tidak rahasia laporan akhir hasil penyelidikan atas importasi produk
TRANSCRIPT
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 1
A. PENDAHULUAN
A.1 Permohonan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan
1. Pada tanggal 12 Februari 2014, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
(KPPI) melakukan inisiasi penyelidikan Tindakan Pengamanan Perdagangan
(TPP) terhadap impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya,
dengan Nomor Harmonized System (HS.) 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00
(selanjutnya disebut ”Barang Yang Diselidiki”), yang menimbulkan kerugian
serius atau ancaman kerugian serius bagi industri Pemohon.
2. Barang Yang Diselidiki adalah I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya
yang memiliki kandungan atau unsur kimia dalam persentase tertentu yang
diatur dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia tahun 2012 (BTKI 2012).
Unsur kimia dimaksud antara lain adalah boron, kromium, dan mangan,
dimana I dan H Section dapat dikategorikan sebagai Baja Paduan Lainnya
apabila kandungan boron dalam baja sebesar minimum 0,0008%, atau
kandungan kromium sebesar minimum 0,3%, atau kandungan mangan
sebesar minimum 1,65%.
3. Barang Yang Diselidiki tersebut dapat menggantikan barang yang diproduksi
di dalam negeri karena kegunaannya sama dengan barang yang diproduksi di
dalam negeri dan bersaing di pasar yang sama. Selain itu, bentuk fisik,
karakteristik, jenis, dan kualitas Barang Yang Diselidiki adalah sama dengan
barang yang diproduksi dalam negeri. Hal yang membedakan kedua barang
tersebut adalah kandungan unsur kimia didalamnya seperti yang disebutkan
di atas, sehingga kedua barang tersebut memiliki nomor pos tarif yang
berbeda.
4. Pada tanggal 25 Juli 2014 KPPI menerbitkan Laporan Data Utama
(Essential Fact) hasil penyelidikan dan telah disampaikan kepada Pihak
Yang Berkepentingan untuk dimintakan tanggapan atau masukan.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 2
A.2 Prosedur dan Notifikasi
5. Sesuai dengan Article 12.1(a) Agreement on Safeguard dan Pasal 74 ayat
(1) Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2011, Pada tanggal 12 Februari
2014, KPPI melakukan inisiasi penyelidikan dan mengumumkan mengenai
dimulainya penyelidikan melalui surat kabar Koran Bisnis Indonesia, dan
website Kementerian Perdagangan.
6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2011 pasal 74 ayat (2)
pada tanggal 12 Februari 2014, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan diantaranya Pemohon, Industri dalam negeri, Asosiasi
Importir, dan lain sebagainya.
7. Sesuai dengan Article 12.1(a) Agreement on Safeguard KPPI menyampaikan
Notifikasi kepada Committee on Safeguards di WTO perihal dimulainya
penyelidikan atas lonjakan jumlah impor barang I dan H Section dari Baja
Paduan Lainnya ke Indonesia yang merugikan Pemohon. Notifikasi dimaksud
sudah disirkulasi oleh WTO pada tanggal 13 Februari 2014 dengan nomor
dokumen G/SG/N/6/IDN/25 (Lampiran 1).
8. Pada tanggal 24 Februari 2014, Pemerintah Republik Indonesia melalui PTRI
di Jenewa menyampaikan corrigendum notifikasi terkait Article 12.1(a)
kepada Committee on Safeguards di WTO perihal revisi dari kesalahan
penulisan uraian Barang Yang Diselidiki pada notifikasi dimaksud.
Corrigendum notifikasi dimaksud disirkulasi oleh WTO pada tanggal 26
Februari 2014 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/25/Corr.1
(Lampiran 2).
9. Berdasarkan Article 3.1 Agreement on Safeguard dan Pasal 79 ayat (1)
Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2014, Pada tanggal 12 Maret 2014,
KPPI menyampaikan suplemen notifikasi terkait Article 12.1(a) kepada
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 3
Committee on Safeguards di WTO perihal penyelenggaraan dengar pendapat
(public hearing) untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan untuk menyampaikan tanggapannya atas dimulainya
penyelidikan ini, yang akan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2014. Suplemen
notifikasi terkait Article 12.1(a) dimaksud disirkulasi oleh WTO pada tanggal
12 Maret 2014 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/25/Suppl.1
(Lampiran 3). Dengar Pendapat terkait penyelidikan atas lonjakan Impor I dan
H Section dari Baja Paduan Lainnya juga diumumkan melalui siaran pers
yang ditayangkan di website Kementerian Perdagangan RI. Adapun pihak-
pihak berkepentingan yang menghadiri Dengar Pendapat pada tanggal
21 Maret 2014 selain Pemohon adalah Instansi terkait yang terdiri dari
Kementerian Perindustrian, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan,
Industri Dalam negeri Lainnya (PT. Krakatau Wajatama), Negara Eksportir
(Embassy of People’s Republic of China) yang diwakilkan oleh Rizhao
Medium Section Mill Co.,Ltd, Asosiasi Industri Besi/Baja Indonesia (IISIA),
China Iron and Steel Association (CISA), Asosiasi Gabungan Importir Seluruh
Indonesia (GINSI) dan importir I dan H Section antara lain PT. Sarana Steel,
PT.Cakung Prima Steel, PT.Mitra Logam Pratama, PT. Inti Roda Makmur,
PT. Super Tata Raya Steel, PT. Adi Sakti Steel, PT. Kencana Lestari,
PT.Citramas Heavy Industries, PT. Anugerah Steel, PT.Chong Lik,
PT. Trifosa Mulia, PT. B&S Sunli, Hyundai Corporation dan PT. Gracia Abadi.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 4
A.3 Identitas Pemohon
10. PT. Gunung Garuda
Alamat : Jl. Imam Bonjol 4, Warung Bongkok, Sukadanau,
Cikarang Barat, Bekasi 17520, West-Java - Indonesia
Telp./Faks. : 021 – 8900111 Ext. 6128 / 021 – 89107711
Website
:
:
www.gunungsteel.com
A.4 Barang yang Diproduksi oleh Pemohon
11. Pemohon memproduksi I Section dari besi atau baja bukan paduan yang
tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau
diekstruksi, dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, yang
termasuk dalam Nomor HS. 7216.32.00.00 dan H Section dari besi atau baja
bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik
panas atau diekstruksi, dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, yang
termasuk dalam Nomor HS. 7216.33.00.00. Barang yang diproduksi
Pemohon merupakan Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan
Barang Yang Diselidiki, hal ini dapat terlihat dari bentuknya yang secara fisik
sama dan juga digunakan untuk konstruksi sebagaimana diuraikan dalam
Bab C.1. Perbedaan antara barang yang diproduksi Pemohon dengan Barang
Yang Diselidiki adalah barang yang diproduksi oleh Pemohon merupakan
I dan H Section dari besi atau baja bukan paduan, sedangkan Barang Yang
Diselidiki adalah I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang memiliki
kandungan atau unsur kimia dalam persentase tertentu antara lain adalah
boron, kromium, dan mangan, dengan kandungan boron dalam baja sebesar
minimum 0,0008%, atau kandungan kromium sebesar minimum 0,3%, atau
kandungan mangan sebesar minimum 1,65%.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 5
12. Pemohon juga memproduksi barang lain yaitu billet, bloom, beam blank, dan
angle hot-rolled.
A.5 Proporsi Produksi Pemohon
13. Di Indonesia hanya ada 2 produsen I dan H Section yaitu PT. Gunung Garuda
dan PT. Krakatau Wajatama. Total produksi Pemohon pada tahun 2013
adalah sebesar 91% dari total produksi nasional yang memproduksi Barang
Yang Secara Langsung Bersaing dengan Barang Yang Diselidiki, sehingga
Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mewakili IDN. (Tabel 1.).
