tidak rahasia laporan hasil penyelidikan tindakan pengamanan

TIDAK RAHASIA

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “BARANG YANG BERBENTUK KOTAK ATAU MATRAS ATAU SILINDER YANG TERBUAT DARI KAWAT BESI ATAU BAJA, DENGAN DIAMETER KETEBALAN PALING KECIL 2 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 5 MM, YANG DIANYAM DENGAN LILITAN GANDA SEHINGGA MEMBENTUK LINGKARAN HEKSAGONAL SEBESAR PALING KECIL 50 MM SAMPAI DENGAN PALING BESAR 120 MM, YANG DISEPUH ATAU DILAPISI DENGAN SENG ATAU PLASTIK/PVC, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 7326.20.90.00”

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

(INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 9

Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

1

I. PENDAHULUAN

1. Permohonan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Pada tanggal 2 Agustus 2011, Komite Pengamanan Perdagangan

Indonesia (KPPI) menerima permohonan yang diajukan oleh PT.

Bevananda Mustika, agar Pemerintah Republik Indonesia mengenakan

Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard Measures) atas impor

“barang dari kawat besi atau baja berbentuk kotak/box, dengan

diameter kawat 2 mm – 5 mm dan mempunyai ukuran mesh 50 mm –

120 mm yang berbentuk hexagonal dengan lilitan tunggal dan ganda,

disepuh atau dilapisi dengan seng atau plastik/PVC, tidak termasuk

perangkap tikus, kandang unggas dan sejenisnya dari kawat, yang

termasuk dalam nomor Harmonized System (HS.) 7326.20.90.00”.

Pemohon menyatakan bahwa yang bersangkutan mengalami ancaman

kerugian serius sebagai akibat dari kenaikan jumlah impor barang kawat

bronjong, dengan nomor Harmonized System (HS.) 7326.20.90.00, dan

apabila Tindakan Pengamanan Perdagangan tidak diambil, maka akan

terjadi kerugian serius.

2. Identitas Pemohon

Nama : PT. Bevananda Mustika

Alamat : Kawasan Industri Lippo City Cikarang Newton Teckno Park, Blok J5 – 12 Bekasi 17550

Tlp/Faks : (021) 6411624 / (021) 65837280

E-Mail : [email protected]

TIDAK RAHASIA





2

3. Barang yang Diproduksi oleh Pemohon

Barang produksi Pemohon yang merupakan Barang Yang Diselidiki

adalah sebagaimana dimuat dalam Bab III Angka 1 Huruf a. Selain

Barang Yang Diselidiki, Pemohon juga memproduksi barang lain yaitu

chain link mesh, fencing (kawat harmonika dan pagar), galvanized

welded wire mesh, fencing mesh, barbed wire (kawat duri), dan razor

wire.

4. Dimulainya Penyelidikan

Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang disampaikan

dalam permohonan, KPPI menemukan adanya bukti awal yang cukup

untuk memulai penyelidikan. Oleh karena itu, KPPI menetapkan

penyelidikan dimulai pada tanggal 22 Agustus 2011.

5. Pengumuman dan Notifikasi

Sehubungan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI, telah

dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. KPPI mengumumkan dimulainya penyelidikan melalui siaran pers

Kementerian Perdagangan dan melalui surat kabar nasional, yaitu

di Koran Bisnis Indonesia pada tanggal 19 Agustus 2011;

TIDAK RAHASIA





3

b. Pada tanggal 22 Agustus 2011, KPPI menyampaikan

pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan;

kepada Pemohon, Gabungan Importir Seluruh Indonesia (GINSI),

Kementerian Perindustrian sebagai instansi pembina, Badan

Pusat Statistik (BPS), dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

Kementerian Keuangan;

c. Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan notifikasi 12.1(a)

kepada Committee on Safeguards pada Organisasi Perdagangan

Dunia (World Trade Organization), yang disirkulasi pada tanggal

23 Agustus 2011 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/15; dan

d. Pemerintah Republik Indonesia telah pula menyampaikan

notifikasi 12.1(b) kepada Committee on Safeguards pada

Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization), yang

disirkulasi pada tanggal 26 Januari 2012 dengan nomor dokumen

G/SG/N/8/IDN/11-G/SG/N/10/IDN/111.

6. Proporsi Produksi Pemohon

Berdasarkan informasi yang dimiliki KPPI, pada tahun 2011 pangsa

produksi Pemohon adalah 53% dari total produksi nasional industri

Barang Yang Diselidiki.

1 Notifikasi Article 12.1(b) dari WTO Agreement on Safeguards adalah tentang temuan KPPI bahwa terdapat

hubungan sebab-akibat antara lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan ancaman kerugian serius yang dialami

Pemohon/Industri Dalam Negeri, berdasarkan data dan informasi per Januari 2007 sampai dengan Oktober 2011. Laporan

Hasil Penyelidikan KPPI ini, memuat data-data mutakhir tentang importasi Barang Yang Diselidiki dan kinerja Pemohon sampai

dengan Desember 2011. Namun pemutakhiran data tersebut tidak merubah dan justru memperkuat temuan KPPI tentang

adanya hubungan sebab-akibat dimaksud, sebagaimana telah dinotifikasikan ke WTO.

TIDAK RAHASIA





4

Tabel 3: Proporsi Mayoritas

INDUSTRI DALAM NEGERI Produksi (Kg)

Tahun 2011

Produksi Pemohon 2.913.419

Total Produksi Nasional 5.497.016

Sumber: Hasil Penyelidikan KPPI

7. Periode Penyelidikan

Pada tahapan awal, periode yang diselidiki pada dasarnya adalah dari

tahun 2007 sampai dengan tahun 2010, dimana KPPI juga

memasukkan data tentang jumlah impor dan kerugian Pemohon

selama periode Januari-Oktober 2011 dengan maksud memberikan

gambaran mutakhir mengenai hal-hal tersebut. Namun setelah data

dan informasi tentang impor dan kerugian Pemohon untuk

keseluruhan tahun berjalan 2011 sudah tersedia, maka penyelidikan

yang dilakukan oleh KPPI meliputi pula data dan informasi tersebut.

II. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 3.1 WTO Agreement on

Safeguards, selama masa penyelidikan KPPI telah memberikan

kesempatan kepada eksportir produsen, importir, perwakilan negara

eksportir, dan Pemohon untuk menyampaikan bukti, dan tanggapan terkait

dengan penyelidikan, termasuk melakukan dengar pendapat sesudah

inisiasi dan sesudah diperoleh hasil penyelidikan.

