tinjauan yuridis tentang pencantuman klausula … anita maharatun 1.pdf · perjanjian kredit bank...

i

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA

EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

(Studi Kasus Bank Mandiri Kota Mataram)

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

untuk mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu hukum

Oleh :

NUR ANITA MAHRATUN

D1A014252

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2018

ii



(STUDI KASUS BANK MANDIRI KOTA MATARAM)

Oleh:

NUR ANITA MAHRATUN

D1A014252

Menyetujui,

Pembimbing Pertama, Pembimbing Kedua,

Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum. Rahmawati Kusuma, SH., M.H,.

NIP.19610610 198703 1 001 NIP.19830426 200812 2 004

iii

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI

PADA TANGGAL : .........................................................

Oleh :

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum. (______________________)

NIP.19610610 198703 1 001

Anggota I,

Rahmawati Kusuma, SH., M.H. (______________________)

NIP.19830426 200812 2 004

Anggota II,

Prof. Dr. H. Salim HS, SH., MS (______________________)

NIP.19600408198603 1 004

Mengetahui,

Muhammad Umar, SH., M.H.

NIP.19521231198403 1 104

iv

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISAHKAN OLEH FAKULTAS

HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

PADA TANGGAL : .......................................

Dekan,

Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum.

NIP.19621231198803 1 010

v

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan hidayah, rahmat, nikmat

beserta karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENCANTUMAN KLAUSULA

EKSONERASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS

BANK MANDIRI KOTA MATARAM) sebagai salah satu persyaratan akademis

dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas

Hukum Universitas Mataram.

Sholawat serta salam tak lupa dan selalu tercurahkan kepada junjungan

alam Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada isteri-isteri beliau, kepada para

sahabat dan semua kaum muslimin yang telah gigih memperjuangkan trgaknya

dakwah Islamiyah. Semoga mereka mendapat tempat yang baik disisi Allah SWT.

Dalam kesempatan ini pula penyusun tidak lupa mengucapkan terima

kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Lalu Husni, S.H., M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum

Universitas Mataram.

2. Bapak Muhammad Umar, SH., M.H., selaku ketua bagian Hukum Perdata

Fakultas Hukum Universitas Mataram.

3. Bapak Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Pertama

yang telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan masukan-

masukan yang sangat membangun bagi penyusun sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini.

vi

4. Ibu Rahmawati Kusuma, SH., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah

berkenan meluangkan waktunya dan memberikan masukan-masukan yang

sangat membangun bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi

ini.

5. Bapak Prof. Dr. H. Salim HS, SH., MS selaku Penguji yang telah berkenan

meluangkan waktunya dan memberikan masukan-masukan yang sangat

membangun bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada kedua orangtua tercinta Hasan dan Nurhaidah yang selalu

memberikan Do’a dan semangat kepada penyusun serta tidak pernah

bosan mendengarkan keluh kesah penyusun dalam menyelesaikan skripsi

ini.

7. Kepada saudara-saudaraku tersayang Nuraini, Sry Wahyuningsih, Andi

Wahyudin, Yuli Yanti, Bahrul Ulwan, dan Yaser Ainulhaq yang selalu

memberikan suntikan dana sehingga penyusun semangat untuk cepat

menyelesaikan skripsi ini.

8. Kepada keponakan-keponakanku yang lucu Intan, April, Naura, Rizky dan

Nabil yang selalu menghibur disaat penyusun harus menyelesaikan revisi-

revisi yang cukup melelahkan.

9. Kepada Nora Ningsih sahabat sekaligus saudara yang selalu perduli, selalu

tolongin, yang selalu semangatin, yang tidak pernah mengeluh disaat

minta bantuan, yang selalu ada disaat susah senang, yang paling ngerti dan

sahabat terbaik yang pernah ada.

vii

10. Kepada Rini Aryani Putri yang benar-benar banyak membantu penyusun

untuk menyelesaikan skripsi ini, yang selalu siap disaat penyusun butuh

bantuan, yang selalu selalu memberi semangat, dan selalu menghibur.

11. Kepada Nurmayanti Sundari yang selalu baik, yang kerjain apa-apa harus

selalu samaan, yang selalu ada, yang selalu menghibur dengan suara

ketawa menggelegarnya.

12. Kepada Rahmahwati Silvia Riani yang selalu menghibur dengan lawakan-

lawakan garingnya, yang selalu membantu dan yang selalu baik.

13. Kepada Nurul Aprianti yang begitu banyak memberikan masukan-

masukan dan motivasi, yang selalu memberi semangat dan yang selalu

banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada Ragil Ramadony suaminya Nora Ningsih yang baik hati tidak

sombong dan rajin menabung, yang selalu ada dan yang selalu tolongin.

15. Kepada anggota grup Ghibah Wining, Mba Intan, Yura, Mala yang selalu

memberikan semangat kepada penyusun.

16. Kepada bang Muh. Rasyddin dkk, yang sudah meluangkan waktunya,

yang sangat baik dan sabar memberikan informasi-informasi dan

masukan-masukan yang bersifat membangun dalam menyelesaikan skripsi

ini.

17. Kepada teman-teman seperjuangan FH-E Mega, Putri, Inang, Rimbun,

Risa, Icha, Dita, Nizia, Nindy, Eka, Ian, Yoyok, Reza, Raka dan teman-

teman lainnya yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.

viii

18. Kepada semua pihak yang turut membantu selesainya skripsi ini yang

tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh

dari kata sempurna, mengingat akan kemampuan dan keterbatasan penulis. Oleh

karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang bersifat

membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan hukum ini.

Mataram, Januari 2018

ix

RINGKASAN

Tinjauan Yuridis Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam

Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Bank Mandiri Kota Mataram)

Nur Anita Mahratun

D1A014252

Pembimbing pertama, Pembimbing Kedua,

Dr. Aris Munandar, SH., M.Hum. Rahmawati Kusuma,

SH., M.H.

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan kebutuhan

konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan salah satunya yaitu,

dalam bentuk kredit, mengingat modal yang dimiliki perusahaan atau perorangan

biasanya tidak mampu mencukupi dalam mendukung peningkatan usahanya atau

mencukupi kebutuhan lainnya.

Dalam perkembangannya kredit telah memberikan berbagai kemudahan

dalam lalu lintas ekonomi baik di desa maupun di kota, dalam bidang

perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan perumahan dan

pemukiman dan dalam lalu lintas pasar modal. Kredit memiliki peranan yang

sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena kredit merupakan penunjang

pembangunan dan merupakan urat nadi bagi para pengusaha. Hal tersebut selaras

dengan tujuan pemberian kredit di Indonesia adalah untuk mensukseskan

pembangunan, meningkatkan aktivitas perusahaan, memperoleh laba agar

kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Perjanjian kredit salah satu asasnya berlandaskan pada asas kebebasan

berkontrak. Dalam asas kebebasan berkontrak terkandung suatu pandangan bahwa

orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan

siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang ingin diperjanjikan dan

bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian, yang dimana hal ini pada

akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan bagi debitur.

Berdasarkan pengertian tersebut, berarti bahwa para pihak dapat membuat

perjanjian apa saja mengenai bentuk dan isinya, asal tidak bertentangan dengan

Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, seringkali substansi

perjanjian tersebut lebih menonjolkan hak-hak dari pihak kreditur yang cenderung

menguntungkan kreditur sehingga melemahkan pihak debitur. Hal ini dapat dilihat

bahwa dalam perjanjian kredit seringkali mencantumkan perjanjian baku

(standard contract) yang didalamnya terdapat klausula yang banyak mengalihkan

beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak

lawannya.

Namun perlu diketahui bahwa yang menjadi permasalahan dalam

perjanjian baku adalah bukan pada perjanjian baku, malainkan terdapatnya

perjanjian baku (standard contract) yang bersifat eksonerasi (klausula

eksonerasi).

x

Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tentu saja

bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan latar belakang

tersebut dapat dirumuskan masalah yaitu, “Akibat hukum terhadap perjanjian

kredit yang mencantumkan klausula eksonerasi dan bentuk perlindungan hukum

bagi debitur terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit

Bank Mandiri Kota Mataram”.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif-Empiris. Penelitian

normatif mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

perundang-undangan (law in books). Sedangkan penelitian empiris yaitu

penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung

penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit di Bank Mandiri

Kota Mataram menerapkan klausula eksonerasi yang dilarang dalam Pasal 18

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal

22 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa

Keuangan. Akibat hukum dari penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian

kredit bank di Bank Mandiri Kota Mataram, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata

tentang syarat sahnya perjanjian tidak memenuhi syarat ke empat mengenai causa

yang halal (unsur objektif) sebab isi perjanjian kreditnya mengandung klausula

eksonerasi yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang

berlaku sehingga menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum,

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen berakibat batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan dalam

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Demikian juga berdasarkan POJK Nomor

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan berakibat batal

demi hukum karena telah melanggar ketentuan dalam dan Pasal 22 ayat (3) POJK

Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

Perlindungan hukum bagi debitur atas penggunaan klausula eksonerasi

meliputi: Perlindungan preventif, yang bersifat mencegah permasalahan yang

mungkin timbul akibat ditandatanganinya perjanjian kredit bank, terdapat dalam

Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-undang Perbankan serta di Pasal 2 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan bersifat represif, perlindungan

yang diberikan terhadap debitur setelah terjadinya permasalahan dan bersifat

menanggulanginya. Terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa

antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di

lingkungan peradilan umum. Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian melalui badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan

menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen seta Bank Indonesia

menerbitkan peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi

Perbankan.

xi



(Studi Kasus Bank Mandiri Kota Mataram)

Nur Anita Mahratun

D1A014252

Fakultas Hukum

Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan bentuk

perlindungan hukum terhadap perjanjian baku yang mengandung klausula

eksonerasi dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Bank Mandiri Kota Mataram.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perjanjian kredit di Bank

Mandiri Kota Mataram mengandung klausula eksonerasi. Akibat hukum dari

penerapan klausula eksonerasi tersebut berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata,

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen serta Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) POJK Nomor

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan dapat berakibat

batal demi hukum. Perlindungan hukumnya berupa perlindungan hukum preventif

dan represif.

Kata kunci : perjanjian kredit, perjanjian baku, klausula eksonerasi

Juridical Review About Inclusion of Exoneration Clause in Bank Credit

Agreement (Case Study of Bank Mandiri of Mataram City)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of law and the form of legal

protection against standard agreements containing exoneration clauses in credit

agreements made by Bank Mandiri Mataram City. This research uses empirical

normative law research method.

The results showed that the credit agreement agreement in Bank Mandiri

Kota Mataram contains exoneration clause. The legal consequences of the

application of the exoneration clause under Article 1337 of the Civil Code, Article

18 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 8 Year 1999 on Consumer

Protection and Article 22 paragraph (1) and paragraph (3) POJK Number 1 /

POJK .07 / 2013 on Consumer Protection of Financial Services may be null and

void. Legal protection in the form of preventive and repressive legal protection.

