TUGASMK. ETIKA PROFESI

PERIODE GASAL, TAHUN. 2012/2013

KAJIAN TEORI ETIKA

“PEMBANGUNAN PARAGON CITY SEMARANG”

PADA KASUS

PELANGGARAN ETIKA DALAM

PEMBANGUNAN KEMBALI KAWASAN KOTA

DISUSUN OLEH :

DOSEN PEMBIMBING

IR. BPR. GANDHI, MSA

FAKULTAS ARSITEKTUR DAN DESAIN

PROGRAM STUDI ARSITEKTUR

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

November, 2012

MARIANA SISILIA 10.11.0006

NORMA JUWITA SEKARWANGI 10.11.0015

AGLIS DHAMAR HAPSARA 10.11.0030

VITALITUS CHANDRA 10.11.0014

GREGORIUS SURYA SETYANUGRAHA 10.11.0045

BAB I

PENDAHULUAN

I. DEFINISI UMUM ETIKA PROFESI

Selama ini diskursus teori arsitektur berputar – putar pada teori atas dasar

pandangan positivistis yang melihat arsitektur sebagai kenyataan empiris. Ada sebagian

teori yang bersifat subyektif (manifesto) mengandung sifat - sifat emansipatoris, sebagian

lainnya tidak berdasarkan cita – cita dan nilai – nilai etis. Dalam dunia arsitektur dikenal tiga

khasanah teori yang diakui ada. Pertama, teori tentang arsitektur (theory about architecture)

bersifat memaparkan tentang what is architecture menurut posisi teoritis arsitek dan

paradigma yang dianutnya. Kedua, teori di dalam arsitektur (theory in architecture) berupa

teori “apa saja” yang digunakan oleh para arsitek dalam praktik profesionalnya. Ketiga, teori

arsitektur (theory of architecture) yakni sebentuk teori yang khas arsitektur, mirip teori atom

atau teori gravitasi yang muncul serta berlaku dalam ilmu fisika.

Menurut Immanuel Kant, ada tiga patokan untuk menentukan apakah perbuatan

seseorang dikategorikan sebagai tindakan bermoral atau tidak. Tiga hal ini dalam pemikiran

etika Kant masuk dalam syarat-syarat imperatif kategoris, yaitu perintah mutlak yang wajib

kita patuhi. Ketiga patokan tersebut adalah prinsip hukum umum, prinsip hormat terhadap

person,dan prinsip otonomi.

1

Dalam bahasa agama, konsep moralitas dan legalitas dari Emmanual Kant dapat kita

sebut sebagai ikhlas dan tidak ikhlas. Moralitas yang berarti melakukan sebuah tindakan

murni demi sebuah kewajiban dan nilai kebaikan dari tindakan itu, tidak jauh berbeda

dengan konsep ikhlas. Sedangkan lawannya, legalitas, berarti tidak ikhlas yang bisa

jadiriya/pamer atau lainnya. Dan dari konsep moralitas dan legalitas ini pula menjadi jelas

bahwa yang menentukan suatu tindakan menjadi bermoral atau tidak adalah maksud/niat

pelakunya. Sebuah tindakan bisa kelihatan baik, tetapi sebenarnya tidak memiliki bobot

moral karena pelakunya memiliki niat yang lain. Konsekuensi dari ajaran etika Kant ini

adalah kita tidak bisa menilai sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Kita tidak

akan bisa mengetahui apa maksud dan niat seseorang melakukan sebuah tindakan tertentu.

Terdapat 4 prinsip teori etika dalam praktek arsitektur : Teori Manfaat dan

Konsekuensi,. Teori Tindakan berdasarkan Moral, Teori Kesepakatan, Teori Kinerja dan

Keunggulan. Teori yang kita bahas kali ini adalah Teori Tindakan Berdasarkan Moral.

II. TEORI TINDAKAN BERDASAR MORAL (DEONTOLOGY THEORY)

Teori Tindakan Berdasar Moral (Deontology Theory) sebenarnya sudah ada sejak

periode filsafat Yunani Kuno, tetapi baru diberi perhatian setelah penjelasan dan pendasaran

logis oleh filsuf Jerman yaitu Immanuel Kant. Kata deon berdasar dari Yunani yang artinya

kewajiban. Sudah jelas kelihatan bahwa teori deontologi menekankan pelaksanaan

kewajiban. Suatu perbuatan akan baik jika didasari atas pelaksanaan kewajiban, jadi selama

melakukan kewajiban berarti sudah melakukan kebaikan. Deontologi tidak terpasak pada

konsekuensi perbuatan, dengan kata lain deontology melaksanakan terlebih dahulu tanpa

memikirkan akibatnya. Berbeda dengan utilitarisme yang mempertimbangkan hasilnya lalu

dilakukan perbuatannya.

