temuan data dan analisa -...
TRANSCRIPT
33
BAB III
TEMUAN DATA DAN ANALISA
1. Temuan Data.
Pada bagian ini penulis akan memaparkan temuan data dari penelitian ini yaitu
perjanjian kerjasama antara PT. Artajasa Pembayaran Elektronis (yang selanjutnya
disebut Artajasa) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) tentang
Pengelolaan BPDNet Online. Dilihat dari perjanjian kerjasama ini yang menjadi Objek
dari perjanjian kerjasama Pengelolaan BPDNet Online adalah suatu Teknologi Informasi
yang disebut sebagai BPDNet Online. Pasal 1 (satu) perjanjian kerjasama pengelolaan
BPDNet Online menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan BPDNet Online adalah :
“jaringan Deliveri Channel yang dikelola oleh Artajasa yang hanya dapat digunakan oleh
seluruh anggota”.
Deliveri Channel adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh anggota untuk
melaksanakan Transaksi BPDNet Online, sedangkan yang dimaksudkan dengan seluruh
anggota adalah Bank Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BPD yang
tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA).
Buku pedoman Bank Maluku menyebutkan bahwa layanan BPDNet Online adalah
layanan bagi nasabah / bukan nasabah agar dapat melakukan transaksi antar BPD dalam
bentuk tunai dan non tunai di Teller dengan menggunakan jaringan Artajasa. Dalam
perjanjian kerjasama antara PT Artajasa Pembayaran Elektronis dengan PT Bank
Pembangunan Daerah Maluku tentang Pengelolaan BPDNet Online dapat dilihat
beberapa temuan data yaitu sebagai berikut.
A. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian kerjasama.
Dalam perjanjian kerjasama pengelolaan BPDNet Online ini, pihak yang melakukan
perjanjian kerjasama pengelolaan BPDNet Online adalah PT. Artajasa Pembayaran
34
Elektronis dan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, dalam hal ini artajasa dan Bank
Maluku secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak” dan secara Masing-masing
disebut “Pihak”.
PT. Artajasa Pembayaran Elektronis, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum
Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 44 yang dibuat dihadapan Notaris
pada tanggal 10 Februari Tahun 2000, yang telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 8591 tanggal 26 Desember Tahun 2001 dan Anggaran
Dasarnya telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir sebagaimana dituangkan
dalam Akta Nomor 30 tanggal 12 Agustus Tahun 2008, yang dibuat oleh Notaris di
Jakarta, perubahan mana telah disetujui oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
dalam keputusan Nomor AHU-89190.AH.01.02 Tahun 2008, berkedudukan di Gedung
Menara Thamrin Lantai 6, Jalan M. H. Thamrin Kavling No. 3 Jakarta 10340 yang
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Artajasa.
PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian
Nomor 27 tanggal 19 juli 1999, yang dibuat dihadapan Notaris di Ambon. Yang
memperoleh pengesahan berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C.1886 HT 01 TH 1999 tanggal 18 November 1999 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 Desember 1999 Nomor 103 sebelumnya
bernama Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang didirikan berdasarkan Peraturan
Daerah Tingkat I Maluku Nomor 01 Tahun 1993 dan disahkan dengan Keputusan
Menteri dalam negeri tanggal 23 Maret Tahun 1999 Nomor 584. 71-408 yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Tingkat I Maluku tanggal 24 Maret 1993
yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl. Raya Pattimura No. 9 Ambon 97124,
selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut BANK MALUKU.
Para Pihak di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
35
- Bahwa artajasa adalah institusi yang berpengalaman dalam bidang switching antar
Bank dan penyelenggara jaringan transaksi online antar Bank.
- Berdasarkan kesepakatan bersama Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah
Seluruh Indonesia tanggal 17 desember 2007 di Jakarta tentang implementasi BPDNet
Online, maka Bank Maluku bersama-sama dengan Bank Pembangunan Daerah
(BPD) seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah
(ASBANDA) bermaksud untuk melakukan pengembangan di bidang Informasi dan
teknologi dengan cara memanfaatkan infrastruktur dan pengalaman yang dimiliki oleh
Artajasa untuk melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan BPDNet Online.
B. Ruang Lingkup Perjanjian.
1. Artajasa menyediakan BPDNet Online untuk digunakan oleh Bank Maluku.
2. Fasilitas BPDNet Online yang disediakan artajasa untuk digunakan oleh Bank Maluku
adalah sebagai berikut :
- Penyediaan, pengembangan, dan pemantauan (monitoring) BPDNet Online;
- Penyediaan laporan transaksi dan laporan settlement antara Bank Maluku dengan
Anggota melalui BPDNet Online;
- Layanan Helpdesk dalam kaitannya dengan operasional dan pemantauan BPDNet
Online;
- Penyelesaian klaim yang diajukan oleh Bank Maluku.
- Standar Prosedur Pengoperasian (SPP) yang akan digunakan Bank Maluku
sebagai pedoman dalam operasional BPDNet Online.
