununggal Kota Bandung.
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/2/2
dadang-solihin.blogspot.com
Sistematika Penulisan RPJMD
55
Bab I Pendahuluan1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup 1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya 1.5. Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan Permasalahan Pembangunan DaerahMenggambarkan profil daerah, status, kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian, serta rumusan isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah 2.2 Pelayanan Umum 2.3 Ketertiban dan Ketentraman 2.4 Ekonomi 2.5 Lingkungan Hidup 2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum 2.7 Kesehatan 2.8 Pendidikan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota
1/3
dadang-solihin.blogspot.com
Sistematika Penulisan RPJMD
56
2.9 Pariwisata dan Budaya 2.10 Pendidikan 2.11 Perlindungan sosial 2.12 Keuangan Daerah 2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan
Daerah
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen Perencanaan Terkait
3.1 RPJM Nasional 3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk
RPJM Provinsi) 3.3 RPJM Provinsi 3.4 RTRW Provinsi dan RTRW
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/ Kota)
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Daerah
4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Agenda (apabila ada)
Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan Pembangunan DaerahBerdasarkan visi, misi dan agenda Kepala Daerah Terpilih dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh untuk masing-masing strategi pembangunan daerah.
5.1 Tujuan 5.2 Strategi 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
pemerintahan daerah)5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
Kerangka Pendanaan
Bab VI Program Pembangunan DaerahUntuk masing-masing program perlu dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif
6.1 Program Pembangunan6.1.1 Program SKPD 6.1.2 Program Lintas SKPD 6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
2/3
dadang-solihin.blogspot.com
Sistematika Penulisan RPJMD
57
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan dan Legislasi Daerah
Bab VII Kaidah PelaksanaanMengemukakan tentang program dan kegiatan pendukung yang diperlukan untuk dapat mengimplementasikan RPJMD secara efektif
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja pencapaian program RPJMD
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas DPRD untuk memantau dan mengevaluasi RPJMD
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas Non Government Stakeholders untuk memantau dan mengevaluasi implementasi RPJMD
Lampiran Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-kurangnya mencakup: 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
Issue dan Permasalahan masing-masing fungsi pemerintahan daerah
2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik dan Musrenbang RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah
4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun lalu (Penerimaan dan Belanja)
5. Proyeksi Fiskal Daerah 6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
3/3
dadang-solihin.blogspot.com
Contoh: Outline RPJMD DKI
58
BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Maksud dan Tujuan Landasan Hukum Hubungan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Kondisi Geografis Kondisi Demografi Sumber Kekayaan Alam Kondisi menurut Aspek Kehidupan Kondisi menurut Urusan Pemerintahan
BAB III VISI DAN MISI Visi Misi
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Tujuan Pembangunan Daerah Strategi Pembangunan Daerah Pendekatan
BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN DAERAH
Urusan Wajib Urusan Pemerintahan
BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH
Umum Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Arah Kebijakan Belanja Daerah Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Program Dedicated Program menurut Urusan Pemerintahan Program Kewilayahan
BAB VIII PENUTUP
dadang-solihin.blogspot.com
Evaluasi Kualitas RPJMD
59
1/3
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi pemerintahan daerah
.
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan daerah
.
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)
dadang-solihin.blogspot.com
Evaluasi Kualitas RPJMD
60
2/3
4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan:
.
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi ancaman (threats)
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan, strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program pembangunan daerah.
.
dadang-solihin.blogspot.com
Evaluasi Kualitas RPJMD
61
3/3
7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan daerah
.
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengankendala fiskal daerah
.
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis nasional
.
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan RPJMD
.
