tidak rahasia laporan hasil penyelidikan tindakan

TIDAK RAHASIA

LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS

“TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90”

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

(INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 9

Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected]

1

A. PENDAHULUAN

A.1 Permohonan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan

1. Pada tanggal 13 Agustus 2012, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

(KPPI) menerima permohonan dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu

Indonesia (APTINDO), untuk melakukan penyelidikan atas terjadinya lonjakan

impor Tepung Terigu yang menimbulkan kerugian bagi produsen tepung

terigu di Indonesia.

2. Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang disampaikan dalam

permohonan, KPPI menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk

memulai penyelidikan. Berdasarkan hal tersebut, KPPI memutuskan untuk

melakukan penyelidikan terhadap kenaikan volume impor tepung gandum,

kerugian yang dialami Pemohon, dan hubungan sebab-akibat antara kenaikan

volume impor dengan kerugian tersebut.

3. Pada tanggal 24 Agustus 2012, KPPI mengumumkan dimulainya

penyelidikan terhadap kenaikan volume impor Tepung Gandum melalui

surat kabar nasional Bisnis Indonesia dan menginformasikan melalui

siaran pers yang dimuat di website Kementerian Perdagangan pada

tanggal 28 Agustus 2012.

4. Pada tanggal yang sama, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis tentang dimulainya penyelidikan terhadap kenaikan volume impor

Tepung Gandum kepada Pemohon dan Gabungan Importir Nasional

Seluruh Indonesia (GINSI).

5. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ada 4 produsen tepung

gandum anggota APTINDO, yaitu PT. Berkat Indah Gemilang, PT. Golden

Grand Mills, PT. Lumbung Nasional Flour Mills, dan PT. Panganmas Inti

Persada, berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, karena

mengalami kesulitan serius dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya.

TIDAK RAHASIA






2

6. Untuk menghindari kerugian yang tidak dapat diperbaiki, pada tanggal 13

November 2012, KPPI menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk

Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap importasi tepung

gandum kepada Menteri Perdagangan RI.

7. Atas usul dari Menteri Perdagangan, pada tanggal 5 Desember 2012

Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

Nomor 193/PMK.011/2012 mengenai pengenaan BMTPS untuk importasi

tepung gandum ke Indonesia yang diberlakukan selama 200 hari,

terhitung sejak tanggal diundangkannya PMK tersebut.

8. Dari 19 produsen tepung gandum di indonesia, terdapat 9 produsen

tepung gandum anggota APTINDO yang menjawab dan menyampaikan

kuesioner. Namun, PT. Golden Grand Mills dan PT. Sriboga Raturaya

tidak bersedia diverifikasi sehingga dikeluarkan dari penyelidikan.

Sedangkan 10 produsen tepung gandum diluar anggota APTINDO tidak

menjawab kuesioner, sehingga dikeluarkan dari penyelidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, IDN hanya diwakili oleh 7 produsen

tepung gandum anggota APTINDO yang mewakili 86% dari total produksi

nasional industri Barang Yang Sejenis dan selanjutnya disebut sebagai

Pemohon.

9. Selain itu, pada tanggal 19 Desember 2012, KPPI juga meminta

penjelasan melalui kuesioner kepada 24 importir tepung gandum.

Hasilnya, hanya 3 importir yang menjawab dan menyampaikan kuesioner

untuk dijadikan sebagai data dan informasi penunjang penyelidikan.

TIDAK RAHASIA






3

A.2 Identitas Pemohon

Nama : Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO).

Alamat : Daniprisma Building, 4th Floor Jl. Sultan Hasanudin

No. 47-48 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12160.

Telp./Faks. : (021) 7205581 / (021) 7396505

E-mail : [email protected]

A.3 Barang yang Diproduksi oleh Pemohon

10. Pemohon memproduksi Barang Sejenis dengan Barang Yang Diselidiki

sebagaimana diuraikan dalam Bab D. Selain itu, Pemohon juga memproduksi

barang lain yaitu mie pasta, tepung industri, bran, dan pollard.

A.4 Pengumuman dan Notifikasi

11. Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang disampaikan dalam

permohonan, KPPI menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk

memulai penyelidikan. Tahapan penyelidikan selanjutnya yang terkait dengan

publikasi dan notifikasi adalah sebagai berikut:

a. Pemberitahuan dimulainya penyelidikan pada tanggal 24 Agustus 2012,

melalui pengumuman pada surat kabar nasional Bisnis Indonesia yang

dimuat pada tanggal 24 Agustus 2012 dan melalui Siaran Pers yang

dimuat dalam website Kementerian Perdagangan pada tanggal 28

Agustus 2012;

b. Pada tanggal yang sama, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara

tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Gabungan

Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI);

mailto:[email protected]

TIDAK RAHASIA






4

c. Pada tanggal 28 Agustus 2012, Pemerintah Republik Indonesia

menyampaikan notifikasi Article 12.1(a) kepada Committee on

Safeguards di World Trade Organization (WTO), perihal dimulainya

penyelidikan atas kenaikan volume impor Tepung Gandum ke Indonesia

yang merugikan Pemohon, dan telah disirkulasi oleh WTO pada tanggal 4

September 2012 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/19 (Lampiran 1);

d. Pada tanggal 27 November 2012, Pemerintah Republik Indonesia

menyampaikan notifikasi Article 12.4 kepada Committee on Safeguards di

WTO, perihal pemberitahuan akan dikenakannya BMTPS atas importasi

Tepung Gandum ke Indonesia, yang disirkulasi oleh WTO pada tanggal

5 Desember 2012 dengan nomor dokumen G/SG/N/7/IDN/1 (Lampiran 2);

e. Pada tanggal 13 Desember 2012, Pemerintah Republik Indonesia

menyampaikan suplemen notifikasi Article 12.1(a) kepada Committee on

Safeguards di WTO, perihal rencana dengar pendapat yang akan

diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2013, yang disirkulasi oleh

WTO pada tanggal 19 Desember 2012 dengan nomor dokumen

G/SG/N/6/IDN/19/Suppl.1 (Lampiran 3);

f. Pada tanggal 13 Desember 2012, Pemerintah Republik Indonesia

menyampaikan suplemen notifikasi Article 12.4 kepada Committee on

Safeguards di WTO, yang disirkulasi oleh WTO pada tanggal

19 Desember 2012 dengan nomor dokumen G/SG/N/7/IDN/1/Suppl.1

(Lampiran 4), perihal pengenaan BMTPS terhadap importasi Tepung

Gandum ke Indonesia yang mulai berlaku sejak tanggal 5 Desember 2012

berdasarkan PMK Nomor 193/PMK.011/2012;

TIDAK RAHASIA






5

g. Pada tanggal 3 Januari 2013, Pemerintah Republik Indonesia

menyampaikan notifikasi Article 12.5 kepada Council for Trade in Goods

di WTO, perihal hasil pelaksanaan konsultasi dengan negara eksportir

terbesar atas pengenaan BMTPS terhadap importasi Tepung Gandum

(Lampiran 5);

h. Pada tanggal 31 Mei 2013, Pemerintah Republik Indonesia

menyampaikan notifikasi Article 12.1(b) kepada Committee on

Safeguards di WTO, perihal hasil penyelidikan, yang disirkulasi oleh WTO

pada tanggal 5 Juni 2013 dengan nomor dokumen G/SG/N/8/IDN/15;

G/SG/N/10/IDN/15 (Lampiran 6).