C. Biaya dan Tata Cara Pembayaran BPDNet Online
1. Nominal transaksi BPD Net Online Maksimum Rp. 100.00.00,- (seratus juta rupiah)
per transaksi.
36
2. Biaya Sistem BPDNet Online sebesar Rp. 700,- (Tujuh Ratus Rupiah), belum
termasuk PPN.
3. Biaya Sistem dan Biaya Transaksi dibayar oleh Bank Maluku kepada Artajasa
berdasarkan Tagihan yang disampaikan Artajasa setiap bulannya, yang dimulai sejak
berita acara operasional salah satu fitur (setor tunai di teller) ditandatangani.
4. Perubahan atas biaya sistem dan biaya transaksi dapat dilakukan berdasarkan
kesepakatan para pihak yang disetujui oleh seluruh anggota.
D. Pemeliharan dan Perbaikan
Apabila terjadi gangguan dan atau kerusakan pada pengoperasian BPDNet Online,
maka Artajasa akan melakukan koordinasi dengan Bank Maluku untuk perbaikan atas
gangguan dan atau kerusakan tersebut. Apabila gangguan dan atau kerusakan terjadi
pada BPDNet Online internal Bank maluku adalah menjadi tanggung jawab Bank
Maluku. Sebaliknya apabila gangguan dan atau kerusakan terjadi pada BPDNet
Online artajasa adalah menjadi tanggung jawab artajasa, apabila terjadi gangguan
sistem pada Bank Maluku yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan BPDNet
Online, maka Bank Maluku apabila diminta oleh anggota atau Artajasa, bersedia
untuk membantu dan bekerjasama dalam melakukan penelitian dan mencari solusi
penyelesaian terhadap gangguan sistem tersebut.
E. Fitur dan Dokumentasi Pelatihan
Artajasa menyediakan fitur yang dapat digunakan atau dioperasikan oleh Bank
Maluku sebagaimana tercantum dalam lampiran ke III perjanjian ini, penambahan
fitur dapat dilakukan atas kesepakatan para pihak dan persetujuan seluruh anggota.
Dokumentasi dan pelatihan dari pihak artajasa memberikan kepada Bank Maluku,
2 set salinan dokumentasi yang melalui SPP, Spesifikasi Teknis, dan sistem
dokumentasi teknis lengkap termasuk revisinya apabila terdapat perubahan, artajasa
37
menjamin bahwa dokumentasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini, memuat
informasi yang diperlukan untuk penggunaan atau pengoperasian sistem atau
peralatan. Dalam masa persiapan implementasi sampai dengan ditandatanganinya
BAO, artajasa wajib melaksanakan atau memberikan pelatihan mengenai
pengoperasian sistem atau peralatan termasuk cara penanganan masalah kepada
karyawan Bank Maluku yang menangani pengoperasian sistem atau peralatan
tersebut, dengan tanpa dikenakan tambahan biaya apapun dan jadwal
penyelenggaraan pelatihan tersebut akan ditentukan kemudian berdasarkan
kesepakatan bersama para pihak.
F. Sanksi
1. Apabila Bank Maluku melalaikan membayar biaya BPDNet online sebagaimana
telah dijelaskan di atas, maka Artajasa berhak untuk mengenakan sanksi dengan
tahapan-tahapan sebagai berikut;
- Mengirimkan peringatan tertulis kepada Bank Maluku;
- Apabila setelah dikirimkannya peringatan tertulis 2 (dua) kali berturut-turut
dengan tenggang waktu masing-masing surat peringatan 7 (tujuh) hari
kalender, Bank Maluku mesih tetap belum menyelesaikan kewajiban yang
tertunggak, maka artajasa akan mengenakan denda sebesar 1,5% per bulan
dari biaya tertunggak dengan pembulatan waktu (per bulan) ke atas.
- Apabila hingga dilaksanakannya ketentuan bagian kedua di atas, Bank Maluku
tetap belum melunasi kewajibannya maka artajasa berhak untuk mengisolir
penggunaan BPDNet Online bagi Bank Maluku dengan pemberitahuan tertulis
terlebih dahulu. Pelaksanaan isolir tersebut tidak menghapuskan kewajian
Bank Maluku untuk melunasi pembayaran yang tertunggak.
38
- Pembukaan isolir BPDNet Online dapat dilakukan paling lambat 1 hari kerja
setelah seluruh kewajiban yang tertunggak telah dilunasi oleh Bank Maluku.
2. Apabila artajasa dalam jangka waktu 1 bulan tidak dapat memenuhi Service level
sebagaimana tersebut dalam pasal 11, maka artajasa akan memberikan restitusi
sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian ini.
- Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, diberikan oleh
Artajasa kepada anggota secara otomatis apabila sudah memenuhi ketentuan
pemberian restitusi.