TIDAK RAHASIA





5

1. Tanggapan/pandangan yang disampaikan pada Dengar Pendapat

tanggal 8 November 2011 Terkait dengan Dimulainya Penyelidikan

Dengar pendapat yang diselenggarakan pada tanggal 8 November

2011 setelah penyelidikan dimulai dengan tujuan untuk memberikan

kesempatan kepada pihak yang berkepentingan menyampaikan bukti,

dan tanggapan atas dimulainya penyelidikan.

Tanggapan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

a. PT. Bevananda Mustika (Pemohon)

Dalam dengar pendapat, PT. Bevananda Mustika menyampaikan

bahwa yang bersangkutan sudah mengalami kerugian akibat

derasnya barang impor kawat bronjong. Barang impor kawat

bronjong dengan nomor HS. 7326.20.90.00 mengalami

peningkatan secara drastis, dan faktanya di lapangan terdapat

banyak barang impor kawat bronjong. Atas dasar kondisi

tersebut, PT. Bevananda Mustika mengajukan permohonan

Safeguards.

b. Gabungan Impotir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI)

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia menyatakan

bahwa jika pada akhir penyelidikan terbukti terjadi kenaikan

impor, dan terbukti kawat bronjong bisa diproduksi oleh industri

dalam negeri, maka GINSI akan mematuhi ketentuan yang

TIDAK RAHASIA





6

berlaku.

c. Kedutaan Besar Republik Taiwan untuk Indonesia

Perwakilan Kedutaan Besar Republik Taiwan untuk Indonesia

tidak menyampaikan tanggapan di dalam dengar pendapat.

d. Kedutaan Besar Republik Singapura untuk Indonesia

Sehubungan dengan penyelidikan tindakan pengamanan

perdagangan (safeguards) atas lonjakan jumlah impor barang

yang berbentuk kotak atau silinder atau lembaran yang terbuat

dari kawat besi atau baja, dengan diameter 2 mm – 5 mm yang

memiliki lingkaran berbentuk hexagonal sebesar 50 mm – 120

mm dengan lilitan tunggal dan atau ganda, yang disepuh atau

dilapisi dengan seng atau plastic (PVC) dengan kode HS.

7326.20.90.00 serta undangan KPPI kepada pihak-pihak yang

bersangkutan dalam hal ini Singapura sebagai salah satu Negara

pengimpor, dengan ini kami memohon agar KPPI berkenan

memberikan lampiran petisi safeguard dari pihak Pemohon.

Dengan demikian kami bisa melihat volume impor dari Singapura

dan perkiraan kerugian yang diklaim dari pihak Pemohon. Selain

dari pada itu dengan didukung data-data dari KPPI, kami juga

dapat merespon secara tepat dan bijaksana.

TIDAK RAHASIA





7

Tanggapan KPPI:

KPPI telah menyampaikan petisi tidak rahasia dari PT. Bevananda

Mustika (Pemohon).

2. Tanggapan/pandangan yang disampaikan pada Dengar Pendapat

tanggal 1 Februari 2012 Terkait dengan Temuan (Findings) KPPI

Pada tanggal 1 Februari 2012, KPPI menyelenggarakan dengar

pendapat untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang

berkepentingan menyampaikan tanggapan atas temuan (findings)

KPPI. Dengar pendapat tersebut diselenggarakan dengan tujuan

untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan

menyampaikan tanggapan atas temuan (findings) KPPI. Tanggapan

yang disampaikan dalam dengar pendapat adalah sebagai berikut:

a. PT. Bevananda Mustika (Pemohon)

Dalam dengar pendapat, PT. Bevananda Mustika menyampaikan

bahwa telah mengalami kerugian serius dan ancaman kerugian

serius karena tidak mampu bersaing terhadap banjirnya barang

impor produk sejenis. Selain itu, berdasarkan penyampaian pada

Hearing Pertama bahwa lonjakan importasi dari semua negara

semakin meningkat, sehingga memerlukan Tindakan

Pengamanan produk gabion (bronjong kawat) dengan nomor HS

7326.20.90.00 untuk segera direalisasikan.

TIDAK RAHASIA





8

b. Tanggapan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI)

1) Alasan permohonan PT. Bevananda Mustika yang

menyebutkan telah mengalami kerugian yang disebabkan

oleh lonjakan impor barang (No. HS. 7326.20.90.00), tidak

dilengkapi laporan Rugi/Laba yang telah diaudit oleh

Akuntan Publik, yang menyebutkan PT. Bevananda Mustika

telah mengalami kerugian.

2) Alasan permohonan PT. Bevananda Mustika yang

menyebutkan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) terhadap karyawannya, yang disebabkan oleh

kerugian yang diderita, tidak dilengkapi dengan Surat

Keterangan dari Dinas Tenaga Kerja setempat.

3) Pernyataan PT. Bevananda Mustika yang menyatakan

bahwa institusinya mewakili bidang usaha sejenis, tidak

dibuktikan dengan Surat Kuasa dari pihak yang diwakili.

4) Pada BTBMI 2007 serta BTKI 2012, nomor kode HS

7326.20.90.00 diuraikan sebagai “lain-lain”. Oleh karena itu,

dikhawatirkan apabila ada importasi produk besi/baja yang

masuk ke dalam kode HS 7326.20.90.00, akan tetapi bukan

untuk penggunaan sebagaimana produk yang dihasilkan

oleh pemohon, maka akan terkena dampak dari Tindakan

Pengamanan (safeguard), apabila jadi diterapkan.

5) Dari beberapa tanggapan di atas, GINSI memohon walaupun

dari temuan penyelidikan KPPI menyebutkan telah terjadi

TIDAK RAHASIA





9

lonjakan impor dari barang yang dimaksud, belum tentu dari

pihak pemohon mengalami kerugian sebagaimana

disampaikan kepada KPPI.