Tabel 1. Produksi Nasional I dan H Section
Satuan: %
No Industri Dalam Negeri Tahun
2010 2011 2012 2013
1. Pemohon 86 88 90 91
2. Non-Pemohon 14 12 10 9
3. Total Produksi Nasional 100 100 100 100
Sumber: Pemohon, Non-Pemohon, dan diolah.
A.6 Periode Penyelidikan
14. Periode Penyelidikan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.
B. RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN
15. Sebagaimana diatur berdasarkan Article 3.1 WTO Agreement on Safeguards,
selama masa penyelidikan KPPI telah menyelenggarakan dengar pendapat,
dimana pihak yang berkepentingan yaitu, Pemohon, Negara eksportir,
eksportir, dan importir, dapat memaparkan bukti dan tanggapannya secara
lisan, dan juga disampaikan secara tertulis.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 6
16. Selain dalam dengar pendapat, pihak yang berkepentingan dapat juga
menyampaikan bukti dan tanggapan terkait dengan penyelidikan lainnya
secara tertulis kepada KPPI.
17. Ringkasan dari tanggapan dan pandangan yang disampaikan dalam recital 15
dan 16 adalah sebagai berikut:
B.1 Industri Dalam Negeri
18. PT. Krakatau Wajatama sebagai salah satu dari dua IDN yang memproduksi I
dan H Section, menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
a. Membenarkan bahwa telah terjadi lonjakan impor barang I dan H Section
dari Baja Paduan Lainnya yang sangat signifikan sejak tahun 2010 hingga
pertengahan tahun 2013, sebagaimana petisi yang diajukan oleh
Pemohon;
b. Berdasarkan penelusuran di pasar, impor barang I dan H Section dari
Baja Paduan Lainnya tersebut dipergunakan untuk keperluan yang sama
dengan barang yang diproduksi IDN yaitu untuk keperluan industri
konstruksi sipil standar dengan kualitas SNI 07-7178-2006 dan SNI 07-
0329-2005 equivalen JIS G 3101 SS400 dan hal ini telah diakui oleh
pengguna produk impor tersebut maupun importir umum dan produsen
dalam acara dengar pendapat dengan KPPI;
c. Dengan dikeluarkannya Essential Fact hasil penyelidikan atas lonjakan
impor I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, telah membuktikan
bahwa penyebab utama kerugian serius yang dialami IDN adalah karena
adanya lonjakan barang impor; dan
d. Pemerintah dapat secepatnya mengenakan TPP dalam bentuk bea
masuk TPP sehingga IDN akan mampu bersaing secara wajar.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 7
B.2 Asosiasi Terkait Produk Pemohon
19. Indonesian Iron & Steel Indonesia Association (IISIA) menyampaikan
tanggapan sebagai berikut:
a. Mendukung dikeluarkannya Essential Fact oleh KPPI yang menyimpulkan
bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian serius Pemohon
selain dari melonjaknya jumlah impor barang I dan H Section dari Baja
Paduan Lainnya dan dinyatakan sebagai barang yang secara langsung
bersaing dengan barang yang diproduksi Pemohon; dan
b. Dengan dikeluarkannya Essential Fact IISIA berharap keputusan akhir
TPP atas impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya dapat
dikeluarkan secepatnya.
B.3 Instansi Pemerintah
20. Kementerian Perindustrian, menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
a. Meningkatnya importasi I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya
disinyalir merupakan upaya “pelarian” Nomor HS., dari baja karbon
menjadi Baja Paduan Lainnya. Hal ini disebabkan karena untuk
melakukan impor barang baja karbon dikenakan pengaturan SNI Wajib,
dikenakan tarif bea masuk yang lebih tinggi dari Baja Paduan Lainnya,
dikenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), dan importasi harus
dilakukan oleh Importir Produsen atau Importir Terdaftar Besi atau Baja;
b. Apabila Safeguards disetujui, sebaiknya perlu adanya pemantauan dari
pemerintah terhadap Industri Dalam Negeri terutama terkait dengan
kinerja produksinya (Quality, Cost, Delivery dan Peningkatan Kapasitas)
agar kegiatan pembangunan dapat tetap berjalan;
c. I dan H Section penggunaannya sebagian besar untuk konstruksi,
sedangkan untuk sektor tersebut tidak terlalu banyak diperlukan Baja
Paduan Lainnya. Berdasarkan usulan Pemohon, tidak semua ukuran I
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 8
dan H Section yang akan dikenakan safeguards sehingga tidak
berdampak luas terhadap industri hilir yang memerlukan produk I dan H
Section dengan ukuran yang tidak diproduksi di dalam negeri; dan
d. Sesuai informasi pemohon, kemampuan untuk produk H Section memiliki
ukuran tinggi atau lebar sebesar 100 mm sampai 350 mm sedangkan
untuk produk I Section memiliki ukuran tinggi atau lebar 100 mm sampai
600 mm. Namun untuk produk-produk tersebut, masih perlu verifikasi
mengenai kontinuitas supply-nya.
B.4 Negara Eksportir
21. The Ministry of Commerce of the People’s Republic of China (MOFCOM)
menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
a. Dalam perjanjian WTO pengenaan TPP hanya dalam situasi darurat;
b. Pengenaan Safeguards bertentangan dengan kepentingan publik dari
Indonesia untuk menerapkan TPP atas impor baja section. Impor baja
section merupakan sumber penting untuk pasokan dari industri dalam
negeri, karena baja section yang diproduksi oleh Pemohon tidak bisa
memenuhi permintaan dari industri hilir. Sebagai fakta, impor baja section
telah memberikan kontribusi positif bagi pengembangan industri hilir dan
menguntungkan konsumen Indonesia. Oleh karena itu, kemungkinan
pengenaan tindakan pengamanan akan merugikan kepentingan nasional
Indonesia secara keseluruhan;
c. Kondisi IDN berada dalam kondisi baik dan sama sekali tidak menderita
kerugian serius.
d. Tidak ada bukti kerugian serius atau ancaman kerugian serius;
e. Tidak ada hubungan sebab akibat antara kenaikan impor dengan
kerugian pemohon;
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 9
f. IDN sudah mendapatkan perlindungan yang memadai dari Pemerintah
dengan adanya BMAD melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor:
195/PMK.011/2010 tanggal 23 November 2010 terhadap barang I dan H
Section bukan paduan yang diimpor dari Cina dan Larangan dan
Pembatasan (Lartas) melalui Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) Nomor: 28/M-DAG/PER/6/2014 tanggal 2 Juni 2014,
terhadap barang Baja Paduan Lainnya. Dengan menambahkan instrumen
Safeguards akan menambah proteksi terhadap perdagangan yang
menyalahi prinsip perdagangan bebas WTO.