- Restitusi sebagaimana disebutkan dalam ayat 3 pasal 12 tidak berlaku apabila
gangguan sistem dalam BPDNet Online disebabkan oleh
- Terjadinya Force Majeure;
- Pemeliharaan sistem yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak sesuai
dengan prosedur sebagaimana ditetapkan dalam SPP, dengan ketentuan
jika Artajasa yang melanggar prosedur, ketentuan restitusi sebagaimana
dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini tetap berlaku sebaliknya jika Bank
Maluku yang melanggar prosedur, maka Bank maluku terkena sanksi
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 12 perjanjian ini.
- Gangguan teknis pada pusat komputer Bank Maluku.
- Gangguan teknis pada saluran komunikasi data.
3. Apabila terjadi kerusakan pada pengoperasian BPDNet Online di pihak Artajasa
yang mengakibatkan BPDNet Online tidak dapat beroperasi melebihi 7 hari
kalender berturut-turut, maka Bank Maluku tidak berkewajiban membayar biaya
sistem pada bulan bersangkutan.
4. Kerusakan yang terjadi pada peralatan dan sarana lain disisi Bank Maluku,
sehingga mengganggu pengoperasian BPDNet Online dan mengakibatkan tidak
39
beroperasinya BPDNet Online, akan menjadi tanggung jawab Bank Maluku dan
Bank Maluku wajib untuk memperbaiki dalam waktu sesingkat-singkatnya sesuai
dengan SPP, kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak
menangguhkan perjanjian ini.
5. Apabila terjadi penyimpangan atau kelalaian operasional dalam pemanfaatan atau
penyelenggaraan BPDNet Online, maka sanksi yang berlaku adalah sanksi yang
diatur di dalam SPP.
G. Ketentuan Transaksi
1. Bank Pengirim melaksanakan transaksi BPDNet Online berdasarkan permintaan
Nasabah atau Walk in Custumer.
2. Maksimum nominal per transaksi melalui BPDNet Online adalah sebesar
Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
3. Data yang diberikan oleh Nasabah Atau Walk in Custumer terdiri dari;
- Nama penyetor.
- Kartu tanda Identitas.
- Alamat penyetor.
- Nomor telephone penyetor.
- Sumber dana.
- Tujuan penggunaan dana.
- Jumlah setoran (mata uang dalam rupiah).
- Nomor rekening dan nama penerima setoran.
- Bank Penerima.
H. Penyelesaian Transaksi Bermasalah
1. Transaksi Gagal di Bank Pengirim tetapi transaksi berhasil di Bank Tujuan, da n
dana sudah diambil. Untuk penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut;
40
- Artajasa melakukan investigasi terhadap system Bank pengirim, Bank Tujuan
dan/atau Artajasa untuk memastikan apakah transaksi tersebut terjadi yang
diakibatkan oleh sistem yang bermasalah pada pihak-pihak di atas.
- Apabila telah dapat dipastikan bahwa permasalahan system terjadi pada salah
satu pihak maka kerugian yang timbul menjadi beban pihak yang bermasalah.
- Untuk menghindari atau mengurangi kerugian yang timbul Bank tujuan dapat
membantu mengupayakan penagihan kembali kepada nasabahnya.
2. Bank Pengirim tidak dibenarkan mengulang transaksi gagal pada hari yang sama
melalui BPDNet Online atau media lain (SKN BI/BI RTGS) sebelum menerima
report dari Artajasa. Atas kerugian yang terjadi akibat pengulangan transaksi
tersebut menjadi tanggung jawab Bank Pengirim.
3. Rekening Tujuan pada Bank Anggota adalah seluruh jenis rekening yang ada pada
Bank tersebut, baik rekening giro, tabungan, kredit/pembiayaan pada Unit
Konvensional maupun unit Syariah harus dapat menerima transaksi BPDnet
Online. Anggota yang tidak membuka seluruh fasilitas tersebut, harus
menginformasikan kepada seluruh dan Artajasa secara tertulis, sedangkan
Anggota yang tidak menginformasikannya yang mengakibatkan sering terjadi
kegagalan transaksi maka terhadap anggota tersebut dikenakan sanksi kelas B
sebagaimana diatur pada Sistem Prosedur Pengoperasian (SPP).
4. Transaksi BPDNet Online yang telah dilaksanakan tidak dapat dikoreksi baik atas
permintaan Nasabah ataupun atas permintaan Anggota kecuali permintaan koreksi
dilakukan pada hari yang sama dan uang yang dikirimkan ke rekening tujuan
belum diambil nasabah, dengan prosedur sebagai berikut :
- Bank Pengirim menginformasikan via telepon kepada Bank Tujuan bahwa ada
kesalahan pengiriman dan meminta untuk dilakukan pemblokiran.
41
- Bank Penerima atas informasi yang diterima via telepon melakukan
pemblokiran terhadap rekening yang bersangkutan sebesar nominal yang
terkirim.
- Uang yang dikirim tidak dikirim kembali ke Bank Pengirim.