A.5 Proporsi Produksi Pemohon

12. Berdasarkan hasil penyelidikan, total produksi Pemohon adalah sebesar 86%

dari total produksi nasional industri Barang Yang Sejenis. Sehingga Pemohon

dianggap mewakili Industri Dalam Negeri.

A.6 Periode Penyelidikan

13. Periode penyelidikan adalah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.

B. RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

14. Sebagaimana diatur berdasarkan Article 3.1 WTO Agreement on Safeguards,

selama masa penyelidikan, KPPI antara lain telah menyelenggarakan dengar

pendapat, dan memberikan kesempatan konsultasi dimana pihak yang

berkepentingan yaitu, Pemohon, negara eksportir, eksportir, dan importir,

dapat menyampaikan bukti dan tanggapan secara tertulis, yang terkait

dengan penyelidikan. Ringkasan dari beberapa tanggapan dan pandangan

yang disampaikan adalah sebagai berikut:

TIDAK RAHASIA






6

B.1 Pemohon

15. APTINDO selaku Pemohon menyampaikan klaim dalam rangka mengajukan

permohonan safeguards, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Alasan APTINDO mengajukan permohonan safeguards adalah

berdasarkan data impor sebagai berikut:

Tabel 1: Volume Impor Tepung Gandum Tahun 2008-2011

Volume: Ton

Tahun

2008 2009 2010 2011

530.914 645.010 775.534 680.125 Sumber: BPS

b. Harga jual tepung gandum impor di pasar domestik lebih murah jika

dibandingkan dengan biaya produksi tepung gandum Pemohon,

sehingga sebagian besar anggota APTINDO mengalami penurunan

keuntungan dari tahun ke tahun, bahkan beberapa produsen

mengalami kerugian serius dan terancam bangkrut dengan kondisi

yang sulit diperbaiki apabila tidak segera dikenakan tindakan.

B.2 Negara Eksportir

B.2.1. Turki

Pemerintah Turki menyampaikan tanggapan antara lain:

16. Petisi versi tidak rahasia Pemohon, data dan informasinya sangat tidak

memadai. Dalam petisi tidak ditemukan penjelasan mengenai perkembangan

tak terduga.

17. Tren impor secara keseluruhan tidak terlihat mengalami lonjakan impor yang

mendadak (sudden) dalam waktu dekat (recent), secara tajam (sharp), dan

signifikan selama periode penyelidikan.

TIDAK RAHASIA






7

18. Tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami dengan

lonjakan impor yang terjadi.

19. Perlu diselidiki alasan PT. ISM Bogasari turut serta dalam permohonan,

mengingat kondisi finansial perusahaan yang baik dalam industri tepung

gandum, selain itu alasan PT. Sriboga Raturaya tidak dimasukkan dalam data

konsolidasi petisi, dan meminta klarifikasi apakah data konsolidasi sudah

termasuk data kinerja PT. Golden Grand Mills.

20. Pengenaaan TPP akan menyebabkan langkanya produk tepung gandum

sehingga merugikan konsumen di Indonesia.

21. TPP akan memberikan dampak negatif terhadap perdagangan bilateral antara

Turki dan Indonesia, sehingga meminta kepada Indonesia untuk

menghentikan penyelidikan safeguards yang sedang berjalan tanpa adanya

pengenaan TPP.

22. Dasar usulan pengenaan TPP kurang jelas, level kuota yang diusulkan terlalu

rendah, dan tingkat tarif yang diusulkan masih terlalu tinggi.

23. Meminta klarifikasi besaran kuota yang dialokasikan kepada setiap negara

eksportir, metode perhitungan porsi kuota, metode perhitungan tingkat tarif,

dan mekanisme di Indonesia apabila pengenaan kuota diterapkan.

Tanggapan KPPI:

24. Menanggapi recital 16, data dan informasi yang disampaikan oleh Pemohon

untuk kepentingan pengajuan permohonan safeguards telah memenuhi

ketentuan WTO dan sudah cukup kuat sebagai bukti awal untuk dimulainya

penyelidikan. Dalam Notifikasi Article 12.1(b) dijelaskan bahwa peningkatan

volume impor pada tahun 2008-2010 atas Barang Yang Diselidiki adalah

peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, karena kenaikan volume impor

yang masuk ke Indonesia dengan harga di bawah biaya produksi Pemohon.

TIDAK RAHASIA






8

Hal ini mengancam keberlangsungan beberapa perusahaan anggota

Pemohon, dan mengakibatkan penurunan keuntungan yang tajam.

25. Menanggapi recital 17, pada kasus US —Pipe Line, Panel menyatakan

bahwa kata ―recent‖ mengandung arti analisa retrospektif (analisa dengan

melihat masa lampau)", tetapi analisa tersebut bukan berarti harus dilakukan

terhadap kondisi impor pada tahun dikeluarkannya hasil penyelidikan. Hal

tersebut juga tidak berarti bahwa analisa tersebut harus secara khusus

melihat kondisi impor pada tahun akhir periode penyelidikan. Panel juga

menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa impor harus

meningkat sampai dengan saat ini. Peningkatan impor dapat dilihat dari

tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak harus meningkat hingga tahun terakhir

pada periode penyelidikan atau tahun yang sama dengan saat dikeluarkannya

hasil penyelidikan.

26. Menanggapi recital 18, dalam Notifikasi Article 12.1(b), dinyatakan bahwa

peningkatan volume impor di tahun 2008 – 2010 merupakan akibat dari

masuknya impor dengan harga di bawah harga domestik, sehingga pangsa

pasar impor meningkat. Kemudian bila dilihat dari kondisi impor yang terjadi di

tahun 2011, Pemohon mengalami penurunan laba dan beberapa perusahaan

bahkan mengalami kerugian finansial, karena pangsa pasar impor masih

cukup besar untuk mempengaruhi harga tepung gandum di pasar Indonesia,

sehingga Pemohon tidak dapat menaikkan harga jual untuk menutupi biaya

produksi.

27. Menanggapi recital 19, telah disampaikan di dalam Notifikasi Article 12.1(b):

a. Yang mengajukan permohonan TPP adalah APTINDO yang anggotanya

9 perusahaan, dimana salah satu anggotanya adalah PT. ISM Bogasari.

b. PT. Sriboga Raturaya merupakan anggota APTINDO, namun perusahaan

tersebut tidak bersedia diverifikasi sehingga dikeluarkan dari data kinerja

konsolidasi.