Keywords : credit dealing, standard dealing, exoneration of clausal.

xii

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING ................................. ii

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI ........................................ iii

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN ........................................................... iv

KATA PENGANTAR ..................................................................................... v

RINGKASAN .................................................................................................. ix

ABSTRAK ....................................................................................................... xi

DAFTAR ISI .................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .............................................................................. 1

B. Perumusan Masalah....................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian........................................................................... 6

D. Manfaat Penelitian......................................................................... 7

E. Ruang Lingkup Penelitian ............................................................. 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Perjanjian Pada Umumnya ............................................. 9

a. Pengertian Perjanjian ............................................................. 9

b. Unsur-Unsur Perjanjian .......................................................... 11

c. Bentuk-bentuk Perjanjian ....................................................... 12

d. Asas-asas Hukum Perjanjian .................................................. 13

2. Tinjauan Perjanjian Baku pada umumnya .................................... 18

a. Pengertian Perjanjian Baku .................................................... 18

xiii

b. Ciri-ciri Perjanjian Baku ........................................................ 19

c. Macam-macam Perjanjian Baku ............................................ 19

3. Tinjauan Klausula Eksonerasi Pada Umumnya ............................ 20

4. Tinjauan Umum Tentang Kredit ................................................... 24

a. Pengertian Kredit .................................................................. 24

b. Unsur-unsur Kredit................................................................. 26

c. Tujuan dan Fungsi Kredit ...................................................... 26

d. Jenis-jenis Kredit .................................................................... 27

5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Debitur ..... 28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian .............................................................................. 30

B. Metode Pendekatan ....................................................................... 30

C. Jenis dan Sumber Data .................................................................. 31

D. Teknik Pengumpulan Data ............................................................ 32

E. Analisis Data ................................................................................. 33

BAB IV PEMBAHASAN

A. Akibat hukum terhadap perjanjian kredit bank yang

mencantumkan klausula eksonerasi .............................................. 34

B. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap pencantuman

klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit.................................. 52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.................................................................................... 69

B. Saran .............................................................................................. 71

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Setiap orang atau badan usaha yang berusaha meningkatkan

kebutuhan konsumtif dan produktif sangat memerlukan pendanaan salah

satunya yaitu, dalam bentuk kredit, mengingat modal yang dimiliki

perusahaan atau perorangan biasanya tidak mampu mencukupi dalam

mendukung peningkatan usahanya atau mencukupi kebutuhan lainnya.1

Masyarakat memiliki kebutuhan yang beragam, akan tetapi kebutuhan

itu tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah ketersediaan alat untuk

memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu bantuan permodalan atau

keuangan dari pihak kreditur sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat.

Dalam perkembangannya kredit telah memberikan berbagai

kemudahan dalam lalu lintas ekonomi baik di desa maupun di kota, dalam

bidang perdagangan, perhubungan, pengembangan usaha, pembangunan

perumahan dan pemukiman dan dalam lalu lintas pasar modal. Kredit

memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi karena

kredit merupakan penunjang pembangunan dan merupakan urat nadi bagi para

pengusaha. Hal tersebut selaras dengan tujuan pemberian kredit di Indonesia

adalah untuk mensukseskan pembangunan, meningkatkan aktivitas

1Mohammad Wisno Hamin, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank

sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko dalam Perjanjian Kredit Bank”, Jurnal

Lex Crimen,Vol. VI/No.1/Jan-Feb/2017, hlm. 46

2

perusahaan, memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin

dan dapat memperluas usahanya.2

Kata kredit berasal dari bahasa Latin creditus yang merupakan bentuk

past participle dari kata credere yang berarti to trust atau faith. Kata trust itu

sendiri berarti kepercayaan.3 Maksud dari kata kepercayaan bahwa si pemberi

kredit (kreditur) percaya kepada si penerima kredit (debitur) bahwa kredit

yang disalurkannya akan dikembalikan sesuai perjanjian dan syarat-syarat

yang telah disetujui bersama. Sedangkan bagi si penerima kredit (debitur)

sebagai penerima kepercayaan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan

(membayar kembali) kredit yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu

yang telah ditetapkan. Dengan demikian kredit merupakan usaha pemberian

bantuan permodalan atau keuangan berupa barang, jasa atau uang. Dalam

kredit para pihak yaitu kreditur dan debitur membuat perjanjian kredit yang

mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan

selama kredit tersebut berlangsung sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan.

Saat ini belum ada aturan yang lebih khusus yang mengatur perjanjian

kredit. Hukum perjanjian yang diterapkan dalam praktik hukum bagi

masyarakat Indonesia secara nasional pada saat ini, umumnya masih

mengandalkan hukum perjanjian sebagaimana yang termuat di dalam buku

2Rudyanti Dorotea Tobing, Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi

yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014, hlm. 14 3Ibid, hlm. 178

3

ketiga Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW).4 Oleh karena itu

dalam melakukan perjanjian kredit berpedoman pada Pasal 1338 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata yang memuat asas kebebasan berkontrak.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang

bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sifatnya universal

dan relevan hingga dewasa ini serta dikenal hampir dalam semua sistem

hukum di setiap negara. Di dalam asas kebebasan berkontrak terkandung

suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan

perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa

yang ingin diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat

perjanjian. Sekalipun asas kebebasan berkontrak diakui oleh KUH Perdata

hakikatnya banyak dibatasi oleh KUH Perdata itu sendiri, tetapi daya kerjanya

masih sangat longgar. Kelonggaran ini telah menimbulkan ketimpangan-

ketimpangan dan ketidakadilan bila para pihak yang membuat perjanjian tidak

sama kuat kedudukannya atau mempunyai bargaining position yang sama.5

Perjanjian kredit yang salah satu asasnya berlandaskan pada asas kebebasan

berkontrak pada akhirnya akan menimbulkan ketidakadilan bagi debitur.

Berdasarkan pengertian tersebut, berarti bahwa para pihak dapat

membuat perjanjian apa saja mengenai bentuk dan isinya, asal tidak

bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

4Ali Imron, Perubahan Keadaan dan Fungsi Iktikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian,

Cet.1, Bayumedia Publishing, Malang, 2008,hlm.2 5Rudyanti Dorotea Tobing, Op.cit, hlm.160

4

Namun, seringkali substansi perjanjian tersebut lebih menonjolkan hak-hak

dari pihak kreditur yang cenderung menguntungkan kreditur sehingga

melemahkan pihak debitur. Hal ini dapat dilihat bahwa dalam perjanjian

kredit seringkali mencantumkan perjanjian baku (standard contract) yang

didalamnya terdapat klausula yang banyak mengalihkan beban tanggung

gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya.

Menurut Ahmad Miru perjanjian baku adalah perjanjian yang

mengikat para pihak yang menandatanganinya, walaupun harus diakui bahwa

klausula yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban

tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya,

namun setiap kerugian yang timbul dikemudian hari akan tetap ditanggung

oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula perjanjian

tersebut, kecuali jika klausula tersebut merupakan klausula yang dilarang

berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.6 Namun perlu diketahui bahwa yang menjadi

permasalahan dalam perjanjian baku adalah bukan pada perjanjian baku,

malainkan terdapatnya perjanjian baku (standard contract) yang bersifat

eksonerasi (klausula eksonerasi).

Dalam praktiknya penggunaan perjanjian baku diikuti dengan adanya

pencantuman klausula eksonerasi biasanya berisi pengalihan tanggungjawab,

pembebanan tanggungjawab atau pembebasan tanggungjawab kreditur pada

debitur. Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan

6Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118

5

pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul

dari pelaksanaan perjanjian.7 Klausul tersebut meyebabkan hubungan hukum

antar para pihak seringkali melemahkan posisi debitur karena secara sepihak

kreditur sudah menyiapkan satu kondisi perjanjian dengan adanya perjanjian

baku, yang syarat-syaratnya secara sepihak ditentukan pula oleh pihak

kreditur.8

Klausula eksonerasi ini sesungguhnya diatur pula dalam KUH Perdata,

yaitu pada Pasal 1493 dan Pasal 1494 KUH Perdata.9 Di dalam Pasal 1493

menyatakan bahwa:

“Kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa, boleh

memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-

undang ini, bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual

tidak wajib menanggung apapun”.

Pasal 1494 KUH Perdata kemudian memberikan pembatasan, yaitu

bahwa:

“Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu

apa pun, ia tetap bertanggungjawab atas akibat dari suatu perbuatan yang

dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal”.

Berdasarkan ketentuan Pasal-pasal dalam KUH Perdata tersebut jelas

bahwa dalam KUH Perdata pun klausula yang isinya berupa pelepasan

tanggungjawab atau pengalihan tanggungjawab tidak boleh dibuat dan

dianggap batal.

7Nurjannah et. All., “Penerapan Klausul Eksonerasi dan Akibat Hukumnya dalam

Perjanjian Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama

Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn)”, USU Law Jurnal, Vol.4 No. 1, Januari 2014, hlm. 140 8Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. 4, Sinar Grafika,

Jakarta, 2014, hlm. 12 9Danty Listiawati, “Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan Perlindungan

Hukum Bagi Konsumen,” (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta), Surakarta, 2015, hlm. 128

6

Masalah perjanjian baku yang disertai dengan pencantuman klausula

eksonerasi memang mendapat perhatian yang cukup luas baik dari pemerintah

maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan posisi para pihak yang tidak

seimbang. Kedudukan para pihak yang tidak seimbang itulah yang

dimanfaatkan oleh pihak kreditur untuk membuat klausul yang memberatkan

konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis tentang Pencantuman Klausula

Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi kasus Bank Mandiri

Kota Mataram).

G. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang

mencantumkan klausula eksonerasi ?

2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap

pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit?

H. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin

dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang

mencantumkan klausula eksonerasi.

7

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang tepat bagi

debitur terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit.

I. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus sebagai

bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum

perdata dalam menganalisis permasalahan yang menyangkut tentang

pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit berdasarkan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2. Manfaat Praktis, dapat dijadikan acuan lebih lanjut bagi para praktisi

hukum (baik polisi, jaksa, hakim, lawyer/pengacara) dalam menganalisis

persoalan yang menyangkut tentang pencantuman klausula eksonerasi

dalam perjanjian kredit berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen.

J. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulis adalah hukum perdata sebagai

bagian dari studi umum hukum yang merupakan salah satu disiplin ilmu

pengetahuan. Di dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya

pembatasan yang tegas dan jelas terhadap objek maupun pokok

permasalahannya sehingga penelitian lebih terarah.

8

Pembatasan masalah dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis

tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Bank

(Studi kasus Bank Mandiri Kota Mataram)” dirumuskan untuk membahas hal-

hal yang berkaitan dengan akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang

mencantumkan klausula eksonerasi dan bentuk perlindungan hukum bagi

debitur terhadap pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit.

9

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

6. Tinjauan Perjanjian Pada Umumnya

e. Pengertian Perjanjian

Hukum kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu contracts.

Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan overeenkomst

(perjanjian).10

Pengertian perjanjian atau kontrak dalam Pasal 1313 KUH Perdata,

yaitu:

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Abdulkadir Muhammad mengungkapkan bahwa ketentuan Pasal

1313 KUH Perdata sebenarnya kurang begitu memuaskan, sehingga dalam

Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu:11

1) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui perumusan “satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih

lainnya”. Kata kerja “mengikat” sifatnya hanya datang dari satu pihak

saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling

mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak;

2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian

“perbuatan” termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa surat

kuasa (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige

daad) yang tidak mengandung suatu konsensus, seharusnya dipakai kata

“persetujuan”.

3) Pengertian perjanjian terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan

perkawinan, janji kawin yang diatur dalam lapangan hukum keluarga.

Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara kreditur dan debitur

dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh

10

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. 8, Sinar

Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 25 11

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,

hlm. 78

10

buku ketiga KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat

kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.

4) Tanpa menyebut tujuan. Dalam perumusan Pasal ini tidak dijelaskan

tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri

itu tidak jelas untuk apa.

Menurut R. Soeroso, perjanjian dapat diartikan dari Pasal 1313 ayat

(1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua

orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.12

Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah:

“Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat

hukum.”

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang

diartikan dengan perjanjian, adalah:

“Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata

sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata,

tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru yaitu:13

1) Tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;

2) Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak

antara para pihak;

3) Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Dalam praktiknya, para pihak dalam kontrak bukan hanya orang

perorangan yang membuat kontrak, tetapi termasuk juga badan hukum yang

merupakan subjek hukum.

12

R. Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi

Hukum, Ed. 1, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.4 13

Salim H.S, Op.cit, hlm. 26

11

Menurut Salim H.S, bahwa kontrak atau perjanjian merupakan:14

“Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek

hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek

hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum

yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai

dengan yang telah disepakatinya.”

f. Unsur-Unsur perjanjian

Unsur-unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak, yaitu:15

1) Ada pihak-pihak, minimal dua orang yang terdiri dari subjek hukum

berupa manusia kodrati dan badan hukum (recht person). Dalam hal

para pihak manusia, maka orang tersebut harus telah dewasa dan cakap.

2) Ada persetujuan antara para pihak berdasarkan kebebasan untuk

mengadakan tawar-menawar (bargaining) atau konsensus dalam suatu

perjanjian.