6) Selain dari pada itu, perlu dipertimbangkan juga bahwa impor

dan ekspor adalah merupakan salah satu bentuk “silaturahmi”

antar negara, sehingga apabila pengenaan Tindakan

Pengamanan (safeguard) ini tidak tepat sasaran, maka

dikhawatirkan akan berakibat pengenaan Tindakan

Pengamanan (safeguard) terhadap barang ekspor kita di

negara tujuan, sebagai tindakan balasan dari Tindakan

Pengamanan (safeguard) yang dikenakan oleh pemerintah

Indonesia atas barang impor dari negara mereka.

Tanggapan KPPI:

1) Terkait dengan tanggapan GINSI mengenai “laporan

Rugi/Laba yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, yang

menyebutkan PT. Bevananda Mustika telah mengalami

kerugian”, PT. Bevananda Mustika telah diaudit oleh

Akuntan Publik. Audit tersebut dilakukan terhadap

keseluruhan Rugi/Laba perusahaan bukan per komiditi,

mengingat PT. Bevananda Mustika memproduksi lebih dari

satu komiditi. Selain itu, kami informasikan bahwa dalam

penyelidikannya, Tim Penyelidikan Komite Pengamanan

Perdagangan Indonesia (KPPI) dilengkapi dengan pejabat

TIDAK RAHASIA





10

Direktorat Audit, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

Kementerian Keuangan RI.

2) Terkait dengan tanggapan GINSI mengenai “PT.

Bevananda Mustika yang menyebutkan telah melakukan

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya,

yang disebabkan oleh kerugian yang diderita, tidak

dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Dinas Tenaga

Kerja setempat”, PT. Bevananda Mustika telah

mendaftarkan data dan informasi perihal Tenaga Kerja

perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.

3) PT. Bevananda Mustika mengajukan permohonan Tindakan

Pengamanan Perdagangan (Safeguards) hanya atas

perusahaannya sendiri. Namun dapat kami informasikan

bahwa PT. Bevananda Mustika adalah produsen Kawat

Bronjong dengan jumlah produksi sebesar 52% dari total

produksi nasional sehingga merupakan proposi mayoritas

dari industri dalam negeri barang sejenis. Hal ini sesuai

dengan persyaratan dari Pasal 4.1.(c) WTO Agreement on

Safeguards dan Pasal 1 butir 18 Peraturan Pemerintah

tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan

Tindakan Pengamanan Perdagangan.

4) Penentuan HS 7326.20.90.00 didasarkan kepada Statistik

Badan Pusat Statistik (BPS) karena yang diperlukan oleh KPPI

dalam kaitan ini adalah statistik jumlah impor Barang Yang

Diselidiki. Adapun mengenai uraian barang KPPI memang

TIDAK RAHASIA





11

mengacu kepada BTBMI dan BTKI dimana tidak terdapat

perbedaan uraian barang antara keduanya.

c. Tanggapan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei

Darussalam

1) The European Commission (the Commission) would first

like to underline that the safeguard instrument is the most

restrictive of the threat defence instruments since it is

applied equally to imports of all sources and regardless of

whether these imports are made at fair or unfair conditions.

Therefore, this instrument should only be used in

exceptional circumstances and the very strict WTO criteria

required for imposing such measures in terms of increased

imports, injury and casuality must be adhered to.

2) The very first condition that needs to be met before

considering taking any safeguard action is the existence of

recent and significant increase of imports. In this case, it is

true that imports increased significantly between 2010 and

2011, but it was in line with the sharp increase in national

consumption during 2007 - 2011. Would it be possible to

substantiate in more detail the cause of 'serious loss' or

"decreasing profitability" suffered by the industry related to

the decreasing market share - as according to the tables

provided the company's utilised capacity index remained

above 100 during 2008 – 2010, though it dropped in 2011.

TIDAK RAHASIA





12

3) The Commission would also like to highlight that the

investigating authority must demonstrate that increased

imports is the result of unforeseen developments. This

requirement was confirmed by the WTO appellate body and

claims that the investigating authorities failed to comply with

the unforeseen development requirements have prevailed in

all cases brought to WTO. It is noted that the mere fact that

imports increased suddenly and significantly is not in itself

an unforeseen. The investigating authorities should

establish the existence of events/circumstances that caused

the increase of imports.

4) Finally, the Commission wishes to draw KPPI's attention to

the fact that a detailed causality analysis should be carried

out in safeguard investigations. First, it needs to be

established that increased imports caused serious injury to

the domestic industry. Secondly, other causes of injury

should also be identified and their effect on the situation of

the industry must be analysed separately. Indeed, any

measure can only address the injury caused by imports. In

this respect, it should also be underlined that any measures

should also specifically address the real cause of the

problem, i.e. those imports that would indeed be harmful.

5) In addition, the product under investigation is classified

under HS 7326.20.90.00, which is described by the

Indonesian Tariff Book as "Other articles of iron or steel".

TIDAK RAHASIA





13

This creates difficulty for the Commission to find the exact

quantity and value of the imported product in the published

statistics.

6) The Commission trusts that the very high WTO standards

will be strictly applied in this case and requires that, before

any decision is taken by the Indonesian authorities, a

detailed disclosure of the findings be disclosed to all

interested parties, including the European Commission, and

leave sufficient time to provide comments.

Tanggapan KPPI:

1) The Investigating Authority agrees with the Commission that

the WTO Agreement on Safeguards is the most restrictive

of the trade defence instruments. The Investigating

Authority would like to assure the Commission that it will

fully abide to the rules as embodied in the Agreement.

2) As for the Commission’s inquiries on the correlation

between recent and significant increase of imports with the

increase of national consumption, the cause of serious loss

or decreasing profitability suffered by the industry related to

the decreasing market share, the demonstration of the

increased imports is the result of unforeseen developments,

the causal link on increased imports caused serious injury

to the domestic industry, and the identification of other

causes of injury, the Investigating Authority is pleased to

TIDAK RAHASIA





14

send the Commission the attach notification of the

Government of Indonesia as circulated in the WTO

document G/SG/N/8/IDN/11 G/SG/N/10/IDN/11 on 26

January 2012. The Investigating Authority believes that the

Commission has also received the notification. As the

Commission may notice in the aforementioned notification

of all the Commission’s inquiries have been answered in the

WTO document G/SG/N/8/IDN/11 G/SG/N/10/IDN/11.