Contoh Etika Moral :

- berkata dan berbuat jujur - menghargai hak orang lain- menghormati orang tua dan

guru- membela kebenaran dan keadilan- menyantuni anak yatim/piatu.

Etika moral ini terwujud dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan kesadaran,

dan kesadaran adalah suara hati nurani. Dalam kehidupan, manusia selalu dikehendaki

2

dengan baik dan tidak baik, antara benar dan tidak benar. Dengan demikian ia

mempertanggung jawabkan pilihan yang telah dipilihnya itu. Kebebasan kehendak

mengarahkan manusia untuk berbuat baik dan benar. Apabila manusia melakukan

pelanggaran etika moral, berarti dia berkehendak melakukan kejahatan, dengan sendirinya

berkehendak untuk di hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, nilai moral

dijadikan dasar hukum positif yang dibuat oleh penguasa teori tindakan berdasar moral

menyangkut tindakan berdasar kaidah-kaidah moral atau prinsip-prinsip kewajiban yang

harus dipenuhi.

III. LINGKUP PERMASALAHAN TEORI DEONTOLOGY

Pelanggaran yang ditemukan dengan teori ini antara lain :

1. Pembangunan kembali salah satu kawasan kota berlokasi di daerah pusat kota lama

bersejarah yang akan merusak cagar budaya

2. Tidak melakukan Public Hearing kepada masyarakat secara luas tentang rencana

proyek pembangunan kembali kawasan tersebut, baik melalui media tulis maupun

elektronik. Terlebih lagi dihadapan masyarakat yang dapat dipandang

mewakilimereka (tokoh-tokoh masyarakat, perguruan tingggi, dan lain-lain).

3. Melakukan sayembara secara tertutup sehingga masyarakat tidak mengetahui

adanya sayembara tersebut.

4. Proses penilaian / penjurian juga hanya melibatkan orang-orang tertentu

sehinggapemenangnyapun tidak di publikasikan ke masyarakat, jadi masyarakat

tidak bisa mengikuti sayembara dan menyalurkan aspirasi dalam proses

pembangunan kembali kawasan tersebut.

5. Para arsitek profesional sebagai peserta tidak pernah atau sama sekali tidak

melibatkan masyarakat atau warga.

6. Ketidak terlibatan masyarakat pada proses penyusunan rancangan berdampak

adanya protes, saling menuntut dan bahkan sering disertai konflik kekerasan

antarpihak-pihak yang bertikai, akibatnya situasi kawasan tidak kondusif.

3

Masyarakatrukun menjadi saling bermusuhan, kehidupan kawasan menjadi tidak

aman danmencekam.

Dari permasalahan-permasalahan yang ada tersebut hampir sebagian besar

merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Pemda, namun bukan berarti

masyarakat tidak melanggar etika yang ada. pelanggaran yang dilakukan masyarakat adalah

membiarkan kawasan terlihat kumuh dan tak terurus. Hal yang masih belum terdapat

kejelasan adalah alasan dibalik pembangunan kembali kawasan kota lama yang memiliki

nilai historis ini, apakah untuk masyarakat ataukah demi kepentingan pihak tertentu.

4

BAB II

STUDI KASUS

I. STUDI KASUS

Berkembangnya teknologi membuat pesatnya pembangunan. Hal ini tidak dapat

dipungkiri turut menimbulkan dampak negative dalam perkembangan sebuah daerah.

Fenomena ini nampak di Kota Semarang, Ibukota Jawa Tengah. Perkembangan

pembangunan di Kota ini kurang diimbangi dengan peraturan yang ada dan ketegasan dari

peraturan yang sudah dibuat.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang PeraturanPelaksanaan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang BangunanGedung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4532)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis MengenaiDampak

Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3660)

5

II. REALITA PERMASALAHAN

Permasalahan yang terjadi di Kota Semarang beberapa pekan yang lalu adalah

masalah Pembangunan Paragon City di Daerah Pemuda Semarang.