3) Ada satu atau beberapa tujuan tertentu yang ingin dicapai, yang tidak

boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum,

kebiasaan yang diakui masyarakat dan kesusilaan.

4) Ada prestasi yang harus dilaksanakan oleh satu pihak dan dapat dituntut

oleh pihak lainnya, begitu juga sebaliknya.

5) Ada bentuk tertentu, yang dapat dibuat secara tertulis dalam suatu akta,

autentik maupun di bawah tangan, bahkan dapat dibuat secara lisan.

6) Ada syarat-syarat tertentu menurut Undang-undang, agar suatu kontrak

yang dibuat menjadi sah.

Di dalam sistem common law, kontrak dimaknai sebagai persetujuan

(agreement) antara pihak satu yang membuat penawaran (offer) dan pihak

lainnya yang melakukan penerimaan atas penawaran tersebut (acceptance).

Tanpa adanya kesepakatan bersama (mutual assent), maka tidak ada

kontrak. Konsep ini sebenarnya sama dengan konsep kesepakatan berdasar

14

Ibid, hlm. 27 15

Muhammad Syaifuddin, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat,

Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Cet. II, CV. Mandar

Maju, Bandung, 2016, hlm. 22

12

hukum perjanjian Indonesia dan Belanda. Dengan konsep tersebut, bahwa

unsur utama dalam kesepakatan adalah penawaran dan penerimaan.16

g. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu

tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh

para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu

perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup

kesepakatan para pihak). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis sebagaimana

dikemukakan berikut ini.17

1) Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang

bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak

dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak

ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak

ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut

berkewajiban untuk mengajukan buktu-bukti yang diperlukan untuk

membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak

berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

2) Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para

pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata

hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan

tetapi kesaksian tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari

isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi

perjanjian. Namun, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang

harus membuktikan penyangkalannya.

3) Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta

notariel. Akta notariel adalah akta yang di buat di hadapan dan di

muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang

untuk itu adalah notaris, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini

merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang

bersangkutan maupun pihak ketiga.

16

Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian

Pertama), Cet. 2, FH. UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 67 17

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet. 9, Sinar Grafika, 2014, hlm.

166-167

13

h. Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas-asas kontrak yang terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata

yaitu sebagai berikut:

1) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal

1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-

undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan

kebebasan kepada para pihak untuk:18

a) Membuat atau tidak membuat perjanjian,

b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun,

c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan

d) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat

menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan

berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar (bargaining position) para

pihak yang seimbang. Dalam kenyataannya hal tersebut sulit jika

dikatakan tidak mungkin dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang

betul-betul seimbang atau sejajar. Pihak yang memiliki posisi tawar yang

lebih tinggi seringkali memaksakan kehendaknya. Dengan posisi yang

demikian itu, ia dapat mendikte pihak lainnya untuk mengikuti

kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian.19

18

Salim H.S, Op.cit, hlm.9 19

Ridwan Khairandy, Op.cit, hlm. 88

14

2) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat

(1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat

sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas

konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada

umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya

kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian

antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan

hukum Jerman. Di dalam hukum Germani tidak dikenal asas

konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian

formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan

dilaksanakan secara nyata (kontan dalam hukum Adat). Sedangkan yang

disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan

bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta di

bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah contractus verbis

literis dan contractus innominat. Yang artinya bahwa terjadinya

perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas

konsensualisme yang dikenal dalam KUH Perdata adalah berkaitan

dengan bentuk perjanjian.20

Asas konsensualisme ini berkaitan dengan penghormatan

martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak

20

Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyususnan Kontrak, Op.cit, hlm.10

15

peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “een

man een man, een word een word, yang maksudnya dengan

ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan

martabatnya sebagai manusia.21

3) Asas Pacta Sunt Servanda

Dasar teoritik mengikatnya kontrak bagi para pihak yang

umumnya dianut di negara-negara civil law dipengaruhi oleh hukum

Kanonik. Hukum Kanonik juga mengajarkan dan mengakui bahwa setiap

janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip pacta sunt

servanda. Dengan pacta sunt servanda orang harus mematuhi janjinya.

Dikaitkan dengan perjanjian para pihak yang membuat perjanjian harus

melaksanakan perjanjian yang mereka buat. Menurut asas ini

kesepakatan para pihak itu mengikat sebagaimana layaknya Undang-

undang bagi para pihak yang membuatnya.22

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338

ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi:

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi

mereka yang membuatnya”.

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian

hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt

servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus

menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak,

21

Ridwan Khairandy, Op.cit, hlm. 90 22

Ibid, hlm. 91

16

sebagaimana layaknya sebuah Undang-undang. Mereka tidak boleh

melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para

pihak.23

4) Asas Iktikad Baik (Goede Trouw)

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (3)

KUH Perdata yang berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak

kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan

kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari

para pihak.24

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra

kontrak (precontractual good faith) yang disebut juga sebagai iktikad

baik subjektif dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (good faith on

contract performance) disebut iktikad baik objektif.

Iktikad baik pra kontrak, adalah iktikad yang harus ada pada saat

para pihak melakukan negosiasi. Iktikad baik pra kontrak ini bermakna

kejujuran (honesty). Iktikad baik ini disebut iktikad baik yang bersifat

subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan

negosiasi.

Iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad

baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional

23

Salim H.S, Loc.cit 24

Ibid, hlm.10-11

17

dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang

mengadakan kontrak, kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan

patut. Iktikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat bermakna

melaksanakan secara rasional dan patut.

5) Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur

dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan empat syarat sahnya

perjanjian, yaitu sebagai berikut:25

a) Kesepakatan (Toesteming/Izin) Kedua Belah Pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian

pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak

lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu

tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para

pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara

tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar

memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti

yang sempurna di kala timbul sengketa di kemudian hari.

b) Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan

untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah

perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap

dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang

yang sudah dewasa atau telah berumur 21 tahun dan atau sudah

kawin.

c) Adanya Objek Perjanjian (Onderwerp der Overeenskomst)

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi

objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah

apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak

kreditur. Prestasi terdiri atas:

(1) Memberikan sesuatu,

(2) Berbuat sesuatu, dan

(3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).

d) Adanya Causa yang Halal (Geoorloofde Oorzaak)

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian

oorzaak (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya

25

Ibid, hlm. 33-34

18

disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila

bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban

umum.

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena

menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat

ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek

perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka

perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya bahwa salah satu pihak dapat

mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang

disepakatinya. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian

itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu

dianggap tidak pernah ada.26

7. Tinjauan Perjanjian Baku pada umumnya

d. Pengertian Perjanjian Baku

Perjanjian baku dalam praktek dikenal dengan berbagai sebutan,

dalam bahasa Belanda perjanjian baku dikenal dengan istilah standard

contract atau standard voorwaarden. Hukum Inggris menyebutkan standard

contract, sedangkan Mariam Darus Badrulzaman menterjemahkannya

dengan istilah perjanjian baku.27

Menurut Munir Fuady, perjanjian baku adalah:28

Suatu perjanjian tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam

perjanjian tersebut, bahkan sering kali sudah tercetak dalam bentuk

formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak

26

Ibid, hlm. 34-35 27

Salim, H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 145 28

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Cet. 2, PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 76

19

mempunyai kesempatan untuk mengubah klausula-klausula yang terdapat

dalam perjanjian tersebut.

Menurut Muhammad Syaifuddin pengertian kontrak baku adalah:29

Kontrak baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format

tertentu dan massal (banyak) oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan

posisi tawar-menawar yang lebih kuat, yang di dalamnya memuat klausula-

klausula (pasal-pasal) yang tidak dapat dan tidak mungkin dirundingkan

atau diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai kedudukan atau posisi

tawar-menawar yang lebih lemah selain menyetujui (take it) atau

menolaknya (leave it), yang bertujuan menghemat biaya, waktu dan tenaga

serta mempermudah praktik hukum perancangan dan pelaksanaan

kontraknya.

e. Ciri-ciri Perjanjian Baku

Secara konkrit, kontrak baku yang berkembang dalam praktik

hukum kontrak mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:30

1) Proses pembuatannya secara sepihak oleh pihak yang mempunyai

kedudukan atau posisi tawar-menawar yang lebih kuat dari pada pihak

lainnya;

2) Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah, tidak

dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak;

3) Pihak yang kedudukan atau posisi tawar-menawarnya lebih lemah,

menyepakati atau menyetujui substansi kontrak secara terpaksa, karena

didorong oleh kebutuhan;

4) Kontrak dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan massal

(jumlahnya banyak).

f. Macam-macam Perjanjian Baku

Menurut Mariam Darus Badrulzaman, perjanjian baku dapat

dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:31

1) Perjanjian standar Sepihak

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya

ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya, misalnya kreditur yang

lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan debitur;

29

Muhammad Syaifuddin, Op.cit, hlm. 219 30

Ibid 31

Mariam Darus Badrulzaman dalam Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet.

1, Pustaka Bangsa, Mataram, 2016, hlm. 92

20

2) Perjanjian standar yang ditetapkan Pemerintah

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh Pemerintah ialah

perjanjian baku yang mempunyai objek hak-hak atas tanah;

3) Perjanjian standar yang ditentukan Notaris atau Advokat

Perjanjian yang ditentukan Notaris atau Advokat, terdapat

perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan

untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta

bantuan Notaris atau Advokat yang bersangkutan, yang dalam

kepustakaan Belanda biasa disebut dengan “contract model”.

8. Tinjauan Klausula Eksonerasi Pada Umumnya

Kontrak baku banyak memberikan keuntungan dalam penggunaannya,

tetapi dari berbagai keuntungan tersebut, kontrak baku juga mendapat kritik,

karena dipahami oleh para pengkritiknya mengandung ketidakadilan sebagai

akibat dari kedudukan atau posisi tawar-menawar yang tidak seimbang di

antara para pihak.32

Kelemahan-kelemahan ini bersumber dari karakteristik

perjanjian baku yang dalam wujudnya merupakan suatu perjanjian yang dibuat

oleh salah satu pihak dan suatu perjanjian terstandardisasi yang menyisakan

sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang bagi pihak lain untuk

menegosiasikan isi perjanjian itu. Sorotan para ahli hukum dari berlakunya

perjanjian baku selain dari segi keabsahannya adalah adanya klausul- klausul

yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak.33

Jika ada yang perlu dikuatirkan dengan kehadiran perjanjian standar,

tidak lain karena dicantumkannya klausul eksonerasi (exemption clause) dalam

perjanjian tersebut. Klausula eksonerasi adalah klausul yang mengandung

32


Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.cit, hlm. 140

21

kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggungjawab yang

semestinya dibebankan kepada pihak produsen/penyalur produk.34

Klausula eksonerasi yang merupakan terjemahan dari istilah dalam

bahasa Belanda “exonoratie clausule”, disebut juga dengan klausula eksemsi

yang merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “exemption

clause”. Secara konkrit, klausula eksonerasi disebut dengan istilah klausul

eksemsi, adalah “klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi

tanggungjawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang

bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya

yang ditentukan dalam kontrak tersebut”.35

Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen membatasi pelaku usaha dalam pencantuman klausula

baku yang mengarah kepada klausula eksonerasi. Artinya, klausula baku

adalah klausula yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak

boleh mengarah pada klausula eksonerasi.36

Dengan kata lain syarat eksonerasi

adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggungjawab

terhadap akibat yang merugikan yang timbul dari pelaksanaan perjanjian.

Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pengusaha secara sepihak

dapat juga berasal dari rumusan Undang-undang.37

Selanjutnya sebagaimana

yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, klausula eksonerasi tidak hanya berupa larangan-larangan seperti

yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan

Konsumen tetapi klausula eksonerasi juga dapat berupa larangan bagi pelaku

34

Ibid, hlm. 140-141 35


Jun Verbeet, “Perjanjian Standar dan Klausula Eksonerasi dalam Hukum Perlindungan

Konsumen Indonesia”, diakses dari http://pecanduhukum.blogspot.co.id/2009/03/perjanjian-

standar-dan-klausula.html,hukum perjanjian standar dan klausula eksonerasi dalam hukum

perlindungan konsumen Indonesia, diakses pada tanggal 07 Oktober 2017 23:14 37

Kurniawan, Op.cit, hlm. 95

http://pecanduhukum.blogspot.co.id/2009/03/perjanjian-standar-dan-klausula.html


22

usaha untuk mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit

terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit

dimengerti.