3) Regarding your comments on the product under

investigation as classified under HS Code 7326.20.90.00,

the Investigating Authority would like to inform the

Commission that on 24 August 2011 Ref. No. 06120.246 the

Investigating Auhtority received written confirmation from

Statistics of Indonesia (Badan Pusat Statistik/BPS), that HS

Code 7326.20.90.00 covers only one product, i.e. “articles

in the form of boxes, cylinders, or mattress made from iron

or steel wire with thickness diameter of minimum 2 mm up

to maximum 5 mm, in which the iron or steel wire is double

coil one to another yielding hexagonal circles with diameter

of minimum 50 mm up to maximum 120 mm, and plated with

zinc or plastic poly vinyl chloride (PVC), which falls under

HS code 7326.20.90.00”. Consequently the exact quantity

and value of the product in BPS statistik HS Code

7326.20.90.00 is only for the product under investigation.

TIDAK RAHASIA





15

d. Kedutaan Besar Republik Singapura untuk Indonesia

Apakah KPPI bisa memberikan data impor per negara agar kami

bisa mengetahui efek yang ditimbulkan oleh impor tersebut.

Tanggapan KPPI:

Sesuai dengan permintaan Kedutaan Besar Republik Singapura,

KPPI telah menyampaikan data impor per negara, melalui surat

Ketua KPPI Nomor 108/KPPI/II/2012 tanggal 6 Februari 2012.

e. Kedutaan Besar Republik Vietnam untuk Indonesia

Apakah KPPI bisa memberikan data impor per negara agar kami

bisa mengetahui efek yang ditimbulkan oleh impor tersebut.

Tanggapan KPPI:

Sesuai dengan permintaan Kedutaan Besar Republik Vietnam, KPPI

telah menyampaikan data impor per negara, melalui surat Ketua

KPPI Nomor 109/KPPI/II/2012 tanggal 6 Februari 2012.

f. Industri Dasar Logam, Kementerian Perindustrian RI

Tidak menyampaikan tanggapan.

TIDAK RAHASIA





16

3. Tanggapan tertulis lainnya selama proses penyelidikan

a. Kutipan Tanggapan Taipei Economic and Trade Office, Jakarta,

Indonesia:

“We will appreciate it very much if your office can confirm that my

country, Taiwan, is included in this investigation. My headquarter

also has raised the following questions, hoping that your office

can provide answers:

1) If Taiwan is under investigation, how many years are

included for the investigation period?

2) What’s Taiwan’s import percentage and how your office

calculates that percentage? (For instance, by 3 or 4 years

import average or by single year’s import average)

3) If interested parties want to express their opinion about the

case, what’s the deadline?

4) Can you provide the petition material from PT. Bevananda

Mustika for the reference of interested parties from my

country?”

Tanggapan KPPI:

1) In accordance with the WTO Agreement on Safeguards, all

countries source of imports of the goods concerned will be

TIDAK RAHASIA





17

the subject to the investigation. The investigation period is

from calendar year 2007 to 2010.

2) Taiwan’s share of import percentage in year 2010 is 3,84%.

The calculation is based on a single year import figures.

3) Any interested parties could present their views starting

from the date of initiation until the investigating authority

present the findings.

4) Enclosed please find the non-confidential petition from PT.

Bevananda Mustika.

b. Kutipan Tanggapan Department of Foreign Trade, Ministry of

Commerce, Thailand:

“As you know, the Indonesian Safeguards Committee (KPPI) has

altered its procedure by not directly dispatching the related

documents of the safeguards investigation to the governments of

foreign countries concerned. The DFT has recently recognized

the public notification of this initiation in the WTO’s official

website and it is, unfortunately, not possible for the DFT as well

as Thai exporters concerned to express their views or comments

in writing to KPPI as mentioned in the WTO’s public notification

without being provided more details on this matter. Therefore,

the DFT would like to seek your kind understanding on this

inadvertent matter and shall be highly obliged if KPPI can

urgently dispatch a copy of Notification of Initiation, the petition

lodged by PT. Bevananda Mustika (the petitioner), and any other

TIDAK RAHASIA





18

related documents (if any) so that the DFT can be granted more

substantial information prior to expressing its views on this

investigation.

The DFT also notices that there is no time limit for the interested

parties to make their views or comments known to KPPI. Due to

the reasons as mentioned above, the DFT hereby strongly hope

that KPPI will provide the DFT ampletime to express its views on

this safeguard investigation after receiving all related documents

from your side.”

Tanggapan KPPI:

Menjawab permintaan DFT Thailand, KPPI menyampaikan petisi

tidak rahasia dari PT. Bevananda Mustika, dan menyatakan “Any

interested parties could present their views during the whole

investigation process before the Investigating Authority present

the findings.”

c. Kutipan Tanggapan Ministry of International Trade and Industry,

Malaysia:

“Following the notification, Trade Practices Section of the

Ministry of International Trade and Industry, Malaysia has sought

clarification from KPPI regarding Malaysia’s status as regards

the investigation. We thank you for your email reply on 12

September 2011 in which you informed that Malaysia’s share of

imports in 2010 was 1.89%. According to Article 9.1 of the WTO

TIDAK RAHASIA





19

Agreement on Safeguards, safeguard measures shall not be

applied against a product originating in a developing country

member as long as its share of imports does not exceed 3%. In

view of this, we wish to seek your confirmation whether imports

from Malaysia are excluded from the investigation .”

Tanggapan KPPI:

“In accordance with Article 9.1 of the WTO Agreement on

Safeguards, safeguard measures shall not be applied against a

product originating from Malaysia, because the share of imports

does not exceed 3 per cent. I hope it clarifies the status of

Malaysia in the investigation.”

d. Kutipan Tanggapan Ministry of Industry and Trade, Jordan:

“In Jordan we are going under similar circumstances regarding

threat of injury with similar cases, Could you please provide us

information regarding the initial findings of the investigation and

how threat of a serious injury is assesed and evaluated.”

Tanggapan KPPI:

“The Investigating Authority assess and evaluates threat of a

serious injury on the basis of criteria as stipulated in Article 4 of

the WTO Agreement on Safeguards. As you are aware that

Article 4 provides obligation to the Investigating Authority to base

the determination of serious injury on objective evidence of

TIDAK RAHASIA





20

certain factors causing injury to the domestic industry

concerned.”

III. HASIL PENYELIDIKAN

1. Penentuan Barang Yang Diselidiki

a. Uraian dan Klasifikasi Barang

Semula penyelidikan yang dilakukan oleh KPPI adalah terhadap

barang yang sesuai dengan permohonan yang disampaikan oleh

Pemohon sebagaimana dimaksud pada Bab I Angka 1 laporan ini.