Warga Ingatkan soal Lingkungan

Warga Kelurahan Sekayu yang bermukim di sekitar eks Gedung Gris mengingatkan

investor Paragon City Semarang agar serius memperhatikan kerusakan lingkungan yang

nanti diakibatkan pembangunan hotel dan mal tersebut.

Permintaan warga itu dikemukakan sehubungan rencana pembangunan gedung

berlantai 13 dan mal di lahan kosong, Jl Pemuda 116 itu, dalam waktu dekat ini. Akhir-akhir

ini, Bappeda Kota Semarang telah melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan warga

sekitar. Bappedalda juga menampung masukan dan saran warga.

Beberapa poin yang diajukan warga dalam pembahasan analisa mengenai dampak

lingkungan (amdal) kompleks yang berdekatan dengan Hotel Novotel itu, di antaranya

persoalan air, tempat pembuangan sampah (TPS), pengerukan dan getaran. Selain itu,

warga juga menuntut agar perekrutan tenaga kerja memprioritaskan warga sekitar. Lurah

Sekayu, Supriyanto SIP kepada Suara Merdeka mengatakan, keinginan warga telah

disampaikan pada penanam modal yang dilibatkan dalam pertemuan tersebut. ''Sejak awal,

investor sudah memperhitungkan penempatan TPS dan pengolahan limbahnya.''

Diusahakan jangan sampai mendekat ke permukiman, karena masalah bau saja

sudah menimbulkan persoalan. ''Juga tentang air, harus dipertimbangkan pengambilan air

6

tanah, jangan sampai gara-gara ada hotel dan mal, sumur warga di sekitar kering,'' katanya.

Pada pertemuan di Bappedalda Kota Semarang beberapa waktu lalu, pihak Pemkot

mengingatkan agar penggunaan air bersih dikonsultasikan dengan PDAM. Karena

permukaan air tanah setiap tahun mengalami penurunan 12 cm, investor disarankan tidak

menggunakan air bawah tanah (ABT). Untuk menangani limbah cair dan limpasan air hujan,

keduanya harus dipisah sebelum dimasukkan ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL).

''Pihak hotel waktu itu sudah siap memfasilitasi,'' kata Supriyanto.

Rusak Lingkungan

Sementara itu Hermanto, seorang warga mengaku, pihaknya sudah beberapa kali

melakukan pertemuan dengan Pemkot dan pihak kelurahan untuk membahas rencana

pembangunan hotel tersebut. Menurut dia, pembangunan gedung berlantai 13 itu akan

berdampak langsung, terutama warga yang rumahnya berdekatan dengan gedung baru

tersebut. Warga, kata dia, pada dasarnya mendukung pembangunan hotel dan mal tersebut,

namun masyarakat sekitar minta proses pembangunannya tidak mengganggu atau bahkan

merusak lingkungan sekitar Sekayu.

Warga minta mata air atau sumurnya tidak terganggu, karena hotel biasanya

menggunakan sumur dalam atau artesis. Penggunaan sumur dalam biasanya akan

mengganggu sumur-sumur di sekitar lokasi pembangunan hotel tersebut. Kalau nanti

merusak mata air atau sumur, pihak hotel harus bertanggung jawab. Misalnya, warga

terdekat mendapat fasilitas air bersih atau PDAM yang dijamin oleh pihak hotel. Selain itu,

warga mengingatkan agar pemasangan tiang pancang tidak mengganggu atau merusak

bangunan rumah warga sekitar, terutama yang berdekatan dengan hotel tersebut. Getaran-

getaran saat pemasangan tiang harus diperhitungkan sejak awal agar nanti dampaknya bisa

diminimalisasi. Jika ternyata menimbulkan kerusakan, dalam pertemuan itu, warga minta ada

semacam kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab pihak hotel terhadap lingkungan

tersebut.

''Warga juga minta dilibatkan dalam proses pembangunan hotel tersebut, misalnya

menjadi tenaga kerja atau tukang,'' tuturnya. Sementara untuk menjaga ketertiban lalu lintas

warga, Hermanto minta pihak hotel tidak menggunakan akses jalan Sekayu untuk

7

kepentingan pihak hotel, terutama untuk pintu keluar masuk. Kondisi jalan tersebut biarkan

seperti sekarang, sehingga pintu keluar masuk hotel atau mal harus dari depan, yakni Jalan

Pemuda.