22. Tanggapan KPPI:
a. Pengenaan Safeguards dilakukan untuk memulihkan kerugian serius
yang dialami oleh IDN akibat dari lonjakan impor barang sejenis atau
barang yang secara langsung bersaing;
b. Berdasarkan hasil penyelidikan, saat ini kapasitas Pemohon dan Non-
Pemohon dapat memenuhi seluruh Konsumsi Nasional, namun karena
adanya lonjakan volume impor dengan harga yang lebih murah
menyebabkan Industri Dalam Negeri hanya menggunakan separuh dari
line produksi yang ada;
c. Berdasarkan hasil penyelidikan, telah ditemukan bahwa lonjakan impor
barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya Lainnya menyebabkan
kerugian serius yang dialami oleh Pemohon;
d. Pada periode penyelidikan terjadi lonjakan impor dan Pemohon
mengalami kerugian serius yang dapat dilihat dari penurunan laba sampai
dengan kerugian, penurunan volume produksi, penurunan penjualan
domestik, penurunan utilisasi kapasitas, penurunan tenaga kerja, dan
peningkatan persediaan pada tahun 2013;
e. Terjadi hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian
serius yang dialami oleh Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari adanya
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 10
lonjakan volume impor baik secara absolut maupun relatif yang
menyebabkan pangsa pasar Pemohon tergerus oleh pangsa pasar impor,
penurunan laba sampai dengan kerugian, penurunan volume produksi,
penurunan penjualan domestik, penurunan utilisasi kapasitas, penurunan
tenaga kerja, peningkatan persediaan yang didukung oleh terjadinya price
undercutting, dan price depression selama periode penyelidikan; dan
f. BMAD yang dikenakan adalah terhadap impor barang I dan H Section
dari Besi atau Baja Bukan Paduan yang Nomor HS. berbeda dengan
Barang Yang Diselidiki. Selain itu, penyelidikan Safeguards diperbolehkan
oleh WTO selama dapat dibuktikan adanya lonjakan barang impor yang
menyebabkan kerugian serius yang dialami oleh IDN. Sedangkan
mengenai kebijakan Lartas terhadap Baja Paduan Lainnya hanya
mengatur pelaku importasi Baja Paduan Lainnya.
23. Ministry of Commerce and Industry Saudi Arabia menyampaikan tanggapan
sebagai berikut:
a. Kerajaan Arab Saudi berhak mendapatkan kesempatan sebagai pihak
yang berkepentingan dalam penyelidikan safeguards ini; dan
b. Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi, tidak
ada ekspor produk tersebut ke Indonesia antara periode 2008-2012. Oleh
karena itu, Kerajaan Arab Saudi meminta agar dikecualikan dari
pengenaan TPP.
24. Tanggapan KPPI:
a. Pihak manapun yang memberikan tanggapan atas penyelidikan KPPI
sudah dapat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan.
b. Kerajaan Arab Saudi termasuk dalam negara berkembang dengan
pangsa impor kurang dari 3%, oleh karena itu sesuai dengan Article
9.1 Agreement on Safeguards, Kerajaan Arab Saudi tidak dikenakan
Safeguards.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 11
B.5 Asosiasi Eksportir Produk Terkait
25. China Iron Steel Association (CISA) menyampaikan tanggapan sebagai
berikut:
a. Tidak ada bukti kerugian serius atau ancaman kerugian serius;
b. Tidak ada hubungan sebab akibat antara kenaikan impor dengan
kerugian pemohon;
c. Statistik impor yang digunakan oleh KPPI tidak valid dan penyelidikan
harus dihentikan;
d. Tidak terjadi lonjakan impor dan unforeseen development yang
disampaikan tidak dapat dijadikan sebagai penyebab terjadinya lonjakan
impor;
e. Tidak ada analisis yang memadai pada faktor-faktor lain; dan
f. Analisis harga tidak relevan dalam penyelidikan karena telah ada
pengenaan BMAD terhadap impor barang I dan H Section dari Baja
Bukan Paduan yang berasal dari Cina.
26. Tanggapan KPPI:
a. Pada periode penyelidikan terjadi lonjakan impor dan Pemohon
mengalami kerugian serius yang dapat dilihat dari penurunan laba sampai
dengan kerugian, penurunan volume produksi, penurunan penjualan
domestik, penurunan utilisasi kapasitas, penurunan tenaga kerja, dan
peningkatan persediaan pada tahun 2013;
b. Terjadi hubungan sebab akibat antara lonjakan impor dengan kerugian
serius yang dialami oleh Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari adanya
lonjakan volume impor baik secara absolut maupun relatif yang
menyebabkan pangsa pasar Pemohon tergerus oleh pangsa pasar impor,
penurunan laba sampai dengan kerugian, penurunan volume produksi,
penurunan penjualan domestik, penurunan utilisasi kapasitas, penurunan
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 12
tenaga kerja, peningkatan persediaan yang didukung oleh terjadinya price
undercutting, dan price depression selama periode penyelidikan;
c. Statistik impor yang digunakan merupakan data yang diperoleh dari
lembaga pemerintah yang kredibel yaitu Badan Pusat Statistik (BPS);
d. Barang Yang Diselidiki mengalami lonjakan impor secara absolut dengan
tren sebesar 175% dan secara relatif dengan tren sebesar 160% selama
periode penyelidikan. Terkait Unforeseen Development pada dasarnya
tidak diatur dalam Aos serta telah tertuang pada petisi, pada essential fact
dan pada Laporan Akhir Penyelidikan;
e. KPPI telah menguraikan secara jelas faktor-faktor lain yang dapat
menyebabkan terjadinya kerugian serius Pemohon yaitu dampak
penjualan ekspor, dampak persaingan dengan IDN Non-Pemohon, dan
kualitas. Berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor lain tersebut dapat
disimpulkan bahwa tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian
serius Pemohon selain dari melonjaknya impor Barang Yang Diselidiki;
f. Analisis harga yang dilakukan adalah terhadap barang impor yang
diselidiki yang merupakan barang yang secara langsung bersaing dengan
barang yang diproduksi Pemohon. Sedangkan BMAD dikenakan terhadap
importasi barang yang sejenis dengan yang diproduksi Pemohon
sehingga tidak mempengaruhi penyelidikan Safeguards maupun
keputusan pengenaan Safeguards.
B.6 Importir
27. PT. Sarana Steel dan PT. Cakung Prima, menyampaikan tanggapan sebagai
berikut:
a. Barang impor I dan H Section adalah dari Baja Paduan Lainnya Lainnya
dan tidak diproduksi IDN;
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 13
b. Kapasitas produksi dalam negeri belum mencukupi kebutuhan seluruh
Indonesia karena hanya ada satu produsen;
c. Data kerugian harus telah diaudit oleh pihak ketiga (akuntan publik); dan
d. Perbedaan material yang diproduksi pemohon dengan material impor.
28. Tanggapan KPPI sebagai berikut:
a. Barang yang diajukan untuk diselidiki adalah I dan H Section dari Baja
Paduan Lainnya yang secara langsung bersaing dengan barang yang
diproduksi oleh Pemohon yaitu I dan H Section dari Besi atau Baja Bukan
Paduan;
b. IDN yang memproduksi barang I dan H Section adalah
PT. Gunung Garuda selaku Pemohon dan PT. Krakatau Wajatama
selaku perusahaan pendukung;
c. Data kerugian yang disampaikan oleh Pemohon bersumber dari
Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik; dan
d. Material yang diproduksi Pemohon relatif sama dengan material
barang yang diselidiki yaitu Billet, Bloom, dan Beam Blank yang dibuat
dari scrap besi atau biji besi. Namun untuk barang yang diselidiki
ditambahkan kandungan atau unsur kimia dalam presentase tertentu
yang tertera dalam BTKI 2012.
B.7 Asosiasi Importir
29. Asosiasi Gabungan Importir seluruh Indonesia (GINSI) menyampaikan
tanggapan sebagai berikut:
a. Penyelidikan merupakan wewenang KPPI, namun harus didukung
dengan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
b. Perlu dilakukan penelitian atas kemungkinan importasi yang dilakukan
Pemohon.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 14
30. Tanggapan KPPI sebagai berikut:
a. Data yang digunakan dalam melakukan penyelidikan bersumber dari
data-data yang akurat yaitu berasal dari BPS dan Laporan Keuangan
Pemohon yang telah diaudit; dan
b. Hasil dari penyelidikan KPPI, pihak Pemohon yakni PT. Gunung Garuda
tidak melakukan importasi atas Barang Yang Diselidiki.
C. PENYELIDIKAN
C.1 Penentuan Barang Yang Secara Langsung Bersaing
C.1.1 Uraian Barang
31. Barang Yang Diselidiki adalah I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm
sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai
dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya Lainnya, yang tidak dikerjakan
lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk
dalam Nomor HS.7228.70.10.00; dan I Section dengan tinggi atau lebar 100
mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai
dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, yang dikerjakan lebih lanjut
selain dicanai dingin, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00.