Namun, dalam proses penyelidikan, KPPI menemukan adanya sedikit

perbedaan antara uraian barang yang disampaikan oleh Pemohon

dimaksud dengan barang yang dihasilkan oleh Pemohon

sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPPI.

Oleh sebab itu, KPPI memutuskan bahwa Barang Yang Diselidiki

adalah:

“barang yang berbentuk kotak atau matras atau silinder yang terbuat

dari kawat besi atau baja, dengan diameter ketebalan paling kecil 2

mm sampai dengan paling besar 5 mm, yang dianyam dengan lilitan

ganda sehingga membentuk lingkaran heksagonal sebesar paling

kecil 50 mm sampai dengan paling besar 120 mm, yang disepuh atau

dilapisi dengan seng atau plastik/PVC, dengan nomor Harmonized

System (HS.) 7326.20.90.00”.

TIDAK RAHASIA





21

Berdasarkan penjelasan Badan Pusat Statistik kepada KPPI melalui

surat Nomor 06120.246, Tanggal 24 Agustus 2011: “HS

7326.20.90.00 adalah kode untuk 1 komoditi sehingga tidak ada

barang lain turunan dari HS 10 dijit tersebut.”

b. Spesifikasi Barang yang Diselidiki yang Diproduksi Pemohon

Dari penyelidikan KPPI diperoleh spesifikasi Barang Yang Diselidiki

yang diproduksi oleh Pemohon, sebagai berikut:

1) Berdasarkan bentuknya terdapat 3 (tiga) kategori barang yang

diproduksi Pemohon, yaitu kotak (Gambar 1); matras

(Gambar 2); dan silinder (Gambar 3).

Gambar 1: Kotak Gambar 2: Matras Gambar 3: Silinder

Sumber: Pemohon

2) Karakteristik Barang

3) Barang yang diproduksi Pemohon meliputi 2 (dua) jenis,

sebagaimana ilustrasi pada Gambar 4, sebagai berikut:

a) Barang Yang Diselidiki bergalvanis tebal; dan

b) Barang Yang Diselidiki bergalvanis tebal yang dilapisi

PVC.

TIDAK RAHASIA





22

Gambar 4: Jenis

Sumber: Pemohon

4) Proses Produksi Barang

Terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pembuatan Barang Yang

Diselidiki, yaitu:

a) Dari bahan baku, berupa kawat berlapis seng atau yang

dilapisi PVC, dianyam melalui mesin penganyaman,

sehingga menjadi berbentuk heksagonal (Gambar 5).

Gambar 5: Anyaman Heksagonal

Sumber: Pemohon

b) Sesuai dengan 3 (tiga) bentuk di atas, anyaman kawat

tersebut kemudian dipotong dengan mesin (shearing

machine), dengan tetap menjaga kualitas anyamannya,

TIDAK RAHASIA





23

untuk selanjutnya diteruskan ke dalam proses

pemasangan frame.

c) Setelah frame terpasang, anyaman kawat tadi diteruskan

ke proses perakitan sehingga menjadi berbentuk kotak,

silinder atau matras, dan untuk kemudahan

pendistribusiannya, barang yang diproduksi Pemohon

tersebut di-press dan dikemas.

5) Kegunaan Barang

Barang yang Diselidiki yang telah diisi dengan bebatuan atau

pemberat lainnya digunakan antara lain untuk penahan

longsor, penahan banjir, pencegah erosi di pinggir pantai,

pendukung proyek geotekstil, dan pendukung pembuatan

jembatan dan bendungan.

2. Lonjakan Jumlah Impor

a. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

1) Secara Absolut

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini, telah terjadi

lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut

selama Periode Penyelidikan, yaitu lonjakan jumlah barang

impor yang signifikan sebesar 191% di tahun 2008 di mana

jumlah impor mencapai 2.118.599 kg dibandingkan dengan

tahun 2007 yang hanya sebesar 726.971 kg. Walaupun ada

TIDAK RAHASIA





24

sedikit penurunan di tahun 2009 sebanyak 2% dibandingkan

tahun 2008, jumlah impor Barang Yang Diselidiki kembali

mengalami kenaikan menjadi 17% atau sebesar 2.089.417 kg

di tahun 2009 menjadi 2.426.131 kg di tahun 2010, dan terus

mengalami kenaikan secara signifikan sebesar 135% di tahun

2011 atau sama dengan 5.695.982 kg.

Tabel 1: Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Uraian Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Jumlah (Kg) 726.971 2.118.599 2.082.417 2.426.131 5.695.982

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

2) Secara Relatif

Selain telah terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang

Diselidiki secara absolut, jumlah impor Barang Yang Diselidiki

juga mengalami kenaikan yang signifikan secara relatif

terhadap produksi nasional, sebagaimana terlihat pada Tabel 2

dibawah ini.

Jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap

produksi nasional mengalami kenaikan selama Periode

Penyelidikan sebesar 35,80%. Pada tahun 2007 jumlah impor

Barang Yang Diselidiki sebesar 13,46% relatif terhadap

produksi nasional. Di tahun 2008 jumlah impor Barang Yang

Diselidiki mengalami kenaikan sebesar 35,62% relatif terhadap

TIDAK RAHASIA





25

produksi nasional dibandingkan tahun 2007. Meskipun di tahun

2009 jumlah impor Barang Yang Diselidiki relatif terhadap

produksi nasional menurun sebesar 3,97% tetapi secara relatif

jumlah impor kembali mengalami kenaikan menjadi 38,84% di

tahun 2010. Jumlah impor Barang Yang Diselidiki meningkat

tajam di tahun 2011 menjadi 103,62% dibanding tahun 2010.

Tabel 2: Impor Barang Yang Diselidiki Secara Relatif

Uraian Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

Impor Relatif ke Produksi Nasional

13,46% 35,62% 31,65% 38,84% 103,62%

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil olahan KPPI

Berdasarkan data dan informasi yang tertuang dalam Tabel 1 dan Tabel 2,

KPPI berkesimpulan bahwa telah terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang

Diselidiki secara sangat signifikan, baik secara absolut maupun secara relatif,

selama periode penyelidikan walaupun terjadi sedikit penurunan secara absolut

dan relatif terhadap produksi nasional pada tahun 2009. Lonjakan impor secara

absolut dan relatif terhadap produksi nasional terus mengalami kenaikan di

tahun 2011.