Pertamina Adukan Paragon City ke Polwiltabes Semarang

Polemik proyek pembangunan gedung Paragon City mall yang terletak di salah satu

kawasan perkantoran kota Semarang nampaknya masih akan terus berlanjut. Pasalnya,

dampak pembangunan tersebut terhadap lingkungan akhir-akhir ini semakin dirasakan

sangat mengganggu kondisi lingkungan sekitar. Termasuk di dalamnya kantor pemasaran

PT. Pertamina (PERSERO) unit Jawa Tengah dan DIY dan PT. KAI Daops IV Semarang.

Beberapa hari yang lalu, Pertamina sempat pula melayangkan protes kepada pihak Paragon

City mengenai realisasi perbaikan gedung kantor. Namun, belakangan kerusakan yang

ditimbulkan ternyata justru semakin parah. Tidak tahan dengan kondisi yang demikian, pihak

Pertamina pun kini mulai melayangkan pengaduannya ke pihak berwenang, dalam hal ini

adalah Polwiltabes Semarang.

Pelaporan ini sebagaimana diungkapkan Pjs. GM Pertamina Pemasaran Unit Jawa

Tengah DIY Suwito terkait dengan kerusakan yang dialami gedung kantor yang merupakan

salah satu cagar budaya. Selain itu, pembangunan gedung yang direncanakan akan

berlantai 12 ini juga disinyalir telah menyerobot tanah milik Pertamina tanpa adanya

kesepakatan terlebih dahulu.

"Penyerobotan ini terutama pada pemasangan ground anchor yang masuk ke dalam tanah

pertamina sepanjang 30 meter. Hal ini tentu akan sangat membahayakan bagi kelangsungan

Pertamina sendiri. Sebab, di bawah gedung kantor ini juga terpasang beberapa saluran yang

saya khawatir akan dapat membahayakan masyarakat jika mengalami kebocoran." ujar

Suwito.

Untuk alasan itulah, kemudian pihak Pertamina mendesak Pemerintah kota Semarang

segera memberikan penekanan kepada PT. Cakrawala Sakti Kencana untuk menghentikan

operasional proyek tersebut. "Sejauh ini, menurut pengamatan ahli tim independen kami,

pembangunan gedung tersebut sudah menyalahi AMDAL-nya. " tambah Suwito.

Suwito juga menyayangkan sikap PT. Cakrawala Sakti Kencana yang tidak konsisten

8

terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama untuk memperbaiki gedung kantor

pertamina.

Selain mengakibatkan keretakan dan ambrolnya dinding kantor pertamina, pembangunan

tersebut juga telah mengakibatkan tower Pertamina mengalami kemiringan. Jika hal tersebut

dibiarkan, dikhawatirkan akan dapat berakibat fatal bagi masyarakat di sekitar.

III. PENYELESAIAN MASALAH DALAM RANAH ARSITEKTUR

Permasalahan yang terjadi di dalam hal pembangunan merupakan tanggung jawab

segelintir orang dan arsitek termasuk di dalamnya. Semua anggota organisasi profesi

arsitek : IAI (Ikatan Arsitek Indonesia), anggota IAI harus mematuhi kode etik dan kaidah tata

laku profesi arsitek. Ini diterapkan pada semua kegiatan profesional dimanapun mereka

berkarya. Kode Etik Dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek IAI mencakup :

Kaidah dasar : Kaidah pengarahan secara luas sikap ber-etika seorang Arsitek

Standar etika : Tujuan yang lebih spesifik dan baku yang harus ditaati dan diterapkan oleh

anggota dalam bertindak dan berprofesi

Kaidah tata laku : Bersifat wajib, pelanggaran terhadap kaidah tata laku akan dikenakan

tindakan, sanksi keorganisasian IAI.

1. KEWAJIBAN UMUM SEORANG ARSITEKTUR

Standar Etika 1.1 – PENGABDIAN DIRI

Seorang Arsik melakukan tugas profesinya sebagai bagian dari

pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengutamakan

kepentitengan negara dan bangsa.

Standar Etika 1.2 – PENGETAHUAN DAN KEAHLIAN

Seorang Arsitek senantiasa berupaya meningkatkan pengetahuan dan

keahlian serta sikap profesionalnya sesuai dengan nilai-nilai moral

maupun spiritual.