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .
dadang-solihin.blogspot.com
62dadang-solihin.blogspot.com
Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan olehkemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 63
1/2
Apa Itu Renstra SKPDApa Itu Renstra SKPD• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya; 3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya,
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, dan politis.
dadang-solihin.blogspot.com 64
2/2
Outline Renstra SKPDOutline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;2. Gambaran pelayanan SKPD;3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
Pasal 40 PP 8/2008
dadang-solihin.blogspot.com 65
Sistematika Penulisan Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 66
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Landasan Hukum 1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD
dalam Perencanaan Daerah1.5 Sistematika Penulisan
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD2.1 Struktur Organisasi 2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 2.3 TUPOKSI 2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain
yang perlu)
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal)
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang
dihadapi masa kini
3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI SKPD
3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan efektif)
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi SKPD 4.2 Misi SKPD 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
Measurable, Achievable, Results Oriented, Time Bound)
4.4 Strategi 4.5 Kebijakan
BAB 5 PROGRAM 5.1 Program SKPD 5.2 Program Lintas SKPD 5.3 Program Lintas Kewilayahan 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
Pendanaan BAB 6 PENUTUP
Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 67
Visi, Misi, ProgramKepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun Rancangan Awal
RPJMD
Bappeda menyelenggarakanMUSRENBANG RPJMD
Penetapan RPJMD
Digunakan sebagai pedoman penyusunan
Rancangan RKPD
Bappeda menyusunRancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerahe) Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerahb) Strategi Pembangunan Daerahc) Kebijakan Umumd) Kerangka Ekonomi Daerah
SKPD Menyusun Renstra SKPD
Program SKPD
e) Program SKPD
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)(7)
Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 68
Persiapan
Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD
Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
Pelaksanaan Musrenbangda
Jangka Menengah
1 Penyusunan Rancangan
Akhir RPJMD/ Renstra SKPD
Penetapan Perda tentang
RPJMD
3 5
2 4 6
Step by Step Penyusunan Renstra SKPDStep by Step Penyusunan Renstra SKPD
Tahap Persiapan1. Orientasi Perencanaan Daerah2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih5. Orientasi Renstra SKPD6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD8. Identifikasi Stakeholder9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik10.Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD11.Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD12.Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS
agar berkontribusi dalam proses RPJMD13.Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD14.Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang
RPJMDdadang-solihin.blogspot.com 69
1
Tahap Penyusunan Rancangan Awal RPJM Daerah
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan3. Kajian terhadap RPJPD4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih 5. Analisis keuangan daerah6. Kajian RTRW-D7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD10.FGDs untuk setiap Topik11.Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs12.Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 70
2
Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD2. Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah3. Tupoksi SKPD4. Perumusan Visi dan Misi SKPD5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)9. Pembahasan Forum SKPD10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 71
3
Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka Menengah
• Musrenbang RPJMD • Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah/ Renstra SKPD
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah • Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD • Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD • Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 72
4
5
Tahap Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD
• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda Provinsi
• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi • Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada
DPRD • Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD • Penetapan Ranperda menjadi Perda • Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan • Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
dadang-solihin.blogspot.com 73
6
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 74
1/3
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja pelayanan SKPD.
.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
.
3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD: .
mengantisipasi perubahan-perubahan,
kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,
merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 75
2/3
4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.
.
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.
.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
.
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 76
3/3
7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program pembangunan pelayanan SKPD.
.
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.
.
9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah dengan kendala fiskal SKPD.
.
10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
.
11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra SKPD
.
77dadang-solihin.blogspot.com
Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Melaksanakan rencana
pembangunan lima tahunan berdasarkan GBHN
Visi: Melaksanakan program kerja
Presiden/KDH terpilih
Misi: Penyelenggaraan pemerintahan
umum dan pembangunan Penganggaran berdasarkan
pendekatan menurut pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
Misi: Pelaksanaan kerangka regulasi,
kerangka investasi, dan pelayanan publik yang di tuangkan dalam RKP/D
Anggaran disusun berdasarkan RKP/D dengan mempertimbang-kan kemampuan keuangan negara
78dadang-solihin.blogspot.com
1/2
Reformasi Sistem Penganggaran
dadang-solihin.blogspot.com 79
Penganggaran Berbasis:1. Pengeluaran Rutin2. Pengeluaran
Pembangunan
Paradigma Lama
Penganggaran dengan Pendekatan: 1. Penganggaran Berbasis
Kinerja2. Kerangka Penganggaran
Jangka Menengah3. Anggaran Terpadu
Paradigma Baru
2/2
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
dadang-solihin.blogspot.com 80
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerjadalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).