- Bank Pengirim mengirimkan surat via fax (asli menyusul kemudian) yang
meminta agar dilakukan perbaikan rekening penerima dengan melampirkan
permintaan tertulis Nasabah Pengirim.
- Bank Penerima berdasarkan surat tersebut melakukan pemindahbukuan ke
rekening yang seharusnya.
- Apabila uang yang dikirimkan telah diambil Nasabah dan tidak dapat diminta
untuk dikembalikan maka kerugian atas kesalahan pengisian aplikasi oleh
nasabah Pengirim menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
5. Pelaksana/Petugas Anggota yang salah melakukan input data dari aplikasi
transaksi BPDNet Online dan transaksi telah dilaksanakan tidak dapat dikoreksi
kecuali dilakukan pada hari yang sama dan uang yang dikirimkan ke rekening
tujuan belum diambil nasabah, dengan prosedur sebagai berikut :
- Bank Pengirim menginformasikan via telepon kepada bank tujuan bahwa ada
kesalahan pengiriman dan meminta untuk dilakukan pemblokiran.
- Bank Penerima atas informasi yang diterima via telepon melakukan
pemblokiran terhadap rekening yang bersangkutan sebesar nominal yang
terkirim.
- Uang yang dikirim tidak dikirim kembali ke Bank Pengirim.
- Bank Pengirim mengirimkan surat via fax (asli menyusul kemudian) yang
meminta agar dilakukan perbaikan dengan melampirkan copy aplikasi yang
diisi oleh Nasabah Pengirim.
42
- Bank penerima berdasarkan surat tersebut melakukan perbaikan yang
seharusnya.
- Apabila uang yang dikirim telah diambil Nasabah dan tidak dapat diminta
untuk dikembalikan maka kerugian atas kesalahan input data aplikasi menjadi
tanggung jawab Bank Pengiri.
6. Pelaksana/Petugas Anggota yang melakukan input nominal lebih besar dari yang
tertera pada aplikasi dapat dikoreksi apabila uang belum diambil nasabah.
Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- Bank Pengirim menginformasikan via telephone kepada Bank Tujuan bahwa
ada kelebihan nominal atas transaksi yang dilakukan dan meminta untuk
dilakukan pemblokiran.
- Bank Penerima atas informasi yang diterima via telepon melakukan
pemblokiran terhadap rekening yang bersangkutan sebesar nominal yang
lebih.
- Bank pengirim mengurumkan surat via fax (asli menyusul kemudian) yang
meminta agar dilakukan perbaikan dengan melampirkan copy aplikasi yang
diisi oleh Nasabah Pengirim.
- Bank Penerima berdasarkan surat tersebut melakukan pengiriman kembali
kelebihan uang melalui media BI RTGS atas beban Bank Pengirim.
I. Hak dan Kewajiban Para Pihak.
Perjanjian Kerjasama antara PT. Artajasa Pembayaran Elektronis dengan PT.
Bank Pembangunan Daerah Maluku tentang Pengelolaan BPDNet Online memiliki
hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Berikut hak dan
kewajiban PT. Artajasa Pembayaran Elektronis dengan PT. Bank Pembangunan
Daerah Maluku :
43
a) Hak-hak Artajasa adalah sebagai berikut;
- Menerima pembayaran biaya BPDnet Online dari Bank Maluku;
- Sewaktu-waktu apabila diperlukan dengan pemberitahuan tertulis yang telah
diterima Bank Maluku 3 (tiga) hari kerja sebelumnya dan atas persetujuan
Bank Maluku dapat melakukan pemeriksaan system BPDnet Online yang
dimiliki Bank Maluku.