TIDAK RAHASIA






9

c. Data kinerja PT. Golden Grand Mills masuk dalam data kinerja

konsolidasi. Namun, perusahaan tersebut menolak untuk dilakukan

verifikasi, sehingga KPPI memutuskan untuk mengeluarkan PT. Golden

Grand Mills dari penyelidikan.

28. Menanggapi recital 20, berdasarkan data yang diperoleh, kapasitas produksi

Pemohon sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tepung gandum

domestik.

29. Menanggapi recital 21, Berdasarkan ketentuan WTO, setiap negara anggota

berhak memberlakukan pengenaan TPP setelah dilakukan penyelidikan yang

sesuai dengan aturan WTO.

30. Menanggapi recital 22 dan 23, KPPI telah melakukan konsultasi atas hasil

penyelidikan dengan negara-negara eksportir terbesar termasuk Turki, dan

memberikan kesempatan kepada negara-negara tersebut termasuk Turki

untuk menyampaikan pendapat.

B.2.2. Sri Lanka

Pemerintah Sri Lanka menyampaikan tanggapan antara lain:

31. Tidak ada lonjakan volume impor, tidak ada bukti kerugian serius atau

ancaman kerugian serius, tidak ada hubungan kausal, tidak ada analisa

perkembangan yang tak terduga, dan tidak ada analisis faktor lain.

32. TPP yang akan dikenakan masih terlalu tinggi dan kuota yang dialokasikan

kepada Sri Lanka harus sesuai dengan ketentuan WTO. Selain itu, perlu

penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan kuota di lapangan apabila

TPP diberlakukan dalam bentuk kuota.

Tanggapan KPPI:

33. Tanggapan atas recital 31 telah disampaikan pada recital 24, 25, dan 26.

TIDAK RAHASIA






10

34. Menanggapi recital 32, telah dilakukan konsultasi atas hasil penyelidikan

dengan negara-negara eksportir terbesar termasuk Sri Lanka, dan

memberikan kesempatan kepada negara-negara tersebut termasuk Sri Lanka

untuk menyampaikan pendapat.

B.2.3. Ukraina

Pemerintah Ukraina menyampaikan tanggapan antara lain:

35. Pertanyaan mengenai Major proportion dari Pemohon.

36. Tidak ada lonjakan volume impor, tidak ada bukti kerugian, dan tidak ada

hubungan kausal.

Tanggapan KPPI:

37. Pemohon sudah memenuhi major proportion dengan mewakili 86% dari

total produksi nasional.

38. Tanggapan atas recital 36 telah disampaikan pada recital 25 dan 26.

B.2.4. Uni Eropa

Uni Eropa menyampaikan tanggapan antara lain:

39. Tidak ada peningkatan impor dalam waktu singkat, mendadak, menanjak

tajam dan signifikan, yang menyebabkan atau mengancam kerugian

serius.

40. Analisa perkembangan tidak terduga seharusnya dilakukan sebelum

penyelidikan dilaksanakan.

Tanggapan KPPI:

41. Tanggapan atas pertanyaan pada recital 39 telah disampaikan pada recital

25, serta di dalam Notifikasi Article 12.1(b).

42. Dalam kasus safeguards Amerika Serikat untuk produk baja, panel sepakat

bahwa Article 3 Agreement on Safeguards tidak mengharuskan otoritas

penyelidik untuk memberikan draft laporan temuan berkaitan dengan

TIDAK RAHASIA






11

unforeseen development kepada pihak yang berkepentingan sebelum laporan

temuan tersebut dipublikasikan.

B.2.5. Australia

Pemerintah Australia menyampaikan tanggapan antara lain:

43. Tidak ada peningkatan impor, perkembangan tak terduga, dan kerugian

serius. Ekspor Australia tepung gandum ke Indonesia telah berkurang secara

signifikan selama beberapa tahun terakhir.

44. BMTPS hanya dapat diambil di mana ada "keadaan darurat yang akan

menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki apabila tidak segera diberikan

perlindungan".

Tanggapan KPPI:

45. Tanggapan atas recital 43 telah disampaikan dalam recital 24, 25, dan 26.

46. Menanggapi recital 44, telah disampaikan di dalam Notifikasi Article 12.4

bahwa BMTPS diberlakukan karena beberapa produsen mengalami kesulitan

likuiditas, solvabilitas dan ketidaksehatan finansial.

B.2.6. Singapura

Pemerintah Singapura menyampaikan tanggapan antara lain:

47. Sebagai negara berkembang meminta dikecualikan dari pengenaan TPP

karena pangsa pasar impor tepung gandum-nya kurang dari 3%.

Tanggapan KPPI:

48. Sesuai dengan ketentuan WTO, negara berkembang yang memiliki pangsa

pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan TPP.

TIDAK RAHASIA






12

B.2.7. Meksiko

Pemerintah Meksiko menyampaikan tanggapan antara lain:

49. Tidak terdapat ekspor tepung gandum Meksiko ke Indonesia selama periode

2008-2011, serta meminta agar ekspor tepung gandum Meksiko dikecualikan

dari penerapan TPP.

Tanggapan KPPI:



B.2.8. Taiwan

Pemerintah Taiwan menyampaikan tanggapan antara lain:

51. Volume impor tepung gandum Indonesia dari Taiwan pada tahun 2011 kurang

dari 3% dari total impor, sehingga Taiwan meminta untuk dikecualikan dari

penyelidikan.

Tanggapan KPPI:



B.3 Perusahaan/Asosiasi Eksportir

B.3.1. Prima Ceylon (Private) Limited (PCL):

PCL menyampaikan tanggapan antara lain:

53. Tidak terbukti adanya peningkatan impor, kerugian serius dan/atau hubungan

antara kerugian serius dengan peningkatan impor. Selain itu, petisi tidak

memberikan informasi mengenai unforeseen developments.

Tanggapan KPPI:

54. Tanggapan atas recital 53 telah disampaikan dalam recital 24, 25 dan 26.

TIDAK RAHASIA






13

B.3.2. Central Anatolian Exporters Union (OAIB)

55. OAIB menyampaikan tanggapan antara lain:

a. Tidak adanya bukti yang cukup dari peningkatan impor, kerugian

serius/ancaman kerugian serius, dan atau hubungan kausal antara

kerugian serius yang dialami dengan peningkatan impor.

b. Elemen terpenting yang mendasari kenaikan volume impor berdasarkan

yurisprudensi WTO Appellate Body dalam kasus Argentina Footwear

adalah recent, sudden, sharp, and significant.

c. Ketentuan WTO mengharuskan adanya analisis unforeseen

developments dalam kaitannya dengan peningkatan impor, persyaratan

yang ketat untuk pengenaan tindakan pengamanan, serta jaminan ketat

untuk keadilan dan transparansi.

Tanggapan KPPI:


.