Landasan Konseptual
1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).
Tujuan
Landasan Konseptual
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
dadang-solihin.blogspot.com 81
Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)
3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)Landasan
Konseptual1. Penerapan sistem rolling budget2. Mempunyai baseline (angka dasar)3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar4. Penetapan Parameter5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
Tujuan
Landasan Konseptual
Penganggaran Secara Terpadu• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional.
82dadang-solihin.blogspot.com
83dadang-solihin.blogspot.com
Menjadi PemerintahanKelas Dunia
84dadang-solihin.blogspot.com
Misi RB
Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.
Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set.
Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
11
22
33
4485dadang-solihin.blogspot.com
Tujuan RB1. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.2. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/
program3. Meningkatkan efisiensi (biaya & waktu) dalam pelaksanaan tugas
organisasi4. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan penyalahgunaan
kewenangan publik oleh pejabat pemerintahan5. Menjadikan negara yang memiliki most improved bureucracy6. Menjadikan birokrasi yang antisipatif, proaktif dan efektif dalam
menghadapi globalisasi dan perubahan lingkungan strategis.
dadang-solihin.blogspot.com 86
Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
87
PEDOMAN TUJUAN PERMENPAN NO.
1 PEDOMAN PENGAJUAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI K/L
Membantu K/L dalam menyusun Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi, dan membantu UPRBN dalam mengelola usulan K/L
7 Tahun 2011
2 PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN USULAN DAN ROAD MAP PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI K/L
Memberikan panduan bagi UPRBN dalam menilai Dokumen Usulan dan Roadmap Reformasi Birokrasi
8 Tahun 2011
3 PEDOMAN PENYUSUNAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI K/L DAN PEMDA
Memberikan kesamaan pemahaman mengenai roadmap reformasi birokrasi dan panduan teknis langkah-langkah penyusunan roadmap
9 Tahun 2011
4 PEDOMAN PELAKSANAAN QUICK WINS
Membantu K/L dan Pemda dalam memahami , merencana-kan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen perubahan.
10 Tahun 2011
5 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN
Memberikan rujukan yang sama dalam penggunaan kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi.
11 Tahun 2011
6 PEDOMAN PENATAAN TATALAKSANA (BUSINESS PROCESS)
Memberikan acuan bagi K/L dan Pemda untuk membangun dan menata tatalaksana (business process)
12 Tahun 2011
7 KRITERIA DAN UKURAN KEBERHASILAN REFORMASI BIROKRASI
Memberikan panduan kepada K/L dan Pemda dalam menentukan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan quick wins
13 Tahun 2011
8 PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANAJEMEN PENGETAHUAN(KNOWLEDGE MANAGEMENT)
Memberikan panduan bagi UPRBN dalam pelaksanaan forum knowledge management dan membantu K/L dan Pemda dalam memahami manajemen pengetahuan(knowledge management)
14 Tahun 2011
9 MEKANISME PERSETUJUAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN TUNJANGAN KINERJA BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA
Memberikan panduan mekanisme dan koordinasi persetujuan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tunjangan kinerja
15 Tahun 2011
dadang-solihin.blogspot.com
Area RB
dadang-solihin.blogspot.com 88
No Area Hasil yang Diharapkan1 Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
2 Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
3 Peraturan Per-UU-an Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4 SDM Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5 Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6 Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7 Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8 Mind set dan Culture set Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi
Program RB
89
No Program Target1 Manajemen
Perubahan• Meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai K/L dan
Pemda dalam melakukan reformasi birokrasi;• Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja K/L dan
Pemda;• Menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi terhadap perubahan.2 Penataan
Peraturan-perundangan
• Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh K/L dan Pemda;
• Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan K/L dan Pemda.