Memperhatikan substansi Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana

diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa istilah dan pengertian klausula

baku tidak sama dengan istilah dan pengertian klausula eksonerasi. Artinya,

klausula baku adalah klausula yang dibuat atau dicantumkan secara sepihak

dalam kontrak oleh pelaku usaha, tetapi isinya tidak boleh mengarah kepada

klausula eksonerasi. Dengan demikian, klausula baku penekanannya pada

prosedur pembuatan atau pencantumannya secara sepihak dalam kontrak,

bukan pada isi kontraknya. Sedangkan klausula eksonerasi tidak hanya

menekankan pada prosedur pembuatan atau pencantumannya dalam kontrak,

tetapi juga isinya yang bertujuan pengalihan kewajiban atau tanggungjawab

pelaku usaha.

Selain larangan pencantuman klausula eksonerasi yang diatur dalam

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, larangan pencantuman

klausula eksonerasi dalam perjanjian baku atau klausula baku juga terdapat

dalam Pasal 22 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang dimana pengaturannya hampir sama

seperti larangan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan

Konsumen.

23

Secara yuridis-teknis, syarat eksemsi dalam suatu kontrak biasanya

dilakukan melalui 3 (tiga) metode sebagai berikut: 38

1. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap kewajiban-

kewajiban hukum yang biasanya dibebankan kepada salah satu pihak.

2. Metode pengurangan atau bahkan penghapusan terhadap akibat hukum

karena pelaksanaan kewajiban yang tidak benar.

3. Metode menciptakan kewajiban-kewajiban tertentu kepada salah satu pihak

dalam kontrak.

Selain ketiga metode diatas, klausula eksonerasi atau klausula eksemsi

juga dapat berwujud, antara lain yaitu:39

a. Pembebasan dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh pihak yang

lebih kuat kedudukan atau posisi tawar-menawarnya, jika terjadi ingkar

janji (wanprestasi);

b. Pembatasan jumlah dan cara ganti rugi yang dapat dituntut oleh satu pihak

yang lebih lemah kedudukan atau posisi tawar-menawarnya;

c. Pembatasan waktu bagi pihak yang lebih lemah kedudukan atau posisi

tawar-menawarnya, untuk dapat mengajukan gugatan atau menuntut ganti

rugi.

Hal penting yang harus diketahui bahwa dalam Pasal 1338 ayat (3)

KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.

Artinya bahwa para pihak dalam perjanjian harus melaksanakan

substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau

kemauan baik dari para pihak itu sendiri. Namun asas iktikad baik bukan hanya

asas yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan suatu perjanjian saja

melainkan dalam pembuatan suatu perjanjian itu sendiri. Dengan demikian,

38

Munir Fuady, Op.cit, hlm. 98-99 39

Muhammad Syaifuddin, Op.cit, hlm. 228

24

para pihak tidak hanya terikat dengan kata-kata yang termuat dalam perjanjian

itu tetapi juga terikat oleh asas iktikad baik.40

Iktikad baik dalam hukum perjanjian Romawi mengacu kepada tiga

bentuk perilaku para pihak dalam perjanjian. Pertama, para pihak harus

memegang teguh janji atau perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh

mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu

pihak. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai

orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas

diperjanjikan.41

9. Tinjauan Umum Tentang Kredit

e. Pengertian Kredit

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh

barang dengan membayar cicilan atau angsuran dikemudian hari atau

memperoleh pinjaman uang, yang pembayarannya dilakukan dikemudian

hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Artinya kredit

dapat berbentuk barang atau berbentuk uang. Baik kredit berbentuk barang

maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya dengan

menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu.42

Kata kredit berasal dari bahasa latin creditus yang merupakan bentuk

past participle dari kata credere yang berarti to trust atau faith. Kata trust

itu sendiri berarti kepercayaan. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa

40

Danty Listiawati, Op.cit, hlm. 132-133 41

Ali Imron, Op.cit, hlm.104-105 42

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,

hlm. 72

25

kreditur (yang memberi kredit) dalam hubungan perkreditan dengan debitur

(penerima kredit) mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan

dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dan dapat

mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.43

Pengertian kredit berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian kredit di atas perjanjian kredit merupakan

ikatan atau bukti tertulis antara pihak kreditur dan pihak debitur yang

disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk

mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit.

Hal yang perlu ditekankan dalam kredit dan perjanjian kredit adalah

adanya unsur kepercayaan, unsur yang lainnya mempunyai sifat atau

pertimbangan saling tolong-menolong. Selain itu dilihat dari pihak kreditur

unsur yang penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk

mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan

kontraprestasi, sedangkan bagi pihak debitur adalah adanya bantuan dari

kreditur untuk menutupi kebutuhannya berupa prestasi yang diberikan oleh

kreditur.

43

Op.cit, Rudyanti Dorotea Tobing, hlm. 178

26

f. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah:44

1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi

yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan

benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa

yang akan datang.

2) Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi

dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3) Degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang dihadapi sebagai akibat

dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi

dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama

kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya sehingga terdapat

unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang

menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah

maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

4) Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang,

tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan

modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi

kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam

perjanjian kredit.

g. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan kredit adalah untuk mengembangkan pembangunan dengan

berdasarkan prinsip ekonomi yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-

kecilnya dapat diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka pada

umumnya tujuan kredit secara ekonomis adalah untuk mendapat

keuntungan.45

Setiap kredit selalu mempunyai tujuan dan tujuannya tersebut

biasanya dicantumkan sebagai nama kredit (misal Kredit Investasi, Kredit

Konsumtif, Kredit Kendaraan Bermotor, KPR). Dengan demikian tidak ada

pemberian kredit tanpa tujuan artinya kredit yang dimohon hanya diberikan

44

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. Ke 2, PT.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 274 45

Rudyanti Dorotea Tobing, Op.cit, hlm. 182

27

untuk suatu tujuan tertentu dalam peran serta masyarakat untuk ikut

membangun.

h. Jenis-jenis Kredit

1) Dilihat dari Segi Tujuan Kredit, kredit dapat dibedakan menjadi 3

yaitu:46

a) Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang

yang tujuannya untuk pembelian barang modal dan jasa yang

diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan, proyek

penempatan kembali dan/atau pembuatan proyek baru.

b) Kredit Modal Kerja

Yaitu kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun

valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu

siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat

diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang

bersangkutan. Dapat juga dikatakan bahwa kredit ini diberikan

untuk membiayai modal kerja.

c) Kredit Konsumsi

Yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan

kepada debitor untuk membiayai barang-barang kebutuhan rumah

tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitor

yang bersangkutan. Misalnya untuk membiayai pembelian mobil

atau barang konsumsi barang tahan lama lainnya.

2) Dilihat dari Segi Jangka Waktu, kredit dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

a) Kredit Jangka Pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1

tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b) Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3

tahun dan biasanya kredit ini bisa digunakan untuk melakukan

investasi.

c) Kredit Jangka Panjang

Merupakan kredit yang jangka pengembaliannya paling

panjang yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun.

46

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet. Ke-2, Prenada Media Group,

Jakarta, 2006, hlm. 60-61

28

10. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Debitur

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi

salah satunya yaitu perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan dalam

masyarakat harus diminimalisasi dengan kehadiran hukum dalam masyarakat.

Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD

NRI 1945), oleh karena itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus

mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum diartikan

sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek

hukum dengan perangkat-perangkat hukum.

Hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan kepada warga

masyarakat, terutama yang berada pada posisi yang lemah akibat hubungan

hukum yang tidak seimbang dengan pihak lain.47

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah:48

Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar

adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi

dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:49

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana

kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

47

Kurniawan, Op. cit, hlm. 46-47 48

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53 49

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 41

29

pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

definitif;

b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana

lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

30

BAB III

METODE PENELITIAN

F. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif-Empiris.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum

sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah

mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan

pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).50

Penelitian hukum empiris atau

penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang memperoleh datanya dari

data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.51

Kemudian

dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

G. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan dan

menganalisis bahan-bahan penulisan penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statuta Approach), yaitu suatu

pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Dasar,

Undang-undang dan berbagai peraturan pelaksana yang terkait dengan

masalah yang diteliti.

50

Hanitijo Soemirto dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian

Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hal. 34 51

Ibid, hal 24

31

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan untuk

memahami arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses

pikiran.

c. Pendekatan Sosiologi (Sociologis Approach), yaitu pendekatan yang

menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika

sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

H. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Data Primer dan Data

Sekunder:

a. Data Primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris

sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk

perilaku verbal perilakunya nyata maupun perilaku yang terdokumentasi

dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan.

b. Data Sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diambil

dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

pada bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, seperti:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

32

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

e. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen

Sektor Jasa Keuangan.

2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan hukum yang memberikan

penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang telah diteliti pada

bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai buku-buku,

literatur, makalah, dan karya ilmiah yang berkenaan dengan masalah

yang diteliti.

3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk

atau penjelasan, terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang relevan

dengan masalah yang dibahas.

I. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer adalah penelitian ini akan diperoleh melalui observasi dan

wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu Informan dan

Responden, yang mana informan adalah orang yang menjadi sumber data

dan penelitian, dalam hal ini adalah Pegawai Bank Mandiri Kota Mataram

yang ditunjuk. Dan responden adalah orang yang memberikan jawaban

atas pertanyaan yang diajukan terkait dengan penelitian yaitu nasabah di

Bank Mandiri Mataram .

b. Data Sekunder dan bahan hukum dalam penelitian ini akan diambil dari:

1) Berbagai pustakaan.

33

2) Pusat data dari perusahaan yang terkait dengan penelitian.

3) Situs internet

J. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu semua

data yang telah terkumpul diolah dan disusun secara sistematis kemudian

dianalisis untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan data yang

dibutuhkan dan disajikan berupa rangkaian kata-kata atau kalimat. Kemudian

data-data tersebut diolah secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari sesuatu

yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus.52

52

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers,

Jakarta, 2014, hlm.29

34

BAB IV

PEMBAHASAN

C. Akibat hukum terhadap perjanjian kredit bank yang mencantumkan

klausula eksonerasi

Dalam hukum perjanjian di Indonesia tidak melarang pembuatan

perjanjian baku atau klausula baku melainkan terdapatnya klausula baku yang

bersifat eksonerasi (klausula eksonerasi) yang biasanya berisi pengalihan

tanggungjawab atau pembebasan tanggungjawab pelaku usaha pada

konsumen.53

Namun dalam praktiknya masih banyak para pelaku usaha yang

membuat perjanjian baku dengan mencantumkan klausula eksonerasi, tanpa

memikirkan posisi debitur yang harus memikul tanggung jawab yang

seharusnya menjadi tanggung jawab para pelaku usaha selaku kreditur.

Ada beberapa faktor-faktor penyebab sehingga seringkali kontrak baku

menjadi sangat berat sebelah adalah sebagai berikut:54

1. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak

untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya

disodorkan kontrak tidak banyak kesempatan untuk mengetahui isi kontrak

tersebut, apalagi ada kontrak yang ditulis dengan huruf-huruf yang sangat

kecil.

2. Karena penyusunan kontrak yang sepihak, maka pihak penyedia dokumen

biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan mengenai

klausula-klausula dalam dokumen tersebut, bahkan mungkin saja sudah

berkonsultasi dengan para ahli atau dokumen tersebut justru dibuat oleh

para ahli. Sedangkan pihak yang kepadanya disodorkan dokumen tidak

banyak kesempatan dan seringkali tidak familiar dengan klausula-klausula

tersebut.

3. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku menempati kedudukan

yang sangat tertekan, sehingga hanya dapat bersikap “take it or leave it”.