Standar Etika 1.3 – STANDAR KEUNGGULAN

9

Arsitek selalu berupaya secara terus menerus meningkatkan mutu

karyanya, antara lain melalui pendidikan, penelitian, pengembangan dan

penerapan arsitektur.

Standar Etika 1.4 – WARISAN ALAM, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN

Arsitek sebagai budayawan selalu berupaya mengangkat nilai-nilai

budaya melalui karyanya, dan wajib menghargai dan membantu

pelestariannya, serta berupaya meningkatkan kualitas kehidupan

lingkungannya dan tidak semata-mata hanya menggunakan pendekatan

teknis-ekonomis tetapi juga menyertakan asas pembangunan

berkelanjutan.

Standar Etika 1.5 – NILAI HAK ASASI MANUSIA

Seorang Arsitek wajib menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam

setiap upaya menegakkan profesinya.

Standar Etika 1.6 – ARSITEKTUR, SENI, DAN INDUSTRI KONSTRUKSI

Arsitek bersikap terbuka dan sadar untuk memadukan arsitektur dengan

seni-seni terkait dan selalu berusaha menumbuh-kembangkan ilmu dan

pengetahuan dalam memajukan proses dan produk industri konstruksi.

Kewajiban Kepada Profesi

Standar Etika 4.1 – KEJUJURAN DAN KEADILAN

Arsitek berkewajiban menjalankan profesinya dengan menjunjung tinggi

nilai kejujuran dan keadilan.

Standar Etika 4.2 – CITRA DAN INTEGRITAS

Arsitek berkewajiban meningkatkan citra dan integritas keprofesiannya

melalui tindakan-tindakan keteladanannya dan memastikan agar

lingkungan profesinya serta karyawannya selalu menyesuaikan

perilakunya dengan kode etik ini.

Standar Etika 4.3 – PENGEMBANGAN DIRI

Arsitek harus senantiasa mengembangkan diri.

Standar Etika 4.4 – KEMITRAAN

10

Arsitek bermitra hanya dengan orang yang memiliki kompetensi yang

memadai/sepadan dibidangnya.

Standar Etika 5.4 – PARTISIPASI DALAM SAYEMBARA

Arsitek dibenarkan berpartisipasi dalam suatu sayembara perancangan

arsitektur hanya apabila kaidahnya adil, jujur dan sesuai format yang

diakui IAI.

Standar Etika 5.5 – PENILAIAN ATAS ARSITEK LAIN

Standar Etika 5.5 –Arsitek hendaknya tidak akan melecehkan karya

arsitek lain dengan tujuan untuk menguntungkan pihak tertentu dengan

cara tidak adil dalam forum terbuka atau media massa.

2. UNDANG-UNDANG ARSITEKTUR

UU-Ars ini merupakan pranata untuk membantu terwujudnya praktek arsitek

yang sehat sekaligus pada gilirannya membantu pencapaian arsitektur Indonesia ke

taraf yang baik dan bernilai tinggi. Hal ini sangat penting bukan untuk kepentingan

arsitek melainkan lebih kepada memberikan jaminan dan garansi kepada masyarakat

luas bahwa mereka akan memperoleh bangunan yang sehat, aman, nyaman dan

juga indah. UU-Ars akan melengkapi berbagai hukum dan peraturan lain yang

selama ini dianggap kurang tepat untuk dikenakan kepada profesi arsitek. Lebih

daripada itu, selain diperlukan oleh arsitek, UU-Ars ini amat bernilai untuk dilihat

sebagai pengakuan masyarakat terhadap tenaga ahli bangsa sendiri.

[a] Undang-undang Arsitek (UU-Ars) diperlukan untuk melindungi kepentingan

masyarakat luas dengan cara mengatur arsitek dan praktek arsitek.

[b] Arsitek dan karyanya bukan sekedar komoditas niaga. Arsitektur berakar

pada seni budaya yang tinggi dan hal ini membutuhkan pengaturan yang khas untuk

dapat berkembang dengan baik. Perkembangan arsitektur di Indonesia akan menjadi

cermin budaya masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

[c] UU-Ars diperlukan untuk mengakui keberadaan arsitek sebagai ahli dalam

bidang pekerjaan lingkungan binaan sesuai dengan pendidikan yang diterimanya,

11

dan memenuhi hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan binaan yang baik dan

nyaman.

