this presentation uses a free template provided by fppt...

This presentation uses a free template provided by FPPT.com www.free-power-point-templates.com


MATERI PERKULIAHAN

• Sejarah Perkembangan Pancasila

Pancasila Periode Kerajaan Nusantara

Pancasila Periode Pra Kemerdekaan

Pancasila Periode Pasca Kemerdekaan


MATERI PERKULIAHAN (2)

• Pancasila Sebagai Sistem Filsafat dan Etika

Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa

Pancasila Sebagai Sistem Etika dan

Tata Hidup

Pancasila dalam Filsafat Budaya

Indonesia

Pancasila dan Filsafat Agama

Konsep Filsafat Pancasila


MATERI PERKULIAHAN .. (3)

• Pancasila Sebagai Ideologi

Pengertian dan Konsep Ideologi

Peta Perkembangan Ideologi Dunia

Geopolitik

Landasan pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Tantangan Ideologi Pancasila

dan Globalisasi


MATERI PERKULIAHAN..(4)

• Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Konsep Dasar dan Pengertian Sumber

Hukum

Pemetaan Sistem Hukum di Dunia

Pancasila Sebagai Sumber Hukum

dari Segala Hukum di Indonesia

Tantangan Hukum Pancasila di Masa yang Akan Datang

Dinamisasi Pancasila dalam Konteks Hukum


MATERI PERKULIAHAN ..(5)

• Pancasila Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu

Konsep Dasar

Pengetahuan Ilmu dan Standar Ilmiah

Relevansi Pancasila Sebagai Landasan

Pengembangan IPTEK

Tantangan pancasila sebagai Landasan Pengembangan

IPTEK

Kerangka Sistem Keilmuan Pancasila di Masa Yang Akan

datang

Perbandingan Ilmu Liberal dan Ilmu

Berlandaskan Pancasila


Pancasila pada Zaman Kerajaan • Pancasila terdiri dari beberapa kata yang mengandung arti

tertentu yaitu, “panca” yang berarti lima dan “sila” yang berarti dasar.

• Keberadaan masyarakat ini dapat ditemukan dengan adanya peninggalan peninggalan sejarah pada masa kerajaaan. Terbukti dengan ditemukannya beberapa prasasti, candi, dan yupa. Selain itu nilai nilai pancasila ditemukan juga dengan adanya persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Terbentuknya masyarakat Indonesia melalui proses sejarah pada masa kerajaan Kutai Kertanegara, yaitu pada masa pemerintahan Raja Mulawarman yang memberikan 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Atas kebaikannya itu, para Brahmana membuatkan 7 buah Yupa kepada Raja Mulawarman. Dari peristiwa tersebut telah melahirkan nilai pancasila yaitu nilai kemanusiaan dan nilai sosial politik serta nilai ketuhanan karena Kerajaan Kuta Kertanegara bercorak Hindu.


Pancasila pada Zaman Kerajaan (2)

• Pada masa Kerajaan Sriwijaya banyak nilai-nilai pancasila yang sudah berkembang pada masa itu seperti, adanya pemerintahan yang sudah terstruktur seperti pemerintahan jaman sekarang. Pada nilai ketuhanan kerajaan Sriwijaya menganut agama Budha. Pada masa ini telah di mulai adanya pembagian kekuasaan berupa Parddatun yang di perintah oleh seorang datu yang bukan seorang anggota keluarga raja. Hal ini telah mencerminkan adanya otonomi daerah. Kerajaan Sriwijaya merupakan Negara Indonesia pertama yang berdasarkan kesatuan yang di dalamnya ditemui nilai nilai material Pancasila meliputi nilai Ketuhanan, nilai kemasyarakatan, persatuan, keadilan yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme yang terjalin dalam bentuk hubungan dagang dengan negeri negeri di seberang lautan.


Sila Pertama

• Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa telah terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai, Empu Prapanca menulis Negarakertagama (1365) yang di dalamnya telah terdapat istilah “Pancasila”. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma di mana dalam buku itu tedapat seloka persatuan nasional yang berbunyi “Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua”,artinya walaupun berbeda-beda, namun satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan yang berbeda. Hal ini menunjukkan realitas beragama saat itu. Seloka toleransi ini juga diterima oleh Kerajaan Pasai di Sumatera sebagai bagian Kerajaan Majapahit yang telah memeluk agama Islam.


Sila Kedua

• Sila kemanusiaan telah terwujud, yaitu hubungan Raja Hayam Wuruk dengan baik dengan Kerajaan Tiongkok, Ayoda, Champa dan Kamboja. Juga mengadakan persahabatan dengan negara-negara tetangga atas dasar “Mitreka Satata”.