32. Barang yang diproduksi Pemohon adalah I Section dari besi atau baja bukan
paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas
atau diekstruksi, dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm,
yang termasuk dalam Nomor HS. 7216.32.00.00; dan H Section dari besi
atau baja bukan paduan yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai
panas, ditarik panas atau diekstruksi, dengan tinggi 100 mm sampai dengan
350 mm, yang termasuk dalam Nomor HS. 7216.33.00.00.
33. Barang Yang Diselidiki merupakan Barang Yang Secara Langsung Bersaing
dengan barang yang diproduksi oleh Pemohon. Barang Yang Diselidiki tidak
diproduksi di dalam negeri, namun kegunaannya dapat menggantikan barang
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 15
yang diproduksi di dalam negeri dan bersaing di pasar yang sama. Selain itu,
bentuk fisik, karakteristik, jenis, dan kualitas Barang Yang Diselidiki adalah
sama dengan barang yang diproduksi dalam negeri. Hal yang membedakan
kedua barang tersebut adalah kandungan unsur kimia didalamnya.
C.1.2 Bahan Baku
34. Barang Yang Diselidiki dan Barang yang diproduksi oleh Pemohon
menggunakan bahan baku yang relatif sama yaitu Billet, Bloom, dan Beam
Blank, dibuat dari Scrap besi atau biji besi. Namun, untuk Barang yang
Diselidiki ditambahkan kandungan atau unsur kimia dalam persentase
tertentu yang diatur dalam BTKI 2012. Kandungan tersebut antara lain adalah
boron, kromium, dan mangan.
C.1.3 Proses Produksi
35. Proses produksi Barang Yang Diselidiki dimulai dari proses hot metal
charging, Blast Furnace, Ladle Furnace (didalam ladle Furnace akan ada
penambahan unsur kimia paduan Alloy Elements yang dapat meliputi Boron,
Mangaan, Kromium, Aluminium, Kobalt, Tembaga, Timbal, Molibdenum,
Nikel, Niobium, Silikon, Titanium, Tungsten, Vanadium, Zirkonium dan unsure
lainnya). Selanjutnya Continuous Casting Machine, untuk mencetak menjadi
Billet, bloom dan beam blank sesuai dengan grade yang diinginkan.
Kemudian bloom, beam blank, dan billet tersebut dipanaskan didalam
furnace, untuk selanjutnya dilakukan proses rolling, dilakukan pendinginan,
cutting, straightening.
36. Proses produksi Pemohon dimulai dari proses Scrap Charging, Electric Arc
Furnace, Ladle Furnace (didalam Ladle Furnace dilakukan penambahan
unsur kimia Mangan) dan Continuous Casting Machine, untuk merubah scrap
menjadi bloom dan beam blank dan billet sesuai dengan grade yang
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 16
diinginkan. Kemudian bloom, beam blank dan billet tersebut dipanaskan
melalui proses working beam furnace, untuk selanjutnya di-rolling di
breakdown mill. Tahap selanjutnya adalah memasukkan ke dalam hot saw
untuk meratakan ujung-ujung dari hasil rolling tersebut dan melakukan
universal roughing dan edger stand serta universal finishing stand untuk me-
rolling billet, bloom dan beam blank untuk mendapatkan bentuk produk yang
diinginkan. Kemudian, terhadap produk tersebut dilakukan pemotongan
sesuai dengan ukuran dengan panjang/tinggi yang diinginkan, dan setelah
dilakukan pemotongan maka tahapan selanjutnya adalah proses cooling bed
untuk mendinginkan produk tersebut. Proses terakhir adalah meluruskan
produk tersebut melalui straightening machine agar sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan dalam standar, untuk kemudian diperiksa
dibagian quality control.
37. Proses produksi Barang Yang Diselidiki pada dasarnya menggunakan
metode yang sama dengan proses produksi Pemohon seperti yang telah
diuraikan pada recital 35 dan 36.
C.1.4 Standarisasi Produk
38. Standar kualitas Barang Yang Diselidiki pada umumnya menggunakan
standar yang sama dengan barang yang diproduksi oleh Pemohon yaitu.
Namun, apabila Barang Yang Diselidiki terdapat unsur
Boron (B) atau Kromium (Cr), maka standar Barang Yang Diselidiki adalah
JIS G3101 SS400B atau JIS G3101 SS400Cr.
39. Standar kualitas barang yang dihasilkan oleh Pemohon adalah sesuai dengan
standar yang berlaku, yaitu berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI)
dan JIS.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 17
C.1.5 Kegunaan
40. Barang Yang Diselidiki memiliki kegunaan yang sama dengan barang yang
diproduksi Pemohon yaitu untuk konstruksi sipil seperti High dan Low Risk
Buildings, Comercial Buildings, Industrial Buildings, Jembatan dan Tower.
Penggunaan Barang Yang Diselidiki tersebut dapat menggantikan barang
yang diproduksi Pemohon.
C.1.6 Penentuan Barang Yang Diselidiki sebagai Barang Yang Secara
Langsung Bersaing dengan Barang Yang Diproduksi Pemohon
41. Merujuk C.1.1 sampai C.1.5 maka Barang Yang Diselidiki adalah I dan H
Section dari Baja Paduan Lainnya yang directly competitive dengan barang
yang diproduksi Pemohon.
42. Setelah dilakukan pendalaman terhadap Barang Yang Diselidiki, dan
mempertimbangkan tanggapan dari Pihak Yang Berkepentingan, maka KPPI
melakukan penajaman terhadap uraian barang yang diselidiki menjadi:
a. I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan
H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja
Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,
ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS.
7228.70.10.00; dan
b. I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan
H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja
Paduan Lainnya, selain dari I Section dan H Section dari Baja Paduan
Lainnya yang dicanai dingin, dan selain dari I Section dengan tinggi atau
lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100
mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya yang tidak
dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi,
yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 18
43. Barang yang diselidiki tidak mencakup:
a. Angle dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor
HS. 7228.70.10.00;
b. Angle dari Baja Paduan Lainnya, selain dari angle dari Baja Paduan
Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik
panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00;
c. Shape dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain
dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor
HS. 7228.70.10.00;
d. Shape dari Baja Paduan Lainnya, selain dari shape dari Baja Paduan
Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik
panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00;
e. I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, selain dari I Section dengan
tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan
tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm dan section lainnya, dari Baja
Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,
ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS.
7228.70.10.00; dan
f. I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, yang dicanai dingin dan selain
dari I Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm,
dan H Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja
Paduan Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,
ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS.
7228.70.90.00.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 19
C.2 Klasifikasi Uraian Barang dan Pos Tarif Barang Yang Diselidiki
44. Klasifikasi Uraian Barang berdasarkan BTKI 2012
Tabel 2. Uraian Barang Berdasarkan BTKI 2012
Nomor HS. Uraian
7228.70.10.00 Angle, shape dan section dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi.
7228.70.90.00
Angle, shape dan section dari Baja Paduan Lainnya, selain dari angle, shape dan section dari Baja Paduan Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi.
Sumber: BTKI 2012
45. Klasifikasi Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki
Tabel 3. Pos Tarif Barang Yang Diselidiki Berdasarkan BTKI 2012
Satuan: Persentase (%)
Nomor HS TARIF 2010 2011 2012 2013
7228.70.10.00
dan
7228.70.90.00
MFN 7,5 7,5 7,5 7,5
AC-FTA 0 0 0 0
AK-FTA 7,5 7,5 7,5 7,5
ATIGA 0 0 0 0
IJEPA 7,5 7,5 7,5 7,5
Sumber: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan RI.