53

Kurniawan, Op.cit, hlm. 95 54

Munir fuady, Op.cit, hlm. 78

35

Secara hukum sebenarnya kontrak baku itu sendiri tidak begitu menjadi

persoalan, mengingat kontrak baku sudah merupakan kebiasaan sehari-hari.

Yang menjadi persoalan adalah apabila kontrak baku tersebut mengandung

unsur-unsur yang tidak adil (berat sebelah) bagi salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini adalah pasal-pasal dalam

perjanjian kredit Bank Mandiri Kota Mataram yang isinya bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pihak Bank

Mandiri selaku kreditur telah menggunakan perjanjian baku yang mengandung

klausula eksonerasi yang dimana pencantuman klausula eksonerasi dilarang

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, Pasal tersebut

antara lain, yaitu:

1. Terdapat dalam Pasal 2 angka 2 mengenai agunan dan asuransi yang

menyatakan bahwa,

“Debitur wajib mengasuransikan agunan yang dapat diasuransikan

(insurable) minimal atas resiko kebakaran atau TLO (total loss only) dan

dengan kondisi serta nilai pertanggungan menurut ketentuan yang berlaku

di Bank, kepada perusahaan asuransi yang menjadi rekanan Bank dengan

menggunakan syarat Banker’s Clause. Premi asuransi tersebut menjadi

beban dan wajib dibayar oleh debitur”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muh. Rasyddin

keberadaan klausula ini dianggap sangat penting karena asuransi adalah

bentuk pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman

bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Upaya ini dilakukan oleh pihak

bank selaku kreditur sebagai salah satu cara untuk mengurangi risiko

dengan mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi apabila

36

terjadi bencana55

. Akan tetapi pengalihan risiko tersebut dilakukan atas

biaya yang dibebankan kepada debitur, padahal yang mendapat manfaat

dari perlindungan asuransi tersebut bukan hanya nasabah selaku debitur

melainkan pihak bank juga. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan

ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan

untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula

baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: menyatakan

pengalihan tanggungjawab pelaku usaha”.

Selain itu juga melanggar ketentuan dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor

Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang digunakan oleh

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang: menyatakan pengalihan tanggung

jawab atau kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada konsumen”.

2. Dalam Pasal 6 angka 3 mengenai “Kesanggupan Debitur” yang

menyatakan bahwa:

“Memberi izin kepada Bank untuk mengungkapkan semua hal ikhwal

syarat dan ketentuan pinjaman debitur, keadaan debitur, dan pinjaman

debitur kepada pihak yang ditunjuk bank, termasuk pihak yang akan

membeli atau menerima peralihan piutang Bank terhadap debitur. Untuk

maksud tersebut diatas, debitur melepaskan haknya untuk

menuntut/menggugat Bank tentang pengungkapan keterangan ini, dan

sepanjang perlu debitur memberi kuasa kepada Bank untuk mewakili dan

bertindak atas nama debitur untuk melakukan pengungkapan itu.

55

Hasil Wawancara dengan Muh. Rasyddin, Selaku Account Office (AO) di Bank

Mandiri Mataram, Pada Tanggal 15 Desember 2017

37

Dari Pasal tersebut diatas terlihat bagaimana kreditur melakukan

tindakan sepihak berupa peralihan piutang debitur dan kreditur dalam hal

ini juga tidak ingin di tuntut atau di gugat secara hukum oleh debitur dalam

hal peralihan piutang tersebut, sedangkan pihak debitur oleh Undang-

Undang diberikan kewenangan untuk menggugat kreditur jika debitur

merasa dirugikan.

Ketentuan yang mengatur mengenai tindakan sepihak yang

dilakukan oleh pihak kreditur adalah terdapat dalam Pasal 18 ayat 1 huruf d

yang menyatakan bahwa:

“Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik

secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan

sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara

angsuran”.

Selanjutnya mengenai debitur dapat mengajukan gugatan terdapat

dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui

lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan

umum”.

3. Selanjutnya dalam Pasal 8 mengenai Aneka Ketentuan dan Kedudukan

Hukum, yang menyatakan bahwa:

“Untuk pengakhiran perjanjian kredit, debitur dengan ini

mengesampingkan semua peraturan perundang-undangan yang

mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pengakhiran suatu

perjanjian kredit ini oleh Bank, Bank tidak dapat diwajibkan atau dituntut

untuk membayar ganti rugi dalam jumlah berapapun juga kepada debitur”.

Dari ketentuan Pasal tersebut diatas terlihat bagaimana pihak Bank

selaku kreditur tidak dengan jelas menentukan berakhirnya perjanjian

38

kredit Bank, pihak Bank juga tidak ingin diwajibkan atau dituntut untuk

membayar ganti rugi kepada debitur, hal ini tentu saja tidak adil bagi

debitur sebab jika debitur tidak memenuhi salah satu ketentuan yang

termuat dalam perjanjian kredit yang di buat oleh kreditur, maka debitur

akan langsung dianggap lalai oleh Bank Mandiri Kota Mataram.56

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri mengatur ketentuan

mengenai berakhirnya suatu perjanjian. Dalam Pasal 1319 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menetapkan semua perjanjian baik yang

mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama

tertentu tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat di dalam bab

kesatu dan kedua. Ini berarti perjanjian kredit yang merupakan perjanjian

yang tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga

harus tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Buku

III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1381 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata mengatur cara hapusnya perikatan yang

dapat diberlakukan pula pada perjanjian kredit bank. Namun dari beberapa

ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1381, umumnya kredit Bank harus

hapus atau berakhir karena hal-hal dibawah ini:

a. Pembayaran

Pembayaran (lunas) ini merupakan pemenuhan prestasi dari

debitor, baik pembayaran utang pokok, bunga, denda maupun biaya-

biaya lainnya yang wajib dibayar lunas oleh debitor. Pembayaran lunas

ini, baik karena jatuh tempo kreditnya atau karena diharuskannya

56

Hasil Wawancara dengan Aminuddin, Selaku Nasabah Debitur di Bank Mandiri Kota

Mataram, Pada Tanggal 19 Desember 2017

39

debitor melunasi kreditnya secara seketika dan sekaligus (opelbaarheid

clause).57

b. Subrogasi (subrogatie)

Subrogasi diatur dalam Pasal 1400 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata:

“Subrogasi atau perpindahan hak kreditor kepada seorang pihak ketiga

yang membayar kepada kreditor, dapat terjadi karena persetujuan atau

karena Undang-undang”.

Subrogasi ini terjadi karena adanya penggantian kedudukan atau

hak-hak kreditor lama oleh kreditor baru dengan mengadakan

pembayaran. Dengan adanya subrogasi, maka segala kedudukan atau

hak-hak yang dipunyai oleh kreditor lama beralih kepada pihak ketiga.

c. Pembaruan hutang (novasi)

Pembaruan utang terjadi dengan jalan mengganti utang lama

dengan utang baru, debitor lama dengan debitor baru, dan kreditor lama

dengan kreditor baru. Dalam hal ini, bila utang lama diganti dengan

utang baru terjadilah penggantian objek perjanjian yang disebut “novasi

objektif”.58

Pada umumnya pembaruan utang yang terjadi dalam dunia

perbankan adalah dengan mengganti atau memperbarui perjanjian

kredit bank yang ada. Dalam hal ini yang diganti adalah perjanjian

kredit banknya dengan perjanjian kredit bank yang baru. Dengan

terjadinya penggantian atau pembaruan perjanjian kredit, otomatis

perjanjian kredit bank yang lama berakhir atau tidak berlaku lagi.

57

Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 279 58

Ibid, hlm 279-280

40

d. Perjumpaan utang (kompensasi)

Dasar kompensasi ini disebutkan dalam Pasal 1425 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

“Jika dua orang saling berutang maka terjadilah antara mereka suatu

perjumpaan utang, yang menghapuskan utang-utang kedua orang

tersebut”.

Kondisi demikian ini dijalankan oleh bank dengan cara

mengkompensasikan barang jaminan debitor dengan utangnya kepada

bank, sebesar jumlah jaminan tersebut yang diambil alih tersebut.

4. Dalam perjanjian kredit Bank Mandiri Kota Mataram di bagian SYARAT

DAN KETENTUAN KREDIT USAHA MIKRO, bank menggunakan

bahasa yang rumit untuk langsung dipahami oleh debitur dalam waktu

singkat, apalagi kebanyakan para debitur dapat dikatakan sebagai orang

awam yang tidak begitu paham mengenai bahasa-bahasa dalam perbankan,

kecuali para debitur prioritas bank yang sudah sering melakukan kredit atau

memang para debitur yang sudah paham akan bahasa yang digunakan

dalam perbankan. Selain itu juga perjanjian kredit pada Bank Mandiri Kota

Mataram juga dicetak menggunakan huruf kecil, sehingga para debitur

akan kesulitan bahkan enggan sama sekali untuk membaca perjanjian kredit

tersebut.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang

menyatakan bahwa:

41

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau

bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang

pengungkapannya sulit dimengerti”.

Munir Fuady menyatakan bahwa dalam prakteknya klausula-

klausula yang berat sebelah dalam kontrak baku biasanya mempunyai

wujud sebagai berikut:59

1) Dicetak dengan huruf kecil;

2) Bahasa yang tidak jelas artinya;

3) Tulisan yang kurang jelas dan susah dibaca;

4) Kalimat yang kompleks;

5) Bahkan, ada kontrak baku yang tidak berwujud seperti kontrak (kontrak

tersamar), seperti tiket parkir, karcis bioskop, tanda penerimaan

pembuatan foto, dan lain-lain.

6) Jika kalimat ditempatkan pada tempat-tempat yang kemungkinan besar

tidak dicakan oleh salah satu pihak. Misalnya, jika klausula eksemsi

ditulis didalam kotak barang yang dibeli.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam isi perjanjian

kredit di Bank Mandiri Kota Mataram diatas, hal tersebut dapat

dikategorikan klausul yang memberatkan debitor. Sutan Remy Sjahdeini

memberikan beberapa contoh dari klausula-klausula yang secara tidak

wajar sangat memberatkan nasabah debitor, yaitu:60

a) Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu tanpa alasan apa pun dan

tanpa pemberitahuan sebelumnya secara sepihak menghentikan izin

tarik kredit;

b) Kewenangan bank untuk secara sepihak menentukan harga jual dari

barang agunan dalam hal dilakukan penjualan barang agunan karena

kredit nasabah debitor macet;

c) Kewenangan bank untuk secara sepihak sewaktu-waktu mengubah

tingkat suku bunga kredit;

d) Kewajiban nasabah debitor untuk tunduk kepada segala petunjuk dan

peraturan bank yang telah ada dan yang masih akan ditetapkan

kemudian oleh bank;

e) Keharusan nasabah debitor untuk tunduk kepada syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan umum hubungan rekening koran dari bank yang

59

Munir Fuady, Op.cit, hlm 78-79 60

Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 276-277

42

bersangkutan, namun tanpa sebelumnya nasabah debitor diberi

kesempatan untuk mengetahui dan memahami syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan umum hubungan rekening koran tersebut;

f) Kuasa nasabah debitor yang tidak dapat dicabut kembali kepada bank

untuk dapat melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh

bank;

g) Kuasa nasabah debitor kepada bank untuk mewakili dan melaksanakan

hak-hak nasabah debitor dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham;

h) Pembuktian kelalaian nasabah debitor secara sepihak oleh pihak bank

semata;

i) Pencantuman klausula-klausula eksemsi yang membebaskan bank dari

tuntutan ganti kerugian oleh nasabah debitor atas terjadinya kerugian

yang diderita olehnya sebagai akibat tindakan bank.

Untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian baku (perjanjian

standar) dalam perjanjian kredit bank di Bank Mandiri Kota Mataram,

maka penulis akan menganalisis berdasarkan ketentuan hukum perjanjian

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan POJK Nomor

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

1. Berdasarakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan adanya 4 syarat

sahnya suatu perjanjian:

a. Kesepakatan kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian

pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak

lainnya.61

Dalam perjanjian kredit bank ini para pihak telah sepakat

untuk mengikatkan diri dalam perjanjian, terbukti dengan adanya

tanda tangan para pihak dalam perjanjian kredit bank.