3 Penataan dan Penguatan Organisasi
• Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal K/L dan Pemda;
• Meningkatnya kapasitas K/L dan Pemda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
dadang-solihin.blogspot.com
Program RB
90
No Program Target4 Penataan
Tatalaksana• meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di K/L dan Pemda;• Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
pemerintahan di K/L danPemda;• meningkatnya kinerja di K/L dan Pemda. .
5 Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
• Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda;
• Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada masing-masing K/L dan Pemda.
6 Penguatan Pengawasan
• meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing K/L dan Pemda;
• Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda;
• Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing K/L dan Pemda;
• Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing K/L dan Pemda.
dadang-solihin.blogspot.com
Program RB
91
No Program Target7 Penguatan
Akuntabilitas Kinerja
• Meningkatnya kinerja K/L dan Pemda;• Meningkatnya akuntabilitas K/L dan Pemda
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
• Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (lebihcepat,lebihmurah,lebihaman,danlebihmudahdijangkau) pada K/L dan Pemda;
• Meningkatnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada K/L dan Pemda;
• Meningkatnya indeks kualitas pelayanan publik untuk masing-masing K/L dan Pemda.
9 Monev • Terlaksananya monev yang efektif untuk mendukungtecapainya sasaran RB K/L.
10 Quick Wins • Terlaksananya program unggulan yang dapat meraih apresiasi dari stakeholders dengan cepat dan dapat mendorong kinerja pelaksanaan RB K/L/Pemda.
dadang-solihin.blogspot.com
Apa itu Quick Wins?• Quick Wins adalah program unggulan untuk meraih simpati publik
dengan cepat, dengan persyaratan:1. Merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan2. Merupakan pelaksanaan program RB seperti yang tercantum di
dalam Grand Design RB3. Memberikan dampak yang signifikan dan merupakan ekspektasi
stakeholder utama4. Kegiatan QW di dalam kendali instansi yang bersangkutan
sehingga dapat dijamin penyelesaiannya dalam dalam waktu maksimal 1 tahun sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat (stakeholders utama).
dadang-solihin.blogspot.com 92
93dadang-solihin.blogspot.com
Pengadaan dalam Pelaksanaan APBN/APBD
dadang-solihin.blogspot.com 94
KEBUTUHANBARANG DAN JASA
PEMERINTAH
DIPERLUKAN KEGIATAN PENGADAAN
BAGAIMANA CARA PENGADAANNYA
(HOW)
MELALUI PENYEDIA
BARANG / JASA
MELALUISWAKELOLA
KEGIATAN PENGADAAN
TATA NILAI(PRINSIP DAN PROSEDUR)
PARA PIHAK
PENGGUNAAN PRODUK DALAM
NEGERI
USAHA KECIL
PELELANGAN INTERNATIONAL
PINJAMAN/HIBAH LN
KEIKUTSERTAAN USAHA ASING
KONSEP RAMAH LINGKUNGAN
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PERPRES NO 54 TAHUN 2010
PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERKAIT
RENCANA UMUM PENGADAAN
dadang-solihin.blogspot.com 95
Persiapan :1. Perencanaan Umum (Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Pemaketan, cara pengadaan,
organisasi, KAK)2. Perencanaan Teknis (menyusun Spesifikasi teknis , HPS, dan rancangan kontrak)3. Perencanaan Pemilihan (Pengkajian ulang paket dan jadwal, pemilihan sistem pengadaan,
penetapan metode penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan, Penyusunan Dok.Pengadaan)
EtikaPrinsip danKebijakan
Pengumuman dan pemasukan dok kualifikasi
Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi
Penyampaian Undangan/ PengumamanPascakualifikasi
Penjelasan Lelang
Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca)
Evaluasi Dok Kualifikasi untuk menghasilkan shortlist
Pengumuman , sanggah, dan Penetapan Pemenang
Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak
Pelaporan dan PenyerahanBarang dan Jasa
Swakelola
Sisteme‐Procurment
Green Procurement
Sumber Dana PHLN
DasarHukum
96
Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/SatuanKerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dariperencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperolehBarang/Jasa
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaanBarang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, ataumelekat pada unit yang sudah ada.