TIDAK RAHASIA





26

b. Perkembangan Tidak Terduga (Unforeseen Development)

Sebagaimana yang dilaporkan dan diterbitkan oleh Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2011, dalam beberapa

tahun terakhir ini di Indonesia telah terjadi bencana alam diluar

perkiraan manusia, misalnya tsunami, tanah longsor, banjir bandang,

gempa vulkanik dan tektonik, dan letusan gunung berapi. Bencana

alam yang terjadi diluar perkiraan manusia tersebut menyebabkan

peningkatan konsumsi nasional yang signifikan dari Barang Yang

Diselidiki, karena digunakan untuk konstruksi perbaikan maupun

pencegahan kerusakan lebih lanjut. Bencana alam yang tidak dapat

diduga terlebih dahulu menyebabkan peningkatan penggunaan

Barang Yang Diselidiki untuk kegiatan konstruksi perbaikan. Berbagai

bencana alam tersebut, terutama yang diakibatkan oleh perubahan

iklim, merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari dan memberikan

dampak terhadap berbagai segi kehidupan. Menurut Lembaga

Penerbangan dan Antariksa Nasional, dampak dari perubahan iklim

secara ekstrem antara lain adalah terjadinya kenaikan temperatur dan

pergeseran musim. Kenaikan temperatur menyebabkan terjadinya

pemuaian massa air laut dan kenaikan permukaan air laut. Naiknya

permukaan laut akan menggenangi wilayah pesisir, sehingga rentan

terhadap bencana alam berupa banjir di berbagai wilayah Indonesia.

Selain itu, penyimpangan iklim yang terjadi juga menimbulkan gejala

curah hujan yang tinggi, disamping peristiwa kekeringan yang

berkepanjangan. Dampak dari curah hujan yang cukup tinggi memicu

terjadinya gerakan tanah yang berpotensi menimbulkan bencana

alam, berupa tanah longsor.

TIDAK RAHASIA





27

3. Penentuan Kerugian Pemohon

a. Data Kerugian

Dalam rangka mencari bukti kerugian yang diklaim oleh Pemohon,

KPPI melakukan evaluasi terhadap semua data dan informasi terkait

dengan faktor yang relevan dengan kondisi Pemohon. Dalam hal-hal

tertentu, KPPI juga menyelidiki data dan informasi yang terkait

dengan Non-Pemohon. Selain itu, KPPI juga melakukan verifikasi

lapangan di tempat kegiatan produksi/usaha Pemohon.

b. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI dan verifikasi lapangan, data

dan informasi yang diperoleh adalah sebagaimana dimuat di dalam

Tabel 4 dan Tabel 5 di bawah ini. Adapun temuan KPPI adalah

sebagai berikut:

Tabel 4: Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, Pangsa Pasar Impor, Pangsa Pasar

Pemohon, dan Pangsa Pasar Non-Pemohon

No Uraian Satuan Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Konsumsi Nasional Indeks 100 148 160 143 199

2 Jumlah Impor Kg 726.971 2.118.599 2.082.417 2.426.131 5.692.982

3 Pangsa Pasar Impor

% Indeks 100 196 179 234 394

4 Pangsa Pasar Pemohon

% Indeks 100 91 94 80 53

5 Pangsa Pasar Non-Pemohon

% Indeks 100 75 77 77 52

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan Hasil Verifikasi KPPI

TIDAK RAHASIA





28

1) Berdasarkan data dan informasi pada Tabel 4 di atas, KPPI

berkesimpulan sebagai berikut:

a) Selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 terjadi

peningkatan konsumsi nasional Barang Yang Diselidiki

yaitu dari sebesar 100 poin indeks di tahun 2007, menjadi

sebesar 148 poin indeks di tahun 2008, dan menjadi

sebesar 160 poin indeks di tahun 2009. Namun demikian,

konsumsi nasional turun menjadi sebesar 143 poin indeks

di tahun 2010 dibanding tahun 2009. Di tahun 2011,

konsumsi nasional mengalami kenaikan dibanding tahun

2010 menjadi sebesar 199 poin indeks.

b) Selama periode yang sama jumlah impor Barang Yang

Diselidiki terus mengalami kenaikan, dengan

pengecualian terjadi sedikit penurunan pada tahun 2009.

Kenaikan yang sangat tajam terjadi di tahun 2011 yaitu

sebesar 135% dibandingkan tahun 2010.

c) Sementara jumlah impor Barang Yang Diselidiki

mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2010

dan 2011, pangsa pasar Pemohon secara tajam

mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011.

d) Sebagaimana terlihat pada Tabel 4 di atas, pangsa pasar

Non-Pemohon juga mengalami penurunan pada tahun

2010 dan 2011. Di sisi lain, pangsa pasar impor Barang

Yang Diselidiki mengalami kenaikan secara signifikan dari

TIDAK RAHASIA





29

tahun ke tahun, mulai dari tahun 2007 sampai dengan

tahun 2011.

Tabel 5: Data Kinerja Pemohon

No Uraian Satuan Tahun

2007 2008 2009 2010 2011

1 Penjualan Domestik Indeks 100 135 150 114 105

2 Produksi Indeks 100 116 135 112 100

3 Kapasitas Terpakai % Indeks 100 116 135 112 100

4 Persediaan (Stock) Indeks 100 79 69 88 94

5 Laba Indeks 100 83 119 76 72

6 Tenaga Kerja Indeks 100 106 104 96 90

7 Produktivitas Indeks 100 109 129 117 111

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

2) Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa:

a) Penjualan domestik Pemohon mengalami kenaikan dari

sebesar 100 poin indeks di tahun 2007 menjadi sebesar

150 poin indeks di tahun 2009, akan tetapi penjualan

domestik Pemohon mengalami penurunan yang sangat

signifikan menjadi sebesar 114 poin indeks di tahun 2010,

dan terus mengalami penurunan menjadi sebesar 105

poin indeks di tahun 2011.