61

Salim H.S, Op.cit, hlm. 33

43

Penandatanganan suatu kontrak berarti bahwa para pihak

sudah setuju dengan kontrak tersebut, termasuk sudah setuju dengan

isinya. Pemahaman hukum ini mengarahkan bahwa para pihak

harus terlebih dahulu membaca dan mengerti klausula-klausula

dalam kontrak, sebelum menandatangani kontrak tersebut, yang

dikenal dengan asas “kewajiban membaca kontrak” (duty to read).62

Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa

pihak debitur sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk

membaca isi dari akta perjanjian kredit bank yang telah dibuat oleh

bank Mandiri Kota Mataram. Para debitur hanya akan mengetahui

isi dari akta perjanjian tersebut saat dibacakan oleh pihak pegawai

bank dibidangnya, yang dimana pihak bank tidak membacakan

keseluruhan dari isi akta perjanjian dan hanya membacakan hal-hal

yang mereka anggap penting saja karena alasan efisiensi waktu63

.

Padahal berdasarkan hasil penelitian semua yang terdapat dalam

akta perjanjian merupakan hal-hal yang penting yang pihak debitur

harus ketahui dan satu persatu harus dijelaskan secara rinci maksud

dan tujuan dari setiap pasalnya.

Namun terlepas dari hal itu pihak bank memberikan pilihan

kepada debitur untuk tetap melakukan perjanjian kredit atau tidak

melakukan sama sekali atau yang di kenal dengan istilah take it or

62


Hasil Wawancara dengan Sumarni, Selaku Nasabah Debitur di Bank Mandiri Kota


44

leave it. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan kecermatan dari pihak

debitur itu sendiri dalam mengambil keputusan.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Bank Mandiri sebagai kreditur memiliki kecakapan dalam

bertindak secara hukum karena Bank Mandiri merupakan bank

terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman dan deposit.

Tindakan hukum yang dilakukan Bank Mandiri dapat dikuasakan

oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili Bank

Mandiri. Dalam hal ini Bank Mandiri menunjuk Kepala Cabang

Mikro.64

Debitur di lain pihak sebagai subyek hukum yang cakap

haruslah memenuhi persyaratan yaitu sudah dewasa untuk

bertindak bagi dirinya sendiri yang dalam hal ini dapat dibuktikan

dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tidak atau

bukan dalam pengampuan, dan bukan pihak-pihak yang oleh

Undang-Undang dilarang untuk melaksanakan perjanjian.

Sehingga menurut penulis, kedua belah pihak dalam

perjanjian kredit ini telah cakap untuk melakukan perjanjian.

c. Adanya objek perjanjian

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi

objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah

64

Hasil Wawancara dengan Muh. Rasyddin, Selaku Account Office (AO) di Bank Mandiri


45

apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak

kreditur.65

Dengan demikian dalam suatu perjanjian haruslah jelas

apa yang menjadi objek dari perjanjian tersebut, paling tidak dapat

ditentukan jenisnya.

Dalam perjanjian kredit bank ini pihak bank selaku kreditur

memiliki hak untuk menerima pembayaran angsuran dari kredit

yang dilakukan oleh debitur sedangkan kewajibannya adalah untuk

memberikan informasi secara jujur dan terbuka kepada debitur

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan debitur dalam perjanjian

kredit tersebut. Selanjutnya hak dari debitur adalah untuk

mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hal-

hal yang berkaitan dengan perjanjian kredit yang di lakukan

dengan Bank Mandiri Kota Mataram sedangkan kewajiban dari

debitur adalah untuk melunasi, mengembalikan, atau mengangsur

utang pokoknya beserta bunga, imbalan, atau bagi hasilnya sesuai

dengan waktu yang ditentukan.

d. Adanya causa yang halal

Dari yurisprudensi dapat diketahui bahwa causa atau sebab

yang halal dimaknai dalam kaitan dengan maksud tujuan para

pihak.66

Oleh karena itu, isi perjanjian harus menggambarkan

tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dan isi dari perjanjian

65

Muhammad Syaifuddin, Op. cit, hlm. 34 66

Ridwan Khairandy, Op.cit, hlm. 188

46

tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan,

maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337

KUHPerdata.

Namun berdasarkan perjanjian kredit yang terdapat di Bank

Mandiri Kota Mataram diatas, bahwa ternyata pihak bank telah

menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan karena

mencantumkan perjanjian baku yang mengandung klausula

eksonerasi yang jelas dilarang oleh Undang-undang.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur

tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dalam bentuk dapat

dibatalkan maupun batal demi hukum. Apabila syarat pertama dan

kedua (syarat subjektif) tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat

dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan

kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang

disepakatinya. Tetapi apabila perjanjian itu tidak ada yang

keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Kemudian

apabila sayarat ketiga dan keempat (syarat objektif) tidak terpenuhi

maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula

perjanjian itu dianggap tidak ada.67

Apabila dikaitkan dengan perjanjian kredit pada Bank

Mandiri Kota Mataram yang telah diuraikan diatas, maka

perjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa

batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif mengenai

causa yang halal. Sebagaimana berdasarkan ketentuan dalam Pasal

1337 KUH Perdata bahwa isi dari perjanjian tidak boleh

bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, maupun dengan

ketertiban umum, dalam pembuatan perjanjian baku oleh Bank

67

Ibid, Salim H.S, hlm. 35

47

Mandiri Kota Mataram terdapat klausula eksonerasi yang dimana

hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1)

dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) POJK Nomor

1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan.

2. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen telah diterbitkan dengan sangat jelas, namun proses

pelaksanaannya belum maksimal, dengan kata lain peraturan yang ada

dalam Undang-undang perlindungan konsumen ini tidak sesuai dengan

praktek kehidupan masyarakat. Dalam beberapa kasus banyak

ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku

usaha yang berkaitan dengan tanggungjawab dari pelaku usaha itu

sendiri. Seperti halnya dalam perjanjian kredit bank yang dilakukan

oleh bank mandiri, dimana bank mandiri selaku kreditur

mencantumkan beberapa pasal dalam akta perjanjian kredit yang

dibuatnya yang justru mengalihkan tanggungjawabnya kepada debitur.

Padahal hal tersebut tentu saja menyalahi ketentuan dalam Pasal 18

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

yang menjelaskan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku,

yaitu mengatur ketentuan apa saja yang dilarang bagi pelaku usaha

48

yang membuat klausula baku atau perjanjian sepihak. Pasal 18

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menyatakan bahwa :

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau

perjanjian apabila:

a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;

b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali barang yang dibeli konsumen;

c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan

kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang

dibeli oleh konsumen;

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku

usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan

barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang

atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat

jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi

obyek jual beli jasa;

g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang

berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan

lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa

konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku

usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak

jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara

angsuran.

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak

atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas,

atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada

dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang

bertentangan dengan undang-undang ini.

Undang-undang perlindungan konsumen sendiri tidak

mempermasalahkan atau melarang adanya klausula baku, akan tetapi

49

yang menjadi permasalahan disini adalah pencantuman klausula baku

yang mengandung klausula eksonerasi sebagaimana yang terdapat

dalam Pasal 18 ayat (1) diatas. Sebagaimana yang dijelaskan dalam

penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, larangan tersebut dimaksudkan untuk

menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha

berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Selain itu juga untuk

mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan

konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak

seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh

pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Namun kenyataannya

banyak ditemukan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-

undang.

Kemudian bila dikaitkan dengan perjanjian kredit bank yang

dibuat oleh Bank Mandiri Kota Mataram maka perjanjian kredit

tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum

sebagaimana yang terdapat dalam pasal 18 ayat (3) karena pihak bank

telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a dengan membuat perjanjian

baku yang mengandung klausula eksonerasi berupa pengalihan

tanggungjawab pihak bank kepada debitur .

50

3. Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Larangan penggunaan perjanjian baku yang mengandung

klausula eksonerasi dalam Undang-undang ini terdapat dalam Pasal 21

yang berbunyi :

“Pelaku usaha jasa keuangan wajib memenuhi keseimbangan,

keadilan, dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian dengan

konsumen.”

Selanjutnya diatur juga dalam Pasal 22 yang berbunyi:

(1) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan perjanjian

baku, perjanjian baku tersebut wajib disusun sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berbentuk digital atau elektronik untuk ditawarkan oleh Pelaku

Usaha Jasa Keuangan melalui media elektronik.

(3) Perjanjian baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

digunakan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang:

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Pelaku

Usaha Jasa Keuangan kepada konsumen;

b. menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan berhak

menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh

Konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;

c. menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku

Usaha Jasa Keuangan, baik secara langsung maupun tidak

langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang

yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak

tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika

Pelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwa hilangnya

kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen,

bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa

Keuangan;

e. memberi hak kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk

mengurangi kegunaan produk dan/atau jasa layanan atau

mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek

perjanjian produk dan layanan;

f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru,

tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara

51

sepihak oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam masa

konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang

dibelinya; dan/atau

g. menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku

Usaha Jasa Keuangan untuk pembebanan hak tanggunan, hak

gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang

dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen jika dikaitkan dengan perjanjian

kredit bank yang dibuat oleh pihak Bank Mandiri Kota Mataram

selaku kreditur menimbulkan akibat hukum berupa batal demi hukum

karena telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21, Pasal

22 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (3) huruf a.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa perjanjian baku yang

mengandung klausula eksonerasi pada perjanjian kredit Bank Mandiri

di Kota Mataram dapat berakibat batal demi hukum karena

bertentangan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Oleh

karena itu untuk menghindari agar bank terhindar dari akibat hukum

yang demikian, maka terhadap perjanjian kredit yang dibuat dalam

bentuk perjanjian baku yang didalamnya mengandung klausula

eksonerasi harus diberikan penjelasan secara detail kepada nasabah

selaku debitur tentang klausula eksonerasi tersebut, bukan hanya

dibacakan dan dimintai tandatangan tanpa memberikan penjelasan

yang membuat debitur mengerti maksud dari isi akta perjanjian

tersebut.

52

D. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur terhadap pencantuman

klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit

Dalam masyarakat ada kesan bahwa dalam hubungan antara bank dan

debitur, bank selalu berada di posisi yang lebih kuat. Pada waktu kredit akan

diberikan, umumnya memang bank dalam posisi yang lebih kuat

dibandingkan dengan calon debitur. Hal tersebut karena pada saat pembuatan

perjanjian itu, calon debitur sangat membutuhkan bantuan kredit itu dari

bank.68

Umumnya calon debitur tidak akan banyak menuntut karena mereka

khawatir pemberian kredit tersebut akan dibatalkan oleh bank69

. Hal ini

menyebabkan posisi tawar-menawar bank menjadi sangat kuat. Berdasarkan

hal tersebut perlindungan hukum bagi nasabah selaku debitur di bidang

perbankan menjadi sangat penting karena perjanjian kredit yang dibuat

menggunakan bentuk perjanjian baku yang tidak mungkin dilakukan

negosiasi antara debitur dengan pihak bank. Para debitur terpaksa harus

menandatangani perjanjian kredit karena kebutuhan akan dana yang

bersumber dari kredit tersebut. Namun seringkali pihak bank justru

memanfaatkan keadaan ini untuk menekan debitur dengan membuat

perjanjian baku yang mengandung klausula-klausula yang memberatkan

debitur yang disebut klausula eksonerasi, dimana hal ini jelas dilarang oleh

Undang-Undang. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, penulis

berpendapat bahwa pihak bank selaku kreditur yang mempunyai kedudukan

68

Rachmadi Usman, Op. cit, hlm. 274 69

Hasil Wawancara dengan Sumarni, selaku Nasabah kredit di Bank Mandiri Kota


53

yang lebih kuat dan mempunyai kewenangan untuk menyusun perjanjian

kredit tersebut, semestinya dalam hal ini membuat klausula-klausula yang

seimbang antara pihak kreditur sendiri dengan pihak nasabah, karena

bagaimana pun juga kedua belah pihak saling membutuhkan dalam

mengembangkan usahanya masing-masing.