Berdasarkan tabel 3. dapat dilihat bahwa, pada tahun 2010-2013 tarif bea
masuk MFN untuk Barang Yang Diselidiki adalah sebesar 7,5%, untuk
AC-FTA sebesar 0%, AK-FTA sebesar 7,5%, ATIGA sebesar 0%, dan IJEPA
sebesar 7,5%.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 20
C.3 Impor
C.3.1 Impor Absolut
Tabel 4. Impor Absolut HS. 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00
Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
Jumlah (Ton) 20.331 104.083 348.477 395.814
Perubahan (%) 412 235 14
Tren (%) 175
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah.
46. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 4., jumlah impor Barang Yang Diselidiki
mengalami lonjakan secara absolut selama periode penyelidikan, dengan tren
peningkatan sebesar 175%. Lonjakan jumlah impor tersebut secara signifikan
terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 412%, dari 20.331 ton ditahun 2010
menjadi 104.083 ton ditahun 2011. Pada tahun-tahun selanjutnya juga terjadi
lonjakan jumlah impor yang signifikan yaitu sebesar 235% dan 14% secara
berturut-turut.
C.3.2 Impor Relatif
Tabel 5. Impor Relatif Barang Yang Diselidiki
Uraian Satuan Tahun
2010 2011 2012 2013
Volume Impor Ton 20.331 104.083 348.477 395.814
Produksi Nasional Indeks 100 109 133 113
Impor Relatif terhadap
Produksi Nasional Indeks 100 468 1.282 1.705
Tren Impor Relatif (%) 160
Sumber: BPS, Pemohon, dan diolah.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 21
47. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 5., jumlah impor Barang Yang Diselidiki
mengalami lonjakan secara relatif selama periode penyelidikan, dengan tren
peningkatan sebesar 160%. Lonjakan jumlah impor secara relatif tersebut
secara signifikan terjadi pada tahun 2013, yaitu menjadi sebesar 1.705 poin
indeks, dari sebesar 100 poin indeks di tahun 2010.
C.3.3 Pangsa Pasar Negara Asal Impor Utama
Tabel 6. Pangsa Pasar Negara Asal Impor Utama
Satuan: %
Negara Pangsa Impor 2010 Pangsa Impor 2013
Republik Rakyat
Tiongkok (RRT) 59,78 96,62
Singapura 36,55 0,96
Jumlah 96,33 97,58
Sumber: BPS dan diolah.
48. Berdasarkan Tabel 6. di atas, total pangsa pasar kedua negara asal impor
utama pada tahun 2010 adalah sebesar 96,33% dan pada tahun 2013
pangsa pasar tersebut masih meningkat yaitu sebesar 1,25 poin menjadi
97,58%. Peningkatan pangsa terbesar adalah berasal dari RRT yang
meningkat secara signifikan dari 59,78% menjadi 96,62%. Sebaliknya,
pangsa pasar impor Singapura mengalami penurunan dari sebesar 36,55%
menjadi 0,96%.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 22
C.3.4 Pangsa Pasar Negara Asal Impor Lainnya
Tabel 7. Pangsa Pasar Negara Asal Impor Lainnya
Satuan: %
Negara Pangsa Impor 2010 Pangsa Impor 2013
Korea Selatan 0,33 1,56
Malaysia 0,76 0,43
Hongkong - 0,20
Taiwan 1,77 0,12
Jepang 0,25 0,05
Inggris 0,09 0,03
Turki 0,18 0,02
Thailand 0,09 0,01
Jumlah 3,47 2,42
Sumber: BPS dan diolah.
49. Pada tahun 2010, pangsa pasar impor dari negara lainnya adalah sebesar
3,47%, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 2,42% atau turun sebesar
1,05 poin.
C.4 Perkembangan Tidak Terduga (Unforeseen Development)
50. Industri baja memainkan peranan penting di dunia, dimana produk hasil baja
digunakan bagi banyak industri yang berkontribusi langsung kepada
pembangunan. Beberapa pengguna langsung material baja adalah
konstruksi, manufaktur, infrastruktur, oil & gas, industri galangan kapal dan
lainnya. Adapun 5 negara penghasil baja terbesar dunia yang tercatat pada
World Steel Association adalah seperti terlihat dalam tabel 8. di bawah ini.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 23
Tabel 8. Produksi 5 Negara Penghasil Baja Terbesar di Dunia
Satuan: Ribu Ton
No. Negara Tahun
2010 2011 2012 2013
1. RRT 637.400 702.000 716.500 779.000
2. Jepang 109.600 107.600 107.200 110.600
3. Amerika Serikat 80.500 86.400 88.700 86.900
4. India 68.300 73.500 77.600 81.200
5. Rusia 66.900 68.900 70.400 68.700
Produksi Dunia 1.429.100 1.536.200 1.546.800 1.606.000
Sumber: World Steel in Figures 2012-2014, World Steel Association.
51. Pada tabel 8. di atas diketahui bahwa RRT merupakan produsen baja
terbesar dunia dengan volume produksi sebesar 779 Juta Ton di tahun 2013.
Sementara itu, produsen terbesar kedua yaitu Jepang dengan volume
produksinya sebesar 110,6 Juta Ton. Melihat perkembangan produksi dunia
dengan RRT merupakan produsen baja terbesar dengan tren yang terus
meningkat sebesar 6,42%, maka RRT sangat berpotensi untuk tetap menjadi
negara pemasok baja terbesar dunia dengan produksi yang terus meningkat.
Tabel 9. Persediaan Baja RRT
Sumber: My Steel; BNP Paribas.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 24
Tabel 10. Kapasitas Produksi, Utilisasi Kapasitas dan Konsumsi Baja RRT
Sumber: My Steel; BNP Paribas.
52. Tingginya volume produksi baja RRT juga diiringi dengan meningkatnya
persediaan baja, meningkatnya kapasitas produksi, dan menurunnya utilisasi
kapasitas di negara tersebut seperti yang terlihat pada Tabel 9. dan 10 diatas.
Hal ini mengakibatkan RRT mencari pasar di luar negeri untuk mengurangi
persediaan baja di dalam negeri.
53. Disaat yang bersamaan, pada tahun 2010-2013 negara pengimpor baja
section terbesar mengalami pergeseran. Importasi baja section yang semula
didominasi oleh beberapa negara di benua Amerika dan Eropa beralih ke
beberapa negara di benua Asia yang salah satunya adalah Indonesia. Hal
tersebut dapat dilihat pada perubahan posisi negara pengimpor baja section
terbesar dimana pada tahun 2010 Indonesia masih berada di posisi ke-8, dan
pada tahun 2013 Indonesia sudah menempati peringkat pertama sebagai
importir terbesar baja section.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 25
Tabel 11. Negara Pengimpor Baja Section
(HS 7228.70) Terbesar Tahun 2010 dan 2013
Sumber: Trade Map.
54. Konsumsi nasional Indonesia untuk baja section yang mengalami
peningkatan cukup signifikan ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dalam
negeri yang cukup tinggi dan stabil, sehingga menyebabkan meningkatnya
konsumsi di sektor konstruksi.
55. Adanya peningkatan kapasitas produksi dan volume produksi yang sangat
tinggi di RRT, namun peningkatan tersebut tidak sebanding dengan
peningkatan kebutuhan baja RRT. Kondisi ini menyebabkan RRT terpaksa
meningkatkan jumlah penjualan produk bajanya termasuk produk I dan H
Section ke luar negeri antara lain ke Indonesia. Sebagaimana terlihat dalam
Tabel. 12, jumlah ekspor I dan H Section dari RRT ke Indonesia terus
meningkat selama periode penyelidikan, menyebabkan terjadinya lonjakan
impor barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya, dimana hal ini tidak
dapat diduga sebelumnya yang mengakibatkan kerugian serius yang dialami
oleh Industri Dalam Negeri.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 26
Tabel 12. Volume Impor Indonesia dari Dunia dan dari RRT, dan
Pangsa Impor dari RRT untuk HS. 7228.70.10.00 dan 7228.70.90.00
No. Deskripsi Satuan 2010 2011 2012 2013
1. Volume Impor
Indonesia dari Dunia Ton 20.331 104.083 348.477 395.814
2. Volume impor Indonesia
dari RRT Ton 12.153 62.663 330.025 382.424
3. Pangsa Impor dari RRT % 59,8 60,2 94,7 96,6
Sumber: BPS.