b) Kewajiban Artajasa adalah sebagai berikut;
- Mengoperasikan, mengelola, dan mengkoordinasikan kegiatan BPDNet
Online;
- Mengembangkan sistem penyelenggaraan dan pengelolaan BPDNet Online;
- Menyelesaikan BPDNetOnline Single Switching dalam waktu 6 (enam) bulan
sejak ditandatanganinya perangkat dan sistem yang mendukung di sisi
Anggota;
- Menjamin keamanan sistem Pusat Komputer Artajasa;
- Menginformasikan kepada Bank Maluku dan anggota jika ada pengembangan
jasa dan Fitur BPDNet Online;
- Menyediakan fasilitas laporan-laporan dan file Transaksi harian setiap hari
untuk diperoleh Bank Maluku termasuk laporan hak dan kewajiban Settlement
(online Settlement);
- Menyediakan fasilitas dukungan pelayanan bagi Bank Maluku selama 24 (dua
puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;
- Menjaga dan menjamin kerahasiaan seluruh data Bank Maluku sehubungan
dengan pengoperasian BPDNet Online;
44
- Menyimpan dan memelihara data pengoperasian BPDNet Online di pusat
Komputer Artajasa sesuai ketentuan perundang-undangan tentang dokumen
perusahaan;
- Menyediakan DRC Artajasa yang berfungsi pada saat Pusat Komputer
Artajasa mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi;
- Secara bersama dengan Bank Maluku menyelesaikan ketidaksesuaian dan
penyimpangan dalam pengoperasian BPDNet Online;
- Memberikan pelatihan teknis kepada Bank Maluku, menyampaikan Hasil
Audit Informasi Teknologi Artajasa kepada Bank Maluku;
- Bersama-sama dengan Bank Maluku dan Anggota memasarkan dan atau
mempromosikan BPDNet Online;
- Menyampaikan laporan Performansi BPDNet Online setiap bulannya kepada
Bank Maluku selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan
laporan;
- Menerapkan prinsip pengendalian Teknologi Informasi (IT control) secara
memadai sebagaimana dibuktikan dengan hasil audit yang dilakukan pihak
independent;
- Melaporkan kepada Bank Maluku setiap kejadian yang dapat mengakibatkan
kerugian keuangan yang signifikan dan/atau mengganggu kelancaran
operasional bank Maluku sesuai dengan mekanisme dalam SPP;
- menyediakan Business Continuty Plan (BPC), mengambil langkah- langkah
yang diperlukan dalam rangka Mitigasi Risiko, serta memberi akses bagi
Auditor Anggota maupun Auditor Bank Indonesia untuk melakukan audit
terhadap system BPDNet Online
c) Hak-hak Bank Maluku adalah sebagai berikut:
45
- Memanfaatkan fasilitas BPDnet online;
- Memanfaatkan hasil pengembangan system penyelenggaraan dan pengelolaan
BPDNet Online;
- Menerima informasi dari Artajasa jika ada pengembangan Jasa dan Fitur
BPDNet Online;
- Memanfaatkan laporan- laporan dan file transaksi harian setiap hari dari pusat
computer Artajasa;
- Menerima fasilitas dukungan pelayanan dari Artajasa selama 24 (dua puluh
empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;
- Menyelesaikan secara bersama-sama dengan Artajasa dan anggota lain bila
terjadi ketidaksuksesan dan atau penyimpangan dalam pengoperasian BPDNet
Online;
- Menerima dokumentasi teknis dan pelatihan dari Artajasa;
- Meminta hasil Audit HasilInformasi Teknologi Artajasa apabila diperlukan,
Memasarkan dan atau mempromosikan BPDNet Online;
- Mengevaluasi dan menyetujui penggunaan SPP BPDNet Online berikut
perubahan-perubahannya;
d) Kewajiban-kewajiban Bank Maluku adalah sebagai berikut;
- Melakukan pembayaran biaya BPDNet Online kepada Artajasa ;
- Menyetujui permintaan tertulis dari Artajasa untuk melakukan pemeriksaan
system BPDNet Online yang dimiliki Bank Maluku;
- Mentaati seluruh isi SPP BPDNet Online, Menyediakan Delivery Channel
milik Bank Maluku untuk digunakan anggota lainnya dengan berpedoman
kepada ketentuan-ketentuan teknis;
- Memenuhi penyelesaian settlement;
46
- Melaksanakan segala putusan Artajasa mengenai klaim antar anggota yang
melibatkan Bank Maluku baik sebagai pihak yang mengajukan klaim atau
pihak yang mendapat atau menerima klaim;
- Menjamin keamanan sistem pusat computer Bank Maluku, Menyediakan DRC
Bank Maluku yang berfungsi pada saat pusat Komputer Bank Maluku
mengalami gangguan atau tidak dapat berfungsi;
- Memberikan edukasi kepada nasabah Bank mengenai BPDNet Online dan
fitur-fitur yang dapat digunakan dalam BPDNet Online;
- Memenuhi seluruh spesifikasi Teknis BPDNet Online sebagaimana disebutkan
dalam lampiran ke II perjanjian kerjasama ini;
- Mengambil- langkah- langkah yang diperlukan dalam langka Mitigasi Risiko.
2. Analisa.
A. Karakteristik Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online Antara PT.
Artajasa Pembayaran Elektronis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah
Maluku.
1. Asas dan Jenis Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online
Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. Artajasa Pembayaran Elektronis
dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku menggunakan asas-asas yaitu sebagai
berikut :
- Asas Itikad Baik
Asas itikad baik terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, yaitu suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan “Itikad
47
Baik” yang dimaksudkan pelaksanaan itu harus berjalan dengan
mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.
Berkaitan dengan perjanjian kerjasama pengelolaan BPDNet Online ini para
pihak telah memenuhi ketentuan dari pasal 1338 ayat (3) dimana para pihak
dalam melakukan Transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja
dan tanpa hak melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa
sepengetahuan pihak lain. Hal ini menjelaskan bahwa para pihak dalam
melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan “itikad baik”
- Asas Konsensualitas.
Asas konsensualitas adalah asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian
lahir pada detik terjadinya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan
pejanjian mengenai apa yang diperjanjikan.