Larangan terhadap pencantuman klausula eksonerasi ini dimaksudkan

untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang

memiliki kedudukan lebih kuat yang pada akhirnya akan merugikan debitur

yang kedudukannya lebih lemah. Larangan pencantuman klausula eksonerasi

ini dapat ditemukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen serta terdapat dalam Pasal 21, Pasal 22 ayat

(1) dan Pasal 22 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas industri perbankan

berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan

nasabah yang berhubungan dengan Bank. Mengingat pentingnya

permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya hukum

perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan

Indonesia (API) yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada

tanggal 9 Januari 2004.

Arsitektur Perbankan Indonesia itu sangat penting dalam upaya

menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien. Membangun

industri perbankan yang kuat dan sehat adalah suatu persyaratan mutlak

54

dalam perekonomian nasional, sebab melalui peran intermediasi perbankan

itulah roda perekonomian bisa digerakkan lebih cepat, sehingga stabilitas

ekonomi juga dapat terpelihara.70

Visi Arsitektur Perbankan Indonesia adalah menciptakan sistem

perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem

keuangan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk merealisasikan pencapaian visi API tersebut maka ditetapkan 6 pilar

API. Keenam pilar API tersebut adalah sebagai berikut:71

1. Menciptakan struktur domestik yang sehat yang mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional

yang berkesinambungan.

2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan

mengacu pada standar internasional.

3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang

tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi resiko.

4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat

kondisi internal perbankan nasional.

5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya

industri perbankan yang sehat.

6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan

Berdasarkan keenam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia yang

diuraikan diatas menunjukkan bahwa keberadaan Arsitektur Perbankan

Indonesia itu sangat penting dalam rangka menciptakan industri perbankan

yang sehat, kuat dan efisien, sehingga perbankan mampu menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional. Kemudian jika dikaitkan dengan

perlindungan konsumen perbankan, masalah tersebut mendapatkan perhatian

yang khusus dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, khususnya terdapat

70

Hermansyah, Op.cit, hlm. 181 71

Ibid, hlm. 182

55

dalam pilar keenam. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen Bank

Indonesia dan perbankan untuk memperkuat perlindungan debitur di dalam

perjanjian kredit bank.

Pada dasarnya perlindungan terhadap debitur sudah diawali dengan

adanya asas keseimbangan dan keselarasan yang tercantum dalam norma

dasar negara kita, yakni pancasila khususnya sila kelima yaitu “Keadilan

Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Berdasarkan asas keseimbangan ini

maka tidak dikehendaki adanya suatu hubungan yang timpang diantara

sesama manusia Indonesia di mana yang satu lebih kuat dan mendominasi

yang lainnya. Asas ini kemudian dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945,

mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam

hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini berarti tidak ada seorang

warga negarapun yang memiliki kedudukan istimewa dimuka hukum. Begitu

pula halnya terhadap debitur maupun kreditur yang ada dalam perjanjian

kredit bank. Semua adalah sederajat dan memiliki hak-hak yang seimbang

satu sama lain. Namun karena kedudukannya sebagai dasar negara dan UUD,

perlindungan yang diberikan ini masih begitu umum dan abstrak, sehingga

masih memerlukan peraturan perundang-undangan lain dibawahnya.

Pelanggaran atas penyimpangan perjanjian dapat dalam bentuk

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. KUH Perdata membedakan

dengan jelas antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang

lahir dari Undang-Undang. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari

56

perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak, karena memang perjanjian

didasarkan atas kesepakatan yaitu persesuaian kehendak antara para pihak

yang membuat perjanjian. Sedangkan akibat hukum suatu perikatan yang

lahir dari Undang-Undang bisa saja tidak kehendaki oleh para pihak, tetapi

hubungan hukum dan akibat hukumnya ditentukan oleh Undang-Undang.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat

diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara para

pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.

Apabila tidak ada hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan

kerugian dan pihak yang menderita kerugian , maka dapat diajukan gugatan

perbuatan melawan hukum.72

Berikut adalah penjelasan mengenai

wanprestasi dan perbuatan melawan hukum:

a. Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti “Kelalaian, kealpaan,

cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Wanprestasi

adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak

melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat

timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor itu sendiri dan adanya

keadaan memaksa (overmacht).73

Seorang debitor baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah

diberikan somasi oleh kreditor atau jurusita. Somasi itu minimal telah

dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor atau jurusita. Apabila somasi

tersebut tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan

72

Evalina Yessica, Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum dan

Wanprestasi, Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol.1 No.2, November 2014, hlm. 51 73

Muhammad Syaifuddin, Op.cit, hlm. 338

57

itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah

debitor wanprestasi atau tidak.74

Pernyataan lalai sebagai syarat prosedural penentuan momen/saat

terjadinya wanprestasi disimpulkan dari substansi Pasal 1243 KUH

Perdata, yaitu:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu

perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai,

tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang

waktu yang telah ditentukan”.

Merujuk kepada Pasal 1243 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa,

suatu wanprestasi baru terjadi jika debitor atau pihak yang mempunyai

kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, dinyatakan lalai untuk

melaksanakan prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada jika

debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi

dalam kontrak tersebut tidak dapat membuktikan bahwa ia telah

melakukan wanprestasi itu diluar kesalahannya atau karena keadaan

memaksa. Sehingga, “pernyataan lalai” adalah suatu rechtmiddel atau

upaya hukum kontrak untuk sampai kepada tahap debitor atau pihak yang

mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut

dinyatakan “wanprestasi”.

Di dalam Pasal 1249 KUH Perdata, ditentukan bahwa penggantian

kerugian yang disebabkan karena wanprestasi hanya ditentukan dalam

bentuk uang, ketentuan pasal tersebut antara lain yaitu:

74

Salim H.S, Op.cit, hlm 180

58

“Jika dalam suatu perikatan ditentukan bahwa pihak yang lalai

memenuhinya harus membayar suatu jumlah uang tertentu sebagai ganti

kerugian maka kepada pihak yang lain tak boleh diberikan suatu jumlah

yang lebih ataupun yang kurang dari jumlah itu”.

Dalam perkembangannya, menurut para ahli dan yurisprudensi

bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ganti rugi

materil dan ganti rugi inmateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian

yang diderita dalam bentuk uang/kekayaan/benda sedangkan kerugian

inmateriil bukan merupakan suatu kerugian dalam bentuk uang tetapi

dalam hal seperti rasa sakit, mukanya pucat, dan lain-lain.75

b. Perbuatan Melawan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur pengertian

perbuatan mewan hukum. Hanya dalam Pasal 1365 KUHPerdata

ditentukan syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian karena perbuatan

melawan hukum, jika kerugian itu timbul karena ada unsur kesalahan dari

si pelaku.

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata, menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Dari rumusan ini, bahwa ketentuan dalam Pasal 1365

KUHPerdata, mempunyai unsur-unsur:76

1) Ada perbuatan melawan hukum

Awalnya pengertian melawan hukum hanya diartikan secara

sempit yaitu sebagai perbuatan yang melanggar Undang-Undang saja,

75

Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Op.cit, hlm. 182 76

Djaja S. Meliala, Perkembangangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum

Perikatan, Cet. 1, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm.111-116

59

akan tetapi Hoge Raad dalam kasusnya yang terkenal Lindenbaum

melawan Cohen memperluas pengertian melawan hukum adalah

Setiap perbuatan atau tidak berbuat yang:

a) Melanggar hak subjektif orang lain (hak yang ditentukan Undang-

Undang)

b) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yang

ditentukan Undang-Undang)

c) Bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan

kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki

seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau

terhadap harta benda orang lain.

2) Ada kesalahan

Apabila seseorang harus bertanggungjawab berdasarkan

perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365

KUHPerdata, maka orang itu harus bersalah. Kesalahan itu harus

dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti rugi atau beban

pembuktian ada pada pihak penggugat (Pasal 1865 KUHPerdata).

Namun demikian ada kalanya suatu keadaan tertentu dapat

meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal adanya keadaan

memaksa (overmacht) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (gila).

Namun Undang-undang perlindungan konsumen meletakkan

beban pembuktian kepada pihak tergugat atau pelaku usaha (Pasal 28

UUPK), dikenal dengan unsur pembuktian terbalik.

3) Adanya kerugian

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur tentang

ganti kerugian yang harus dibayar karena perbuatan melawan hukum,

sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata memuat ketentuan tentang ganti

kerugian karena wanprestasi. Maka menurut jurisprudensi ketentuan

ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan

ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum adalah suatu

bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah

menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi

itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.77

4) Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

77

Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Op.cit, hlm. 181

60

Dari penjelasan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan

hukum tersebut diatas, kemudian dikaitkan dengan hasil penelitian yang

penulis lakukan, perjanjian baku yang dibuat oleh Bank Mandiri Kota

Mataram selaku kreditur dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan

hukum karena pihak Bank Mandiri Kota Mataram selaku kreditur telah

membuat perjanjian kredit bank yang mengandung klausula eksonerasi,

dimana klausula eksonerasi merupakan klausula terlarang yang diatur

dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22

POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor

Jasa Keuangan.

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH

Perdata dapat ditentukan unsur-unsur untuk mengajukan gugatan atas

perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum,

adanya kesalahan, adanya kerugian yang timbul dan adanya hubungan

kausal antara perbuatan dan kerugian. Ketentuan ini hanya mengatur

syarat yang harus dipenuhi bilamana seseorang menderita kerugian yang

disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh orang lain yang

hendak mengajukan tuntutan ganti kerugian di hadapan Pengadilan

Negeri.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perlindungan

terhadap debitur dibagi menjadi dua, yakni bersifat preventif dan yang

bersifat represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan yang

sifatnya mencegah terjadinya suatu permasalahan, yaitu permasalahan

61

yang timbul akibat ditandatanganinya perjanjian kredit bank.

Perlindungan ini lazimnya melalui peraturan perundang-undangan yang

memuat mekanisme yang menuntun pihak bank maupun debitur agar

pada saat pelaksaan perjanjian tidak menimbulkan permasalahan.

Sedangkan perlindungan represif adalah perlindungan yang diberikan

terhadap debitur setelah terjadinya permasalahan dan bersifat

menanggulangi.

1. Perlindungan yang bersifat preventif ada dalam ketentuan Pasal-pasal

sebagai berikut:

a. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan, yang menyatakan bahwa:

“Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman

perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Dalam Pasal ini menegaskan bahwa bank dalam

memberikan kredit harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia, yang antara lain memuat ketentuan.

1) Pemberian kredit dibuat dalam perjanjian tertulis

Adanya ketentuan ini dikarenakan Undang-Undang

Perbankan tidak mengatur bagaimana seharusnya bentuk dari

perjanjian kredit. Sehingga untuk mengamankan kredit dan

memberikan kepastian hukum, Bank Indonesia dengan

62

Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/SIR dan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/7/UUPPB masing-masing

dikeluarkan pada tanggal 31 maret 1995. Menetapkan bahwa

setiap kredit yang disetujui dan disepakati, harus dituangkan

dalam perjanjian (akad) kredit secara tertulis.

2) Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur

pemberian kredit

Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia

No.27/162/KEP/DIR dan surat edaran bank indonesia

no.27/7/UUPB ditetapkan penyusunan kebijaksanaan

perkreditan bank yang dapat dijadikan panduan bagi bank

dalam menyusun kebijakan perkreditannya. Paling tidak

kebijakan tersebut memuat dan mengatur hal-hal pokok

mengenai prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi

dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit,

dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta

penyelesaian kredit bermasalah. Dengan adanya ketentuan ini,

bank dituntut untuk tetap konsekuen atas kebijakan internal

yang mereka buat dan tidak membuat perjanjian serta

memberikan kredit keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan

sehingga kepentingan debitur dapat dilindungi.