C.5 Kinerja Pemohon
Tabel 13. Konsumsi Nasional, Volume Impor, dan Pangsa Pasar
No. Uraian Satuan Tahun Tren
(%) 2010 2011 2012 2013
1. Konsumsi Nasional Indeks 100 124 169 167 20
2. Volume Impor Ton 20.331 104.083 348.477 395.814 175
3. Pangsa Pasar Pemohon Indeks 100 95 77 71 (12)
4. Pangsa Pasar Non-Pemohon Indeks 100 73 57 40 (26)
5. Pangsa Pasar Impor Indeks 100 129 190 218 31
Sumber: BPS, Pemohon, dan diolah.
56. Selama periode penyelidikan, konsumsi nasional I dan H Section mengalami
tren peningkatan sebesar 20%. Peningkatan konsumsi nasional tersebut
secara signifikan terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 45 poin indeks
walaupun pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan sebesar 2 poin
indeks jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilain pihak, impor
Barang Yang Diselidiki mengalami peningkatan dengan tren sebesar 175%
selama periode penyelidikan, yang berarti peningkatan impor Barang Yang
Diselidiki jauh lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan konsumsi
nasional. Dalam periode yang sama pangsa pasar impor I dan H Section
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 27
meningkat dengan tren sebesar 31%, sedangkan pangsa pasar Pemohon
mengalami penurunan dengan tren sebesar 12%, demikan juga pangsa pasar
non-Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 26%. Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan konsumsi nasional tidak dapat
dimanfaatkan oleh IDN untuk meningkatkan penjualannya.
Tabel 14. Produksi, Penjualan Domestik, dan Pangsa Pasar Pemohon
Satuan: Indeks
No. Uraian Tahun Tren
(%) 2010 2011 2012 2013
1. Konsumsi Nasional 100 124 169 167 20
2. Produksi 100 111 138 120 8
3. Penjualan Domestik 100 118 131 118 6
4. Pangsa Pasar Pemohon
100 95 77 71 (12)
Sumber: Hasil verifikasi.
57. Sebagaimana terlihat pada Tabel 14., peningkatan produksi selama periode
penyelidikan dilakukan sejalan dengan upaya Pemohon untuk meningkatkan
penjualan domestik dikarenakan adanya peningkatan konsumsi nasional.
Dalam periode yang sama, penjualan domestik mengalami peningkatan
dengan tren sebesar 6%, namun pangsa pasar Pemohon justru mengalami
penurunan dengan tren sebesar 12%. Hal ini disebabkan karena peningkatan
konsumsi nasional lebih banyak diisi oleh barang impor.
Tabel 15. Laba/Rugi
Satuan: Indeks
Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
Laba/Rugi (100) 234 356 (383)
Sumber: Hasil verifikasi.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 28
58. Sebagaimana terlihat pada Tabel 15., Pemohon mengalami kerugian terbesar
yang terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar (383) poin indeks, karena
Pemohon terpaksa menjual dibawah biaya produksi agar dapat bersaing
dengan harga impor.
Tabel 16. Harga Jual Pemohon, Biaya Produksi dan Harga Jual Impor
Satuan: Indeks
No. Uraian Tahun Tren
(%) 2010 2011 2012 2013
1. Harga Jual Pemohon 100 119 121 111 3
2. Biaya Produksi 99 112 111 115 4
3. Harga Jual Impor 116 112 94 101 (6)
Sumber: Hasil verifikasi.
59. Berdasarkan Tabel 16., selama periode penyelidikan harga jual Pemohon
terus mengalami peningkatan dengan tren sebesar 3% dikarenakan adanya
peningkatan biaya produksi dengan tren sebesar 4%. Disaat yang
bersamaan, harga jual impor mengalami penurunan dengan tren sebesar 6%.
Walaupun harga jual Pemohon lebih tinggi dari harga jual impor tahun 2013,
namun Pemohon terpaksa menjual barangnya dibawah biaya produksi karena
adanya tekanan harga impor yang jauh lebih murah.
Tabel 17. Tenaga Kerja, Produktivitas, dan Produktivitas Yang Diharapkan
Satuan: Indeks
No. Uraian Tahun Tren
(%) 2010 2011 2012 2013
1. Tenaga Kerja 100 108 138 102 3
2. Produktivitas 100 103 101 118 5
3. Produktivitas yang
Diharapkan 106 111 99 153 11
Sumber: Hasil verifikasi.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 29
60. Akibat adanya kerugian yang sangat besar di tahun 2013 tersebut, Pemohon
melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja sebesar 36
poin indeks dari tahun sebelumnya sebagaimana terlihat pada Tabel 17.
Pengurangan tenaga kerja di tahun 2013 ini menyebabkan peningkatan
produktivitas sebesar 17% dari 138 poin indeks di tahun 2012 menjadi 102
poin indeks di tahun 2013, namun angka produktivitas di tahun 2013 ini masih
jauh dari angka target produktivitas yang diharapkan yaitu sebesar 145 poin
indeks.
Tabel 18. Persediaan, Produksi, dan Pangsa Pasar
Satuan: Indeks
No. Uraian Tahun Tren
(%) 2010 2011 2012 2013
1. Persediaan 100 61 168 201 36
2. Produksi 100 111 138 120 8
3. Pangsa Pasar
Pemohon 100 95 77 71 (12)
4. Pangsa Pasar Impor 100 129 190 218 31
Sumber: Hasil verifikasi.
61. Sebagaimana terlihat pada Tabel 18., persediaan Pemohon mengalami tren
peningkatan sebesar 36% selama periode penyelidikan. Meningkatnya
persediaan tersebut sebagai akibat dari hasil proses produksi yang tidak
dapat terjual seluruhnya, akibat tergerusnya pangsa pasar Pemohon oleh
pangsa pasar impor.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 30
Tabel 19. Kapasitas Terpasang, Utilisasi Kapasitas, Target Utilisasi Kapasitas
Satuan: Indeks
No. Uraian Tahun Tren
(%) 2010 2011 2012 2013
1. Kapasitas Terpasang 100 100 100 100 -
2. Produksi 100 111 138 120 8
3. Target Produksi 106 119 136 157 14
4. Utilisasi Kapasitas 100 111 139 121 8
Sumber: Hasil verifikasi.
62. Sebagaimana terlihat pada Tabel 19., selama periode penyelidikan tidak ada
penambahan kapasitas terpasang yang dilakukan oleh Pemohon. Produksi
selama 2010 sampai 2012 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2013
menurun sebesar 13% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Target produksi
yang ditetapkan Pemohon tidak pernah dapat dicapai kecuali pada tahun
2012. Hal ini disebabkan karena biaya produksi pada tahun tersebut
mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2012 target produksi dapat
dilampaui karena terjadi penurunan biaya produksi. Di lain pihak, harga jual
impor selama tahun periode penyelidikan mengalami penurunan dengan tren
sebesar 6%, bahkan pada tahun 2012 dan 2013 harga jual impor berada
dibawah biaya produksi, sehingga pada tahun 2013 Pemohon terpaksa
melakukan penyesuaian harga dengan menjual dibawah biaya produksi yang
pada akhirnya menyebabkan kerugian. Apabila dilihat secara keseluruhan,
produksi Pemohon mengalami peningkatan dengan tren sebesar 8%, namun
demikian peningkatan tersebut masih tidak dapat memenuhi target
produksinya kecuali pada tahun 2012.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 31
C.6 Dampak Harga
C.6.1 Price Undercutting
Tabel 20. Price Undercutting
Satuan: Indeks
No. Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
1. Harga Jual Impor 100 97 81 87
2. Harga Jual Pemohon 86 103 104 96
3. Price Undercutting 14 (6) (23) (9)
Sumber: BPS, Pemohon, dan diolah.