Jika dilihat kaitannya dengan Perjanjian Kerjasama pengelolaan BPDNet
Online ini, pelaksanaannya sesuai dengan unsur-unsur dalam pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, maksud dari para pihak yang mengikatkan
diri adalah para pihak yang mengadakan perjanjian haruslah mencapai suatu
kesepakatan dan kesepakatan itu haruslah dicapai tanpa adanya paksaan yang
dilakukan pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya.
Dalam melakukan perjanjian kerjasama ini PT. Artajasa Pembayaran
Elektronis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dibuat secara
tertulis pada tanggal 24 April 2009. Setelah adanya kesepakatan
ditandatanganinya kontrak kerjasama maka kontrak perjanjian kerjasama
48
berlaku secara sah dan memiliki kekuata hukum yang mengikat bagi para
pihak.
- Asas Manfaat
Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan.1 Berkaitan dengan perjanjian
kerjasama pengelolaan BPDNet Online ini salah satu tujuan dari pelaksanaan
perjanjian kerjasama ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan Teknologi
Informasi (Information Technologi) bagi pelayanan perbankan BPD seluruh
Indonesia, terutama BPD Maluku kepada nasabah dan juga pihak ketiga.
Kerjasama ini juga dimaksudkan untuk mempersatukan Bank Pembangunan
Daerah (BPD) seluruh Indonesia.
Jika dilihat lagi dari isi Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online
dapat dilihat di dalamnya terdapat unsur-unsur sewa menyewa. Pasal 1548 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sewa-menyewa adalah suatu
perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan
kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu
tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak yang tersebut
terakhir itu disanggupi pembayarannya.
Jika dilihat dari Pasal 1548 pengertian sewa menyewa maka dapat dilihat
unsur unsurnya yaitu sebagai berikut;
- Memberikan kenikmatan
1Danrivanto Budhijanto, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi & Konvergensi,
PT. Refika Aditama, Bandung, 2010 hlm. 137.
49
Dapat dilihat disini salah satu unsur sewa menyewa adalah salah satu pihak
memberi kenikmatan kepada pihak yang lain. dalam Perjanjian Kerjasama ini PT.
Bank Pembangunan Daerah Maluku mengikatkan diri dengan PT. Artajasa
Pembayaran Elektronis untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan
BPDNet Online. PT. Artajasaa Pembayaran Elektronis memberikan kenikmatan
kepada pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dimana Artajasa memiliki
jaringan Deliveri Channel yang disebut sebagai BPDNet Online yang digunakan
oleh Bank Pembangunan Daerah seluruh Indonesia khususnya disini Bank
Maluku dalam melakukan pelayanan terhadap nasabah dan pihak ketiga. Hal ini
dapat dibuktikan dengan melihat Pasal 2 ayat 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan
BPDNet Online yang menyebutkan Artajasa menyediakan BPDNet Online untuk
digunakan oleh Bank Maluku.
Objek yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama ini adalah fitur- fitur
yang digunakan oleh Bank Maluku, Artajasa menjalankan jaringan Deliveri
Channel agar fitur-fitur yang diperlukan oleh bank maluku dapat digunakan. Pasal
9 ayat 3 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online menyebutkan bahwa
dalam masa persiapan implementasi sampai dengan ditandatanganinya BAO,
Artajasa wajib melaksanakan atau memberikan pelatihan mengenai
pengoperasian/ peralatan (termasuk cara penanganan masalah) kepada karyawan
Bank Maluku yang menangani pengoperasian sistem/ peralatan tersebut, dengan
tanpa dikenakan biaya apapun dan jadwal (schedule) penyelenggaran pelatihan
tersebut akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak.
Hal ini membuktikan bahwa artajasa menyediakan fitur- fitur kepada Bank Maluku
agar dapat mengunakannya sendiri, dengan adanya pelatihan tersebut maka Bank
Maluku dapat mengetahui cara-cara pengguanaan fitur- fitur dari Artajasa beserta
50
dengan cara penanganan masalah dalam menggunakan fitur- fitur tersebut.
Kaitannya dengan sewa menyewa dapat dilihat bahwa perjanjian kerjasama ini
memiliki spesifikasi sendiri mengingat yang menjadi objek dalam perjanjian ini
adalah suatu Teknologi Informasi dan yang memiliki ahli dalam hal ini adalah
pihak Artajasa sehingga Artajasa wajib memberikan pelatihan agar Bank Maluku
dapat menikmati fitur- fitur yang disediakan artajasa. Selain itu juga berkaitan
dengan Pasal 1552 alasan Bank Maluku mewajibkan Pihak Artajasa memberikan
pelatihan agar objek yang disewakan tidak bertentangan dengan pasal 1552.2
- Jangka Waktu dan Biaya.
Jangka waktu dari perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan dapat diperpanjang.