[d] UU-Ars menjadi salah satu alat untuk mensejajarkan diri dalam tata

pergaulan dan dunia profesi arsitek internasional dengan menggunakan nilai-nilai dan

kelaziman yang berlaku.

[e] UU-Ars diperlukan sebagai usaha untuk turut menghidupkan institusi

demokrasi di Indonesia. Perlindungan terhadap pengguna jasa arsitek layaknya

berlaku timbal balik antara pengguna jasa dengan pemberi jasa.

[f] Menegaskan siapa yang berhak melakukan praktek arsitek

12

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

I. KESIMPULAN

Pada kasus pelanggaran etika dalam pembangunan kembali kawasan paragon city

terdapat banyak sekali pelanggaran etika yang dimulai dari surat ijin pembangunan,

legalitas lahan, serta sosialisasi secara langsung dengan stake holders atau yang

merupakan pemangku kepentingan yakni kampung sekayu. Pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi adalah :

Owner dari paragon city tidak memikirkan tapak atau lahan yang akan dibangun.

Pada kenyataannya pembangunan paragon city merusak dan mengambil lahan dari

lahan milik PT. Pertamina yang berada di bagian timur paragon city.

Pada saat proses konstruksi pembangunan paragon city memberikan polusi

kebisingan bagi masyarakat sekitar khususnya masyarakat kampung Sekayu. Selain

itu selama proses konstruksi, limbah konstruksi juga merusak lingkungan sekitar dan

pada saat bangunan itu sudah berdiri, limbah bangunan tersebut juga mengganggu

lingkungan kampung Sekayu.

13

Pada saat perjanjian awal, pihak paragon city menjanjikan tidak akan menimbulkan

kemacetan pada area jalan sekitar kompleks paragon city. Ramp melingkar menuju

lantai parkir dibagian paling atas yang sangat rumit adalah salah satu penyebab

kemacetan di Jalan Pemuda. Paragon city yang terletak di sudut persimpulan jalan

yang notabene memiliki tingkat aktivitas kendaraan yang tinggi juga memicu

kemacetan yang terjadi di Jalan Pemuda.

Pembangunan mall Paragon city yang bertempat di Jalan Pemuda juga merupakan

kesalahan dari pemerintah kota karena di sana merupakan kawasan pengembangan

bangunan-bangunan sejarah dan budaya. Pembangunan Paragon city juga

bertempat di daerah lintasan pesawat. Gedung Paragon city yang tinggi menghalangi

pandangan pilot untuk mendaratkan pesawatnya di bandara Ahmad Yani, karena

terhalang oleh tinggi bangunan.

Berhubungan dengan teori deontologi moral, pembangunan Paragon city mall juga

terdapat banyak pelanggaran. Dalam teori deontologi moral disebutkan, semua orang

berkedudukan seimbang, tidak ada orang yang dapat atau berhak memanfaatkan

orang lain atau melampaui kebebasan orang lain.

Dilihat dari kenyataan yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada kasus ini,

pembangunan Paragon city mall telah memanfaatkan orang lain yaitu masyarakat

kampung Sekayu serta telah melampaui kebebasan orang lain yang ditunjukkan

dengan pengambilan lahan milik PT. Pertamina.

Dalam teori deontologi moral juga disebutkan, suatu yang tidak konsisten secara

logika dan merusak pendapaat pribadi serta orang lain adalah tidak etis secara

moral. Hal ini terjadi pada kasus pembangunan Paragon city mall. Pihak Paragon

tidak konsisten serta tidak menepati janjinya untuk mengatasi kemacetan yang

ditimbulkan oleh pembangunan tersebut. Pembuangan limbah yang merusak

lingkungan masyarakat kampung Sekayu adalah hasil ketidak-konsistenan dari pihak

Parago yang menjanjikan lingkungan bersih dan sehat.

14

II. SARAN

Isu lingkungan termasuk salah satu tantangan dalam dunia desain arsitektur.

Pemanasan global menuntut para arsitek untuk dapat menciptakan desain ramah

lingkungan. Perkembangan gaya idup, pengetahuan dan teknologi, dan lokalitas atau

budaya setempat harus dipadukan dalam satu desain yang tetap kreatif menarik dan

nyaman. Tanggung jawab moral seorang arsitek adalah harus berpikir jauh kedepan

bukan hanya memikirkan desain bangunan tetapi juga harus memikirkan

kelangsungan hidup sosial dan lingkungan dimasa depan.

15