63. Pada tahun 2011-2013 harga jual impor selalu berada di bawah harga jual
Pemohon. Walaupun harga impor terus mengalami penurunan yang cukup
signifikan dari tahun 2010 hingga 2013 dengan tren sebesar 6%, namun
harga impor masih berada jauh di bawah harga jual Pemohon, kecuali pada
tahun 2010. Selama periode 2011-2013 terjadi Price Undercutting dan yang
terbesar terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 23 poin indeks dan pada
tahun 2013 terjadi Price Undercutting sebesar 9 poin indeks.
C.6.2 Price Depression dan Price Suppression
Tabel 21. Price Depression dan Price Suppression
Satuan: Indeks
No. Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
1. Harga Impor 116 112 94 101
2. Harga Jual Pemohon 100 119 121 111
3. Harga Pokok Produksi 99 112 111 115
Sumber: Pemohon, dan diolah.
64. Pada tahun 2013 harga Pemohon mengalami tekanan dari harga impor
sehingga harga jualnya menurun sebesar 10 poin indeks, sehingga dapat
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 32
disimpulkan bahwa Pemohon mengalami Price Depression pada tahun
tersebut. Pada tahun yang sama, Pemohon juga mengalami Price
Suppression yang menyebabkan Pemohon terpaksa menjual barangnya di
bawah Harga Pokok Produksi.
C.7 Faktor Lain
65. Selain faktor-faktor kerugian diatas, KPPI juga menganalisa apakah ada
faktor lain yang menyebabkan kerugian Pemohon selain oleh lonjakan impor,
yaitu sebagai berikut:
a. Dampak penjualan ekspor
Dari hasil verifikasi terhadap Pemohon diketahui bahwa Pemohon juga
melakukan penjualan ekspor selama periode tahun 2010-2013,
sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 22. Penjualan Domestik, dan Penjualan Ekspor
Satuan: %
No. Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
1. Penjualan Domestik 96 94 99 99
2. Penjualan Ekspor 4 6 1 1
3. Total Penjualan 100 100 100 100
Sumber: Hasil verifikasi.
Dari tabel tersebut terlihat bahwa meskipun penjualan ekspor menurun
selama periode tahun 2012-2013, disaat yang sama penjualan domestik
juga menurun, namun pangsa penjualan ekspor Pemohon tidak besar,
hanya sekitar 1% dari total penjualan selama tahun tersebut. Hal ini dapat
disimpulkan bahwa kerugian yang dialami Pemohon pada tahun 2013
bukan disebabkan oleh menurunnya penjualan ekspor, oleh karena peran
ekspor yang kecil.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 33
b. Dampak Persaingan dengan IDN Non-Pemohon
Tabel 23. Pangsa Impor, Pangsa Pemohon, Pangsa Non-Pemohon
Satuan: Indeks
No. Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013
1. Pangsa Impor Paduan dan
Non Paduan 100 129 190 218
2. Pangsa Pemohon 100 95 77 71
3. Pangsa Non-Pemohon 100 73 57 40
Sumber: BPS, Pemohon, Non-Pemohon, dan diolah.
Dari Tabel 23. di atas, terlihat jelas bahwa Pangsa Pemohon dan Non-
Pemohon keduanya mengalami penurunan, sedangkan pangsa impor
terus mengalami peningkatan selama periode penyelidikan. Tergerusnya
pangsa IDN (Pemohon dan Non-Pemohon) oleh pangsa impor ini
membuktikan bahwa tidak ada persaingan antara Pemohon dengan Non-
Pemohon.
c. Kualitas
Pemohon memproduksi Barang Yang Secara Langsung Bersaing dengan
Barang Yang Diselidiki sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu
berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Japan International
Standard (JIS). Dengan demikian, produk dalam negeri dapat dikatakan
mampu bersaing dengan produk impor dalam segi kualitas, karena sudah
sesuai dengan standar yang diakui secara nasional dan internasional.
66. Dari hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada faktor lain
yang menyebabkan kerugian serius Pemohon selain dari melonjaknya impor
Barang Yang Diselidiki.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 34
D. HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT
67. Berdasarkan penjelasan pada C.3 sampai dengan C.6, tebukti bahwa
terjadinya lonjakan impor mengakibatkan kerugian serius bagi Pemohon:
a. Berdasarkan penjelasan pada C.3, telah terbukti adanya lonjakan jumlah
impor Barang Yang Diselidiki baik secara absolut maupun relatif selama
periode penyelidikan.
b. Selama periode penyelidikan terjadi peningkatan konsumsi nasional,
namun peningkatan tersebut tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh
Pemohon karena terjadinya lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.
c. Sebagai dampak dari adanya lonjakan jumlah impor Barang Yang
Diselidiki menyebabkan menurunnya penjualan domestik yang
mengakibatkan produksi juga mengalami penurunan dan peningkatan
persediaan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan pangsa
Pemohon terhadap konsumsi nasional.
d. Penurunan penjualan domestik dan penurunan pangsa Pemohon
menyebabkan Pemohon mengalami kerugian finansial yang cukup
signifikan di tahun 2013 sehingga memaksa Pemohon untuk mengurangi
jumlah tenaga kerjanya sebagaimana telah diuraikan pada C.5.
e. Terjadi Price Undercutting dan Price Depression yang dialami oleh
Pemohon sebagai akibat terjadinya lonjakan volume impor Barang Yang
Diselidiki.
68. Sehubungan dengan recital 67 dan bab C.7 di atas, KPPI membuktikan
bahwa lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki merupakan penyebab
utama kerugian serius yang dialami oleh Pemohon dan bukan diakibatkan
oleh faktor lain.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 35
E. PENYESUAIAN STRUKTURAL
69. Dalam upaya Pemohon memulihkan kondisinya dari ancaman kerugian
serius, TPP dikenakan dengan tujuan agar Pemohon dapat melakukan
langkah-langkah penyesuaian. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon
akan melakukan program penyesuaian sebagai berikut:
a. Perusahaan akan melakukan penyesuaian struktural, agar harga Industri
Dalam Negeri dapat bersaing dengan harga wajar produk impor;
b. Mengenai harga tersebut, maka terdapat rencana jangka pendek maupun
jangka panjang yang akan dilakukan dalam rangka reducing cost;
c. Reducing cost dimulai dari efisiensi biaya gudang yang akan didukung
dengan cara melakukan penjualan dari sisi persediaan terlebih dahulu,
dimana penjualan tersebut akan mengurangi biaya gudang antara lain;
sewa gudang, sewa crane, biaya bahan bakar dan tenaga kerja yang akan
menjadi rencana jangka pendek Pemohon.
d. Kemudian, apabila persediaan sudah mencapai level wajar untuk menjaga
ketersediaan barang, maka reducing cost selanjutnya adalah
meningkatkan utilisasi kapasitas mesin, dengan cara meningkatkan
volume produksi. Peningkatan volume produksi tersebut didukung oleh
peningkatan penjualan dengan metode-metode tambahan yang
disampaikan. Yang akan dilakukan dalam jangka pendek tahun pertama
Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa:
1) Franco : mengantar barang ke tempat pembeli atau konsumen. Teknis
pelaksanaannya yaitu: PT Gunung Garuda akan menawarkan kepada
konsumen delivery barang yang dipesan dalam jumlah tertentu ke
lokasi konsumen dan jika konsumen setuju maka barang tersebut
dapat langsung diantar ke lokasi konsumen dengan menambahkan
biaya transportasi yang wajar. Sebaliknya jika konsumen akan
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 36
mengambil sendiri ke pabrik maka PT Gunung Garuda akan
menyetujui.