Biaya dan tata cara pembayaran BPDNet Online telah di tentukan dalam pasal 6
perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online. Biaya system dan biaya
transaksi dibayar oleh Bank Maluku kepada Artajasa berdasarkan tagihan yang
disampaikan Artajasa setiap bulannya yang dimulai sejak Berita Acara
Operasional salah satu fitur (setor tunai di teller) ditandatangani. Hal ini
merupakan kewajiban dari Bank Maluku untuk melakukan pembayaran biaya
BPDNet Online kepada Artajasa, dengan adanya pembayaran ini maka telah
memenuhi Pasal 1560 Kitab Undang – Udang Hukum Perdata yang menyebutkan
bahwa si penyewa harus menepati kewajiban untuk membayar harga sewa pada
waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu maka dengan menerima pembayaran
dari pihak Bank Maluku maka telah memenuhi salah satu unsur sewa menyewa
yaitu menerima pembayaran atas suati barang.
2 Pasal 1552 Kitab Undang – Undang Hukum perdata : pihak yang menyewakan harus menanggung si penyewa
terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian b arang itu, biarpun pihak yang
menyewakan itu sendiri tidak mengetahui pada waktu dibuatnya perjanjian sewa.
51
Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online mendefenisikan
Berita Acara Operasional Fitur (BAO Fitur) adalah dokumen tertulis yang
ditandatangani Oleh Artajasa dan Bank Maluku yang menyatakan dan
membuktikan bahwa layanan transaksi yang disediakan oleh Artajasa telah dapat
dioperasikan untuk melaksanakan Transaksi di Delivery Channel BPDNet Online.
dengan ditandatanganinya BAO salah satu Fitur maka dokumen yang telah
ditandatangani tersebut merupakan suatu alat bukti yang sah dalam membuktikan
telah terjadinya transaksi elektronik dalam pelaksanaan layanan BPDNet Online.
Dengan adanya tandatangan salah satu fitur ini maka hal ini membuktikan bahwa
artajasa dan Bank Maluku telah melakukan pemenuhan hak dan kewajiban ya ng
telah disepakati bersama dalam perjanjian kerjasama pengelolaan BPDNet Online
dimana PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dapat melaksanakan transaksi
jaringan Delivery Channel yang dikelola oleh PT. Artajasa Pembayaran
Elektronis.
Sewa-menyewa merupakan persetujuan untuk pemakaian sementara suatu
benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga
tertentu.3 Jika dilihat dari pengertian di atas maka dapat dilihat sewa-menyewa
memiliki beberapa unsur yaitu adanya kesepakatan, adanya unsur pokok yaitu
barang, harga dan jangka waktu, ada kenikmatan yang diserahkan.
Seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian lain pada umumnya,
adalah suatu perjanjian yang bersifat konsensual, artinya ia sudah sah dan
mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya,
yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu adalah menyerahkan
3 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori & teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 48.
52
berangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan kewajiban pihak yang
terakhir ini adalah membayar “harga sewa”.4
2. Berakhirnya Perjanjian.
Proses berakhirnya perjanjian kerjasama ini dapat terjadi dengan beberapa
ketentuan berikut ini.
A. Dalam hal Bank Maluku melakukan pengakhiran perjanjian perjanjian sesuai
dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 perjanjian ini, maka secara otomatis BPDNet
Online akan dihentikan pada tanggal efektif pengakhiran perjanjian dan Bank
Maluku berkewajiban menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang tertunggak
terhadap artajasa maupun anggota lainnya.
B. Perjanjian berakhir secara otomatis pada saat terjadinya salah satu dari hal-hal
berikut ini;
- Ijin usaha salah satu pihak dicabut atau dibekukan oleh pemerintah;
- Likuidasi dari salah satu pihak
- Salah satu pihak dinyatakan pailit berdasarkan keputusan yang
berkekuatan hukum tetap;
- Bank Maluku diberhentikan secara permanen dari pesertakliring atau BI
RTGS oleh Bank Indonesia, atau
- Otoritas pengawas Bank menghentikan aktifitas BPDNet Online.
C. Dalam hal perjanjian ini berakhir karena sebab-sebab sebagaimana
dimaksudkan dalam ayat 2 pasal 13 yang dialami Bank Maluku, maka Bank
maluku tidak berkewajiban membayar biaya tetap bulanan selama sisa
perjanjian yang tidak dijalani sesuai dengan syarat dan ketentuan pembayaran
sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
4 Prof. R. Subekti, SH, Aneka Perjanjian, cet ke-10,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h lm, 40.
53
D. Dalam hal setelah perjanjian ini dihentikan atau berakhir sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, masih terdapat hak-hak
dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang belum terpenuhi, maka
para pihak sepakat untuk menyelesaikan dalam waktu selambat- lambatnya 14
hari kalender sejak perjanjian ini dinyatakan berakhir.
E. Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, para pihak sepakat
melepaskan ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Uddang-Undang Hukum
Perdata sejauh yang menyatakan diperlukan keputusan hakim terlebih dahulu
untuk mengakhiri perjanjian.