B.3.3. Manildra Pty. Ltd.:

Manildra menyampaikan tanggapan antara lain:

57. Penyelidikan harus dihentikan tanpa pengenaan tindakan karena tidak ada

lonjakan volume impor, tidak ada bukti kerugian serius atau ancaman

kerugian serius, tidak ada hubungan kausal, dan tidak ada analisa

perkembangan yang tak terduga.

58. BMTPS hanya dapat diambil apabila ada "keadaan darurat yang akan

menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki apabila tidak segera diberikan

perlindungan."

Tanggapan KPPI:


TIDAK RAHASIA






14

60. Menanggapi recital 58, telah disampaikan di dalam Notifikasi Article 12.4 yang

disirkulasikan di WTO Committee on Safeguards bahwa BMTPS diberlakukan

karena beberapa produsen mengalami kesulitan likuiditas, solvabilitas dan

ketidaksehatan finansial.

B.4 Importir

B.4.1. Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT)

GPMT menyampaikan tanggapan antara lain:

61. TPP akan berdampak pada kenaikan harga pakan ikan, yang akan

berpengaruh terhadap biaya produksi budidaya ikan dan udang. Hal

tersebut dapat menyebabkan penurunan daya saing usaha perikanan

Indonesia. Diharapkan APTINDO dapat menyediakan tepung gandum

untuk pakan sesuai dengan spesifikasinya dengan harga yang bersaing

sehingga anggota GPMT tidak tergantung dari impor.

Tanggapan KPPI:

62. APTINDO telah menyampaikan kesanggupannya untuk memenuhi

permintaan GPMT apabila TPP diterapkan. Berdasarkan data yang diperoleh

KPPI, kapasitas produksi Pemohon sudah lebih dari cukup untuk memenuhi

kebutuhan tepung gandum domestik, meskipun tidak ada importasi tepung

gandum ke Indonesia.

B.4.2. PT. Prakarsa Alam Segar

Prakarsa Alam Segar menyampaikan tanggapan antara lain:

63. Penerapan safeguards supaya dapat ditinjau kembali oleh karena

perusahaan tersebut lebih banyak melakukan kegiatan impor dari Negara

Srilanka dan Australia.

TIDAK RAHASIA






15

Tanggapan KPPI:

64. Rekomendasi pengenaan safeguards dilakukan berdasarkan hasil

penyelidikan KPPI dan telah dilakukan verifikasi data ke lapangan.

B.4.3. PT. Olaga Food

Olaga Food menyampaikan tanggapan antara lain:

65. Tidak mendukung adanya pengenaan BMTPS tepung gandum sebesar

20% karena akan memacu ekspansi dan pembangunan pabrik

penggilingan tepung gandum di dalam negeri.

Tanggapan KPPI:

66. Tanggapan atas recital 65 telah disampaikan dalam recital 64.

C. KONSULTASI DENGAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

67. Berdasarkan Agreement on Safeguards, KPPI menyediakan kesempatan

untuk melakukan konsultasi kepada negara eksportir pemasok utama

tepung gandum di Indonesia terkait hasil temuan KPPI atas penyelidikan

kenaikan volume impor Barang Yang Diselidiki, yang telah disampaikan

melalui Notifikasi hasil temuan penyelidikan sesuai dengan Article 12.1(b)

pada tanggal 31 Mei 2013. Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni

2013 yang dihadiri oleh Turki, Sri Lanka, Ukraina, Uni Eropa dan

Australia, yang pada kesempatan tersebut menyampaikan tanggapan dan

pandangannya.

68. Selanjutnya KPPI mengirimkan surat kepada Negara-negara pemasok

tepung gandum terbesar ke Indonesia pada tanggal 13 Juni 2013 perihal

opsi usulan pengenaan TPP atas importasi tepung gandum.

69. Berdasarkan permintaan pihak terkait, KPPI memberikan kesempatan

untuk menyelenggarakan konsultasi bilateral dengan negara-negara

TIDAK RAHASIA






16

pemasok tepung gandum terbesar ke Indonesia yaitu Turki, Sri Lanka,

dan Ukraina, yang diberikan waktu pada tanggal 19-21 Juni 2013.

70. Berdasarkan permintaan Negara Australia, KPPI juga memberikan

kesempatan untuk menyelenggarakan konsultasi bilateral dengan

Australia pada tanggal 18 Juni 2013, perihal usulan pengenaan TPP atas

importasi tepung gandum.

71. Hasil sementara dari konsultasi bilateral adalah pemilihan opsi dari

kombinasi kuota dan tarif sebagai bentuk pengenaan TPP atas importasi

Tepung Gandum.

72. Setelah dilakukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan

menimbang tidak memungkinkannya untuk pengenaan TPP dengan

bentuk opsi kombinasi kuota dan tarif, maka KPPI pada tanggal

13 Agustus 2013 mengirimkan surat kepada negara pemasok utama,

mengenai opsi usulan pengenaan TPP atas importasi Tepung Gandum

yang memungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia, yaitu berupa tarif

atau kuota.

73. KPPI memberikan kembali kesempatan untuk menyelenggarakan

konsultasi bilateral dengan Negara Turki yang diberikan waktu pada

tanggal 28 Agustus dan 27 September 2013, dan Negara Sri Lanka yang

diberikan waktu pada tanggal 19 Juli dan 16 September 2013, perihal opsi

usulan pengenaan TPP atas importasi Tepung Gandum berupa tarif atau

kuota, serta mekanisme teknis apabila pengenaan TPP atas importasi

Tepung Gandum adalah berupa kuota.

TIDAK RAHASIA






17

D. HASIL PENYELIDIKAN

D.1 Barang Yang Diselidiki

D.1.1. Uraian Barang

Tabel 2. Uraian Barang dan Nomor HS berdasarkan BTKI 2012.

NOMOR HS URAIAN BARANG

1101.00.10 Tepung Gandum

1101.00.10.10 Tepung Gandum, Telah Difortifikasi

1101.00.10.90 Tepung Gandum, Lain-Lain

74. Penyelidikan dilakukan terhadap tepung gandum yang telah difortifikasi dan

tepung gandum lainnya dengan nomor HS. 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90.

D.1.2. Klasifikasi Tarif

Tabel 3. Klasifikasi Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki

Nomor HS TARIF 2008 2009 2010 2011

1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90

MFN 0 5 5 5

AFTA 0 0 0 0

AANZ-FTA 5 5 5 3 Sumber: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kemenkeu RI

75. Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa tarif bea masuk MFN untuk

tepung gandum pada tahun 2011 adalah sebesar 5%, sedangkan untuk AFTA

sebesar 0%, dan AANZ-FTA sebesar 3%.

D.1.3. Spesifikasi Barang Yang Diselidiki

76. Dari penyelidikan KPPI diperoleh spesifikasi tepung gandum yang diproduksi

oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

a. Tepung gandum fortifikasi adalah tepung yang dibuat dari endosperma biji

gandum dengan penambahan zat dan vitamin antara lain besi (Fe), seng

(Zn), vitamin B1, vitamin B2, dan asam folat.