2) Cut to length : konsumen bisa langsung membeli dengan ukuran
panjang custom atau sesuai permintaan 1 – 12 meter sehingga bisa
lebih cepat dengan harga lebih murah.
3) Membuka kantor pemasaran baru di Jl. Pangeran Jayakarta mulai
tahun 2015 (sedang proses renovasi) : supaya lebih terjangkau oleh
konsumen
4) Diskon : Memberikan diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu.
Jumlah pembelian tertentu oleh konsumen yaitu minimal 2.000 ton per
jangka waktu tertentu. Diskon yang akan diberikan yaitu sebesar 100
rupiah per kilogram.
e. Langkah selanjutnya apabila utilisasi mesin meningkat dan penjualan
meningkat, maka jumlah produksi akan ditingkatkan hingga sebesar
375.000Ton pada tahun 2014 sesuai dengan kapasitas maksimum mesin
(meningkatkan utilisasi produksi) dengan cara :
1) Mempekerjakan kembali tenaga kerja produksi;
2) Menjalankan kembali 1 line produksi yang sempat berhenti produksi,
sehingga dapat memaksimalkan 2 line produksi.
f. Pada tahun pertama pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan
(BMTP) pada tahun 2015 (Tahun Pertama), Jika penjualan mencapai
450.000Ton atau mengalami kenaikan sebesar 75.000 ton dibandingkan
penjualan tahun 2013, Pemohon akan membeli dan melakukan
pemasangan mesin Blast Furnace.
g. Rencana jangka panjang pada tahun 2016 (Tahun Kedua) jika
permintaan mencapai 550.000 Ton atau ada kenaikan sebesar 100.000
ton dibandingkan tahun sebelumnya, Pemohon siap mengoperasikan
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 37
mesin Blast Furnace. Pada 2017 (Tahun Ketiga) Pemohon dapat
memenuhi permintaan sebesar hingga 700.000 Ton/tahun. Pada 2018
(Tahun Keempat) Pemohon dapat memenuhi permintaan di atas
700.000Ton/tahun. Dimana pada saat mulai pengoperasian Blast Furnace
terjadi perubahan energi yang digunakan dari energi listrik menjadi batu
bara sehingga terjadi efisiensi yang lebih baik.
F. REKOMENDASI
70. Berdasarkan hasil penyelidikan, KPPI menemukan bahwa Pemohon
mengalami kerugian serius akibat dari terjadinya lonjakan jumlah impor
barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya. Sehubungan dengan hal
tersebut, KPPI merekomendasikan pengenaan TPP dalam bentuk Bea Masuk
Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor barang I Section dengan
tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan
tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, yang tidak
dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi,
yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.10.00; dan I Section dengan tinggi
atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H Section dengan tinggi 100
mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan Lainnya, selain dari I Section
dan H Section dari Baja Paduan Lainnya yang dicanai dingin, dan selain dari I
Section dengan tinggi atau lebar 100 mm sampai dengan 600 mm, dan H
Section dengan tinggi 100 mm sampai dengan 350 mm, dari Baja Paduan
Lainnya yang tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas
atau diekstrusi, yang termasuk dalam Nomor HS. 7228.70.90.00.
71. Mengingat kondisi Pemohon saat ini sedang mengalami kerugian seriusakibat
lonjakan barang impor, maka dikhawatirkan kondisi Pemohon dimaksud dapat
menjadi lebih parah apabila tidak segera diambil TPP berupa pengenaan
BMTP. KPPI merekomendasikan pengenaan BMTP terhadap importasi
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 38
barang I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya untuk kurun waktu 3 tahun
sebagai berikut:
Tabel 24. Rekomendasi Pengenaan BMTP
Periode BMTP
Tahun Pertama xxx
Tahun Kedua xxx
Tahun Ketiga xxx
Sumber: Diolah.
72. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP.34/2011, serta Article 2.2 dan Article
9.1 WTO Agreement on Safeguards, KPPI merekomendasikan agar BMTP
dimaksud dikenakan terhadap importasi yang berasal dari semua negara,
kecuali negara-negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3%,
atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor sepanjang masing-
masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3%. Untuk itu,
KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang
Diselidiki yang berasal dari negara manapun, kecuali importasi dari negara-
negara yang tercantum dalam Tabel 25.
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 39
Tabel 25. Daftar Negara-Negara yang Dikecualikan dari BMTP
No. Negara No. Negara
1. Albania 25. Congo
2. Angola 26. Costa Rica
3. Antigua, and Barbuda 27. Côte d'Ivoire
4. Argentina 28. Croatia
5. Armenia 29. Cuba
6. Bahrain, Kingdom of 30. Democratic Republic of the Congo
7. Bangladesh 31. Djibouti
8. Barbados 32. Dominica
9. Belize 33. Dominican Republic
10. Benin 34. Ecuador
11. Bolivia, Plurinational State of 35. Egypt
12. Botswana 36. El Salvador
13. Brazil 37. Fiji
14. Brunei Darussalam 38. Gabon
15. Bulgaria 39. The Gambia
16. Burkina Faso 40. Georgia
17. Burundi 41. Ghana
18. Cape Verde 42. Grenada
19. Cambodia 43. Guatemala
20. Cameroon 44. Guinea
21. Central African Republic 45. Guinea-Bissau
22. Chad 46. Guyana
23. Chile 47. Haiti
24. Colombia 48. Honduras
49. Hungary 74. Namibia
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 40
No. Negara No. Negara
50. India 75. Nepal
51. Jamaica 76. Nicaragua
52. Jordan 77. Niger
53. Kenya 78. Nigeria
54. Kuwait, the State of 79. Oman
55. Kyrgyz Republic 80. Pakistan
56. Lao People’s Democratic Republic 81. Panama
57. Lesotho 82. Papua New Guinea
58. Lithuania 83. Paraguay
59. Macao, China 84. Peru
60. Madagascar 85. Philippines
61. Malawi 86. Poland
62. Malaysia 87. Qatar
63. Maldives 88. Romania
64. Mali 89. Russian Federation
65. Mauritania 90. Rwanda
66. Mauritius 91. Saint Kitts and Nevis
67. Mexico 92. Saint Lucia
68. Moldova, Republic of 93. Saint Vincent & the Grenadines
69. Mongolia 94. Samoa
70. Montenegro 95. Saudi Arabia, Kingdom of
71. Morocco 96. Senegal
72. Mozambique 97. Sierra Leone
73. Myanmar 98. Solomon Islands
99. South Africa 111. Trinidad and Tobago
100. Sri Lanka 112. Tunisia
TIDAK RAHASIA
LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN ATAS IMPORTASI
PRODUK I & H SECTION DARI BESI ATAU BAJA PADUAN LAINNYA
DENGAN NOMOR HS. 7228.70.10.00 DAN 7228.70.90.00
KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE)
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758
E-mail: [email protected] 41
No. Negara No. Negara
101. Suriname 113. Turkey
102. Swaziland 114. Uganda
103. Tajikistan 115. Ukraine
104. Tanzania 116. Vanuatu
105. Thailand 117. Venezuela, Bolivarian Republic of
106. The former Yugoslav Republic of
Macedonia (FYROM) 118. Vietnam
107. Togo 119. Yemen
108. Tonga 120. Zambia
109. United Arab Emirates 121. Zimbabwe
110. Uruguay
Sumber: IMF.