UNIT LAYANAN PENGADAAN
dadang-solihin.blogspot.com 97
• Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
BARANG
•Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
PEKERJAAN KONSTRUKSI
•Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
JASA KONSULTANSI
• Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang.
JASA LAINNYA
dadang-solihin.blogspot.com 98
TerbukaBersaing
Efisien
Efektif
TransparanAdil/Tidak Diskriminatif
Akuntabel
dadang-solihin.blogspot.com 99
– Dana APBN/D termasuk yang bersumber dari pinjaman atau hibah dalam Negeri yangditerima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
– Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah DalamNegeri dan Luar Negeri (PHLN) harus mengikuti Perpres. Apabila ada perbedaan, pihak‐pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yg akan dipergunakan;
– Peraturan‐peraturan lain di bawahnya, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalamPeraturan Presiden ini.
Pengadaan Barang/Jasa di lingkunganK/L/D/I
Sebagian atau seluruhnya bersumberdari APBN/APBD (termasuk PHLN)
Pengadaan Barang/Jasa untukInvestasi di lingkungan Bank Indonesia, BHMN, BUMN/BUMD
Sebagian atau seluruhnya dibebankanpada APBN/APBD (termasuk PHLN)
dadang-solihin.blogspot.com 100
101dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 102
Kedudukan Monev dalam Perencanaan
Perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 103
Definisi Monitoring• Monitoring secara umum dapat diartikan
sebagai fungsi manajemen yang dilakukan pada saat kegiatan sedang berlangsung mencakup aspek-aspek antara lain:– Penelusuran pelaksanaan kegiatan dan
keluarannya (fokus pada input, proses dan output)
– Pelaporan tentang kemajuan– Indentifikasi masalah-masalah
pengelolaan dan pelaksanaan.
104dadang-solihin.blogspot.com
Definisi Evaluasi• Proses menentukan nilai atau pentingnya
suatu kegiatan, kebijakan, atau program.• Sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik
terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun yang telah diselesaikan.
(OECD, 2010)
105dadang-solihin.blogspot.com
106
Jenis Evaluasimenurut waktu pelaksanaan
Tahap Perencanaan (ex-ante): dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan untuk memilih dan menentukan:1. skala prioritas dari berbagai alternatif dan 2. kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
Tahap Pelaksanaan (on-going) Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program Temuan utama berupa capaian-capaian dari pelaksanaan program
Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex-post) dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir untuk melihat apakah pencapaian (output/ outcome/ impact) program
mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan untuk menilai:1. efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), 2. efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun 3. manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.
dadang-solihin.blogspot.com
Mengapa Perlu Monev• Review perkembangan/progress• Identifikasi masalah dalam perencanan dan/atau implementasi• Membuat penyesuaian yang dapat membuat “perbedaan”• Membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya• Memberikan berbagai kemungkinan solusi dalam menyelesaikan
masalah• Memunculkan pertanyaan mengenai asumsi dan strategi• Mencerminkan tujuan yang akan dicapai dan bagaimana
mencapainya• Memberikan informasi dan pengetahuan mendalam• Meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan
pembangunan yang positif
107dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 108
Evaluasi Memberikan Informasi mengenai:
StrategiApakah yang dilakukan sudah benar?
OperasiApakah cara yang ditempuh sudah benar?
PembelajaranApakah ada cara yang lebih baik?
Perbedaan Monitoring dan EvaluasiAspek Monitoring Evaluasi
Tujuan Menilai kemajuan dalam pelaksanaan program yang sedang berjalan
Memberikan gambaran pada suatu waktu tertentu mengenai suatu program
Fokus • Akuntabilitas penyampaian input program
• Dasar untuk aksi perbaikan• Penilaian keberlanjutan
program
• Akuntablitas penggunaan sumber daya
• Pembelajaran tentang hal-hal yang dapat dilakukan lebih baik di masa yang akan datang
Cakupan • Apakah pelaksanaan sesuai dengan rencana?