b) Sejalan dengan penjualan domestik Pemohon, produksi

Pemohon mengalami kenaikan dari tahun 2007 sampai

dengan 2009, yaitu dari sebesar 100 poin indeks di tahun

2007, sebesar 116 poin indeks di tahun 2008, dan

TIDAK RAHASIA





30

sebesar 135 poin indeks di tahun 2009. Namun demikian,

produksi Pemohon mengalami penurunan menjadi

sebesar 112 poin indeks di tahun 2010 dan terus

menurun menjadi sebesar 100 poin indeks di tahun 2011.

c) Sesuai dengan perkembangan penjualan domestik dan

produksi Pemohon pada tahun 2007 sampai dengan

tahun 2009, kapasitas terpakai Pemohon mengalami

peningkatan, yaitu dari sebesar 100 poin indeks di tahun

2007, menjadi sebesar 116 poin indeks di tahun 2008,

dan sebesar 135 poin indeks di tahun 2009. Namun

demikian, di tahun 2010 dan 2011, kapasitas terpakai

Pemohon mengalami penurunan masing-masing menjadi

sebesar 112 poin indeks, dan menjadi sebesar 100 poin

indeks.

d) Sebagai hasil dari ketidakmampuan Pemohon untuk

meningkatkan penjualan domestik, maka persediaan

Pemohon mengalami kenaikan pada tahun 2010 dan

2011, meskipun persediaan Pemohon pada tahun 2008

dan 2009 mengalami sedikit penurunan.

e) Laba Pemohon terus mengalami penurunan dari

sebesar 100 poin indeks di tahun 2007 menjadi sebesar

72 poin indeks di tahun 2011, meskipun terjadi sedikit

kenaikan di tahun 2009. Selanjutnya, sekalipun penjualan

domestik Pemohon mengalami peningkatan di tahun 2008

sampai dengan tahun 2010, namun laba Pemohon terus

TIDAK RAHASIA





31

mengalami penurunan selama periode yang sama,

terutama dibandingkan dengan laba pada tahun 2007. Hal

tersebut dikarenakan Pemohon mengurangi margin laba

dalam penjualannya agar harga jual Pemohon dapat lebih

bersaing dengan barang impor.

f) Jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan Pemohon

mengalami penurunan di tahun 2010 dan di tahun 2011

dibanding tahun 2007, tahun 2008, dan tahun 2009.

g) Sejalan dengan tren penjualan domestik dan produksi

Pemohon pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010,

produktivitas Pemohon juga mengalami peningkatan di

tahun 2008, tahun 2009, dan tahun 2010, terutama

dibandingkan dengan tahun 2007. Tetapi, produktivitas

Pemohon selanjutnya mengalami penurunan sebesar 6

poin indeks di tahun 2011 dibandingkan tahun 2010.

3) Berdasarkan evaluasi atas informasi sebagaimana terlihat

pada Tabel 4 dan 5 di atas, KPPI sampai pada kesimpulan

sebagai berikut:

a) Di saat konsumsi nasional mengalami kenaikan dari

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, Pemohon

tidak dapat meningkatkan Penjualan domestik

terutama pada tahun 2010 dan tahun 2011. Namun di

sisi lain jumlah impor Barang Yang Diselidiki terus

mengalami kenaikan secara signifikan selama periode

TIDAK RAHASIA





32

yang sama, walaupun terjadi sedikit penurunan di tahun

2009.

b) Selain tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan

peningkatan konsumsi nasional yang berlangsung dari

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dengan

pengecualian pada tahun 2010 yang mengalami

penurunan, penjualan domestik Pemohon justru

mengalami penurunan selama periode tahun 2010 dan

tahun 2011, pada saat yang sama jumlah impor Barang

Yang Diselidiki mengalami peningkatan signifikan sebesar

135%.

c) Seiring dengan penurunan penjualan domestik, telah

terjadi penurunan pada produksi Pemohon, kapasitas

terpakai, tenaga kerja, dan produktivitas pada tahun

2010 dan 2011.

d) Sebagaimana diuraikan di atas, laba Pemohon terus

mengalami penurunan akibat Pemohon mengurangi

marjin laba dalam penjualannya. Hal ini dimaksudkan

agar Pemohon dapat bersaing dengan barang impor.

e) Mengingat hal-hal tersebut di atas terlihat bahwa

Pemohon mengalami penurunan terus-menerus dalam

laba dan penjualan domestik, sebagai akibat dari

lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki, KPPI

TIDAK RAHASIA





33

berkesimpulan bahwa Pemohon telah mengalami

ancaman kerugian serius.

IV. FAKTOR LAIN (OTHER FACTORS)

Dalam rangka menemukan apakah terdapat faktor selain lonjakan impor

Barang Yang Diselidiki yang menjadi penyebab ancaman kerugian serius yang

dialami Pemohon, KPPI juga melakukan analisa mengenai hal-hal sebagai

berikut:

1. Kapasitas Produksi

Dari data yang diperoleh KPPI, dipastikan bahwa kapasitas produksi

Pemohon cukup besar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi

nasional. Namun demikian, kapasitas terpakai Pemohon tidak dapat

dimaksimalkan karena ketidakmampuan Pemohon untuk

meningkatkan penjualan domestiknya. Oleh karena itu, kapasitas

produksi bukan merupakan faktor penyebab ancaman kerugian serius

yang dialami oleh Pemohon.

2. Persaingan Dengan Industri Dalam Negeri Non Pemohon

Berdasarkan data yang diperoleh KPPI sebagaimana diuraikan dalam

Tabel 4 di atas, Industri Dalam Negeri Non Pemohon tidak berkontribusi

terhadap kerugian yang dialami oleh Pemohon, karena industri lainnya

tersebut juga mengalami penurunan pangsa pasar.

TIDAK RAHASIA





34

3. Barang Lain yang juga Diproduksi Pemohon

Sebagaimana yang diuraikan pada Bab I Angka 3, selain Barang

Yang Diselidiki, Pemohon juga memproduksi chain link mesh, fencing

(kawat harmonika dan pagar), galvanized welded wire mesh, fencing

mesh, barbed wire (kawat duri), dan razor wire. Berdasarkan data-data

yang diterima dan diverifikasi oleh KPPI, kinerja Pemohon yang terkait

dengan produk-produk tersebut adalah baik. Dengan demikian ancaman

kerugian yang dialami oleh Pemohon dalam kaitannya dengan Barang

Yang Diselidiki bukan disebabkan oleh produk-produk lain tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sepanjang pengetahuan KPPI,

selain diakibatkan oleh lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki, tidak ada

faktor lain yang berkontribusi terhadap terjadinya ancaman kerugian serius

yang dialami oleh Pemohon.

V. HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT

Sebagaimana dimuat dalam Bab III di atas, KPPI memperoleh bukti bahwa

penurunan penjualan domestik Pemohon telah mengakibatkan tergerusnya

pangsa pasar Pemohon, dimana hal tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah

impor Barang Yang Diselidiki. Penurunan yang terus-menerus terjadi terhadap

penjualan domestik, diikuti dengan penurunan terhadap produksi, kapasitas

terpakai, laba, tenaga kerja, dan kenaikan persediaan.

TIDAK RAHASIA





35

Dengan demikian, KPPI memperoleh bukti yang kuat bahwa ancaman kerugian

serius telah dialami oleh Pemohon, dan hal itu semata-mata diakibatkan oleh

kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

VI. REKOMENDASI

1. Sehubungan dengan temuan bahwa Pemohon mengalami ancaman

kerugian serius sebagai akibat dari lonjakan jumlah impor Barang Yang

Diselidiki, sebagaimana disimpulkan dalam Bab VI di atas, KPPI

merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk

mengenakan Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa Bea Masuk

Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor “barang yang berbentuk

kotak atau matras atau silinder yang terbuat dari kawat besi atau baja,

dengan diameter ketebalan paling kecil 2 mm sampai dengan paling

besar 5 mm, yang dianyam dengan lilitan ganda sehingga membentuk

lingkaran heksagonal sebesar paling kecil 50 mm sampai dengan paling

besar 120 mm, yang disepuh atau dilapisi dengan seng atau plastik/PVC,

dengan nomor Harmonized System (HS.) 7326.20.90.00".

2. Mengingat saat ini kondisi Pemohon telah mengalami ancaman kerugian

serius, maka dikhawatirkan kondisi Pemohon menjadi lebih parah apabila

tidak segera diambil Tindakan Pengamanan Perdagangan berupa

pengenaan BMTP sebagaimana rekomendasi dalam Angka 1 di atas.

3. Untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon melakukan

penyesuaian agar dapat memulihkan kondisinya dari ancaman kerugian

TIDAK RAHASIA





36

serius yang dialaminya, KPPI merekomendasikan pengenaan BMTP

selama 4 tahun sebagai berikut:

Tabel 6: Rekomendasi Pengenaan BMTP

Periode BMTP

Tahun 1 Rp 18.511 per kilogram




4. Pengenaan BMTP sebagaimana dimaksud pada butir 3 dimaksudkan

untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melaksanakan

langkah-langkah penyesuaian, berdasarkan program sebagai berikut:

a. Pemberdayaan dan peningkatan upaya pemasaran, penjualan, dan

distribusi dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi nasional;

b. Perbaikan dan peningkatan layanan purna jual;

c. Peningkatan kapasitas produksi dengan cara melakukan perbaikan

mesin atau membeli mesin yang berkualitas, sehingga hasil yang

didapat lebih banyak, lebih baik kualitasnya, dan lebih hemat dalam

penggunaan energinya; dan

TIDAK RAHASIA





37

d. Penyelenggaraan pelatihan secara berkelanjutan dan penambahan

tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas dengan cara yang

lebih efisien dan menghasilkan kualitas barang yang lebih baik.

5. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor

34 Tahun 2011 Tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan dan

Tindakan Pengamanan Perdagangan jo. Pasal 2.2 dan Pasal 9.1 WTO

Agreement on Safeguards, KPPI merekomendasikan agar Tindakan

Pengamanan Perdagangan (Safeguard Measure) dikenakan atas

importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari negara manapun,

kecuali importasi dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 7.

TIDAK RAHASIA





38

Tabel 7: Daftar Negara-Negara yang Dikecualikan Dari BMTP

No Negara No Negara

1 Albania 59 Lesotho

2 Angola 60 Lithuania

3 Antigua, and Barbuda 61 Macao, China

4 Argentina 62 Madagascar

5 Armenia 63 Malawi

6 Bahrain, Kingdom of 64 Malaysia

7 Bangladesh 65 Maldives

8 Barbados 66 Mali

9 Belize 67 Mauritania

10 Benin 68 Mauritius

11 Bolivia, Plurinational State of 69 Mexico

12 Botswana 70 Moldova

13 Brazil 71 Mongolia

14 Brunei Darussalam 72 Morocco

15 Bulgaria 73 Mozambique

16 Burkina Faso 74 Myanmar

17 Burundi 75 Namibia

18 Cambodia 76 Nepal

19 Cameroon 77 Nicaragua

20 Cape Verde 78 Niger

21 Central African Republic 79 Nigeria

22 Chad 80 Oman

23 Chile 81 Pakistan

24 Chinese Taipei 82 Panama

25 Colombia 83 Papua New Guinea

26 Congo 84 Paraguay

27 Costa Rica 85 Peru

28 Côte d'Ivoire 86 Philippines

29 Croatia 87 Qatar

30 Cuba 88 Romania

TIDAK RAHASIA





39

No Negara No Negara

31 Djibouti 89 Rwanda

32 Dominica 90 Saint Kitts and Nevis

33 Dominican Republic 91 Saint Lucia

34 Ecuador 92 Saint Vincent & the Grenadines

35 Egypt 93 Saudi Arabia

36 El Salvador 94 Senegal

37 Fiji 95 Sierra Leone

38 Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)

96 Solomon Islands

39 Gabon 97 South Africa

40 Gambia 98 Sri Lanka

41 Georgia 99 Suriname

42 Ghana 100 Swaziland

43 Grenada 101 Tanzania

44 Guatemala 102 Thailand

45 Guinea 103 Togo

46 Guinea Bissau 104 Tonga

47 Guyana 105 Trinidad and Tobago

48 Haiti 106 Tunisia

49 Honduras 107 Turkey

50 India 108 Uganda

51 Israel 109 Ukraine

52 Jamaica 110 United Arab Emirates

53 Jordan 111 Uruguay

54 Kenya 112 Venezuela, Bolivarian Republic of

55 Korea, Republic of 113 Vietnam

56 Kuwait 114 Zambia

57 Kyrgyz Republic 115 Zimbabwe

58 Latvia

Jakarta, Agustus 2012

tidak rahasia laporan hasil penyelidikan tindakan pengamanan

Documents