Sila Ketiga

• Sebagai perwujudan nilai-nilai Sila Persatuan Indonesia telah terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada yang diucapkannya pada Sidang Ratu dan Menteri-menteri yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh Nusantara Raya yang berbunyi : “Saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jika seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara, jika Gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan” (Muh. Yamin. 1960: 60).


Sila Keempat

• Sila Kerakyatan (keempat) sebagai nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh sistim pemerintahan Kerajaan Majapahit. Menurut Prasasti Brumbung (1329) dalam tata pemerintahan Kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat kerajaan seperti Rakryan I Hino, I Sirikan dan I Halu yang berarti memberikan nasehat kepada raja. Kerukuan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama.


Sila Kelima

• Sedangkan perwujudan sila Keadilan Sosial adalah sebagai wujud dari berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.


Pancasila versi Kerajaan Nusantara

Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Negarakertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dalam bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu: • Tidak boleh melakukan kekerasan • Tidak boleh mencuri • Tidak boleh berjiwa dengki • Tidak boleh berbohong • Tidak boleh mabuk minuman keras (Darmodihardjo, 1978: 6).


Periode Pra Kemerdekaan

• Soekarno pernah mengatakan “jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”. Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Seperti diungkap seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero (106-43 SM) yang mengungkapkan “Historia Vitae Magistra”, yang bermakna, “sejarah memberikan kearifan”. Pengertian yang lebih umum yaitu “sejarah merupakan guru kehidupan”. Sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tidak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu ada dalam bahaya (Soekarno, 1989: 64).


Periode Pra Kemerdekaan (2)

• Cita-cita ideal sebagai landasan moralitas bagi kebesaran bangsa diperkuat oleh cendekiawan-politisi Amerika Serikat, John Gardner, “No nation can achieve greatness unless it believes in something, and unless that something has moral dimensions to sustain a great civilization” (tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran kecuali jika bangsa itu mempercayai sesuatu, dan sesuatu yang dipercayainya itu memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar) (Madjid dalam Latif, 2011: 42).



• Pada permulaan abad ke XX bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Kegagalan perlawanan secara fisik yang tidak adanya koordinasi pada masa lalu mendorong pemimpin-pemimpin Indonesia abad ke XX itu untuk merubah bentuk perlawanan yang lain. Bentuk perlawanan itu ialah dengan membangkitkan kesadaran bangsa Indonesia akan pentingnya bernegara. Usaha-usaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi politik di samping organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial. Organisasi sebagai pelopor pertama adalah Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908.



• Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah penonjolan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Pemuda-pemuda Indonesia yang di pelopori oleh Muh. Yamin, Kuncoro Purbopranoto dan lain-lainmengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya Bangsa, tanah air dan bahasa satu yaitu Indonesia.



• Pada tanggal 7 Desember 1941 meletuslah Perang Pasifik, dengan dibomnya Pearl Harbour oleh Jepang. Dalam waktu yang singkat Jepang dapat menduduki daerah-daerah jajahan Sekutu di daerah Pasifik.

• Kemudian pada tanggal 8 Maret 1942 Jepang masuk ke Indonesia menghalau penjajah Belanda, pada saat itu Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia, yaitu Kemerdekaan Bangsa dan tanah air Indonesia. Peristiwa penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang terjadi di Kalijati Jawa Tengah tanggal 8 Maret 1942.

• Jepang mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari cengkraman Belanda. Oleh sebab itu Jepang memperbolehkan pengibaran bendera merah putih serta menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan tetapi hal itu merupakan tipu muslihat agar rakyat Indonesia membantu Jepang untuk menghancurkan Belanda.

• Kenyataan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia bahwa sesungguhnya Jepang tidak kurang kejamnya dengan penjajahan Belanda, bahkan pada jaman inibangsa Indonesia mengalami penderitaan dan penindasan yang sampai kepada puncaknya. Kemerdekaan tanah air dan bangsa Indonesia yang didambakan tak pernah menunjukkan tanda-tanda kedatangannya, bahkan terasa semakin menjauh bersamaan dengan semakin mengganasnya bala tentara Jepang.

• Kekecewaan rakyat Indonesia akibat perlakuan Jepang itu menimbulkan perlawanan-perlawanan terhadap Jepang baik secara illegal maupun secara legal, seperti pemberontakan PETA di Blitar.



• Dr. Radjiman Wedyodiningrat, selaku Ketua Badan dan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), pada tanggal 29 Mei 1945, meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka, permintaan itu menimbulkan rangsangan memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke belakang; hal ini mendorong mereka untuk menggali kekayaan kerohanian, kepribadian dan wawasan kebangsaan yang terpendam lumpur sejarah (Latif, 2011: 4).



Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar Negara Indonesias ebagai berikut:

1) Peri Kebangsaan,

2) Peri Kemanusiaan,

3) Peri Ketuhanan,

4) Peri Kerakyatan dan

5) Kesejahteraan Rakyat.



Kemudian Prof. Dr. Soepomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori Negara, yaitu:

1) Teori negara perseorangan (individualis),

2) Paham negara kelas dan

3) Paham negara integralistik.



Selanjutnya oleh Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan lima dasar negara yang terdiri dari:

1) Nasionalisme (kebangsaan Indonesia),

2) Internasionalisme (perikemanusiaan),

3) Mufakat (demokrasi),

4) Kesejahteraan sosial, dan

5) Ketuhanan Yang Maha Esa (Berkebudayaan)

(Kaelan, 2000: 37-40).



• Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat lebih jauh para anggota BPUPKI terdiri dari elit Nasionalis netral agama, elit Nasionalis Muslim dan elit Nasionalis Kristen. Elit Nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar Negara, namun dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi kompromi politik antara Nasionalis Netral Agama dengan Nasionalis Muslim untuk menyepakati Piagam Jakarta (22 Juni 1945) yang berisi “tujuh kata “ yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”

(Risalah Sidang BPUPKI, 1995; Anshari, 1981; Darmodihardjo, 1991).


Pancasila Pasca Kemerdekaan

• Selanjutnya dalam perjalanan, pada masa pemerintahan Soekarno, pancasila diartikan sebagai suatu paham untuk mempersatukan beragam paham dan ideologi sekalipun paham itu berlawanan dengan pancasila, yaitu ideologi komunis yang tidak mempercayai adanya Tuhan, yang jelas ideologi ini sangatlah bertentangan dengan ideologi Pancasila yang sangat jelas meletakkan dasar Ketuhanan pada urutan pertama. Hal demikian diakibatkan oleh kepentingan politik pada masa itu. Yang kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 rumusan Pak Karno tadi dimodifikasi kedalam bentuk Pancasila yang seperti ini.

• Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Dualisme Politik Soekarno • Kegagalan konstituante dalam merumuskan dasar negara, membuat

Presiden Soekarno bertindak. Pidatonya pada tanggal 5 Juli 1959 menegaskan bahwa Indonesia kembali kepada UUD 1945 dan Pancasila, dan badan konstituante dinyatakan bubar. Ide kembali ke pangkuan Pancasila sebagai dasar negara ternyata mengalami penyelewengan.


Pancasila Pasca Kemerdekaan (2)

• Tiga kekuatan politik besar yang ada saat itu bisa saja merongrong kekuasaan Soekarno bila tidak ditangani secara benar. Dan kebijakan Soekarno itu tertuang dalam gagasannya tentang NASAKOM (Nasionalis, Agamis,dan Komunis). Gagasan ini adalah upaya untuk meredam gejolak politik tersebut. Dengan menampung ketiganya dalam satu payung, Soekarno mencoba mengendalikan tiga unsur politik ini. Namun, dengan adanya upaya ini maka implikasinya, ada muncul semacam penghianatan Soekarno terhadap Pancasila.



• Akhirnya masa kejatuhan kekuasaannya pun tiba. Kondisi negara berkebalikan dengan slogan-slogan Soekarno yang pada waktu itu ia gembar-gemborkan. Dengan inflasi keuangan negara sebesar 600 persen, maka era Soekarno pun berakhir, di tandai dengan penyerahan Supersemar, 11 Maret 1966.



• Dengan hancurnya rezim orde lama, maka riwayat panjang demokrasi terpimpin tamat di Indonesia yaitu dengan dikeluarknnya Surat Perintah tanggal 11 Maret 1966. Dalam sidang MPRS yang berlangsung dari tanggal 7 sampai 12 Maret 1967 secara resmi memberhentikan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden RI.



• Selain itu pancasila sebagai filsafat mempunyai isi yang abstrak umum dan universal. Di dalam ini perlu kita jelaskan,bahwa isi yang abstrak itu bukannya pancasila sebagai filasafat atau ideology yang secara operasional telah diwujudkan dan diderivasikan kedalam berbagai kehidupan konkrit sehari-hari, melainkan pengertian secara ilmiah yang sedalam-dalamnya yang disebut substansi,sebagai pengertian pokok yang dipergunakan untuk merumuskan masing-masing sila yaitu: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. itulah yang mengandung isi yang abstrak umum dan universal yang tetap tidak berubah mutlak sama bagi seluruh bangsa Indonesia.