63

3) Kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas

mengenai prosedur persyaratan kredit

Dalam prakteknya bank sangat jarang memberikan

informasi yang jelas kepada debiturnya, hal ini tentu akan

menyulitkan debitur, apalagi debitur adalah kelompok

masyarakat dengan pengetahuan minim, sehingga bukan tidak

mungkin hal tersebut akan menyebabkan permasalahan antara

debitur dan kreditur dikemudian hari. Berdasarkan hal

tersebutlah Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan agar bank

wajib memberikan informasi yang sejelas-jelasnya dan

selengkap-lengkapnya kepada debitur.

b. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

Perbankan, yang menyatakan bahwa:

(1) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas

maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan

Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi

surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan

oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang

terkait termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam

kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

(2) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank

yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank

Indonesia.

(3) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas

maksimum pemberikan kredit, atau pembiayaan berdasarkan

Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi

surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan

oleh bank kepada :

64

a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh

perseratus) atau lebih dari modal disetor bank ;

b. anggota Dewan Komisaris ;

c. anggota Direksi ;

d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, dan huruf c ;

e. pejabat bank lainnya ; dan

f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat

kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

(4) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan

Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum

pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah

sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat

(4).

Dengan adanya pembatasan pemberian kredit yang

ditentukan oleh Bank Indonesia, secara tidak langsung memberikan

perlindungan terhadap nasabah kredit. Pembatasan ini mencegah

debitur agar tidak terhimpit hutang bank yang jumlahnya terus

membengkak dari hari ke hari di karenakan pemberian kredit dalam

jumlah besar yang tidak diimbangi dengan kemampuan debitur.

Pasal ini juga memberikan perlindungan terhadap debitur yang

jujur dari adanya kemungkinan tindakan semena-mena bank

sebagai pemilik dana dan pihak yang memahami manajemen

perbankan menekan debitur mengenai jumlah kredit sehingga

debitur memperoleh kredit dalam jumlah yang kecil dengan tingkat

bunga tinggi. Tentunya ini sangat memberatkan debitur mengingat

kedudukannya sebagai pihak yang harus mengembalikan kredit.

c. Perlindungan preventif berikutnya yaitu dalam Pasal 2 UUPK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

65

Konsumen yang menjelaskan secara umum mengenai perlindungan

konsumen. Ada lima azas perlindungan konsumen, antara lain

sebagai berikut:

1. Azas manfaat, mengandung makna bahwa segala upaya dalam

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan

manfaat sebesar-besarnya kepada konsumen maupun kepada

pelaku usaha.

2. Azas keadilan, mengandung makna bahwa baik konsumen

maupun pelaku usaha diberikan kesempatan untuk memperoleh

hak dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Azas keseimbangan, mengandung makna bahwa negara

memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,

pelaku usaha dan pemerintah baik dalam arti materiil maupun

spiritual.

4. Azas keamanan dan keselamatan, berarti bahwa negara

memberikan jaminan atas keselamatan dan keamanan

konsumen dalam pemanfaatan barang dan/atau jasa yang

digunakan.

5. Azas kepastian hukum, berarti bahwa negara menjamin adanya

suatu kepastian hukum kepada konsumen maupun pelaku usaha

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Dari ketentuan dan penjelasan Pasal 2 UUPK tersebut, azas

manfaat dalam perbankan ditujukan kepada konsumen bank yaitu

debitur dan pihak bank sendiri sebagai kreditur. Dengan

perlindungan tersebut agar memacu debitur untuk bersemangat

menjalankan usahanya, sehingga tingkat perekonomian menjadi

meningkat.

Kemudian azas keseimbangan dan keadilan, pembentuk

Undang-Undang telah meletakkan debitur, kreditur dan pemerintah

dalam posisi kepentingan yang setara. Maksudnya tidak ada satu

pihakpun yang kepentingannya diutamakan, didahulukan bahkan

diistimewakan dibanding pihak yang lain.

66

Berkaitan dengan azas-azas yang telah disebutkan, maka

pembuatan maupun pelaksanaan perjanjian kredit bank juga

dituntut untuk tetap mengacu pada azas dasar perlindungan

konsumen tersebut. Oleh karena itu, tidak dibenarkan adanya suatu

standart contract yang berat sebelah. Baik bank maupun debitur

harus menyadari bahwa mereka memiliki kepentingan seimbang

satu sama lain, dan untuk itu mereka harus bekerjasama dengan

cara-cara yang adil serta dengan pembagian hak maupun

tanggungjawab yang adil pula.

2. Selanjutnya yaitu perlindungan bersifat represif anatara lain terdapat

dalam pasal-pasal berikut ini:

a. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

menentukan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh

oleh konsumen yang merasa dirugikan, Pasal tersebut menentukan

sebagai berikut:

(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku

usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa

antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang

berada di lingkungan peradilan umum.

(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui

pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela

para pihak yang bersengketa

(3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab

pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur

dalam Undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di

luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat hanya

dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak

67

berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang

bersengketa.

b. Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang

bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku

usaha dan konsumen”.

c. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI)

No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi Perbankan

adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator

untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai

penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian

ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan.

Selanjutnya berdasarkan perlindungan yang bersifat

represif sebagaimana tersebut diatas maka kreditur akan

mendapatkan sanksi berupa:

Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan

Konsumen menentukan sanksi pidana yang dapat dikenakan

kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 yakni dipidana penjara paling lama 5

(lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 53

ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah menentukan sanksi kepada

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar

68

ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan berupa sanksi

administratif, yaitu:

a. Peringatan tertulis;

b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang

tertentu;

c. Pembatasan kegiatan usaha; dan

d. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Dalam perjanjian kredit Bank Mandiri Kota Mataram telah

menentukan bahwa atas segala akibat hukum mengenai perjanjian

kredit tersebut, para pihak sepakat memilih tempat kediaman

hukum yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan

negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan

kantor Bank yang memberi kredit. Sehingga dalam hal ini debitur

dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap Bank Mandiri

Kota Mataram karena telah telah melakukan perbuatan melawan

hukum, bentuk ganti kerugiannya terdapat dalam Pasal 1365 KUH

Perdata, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan

Konsumen dan sanksi administratif dalam Pasal 53 ayat (1) POJK

Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor

Jasa Keuangan pada Pengadilan Negeri Kota Mataram.

69

BAB V

PENUTUP

C. KESIMPULAN

1. Perjanjian kredit di Bank Mandiri Kota Mataram menerapkan klausula

eksonerasi yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013

tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

Akibat hukum dari penerapan klausula eksonerasi dalam perjanjian kredit

bank di Bank Mandiri Kota Mataram, berdasarkan Pasal 1320 KUH

Perdata dapat dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya

syarat sah perjanjian mengenai causa yang halal (syarat objektif), sebab

telah bertentangan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337

KUHPerdata dimana isi perjanjiannya telah mencantumkan klausula

eksonerasi dalam perjanjian baku dimana hal tersebut bertentangan dengan

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) POJK

Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen juga berakibat batal demi hukum karena telah

melanggar ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Demikian juga berdasarkan POJK

Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan

berakibat batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal

70

22 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa

Keuangan.

2. Perlindungan terhadap debitur atas penggunaan klausula eksonerasi

meliputi:

a. Perlindungan preventif, yang bersifat mencegah permasalahan yang

mungkin timbul akibat ditandatanganinya perjanjian kredit bank,

terdapat dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-undang

Perbankan serta di Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

b. Perlindungan bersifat represif, perlindungan yang diberikan terhadap

debitur setelah terjadinya permasalahan dan bersifat

menanggulanginya.

1) Terdapat dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan

Konsumen, bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas

menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau

melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

2) Dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa penyelesaian melalui

badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang

bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku

usaha dan konsumen.

3) Bank Indonesia menerbitkan peraturan Bank Indonesia (PBI)

No.8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Mediasi Perbankan

71

adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator

untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai

penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap

sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan.

D. SARAN

1. Dalam pembuatan perjanjian kredit, bank harus memperhatikan klausula-

klausula yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013

tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, sehingga perjanjian

kredit yang telah dibuat tidak bisa dimintakan pembatalan ke pengadilan

oleh debitur, akibat memuat klausula yang dilarang oleh Undang-

Undang.

2. Bagi debitur hendaknya lebih memahami dahulu perjanjian baku yang

ditawarkan bank dalam perjanjian kredit, sehingga dapat terhindar dari

kerugian yang diakibatkan adanya perjanjian baku yang mencantumkan

klausula eksonerasi.

Bagi kreditur hendaknya tidak hanya memperhatikan keuntungan atau

takut akan kegagalan pengembalian kredit oleh debitur dengan cara

mencantumkan klausula eksonerasi. Akan lebih baik jika bank untuk

meminimalisir terjadinya kerugian yaitu dengan cara memberikan

peringatan dan pemberitahuan kepada debitur akan adanya atau

berlakunya klausul-klausul penting dalam perjanjian sebelum atau pada

saat penandatanganan perjanjian, menggunakan bahasa yang mudah

72

untuk di pahami oleh debitur dan memberikan waktu yang cukup bagi

debitur untuk memahami isi dari perjanjian yang ditetapkan oleh

kreditur.

73

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asikin, Zainal dan Amiruddin dan, Pengantar Metode Penelitian Hukum,

Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group,

Jakarta, 2006.

H.S, Salim, Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar

Grafika, Jakarta, 2011.

-------, Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar Kuh Perdata, Raja Grafindo

Persada, Jakarta, 2004.

-------, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, 2014.

Imron, Ali, Perubahan Keadaan dan Fungsi Iktikad Baik Dalam Pelaksanaan

Perjanjian, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, 2005.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika,

Jakarta, 2014.

Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Bangsa, Mataram,

2016.

Meliala, Djaja S., Perkembangangan Hukum Perdata tentang Benda dan

Hukum Perikatan, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007.

Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2009.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

1999.

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Nasution, A.Z, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit

Media, Jakarta, 2001.

74

Nasution, Bahder Johan, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju,

Bandung, 2008.

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soemirto, Hanitijo dalam Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, Dualisme

Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar,

2013.

Soeroso, R., Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan

Aplikasi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Suyatno, Thomas, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yunianti Ananda,

Dasar-Dasar Perkreditan, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

2007.

Syaifuddin, Muhammad, Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam

Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri

Pengayaan Hukum Perikatan), CV. Mandar Maju, Bandung, 2016.

Tobing, Rudyanti Dorotea, Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian

Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi, Laksbang

Grafika, Yogyakarta, 2014

Usman, Rachmadi, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan

Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Yudo, Sutarman dan Ahmad Miru, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana Media Group, Jakarta,

2013.

B. Peraturan-Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Indonesia, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, LN No.

182 Tahun 1998, TLN. No. 3790

75

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, LN No. 118 Tahun

2013, TLN No. 5431

C. Jurnal/Skripsi

Danty Listiawati, “Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Standar dan

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen,” (Skripsi Universitas Sebelas

Maret Surakarta).

Evalina Yessica, Karakteristik dan Kaitan antara Perbuatan Melawan Hukum

dan Wanprestasi, Jurnal Universitas Sebelas Maret Surakarta, Vol.1

No.2, November 2014, hlm. 51

Nurjannah et. All.,Penerapan Klausul Eksonerasi dan Akibat Hukumnya

dalam Perjanjian Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi

Putusan Pengadilan Agama Nomor 967/Pdt.G/2012/PA.Mdn), USU

Law Jurnal, Vol.4 No. 1, Januari 2014.

Mohammad Wisno Hamin, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur)

Bank sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko dalam

Perjanjian Kredit Bank”, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI/No.1/Jan-

Feb/2017.

Regino G. Salindeho, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas

Pengguna Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen,” Jurnal Lex Crimen, Vol. V/No. 7,

September 2016.

D. Internet

Jun Verbeet,2017, Perjanjian Standar dan Klausula Eksonerasi dalam Hukum

Perlindungan Konsumen Indonesia, diakses dari

http://pecanduhukum.blogspot.co.id/2009/03/perjanjian-standar-

dan-klausula.html,hukum perjanjian standar dan klausula

eksonerasi dalam hukum perlindungan konsumen Indonesia, 07

Oktober 2017



76

LAMPIRAN

tinjauan yuridis tentang pencantuman klausula … anita maharatun 1.pdf · perjanjian kredit bank...

Documents