TIDAK RAHASIA






18

b. Tepung gandum non fortifikasi adalah tepung yang dibuat dari

endosperma biji gandum namun tidak diberikan tambahan zat/vitamin

untuk pakan ternak.

D.1.4. Bahan Baku

77. Bahan baku Tepung Gandum yang diproduksi oleh Pemohon adalah biji

gandum yang berasal dari Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan India.

Hampir tidak ada penghasil gandum di Indonesia sehingga Pemohon harus

melakukan impor.

D.1.5. Proses Produksi Barang Yang Diselidiki

78. Proses pengolahan gandum menjadi tepung gandum dibagi dalam 2 proses,

yakni proses pembersihan dan penggilingan. Pada proses pembersihan,

gandum dibersihkan dari kotoran seperti debu, kerikil, dan biji-biji lain selain

gandum. Setelah itu dilakukan proses penambahan air (dampening) agar

gandum memiliki kadar air yang diinginkan. Proses kedua adalah

penggilingan (milling) yang meliputi proses breaking, reduction, sizing, dan

tailing. Prinsip proses penggilingan adalah memisahkan endosperm dari

lapisan kulit. Selama proses penggilingan dihasilkan produk-produk samping

seperti pollard, bran, dan tepung industri. Tujuan dari tahap penggilingan ini

untuk memperoleh hasil ekstraksi yang tinggi dengan kualitas tepung yang

baik.

TIDAK RAHASIA






19

D.1.6. Jalur Distribusi Pemasaran

Bagan 1: Alur Distribusi Tepung Gandum

Sumber: Pemohon

79. Jalur distribusi yang dilakukan oleh produsen Pemohon, dilakukan melalui 2

(dua) mata rantai jalur distribusi besar sebagaimana tercantum dalam

bagan 1, yaitu:

a. Barang Yang Diselidiki didistribusikan langsung kepada distributor besar

atau diserap oleh industri skala besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

b. Barang Yang Diselidiki masuk dalam gudang-gudang distributor, dan

didistribusikan kepada grosir atau UKM. Dari grosir didistribusikan

kembali untuk dikonsumsi oleh UKM lainnya, industri rumah tangga, atau

konsumsi rumah tangga.

PRODUSEN

LOKAL

INDUSTRI

PENGGUNA

DISTRIBUTOR

INDUSTRI

UKM

GROSIR

UKM RETAIL

TIDAK RAHASIA






20

D.1.7. Kegunaan Barang

Berdasarkan Kegunaan Barang yang diselidiki, tepung gandum dibedakan

menjadi :

80. Tepung gandum yang telah difortifikasi dengan HS. 1101.00.10.10.

Kegunaan dari tepung gandum yang difortifikasi dibedakan berdasarkan

kadar protein yang menentukan tingkat glutennya. Gluten memiliki sifat

mampu memberikan kekenyalan pada tekstur makanan yang dibuatnya.

Adapun pengelompokan tepung gandum yang telah difortifikasi berdasarkan

kegunaannya adalah sebagai berikut:

a. Tepung Gandum Protein Tinggi

Tepung gandum jenis ini mempunyai kadar protein yang paling tinggi

dengan kandungan proteinnya mencapai 11-13%. Jenis tepung ini

paling cocok digunakan dalam pembuatan roti.

b. Tepung Gandum Protein Sedang

Tepung gandum jenis ini mempunyai kadar protein 8-10%, sedikit

lebih rendah dibandingkan dengan tepung gandum jenis hard wheat.

Tepung ini cocok digunakan dalam pembuatan aneka cake, bolu dan

kue basah lainnya.

c. Tepung Gandum Protein Rendah

Tepung gandum jenis ini mempunyai kadar protein paling rendah yaitu

sekitar 6-8%. Tepung ini cocok digunakan dalam pembuatan kue yang

renyah, seperti biskuit atau keripik.

81. Tepung gandum selain yang telah difortifikasi dengan HS.1101.00.10.90 pada

umumnya digunakan sebagai bahan baku untuk produksi pakan ternak.

TIDAK RAHASIA






21

D.2 Impor

D.2.1. Impor Absolut

Tabel 4. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Uraian Tahun

2008 2009 2010 2011

Jumlah (Ton) 530.914 645.010 775.534 680.125

Peningkatan (%) 21,5 20,2 (12,3)

Tren (%) 10

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

82. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 4 di atas, telah terjadi kenaikan volume

impor Barang Yang Diselidiki, sebesar 21,5% dari tahun 2008 ke tahun 2009,

dan sebesar 20,2% dari tahun 2009 ke tahun 2010, meskipun terjadi

penurunan sebesar 12,3% dari tahun 2010 ke tahun 2011. Secara

keseluruhan, tren kenaikan volume impor pada periode penyelidikan tahun

2008 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar 10%.

D.2.2. Pangsa Pasar Impor Tiga Negara Terbesar

Tabel 5. Pangsa Pasar Impor Tiga Negara Terbesar

Uraian Negara S.O.I 2008 (%) S.O.I 2011 (%)

Turki 42,8 57,0

Sri Lanka 11,5 30,5

Ukraina 0,2 4,6

Negara Lainnya 45,5 7,9 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah.

83. Berdasarkan pada tabel 5, pangsa pasar ketiga negara pengekspor Tepung

Gandum terbesar ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat

dari tahun 2008 ke tahun 2011.

TIDAK RAHASIA






22

D.2.3. Pangsa Pasar Impor Negara Lainnya

Tabel 6. Pangsa Pasar Impor Negara Lainnya

Pada Tahun 2011

Uraian Negara S.O.I 2011 (%)

Belgia 3,26

Australia 2,19

Jepang 0,63

Singapura 0,60

Malaysia 0,49

Argentina 0,47

India 0,09

Vietnam 0,04

Polandia 0,02

Federasi Rusia 0,02

Korea Selatan 0,01

Spanyol 0,01

Republik Rakyat Cina 0,01 Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

84. Negara berkembang dengan pangsa pasar dibawah 3% pada tahun 2011

adalah Singapura, Malaysia, Argentina, Vietnam, Korea Selatan, dan

Republik Rakyat Cina. Secara keseluruhan pangsa pasar Negara

berkembang yang dibawah 3% adalah kurang dari 9%, sehingga apabila TPP

diterapkan, negara-negara tersebut dikecualikan dari TPP sesuai ketentuan

WTO.

D.3 Kerugian

85. KPPI memeriksa semua data dan informasi yang tersedia terkait kondisi

aktual industri dalam negeri. Selain itu, dilakukan verifikasi lapangan terhadap

kinerja industri dalam negeri pada bulan November-Desember 2012.