• Apakah terdapat penyimpangan?
• Apakah penyimpangan tersebut dapat dibenarkan?
• Relevansi• Keberhasilan• Efektifitas biaya• Pembelajaran
Waktu Pelaksanaan
Dilaksanakan terus menerus atau secara berkala selama pelaksanaan program
Umumnya dilaksanakan pada pertengahan atau akhir program
109dadang-solihin.blogspot.com
Fokus Monev• monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pembelajaran dari
apa yang telah dilakukan dan bagaimana hal tersebut dilakukan, dengan memfokuskan pada:– Efisiensi menggambarkan bahwa pemanfaatan input telah
sesuai dengan output yang dihasilkan– Efektifitas ada ukuran apakah suatu kegiatan telah mencapai
tujuan yang ditetapkan– Impact menggambarkan apakah yang telah dilakukan
memberikan perbedaan terhadap masalah yang ingin diselesaikan
110dadang-solihin.blogspot.com
Tujuan Monitoring1. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai
dengan rencana2. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi3. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang
digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.4. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk
memperoleh ukuran kemajuan,5. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa
menyimpang dari tujuan.
111dadang-solihin.blogspot.com
Tujuan Evaluasi• Tujuan etis. Memberikan laporan pada pemimpin politik (kepala
daerah) dan masyarakat tentang bagaimana sebuah kebijakan diterapkan dan hasil yang dicapai. Tujuan ini menggabungkan tujuan untuk pertanggungjawaban yang lebih baik, informatif, etika politik dan penegakkan demokrasi.
• Tujuan manajerial. Mencapai pembagian keuangan dan sumber daya manusia yang lebih rasional diantara tindakan yang berbeda dan meningkatkan manajemen layanan publik.
• Tujuan keputusan. Membuka jalan terhadap pembuatan keputusan untuk pelanjutan, penghentian atau perubahan sebuah kebijakan.
• Tujuan pendidikan dan motivasi. Mendidik dan memotivasi pelaksana umum dan mitra kerja melalui pemahaman terhadap proses dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh mereka sendiri.
112dadang-solihin.blogspot.com
Jenis Evaluasi1. Evaluasi Formatif
– Evaluasi yang fokus pada kinerja yang lebih baik (kebijakan, program atau kegiatan).
– Dapat dilaksanakan untuk alasan lain misalnya pemenuhan kelengkapan sarana dan prasana, keperluan pembentukan hukum dan kebijakan, atau evaluasi kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi yang lebih lengkap.
2. Evaluasi Sumatif– Evaluasi yang fokuskan pada hasil (akibat). – Evaluasi sumatif ditujukan untuk memberikan informasi tentang
kegunaan sebuah program.
113dadang-solihin.blogspot.com
1/2
Jenis Evaluasi3. Evaluasi Prospektif.
– Evaluasi prospektif fokus pada pertanyaan:• Apakah kebijakan, program, atau kegiatan tertentu harus
evaluasi?• Apakah hasil yang akan diperoleh sesuai dengan upaya atau
sumberdaya yang digunakan?– Evaluasi prospektif merupakan sintesis dari informasi hasil
monitoring (monitoring) dan penilaian dari studi awal untukmenilai kemungkinan hasil terhadap suatu kebijakan, programatau kegiatan yang baru diusulkan.
114dadang-solihin.blogspot.com
2/2
115
Jenis Evaluasimenurut tujuan
• Evaluasi proses: Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).
• Evaluasi biaya-manfaat: Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya & manfaat dari program.
• Evaluasi dampak: Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat, & kelembagaan.
dadang-solihin.blogspot.com
Tipe Evaluator1. Evaluator Internal
– Mengetahui lebih banyak tentang sejarah, organisasi, budaya, problem, keberhasilan dan sebagainya.
– Menyatu dengan obyek yang dievaluasi.2. Evaluator Eksternal
– Punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik.
– Tidak terikat dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan.