• Tampaknya ketika zaman soeharto,pancasila dijadikan satu-satunya alat pembenaran untuk melakukan sejumlah penekanan kapada lawan-lawan politik Soeharto. Masih tertanam dibenak kita bagaimana penataran P4 (pedoman, penghayatan, pengamalan pancasila) mulai diterapkan sejak tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

• Adapun pelaksanaan pancasila yang sujektif tidak mungkin dapat dilakukan dengan sekaligus saja, tetapi harus secara berangsur-angsur dengan jalan pendidikan di sekolah, dlam masyarakat, dalam keluarga,dalam didik diri, sehingga dapat diperoleh secara berturut-turut



• Era reformasi di indonesia dimulai pada pertengahan 1998 tepatnya setelah presiden soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh BJ. Habibi. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia dengan demikian berarti, bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari Pancasila.



• Pada era reformasi saat ini, pengimplementasian Pancasila bisa dikatakan kurang populer seperti pada masa lalu. Alasannya karena adanya perubahan kondisi ekonomi yang kurang stabil sehingga menghambat terjadinya perealisasian kebijakan-kebijakan yang mereka rencanakan bahkan sekarang ini banyak dari elit politik yang menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter.

• Disisi lain ada banyaknya pemerintah yang kurang memiliki keterampilan khusus dalam bidang politik sehingga mereka kurang mampu mengaatur suatu kebijakan dengan baik. Bahkan banyak dari kalangan pemerintah yang menyalah-gunakan kekuasaannya, ia lebih suka melakukan korupsi, kolusi atau bahkan nepotisme yang nyatanya hal demikan dapat merugikan negara dan menyimpang dari nilai- nilai Pancasila.



• Etika reformasi melanda Indonesia, semua tatanan kehidupan dan praktik politik banyak mengalami keruntuhan. Pada era reformasi ini, banyak dari kalangan masyarakat yang ingin menata kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena mereka menganggap bahwa pengimplementasian pada masa orde lama tidak sesuai dengan harapan bangsa indonesia. Namun, harapan tinggal harapan, sebagai mana kita ketahui bahwa di era reformasi dan arus globalisasi saat ini, Pancasila seakan-akan sudah hilang dari peradaban padahal yang kita ketahui saat ini Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia.

• Dalam hal ini kita tidak sepenuhnya menyalahkan para pemimpin, kita sebagai warga Negara Indonesia harus dan seharusnya memiliki kesadaran bersama untuk benar-benar memahami dan mengamalkan Pancasila yang dulu kita kenal dengan P4 (pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila).


PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

• Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu,dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi Pancasila pada dasarnya satu bagian/unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain,dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing.

• Menggunakan bidang kajian dan ontologis, aksiologis, epistemologis


PANCASILA SEBAGAI ETIKA

Pancasila yang pada awalnya merupakan konsensus politik yang memberi dasar bagi berdirinya negara Indonesia, berkembang menjadi konsensus moral yang digunakan sebagai sistem etika yang digunakan untuk mengkaji moralitas bangsa dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara. Norma-norma itu meliputi : 1. Norma Moral Yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dapat diukur dari sudut baik maupun buruk, sopan atau tidak sopan, susila atau tidak susila. 2. Norma Hukum Suatu sistem peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu tempat dan waktu tertentu dalam pengertian ini peraturan hukum. Dalam pengertian itulahPancasila berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum.


PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

• Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan.


GEOPOLITIK

• Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi dan “Politik” berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan.

• Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, danalat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.


GEOPOLITIK (2)

• Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi dan “Politik” berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, danalat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politicsmempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.

• Fungsi Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.


Pancasila dan Globalisasi

• Globalisasi telah memberikan tantangan baru yang mau tidak mau harus di hadapi dan di sikapi oleh semua elemen masyarakat. Era keterbukaan sudah mulai mengakar kuat di era globalisasi seperti sekarang ini, sehingga identitas nasional adalah salah satu bagian mutlak yang harus dipegang agar tidak hilang dan terbawa arus globalisasi. Untuk dapat mangatasi dampak-dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari globalisasi tersebut, maka Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara harus tetap menjadi pijakan dalam bersikap karena Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi nasional bangsa Indonesia, memiliki posisi yang abadi di dalam jiwa bangsa Indonesia.


PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM

• Sumber hukum ialah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan,baik berupa sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis.

• Sejarah Pancasila sebagai dasar negara secara yuridis (hukum) tercantum dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama bangsa Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia.Memorandum DPR-GR disyahkan pula oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ( jo Ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978 ).Dijelaskan bahwa pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia yang hakikatnya adalah sebuah pandangan hidup.

• Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum juga diatur dalam pasal 2 UU No.10 tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan yang menyatakan “Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”.


PANCASILA DALAM PENGEMBANGAN IPTEK

this presentation uses a free template provided by fppt...

Documents