TIDAK RAHASIA






23

D.3.1. Konsumsi Nasional

Tabel 7. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, dan Pangsa Pasar

No. Uraian Satuan Tahun

2008 2009 2010 2011

1 Konsumsi Nasional Indeks 100 111 119 133

2 Jumlah Impor Ton 530.914 645.010 775.534 680.125

3 Pangsa Pasar Impor %

Indeks 100 109 122 96

4 Pangsa Pasar Industri Dalam Negeri

% Indeks

100 98 96 101

Sumber: BPS dan APTINDO

86. Selama Periode Penyelidikan konsumsi nasional telah mengalami tren

peningkatan sebesar 9,7%. Pada tahun 2011, konsumsi nasional meningkat

sebesar 14 poin indeks dibandingkan dengan tahun 2010. Di lain pihak,

pangsa pasar Industri Dalam Negeri mengalami penurunan sampai dengan

tahun 2010 walaupun pada tahun 2011 terjadi peningkatan.

87. Selama Periode Penyelidikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki telah

mengalami kenaikan, yaitu dengan tren sebesar 10%. Walaupun pada tahun

2011 jumlah impor mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010,

namun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terjadi kenaikan volume

impor Barang Yang Diselidiki, dari sebesar 530.914 ton ditahun 2008 menjadi

645.010 ton ditahun 2009, dan menjadi 775.534 ton ditahun 2010;

88. Sehubungan dengan terjadinya kenaikan jumlah impor Barang Yang

Diselidiki, pangsa pasar impor mengalami peningkatan selama Periode

Penyelidikan, yaitu dengan tren sebesar 5%. Walaupun pada tahun 2011

pangsa pasar impor mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010,

namun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terjadi kenaikan pangsa

pasar impor Barang Yang Diselidiki, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 122

poin indeks; dan

TIDAK RAHASIA






24

89. Sebaliknya, pangsa pasar Industri Dalam Negeri mengalami penurunan

selama Periode Penyelidikan dengan tren sebesar 6%. Walaupun pada tahun

2011 pangsa pasar Industri Dalam Negeri mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2010, namun dari tahun 2008 sampai dengan

tahun 2010 terjadi penurunan pangsa pasar Industri Dalam Negeri, yaitu dari

100 poin indeks menjadi 96 poin indeks.

D.3.2. Kinerja

Tabel 8. Data Kinerja Pemohon

No Uraian Satuan Tahun

2008 2009 2010 2011

1 Penjualan

Domestik Indeks 100 108 120 133

2 Produksi Indeks 100 108 121 135

3 Kapasitas

Terpakai % Indeks 100 101 109 115

4 Laba Indeks 100 198 220 84

5 Tenaga

Kerja Indeks 100 99 98 102

6 Persediaan

(Stock) Indeks 100 194 343 497

7 Produktivitas Indeks 100 109 124 132

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

90. Penjualan domestik dan produksi mengalami peningkatan selama periode

penyelidikan dan pada periode yang sama kapasitas terpakai serta

produktivitas juga meningkat. Namun demikian, keuntungan Pemohon pada

tahun 2011 mengalami penurunan yang drastis yaitu sebesar 136 poin indeks

dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini disebabkan karena Pemohon

TIDAK RAHASIA






25

terpaksa menurunkan harga jualnya agar dapat bersaing dengan barang

impor yang dijual dibawah biaya produksi Pemohon;

91. Produksi Pemohon mengalami peningkatan selama periode penyelidikan,

namun Pemohon tidak dapat mengoptimalkan penjualan domestiknya

sehingga pada periode tersebut terjadi peningkatan persediaan dari 100 poin

indeks di tahun 2008 menjadi 497 poin indeks di tahun 2011;

92. Sesuai dengan perkembangan penjualan domestik dan produksi Pemohon

pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, kapasitas terpakai Pemohon

mengalami peningkatan dari 100 poin indeks pada tahun 2008 menjadi

sebesar 115 poin indeks di tahun 2011. Terjadinya peningkatan produksi yang

menyebabkan peningkatan kapasitas terpakai pada industri Pemohon selama

periode penyelidikan, bukan sepenuhnya disebabkan oleh adanya

peningkatan penjualan domestik. Dalam hal ini, selama periode tersebut

terdapat data persediaan yang meningkat cukup tajam dari 100 poin indeks

menjadi 497 poin indeks. Sehingga apabila jumlah persediaan tersebut

dikeluarkan dari perhitungan produksi, maka kapasitas terpakai industri

Pemohon hanya akan sebesar 54%, 53%, 56%, dan 57% selama periode

penyelidikan, yaitu sedikit di atas tingkat break even point industri tepung

gandum secara umum;

93. Hal yang dapat mendorong peningkatan kapasitas terpakai adalah

peningkatan penjualan domestik dan peningkatan pangsa pasar. Meskipun

konsumsi nasional meningkat sebesar 33% selama periode penyelidikan,

namun pangsa pasar industri dalam negeri cenderung stabil jika dibandingkan

antara tahun 2008 dengan 2011, bahkan pada 2009-2010 mengalami

penurunan. Sedangkan, selama periode tersebut volume impor meningkat

sebesar 21% selama 2008-2010 walaupun terjadi penurunan yang relatif

tajam pada tahun 2011. Dalam hal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa

barang impor lebih banyak mendapatkan keuntungan atas adanya

peningkatan konsumsi tepung gandum domestik, jika dibandingkan dengan

TIDAK RAHASIA






26

penjualan dari Pemohon yang peningkatannya relatif rendah. Selain itu dapat

juga disimpulkan bahwa peningkatan yang terjadi atas persediaan disebabkan

oleh adanya barang impor;

94. Terjadinya penurunan laba yang dialami pada tahun 2011 disebabkan oleh

ketidakmampuan Pemohon untuk menaikkan harga ketika terjadi peningkatan

harga bahan baku, dimana biaya produksi dalam negeri masih lebih tinggi jika

dibandingkan dengan harga barang impor;

95. Tenaga kerja Pemohon mengalami pengurangan dari tahun 2008 ke tahun

2010, dengan angka pengurangan sebesar 2,4% pada tahun 2009 dan 1,5%

pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun selanjutnya

pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 4,6% menjadi 102 poin

indeks;

96. Jika kita melihat kondisi impor, harga jual impor dari pemasok utama berada

di bawah biaya produksi Pemohon, bahkan ada yang hanya selisih sedikit di

atas biaya bahan baku. Melihat persaingan tersebut, dapat diambil

kesimpulan bahwa terjadi depresiasi harga pada penjualan domestik yang

menyebabkan penurunan laba tertinggi pada tahun 2011, karena produsen

domestik tidak dapat melakukan penyesuaian harga ke level yang dapat

menutupi kenaikan biaya bahan baku dan biaya investasi yang telah

dilakukan.