3. Evaluator Partisipatif– Wakil dari pemerintah dan stakeholderss (termasuk penerima
manfaat) bekerjasama dalam merancang dan melaksanakan evaluasi.
– Metode partisipatif memungkinkan digunakan dalam evaluasi internal dan eksternal.
116dadang-solihin.blogspot.com
Evaluasi Internal dan ExternalKelebihan Kekurangan
Evaluasi Internal
• Evaluator cukup mengenal dengan lingkungan yang dievaluasi
• Beberapa responden lebih mudah digali informasinya oleh orang dalam daripada orang luar
• Biaya lebih rendah dibandingeksternal
• Objektifitas tim evaluasiterhadap hasil evaluasi mungkin dapat dipengaruhi berbagai kepentingan
• Tim evaluasi mungkin kurang terlatih atau memiliki kemampuan dalam bidang evaluasi
Evaluasi Eksternal
• Evaluasi dapat lebih objektif• Evaluator memiliki kemampuan dan
keterampilan lebih dalam bidang evaluasi
• Beberapa responden lebih mudah digali informasi oleh orang luar
• Menggunakan evaluator eksternal dapat memberikan kredibilitas lebih terhadap hasil temuan
• Evaluasi eksternal dapat memakan biaya yang besar
• Evaluator eksternal mungkin salah mengerti keinginan kita terhadap apa yang ingin dievaluasi
117dadang-solihin.blogspot.com
Tahapan Evaluasi 1. Menetapkan apa yang akan dievaluasi
– Identifikasi program/kegiatan/objek yang akan dievaluasi– Jelaskan uraian program/kegiatan/objek evaluasi– Tentukan fokus yang menjadi perhatian s.d informasinya
2. Menyusun rencana evaluasi– Susun pertanyaan evaluasi– Tetapkan informasi diperlukan untuk pertanyaan– Tentukan kriteria evaluasi– Tentukan bagaimana, dimana, kapan, dari siapa informasi
didapat– Identifikasi hambatan pelaksanaan evaluasi
118dadang-solihin.blogspot.com
1/2
Tahapan Evaluasi 3. Pengumpulan data
– Identifikasi informasi– Pilih instrumen dalam mendapatkan informasi– Pilot test untuk menguji instrumen– Susun kembali instrumen sebagai perbaikan
4. Analisis dan presentasi data– Susun metode analisis dan presentasi data– Buat kesimpulan analisis– Buat laporan hasil evaluasi– Presentasikan dan laporkan secara tertulis
5. Pengambilan keputusan– Tentukan pilihan rekomendasi– Identifikasi area evaluasi
119dadang-solihin.blogspot.com
2/2
Perbedaan Pendekatan Evaluasi Pendekatan Tujuan Utama Fokus Pertanyaan Metodologi
Goal-based Menilai pencapaian tujuan dan sasaran
• Apakah tujuan tercapai? Efisienkah?
• Apakah tujuan tersebut sudah sesuai?
Membandingkan baseline dan progres data, menemukan cara-cara dalam mengukur indikator
Decisionmaking
Memberikan informasi
• Apakah program efektif?
• Perlukah dilanjutkan?• Bagaimana jika program
tsb dimodifikasi?
• Menilai kisaran opsi yang terkait dengan konteks proyek, input, proses dan hasil.
• Membuat beberapa cara konsensus pengambilan keputusan
Goal-free Menilai keseluruhan efek dari proyek baik yang diinginkan maupun yang tidak
• Apakah hasil keseluruhan dari proyek?
• Nilai-nilai apakah yang terdapat disana?
• Determinasi independen akan kebutuhan dan ukuran dalam menilai kelayakan proyek.
• Teknik kualitatif dan kuantitatif dalam menemukan berbagai kemungkinan hasil.
Expert judgement
Penggunaan keahlian
Bagaimana ahli external menilai proyek ini?
Review kritis berdasarkan pengalaman, survey informal dan wawasan mendalam yang subjektif
120dadang-solihin.blogspot.com
Kriteria Evaluasi
dadang-solihin.blogspot.com 121
Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan
Efektifitas Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan
Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif, dalam hubungan dengan masukan.
Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan, secara langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi.
dadang-solihin.blogspot.com 122
Indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan (Green, 1992).
123dadang-solihin.blogspot.com
Pengertian Indikator
Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995)
Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
dadang-solihin.blogspot.com 124
Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan
ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),
pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
dadang-solihin.blogspot.com 125
Fungsi Indikator Kinerja• Memperjelas tentang; what, how,
who, and when suatu kegiatan dilaksanakan
• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
• Membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan
dadang-solihin.blogspot.com 126
Kedudukan Indikator Kinerja
dadang-solihin.blogspot.com 127
Perencanaan Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi
Indikator Kinerja
KuantitatifKualitatif
Sasaran dan Tujuan
Kriteria Penyusunan Indikator Kinerja
1. Relevant: indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi, serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi;
2. Well-defined: definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan;
3. Measurable: indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas atau harga.– Indikator Kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit– Contoh Indikator Kuantitas: jumlah penumpang internasional
yang masuk melalui pelabuhan udara dan pelabuhan laut.
dadang-solihin.blogspot.com 128
1/3
Kriteria Penyusunan Indikator Kinerja
– Indikator Kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan)
– Contoh Indikator Kualitas: Proporsi kedatangan penumpang internasional yang diproses melalui imigrasi dalam waktu 30 menit.
– Indikator Harga mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.
– Contoh Indikator Harga: Biaya pemrosesan imigrasi per penumpang.
4. Appropriate: indikator yang dipilih harus sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/kinerja
dadang-solihin.blogspot.com 129
2/3
Kriteria Penyusunan Indikator Kinerja
5. Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja;
6. Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk menghasilkan indikator;
7. Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.
dadang-solihin.blogspot.com 130
3/3
Logic Model Theory
dadang-solihin.blogspot.com 131
Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian
outcome
Apa yang ingin diubahDAMPAK
Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai hasil dari output
Apa yang ingin dicapai
OUTCOME
Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan
Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)
OUTPUT
Proses/kegiatan menggunakan input
menghasilkan output yang diinginkan
Apa yang dikerjakanKEGIATAN
Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output
Apa yang digunakan dalam
bekerjaINPUT
Metode Pelaksanaan
Met
ode
Pen
yusu
nan
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007
Indikator Kinerja INPUT• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana),
SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan.
• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan
Contoh:• Jumlah dana yang dibutuhkan• Tenaga yang terlibat• Peralatan yang digunakan• Jumlah bahan yang digunakan
dadang-solihin.blogspot.com 132
Indikator Kinerja OUTPUT• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur.
• Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi.
Contoh:• Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
– Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi– Jumlah permohonan yang diselesaikan – Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan– Jumlah jam latihan dalam sebulan
• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan– Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli– Jumlah komputer yang dibeli– Jumlah gedung/jembatan yg dibangun– meter panjang jalanyang dibangun/rehab
dadang-solihin.blogspot.com 133
Indikator Kinerja OUTCOME• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran
indikator Keluaran. • Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun
produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai.
• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak.
• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
dadang-solihin.blogspot.com 134
Contoh:Ukuran Kinerja Indikator Outcome
• Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan– Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)– kemenangan tim dlm setiap pertandingan
• Peningkatan langsung hal-hal yg positif– kenaikan prestasi kelulusan siswa– peningkatan daya tahan bangunan– Penambahan daya tampung siswa
• Penurunan langsung hal-hal yang negatif– Penurunan Tingkat Kemacetan– Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
dadang-solihin.blogspot.com 135
Indikator Kinerja IMPACT• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang
diperoleh dari hasil kegiatan. • Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat
diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. • Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan
dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.
Contoh:• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
– % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat– Peningkatan cadangan pangan – Peningkatan PDRB sektor tertentu
• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang– Penurunan Tingkat kemiskinan – Penurunan Tingkat Kematian
dadang-solihin.blogspot.com 136
137dadang-solihin.blogspot.com