3. Penyelesaian Perselisihan.
Apabila terjadi perselisihan antara para pihak yang melakukan perjanjian
kerjasama maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan dengan cara sabagai
berikut:
A. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau
perselisihan, maka Pera Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih
dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
B. Apabila musyawarah sebagaimana dijelaskan diatas tidak mencapai mufakat
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, atau jangka waktu lainnya yang
dapat disepakati bersama oleh para pihak, sejak tanggal perselisihan tersebut
timbul, maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian
perselisihan tersebut ke Badan Arbitrase Indonesia (BANI) di Jakarta sesuai
dengan ketentuan dan prosedur BANI.
2. Kaitannya Perjanjian Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online dengan Undang-
Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
54
BPDNet Online merupakan jaringan Deliveri Chanel yang dikelola oleh pihak
Artajasa yang hanya dapat dipergunakan oleh Bank yang menjadi anggota yaitu Bank
Pembangunan Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Bank
Pembangunan Daerah (ASBANDA). Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA)
merupakan asosiasi yang dibentuk oleh BPD seluruh Indonesia sebagai wadah kegiatan
kerjasama yang bergerak di bidang pelayanan konsultatif dan koordinasi bisnis antar BPD
seluruh Indonesia5. Jika dilihat dari Perjanjian Kerjasama antara PT. Artajasa Pembayaran
Elektronis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku, yang menjadi objek
perjanjiannya adalah suatu Teknologi Informasi yang disebut sebagai BPDNet Online.
Fitur yang disediakan dalam perjanjian kerjasama ini merupakan layanan transaksi dalam
pengelolaan BPDNet Online. Menerima Transfer dari Bank BPD lain, Cek Saldo di EDC,
dan Cek Saldo di Kiosk adalah beberapa fitur atau layanan yang disediakan Artajasa.
Jika diliha kaitannya dengan ITE maka fitur yaitu menerima Transfer dari Bank BPD
lain, Cek Saldo di EDC, dan Cek Saldo di Kiosk merupakan Transaksi Elektronik, Pasal 1
ayat (2) UU ITE menyebutkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang
dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media
elektronik lainnya. Bank Pembangunan Daerah Maluku melalui ASBANDA bekerjasama
dengan PT. Artajasa Pembayaran Elektronis untuk menggunakan jaringan Deliveri
Chanel yang dikelola oleh pihak Artajasa, sehingga memungkinkan untuk Bank Maluku
dapat menerima transfer dari Bank BPD lain karena tergabung dalam anggota Asosiasi
Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA). melalui jaringan Artajasa yang disebut dengan
BPDNet Online Nasabah dan walk in costumer dapat melakukan Cek Saldo di EDC, dan
Cek Saldo di Kiosk. Hal ini menjelaskan bahwa fitur-fitur diatas merupakan suatu
Transaksi Elektronik.
5 Standar Prosedur Pengoperasian fitur Layanan BPDNet Online. hal, 3.
55
Mengenai transaksi elektronik sudah di atur dalam pasal 17, pasal 18, dan pasal 19
UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008
mengenai ITE menyebutkan bahwa para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik
wajib beritikad baik dalam melakukan Interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung. Pasal 17 ayat (2) UU ITE ini
menjelaskan bahwa Artajasa dan Bank Pembangunan Daerah Maluku harus beritikad baik
dalam melaksanakan Kerjasama Pengelolaan BPDNet Online, dalam pertukaran
Informasi Elektronik disini pihak Artajasa harus menginformasikan kepada Bank
Pembangunan Daerah Maluku dan Anggota jika ada pengembangan Jasa dan Fitur
BPDNet Online, sedangkan Bank Pembangunan Daerah Maluku harus menyediakan
Delivery Channel milik Bank Maluku untuk digunakan Anggota lainnya dengan
berpedoman kepada ketentuan-ketentuan teknis sehingga tidak terjadi kemungkinan
kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak yang lain.
Pasal 18 ayat (4) para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum
pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya yang
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik
Internasional yang dibuatnya. Jika dilihat dalam Perjanjian Kerjasama Pengelolaan
BPDNet Online hal ini telah dirumuskan dalam isi perjanjian pengelolaan BPDNet Online
musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila belum mendapatkan titik temu selama
30 hari maka penyelesaian perselisihan diserahkan kepada Badan Arbitrase Indonesia
(BANI) di Jakarta sesuai dengan ketentuan dan prosedur BANI.
Untuk itu dapat dilihat disini dengan adanya Undang-Undang No. 11 tahun 2008
tentang ITE. Memberikan kekuatan hukum yang kuat bagi para pihak yang melakukan
perjanjian kerjasama, sehingga kerjasama yang dilakukan dapat dimanfaatkan secara baik
dan benar dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan aturan
56
hukum yang ada. Hal inilah yang menjelaskan kaitan Undang-Undang No.11 Tahun 2008
tentang ITE dengan Perjanjian Kerjasama Yang terjadi Antara PT. Artajasa Pembayaran
Elektronis dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku tentang Pengelolaan BPDNet
Online.