Tabel 9. Perbandingan Harga

Tahun Harga

Gandum Impor

Harga Tepung Gandum Impor Biaya Produksi Pemohon Per Unit

Harga Tepung Gandum Pemohon

Rata-rata

Turki Sri

Lanka Ukraina Australia Belgia

2008 100 189 169 202 187 216 206 172 197

2009 100 104 93 128 95 122 106 130 164

2010 100 125 112 147 111 159 132 134 179

2011 100 132 115 162 113 155 159 141 166 Sumber: Hasil Verifikasi KPPI dan BPS

TIDAK RAHASIA






27

97. Berdasarkan tabel 9 di atas, terlihat bahwa biaya produksi Pemohon per unit

lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga tepung gandum impor pada tahun

2009-2011, walaupun pada tahun 2008 biaya produksi Pemohon per unit

yaitu sebesar 172 poin indeks sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan

harga tepung gandum impor yaitu sebesar 189 poin indeks. Bahkan pada

tahun 2009 harga gandum impor lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga

tepung gandum impor dari Turki dan Ukraina.

D.3.3. Perkembangan Tidak Terduga

98. Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menurunkan tarif MFN secara

bertahap pada Barang Yang Diselidiki adalah dalam rangka membuka pasar

dan memberikan kesempatan industri dalam negeri untuk berkembang

sekaligus menjaga keamanan pasokan pangan. Kebijakan tersebut

mengakibatkan kenaikan volume impor tepung gandum. Namun, terjadinya

kenaikan volume impor tepung gandum tersebut disertai dengan harga jual di

pasar domestik di bawah biaya produksi Pemohon, sehingga menyebabkan

permintaan tepung gandum impor meningkat tajam, dimana hal ini tidak dapat

diduga sebelumnya. Peningkatan impor yang tajam tersebut mengancam

kelangsungan hidup sejumlah Industri Pemohon, serta menyebabkan

penurunan laba secara drastis dan/atau kerugian finansial terhadap

Pemohon.

E. FAKTOR LAIN

99. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 10, bahwa terjadi kelebihan kapasitas

pada industri dalam negeri, namun dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa kapasitas

terpakai mengalami peningkatan, dan kapasitas terpakai yang mengalami

peningkatan tersebut melebihi dari standar break even point untuk industri

komoditi yang sensitif seperti tepung gandum. Maka dapat disimpulkan bahwa

kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri bukan disebabkan oleh

TIDAK RAHASIA






28

ketidakmampuan Industri Dalam Negeri untuk dapat memenuhi kebutuhan

nasional, tetapi karena adanya barang impor yang mempengaruhi kinerja

keuangan Industri Dalam Negeri.

Tabel 10. Konsumsi Nasional dan Kapasitas Terpasang Pemohon

No. Uraian Volume (Indeks)

2008 2009 2010 2011

1 Konsumsi Nasional 100 111 119 133

2 Kapasitas Terpasang Pemohon

145 155 161 170

Sumber: Hasil verifikasi KPPI

100. Meskipun Pemohon sangat tergantung pada impor gandum yang harganya

berfluktuasi sesuai dengan penawaran dan permintaan di pasar internasional,

tetapi Pemohon dapat mengatasi hal tersebut dengan menggunakan forward

contract pembelian bahan baku dan manajemen pengendalian persediaan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, kerugian serius Pemohon

merupakan akibat dari lonjakan impor tepung gandum yang dijual di pasar

domestik dengan harga yang kadang-kadang berada di bawah harga bahan

baku, bukan disebabkan oleh ketergantungan pada impor gandum.

101. Persaingan antara Industri Dalam Negeri tidak menyebabkan penurunan

keuntungan Pemohon, namun penurunan keuntungan Pemohon lebih

disebabkan oleh tepung gandum yang berasal dari impor, yang dijual di pasar

domestik dengan harga di bawah biaya produksi Pemohon.

102. Harga produk industri hilir yang menggunakan tepung gandum sebagai bahan

baku, secara umum masih tetap stabil dengan permintaan yang meningkat.

Sehubungan dengan itu, tidak ada tekanan dari industri hilir tepung gandum

kepada produsen tepung gandum untuk menurunkan harga jual tepung

gandum. Sehingga tekanan harga dari industri hilir bukan merupakan

penyebab penurunan keuntungan dari Pemohon.

TIDAK RAHASIA






29

103. Berdasarkan recital 99-102, KPPI berpandangan bahwa tidak ada faktor lain

yang berkontribusi terhadap kerugian serius yang diderita oleh Pemohon, di

samping peningkatan volume impor dari Barang Yang Diselidiki.

F. RENCANA PENYESUAIAN STUKTURAL

104. Penyesuaian struktural yang akan dilakukan oleh Pemohon dengan adanya

pengenaan TPP adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan sistem pemantauan iklim dalam memprediksi pasokan

bahan baku gandum di seluruh dunia, serta memaksimalkan penggunaan

sistem forward contract dan manajemen pengendalian persediaan dalam

pembelian bahan baku, untuk mengatasi kelangkaan dan fluktuasi harga

gandum di pasar internasional.

b. Diferensiasi produk dengan cara memproduksi tepung gandum

sesuai dengan SNI tepung gandum khusus pakan ternak, guna

memenuhi kebutuhan industri pakan ternak di Indonesia.

c. Peningkatan keterampilan para pekerja dengan cara pelatihan-pelatihan

di internal maupun eksternal.

d. Melakukan investasi pembelian tongkang dan kapal penarik tongkang

untuk efisiensi biaya logistik biji gandum.

e. Menambah lokasi depo/gudang dalam rangka efisiensi biaya logistik dan

mempercepat waktu pendistribusian tepung gandum.

G. HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT

105. Meskipun Industri Dalam Negeri mampu meningkatkan produksi dan

penjualan domestik yang pada gilirannya juga meningkatkan kapasitas

terpakai dan produktivitas, namun justru terjadi penurunan keuntungan yang

TIDAK RAHASIA






30

cukup tajam dari tahun 2010 ke tahun 2011. Penurunan tersebut merupakan

akibat dari ketidakmampuan Industri Dalam Negeri untuk meningkatkan harga

jual, dengan terjadinya peningkatan biaya bahan baku. Dengan demikian,

terjadinya peningkatan kapasitas terpakai dan penjualan domestik tidak

diimbangi oleh peningkatan pendapatan. Di samping itu, terjadi peningkatan

yang cukup tajam pada persediaan karena ditahannya persediaan oleh

beberapa produsen yang mengharapkan adanya kenaikan harga.

106. KPPI telah menganalisa pengaruh penurunan laba ini yang disebabkan oleh

kondisi impor, walaupun volume impor tersebut menurun pada tahun 2011.

Sebagai catatan, tepung gandum merupakan komoditas dengan harga yang

bersifat sensitif dan ketersediaan impor dengan harga di bawah biaya

produksi Industri Dalam Negeri memiliki dampak negatif yang sangat

signifikan terhadap kinerja Pemohon. Walaupun, impor pada tahun 2011

menurun, namun pangsa pasar impor masih sangat signifikan dan bisa

berpengaruh terhadap perkembangan harga.

107. Berdasarkan pada tabel 7, pangsa pasar Industri Dalam Negeri terhadap

konsumsi nasional mengalami penurunan dari tahun 2008-2010, hal ini

disebabkan adanya peningkatan impor selama periode penyelidikan.

Meskipun terjadi sedikit peningkatan terhadap pangsa pasar Industri Dalam

Negeri pada tahun 2011, namun pada kenyataannya masih berdampak

negatif terhadap kinerja Pemohon, terbukti dengan tingginya tingkat

persediaan yang membebani Pemohon sebagaimana terlihat pada tabel 8.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan telah terjadi efek volume.

108. Dari 7 Industri Dalam Negeri, sebanyak 4 industri masih berada dalam kondisi

yang kritis meskipun BMTPS telah dikenakan. Seluruh manfaat yang

diperoleh selama pengenaan BMTPS tersebut, tidak sebanding dengan

besarnya kerugian yang dialami dan investasi yang telah dilakukan

sebelumnya.

TIDAK RAHASIA






31

109. Berdasarkan hasil temuan yang tercantum pada recital 105-108, KPPI

berpendapat bahwa terdapat bukti kuat adanya hubungan sebab-akibat

antara peningkatan volume impor Barang Yang Diselidiki dengan kerugian

serius yang diderita oleh Pemohon.

H. REKOMENDASI

110. Sehubungan dengan hasil penyelidikan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

a. Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

b. Terjadi kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri.

c. Adanya hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian

serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri.

111. Berdasarkan recital 110, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah

Republik Indonesia untuk mengenakan TPP terhadap impor ―Tepung

Gandum, dengan nomor HS. 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90".

Rekomendasi pengenaan TPP bisa berupa:

a. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), atau

b. Kuota.

112. Pengenaan TPP berupa tarif Bea Masuk atau Kuota akan memberikan

kesempatan kepada industri dalam negeri untuk meraih pangsa pasar

khususnya bagi industri tepung gandum yang baru beberapa tahun

beroperasi. Diusulkan jangka waktu pengenaan selama 2 tahun yang dirasa

cukup efektif untuk memulihkan kinerja industri dalam negeri sesuai dengan

penyesuaian struktural yang direncanakan.

TIDAK RAHASIA






32

113. Rekomendasi pengenaan TPP diusulkan sebagai berikut:

a. Alternatif Tarif

Tabel 11. Rekomendasi Pengenaan TPP berupa BMTP

Periode BMTP (%)

Tahun Pertama

(sejak tanggal dikeluarkannya PMK – 4 Desember 2013) 6

Tahun Kedua

(5 Desember 2013 – 4 Desember 2014) 4

b. Alternatif Kuota

Tabel 12. Rekomendasi Pengenaan TPP berupa Kuota

Periode Kuota (Ton)

Tahun Pertama

(sejak tanggal dikeluarkannya PMK – 4 Desember 2013) 200.000

Tahun Kedua

(5 Desember 2013 – 4 Desember 2014) 756.241

Tabel 13. Alokasi Kuota Negara-Negara Eksportir

Negara Pangsa Impor (%)

2011

Alokasi Kuota (Ton)

Tahun Pertama Tahun Kedua

Turki 57 114.000 431.057

Sri Lanka 31 62.000 234.435

Ukraina 5 10.000 37.812

Negara lainnya 7 14.000 52.937

TIDAK RAHASIA






33

Besaran alokasi kuota yang diberikan kepada negara eksportir adalah

berdasarkan pangsa impor Tepung Gandum tahun 2011, sebagaimana

tercantum dalam tabel 13. Alokasi kuota dengan sistem first come first serve

diberikan kepada negara lainnya diluar 3 negara eksportir terbesar.

114. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun

2011(PP 34/2011) dan Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards,

pengenaan TPP berupa BMTP maupun Kuota dikenakan terhadap semua

negara kecuali negara-negara berkembang dengan pangsa pasar impor

kurang dari 3% dari total volume impor, atau secara kolektif pangsa pasar

impor tidak melebihi 9%. Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP

dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari negara

manapun, kecuali importasi dari negara-negara yang tercantum dalam

Tabel 14.

TIDAK RAHASIA






34

Tabel 14: Daftar Negara-Negara yang Dikecualikan Dari TPP

No Negara No Negara

1 Albania 58 Kyrgyz Republic

2 Angola 59 Latvia

3 Antigua, and Barbuda 60 Lesotho

4 Argentina 61 Lithuania

5 Armenia 62 Macao, China

6 Bahrain, Kingdom of 63 Madagascar

7 Bangladesh 64 Malawi

8 Barbados 65 Malaysia

9 Belize 66 Maldives

10 Benin 67 Mali

11 Bolivia, Plurinational State of 68 Mauritania

12 Botswana 69 Mauritius

13 Brazil 70 Mexico

14 Brunei Darussalam 71 Moldova

15 Bulgaria 72 Mongolia

16 Burkina Faso 73 Morocco

17 Burundi 74 Mozambique

18 Cambodia 75 Myanmar

19 Cameroon 76 Namibia

20 Cape Verde 77 Nepal

21 Central African Republic 78 Nicaragua

22 Chad 79 Niger

23 Chile 80 Nigeria

24 China 81 Oman

25 Chinese Taipei 82 Pakistan

TIDAK RAHASIA






35

No Negara No Negara

26 Colombia 83 Panama

27 Congo 84 Papua New Guinea

28 Costa Rica 85 Paraguay

29 Côte d'Ivoire 86 Peru

30 Croatia 87 Philippines

31 Cuba 88 Qatar

32 Djibouti 89 Romania

33 Dominica 90 Rwanda

34 Dominican Republic 91 Saint Kitts and Nevis

35 Ecuador 92 Saint Lucia

36 Egypt 93 Saint Vincent & the Grenadines

37 El Salvador 94 Saudi Arabia

38 Fiji 95 Senegal

39 Former Yugoslav Republic of Macedonia

(FYROM)

96 Sierra Leone

40 Gabon 97 Singapore

41 Gambia 98 Solomon Islands

42 Georgia 99 South Africa

43 Ghana 100 Suriname

44 Grenada 101 Swaziland

45 Guatemala 102 Tanzania

46 Guinea 103 Thailand

47 Guinea Bissau 104 Togo

48 Guyana 105 Tonga

49 Haiti 106 Trinidad and Tobago

50 Honduras 107 Tunisia

51 India 108 Uganda

TIDAK RAHASIA






36

No Negara No Negara

52 Israel 109 United Arab Emirates

53 Jamaica 110 Uruguay

54 Jordan 111 Venezuela, Bolivarian Republic of

55 Kenya 112 Vietnam

56 Korea, Republic of 113 Zambia

57 Kuwait 114 Zimbabwe

Jakarta, November 2013

tidak rahasia laporan hasil penyelidikan tindakan

Documents